PENGGANTI Anies Baswedan, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, diduga telah berupaya melalukan De-Aniesasi atas beberapa kebijakan yang sebelumnya telah ditetapkan Anies. Seperti terkait dengan suksesnya Anies menurunkan emisi gas karbon hingga mencapai 26% saja.

Sementara di berbagai kebijakannya mulai diamputasi. Jalur sepedanya ini, dihapus. Pembangunan jalur sepeda pada 2023 itu akan di-nolkan oleh Budi.  Jadi, jika dinolkan itu artinya sama saja dihapus.

Bahkan, ada program juga yang menarik ternyata untuk subsidi transportasi tarifnya itu, oleh Pj Gubernur yang sekarang ini dialihkan untuk dihibahkan ke TNI dan Polri membeli kendaraan operasional.

Pj Gubernur Heru sempat didemo Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Perwakilan Daerah DKI Jakarta. Ketua Perwakilan Daerah KSPI DKI Jakarta Winarso mengingatkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono jangan arogan dalam memimpin.

Adapun arogansi yang dimaksud Winarso yakni terkait beredar kabar bahwa Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) program Gubernur DKI Jakarta terdahulu Anies Baswedan bakal dihapuskan.

“Saya katakan Heru Budi, jangan terlalu arogan dalam pemimpin DKI Jakarta. Kami mendengar ada isu, KPJ dan KJP dan juga kesejahteraan yang sudah digelontorkan era sebelumnya akan dihapus atau dikurangi,” kata Winarso di depan Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (10/11/2022).

Winarso juga memperingatkan bahwa kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta harus diutamakan dibandingkan kepentingan yang dibawa Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Program Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) sendiri merupakan salah satu andalan Pemprov DKI Jakarta meningkatkan kesejahteraan buruh.

Adapun manfaat yang bisa didapatkan gratis menggunakan Transjakarta, pangan murah/bersubsidi; daging sapi Rp 35.000/kg, daging ayam Rp 8.000/kg, beras Rp 30.000/5 kg/1 sak.

Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung terkait adanya upada De-Aniesasi beberapa program Anies Bawesdan yang dibangun sebelumnya? Berikut dialog wartawan senior FNN dengan Rocky Gerung di Kanal Rocky Gerung Official, Senin (14/11/2022).  

Soal Kompas yang kembali bikin blunder.

Ini lagi rame, netizen membahasa soal Kompas yang bikin blunder lagi. Kemarin kita bahas soal ada satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat, yang meninggal dunia, karena katanya kelaparan, mungkin polisi sekarang belum menyatakan, langsung bantah belum pasti karena kelaparan.

Tapi, yang dipersoalkan adalah kenapa ada artikel di Kompas yang membahas kaitan antara naik haji dengan kesalehan sosial. Kemudian ilustrasinya adalah foto dari keluarga di Kalideres itu. Nah ini kan mengingatkan kita pada kasus Anies Baswedan yang fotonya digunakan untuk ilustrasi berkaitan dengan remisi terhadap para koruptor.

Yang menarik kemudian, orang/netizen membuat konten dengan kemarahan tapi dia menunjukkan persoalan, loh, kok yang disalahin orang naik haji. Ini kan tanggung jawab pemerintah, mestinya persoalan IKN, soal jalan kereta api cepat, kemudian Kompas meralat beritanya, tetapi tetap mengaitkan dengan kesalehan sosial.

Itulah cara Kompas untuk membangun narasi yang insinuatif, menyodorkan sesuatu secara tersamar. Dan orang bisa baca, di belakang itu memang masih ada sisa-sisa pikiran yang tertuju pada satu kelompok, dan karena Kompas yang muat maka kelompok itu langsung dianggap sebagai Islam.

Jadi, Islamofobia samar-samar juga masih ada pada Kompas. Itu bahayanya sebetulnya. Dan kalau misalnya kita lihat, nggak trade off ada kesalehan sosial dengan tanggung jawab pemerintah. Kesalehan itu istilah teologi, istilah agama, yang menyangkut hak orang untuk memperoleh kesalehan dengan menjalankan tugas-tugas keibadahan. Beda dengan tugas pemerintah. Tugas pemerintah dalam menjamin ada keadilan sosial.

Itu soalnya. Keadilan sosial tidak diperoleh oleh keluarga yang ada di Jakarta Barat itu. Kan itu poinnya. Jadi, jangan dianggap bahwa trade off itu harus diperlihatkan sebagai zero zoom kind.....  Nggak begitu cara melihat problem. Sesuatu yang secara batinnya ingin dibuat saleh, itu enggak ada urusannya dengan negara.

Negara fasilitasi saja kan semua orang yang ingin menjadi saleh, tapi bukan berarti bahwa dengan itu lalu ditagih, karena ada kesolehan sosial yang berlebihan maka keadilan sosial jadi kurang. Tidak begitu trade off-nya. Negara harus menjamin kesalehan sosial, sekaligus menyediakan keadilan sosial. Begitu cara kita menguliahi kembali Kompas.

