INTERNASIONAL
Perdana Menteri Thailand Menghadapi Upaya Mosi Tidak Percaya
Bangkok, FNN - Partai-partai oposisi Thailand di parlemen pada Rabu mengajukan mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha beserta 10 menteri kabinet.Mereka menuding Prayuth (68 tahun) dan para menterinya itu melakukan korupsi, tidak mampu mengurus ekonomi, merongrong demokrasi, dan mencengkeram kekuasaan.Kelompok partai oposisi berharap sidang parlemen untuk membahas mosi tersebut akan terlaksana pada Juli dan akhirnya bisa menjatuhkan pemerintahan Prayuth.Mosi tidak percaya itu adalah yang terbaru dihadapi Prayuth sebelum masa jabatannya berakhir pada Maret tahun depan.Ia sebelumnya tiga kali dihadapkan pada mosi tidak percaya sejak pemilihan 2019, yang membuatnya tetap berkuasa.Prayuth adalah pensiunan jenderal yang pertama kali memegang kekuasaan pada 2014 melalui kudeta.\"Dia adalah pemimpin yang punya pemikiran lemah, tidak menghormati aturan hukum, tidak punya moral, dan tidak mampu mengurus negara,\" kata Chonlanan Srikaew, pemimpin kelompok oposisi, kepada parlemen.Para analis memperkirakan Prayuth akan menang karena pemerintah memiliki suara mayoritas, yaitu 253 kursi, di parlemen sementara oposisi punya 208 kursi.Beberapa pakar lainnya mengatakan kepopuleran pemerintah sudah menurun. Kecenderungan itu tergambar pada Mei saat pemilihan gubernur Bangkok.Dalam pemilihan tersebut, para kandidat gubernur yang beraliran konservatif dan pro pemerintah dikalahkan oleh seorang mantan tokoh oposisi.Juru bicara pemerintah Thailand Thanakorn Wangboonkongchana mengatakan tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan.\"Perdana menteri siap menjelaskan kepada parlemen dan menjawab semua permasalahan yang diangkat oleh oposisi karena pemerintah yakin telah mengelola negara secara jujur tanpa korupsi, seperti yang terjadi pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya,\" kata Thanakorn. (Sof/ANTARA/Reuters)
Prof Ahmad Mansur Suryanegara: "India Bisa Balajar dari Presiden Soekarno!"
Bandung, FNN – Guru Besar Sejarah Universitas Padjadjaran, Bandung Prof. Ahmad Mansur Suryanegara mengatakan, kalau India mau belajar memahami bagaimana cara menata kelola realitas keberagaman sosial agama yang ada di Indonesia, tidak akan terjadi benturan kelompok mayoritas Hindu, menindas kelompok minoritas Islam. Di bawah pimpinan Presiden Soekarno, dan Menteri Agama RI Wahid Hasyim, sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, terjadi kedamaian kehidupan kebhinekaan agama dan beragama. Kalau pernah terjadi konflik atau gesekan di Indonesia, pasti bukan masalah mayoritas atau minoritas. “Tetapi karena adanya kepentingan kelompok Luar Politik, yang tidak memahami Kehidupan Kedamaian Beragama yang mencoba merusaknya,” tegas Prof. Ahmad Mansur Suryanegara. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, India hari-hari ini marak sentimen anti-Islam (Islamophobia) di era kepemimpinan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi yang dikenal sebagai sosok Hindu radikal, bahkan aparat India pun ikut sentimen anti-Islam. Memprihatinkan, dua orang Muslim pengunjuk rasa terhadap Nupur Sharma, juru bicara Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dianggap telah menghina Nabi Muhammad, malah ditembak mati oleh polisi India dalam demo besar, di Ranchi, India, Jumat (10/6/2022). “Polisi terpaksa melepaskan tembakan untuk membubarkan pengunjuk rasa sehingga mengakibatkan kematian dua orang,” ujar seorang petugas polisi Ranchi kepada AFP, Sabtu (11/6/2022). Polisi mengatakan, tembakan ini perlu dilakukan setelah massa melanggar perintah untuk tidak berjalan dari masjid menuju pasar. Seperti dilansir AFP, pada saat demo, para pengunjuk rasa juga melemparkan pecahan botol dan batu kepada polisi yang berusaha membubarkan massa