ENERGI
PLN Dukung Percepatan Pengoperasian PLTS Kubu Karangasem
Denpasar, FNN - Perusahaan Listrik Negara (PLN) siap melakukan jual beli energi listrik dari PLTS 1 MWP Kubu Karangasem, Provinsi Bali untuk mendukung visi pemerintah daerah dalam membangun Pulau Dewata berbasis energi hijau.Direktur Mega Proyek dan EBT, Wiluyo Kusdwiharto dalam paparannya saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR-RI di Karangasem, Kamis (27/1) menjelaskan PLN sangat mendukung percepatan pengoperasian PLTS 1 MWP Kubu sehingga dapat segera dilaksanakan jual beli tenaga listrik. Demikian pers dari Humas Pemkab Karangasem di terima Antara Bali, Jumat.“Agar aset yang telah dibangun dapat segera dimanfaatkan dan dapat memberikan keuntungan kepada seluruh pihak, PLN sangat mendukung agar serah terima aset dan pengoperasian PLTS 1 MWP Kubu dapat segera dilaksanakan,” katanya.PLTS Kubu di Desa Karangasem yang dibangun sejak tahun 2013 dengan kapasitas 1 MWP ini, menurutnya telah sinkron atau \"on grid\" ke jaringan PLN 20 kV sejak tahun 2013 melalui Gardu Induk Amlapura.“Sampai dengan Januari 2022, PLN UID Bali menunggu kapan pelaksanaan penandatanganan SPJBTL dengan Pemda Karangasem, agar kami dapat segera melakukan transaksi jual beli tenaga listrik dari Pemda atau Perusda kepada PLN,” ujarnya.Ia menjelaskan bahwa harga pembelian tenaga listrik juga telah diatur dalam regulasi yakni Permen ESDM no 39 Tahun 2017, tetang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan Serta Konversi Energi.“Pasal 22 Ayat 1, menyebutkan harga pembelian tenaga listrik dari hasil kegiatan fisik pemanfaatan EBTKE sebagaimana tercantum dalam pasal 21 ditetapkan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Permen ini. Sehingga harganya sudah diatur dalam permen ini, tinggal jalan saja,” kata Wiluyo.Pihaknya menyampaikan perhatiannya terhadap produksi listrik yang fluktuatif, di mana pada awal pengoperasian pembangkit produksi kwh listrik sangat tinggi dan kemudian trennya menurun hingga saat ini.“Tahun 2014 ada kenaikan, tahun 2015 turun , namun semakin ke sini trennya semakin menurun dan dikhawatirkan jika aset ini tidak segera di operasi dan dipelihara dengan baik dapat mengakibatkan padam, karena ada penurunan produksi dan penurunan kualitas,” ucapnya.Wiluyo menjelaskan bahwa kasus yang sama terjadi di Bangli, dengan PLTS yang dibangun oleh kementerian ESDM, namun terdapat perbedaan yakni PLTS di Bangli telah diserahkan kepada Perusda untuk dilakukan pengelolaan di tahun 2017.“Pada 29 November 2017 PLN sudah menandatangani SPJBTL, telah melakukan transaksi dan beroperasi dengan baik,” kata dia.Ketua Rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Doni Maryadi Oekon mengatakan Bali memiliki potensi pengembangan PLTS yang cukup besar yakni sekitar 26,4 GWP.“Maka tidak salah jika Kementerian ESDM menjadikan Provinsi Bali menjadi salah satu provinsi pilot project pengembangkan PLTS skala besar pertama di Indonesia dimana salah satunya adalah PLTS 1 MWP On Grid Karangasem yang saat ini dikunjungi,” ujarnya.Ia juga mengatakan PLTS yang pembangunannya menggunakan dana APBN sebesar 26,478 M, menurut data sejak 2017 telah diserahterimakan ke Pemda Karangasem, sehingga diharapkan dapat dikelola dengan baik oleh Pemda Karangasem melalui BUMD yang dimilikinya.“Kami berharap melalui kegiatan pengoperasian, pemeliharaan peralatan dan penjualan energi listrik yang dihasilkan sehingga keberadaan PLTS ini dapat memberikan kontribusi yang besar tidak hanya dalam bentuk pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat namun juga dapat meningkatkan pendapatan daerah,” kata Doni Maryadi. (mth)
