internasional
PBB Tetapkan 15 Maret sebagai Hari Internasional untuk Memerangi Islamofobia
Washington, FNN - Para pembenci Islam wajib tahu informasi ini agar tak terjerumus pada kebencian akut yang tak berdasar. Majelis Umum telah menyetujui resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang menetapkan pada 15 Maret sebagai Hari Internasional untuk Memerangi Islamofobia. Resolusi tersebut diputuskan melalui konsensus oleh 193 anggota PBB dan disponsori bersama oleh 55 negara mayoritas Muslim. Menekankan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dan mengingatkan resolusi 1981 yang menyerukan “penghapusan segala bentuk intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan\". Resolusi ini didasarkan pada keprihatinan mendalam atas “peningkatan kasus diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan, terlepas dari aktornya, yang ditujukan terhadap anggota dari banyak agama dan komunitas lain di berbagai belahan dunia, termasuk kasus-kasus yang dimotivasi oleh Islamofobia, antisemitisme, Christianofobia, dan prasangka. terhadap orang-orang dari agama atau kepercayaan lain\". Resolusi tersebut meminta semua negara, badan-badan PBB, organisasi internasional dan regional, masyarakat sipil, sektor swasta dan organisasi berbasis agama “untuk mengatur dan mendukung berbagai acara dengan visibilitas tinggi yang bertujuan untuk secara efektif meningkatkan kesadaran semua tingkatan tentang mengekang Islamofobia,” dan untuk mengamati Hari Internasional baru untuk Memerangi Islamofobia. \"Congratulations to the Ummah. Semoga ada manfaatnya. Bravo to Pakistan yang mewakili (57 negara anggota) OKI mensponsori resolusi ini. Thanks to PM Imran Khan,\" komentar Imam Shamsi Ali dari Nusantara Foundation di New York. Menurutnya, diadopsinya resolusi penetapan tanggal 15 Maret sebagai “The Day to Combat Islamophobia” itu sebuah langkah positif. \"Semoga bisa efektif dalam mengurangi Islamophobia di seluruh dunia,\" lanjut Imam Shamsi Ali kepada FNN. (mth/Washington Post)
Xi Jinping Kontak Jokowi, Bahas G20, Ukraina dan Kereta Cepat
Beijing, FNN - Presiden China Xi Jinping melakukan percakapan telepon dengan Presiden RI Joko Widodo, Rabu sore, untuk membicarakan berbagai hal, termasuk G20, krisis Ukraina dan proyek kereta api cepat. \"China mendukung Indonesia memainkan peran penting sebagai Presiden G20 dengan tema \'Recover Together, Recover Stronger\' hingga KTT Bali terlaksana dengan baik,\" kata Presiden Xi seperti dikutip media-media setempat. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan tantangan global, kata Xi, kedua negara telah bergandeng tangan untuk memeranginya dan memajukan pola hubungan bilateral baru \"four-wheel drive\" di bidang politik, ekonomi, budaya, dan maritim. Ia menekankan pentingnya kedua negara untuk segera mengimplementasikan konsensus terkait peningkatan kerja sama vaksin COVID-19 dalam memerangi COVID-19. Pemerintah kedua negara, lanjut Xi, juga harus bisa menjamin jaringan kereta api cepat Jakarta-Bandung beroperasi sesuai jadwal. \"China bersikap positif terhadap proyek-proyek (di Indonesia) selama kondusif untuk pembangunan di Indonesia dan bagi kelangsungan kerja sama antara kedua negara,\" ucap Xi. Ia juga mengajak Indonesia bersama-sama menjaga stabilitas pasar global dan rantai pasokan. \"China bersedia mempererat komunikasi dengan Indonesia untuk sama-sama memberikan energi yang positif,\" ujarnya. Kedua kepala negara tersebut juga bertukar pikiran mengenai isu terkini terkait krisis Ukraina. Xi dan Jokowi sependapat agar Rusia dan Ukraina melakukan dialog lebih lanjut untuk mencegah meluasnya krisis kemanusiaan, demikian dilaporkan sejumlah media China. (mth/Antara)
Di AS, Hampir 12,8 Juta Anak Terinfeksi COVID-19