menggunakan tongkat. Buntut insiden itu, koneksi internet dan jam malam diberlakukan di Ranchi. Menurut keterangan dari penduduk sekitar, suasana di tengah dan sekitar kota Ranchi masih diliputi ketegangan sampai Sabtu (11/6/2022) waktu setempat. “Kami selalu berdoa untuk ketenangan dan perdamaian,” ujar salah seorang penduduk bernama Shabnam Ara, seperti dikutip AFP, Sabtu (11/6/2022). Di kesempatan lain, kepolisian di negara bagian Uttar Pradesh juga mengaku telah menembakkan gas air mata terkait beberapa demonstrasi yang juga digelar di beberapa area di India bagian utara. “Kami akan mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang terlibat dalam pelemparan batu dan bentuk kekerasan apa pun,” ujar Sekretaris Pemerintah Uttar Pradesh, Avanish Awasthi kepada AFP, Sabtu (11/6/2022). Menurut Prashant Kumar, seorang perwira polisi senior di negara bagian itu, pihaknya menahan 136 orang di enam distrik sekitar Uttar Pradesh. Protes keras yang kini berlangsung di beberapa wilayah di India dan negara tetangga ini diketahui bermula dari pernyataan Nupur Sharma yang dituding menghina Nabi Muhammad dalam sebuah debat di televisi. Nupur merupakan juru bicara dari partai yang kini berkuasa di India, yakni Partai Bharatiya Janata (BJP). Sebagaimana diberitakan NDTV, Sharma juga berprofesi sebagai advokat. Sejak komentar tersebut, umat Muslim India dan negara sekitar turun ke jalan untuk berdemo sejak Jumat (10/6/2022). Dilansir laporan The Straits Times, komentar Sharma juga menuai kecaman beberapa negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, Qatar, dan Kuwait. (mth)
Sebanyak 147 PMI NTB Tertunda Berangkat ke Malaysia, AOMI Angkat Bicara
Kuala Lumpur, FNN - Aliansi Organisasi Masyarakat Indonesia (AOMI) Malaysia angkat bicara soal 147 pekerja migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tertunda keberangkatannya ke Malaysia pada Selasa (31/5).Menurut AOMI, dalam pernyataan sikap terbarunya yang dikutip di ANTARA, Kamis, tudingan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (2/6), yang menyebutkan keberangkatan 147 calon pekerja migran Indonesia (CPMI) asal NTB cacat prosedur tidak sesuai fakta, absurd dan bertolak belakang dengan regulasi yang ada di Malaysia.AOMI mengatakan pernyataan Kepala BP2MI justru telah membuat kegaduhan bagi hubungan kedua negara mengingat pernyataan tersebut tidak sesuai dengan isi perjanjian bidang ketenagakerjaan oleh kedua negara.Padahal, empat lembaga penempatan tenaga kerja migran NTB melalui Asosiasi Perusahaan Pekerja Migran Indonesia (APPMI) menjelaskan bahwa seluruh pekerja yang telah lolos masa orientasi telah mengantongi dokumen resmi berupa rujukan penerbitan visa kerja, sebagaimana kesepakatan atas permintaan pihak perusahaan dan Pemerintah Malaysia.CPMI yang hendak bekerja di Malaysia cukup memiliki visa rujukan yang dikeluarkan pemerintah Malaysia yang merupakan dokumen resmi ketenagakerjaan dari mereka bagi pekerja asing yang akan bekerja di sana. Sehingga dengan berbekal visa dengan rujukan tersebut calon pekerja sudah dapat berangkat ke Malaysia.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagai aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 pasal 15 juga mempertegas hal itu, di mana perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) yang memfasilitasi proses pengurusan visa kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan negara tujuan penempatan.Maka berdasarkan aturan itu, visa rujukan itu menjadi dasar hukum penempatan PMI ke Malaysia selama ini, sebagaimana data resmi dari BP2MI pada 2019, 2020, 2021 dan 2022 menunjukkan penempatan ke Malaysia dengan menggunakan visa yang sama yaitu visa dengan rujukan.Pernyataan yang ditandatangani Presidium AOMI Malaysia itu menyebut Kepala BP2MI tidak terlalu mengikuti