INTERNASIONAL
Kanada Wajibkan Penilaian Risiko, Lindungi Kekayaan Intelektual
Ottawa, FNN - Kanada pada Senin (12/7) mengatakan akan mewajibkan evaluasi rinci atas kemitraan penelitian universitas untuk melindungi hak kekayaan intelektual dan menjaga informasi sensitif dari tangan pemerintah asing. Pedoman penelitian baru itu, yang dirinci dalam pernyataan pemerintah, muncul saat mata-mata dan campur tangan asing di Kanada mencapai tingkat Perang Dingin tahun lalu, sebagian karena kerentanan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. "Dengan mengharuskan penilaian risiko yang diajukan dengan permintaan dana penelitian, pedoman wajib baru ini akan membantu melindungi penelitian, pengetahuan, dan kekayaan intelektual Kanada," kata Menteri Inovasi Francois-Philippe Champagne dalam pernyataannya. "Kami tidak akan mempertaruhkan keamanan nasional dan ekonomi Kanada. Proyek yang dianggap berisiko tinggi, atau di mana risikonya tidak dapat dikurangi, tidak akan didanai," tambahnya. Pemimpin oposisi konservatif Erin O'Toole telah menyerang pemerintah Perdana Menteri Liberal Justin Trudeau dalam beberapa pekan terakhir karena tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang kasus di mana dua peneliti China dikeluarkan dari Laboratorium Mikrobiologi Nasional Winnipeg pada 2019. Kepolisian Kanada sedang menyelidiki kasus tersebut. Universitas Kanada bergantung pada pembiayaan pemerintah, dan penelitian universitas hampir secara eksklusif didukung oleh dana federal, menurut Statistik Kanada. (sws) Sumber: Reuters
Mendag AS Desak untuk Cabut Pembatasan Ketat Perjalanan ke Negaranya
Washington, FNN - Menteri Perdagangan Amerika Serikat Gina Raimondo mengatakan pada Senin (12/7) bahwa dia mendesak pelonggaran pembatasan virus corona yang melarang sebagian besar warga di dunia bepergian ke Amerika Serikat, tetapi pejabat kesehatan AS tetap khawatir atas makin merebaknya wabah. Lusinan kelompok bisnis AS, anggota parlemen, dan pejabat dari pemerintah asing mendesak pemerintahan Presiden Joe Biden untuk melonggarkan pembatasan ketat yang diberlakukan di bawah mantan Presiden Donald Trump. "Kami sedang mengerjakannya," kata Raimondo kepada Reuters dalam sebuah wawancara, "Saya berusaha sangat keras." Dia mengatakan dia bertemu dengan Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS Xavier Becerra pada Jumat tetapi tidak memiliki informasi tentang kapan keputusan dapat dibuat. "CDC (Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit) gusar, dan sulit untuk mengetahui apakah orang divaksin," katanya. "Tidak ada paspor vaksin yang dapat diandalkan, dan itu semacam rintangan besar." Gedung Putih mengatakan sedang melanjutkan diskusi dengan Uni Eropa, Inggris, Kanada dan Meksiko tentang bagaimana akhirnya mencabut pembatasan, tetapi pejabat AS mengatakan mereka masih belum memiliki jadwal dan pejabat industri perjalanan berpikir pembatasan mungkin tidak akan dicabut sampai Agustus atau lebih. Gedung Putih telah berulang kali mengesampingkan paspor vaksin nasional. Menteri Transportasi Pete Buttigieg telah bergabung dengan Raimondo dalam mendorong pencabutan pembatasan, menurut sumber yang mengetahui diskusi tersebut, tetapi orang lain dalam pemerintahan tetap khawatir bahwa membuka pintu bagi lebih banyak pelancong dari luar negeri dapat menyebabkan peningkatan tingkat infeksi COVID-19. Seorang juru bicara Becerra tidak segera berkomentar tentang pertemuan dengan Raimondo. Maskapai dan lainnya mendesak pemerintah untuk mencabut pembatasan yang mencakup sebagian besar warga negara non-AS yang baru-baru ini berada di Inggris, 26 negara Schengen di Eropa tanpa kontrol perbatasan, Irlandia, China, India, Afrika Selatan, Iran, dan Brazil. Amerika Serikat juga melarang pelancong yang tidak penting untuk menyeberang ke Amerika Serikat dari perbatasan darat Kanada atau Meksiko. Diplomat Eropa dan lainnya berpendapat bahwa daftar negara dengan pembatasan perjalanan yang terlalu ketat termasuk beberapa negara dengan tingkat infeksi yang rendah, sementara yang lain dengan tingkat infeksi yang tinggi, termasuk Argentina, tidak menghadapi pembatasan. (sws) Sumber: Reuters