Pemerintah Target Bangun Pembangkit Bioenergi 600 Megawatt hingga 2030
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia berencana menambah pembangkit bioenergi hingga 600 megawatt dalam kurun waktu sembilan tahun ke depan untuk meningkatkan bauran listrik bersih sekaligus diversifikasi demi mendukung ketahanan energi nasional.\"Selain surya, pembangkit listrik tenaga bioenergi juga mempunyai potensi besar untuk dikembangkan secara masal. Selama sembilan tahun ke depan targetnya terjadi penambahan 600 megawatt,\" kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Dadan mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi bioenergi yang besar karena berbasis pertanian dengan tanah yang subur, sehingga bioenergi bisa dikembangkan menjadi pembangkit beban dasar yang bisa menghasilkan listrik secara terus menerus atau base load.Menurutnya, pembangkit bioenergi bisa dikembangkan hampir di seluruh wilayah Indonesia.Berdasarkan data Kementerian ESDM, kapasitas terpasang listrik bioenergi di Indonesia mencapai 1.920 megawatt pada 2021.Setrum bioenergi menduduki peringkat ketiga terbesar dalam daftar energi terbarukan di Indonesia setelah air dan panas bumi yang masing-masing kapasitas sebesar 6.601 megawatt dan 2.276 megawatt.Bioenergi merupakan sumber energi bersih yang paling lengkap karena bisa menghasilkan listrik sekaligus bahan bakar, sehingga bisa menggantikan kedudukan bahan bakar fosil.Optimalisasi bioenergi melalui biogas di Indonesia berpotensi menggantikan 68 persen permintaan gas alam dan menurunkan emisi sebesar 12,1 persen.Selain itu, pengembangan biogas dari limbah organik juga akan berdampak baik terhadap perekonomian dalam negeri dengan membuka setidaknya 160.000 peluang kerja.Saat ini, pemerintah Indonesia telah menyusun strategi untuk memfasilitasi pengembangan bioenergi terutama dari limbah industri pertanian dan pengolahan kayu.Strategi itu tercipta melalui kerja sama antara Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Konservasi Alam, dan Keamanan Nuklir Pemerintah Jerman. (mth)
Kementerian ESDM Antisipasi Kebutuhan Batu Bara untuk Industri Semen
Jakarta, FNN - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengantisipasi kebutuhan batu bara untuk industri semen dengan memproyeksi kebutuhan bahan baku utama industri semen tersebut pada periode 2022 hingga 2025. \"Pada 2021 penggunaan batu bara untuk industri semen mencapai 4,45 juta ton. Kemudian kami memetakan bahwa kebutuhan tahun ini akan meningkat hingga 15,02 juta ton,\" kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Selasa. Kebutuhan batu bara hingga 15,02 juta ton juga akan berlanjut pada 2023 dan akan meningkat menjadi 16,07 juta ton pada 2024 dan 2025. \"Ini adalah antisipasi kami khususnya untuk memenuhi kebutuhan batu bara industri semen,\" ujar Ridwan.Ridwan juga menambahkan bahwa Kementerian ESDM selalu melakukan pengawasan dan evaluasi untuk memantau kebutuhan batu bara pada industri semen. \"Kami selalu melakukan pengawasan dan evaluasi dari waktu ke waktu. Jika ada kebutuhan di dalam negeri, maka kita akan memprioritaskan kebutuhan batu bara ini untuk dalam negeri terlebih dahulu,\" kata Ridwan. Pada kesempatan tersebut Ridwan memaparkan bahwa realisasi produksi batu bara pada 2021 sebesar 614 juta ton dari rencana 625 juta ton. Adapun dari jumlah tersebut, realisasi ekspor batu bara mencapai 434 juta ton dengan nilai 31,6 miliar dolar AS. Kemudian realisasi Domestic Market Obligation (DMO) pada 2021 sebesar 133 juta ton. (mth)
Presiden Akan "Groundbreaking" Proyek Hilirisasi Batu Bara Sumsel