Jakarta, FNN. Hampir 12,8 juta anak di Amerika Serikat (AS) dinyatakan positif COVID-19 sejak awal pandemi, menurut laporan terbaru yang diterbitkan oleh Akademi Pediatri Amerika (AAP) dan Asosiasi Rumah Sakit Anak.Sebanyak 12.752.636 kasus COVID-19 pada anak-anak dilaporkan di seluruh AS per 10 Maret, dan anak-anak mewakili 19 persen dari total kasus terkonfirmasi di negara itu, menurut laporan tersebut.Hampir 411.000 kasus dilaporkan bermunculan dalam empat pekan terakhir. Sekitar 42.000 kasus terkonfirmasi COVID-19 pada anak-anak dilaporkan dalam sepekan terakhir, ungkap laporan itu.Sejak pekan pertama September, tercatat tambahan lebih dari 7,7 juta kasus COVID-19 pada anak-anak, menurut AAP.Terdapat kebutuhan mendesak untuk mengumpulkan data yang lebih spesifik terkait usia untuk menilai tingkat keparahan penyakit yang terkait dengan varian baru serta potensi efek jangka panjang, bunyi laporan tersebut.\"Penting untuk mengenali dampak langsung pandemi terhadap kesehatan anak-anak, namun yang lebih penting lagi kita perlu mengidentifikasi dan mengatasi dampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik, mental, serta sosial generasi anak-anak dan remaja ini,\" papar laporan itu. (Sof/ANTARA)
Meledak di Udara Saat Uji Coba "Rudal balistik" Korut
Jakarta, FNN. Sebuah proyektil yang diduga rudal balistik Korea Utara pada Rabu meledak di udara sesaat setelah diluncurkan, demikian menurut kata kantor berita Korea Selatan Yonhap mengutip sumber anonim.Militer Korsel sebelumnya mengatakan Korut telah menembakkan sebuah \"proyektil tak dikenal\" yang tampaknya gagal berfungsi setelah diluncurkan.Proyektil yang diduga rudal itu ditembakkan dari lapangan terbang Sunan di luar ibu kota Korut, Pyongyang, kata Kepala Staf Gabungan Korsel dalam sebuah pernyataan.Puing-puing berjatuhan di Pyongyang atau di daerah sekitarnya setelah peluncuran yang gagal itu, kata media Korsel NK News mengutip sejumlah saksi.Sebuah foto memperlihatkan gumpalan asap berwarna merah di ujung jejak peluncuran roket yang zig-zag di langit kota kota itu.Komando militer Indo-Pasifik Amerika Serikat mengutuk peluncuran pada Rabu itu dan mendesak Pyongyang untuk menahan diri dari tindakan yang memicu instabilitas.Sumber di kementerian pertahanan Jepang juga menyebut proyektil itu kemungkinan adalah rudal balistik, NHK melaporkan.\"Laporan tentang kegagalan (peluncuran) dari Sunan mengkhawatirkan karena bisa merusak kawasan sipil yang penuh penduduk,\" kata Ankit Panda, seorang senior di Carnegie Endowment for International Peace yang berpusat di AS.Pada 2017, sebuah rudal balistik jarak menengah Korut yang diluncurkan dari lokasi berbeda gagal setelah ditembakkan dan jatuh menimpa sebuah kompleks industri atau pertanian di kota Tokchon.Lapangan terbang Sunan telah menjadi lokasi beberapa peluncuran rudal Korut baru-baru ini, termasuk pada 27 Februari dan 5 Maret.Korut mengatakan kedua peluncuran itu untuk mengembangkan komponen satelit pengintai dan tidak mengidentifikasi roket yang digunakan, tapi Korsel dan AS menyebutnya sebagai uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM). (IdaANTARA/Reuters)
Tujuh Belas Orang Penting Rusia Dijatuhi Sanksi oleh Jepang
Jakarta, FNN. Jepang memutuskan untuk membekukan aset 17 warga Rusia lainnya sehingga jumlah keseluruhan individu negara itu yang sudah dikenai sanksi terkait invasi Rusia ke Ukraina adalah 61 orang, kata Kementerian Keuangan, Selasa.Tindakan itu diambil setelah Amerika Serikat pada Jumat (11/3) mengeluarkan sanksi terhadap banyak warga negara Rusia, termasuk miliarder Viktor Vekselberg dan 12 anggota Duma, parlemen tingkat rendah Rusia.Vekselberg, serta 11 anggota Duma dan lima anggota keluarga bankir Yuri Kovalchuck, juga dijatuhi sanksi oleh Jepang, kata kemenkeu Jepang.Jepang akan bertindak sejalan dengan negara-negara anggota lainnya di Kelompok Tujuh (G7) menyangkut sanksi, kata juru bicara utama pemerintah, Hirokazu Matsuno.