perkembangan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang baru ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Malaysia pada 1 April 2022 lalu.AOMI menyampaikan tiga butir pernyataan sikap yang meminta ketua Komisi IX DPR RI untuk mengadakan rapat dengar pendapat dan juga menghadirkan Duber RI untuk Malaysia Hermono untuk menempatkan keterangan yang berimbang dan lengkap. Lalu memohon kepada Ketua Komisi IX DPR RI agar meminta Presiden RI untuk memberhentikan Benny Rhamdani sebagai Kepala BP2MI untuk mengantisipasi dampak lebih buruk terhadap hubungan Indonesia dan Malaysia, karena merekam dan mempublikasikan secara terbuka percakapan telepon dengan pejabat kedutaan Malaysia di Indonesia.Selanjutnya, memohon kepada Ketua Komisi IX DPR RI agar meminta kepada Presiden RI untuk melantik Staf Khusus Presiden RI bidang Pekerja Migran Indonesia.Sebelumnya Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan penundaan keberangkatan CPMI dari NTB tersebut disebabkan salah satunya visa yang digunakan untuk berangkat tidak menggunakan visa kerja.UPT BP2MI Provinsi NTB tidak dapat melakukan OPP dikarenakan visa yang digunakan tidak sesuai dengan pasal 13 butir f UU Nomor 18 Tahun 2017,\" ujar dia.Menurut dia, dalam pasal tersebut dengan jelas menyatakan bahwa calon PMI membutuhkan visa kerja sebagai salah satu syarat keberangkatan ke negara penempatan. Sementara visa yang dimiliki oleh para pekerja tersebut yang diverifikasi UPT BP2MI di NTB bukan merupakan visa kerja. (Ida/ANTARA)
Hampir 12 Miliar Dosis Vaksin COVID-19 Telah Disuntikkan
Jakarta, FNN - Secara global, hampir 12 miliar dosis vaksin COVID-19 telah disuntikkan dan pasokan vaksin yang tersedia saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi global.Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan COVAX Advance Market Commitment Engagement Group (AMC EG) yang berlangsung secara virtual pada Rabu (8/6), dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, Menteri Pembangunan Internasional Kanada, dan Menteri Kesehatan Ethiopia.Dalam kesempatan tersebut seperti disampaikan melalui keterangan tertulis Kemlu RI, Kamis, Menlu Retno menyampaikan bahwa dunia saat ini menyaksikan tren positif terkait pandemi COVID-19. Jumlah kasus baru dan korban jiwa terus melandai.Pencapaian ini tak lepas dari peran COVAX sekaligus menjadi bukti bahwa multilateralisme dapat membuahkan hasil.Namun, Retno menegaskan bahwa tugas COVAX belum selesai dan pandemi COVID-19 masih belum berakhir.Kesenjangan vaksinasi masih terjadi meskipun pasokan vaksin global sudah memadai.“Kesenjangan vaksin masih terjadi. Banyak orang dengan risiko tinggi di negara berpendapatan rendah belum divaksin. Jumlah dosis vaksin yang tersedia masih belum bisa diimbangi oleh tingkat penyerapannya,\" kata Retno.Mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo pada COVAX AMC Summit yang berlangsung April 2022, Retno kembali menyerukan pentingnya untuk segera mendorong vaksin menjadi vaksinasi.Untuk itu, kata dia, diperlukan pembaruan fokus global kepada dua hal penting, yaitu memberi prioritas pendanaan pada upaya vaksinasi dan mengintegrasikan vaksinasi COVID-19 ke dalam intervensi kesehatan lainnya.Lebih lanjut Retno menegaskan bahwa COVAX saat ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari arsitektur kesehatan global.Keberadaan COVAX menjadi penting karena dua hal, yaitu perlu dipelihara solidaritas multi-pemangku kepentingan di tingkat global dan perlu dilestarikan akses yang setara terhadap solusi kesehatan, khususnya bagi negara-negara berkembang.“Ini adalah alasan fundamental kenapa COVAX harus terus ada setelah 2022 dan usai pandemi,\" tutur Retno.COVAX AMC merupakan mekanisme global yang bertujuan menyalurkan vaksin secara gratis kepada negara anggotanya, yaitu 92 negara berpendapatan menengah ke bawah dan berpendapatan rendah.Hingga 3 April 2022, Indonesia telah menerima 130.662.975 dosis vaksin dari skema mekanisme COVAX AMC maupun skema berbagi vaksin (dose-sharing) bilateral.Secara keseluruhan, COVAX hingga kini telah mengirimkan 1,5 miliar dosis vaksin ke 144 negara, yang 88 persen diantaranya dikirimkan ke 87 negara AMC. (Ida/ANTARA)