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Selatan (Sumsel) dengan agenda groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME).Berdasarkan rilis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi dan rombongan lepas landas menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 pada Senin (24/1) dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.Setibanya di Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Presiden Jokowi akan melanjutkan perjalanan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU menuju Kabupaten Muara Enim.Di Kabupaten Muara Enim, Presiden diagendakan untuk melakukan groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME).Selepas itu, Presiden Jokowi akan menuju Pasar Baru Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, untuk menyerahkan bantuan langsung tunai bagi para pedagang.Dari Kabupaten Muara Enim, Presiden Jokowi akan lepas landas menuju Kota Pagar Alam dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU.Setibanya di helipad Bandar Udara Atung Bungsu, Kota Pagar Alam, Kepala Negara akan menuju Lapangan Merdeka untuk meninjau upaya pemerintah setempat menjadikan Kota Pagar Alam sebagai kota energi hijau.Presiden Jokowi juga diagendakan untuk menyerahkan bantuan langsung tunai bagi para pedagang di Pasar Dempo Permai, Kota Pagar Alam, sebelum lepas landas kembali menuju Kota Palembang dengan menggunakan helikopter.Setibanya di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II, Kota Palembang, Presiden akan melanjutkan perjalanan menuju Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.Turut mendampingi Presiden Jokowi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.Selain itu turut pula Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin. (mth)
Skandal Ekspor Batubara: Lawan Kebijakan Oligarkis (3)!
Oleh Marwan Batubara, IRESS PENYEBAB krisis pasokan batubara pembangkit listrik PLN yang mengancam pemadaman listrik 10 juta pelanggan adalah para pengusaha dan penguasa oligarkis yang hanya berburu untung besar saat harga batubara dunia naik. Kegagalan dan kejahatan tersebut coba ditutupi dengan “menyodorkan sejumlah kambing hitam” sebagai biang kerok. Salah satu pejabat yang menjadi korban adalah Direktur Energi Primer PLN, Rudy Hendra Prastowo. “Biang kerok” berikut yang “disuguhkan” adalah anak usaha PLN, yakni PLN Batu Bara (PLNBB) yang dicitrakan negatif karena berbisnis dengan trader (diasosiasikan dengan praktik bisnis kotor), membeli batubara dengan harga lebih mahal, memberatkan biaya operasi induknya (PLN), dan gagal mencapai target volume pembelian batubara. Citra negatif PLNBB yang sengaja disebar ini sarat kebohongan (telah diuraikan dalam artikel IRESS #2) dan bernuansa fitnah yang layak digugat rakyat. Berikut disebar pula informasi miring tentang PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (PBA) yang mengangkut batubara PLN. Dikatakan, PBA sering gagal membayar produsen batubara tepat waktu, membuat manajemen PLN tidak fokus bisnis listrik, menerapkan skema FOB (free on board: harga barang), bukan CIF (Cost, Insurance dan Freght: Harga Barang + Asuransi + Ongkos Kirim), dll. Penyebaran info miring ini, di samping membuat PBA jadi kambing hitam, juga sekaligus sebagai upaya memuluskan jalan oligraki menguasai bisnis transprotasi batubara PBA yang “captive dan profitable” (bernilai sekitar US 500juta/tahun). LBP secara khusus meminta perubahan skema pengiriman batubara dari FOB ke CIF. LBP bilang, skema CIF perlu diterapkan agar semua beban pengiriman dan logistik jadi tanggung-jawab