\"Mengenai sanksi selanjutnya, kami akan terus mengawasi perkembangan dan, bersama negara-negara G7 lainnya, mengambil tindakan tepat,\" kata Matsuno dalam jumpa pers.Pemerintah Jepang juga telah memberlakukan sanksi terhadap sejumlah organisasi, termasuk bank sentral serta tujuh bank swasta Rusia.Selain itu, sanksi dikeluarkan terhadap sejumlah individu, bank, dan organisasi Belarus karena Jepang menganggap negara itu mendukung invasi Rusia ke Ukraina.Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi mengatakan kepada pers bahwa krisis Ukraina memperlihatkan pentingnya reformasi di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana Rusia menjadi anggota tetap.Sebagai bagian dari tindakan lebih keras terhadap pemerintah Rusia, Jepang juga akan menambah daftar larangan ekspor ke Rusia mulai Jumat (18/3).Tambahan daftar tersebut mencakup 31 jenis barang, seperti semikonduktor, peralatan komunikasi, sensor dan radar, serta 26 paket teknologi. (Sof/ANTARA/Reuters)
Bupati Hualien Taiwan Apresiasi Pekerja Migran Indonesia
Jakarta, FNN. Bupati Hualien Hsu Chen-wei mengapresiasi kerja keras para pekerja migran asal Indonesia (PMI) di wilayah timur Taiwan itu, kata Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei.Ia menganggap kerja keras para PMI tersebut turut membantu warganya dalam menggerakkan roda perekonomian Taiwan, menurut siaran pers KDEI yang diterima ANTARA di Beijing, Selasa.Sebelumnya, Chen-wei menerima kunjungan Kepala KDEI Taipei Budi Santoso di sela-sela kegiatannya memberi pelayanan kekonsuleran kepada warga negara Indonesia dan PMI yang tinggal di Hualien dan sekitarnya, seperti Taitung dan Kaohsiung.Budi mengingatkan para PMI yang hendak pulang ke Indonesia untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin sehingga tidak berpikir untuk kembali lagi menjadi PMI di luar negeri.\"Apabila ingin pergi lagi (jadi PMI) maka kita sebut itu gagal. Datang migran, pulang juragan, itu harapan kita,\" ujarnya di depan ratusan PMI di lokasi pelayanan kekonsuleran di Hualien pada Sabtu (12/3).Tidak sedikit PMI yang pulang ke kampung halaman karena habis masa kontraknya, kemudian ingin kembali bekerja di luar negeri karena sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia.Fenomena tersebut semakin mengemuka seiring dengan makin meluasnya wabah COVID-19 dalam dua tahun terakhir yang berdampak pada lapangan kerja di Indonesia.Budi juga mengimbau kepada PMI untuk menghubungi saluran pengaduan yang tersedia jika menghadapi masalah agar bisa diselesaikan.Selain menghubungi nomor telepon 1955, PMI di Taiwan juga dapat mengadu kepada personel satuan tugas khusus yang tersebar di berbagai wilayah atau langsung menghubungi KDEI Taipei.\"Hari ini 99 pemohon layanan perpanjangan paspor telah kita layani, belum lagi yang datang untuk mengikuti sosialisasi, dan mendapatkan berbagai layanan KDEI Taipei,\" kata dia.Bupati Shu juga menyarankan agar para PMI dapat memanfaatkan semaksimal mungkin fasilitas yang telah disediakan oleh otoritas Taiwan di berbagai daerah. (Sof/ANTARA)
Indonesia Bisa Upayakan Mediasi Damai Rusia-Ukraina di G20