Biden: Pemerintah Federal, Lokal Harus Kerja Sama Perangi Kejahatan AS
Washington, FNN - Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak para pemimpin lokal dan federal untuk "bersama-sama" mengurangi kekerasan senjata pada Senin (12/7) dalam pertemuan dengan petugas penegak hukum dan wali kota yang bertujuan mengatasi peningkatan kejahatan yang mengkhawatirkan di banyak kota. Biden, yang telah berjanji mendorong perubahan menyeluruh pada undang-undang senjata api, bulan lalu meluncurkan langkah-langkah untuk membendung aliran senjata api yang digunakan dalam kejahatan, berdasarkan perintah eksekutif yang ditandatangani pada April yang mencakup dorongan oleh Departemen Kehakiman untuk lebih mengontrol "senjata siluman". Presiden Demokrat itu, yang memiliki hubungan lama dengan penegakan hukum, juga telah mengumumkan langkah-langkah meminta pertanggungjawaban pengedar senjata api nakal karena melanggar undang-undang federal dan membantu negara bagian mempekerjakan lebih banyak petugas polisi menggunakan dana penyelamatan COVID-19. Kejahatan kekerasan meningkat tajam pada 2020: pembunuhan naik 30% dan kekerasan senjata naik 8%. "Kami menyadari bahwa kami harus bersama-sama untuk memenuhi tanggung jawab pertama dari sebuah demokrasi dan untuk menjaga satu sama lain tetap aman. Dan itulah yang dicari orang-orang Amerika dalam hal mengurangi kejahatan dengan kekerasan dan kekerasan senjata," kata Biden. pada awal pertemuan di Gedung Putih. Biden menguraikan aspek rencananya untuk mengurangi kekerasan senjata tetapi mengakui tidak ada pendekatan satu ukuran untuk semua. Partai Republik menyebut lonjakan bukti kejahatan dari kebijakan Demokrat yang lemah dan berusaha menjadikannya fokus pemilihan 2022 yang akan menentukan kendali Kongres. Mereka juga berusaha menggambarkan Biden sebagai pendukung seruan yang meluas untuk "memangkas pendanaan" polisi setelah pembunuhan seorang pria kulit hitam, George Floyd, oleh seorang polisi kulit putih pada Mei 2020. Anggaran yang diusulkan Biden sebenarnya meningkatkan pendanaan untuk kepolisian masyarakat sebesar $300 juta (Rp4,3 triliun). Usulan ini juga menuangkan $750 juta (Rp10,8 triliun) dana tambahan ke lembaga penegak hukum federal seperti FBI dan Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api dan Bahan Peledak (ATF). "Strategi kami menyediakan termasuk pendanaan untuk penegakan hukum melalui Rencana Penyelamatan Amerika untuk negara bagian, kota dan untuk dapat menyewa polisi dan membayar mereka lembur, untuk memajukan kepolisian masyarakat," kata Biden. Jaksa Agung Merrick Garland menghadiri pertemuan tersebut bersama dengan Presiden Borough Brooklyn Eric Adams, yang baru-baru ini memenangkan nominasi Demokrat untuk Wali Kota New York City, Washington, D.C., Wali Kota Muriel Bowser dan Wali Kota San Jose, California, Sam Liccardo. Kepala polisi dari Chicago; Memphis, Tennessee; Wilmington, Delaware; dan Newark, New Jersey, juga dijadwalkan hadir, kata Gedung Putih. Biden berjanji selama kampanyenya bahwa dia akan mengambil tindakan terhadap kekerasan senjata pada hari pertama pemerintahannya. Namun, para kritikus, termasuk beberapa aktivis pengendalian senjata, mengatakan upayanya hingga saat ini terbatas. Hak pemilikan senjata, yang dilindungi oleh Amandemen Kedua Konstitusi AS, adalah salah satu masalah paling sulit dalam politik Amerika. Demokrat, yang memegang mayoritas tipis di Kongres saat ini, umumnya mendukung kontrol senjata, sementara Partai Republik umumnya menentang mereka. Biden telah mengambil langkah-langkah untuk menindak penjualan senjata ilegal oleh pedagang berlisensi, mengurangi perdagangan senjata di kota-kota besar, dan sangat mendukung pemeriksaan latar belakang yang diperluas untuk pembeli senjata. (sws) Sumber: Reuters