pemasok, sehingga PLN bisa fokus ke bisnis inti menyediakan listrik. Kata LBP, ke depan PLN tidak diizinkan membeli batubara dari trader, tapi harus dari produsen. \"Kita benahi banyak betul ini nanti, PLN tidak ada lagi FOB semua CIF, tidak ada lagi PLN trading dengan trader, jadi semua harus beli dari perusahaan,\" kata LBP (10/01/2022). Padahal PBA diakuisisi PLN agar batubara bagi PLN tersedia secara efektif, efisien dan andal (security of supply). Menurut seorang mantan direksi PLN, efisiensi yang diperoleh dapat mencapai 10%, antara lain berasal dari perizinan dan pajak. Saham PBA 100% milik PLN, yang dibeli dari PTBA pada tanggal 5 Agustus 2011 dari PT Bukit Asam (PTBA) yang saat itu sedang direstrukturisasi. Menteri BUMN saat itu mendukung sinergi PBA yang berpengalaman mengangkut batubara dengan PLN yang membutuhkan pasokan batubara. Baik PLNBB maupun PBA (dikenal juga dengan nama BAG) adalah anak usaha 100% milik PLN. Jika keduanya untung, maka PLN juga untung dan berpengaruh pada perhitungan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik. Ujungnya seluruh konsumen listrik akan memperoleh manfaat. Sebaliknya, jika PBA dilenyapkan (demi oligarki!), skema pengiriman berubah dari FOB ke CIF, maka minimal, keuntungan yang biasanya diperoleh PBA hilang, biaya transportasi naik dan security of supply juga ternacam, maka BPP/tarif listrik pun akan naik. Oleh sebab itu, terkait alasan pengalihan/pelenyapan PLNBB dan PBA yang diumbar Erick Thohir dan LBP, kita sebagai rakyat pantas menggugat. PLNBB dan PBA didirikan untuk memasok kebutuhan batubara secara efisien, efektif dan andal bagi PLN, dan hal ini terbukti telah memberikan untung yang berkelanjutan bagi PLN. Untuk LBP, kita ingatkan, bahwa krisis batubara PLN terjadi karena disebabkan karena keserakahan pengusaha oligarkis dan kealpaan pemerintah menegakkan peraturan. Krisis tersebut tidak ada hubungan dengan skema pengiriman secara FOB. Justru jika skema dirubah menjadi CIF, biaya operasi PLN menjadi naik, dan hal ini akan dirasakan rakyat dalam bentuk kenaikan tarif listrik! Terkait rencana “pelenyapan PLNBB dan PBA agar manajemen PLN fokus menjalankan bisnis listrik”, kita ingin mengungkap fakta berikut. PLNBB dan PBA dikelola oleh para professional di bidang masing-masing dan hal ini jelas bukan menjadi beban manajemen PLN, tetapi malah mendukung manajemen menjadi lebih efisien dan efekif. Keuntungannya pun telah dinikmati PLN (baca: rakyat). Pendirian anak-anak usaha sebagai “sayap” bisnis merupakan hal yang lumrah dilakukan perusahaan besar, sebagaimana dilakukan oleh ASTRA yang memiliki begitu banyak sayap bisnis, namun terintegrasi secara sinergis untuk meraih untung korporasi yang lebih besar. PLN, PLNBB dan PBA merupakan BUMN yang mengelola usaha dan pelayanan strategis menyangkut hajat hidup orang banyak, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Pengelolaan sektor usaha tersebut akan untuk “dipreteli” atau di-unbundle dengan alasan sumir. Namun di balik alasn itu tersimpan agenda agar bisnis tersebut dapat dikelola seluruh atau sebagian oleh swasta/oligarki. Rencana holdingisasi PLN, termasuk di dalamnya melenyapkan PLNBB dan PBA, guna digabung ke dalam sub-sub holding, dan sahamnya dijual, adalah bagian dari privatisasi BUMN, guna memberi akses bagi para pemodal dan oligarki meraih untung, yang seharusnya 100% dinikmati rakyat. Selain merampok keuntungan milik seluruh rakyat, secara teoritis dan parktis, skema unbundling bisnis pasti membuat biaya operasi dan tarif pelayanan naik! Rakyat paham sejumlah pengusaha batubara melanggar aturan