INTERNASIONAL
Singapura Mencampuri Urusan Politik Dalam Negeri Indonesia
Oleh: Radhar Tribaskoro Presidium KAMI Singapura, a little red dot in malacca straits, kembali menolak warganegara Indonesia yang ingin memasuki negara itu. Kali ini Anton Permana, aktivis KAMI, yang ditolaknya. Berbeda dengan UAS, Anton bukan ulama. Ia juga bukan bagian dari 212, HTI, FPI atau apapun Ormas yang diasosiasikan sebagai Islam garis keras. Anton lulus dari Lembaga kepemimpinan nasional tertinggi dan terbaik di Indonesia yaitu Pendidikan Reguler Lemhanas RI. Orang tahu bahwa hanya orang berkualifikasi tokoh nasional boleh ikut pendidikan di atas. Pendidikan itu bertujuan menanamkan Wawasan Kebangsaan, sehingga tidak mungkin lulusannya terpapar radikalisme dan/atau terorisme. Anton Permana memang pernah berselisih dengan pemerintah. Ia dijebloskan ke dalam penjara selama hampir setahun, namun dakwaan yang dikenakan pada dirinya adalah berkenaan dengan \"penyebaran berita yang berlebih-lebihan\". Tidak ada dakwaan radikalisme apalagi terorisme. Jadi setelah UAS ditolak masuk dengan alasan radikalisme, apa alasan Singapura menolak Anton Permana? Perlu dicatat bahwa sikap atau kebijakan suatu negara menolak atau menerima kedatangan seseorang ke negaranya adalah sebuah sikap atau kebijakan politik. Maka di sini kita bertanya, apa sebetulnya pesan politik yang ingin disampaikan oleh Singapura kepada bangsa Indonesia? Pada satu sisi, Singapura menyatakan antipati kepada radikalisme. Sikap ini menjadi soal dalam kasus UAS, apa dasarnya Singapura mendakwa UAS sebagai ulama radikal? UAS memang sering berlawan-pandang dengan pemerintah tetapi pemerintah Indonesia tidak pernah mendakwa UAS sebagai ulama radikal. Dalam kasus Anton Permana, saya kira pemerintah Singapura mengirim pesan bahwa mereka juga tidak menyukai gerakan nasionalis Indonesia yang mempermasalahkan ketimpangan, korupsi, dan dominasi oligarki. Tepatnya mereka tidak suka kepada KAMI yang tidak mau berkompromi dengan oligarki. Dalam sudut pandang di atas kita melihat Singapura sebagai negara pembela para koruptor dan oligarki. Hal itu mengkonfirmasi mengapa koruptor Indonesia banyak lari ke Singapura, sementara kantor dan uang oligarki bertimbun di Singapura. Bahwa UAS dan Anton Permana bukan objek yang tepat atas semua dakwaan Singapura hanya bisa dipahami bahwa bukan kedua orang itu yang penting di mata Singapura. Terpenting bagi Singapura adalah menyampaikan pesan bahwa mereka tidak menyukai orang yg radikal dan orang yang kritis kepada oligarki. Tujuan Singapura tidak lain adalah membentuk opini publik Indonesia sedemikian rupa sehingga sejalan dengan sikap politik mereka. Saya tidak heran bila Singapura menggunakan semua kekuatan yang ada di tangannya, termasuk penguasaan atas korporasi dan industri strategis di Indonesia untuk mencapai tujuannya itu. Dalam konteks itu saya ingin mengatakan bahwa Singapura telah menerabas fatsun yang sampai sekarang selalu dihormati oleh negara-negara ASEAN: tidak ada hak anggota ASEAN mencampuri politik dalam negeri anggota lainnya. Radikalisme dan oligarki di Indonesia sekarang ini adalah isu politik yang terbuka. Kebijakan anti-radikal terus diserang secara akademis dan implikasinya yang islamophobik. Demikian juga isu oligarki, semakin banyak orang yang memahami eksistensi kuasa oligarki. Rakyat belakangan merasakan pahitnya kuasa oligarki itu dari kasus kenaikan harga minyak goreng. Pemerintah Singapura ingin mencampuri pembentukan pendapat publik di Indonesia. Itu haram, Cik. Negara kecil dengan ambisi besar selalu muncul dalam sejarah. Mereka ingin berarti. Tetapi kita tidak harus belajar soal politik demokrasi kepada negara kecil. Di negara sekecil itu para penguasanya masih tidak percaya diri dan mengembangkan politik partai tunggal. Sejak berdiri Singapura selalu dipimpin oleh penguasa otoriter. Jakarta, 20 Juni 2022.