Jakarta, FNN. Pengamat Tenggara Strategics sekaligus wartawan senior The Jakarta Post Endy M. Bayuni menilai Presidensi Indonesia di Forum G20 memiliki peran penting untuk memediasi perdamaian antara Rusia dan Ukraina.\"Kita perlu terus mempersiapkan agenda G20. Tapi kita juga harusnya menggunakan jabatan di G20 dengan segala pengaruhnya untuk mencari perdamaian (Rusia-Ukraina),\" kata Endy dalam webinar bertajuk \"Presidensi G20 dan Konflik Rusia-Ukraina: Bagaimana Indonesia harus bersikap?\", di Jakarta, Selasa.Endy mengatakan bahwa potensi sanksi dan isolasi yang diberlakukan negara-negara Barat terhadap Rusia atas invasinya di Ukraina akan berdampak besar terhadap perdagangan, ekonomi, dan sistem keuangan global.Sementara itu, G20 sebagai sebuah organisasi finansial dan keuangan disebutkan juga akan terpengaruh oleh konflik yang terjadi.\"Rusia bukan negara kecil. Kalau ada sanksi dan isolasi ini dampaknya akan besar terhadap sistem perdagangan, keuangan dan ekonomi,\" katanya.Oleh karena itu, alih-alih memisahkan forum tersebut dari isu konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia --Rusia merupakan salah satu negara anggota di dalam forum tersebut, Indonesia dianggap bisa memanfaatkan perannya sebagai Presiden G20 untuk mengupayakan mediasi damai antara kedua negara.\"Kalau kita berbicara sistem keuangan global itu upside down, berantakan begini, terus buat apa G20 dilanjutkan kalau tidak ada usaha untuk perbaikan?\" kata Endy.\"Kalau tidak ada presidensi G20, kita hanya berbicara sebagai kolektif ASEAN. Sementara G20 itu punya pengaruh yang sangat besar. Sayang kalau tidak digunakan,\" kata dia lebih lanjut.Selain mengupayakan mediasi damai untuk Rusia dan Ukraina, ia melihat Indonesia bisa memanfaatkan perannya di G20 untuk meredam ketegangan antara Rusia dan Amerika Serikat (AS).\"Jadi harus ada usaha untuk menggunakan posisi ini untuk menjalin perdamaian atau mengurangi ketegangan,\" katanya.Namun demikian, meskipun mendorong peran Indonesia di G20 untuk mediasi damai Rusia-Ukraina, Endy juga menyarankan agar upaya mediasi tersebut dilakukan secara hati-hati. \"Jadi ada kepentingan yang bisa dibenarkan kenapa kita harus berhati-hati,\" katanya. (Sof/ANTARA)
Penasihat Zelenskyy: Perang di Ukraina Mungkin Berakhir Mei
Jakarta, FNN. Perang di Ukraina kemungkinan akan berakhir pada awal Mei saat pasukan Rusia kehabisan sumber daya untuk menyerang, kata Oleksiy Arestovich, penasihat kepala staf presiden Ukraina, Senin (14/3) malam.Pembicaraan antara Kiev dan Moskow, yang tidak diikuti Arestovich secara pribadi, sejauh ini hanya sedikit menghasilkan kemajuan selain koridor kemanusiaan di kota-kota Ukraina yang terkepung.Dalam video yang dirilis media lokal, Arestovich mengatakan kapan tepatnya perang akan berakhir akan bergantung pada seberapa banyak sumber daya yang mau dihabiskan oleh Kremlin dalam aksi militernya di Ukraina.\"Saya pikir tak lebih dari Mei, awal Mei, kami harus mencapai kesepakatan damai, mungkin lebih awal, kita akan lihat…\" kata Arestovich.\"Kami menghadapi pilihan yang sulit sekarang: perjanjian damai yang tercapai sangat cepat, satu atau dua minggu, dengan penarikan pasukan dan sebagainya, atau akan ada upaya melibatkan orang-orang Suriah selama (pembicaraan) putaran kedua dan, ketika kami menghancurkan mereka juga, perjanjian (akan tercapai) pada pertengahan April atau akhir April,\" kata Arestovich.Skenario yang \"benar-benar gila\" juga bisa mencakup pengiriman baru para prajurit wajib militer oleh Rusia setelah mereka dilatih satu bulan, kata dia.Tetap saja, bahkan jika perdamaian disepakati, pertempuran-pertempuran kecil bisa terjadi selama setahun, menurut Arestovich, meskipun Ukraina bertekad untuk benar-benar menyingkirkan pasukan Rusia dari wilayahnya.Perang di Ukraina bermula pada 24 Februari ketika Presiden Rusia Vladimir Putin melancarkan tindakan yang disebutnya sebagai \"operasi militer khusus\", serangan terbesar terhadap sebuah negara Eropa sejak Perang Dunia Kedua. (Ida/ANTARA/Reuters)
Belum Ada Permintaan dari Ukraina untuk Bicara Dengan Putin