yang jadi penyebab krisis batubara PLN. Jika benar bekerja untuk negara dan sesuai prinsip GCG, mestinya pemerintah merilis secara terang benderang perusahaan mana saja yang membangkang kewajiban DMO, serta memberi mereka sanksi yang setimpal dan menimbulkan efek jera. Namun terkesan pemerintah melindungi para pengusaha pelanggar hukum tersebut. Rakyat tidak butuh pengumuman daftar perushaan yang patuh. Pada 19 Januari 2022, pemerintah menerbitkan Kepmen ESDM No. 13.K.HK.02.MEM.B tentang *Pedoman Pengenaan Sanksi Administratif, Pelarangan Penjualan Batubara Ke Luar Negeri, dan Pengenaan Denda Serta Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri. Tenyata kita tidak menemukan secara spesifik perusahaan mana saja yang melanggar DMO. Selain itu, besarnya sanksi yang dikenakan juga tidak signifikan, tidak sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan dan tidak pula menimbulkan efek jera. Kepmen tersebut tampaknya hanya trik untuk mengamankan kepentingan sesama oligarki. Sebelum Kepmen bernuansa basa-basi di atas terbit, huru-hara larangan ekspor batubara menjadi sangat riuh dengan tampilnya LBP dan Ercik Thohir. Penampilan pejabat bak pahlawan ini telah memakan korban-korban yang disebut sebagai biang kerok krisis. Mereka mengusung pula berbagai “kebijakan dan program perbaikan”. LBP misalnya mengatakan pembelian batubara dari trader dihapus, skema FOB akan diganti dengan CIF, harga DMO US$ 70 akan dirubah dengan harga pasar, dan BLU akan didirikan. Erick antara lain mengatakan, PNBB akan dihapus dan PLN akan diholdingisasi. Ternyata yang diusung bukan kebijakan dan program perbaikan. Sebab di samping melanggar konstitusi, ujung dari kebijakan dan program yang diusung akan membuat BUMN terpasung, bisnis digrogoti, biaya operasi meningkat, sebagian untung beralih ke swasta/oligarki, dan kelak, tarif listrik yang harus dibayar rakyat akan meningkat. Negara dan rakyat jelas akan dirugikan! Sebaliknya, kebijakan bernuansa NONSENSE, pro neoliberal dan sarat rekayasa tersebut akan menguntungkan para pemodal dan oligarki kekuasaan. Kita dapat simpulkan bagaimana peran pemerintahan oligarkis dalam skandal ekspor batubara. Para pengusaha serakah pelanggar kewajiban DMO dibiarkan kembali berbisnis as usual, tanpa ketegasan sanksi hukum. Jangankan bicara sanksi finansial yang adil dan berefek jera, mengumumkan daftar perusahaan pelanggar DMO saja tak mampu. Setelah itu, mereka, para oligarki, bersiap menghancurkan bisnis BUMN yang dijamin konstitusi dan berdampak pada tarif listrik yang naik. Jangan salahkan kalau rakyat mengatakan pemerintah melindungi konglomerat dan bekerja untuk para pengusaha oligarkis. Rakyat akan tak akan berhenti menggugat![]
Harga Minyak Turun di Sesi Asia, Kekhawatiran Pasokan Batasi Kerugian
Singapura, FNN - Harga minyak tergelincir kembali di perdagangan Asia pada Kamis pagi, setelah mencapai level tertinggi sejak 2014 di sesi sebelumnya karena investor melakukan aksi ambil untung, namun kekhawatiran pasokan jangka pendek membatasi kerugian lebih lanjut.Minyak mentah berjangka Brent turun 72 sen atau 0,81 persen, menjadi diperdagangkan di 87,72 dolar AS per barel pada pukul 01.52 GMT. Patokan global Brent menyentuh 89,13 dolar AS per barel di sesi terakhir, tertinggi sejak Oktober 2014.Sementara itu, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS merosot 96 sen atau 1,1 persen, menjadi diperdagangkan di 86 dolar AS per barel.\"Badan Energi Internasional mengatakan permintaan minyak global berada di jalur untuk mencapai tingkat pra-pandemi,\" kata analis di bank ANZ dalam sebuah catatan.