AS Meluncurkan Vaksin COVID-19 untuk Bayi
Washington, FNN - Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat pada Sabtu (18/6) merekomendasikan penggunaan vaksin bagi anak usia di atas enam bulan dan CDC mengizinkan vaksin itu diberikan mulai pekan depan.Izin itu dikeluarkan CDC setelah panel penasihat lembaga tersebut pada Sabtu melakukan pemungutan suara soal pemberian rekomendasi terkait penyuntikan vaksin COVID-19 bagi anak-anak kalangan usia tersebut.\"Kita tahu jutaan orang dan perawat sangat menginginkan anak-anak mereka divaksin, dan dengan keputusan hari ini, itu bisa dilakukan,\" kata Direktur CDC Rochelle Walensky melalui sebuah pernyataan.Badan pengawas dan obat-obatan AS (FDA) pada Jumat (17/6) mengeluarkan izin penggunaan vaksin buatan Moderna Inc pada anak-anak usia 6 bulan hingga 5 tahun. Izin juga diberikan untuk vaksin buatan Pfizer-BioNTech pada anak usia 6 bulan hingga empat tahun.Vaksin Pfizer sudah terlebih dahulu diizinkan penggunaannya untuk anak di atas 5 tahun.\"Infeksi ini membunuh anak-anak dan kita punya peluang untuk mencegahnya,\" kata Beth Bell, salah satu dokter pada panel penasihat itu, pascapemungutan suara.Pemerintahan Presiden Joe Biden berencana untuk meluncurkan vaksin bagi kelompok anak usia balita pekan depan.\"Pekan mendatang, para orang tua sudah mulai bisa menjadwalkan pendaftaran di lokasi-lokasi seperti klinik dokter anak, rumah sakit anak, dan apotek,\" kata Biden dalam pernyataan pada Sabtu.Sementara banyak orang tua di Amerika Serikat sangat menginginkan anak mereka divaksin, belum ada kejelasan soal seberapa banyak peminat vaksin.Vaksin Pfizer-BioNTech sudah mengantongi izin penggunaan pada anak usia 5-11 tahun pada Oktober tahun lalu, namun hanya sekitar 29 persen anak dari kelompok usia tersebut yang sejauh ini sudah mendapatkan vaksinasi penuh, menurut data pemerintah federal.Para pejabat kesehatan telah menekankan vaksinasi pada anak-anak menjelang tahun ajaran baru. Mereka berharap vaksinasi pada kelompok usia tersebut bisa membantu mencegah tingkat perawatan di rumah sakit serta kematian akibat COVID-19 naik lagi. (Ida/ANTARA/Reuters)
Malaysia Mencatat 2.127 Kasus Baru COVID-19 pada Sabtu
Kuala Lumpur, FNN - Kementerian Kesehatan Malaysia dalam laporan terbaru yang dikeluarkan Minggu mencatat adanya penambahan 2.127 kasus baru COVID-19 pada Sabtu (18/6).Dengan penambahan tersebut, maka kasus aktif COVID-19 di Malaysia bertambah 736 menjadi 26.362 kasus di hari yang sama. Sedangkan akumulasi kasus COVID-19 di Malaysia sejak kasus pertama di awal pandemi mencapai 4.501.735.Berdasarkan data dari portal CovidNow milik Kementerian Kesehatan Malaysia yang diakses dari Kuala Lumpur, Minggu, tidak ditemukan kasus impor, semua merupakan penularan lokal dan 96,2 persen atau 25.350 pasien menjalani karantina di rumah.Sebanyak 981 pasien menjalani perawatan di rumah sakit, delapan pasien menjalani perawatan di Pusat Karantina dan Perawatan Berisiko Rendah (PKRC), 23 lainnya menjalani perawatan di fasilitas Intensive Care Units (ICU) di mana 16 di antaranya membutuhkan dukungan ventilator.Meski demikian, Direktur Jenderal Kesehatan Malaysia Dr Noor Hisham Abdullah mengatakan meskipun jumlah kasus harian berkisar antara 1.000 dan 2.300 selama dua minggu terakhir, jumlah total mereka yang berada di unit perawatan intensif dan membutuhkan ventilator tetap \"rendah dan dapat dikelola\".