Iran Akan Copot Kamera Pengawas Nuklir PBB
Dubai/Wina, FNN - Otoritas Iran pada Rabu (8/6) mengatakan bahwa pihaknya mencopot dua kamera pengawas nuklir PBB di fasilitas pengayaan uranium saat Dewan Gubernur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) bersiap untuk mengeluarkan resolusi yang mengkritiknya.Resolusi yang mengkritik Iran itu akan dikeluarkan karena negara itu dinilai gagal untuk sepenuhnya menjelaskan tentang jejak uranium di sejumlah situs yang tidak diumumkan.Langkah Teheran itu kemungkinan besar merupakan suatu langkah sebelum tindakan yang lebih drastis atau tanggapan awal terhadap rancangan resolusi yang sedang dibahas di Dewan Gubernur IAEA yang beranggotakan 35 negara.Sejumlah diplomat mengatakan kemungkinan resolusi itu akan lolos dengan mudah karena sejauh ini hanya Rusia, yang merupakan sekutu Iran, yang di depan umum mengungkapkan penolakan kuat terhadap resolusi itu.Amerika Serikat, Prancis, Inggris dan Jerman telah memasukkan rancangan resolusi ke Dewan Gubernur IAEA.Resolusi itu menyatakan \"keprihatinan mendalam\" dewan bahwa jejak uranium itu tetap tidak dapat dijelaskan karena kurangnya kerjasama antara Teheran dengan IAEA. Resolusi itu menyerukan agar Iran menerima tawaran perundingan lebih lanjut \"tanpa penundaan\".\"Kami tidak mengambil tindakan (resolusi) ini untuk meningkatkan konfrontasi untuk tujuan politik. Kami tidak mencari eskalasi seperti itu,\" kata pernyataan AS kepada dewan gubernur IAEA.Pernyataan AS itu juga mengatakan bahwa tindakan Iran mencopot kamera yang dipasang di bawah kesepakatan akan \"sangat disesalkan dan kontraproduktif dengan hasil diplomatik yang telah diupayakan\".Sementara itu, TV pemerintah Iran mengatakan: \"Sejauh ini, IAEA tak hanya tidak berterima kasih atas kerja sama ekstensif Iran tetapi juga menganggapnya sebagai kewajiban. Mulai hari ini, otoritas terkait telah memerintahkan agar kamera pengintai Online Enrichment Monitor (OLEM) dimatikan\".Iran juga mengecam resolusi dewan IAEA terhadapnya dan telah memperingatkan pembalasan. Hal itu lebih lanjut dapat merusak perundingan yang sudah terhenti untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir 2015.Sejak Washington di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir itu pada 2018 dan menerapkan kembali sanksi terhadap Iran, Teheran telah melanggar banyak pembatasan yang tertera dalam kesepakatan terkait kegiatan nuklirnya, termasuk pengayaan uranium.Iran memperkaya hingga 60 persen kemurnian uraniumnya, yakni mendekati sekitar 90 persen dari tingkat kemurnian untuk senjata.Namun, Iran mengatakan desain nuklirnya sepenuhnya damai. IAEA yang berbasis di Wina menolak mengomentari pengumuman Iran tentang pencopotan kamera pengawas itu. (Ida/ANTARA/Reuters)
AS, Korsel, Jepang Kecam Uji Coba Rudal Korut, Desak Perundingan
Seoul, FNN - Uji coba peluncuran rudal oleh Korea Utara baru-baru ini merupakan provokasi yang \"serius dan melanggar hukum\", kata para wakil menteri luar negeri dari Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang, Rabu.Mereka mendesak Pyongyang untuk kembali ke meja perundingan dan menerima tawaran bantuan kemanusiaan COVID-19.Desakan itu disampaikan oleh Wakil Menlu Korsel Cho Hyun-dong, Wakil Menlu AS Wendy Sherman dan Wakil Menlu Jepang Takeo Mori usai bertemu di Seoul, tiga hari setelah Korut melakukan uji coba rudal baru-baru ini.Pertemuan tiga hari ketiga menlu itu –pertama kali sejak November– menegaskan urgensi dan gawatnya uji coba senjata Korut yang terus meningkat.Para pejabat Seoul dan Washington sebelumnya mengatakan Korut siap melakukan uji coba senjata nuklir pertama sejak 2017. Sherman ketika itu mengatakan uji coba semacam itu akan mengundang reaksi keras dan tegas. (Ida/ANTARA/Reuters)