Tapi saya kira kenapa ini kita singgung karena kontras dengan yang terjadi selama ini. Itu yang membuat bangsa kita ini menjadi terbelah dan sekarang ini selalu dieksploitasi.

Kita lanjutkan dengan situasi sekarang di G20, yang sekarang ini sudah mulai,  sangat ramai sekali karena kepala negara sudah mulai hadir dan besok akan dilaksanakan pertemuan KTT dan Pak Jokowi kelihatannya hari ini bersiap-siap meresmikan masjid Pangeran dari UEA di Solo.

Yang lebih penting kemarin media ramai juga mengutip pernyataan Pak Jokowi dalam wawancara dengan Ekonomis, Pak Jokowi berencana setelah ini akan pulang kampung, ke Solo, dan kemudian katanya mau jadi apa ditanya aktivitasnya, ternyata mau jadi pemerhati lingkungan. Seru juga Bung Rocky.

Kalau itu wellcome betul, Pak Jokowi akan bersahabat dengan saya. Karena itu harapan saya bukan sekadar pemerhati, tapi protector lingkungan. Jadi, harus lebih jauh lagi, bukan memperhatikan lingkungan, nggak ada gunanya kalau sekadar memperhatikan, tapi tidak membatalkan kebijakan-kebijakan yang merusak lingkungan.

Dan, kalau ditagih konsistensi itu, itu artinya Pak Jokowi akan membatalkan IKN. Kalau niat untuk menjadi pengamat atau pemerhati lingkungan, itu pasti bertentangan dengan proyek yang sedang dia lakukan. Jadi, orang akan tagih konsisten enggak Pak Jokowi mengatakan pulang ke Solo sebagai pemerhati lingkungan.

Sementara, dia masih berupaya pengganti dia itu meneruskan perusakan lingkungan di Kalimantan dengan bangun ibukota, dengan food estate yang gagal di Papua, gagal di Kalimantan, yang pohonnya sudah dipangkas, dijual, sementara food-nya, tanaman pangannya nggak tumbuh di situ.

Jadi, kelihatannya juga orang akan meragukan keputusan Pak Jokowi untuk lengser dengan cara yang indah, lengser keprabon lalu mulai menjadi aktivis lingkungan. Nah, mulai dari sekarang saja Pak Jokowi aktivis lingkungan.

Apa cara yang paling bagus, batalkan undang-undang omnibuslow, karena omnibuslow itu merusak lingkungan. Jadi begitu nasihat/kuliah saya untuk Pak Jokowi yang akan menjadi pemerhati lingkungan.

Pada akhirnya Pak Jokowi tahu bahwa dunia ini sedang ada di dalam konsep baru tentang Green ekonomi, environmental etic segala macam. Itu artinya Pak Jokowi mesti juga mengkritik GP Ansor yang menghalangi Green Peace untuk pergi ke Bali. Green Peace adalah pemerhati lingkungan.

Jadi, itu kira-kira. Kita mau menguji sebetulnya kebijakan publik dengan etika politik. Jadi kalau etika politik seorang pemimpin yang hari ini namanya Pak Jokowi ingin melindungi lingkungan maka public policy-nya harus tidak merusak lingkungan. Kan kontrasnya itu.

Jadi, The Economist sekarang lagi seri pemberitaan ekonomis itu adalah untuk memastikan bahwa perdamaian dunia harus menghasilkan keadilan ekologi. Dan, saya baca berkali-kali Economist ingin menerangkan bahwa kita mungkin akan gagal untuk mencapai 1,5 derajat perjanjian penurunan suhu bumi, yang sangat mungkin enggak tercapai.

Dalam keadaan itu, saya baca bahwa justru Anies Baswedan di Jakarta sudah melampaui target yang diwajibkan di 2030 bahwa emisi karbon harus turun 30%. Dalam pemerintahan Anies, Jakarta sudah turun 26%. Jadi Anies sudah sukses dalam soal lingkungan. Karena itu, mestinya Pak Jokowi belajar pada Anies.

Soal De-Aniesisasi

Malah yang terjadi sebaliknya Bung Rocky. Kayaknya pengen belajar dengan Anies itu Bloomberg. Bloomberg kan mengundang Anies Baswedan di side stage (bukan main stage). Jadi diundang, dia bicara di sana.

Sementara, kemudian di Jakarta, berbagai kebijakannya mulai diamputasi tuh. Jalur sepedanya ini, dahsyatnya pembangunan jalur sepeda di tahun 2023 itu bukan tanggung-tanggung, dinolkan. Jadi, jika dinolkan itu artinya diamputasi, dibunuhlah gitu programnya.

Kemudian, ada juga program yang menarik ternyata untuk subsidi transportasi tarifnya itu, oleh Gubernur yang sekarang ini dialihkan untuk dihibahkan ke TNI dan Polri membeli kendaraan operasional. Ini kan dua hal yang sangat berbeda. Ini satu orang mendorong naik sepeda kemudian pindah ke public transportasi, eh ini malah mobil lagi yang ditambah.