“Ada sedikit kenaikan tarif rawat inap untuk kategori 3 menjadi 5 yang naik dari 1,1 menjadi 1,2 per 100.000 penduduk, tapi masih bisa dikendalikan,” katanya dikutip The Star.Otoritas Kesehatan Malaysia mengimbau masyarakat untuk menerapkan praktik kesehatan masyarakat dan tindakan sosial untuk pencegahan, termasuk dengan konsep \"menguji, melaporkan, mengisolasi, menginformasikan dan mencari\" (TRISS), selain juga melakukan jaga jarak fisik jika memungkinkan, memakai masker di tempat tertutup dan ramai, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan.Berdasarkan pantauan ANTARA di Pasar Chow Kit, sebagian besar pedagang maupun pembeli menggunakan masker. Namun cukup banyak yang tidak secara benar menggunakannya meski di tengah keramaian.Sementara masyarakat yang memanfaatkan transportasi publik massal seperti monorel dan moda raya terpadu (MRT) tampak lebih tertib dalam menggunakan masker, meski sulit untuk melakukan jaga jarak fisik. Kondisi sama terlihat di pusat perbelanjaan sekitar Pavilion dan MyTown di Kuala Lumpur.Sejumlah lokasi seperti KL Sentral dan KLCC Suria masih melakukan cek suhu tubuh bagi semua pengunjung yang datang. Sedangkan petugas di Alamanda Shopping Mall di Putrajaya masih meminta pengunjung untuk menunjukkan sertifikat vaksin yang ada di aplikasi MySejahtera.Sebelumnya seorang pengemudi taksi daring di Putrajaya Mohd Nor Faizal mengatakan pandemi COVID-19 sudah tidak ada jika melihat semakin ramainya pengguna moda transportasi taksi daring tersebut. Kemacetan juga sudah mulai terasa di berbagai ruas jalan di Putrajaya maupun Kuala Lumpur, terlebih lagi saat libur anak sekolah pekan lalu. (Ida/ANTARA)
Aktivis KAMI Anton Permana Dilarang Masuk Singapura
BATAM, FNN --- Aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Anton Permana, dilarang masuk Singapura, Sabtu (18/6/2022). Padahal sebelumnya, dia sudah puluhan kali bolak-balik ke Singapura. \"Saya tinggal di Batam sudah 22 tahun dan bolak balik Singapore sudah puluhan kali, dan ganti paspor lima kali. Baru sekarang saya di perlakukan begini,\" kata Anton Permana, dalam penjelasan tertulisnya setelah dirinya dideportasi dari Singapura. Hari Sabtu 18 Juni 2022, Anton Permana bersama pengusaha dengan inisial HT, bertolak ke Singapura menggunakan Ferry Majestic dari Pelabuhan Ferry Terminal Batam Centre pukul 17.30 WIB. Tiba di pelabuhan Harbour Front Singapore pukul 19.30 Waktu Singapura. \"Setiba di meja imigrasi ketika scaning pasport, petugas Imigrasi Singapore (Perempuan) langsung meminta saya untuk ikut petugas Polisi Singapura ke office bagian samping meja migration,\" jelas Anton. Selama lebih kurang dua jam, Anton Permana ditanya banyak hal, periksa tas, ambil KTP, termasuk ID Card jurnalis Majalah Forum. Kemudian petugas memoto semua dokumen tersebut. Begitu juga dengan handphone Anton Permana diminta petugas. \"Kemudian mereka bawa dan cek secara bersama semua isi galeri photo termasuk IG. Sempat terjadi ketegangan, karena saya menolak beri password HP, \" ungkap Anton. Terkait kasus hukum Daftar pertanyaan yang diajukan petugas adalah: Mau Kemana? Ada urusan apa? Bawa uang berapa? Berangkat dengan siapa? Kerja di mana? Apa nama perusahaan di Singapura? Menginap di hotel mana? Berapa lama di Singapura? Semua pertanyaan diatas, kata Anton, diajukan dalam Bahasa Inggris. \"Saya jawab semua