Jakarta, FNN. Kremlin mengatakan tidak ada permintaan dari kantor Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pekan lalu untuk berbicara melalui telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, kata jubir Putin seperti dikutip kantor berita RIA, Senin (14/3).Kremlin, yang adalah kantor presiden Rusia, sebelumnya mengatakan bahwa Putin tidak akan menolak bertemu dengan presiden Ukraina untuk membahas cara mengakhiri konflik di Ukraina. Ukraina telah berulang kali mendesak agar Putin dan Zelenskyy melakukan pertemuan.Pada Minggu (13/3), Zelenskyy mengatakan para perunding Ukraina sedang mengupayakan agar pertemuan tersebut bisa berlangsung.Sehari setelah itu, sang presiden Ukraina mengatakan bahwa perundingan dengan Rusia akan dilanjutkan pada Selasa.Zelenskyy juga mengatakan ia telah melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett sebagai bagian dari upaya perundingan guna mengakhiri perang dengan Rusia secara damai.Presiden Vladimir Putin, sementara itu, pada Senin melakukan pembicaraan melalui telepon dengan PM Naftali Bennett, kata Kremlin.Kantor Putin itu menambahkan bahwa percakapan tersebut berlangsung atas permintaan Israel.Menurut transkrip percakapan, Kremlin menyebutkan bahwa Bennett mengabarkan kepada Putin soal kontak yang dilakukan sang PM Israel baru-baru ini dengan pemimpin sejumlah negara.Pembicaraan Bennett dengan para pemimpin negara itu menyentuh masalah konflik Ukraina. Bennett dan Putin, kata Kremlin, sepakat untuk melanjutkan dialog.PM Bennett sebelumnya beberapa kali berbicara dengan Putin untuk mendukung upaya penyelesaian konflik antara Ukraina dan Rusia. (Ida/ANTARA/Reuters)
Kantor berita Indonesia dan UAE Jajaki Kerja sama Produk Jurnalistik
Jakarta, FNN. Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA dan Kantor Berita WAM Uni Arab Emirat (UAE) menjajaki potensi kerja sama berupa pertukaran berbagai produk jurnalistik, distribusi berita, serta pelatihan dalam bidang media.Potensi itu mengemuka dalam pertemuan antara kedua kantor berita di Dubai, UAE, pada Senin. LKBN ANTARA diwakili oleh Kepala Redaksi Video Monalisa dan WAM diwakili oleh Direktur Jenderal Mohamed Jalal Alrayssi.Monalisa mengatakan ada berbagai bentuk kerja sama yang dapat dilakukan oleh kedua kantor berita, mengingat cakupan geografis ANTARA yang luas, dengan biro-biro yang tersebar di Tanah Air.“Melalui kerja sama ini, WAM dapat memperoleh berita yang lebih bervariasi dari seluruh penjuru Nusantara,” ujarnya.Menurut dia, kantor berita WAM telah menunjukkan keseriusan untuk menyajikan berita bagi para pembaca Indonesia melalui layanan berita berbahasa Indonesia yang terdapat di laman resminya.Kerja sama pertukaran berita, kata Monalisa, dapat mendongkrak upaya tersebut.Selain itu, dia meyakini bahwa berbagai kerja sama lain, seperti promosi budaya melalui pertukaran pameran fotografi, penguatan sumber daya manusia melalui pertukaran jurnalis untuk menjalani pelatihan, serta pertukaran data juga menjadi bentuk kerja sama yang dapat dilakukan.Direktur Jenderal WAM Mohamed Jalal Alrayssik, sementara itu, meyakini bahwa kerja sama antara kedua kantor berita itu dapat didalami, terutama di sektor bisnis, industri, dan investasi, mengingat tingginya ketertarikan terhadap potensi di bidang-bidang tersebut di kalangan pelaku usaha masing-masing negara.“Indonesia dan Uni Emirat Arab memiliki hubungan yang begitu erat dan ada banyak sektor yang berkembang dalam hubungan kedua negara,” kata Alrayssi saat dijumpai di Dubai. Selain itu, menurut dia, terdapat pula banyak kesempatan untuk lebih mengenalkan UAE kepada masyarakat Indonesia, maupun sebaliknya, melalui kerja sama tersebut mengingat kedua negara memiliki banyak kesamaan.“Ini adalah awal yang bagus untuk menjalin komunikasi dengan satu sama lain dan menyambung sistem kita bersama untuk lebih banyak pertukaran dan distribusi berita,” ujarnya. (Sof/ANTARA)
POPULER