AS Ulangi Peringatan kepada China Soal Serangan ke Pasukan Filipina
Washington, FNN - Amerika Serikat pada Minggu (11/7) mengulangi peringatan kepada China bahwa serangan terhadap angkatan bersenjata Filipina di Laut China Selatan akan memicu perjanjian pertahanan bersama AS-Filipina tahun 1951. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken membuat komentar dalam sebuah pernyataan tertulis yang menandai ulang tahun kelima keputusan pengadilan arbitrase yang menolak klaim teritorial luas China di Laut China Selatan. "Amerika Serikat menegaskan kembali kebijakan 13 Juli 2020 mengenai klaim maritim di Laut China Selatan," kata Blinken, yang merujuk pada penolakan oleh pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump atas klaim China atas sumber daya lepas pantai di sebagian besar Laut China Selatan. China, yang mengklaim sebagian besar perairan di Laut China Selatan dengan tanda pada peta nasionalnya yang disebut sebagai Sembilan Garis Putus (nine-dash line), menegaskan pada Jumat (9/7) bahwa Beijing tidak menerima keputusan pengadilan arbitrase itu. Wilayah perairan di Laut China Selatan juga diperebutkan oleh Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam. "Kami juga menegaskan kembali bahwa serangan bersenjata terhadap angkatan bersenjata, kapal umum, atau pesawat terbang Filipina di Laut China Selatan akan memicu komitmen pertahanan bersama AS berdasarkan Pasal IV Perjanjian Pertahanan Bersama AS-Filipina tahun 1951," ujar Blinken. Pasal perjanjian itu sebagian menyebutkan bahwa "setiap Pihak mengakui bahwa serangan bersenjata di wilayah Pasifik pada salah satu pihak akan berbahaya bagi perdamaian dan keselamatan diri masing-masing dan menyatakan bahwa akan bertindak untuk menghadapi bahaya bersama sesuai dengan ketentuan dengan proses konstitusional." Blinken telah menyampaikan pernyataan serupa sebelumnya, termasuk selama percakapan pada 8 April dengan menteri luar negeri Filipina di mana Departemen Luar Negeri AS mengatakan dia "menegaskan kembali penerapan" Perjanjian Pertahanan Bersama AS-Filipina tahun 1951 itu di Laut China Selatan. (mth)
Presiden Israel Janji Lanjutkan Dialog dengan Palestina
Yerusalem, FNN - Presiden Israel Isaac Herzog berjanji akan melanjutkan dialog dengan mitra Palestina Mahmoud Abbas, yang menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan kepadanya via telepon, Minggu (11/7). "Malam ini saya berbicara dengan kepala Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas yang menelepon untuk memberikan ucapan selamat atas peran baru saya. Sebagai ucapan terima kasih, saya menegaskan bahwa saya berniat untuk mempertahankan dialog dengannya seperti yang telah dilakukan oleh presiden Israel terdahulu," cuit Herzog di Twitter. Dia juga berbagi harapan untuk "membantu mendorong hubungan dan harapan perdamaian antara dua bangsa yang hidup berdampingan." Menurut Kantor Berita Palestina WAFA, Abbas selama melakukan panggilan itu menekankan pentingnya mencapai perdamaian abadi di Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem. Stasiun TV Channel 12 di Israel sebelumnya memberitakan Abbas sedang menyusun daftar tuntutan jika seandainya pembicaraan damai Palestina-Israel kembali dimulai. Pembicaraan antara pemimpin Palestina dan Israel kandas pada April 2014 lantaran Tel Aviv menolak untuk membebaskan warga Palestina yang ditahan sejak sebelum 1993 dan menolak menghentikan kegiatan pemukiman di wilayah Palestina yang mereka duduki.