\"Gangguan pasokan jangka pendek juga membantu memperketat pasar. Minyak mentah Brent menguat tajam setelah laporan pipa minyak utama yang mengalir dari Irak ke Turki rusak akibat ledakan.\"Namun, aliran minyak mentah melalui pipa Kirkuk-Ceyhan telah dilanjutkan, setelah dihentikan pada Selasa (18/1) karena ledakan di dekat pipa di provinsi tenggara Turki Kahramanmaras, kata para pejabat pada Rabu (19/1).Kekhawatiran pasokan telah meningkat minggu ini setelah kelompok Houthi Yaman menyerang Uni Emirat Arab, produsen terbesar ketiga di Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC). Sementara itu Rusia, produsen minyak terbesar kedua di dunia, telah menambah kehadiran pasukannya di dekat perbatasan Ukraina, memicu kekhawatiran invasi dan ketidakpastian pasokan berikutnya.Para pejabat dan analis OPEC mengatakan bahwa reli minyak dapat berlanjut dalam beberapa bulan ke depan, dan harga bisa mencapai 100 dolar AS per barel karena permintaan, mengabaikan terjadinya penyebaran varian virus corona Omicron.OPEC+, yang mengelompokkan kartel dengan Rusia dan produsen lainnya, sedang berjuang untuk mencapai target peningkatan produksi bulanan sebesar 400.000 barel per hari (bph).Stok minyak mentah dan bensin AS naik sementara persediaan sulingan turun minggu lalu, menurut sumber pasar yang mengutip angka American Petroleum Institute pada Rabu (19/1).Persediaan minyak mentah AS naik 1,4 juta barel untuk pekan yang berakhir 14 Januari. Persediaan bensin naik 3,5 juta barel, sementara stok sulingan turun 1,2 juta barel, menurut sumber, yang berbicara dengan syarat anonim. (mth)
PLN Target Penambahan 14 SPKLU di Sulmapana pada 2022
Makassar, FNN - PT PLN (Persero) menargetkan penambahan 14 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) pada area Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara (Sulmapana) pada 2022.\"Pada tahun 2022 kami menargetkan ada penambahan 14 unit SPKLU di wilayah kerja PLN Regional Sulmapana,\" kata Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara PLN Adi Priyanto melalui keterangan rilisnya di Makassar, Selasa.Melalui penyediaan infrastruktur SPKLU, ia mengharapkan adanya percepatan era kendaraan listrik.\"Kami juga mengajak investor untuk berkolaborasi dalam program partnership SPKLU dengan model bisnis sharing economy,\" ujar Adi Priyanto pada peluncuran 6 SPKLU secara serentak di wilayah Indonesia Timur dari Kendari, Sulawesi Tenggara.Peluncuran SPKLU itu tepatnya di Manado, Kendari, Ambon, Labuan Bajo, Mataram, dan Jayapura.Walikota Kendari Sulkarnain Kadir turut menyambut baik hadirnya SPKLU di Kota Kendari sebab penggunaan mobil listrik dinilai dapat menghemat biaya operasional hingga 70 persen.Hadirnya infrastruktur SPKLU ini diharapkan dapat menunjang iklim KBLBB di Kota Kendari.\"Poin pentingnya adalah dengan menggunakan kendaraan listrik, kita membatu mengurangi emisi karbon demi kelestarian bumi Sulawesi Tenggara yang kita cintai ini,\" ujar Sulkarnain.Dalam kesempatan yang sama General Manager PLN UIW Sulselrabar, Awaluddin Hafid memaparkan SPKLU PLN ULP Wuawua Kendari telah terintegrasi dengan aplikasi charge.IN.\"Dengan teknologi fast charging, pengisian dari 0 persen (kosong) ke full 100 persen hanya dalam waktu 180 menit serta sudah bisa menempuh jarak 300 kilometer,\" ujar Awaluddin.SPKLU PLN ULP Wuawua dengan kapasitas 2x25 Kilo Watt (KW) tersebut dibangun selama kurang lebih satu bulan memiliki beberapa fitur, yaitu teknologi Fast Charging DC-DC 25 kW dan DC-DC-AC 25 kW serta memungkinkan pelanggan melakukan pengisian daya hanya dengan waktu 180 menit dalam kondisi 0-100 persen sehingga dapat menempuh jarak 300 kilometer (kapasitas Baterai 38,9 kWh). (mth)