sesuai fakta. Bahwa saya ikut bersama Bos yang juga Abang saya. Ada meeting besok jam 11.00 dengan Mr Chin terkait investasi Green Energy. Nama perusahaan di Singapura Ocean Energy Pte. LTD,\" tambah Anton. Lalu, Anton juga memberikan tempat hotel menginap, yaitu di Rockford Hotel Sentosa Resort. Lengkap dengan tanda bukti register hotel. \"Malah saya juga jelaskan, justru saya datang ke Singapura untuk kepentingan Singapura yang mau investasi di lahan Bos saya di Batam terkait Green Energy,\" kata Anton. Petugas imigrasi Singapura juga menanyakan kartu tanda Pers yang selalu dibawa Anton Permana. Yaitu ID card Majalah Forum. \"Saya juga jawab, selain bisnis saya juga penulis dan jurnalis,\" ujar Anton lagi. Barulah terakhir petugas Imigrasi tersebut memberikan pertanyaan paling inti, yaitu “ Kenapa Anda di penjara?? “ \"Nah ini dia. Akhirnya feeling saya benar. Ini terkait kasus saya di Indonesia yang sudah vonis 10 bulan. Lalu saya jelaskan tentang kasus hukum saya terkait profesi saya sebagai penulis dan pengamat,\" papar Anton. Selanjutnya petugas mengambil sidik jari, scan mata, ukur tinggi badan. Kemudian difoto, dan tanya berapa bawa uang. \"Ya saya jawab, duit cash saya tak banyak bawa karena saya ikut bersama Bos yang biayai,\" kata Anton. Setelah itu, Anton disuruh membeli tiket balik ke Batam. Dan naik last ferry Majestik, kembali pulang ke Batam tepat pukul 22.30 Waktu Singapura. Akhirnya, Antin tiba kembali di Batam, pukul 22.30 WIB di pelabuhan Ferry Terminal Batam Centre. Anton mengakui, perlakuan petugas Imigrasi Singapura cukup ramah dan profesional. \"Namun ketika saya tanya apa alasan kalian menolak saya? Apakah itu kehendak atau aturan pemerintahan Singapura? Atau ada “pesanan” dari pemerintah Indonesia? Mereka minta maaf tak mau jawab,\" kata Anton Permana. (TG)
PM Inggris Tawarkan Pelatihan Militer untuk Pasukan Ukraina
Kiev, FNN - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menawarkan untuk meluncurkan program pelatihan militer bagi pasukan Ukraina, ketika ia bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelenskyy di Kiev pada Jumat (17/6).Johnson menawarkan untuk meluncurkan operasi pelatihan besar bagi pasukan Ukraina, dengan potensi untuk melatih hingga 10.000 tentara setiap 120 hari.\"Kunjungan saya hari ini, di kedalaman perang ini, adalah untuk mengirim pesan yang jelas dan sederhana kepada rakyat Ukraina: Inggris bersama Anda, dan kami akan bersama Anda sampai Anda akhirnya menang,\" kata Johnson.\"Itulah mengapa saya telah menawarkan kepada Presiden Zelenskyy program pelatihan militer baru yang dapat mengubah persamaan perang ini dengan memanfaatkan kekuatan yang paling kuat, tekad Ukraina untuk menang.\"Perjalanan yang tidak diumumkan itu menunjukkan dukungan terbaru Johnson untuk Zelenskyy sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari.\"Kami di sini sekali lagi untuk menggarisbawahi bahwa kami di sini bersama Anda untuk memberi Anda daya tahan strategis yang Anda perlukan,\" tutur dia.Dia mengatakan itu akan termasuk membantu mengintensifkan sanksi terhadap Rusia dan menggalang dukungan diplomatik untuk Ukraina.Perjalanan itu juga dilakukan sehari setelah para pemimpin Prancis, Jerman, Italia, dan Romania melakukan perjalanan ke Kiev dan mengesahkan status kandidat Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa.\"Beberapa hari perang ini telah membuktikan bahwa dukungan Inggris Raya untuk Ukraina tegas dan tegas. Senang melihat teman baik negara kita Boris Johnson di Kiev lagi,\" kata Zelenskyy.Keduanya membahas situasi di garis depan dan kebutuhan untuk meningkatkan pasokan senjata berat dan untuk membangun pertahanan udara Ukraina, kata Zelenskyy.\"Kami memiliki visi bersama tentang bagaimana bergerak menuju kemenangan karena itulah yang dibutuhkan Ukraina---kemenangan negara kami,\" kata Zelenskyy.Johnson, yang menghadapi tekanan politik di dalam negeri, semakin populer di Ukraina karena Inggris telah mengalirkan dukungan militer dan politik ke Kiev selama invasi Rusia.Zelenskyy dan Johnson meletakkan karangan bunga di sebuah peringatan untuk tentara Ukraina yang terbunuh dan kemudian dibawa dalam tur perangkat keras militer Rusia yang hancur yang diletakkan di alun-alun pusat.Kehidupan di Kiev secara bertahap kembali sejak Rusia menarik pasukannya dari dekat ibu kota Ukraina, tetapi sirene serangan udara masih terdengar secara teratur dan serangan rudal Rusia menghantam pinggiran kota pada 5 Juni lalu. (mth/Antara)
Putin: Rusia Tidak Menentang Ukraina Bergabung dengan EU
Moskow, FNN - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dia tidak keberatan atas rencana Ukraina bergabung dengan Uni Eropa (EU), menyusul keputusan bersejarah Komisi Eropa yang mendukung upaya Kiev untuk menjadi anggota.\"Kami tidak menentangnya. Ini bukan blok militer. Itu hak negara mana pun untuk bergabung dengan serikat ekonomi,\" kata Putin pada Jumat (17/6/2022), ketika ditanya tentang kemungkinan Ukraina bergabung dengan EU.Rusia selama bertahun-tahun telah mencerca upaya Ukraina untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Masalah ini menjadi isu besar antara Moskow dan Barat.Sebelum dia memerintahkan puluhan ribu tentara ke Ukraina pada akhir Februari, Putin telah meminta jaminan hukum dari Amerika Serikat bahwa Ukraina tidak akan diterima dalam aliansi militer.Sebelumnya, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Kremlin secara dekat mengikuti upaya Ukraina untuk menjadi anggota EU, terutama mengingat peningkatan kerja sama pertahanan di antara 27 anggota blok.Masalah ini \"membutuhkan perhatian kami yang tinggi, karena kami semua menyadari intensifikasi diskusi di Eropa tentang masalah penguatan komponen pertahanan EU,\" kata Peskov dalam panggilan telepon dengan wartawan.Berbicara di forum ekonomi tahunan unggulan Rusia di St. Petersburg, Putin mempertanyakan apakah \"bijak\" bagi EU untuk mengizinkan Ukraina bergabung, dengan mengatakan bahwa Kiev akan membutuhkan subsidi ekonomi besar yang mungkin tidak bersedia diberikan oleh anggota EU lainnya.Pada Jumat, Komisi Eropa merekomendasikan EU untuk menunjuk Ukraina dan Moldova sebagai calon anggota.Sementara itu, bekas republik Soviet ketiga, Georgia, diminta untuk memenuhi persyaratan tertentu sebelum diberikan status yang sama. (mth/Antara)
B20 Dorong Perluasan Akses Digital Bagi UMKM dan Pengusaha Perempuan