Pasukan Afghanistan Tangkis Serangan Taliban di Taluqan
Kabul, FNN - Pasukan keamanan Afghanistan, dengan bantuan serangan udara, berhasil menahan serangan pejuang Taliban di Takhar, provinsi penting di utara yang berbatasan dengan Tajikistan pada Minggu, kata para pejabat. Serangan tersebut adalah yang terbaru dalam serangkaian serangan Taliban untuk merebut wilayah di Afghanistan ketika pasukan asing pimpinan AS menyelesaikan tahap akhir pemulangan setelah hampir 20 tahun bertempur di negara itu. "Serangan ofensif musuh berhasil digagalkan, dan mereka kehilangan banyak korban jiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, 55 tentara musuh tewas dan 90 lainnya terluka," kata gubernur provinsi Takhar Abdullah Qarluq. Kantor berita Reuters belum dapat mengonfirmasi pernyataan Qarluq. Lebih dari selusin pejuang Taliban tewas dalam serangan udara oleh Angkatan Udara Afghanistan di tempat persembunyian mereka di pinggiran Taluqan, pusat provinsi Takhar, kata kementerian pertahanan Afghanistan lewat Twitter. "Taliban menyerang Taluqan dari empat arah tadi malam (Sabtu), namun menghadapi perlawanan keras dari pasukan keamanan dan masyarakat setempat," kata Khalil Asir, juru bicara Komando Polisi Takhar, kepada Reuters. Taluqan menjadi ibu kota provinsi terakhir yang berada di bawah tekanan Taliban. Awal pekan ini, pejuang Taliban memasuki ibukota provinsi Badghis. Mereka menguasai markas polisi dan keamanan serta berusaha mengambil alih kantor gubernur, sebelum pasukan khusus berhasil mengusir mereka. Taliban telah membuat tekanan baru untuk menguasai wilayah dalam beberapa pekan terakhir yang dipicu oleh kepergian pasukan asing. Pentagon percaya, setelah mengambil alih lusinan pusat distrik, Taliban akan berusaha masuk ke pusat-pusat provinsi. Di Afghanistan selatan, bentrokan juga terus berlanjut. India mengatakan pada Minggu bahwa pihaknya telah memulangkan sementara para pejabat dari konsulat mereka di Kandahar, kota besar di Afghanistan selatan. "Akibat pertempuran sengit di dekat kota Kandahar, personel yang berbasis di India telah dipulangkan untuk sementara waktu," kata Arindam Bagchi, kepala juru bicara kementerian luar negeri India, dalam sebuah pernyataan. "India memantau dengan cermat situasi keamanan yang berkembang di Afghanistan," kata Bagchi, seraya menambahkan bahwa konsulat India di Kandahar untuk sementara dijalankan oleh staf lokal. Pemimpin Taliban mengatakan pada Jumat bahwa kelompok pemberontak Muslim Sunni telah menguasai 85 persen wilayah Afghanistan. Pemerintah Afghanistan menolak pernyataan itu dan menyebutnya propaganda. (sws) Sumber : Reuters
Vietnam Perluas Pembatasan COVID-19
Hanoi, FNN - Vietnam akan membatasi pergerakan masyarakat di Kota Mekong Delta, Can Tho selama 14 hari mulai Senin, kata pemerintah pada Minggu (11/7), saat negara Asia Tenggara itu memerangi pandemi COVID-19 terparah. Kota berpenduduk 1,23 juta jiwa di ujung selatan itu melaporkan tujuh kasus selama sepekan terakhir, demikian pernyataan pemerintah. Setelah berhasil menekan penularan virus corona selama pandemi, Vietnam menghadapi lonjakan kasus yang sulit dikendalikan sejak akhir April, saat kasus harian menyentuh angka tertinggi. Kementerian Kesehatan mencatat 1.953 kasus baru pada Minggu, hari ketujuh angka kasus melampaui 1.000 secara berturut-turut, dan melewati rekor 1.853 kasus pada Sabtu. Kebanyakan kasus berasal dari Kota Ho Chi Minh, pusat wabah COVID-19 di Vietnam. Total kasus COVID-19 di Vietnam mencapai 29.816 dengan 116 kematian, angka yang sangat rendah dibandingkan dengan sejumlah negara Eropa, India dan Amerika Serikat. Selama sepekan terakhir pemerintah mulai menerapkan pembatasan pergerakan di kota-kota besar seperti pusat ekonomi Ho Chi Minh dan ibu kota Hanoi. (sws) Sumber: Reuters