Industri Hulu Migas Jadwalkan Ulang Ekspor Empat Kargo Gas Alam Cair
Jakarta, FNN - SKK Migas menyatakan industri hulu migas telah menjadwalkan ulang ekspor empat kargo gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) guna mengatasi krisis batu bara yang dialami oleh pembangkit listrik milik PLN.\"Untuk menutupi kekurangan batu bara, kami merubah jadwal pengiriman ekspor kurang lebih ada empat kargo yang kami reschadule tidak jadi diekspor, tetapi dialihkan ke PLN,\" kata Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas Arief Setiawan Handoko dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Selasa.Arief menegaskan bahwa industri hulu migas selalu berkomitmen memenuhi kebutuhan LNG untuk kelistrikan nasional.Tahun ini, industri hulu migas mengalokasikan 58 kargo LNG untuk kebutuhan dalam negeri dengan rincian 13 kargo LNG dari Kilang Bontang di Papua yang dioperasikan BP Berau Ltd dan 45 kargo LNG dari Kilang Tangguh di Kalimantan Timur yang digarap Badak NGL anak usahanya Pertamina.Pada awal Januari 2022, Arief mengatakan ada ketidakcocokan penjadwalan ekspor LNG dari Bontang maupun Tangguh akibat pasokan batu bara yang berkurang di PLN.SKK Migas lantas mengambil keputusan untuk mengalihkan dua kargo LNG dari Kilang Tangguh yang semula ditujukan untuk diekspor ke Fujian, China. Kemudian, pengalihan dua kargo LNG juga dilakukan dari Kilang Tangguh.\"Inilah yang kami lakukan penjadwalan ulang, sehingga ada empat kargo,\" ujar Arief.Dia menegaskan bahwa pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari konsekuensi penalti dari para konsumen luar negeri dengan melakukan negosiasi dan penjadwalan ulang dari kargo tersebut.Menurutnya, pembatalan ekspor itu bisa diartikan pengalihan kargo yang semula untuk tujuan ekspor menjadi untuk tujuan dalam negeri guna memenuhi kebutuhan PLN yang sangat mendesak terkait bahan baku energi.Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Kamis (13/1), menyatakan pemerintah telah mengatasi situasi krisis energi gas alam cair yang sempat dialami PLN.Saat ada informasi krisis energi primer, kata Arifin, pemerintah langsung melakukan pengamanan suplai gas alam cair.\"Kami membelokkan LNG yang seharusnya itu berkontrak di luar (negeri), kami tarik ke dalam (negeri), kemudian ini sudah bisa diamankan,\" ujarnya.Arifin mengungkapkan bahwa PLN hanya membutuhkan empat kargo untuk Januari, namun kini tersedia lima kargo gas alam cair. Tambahan satu kargo itu akumulasi defisit gas alam cair yang terjadi beberapa waktu lalu. (mth)
Gunung Merapi Mengalami 161 Kali Gempa Guguran
Yogyakarta, FNN - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) menyatakan Gunung Merapi di perbatasan DI Yogyakarta dan Jawa Tengah mengalami 161 kali gempa guguran selama periode pengamatan pada Sabtu (15/1) pukul 00.00-24.00 WIB.Kepala BPPTKG Hanik Humaida melalui keterangan resminya di Yogyakarta, Ahad, menyebutkan selain gempa guguran, pada periode pengamatan itu juga tercatat tiga kali gempa hibrida atau fase banyak, tiga kali gempa embusan, satu kali gempa vulkanik dangkal, dan satu kali gempa tektonik.Berdasarkan pengamatan visual, tampak asap berwarna putih keluar dari Gunung Merapi dengan intensitas sedang dan tebal dengan ketinggian sekitar 200 meter di atas puncak.Pada periode pengamatan itu, tercatat enam kali guguran lava pijar keluar dari gunung itu dengan jarak luncur maksimum 1.800 meter ke arah barat daya. Sementara itu, berdasarkan hasil analisis morfologi pada periode 7 sampai 