Jakarta, FNN - Chair of B20 Women in Business Action Council Ira Noviarti mendorong perluasan akses kepada pengembangan kemampuan digital bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan pengusaha perempuan. “Diperlukan solusi dan pemecahan masalah yang cepat untuk meningkatkan inklusi dan ketahanan UMKM perempuan dalam ekonomi global. Ini termasuk kebutuhan mendesak terhadap akses kepada pengembangan kemampuan digital, pengetahuan, dan kebijakan yang dapat mendukung mereka,” katanya dalam G20 Side Event yang dipantau di Jakarta, Jumat. Di samping itu, UMKM dan pelaku usaha perempuan juga perlu didorong untuk mengakses sumber daya seperti investasi, keuangan, infrastruktur, dan dukungan teknis dengan penghapusan hambatan hukum.Ia menyebutkan bahwa apabila pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam ekonomi global secara setara dengan laki-laki, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) global dapat bertambah hingga 3 sampai 6 persen per tahun.“Lebih lanjut pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam ekonomi global secara setara dengan laki-laki dapat menambah PDB hingga 28 triliun dolar AS pada 2025,” katanya.Meskipun demikian, usaha dan UMKM yang dipimpin perempuan terus menghadapi berbagai tantangan sebagaimana ditunjukkan oleh data bahwa perusahaan atau bisnis yang didirikan khusus oleh wanita hanya mampu mengumpulkan dana ventura sebesar 1 miliar dolar AS pada 2010 dan 6 miliar dolar AS pada 2019.Jumlah modal ventura yang dikumpulkan pelaku usaha perempuan jauh dari jumlah yang dikumpulkan pelaku usaha laki-laki yakni 31 miliar dolar AS pada 2010 dan meningkat menjadi 195 miliar dolar AS pada 2019.“Akses permodalan yang buruk ini diperparah selama pandemi. Menyadari potensi dan tantangan ini secara signifikan, diperlukan pemecahan dan solusi yang cepat,” ucapnya. (mth/Antara)
Dubes RI Menyerahkan Surat Kepercayaan kepada Presiden Tajikistan
Jakarta, FNN - Duta Besar RI untuk Tajikistan Mochamad Fadjroel Rachman menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Republik Tajikistan Emomali Rohman di istana presiden di Dushanbe, Tajikistan pada Rabu (15/6).Upacara penyerahan surat kepercayaan tersebut berlangsung khidmat dan lancar. Presiden Emomali Rohman menyambut dengan baik kehadiran Dubes RI untuk Tajikistan yang baru Mochamad Fadjroel Rachman, menurut keterangan KBRI Nur-Sultan yang diterima di Jakarta, Jumat.\"Kami menyambut Duta Besar baru Indonesia untuk Republik Tajikistan Mochamad Fadjroel Rachman. Kami berharap ke depan hubungan bilateral kedua negara bisa lebih maju ke tahap yang lebih menjanjikan, khususnya di bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, pariwisata dan budaya,\" kata Presiden Rohman.Rohman menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat penting bagi Republik Tajikistan.\"Indonesia mempunyai status khusus di Asia Tenggara dan juga di dunia Muslim,\" ujarnya.Selanjutnya, presiden yang telah tiga kali berkunjung ke Indonesia, yaitu pada 2003, 2005 dan 2016 tersebut mengundang perusahaan Indonesia untuk berinvestasi di Tajikistan.\"Kami mengundang perusahaan Indonesia untuk melakukan investasi ataupun mendirikan perusahaan joint venture di Tajikistan,\" tutur Rohman.Pada kesempatan itu, Fadjroel menyampaikan salam hormat dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Emomali Rohman, serta salam dari rakyat Indonesia kepada rakyat Tajikistan.\"Saya juga menyampaikan salam hormat dari Presiden Joko Widodo serta salam dari 273 juta jiwa rakyat Indonesia kepada sembilan juta jiwa rakyat Tajikistan,\" kata Fadjroel.\"Suatu hari nanti kami berharap Presiden Emomali Rohman bisa kembali melaksanakan kunjungan resmi ke Indonesia, demikian juga Presiden Joko Widodo bisa berkunjung ke Tajikistan,\" tambahnya.Dia juga menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo tentang prioritas diplomasi ekonomi Indonesia.