Inilah akan ditonton dunia bahwa ada G20 di Bali dengan tema lingkungan dan perdamaian, dan semua orang tahu bahwa prinsip-prinsip awal G20 yang mulai diberlakukan sejak 23 tahun lalu, adalah soal emisi karbon.

Jadi, sebetulnya nanti wartawan atau pemerintah tamu di G20 akan bingung baca headline. Indonesia mengundang kami untuk bicara tentang penurunan emisi karbon, sementara Jakarta justru melarang sepeda. Kan ajaib itu?

Jadi, betul-betul kontras tuh. Apalagi orang mau lihat bagaimana sebetulnya Jakarta itu meneruskan target-target yang sudah mulai diselesaikan oleh Anies dalam soal lingkungan. Ada jalur sepeda khusus, itu artinya mengurangi emisi karbon.

Ada transportasi umum, itu artinya mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang boros energi. Kan semua itu yang dilakukan Anies sehingga Anies dapat undangan macam-macam soal di luar negeri dan sekarang diundang dengan tema yang sama di G20 di side event yang dibuat CNBC atau Bloomberg untuk melihat bagaimana Anies sebagai Gubernur mengupayakan target dunia, yaitu turunnya emisi karbon 30% di 2030.

Anies lakukan itu dan sudah tercapai sebelum 2030 sebesasr 26%. Tinggal diteruskan oleh gubernur yang baru, tapi justru gubernur yang baru sedang menaikkan kembali emisi karbon dengan membatalkan anggaran transportasi umum, dengan membatalkan anggaran untuk memperpanjang jalur sepeda.

Kan kontradiksi. Jadi, hal-hal semacam ini kita bisa pahami bahwa ada upaya untuk de-Aniesisasi. De-Aniesisasi itu tuh bertentangan dengan visi G20 yang hari ini dibuka oleh Presiden Jokowi. Jadi, itu ngaco sebetulnya, ya dungu juga sebetulnya.

Dan yang menarik, yang paling kenceng kalau saya baca di media, itu memang PDIP, kemudian PSI. Ini dua partai yang selama ini memang sangat sangat anti Anies. Dan yang konyol ini apa yang dilakukan oleh PSI. Ini kan anak-anak muda, harusnya pasti pro pada soal lingkungan.

Kalau PDIP okelah, itu kan memang old passionlah, kita maklum, tapi kalau terjadi pada PSI itu menyedihkan. Walaupun kemudian belakangan mencoba meralat dengan menyatakan bukan itu maksud dia.

Itu PSI singkatan dari Pe-Sepeda Indonesia kan? PSI juga tanda tekanan atmosfer dari ban sepeda kan, 20 PSI biasanya atau 32 PSI, tekanan angin sepeda. Sekarang angin itu kempes, jadi sepeda nggak boleh lagi dipakai di Jakarta. Ya marahlah seluruh netizen yang muda.

Jadi, sekali lagi, itu betul-betul enggak ada perspektifnya PSI itu, kan. Dia meralat sesuatu yang sudah dia ucapkan. Kan mestinya ada kepekaan. Kami partai milenial, karena itu kami pro lingkungan. Karena itu, kami dorong supaya ada energi alternatif, yaitu kaki buat dikayuh, bukan masukin timbal ke dalam mobil.

Jadi, memang ini partai yang nggak punya perspektif, jadinya ya mau diapain. Sebetulnya, karena hanya ingin mendegradasi Anies maka PSI lakukan hal-hal yang konyol gitu. Ya sudah, tapi saya selalu menganggap bahwa memang berpolitik itu mesti punya otak.

Tapi kan ini bahaya, karena kita selalu bicara soal etika. Etika publik, etika politik, dan saya kira kalau cuman karena persaingan untuk menuju tahun 2024 sehingga kita melakukan hal-hal yang yang negatif, apapun yang diwariskan oleh Anies dihajar terus, saya kira ini enggak sehat.

Memang, dan kelihatannya orang sudah frustrasi. Jadi, PSI itu kelihatannya sudah frustrasi itu. Mau dukung Ganjar, Ganjar enggak mau didukung PSI. Mau anti-Anies, Anies justru lakukan hal yang membahagiakan milenial yang adalah komponen PSI. Jadi, kehilangan pakem.

Sebetulnya bukan karena nggak mampu untuk melihat keadaan, tapi memang kurang otaknya. Jadi gampangnya begitulah. Kan orang yang punya perspektif pasti pakai akal. Dan, kemampuan memperspektifkan politik, itu nggak ada di situ.

Karena PSI adalah partai yang bereaksi terhadap kebijakan, bukan dia yang punya perspektif. Dia bereaksi doang. Dia orang yang terus-menerus bereaksi tanpa dia sendiri punya konsep.

Jadi, itu bahayanya kalau partai yang didesain oleh oligarki dan dikendalikan khusus hanya untuk menghalangi seseorang, itu konyolnya di situ. Kan parta mestinya punya jalan menuju cita-cita dia, bukan menghalangi orang. Itu dungunya di situ. (ida/sws)