13 Januari 2022, tidak teramati adanya perubahan morfologi yang signifikan, baik pada kubah lava barat daya maupun kubah tengah Merapi.Volume kubah lava di barat daya tercatat sebesar 1.670.000 meter kubik dan kubah tengah sebesar 3.007.000 meter kubik.BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada Level III atau Siaga.Guguran lava dan awan panas Gunung Merapi diperkirakan berdampak pada wilayah dalam sektor tenggara-barat daya sejauh maksimal tiga kilometer ke arah Sungai Woro dan sejauh lima kilometer ke arah Sungai Gendol, Kuning, Boyong, Bedog, Krasak, Bebeng, dan Putih.Apabila gunung api itu mengalami letusan eksplosif, lontaran material vulkaniknya dapat menjangkau daerah dalam radius tiga kilometer dari puncak gunung. (mth)
PLN Tambah Energi GI dan SUTT di Gowa Dukung Listrik Malino
Makassar, FNN - PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi menambah energi di Gardu Induk dan SUTT 150kV Sungguminasa – Lanna guna mendukung sarana listrik di lokasi destinasi wisata Malino dan sekitarnya. \"Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada pembangunan GI dan SUTT 150kV Sungguminasa – Lanna adalah sebesar 81 persen dan nantinya akan melayani 29 ribu pelanggan,\" kata General Manager PLN UIP Sulawesi, Defiar Anis dalam keterangan persnya di Makassar, Minggu. Dia mengatakan, pembangunan ini merupakan bentuk dukungan PLN terhadap sektor pariwisata di Kawasan Malino dengan meningkatkan keandalan listrik di kawasan tersebut. Kawasan wisata Malino merupakan destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi oleh warga Sulawesi Selatan khususnya warga Kota Makassar. Kegiatan PT PLN UIP Sulawesi yang perdana pada awal 2022 ini dengan melaksanakan pemberian tegangan pertama (energize) pada tiga unit Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) yakni Gardu Induk (GI) 150kV Lanna (New), GI 150kV Sungguminasa (Extension) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150kV Sungguminasa – Lanna melalui Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Selatan. GI 150kV Lanna yang berlokasi di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa memiliki kapasitas trafo sebesar 30 Mega Volt Ampere (MVA), GI 150 kV Sungguminasa yang berlokasi di Jl Bakolu Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa memiliki 2 Line Bay, dan SUTT 150kV Sunguminasa – Lanna terbentang sepanjang 45,26 KMS dengan total Tower sebanyak 70 TIP. Menurut Anis, ketiga pekerjaan ini termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan penggunaan TKDN mencapai 81 persen, melebihi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah. Ia meneruskan, selain kawasan wisata terdapat juga industri pemecah batu di sekitar jalan poros Malino yang memanfaatkan listrik untuk kelancaran usahanya. Karena itu, ke depan diharapkan nanti industri pariwisata dan industri pemecah batu di wilayah Malino dapat terus berkembang sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. “Gardu Induk Lanna nantinya akan menyuplai listrik kepada sebagian pelanggan yang sebelumnya disuplai oleh Gardu Induk Borongloe, hal ini merupakan upaya PLN dalam memberikan pasokan listrik yang andal khususnya bagi 29.167 pelanggan atau setara dengan 35.064.450 Volt Ampere yang terdiri dari pelanggan golongan rumah tangga dan golongan bisnis,” jelas Anis. Lebih lanjut dikemukakan, selesainya tiga PIK ini tentunya berkat dukungan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, aparat keamanan di wilayah Sulsel yang telah sama-sama mengawal pekerjaan ini, sehingga bisa beroperasi dan dimanfaatkan oleh masyarakat. (mth)
POPULER