\"Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa prioritas utama diplomasi Indonesia adalah diplomasi ekonomi yaitu sebesar 70-80 persen,\" ucap Fadjroel.Fadjroel yang merangkap Dubes untuk Kazakhstan itu juga menyampaikan pandangan tentang hubungan baik antara Indonesia dan Tajikistan yang sudah berlangsung lama dan perlu terus dikembangkan untuk kemajuan kedua negara.\"Pemerintah Indonesia mengakui kemerdekaan Republik Tajikistan pada 28 Desember 1991. Indonesia dan Tajikistan telah membangun persahabatan yang baik dalam waktu yang cukup panjang dan kami percaya bahwa kita masih memiliki banyak potensi kerja sama yang harus dikejar lebih lanjut untuk memperkuat hubungan bilateral kita,\" ujar Fadjroel.\"Indonesia dan Tajikistan memiliki banyak persamaan, seperti mayoritas penduduk kedua negara adalah Muslim dan juga perekonomian yang terus tumbuh,\" lanjutnya. Fadjroel juga memaparkan tentang upayanya untuk terus membuka kerja sama di segala bidang, termasuk menggiatkan olahraga pencak silat di Tajikistan.\"Jadi salah satu kekayaan budaya Indonesia yang akan kami bawa sebagai lokomotif budaya Indonesia adalah pencak silat. Alhamdulillah, saat ini sudah terbentuk Asosiasi Pencak Silat Tajikistan dengan anggota sekitar 500 orang,\" katanya.Pada akhir pertemuan, Fadjroel mengundang Presiden Tajikistan untuk menghadiri World Water Forum 2024 yang akan dilaksanakan di Indonesia.\"Dengan hormat kami mengundang Presiden Emomali Rohman untuk hadir dalam acara World Water Forum 2024 di Bali, Indonesia,\" katanya.Pada upacara penyerahan surat kepercayaan itu, Presiden Emomali Rohman juga menerima surat kepercayaan dari duta besar Kazakhstan, Kyrgyzstan, China, Hungaria, Spanyol, Thailand, Maroko, Dominika dan Brazil. (Ida/ANTARA)
Indonesia dan Arab Saudi Percepat Penyelesaian MoU Penempatan PMI
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah melakukan pertemuan bilateral dengan Arab Saudi sebagai salah satu langkah untuk mempercepat penyelesaian nota kesepahaman (Momerandum of Understanding/MoU) untuk penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).\"Pertemuan ini bagian dari upaya kita mempercepat Memorandum of Understanding antara Pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi, terutama terkait pengiriman Pekerja Migran Indonesia,\" kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada RabuDalam pertemuan di di Jenewa, Swiss pada Selasa (14/6) itu dilakukan penandatanganan risalah rapat yang merupakan tindak lanjut dari pertemuan bilateral kedua negara yang terjadi di sela-sela ajang The 2nd EWG Meeting di D.I. Yogyakarta.Anwar menjelaskan hingga saat ini progres penyusunan MoU antara tim teknis kedua negara berjalan dengan lancar dan produktif serta membawa sejumlah kemajuan terutama menyangkut masalah penempatan dan pelindungan PMI.Beberapa poin pembahasan yang mengalami kemajuan selama ini, jelas Anwar, di antaranya mengenai pengupahan, pelindungan, hubungan kerja, hak-hak PMI serta batas-batas kewajiban PMI selama bekerja di Arab Saudi.\"Sekali lagi ini memang langkah yang sangat progresif. Namun demikian perlu kita kawal secara bersama. Mudah-mudahan setelah MoU itu selestidak kurang dari 500 tulisan yang dimuat di surat kabaai kita benar-benar memiliki sebuah sistem yang baik untuk kita menempatkan pekerja migran kita, terutama di Arab Saudi,\" ujar Anwar.Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah juga telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Kerajaan Arab Saudi, Ahmed Al-Rajhi, secara virtual pada 3 Juni 2022.Melalui pertemuan tersebut, Indonesia dan Arab Saudi sepakat untuk mempercepat proses integrasi sistem MUSANED (aplikasi pasar kerja Arab Saudi) dan SISNAKER (sistem pasar kerja Kemnaker RI) dengan melakukan amandemen terhadap Technical Arrangement yang telah habis masa berlakunya.Kedua negara juga telah membahas penghentian konversi visa setelah penerapan program Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK). (mth/Antara)
PBB Tetapkan Standar Lebih Ketat untuk Aksi Iklim Perusahaan
London, FNN - Kampanye yang didukung PBB untuk mendorong aksi iklim yang lebih cepat pada Rabu menetapkan standar minimum yang lebih ketat agar perusahaan yang berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca semakin banyak.Kriteria terbaru yang dikeluarkan oleh kampanye \'Race to Zero\' itu dinilai penting karena akan tercermin dalam kewajiban organisasi mitra yang menyusun upaya iklim di berbagai sektor, mulai dari bank hingga perusahaan asuransi dan manajemen aset.Aturan baru aksi iklim itu adalah hasil konsultasi di antara lebih dari 200 ahli independen.Aturan itu akan mempengaruhi banyak perusahaan terbesar di dunia yang bergabung \'Race to Zero\' dan secara publik berkomitmen untuk mencapai emisi nol bersih.Menurut aturan baru itu, semua anggota aksi iklim secara eksplisit akan diminta untuk secara bertahap mengurangi dan kemudian menghapus semua penggunaan bahan bakar fosil tak terbarukan.\"Dalam praktiknya, berarti perusahaan dan investor harus membatasi pengembangan, pembiayaan, dan fasilitasi aset bahan bakar fosil baru, yang mencakup tidak adanya proyek baru batu bara,\" kata kampanye PBB itu dalam sebuah pernyataan.\"Jalur dan kurun waktu yang tepat (untuk penerapannya) secara alami berbeda di seluruh wilayah dan sektor,\" katanya.Untuk pertama kalinya, para anggota juga akan diminta untuk menyelaraskan kegiatan lobi dan advokasi mereka dengan upaya nol bersih dengan mendukung secara proaktif kebijakan iklim di tingkat sub-nasional dan nasional yang sesuai kriteria Race to Zero.Aturan yang diperbarui itu akan diberlakukan kepada setiap anggota baru mulai 15 Juni, sedangkan anggota lama akan diberi waktu satu tahun untuk mematuhinya.\"Kejelasan kriteria ini, bersama dengan transparansi data yang diperkuat, akan membantu kami mengidentifikasi kemajuan yang dibuat dan kesenjangan yang tersisa,\" kata Nigel Topping dan Mahmoud Mohieldin, High-level Climate Action Champion dalam pembicaraan iklim tingkat tinggi COP26 dan COP27, lewat sebuah pernyataan bersama.High-level Climate Action Champion adalah orang yang ditunjuk untuk menjembatani berbagai pihak dalam kolaborasi aksi iklim.\"Kriteria baru dalam aturan ini dengan jelas akan menunjukkan aktor-aktor yang benar-benar bergerak maju dan mereka yang berusaha mencari celah,\" ujar Topping.COP26 dan COP27 merupakan Konferensi Perubahan Iklim PBB. COP27, yang diadakan di Sharm el-Sheikh, Mesir pada November tahun ini, akan menyatukan pemerintah negara-negara untuk mempercepat upaya global menghadapi krisis iklim. (Sof/ANTARA/Reuters)
POPULER