Presiden G20: Kita Musti Hindari Penerapan Pembatasan Baru COVID
Venice, FNN - Menteri Ekonomi Italia Daniele Franco mengatakan varian COVID-19 menjadi sumber kekhawatiran utama bagi ekonomi global namun dunia harus menghindari penerapan pembatasan baru terhadap kehidupan masyarakat dalam memerangi pandemi, Sabtu (10/7). "Jawaban satu-satunya adalah vaksinasi," kata Franco, berbicara di akhir pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral Kelompok 20 negara kaya (G20) di Venezia --di bawah kepresidenan Italia. "Sumber utama ketidakpastian (ekonomi) terkait dengan pandemi dan varian baru," kata Franco kepada awak media. Ia menambahkan "kami semua sepakat bahwa kami harus menghindari penerapan lanjutan pembatasan terhadap pergerakan masyarakat dan cara hidup mereka." Pada pertemuan itu, G20 tidak menjanjikan dana tambahan untuk membiayai vaksin bagi negara-negara miskin berisiko varian COVID-19, yang tingkat vaksinasinya rendah. Akan tetapi, Franco mengatakan kelompok itu akan mengkaji masalah tersebut pada Oktober. Franco memuji dukungan G20 atas sebuah kesepakatan "bersejarah" tentang di mana dan seberapa banyak perusahaan besar harus dikenai pajak. Ia mengatakan kelompok itu akan membuat sebuah "sistem yang lebih terkoordinasi dan lebih adil" meski perinciannya masih harus diselesaikan. (mth)
AS, Kolombia Kirim Agen ke Haiti Bantu Selidiki Pembunuhan Presiden
Bogota, FNN - Amerika Serikat dan Kolombia mengatakan pada Jumat bahwa mereka akan mengirim penegak hukum dan pejabat intelijen untuk membantu Haiti setelah sejumlah warga negara mereka ditangkap karena pembunuhan brutal terhadap Presiden Jovenel Moise. Pembunuhan Moise oleh sekelompok pria bersenjata pada dini hari Rabu pagi di rumahnya di Port-au-Prince membawa Haiti lebih dalam ke dalam krisis politik yang dapat memperburuk kelaparan, kekerasan geng, dan wabah COVID-19. Polisi di Haiti mengatakan pembunuhan itu dilakukan oleh unit komando yang terdiri dari 26 tentara bayaran Kolombia dan 2 tentara bayaran Haiti-Amerika. Kedua warga Amerika Haiti itu diidentifikasi sebagai James Solages, 35, dan Joseph Vincent, 55, keduanya dari Florida. Tujuh belas orang ditangkap - termasuk Solages dan Vincent - setelah baku tembak dengan pihak berwenang Haiti di Petionville, pinggiran bukit di ibu kota Port-au-Prince, tempat Moise tinggal. Tiga lainnya tewas dan delapan masih buron, menurut polisi Haiti. Pihak berwenang sedang memburu dalang operasi tersebut, kata mereka. Seorang hakim yang menyelidiki kasus tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa Moise ditemukan terbaring telentang di lantai kamar tidurnya, dengan 12 luka tembak dan mata kirinya didorong masuk. Pintu depan kediaman tertutup lubang peluru dan telah dibuka paksa, sementara kamar lain digeledah. "Tubuhnya penuh dengan peluru," kata hakim pengadilan Petionville, Carl Henry Destin. "Ada banyak darah di sekitar mayat dan di tangga." Amerika Serikat pada Kamis berjanji untuk mengirim pejabat senior dari Biro Investigasi Federal (FBI) dan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) ke Haiti sesegera mungkin untuk menilai situasi dan melihat cara terbaik yang dapat mereka bantu, kata Gedung Putih. Dua sumber penegak hukum AS, yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas penyelidikan aktif, mengatakan bahwa badan-badan tersebut sedang menyelidiki hubungan AS dengan pembunuhan itu. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan: "Kami mengetahui penangkapan dua warga AS di Haiti dan sedang memantau situasi dengan cermat. Karena pertimbangan privasi, kami tidak memiliki komentar lebih lanjut." Kepala direktorat intelijen nasional Kolombia dan direktur intelijen polisi nasional juga akan melakukan perjalanan ke Haiti bersama Interpol untuk membantu penyelidikan, kata Presiden Kolombia Ivan Duque, Jumat. "Kami menawarkan semua bantuan yang mungkin untuk menemukan kebenaran tentang materi dan pelaku intelektual pembunuhan itu," tulis Duque di Twitter. Pejabat Haiti belum memberikan motif pembunuhan Moise atau menjelaskan bagaimana para pembunuh melewati detail keamanan. Dia telah menghadapi protes massa terhadap pemerintahannya sejak menjabat pada 2017 - pertama karena tuduhan korupsi dan pengelolaan ekonominya, kemudian atas cengkeramannya yang meningkat pada kekuasaan. Moise sendiri telah berbicara tentang kekuatan gelap yang bermain di balik kerusuhan: sesama politisi dan oligarki korup yang merasa usahanya untuk membersihkan kontrak pemerintah dan untuk mereformasi politik Haiti bertentangan dengan kepentingan mereka. Penyelidik di Kolombia menemukan bahwa 17 tersangka telah pensiun dari tentara Kolombia antara 2018 dan 2020, komandan angkatan bersenjata Jenderal Luis Fernando Navarro mengatakan kepada wartawan pada Jumat. Jorge Luis Vargas, direktur polisi nasional Kolombia, mengatakan penyelidikan awal menunjukkan bahwa 11 tersangka Kolombia telah melakukan perjalanan ke Haiti melalui kota resor Punta Cana di Republik Dominika, yang berbagi pulau Hispaniola dengan Haiti. Dua lainnya melakukan perjalanan melalui udara ke Panama, sebelum terbang ke ibu kota Dominika, Santo Domingo dan kemudian Port-au-Prince, kata Vargas. (mth)
Kelompok Militan Tewaskan Sedikitnya 45 Orang di Faru, Nigeria
Maiduguri, Nigeria, FNN - Kelompok militan menewaskan sedikitnya 45 orang dalam serangan di kota Faru di barat laut Nigeria, kata penduduk setempat dan seorang pekerja rumah sakit, Jumat. Kekerasan semacam itu semakin menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di kawasan itu, dimana pemerintah Nigeria dan pasukan keamanan menunjukkan sedikit kemampuan untuk membendung kerusakan hukum dan ketertiban. "Para bandit bersenjata menyerbu kota Faru dengan lebih dari 100 sepeda motor, menembaki orang-orang secara sporadis sekitar pukul dua belas siang kemarin," kata Abubakar Iliyasu, seorang warga yang menyaksikan serangan itu. Penduduk lain, Musa Dan Auta, juga mengatakan orang-orang bersenjata itu membunuh 45 orang. Sementara seorang pekerja rumah sakit setempat yang menolak disebutkan namanya karena takut akan pembalasan mengatakan mayat-mayat dibawa masuk. "Kemarin malam, pasukan keamanan dan milisi lokal membawa 29 mayat dan 11 orang luka-luka ke rumah sakit," kata pekerja itu. Penggerebekan, pembunuhan, dan penculikan massal untuk mendapatkan uang tebusan, terutama terhadap anak-anak sekolah, telah menjadi hal biasa di Nigeria barat laut. Kekerasan yang merajalela telah memicu kekhawatiran bahwa kawasan itu adalah lahan kosong bagi kelompok-kelompok ekstremis untuk masuk dan memanfaatkan ketiadaan pemerintahan untuk memicu pemberontakan. Nigeria sudah berperang selama 12 tahun dengan kelompok ekstremis Boko Haram dan cabang ISIS di Afrika Barat, perang yang menunjukkan sedikit tanda akan berakhir. (mth)
POPULER