Ukraina Terancam Hanya Bisa Ekspor 2 Juta Ton Gandum per Bulan
London, FNN - Ukraina terancam hanya bisa mengekspor maksimum 2 juta ton gandum per bulan jika Rusia menolak untuk mencabut blokade di pelabuhan Laut Hitam negara itu.Menurut Wakil Menteri Pertama Kebijakan Agraria dan Pangan Ukraina Taras Vysotskyim, Kiev saat ini mencoba mengekspor simpanan gandum yang besar melalui jalan darat, sungai, dan kereta api untuk membantu mencegah krisis pangan global, tetapi kapasitas di rute-rute tersebut menjadi kendala.\"Saya pikir kami telah mencapai batasnya. Jumlah terbesar yang dapat kami ekspor adalah sekitar dua juta ton per bulan,\" kata Vysotskyi yang berbicara melalui tautan video kepada peserta konferensi International Grains Council (IGC) di London, Selasa.Sebelum Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022, Kiev mampu mengekspor hingga 6 juta ton gandum per bulan. Namun, sejak pengiriman gandum dari pelabuhan Laut Hitam Ukraina berhenti, lebih dari 20 juta ton gandum terjebak di silo negara itu.Vysotskyi mengatakan bahkan jika blokade pelabuhan dicabut oleh Rusia, Ukraina akan membutuhkan sekitar enam bulan untuk membersihkan ranjau di perairan di sekitar pelabuhan Laut Hitam, yang berarti dunia akan tetap kekurangan gandum untuk beberapa waktu.Ukraina adalah eksportir gandum terbesar keempat di dunia.Harga gandum global mencapai rekor tertinggi pada Maret lalu dan lonjakan harga pangan telah memicu protes di negara-negara berkembang, serta berkontribusi pada percepatan tingkat inflasi utama di seluruh dunia.Perserikatan Bangsa-Bangsa sedang mencoba untuk menengahi kesepakatan agar biji-bijian Ukraina dikirim dari pelabuhan Laut Hitam seperti Odesa.Sedangkan Rusia mengatakan ingin sanksi Barat dicabut sebagai bagian dari kesepakatan dan juga menuduh Ukraina menambang perairannya sendiri.Ekspor gandum, minyak nabati, dan minyak sayur naik 80 persen pada Mei menjadi 1,743 juta ton tetapi volumenya masih jauh di bawah ekspor pada Mei 2021, kata kementerian pertanian pada Selasa. (Sof/ANTARA/Reuters)
Menlu Indonesia dan Arab Saudi Membahas Perang di Ukraina
Jakarta, FNN - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menlu Arab Saudi Faisal bin Farhan Alsaud membahas situasi perang di Ukraina dalam pertemuan bilateral di Jakarta pada Selasa.Menurut Retno, kedua negara menegaskan pentingnya menghormati prinsip-prinsip kedaulatan dan integritas teritorial dalam menyikapi isu tersebut.“Jelas bahwa sekarang kita menghadapi dampak negatif dari konflik ini, terutama pada pangan dan energi,” ujar dia ketika menyampaikan pernyataan secara daring usai pertemuan.Indonesia dan Arab Saudi juga sepakat bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan keberhasilan resolusi damai.Menlu Saudi menjelaskan bahwa kedua negara selalu bekerja sama dalam merespons berbagai isu internasional, termasuk yang berkaitan dengan krisis di Ukraina.Dia mengatakan bahwa kedua negara berbagi keprihatinan yang sama atas masalah ketahanan pangan yang merupakan dampak dari krisis tersebut.“Kami berdua sangat prihatin dengan dampak yang dapat mempengaruhi tidak hanya kedua negara, tetapi banyak negara berkembang lainnya … dan kami merasa memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama mengatasi tantangan tersebut,” kata Faisal.Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa perang Rusia-Ukraina dapat memperburuk kerawanan pangan di negara-negara miskin karena kenaikan harga.Menurut PBB, Rusia dan Ukraina mewakili 53 persen perdagangan global minyak bunga matahari dan biji-bijian, serta 27 persen gandum.Sebanyak 25 negara di Afrika mengimpor lebih dari sepertiga gandum mereka dari Ukraina dan Rusia, sementara Lebanon dan Yaman yang dilanda perang sangat bergantung pada Ukraina untuk pasokan makanan.Perang Rusia-Ukraina telah memutus pasokan pangan dari pelabuhan Ukraina yang mengekspor sejumlah besar minyak goreng serta biji-bijian dan gandum.Masalah ini menyebabkan pasokan global berkurang sehingga harga pangan global naik hampir 30 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, kata PBB. (Ida/ANTARA)
Perdagangan Indonesia-Arab Saudi Meningkat di Tengah Pandemi
Jakarta, FNN - Nilai perdagangan Indonesia dan Arab Saudi pada 2021 ketika dunia masih dilanda pandemi COVID-19, meningkat lebih dari 40 persen dan mencapai 5,5 miliar dolar AS (sekitar Rp79,5 triliun).“Tren positif ini terus tumbuh pada kuartal pertama tahun 2022,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika menyampaikan keterangan pers secara daring usai bertemu Menlu Arab Saudi Faisal bin Farhan Alsaud di Jakarta, Selasa.Guna lebih meningkatkan dan menyeimbangkan perdagangan bilateral, kedua menlu membahas akses yang lebih luas bagi komoditas Indonesia terutama mobil penumpang, kelapa sawit, ikan olahan, dan unggas—untuk masuk ke pasar Saudi, yang merupakan mitra dagang terbesar Indonesia di kawasan Timur Tengah.Mengenai investasi, kedua negara sepakat untuk mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara Public Investment Fund (PIF) Saudi dan Indonesia Investment Authority (INA).“Saya berharap kita bisa mempercepat implementasi semua rencana investasi,” tutur Retno.Dalam pertemuan dengan Menlu Saudi, Presiden RI Joko Widodo juga menyinggung tentang proyek pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia, industri baterai lithium, tenaga air, dan upaya menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara secara bertahap.Komitmen untuk mengeksplorasi berbagai peluang kerja sama disampaikan oleh Menlu Arab Saudi Faisal bin Farhan Alsaud, guna memperkuat ikatan ekonomi di antara kedua negara.“Ada banyak potensi di Kerajaan (Saudi) dengan Visi 2030 … kerja sama ini dapat memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi kedua negara kita dan kedua rakyat kita,” ujar dia.Selain kerja sama ekonomi, kedua menlu juga membahas kerja sama di sektor haji, politik, hingga mendiskusikan isu-isu regional dan global termasuk di antaranya perang Rusia-Ukraina. (Ida/ANTARA)
Jepang Akan Dibuka Lagi, Turis Asing Harus Penuhi Persyaratan
Tokyo, FNN - Jepang secara bertahap akan membuka kembali perbatasannya yang telah ditutup selama dua tahun akibat pandemi COVID-19.Wisatawan asing yang mengunjungi Jepang akan diwajibkan memakai masker, mengambil asuransi kesehatan swasta dan didampingi agen perjalanan selama berwisata.Hanya peserta paket wisata yang diperbolehkan masuk selama fase pertama pembukaan mulai 10 Juni, kata Badan Pariwisata Jepang (JTA).Agen perjalanan yang mendampingi para wisatawan harus memastikan mereka memakai masker.Pemandu wisata secara berkala harus mengingatkan peserta tur tentang langkah-langkah pencegahan infeksi, kata JTA dalam panduannya.\"Bahkan di ruang terbuka, masker harus terus dipakai dalam situasi di mana orang-orang berbicara dalam jarak dekat,\" tulis panduan itu.Jepang telah memberlakukan kendali perbatasan paling ketat di dunia selama pandemi dengan melarang masuk hampir semua orang yang bukan penduduk setempat.Ketika banyak negara lain membuka kembali perbatasan, Jepang ikut melonggarkan aturannya.Perdana Menteri Fumio Kishida telah berjanji untuk menyesuaikan aturan perbatasan dengan negara-negara maju lainnya.Meskipun pemerintah sudah memperlonggar aturan pemakaian masker, warga Jepang yang memakai penutup itu masih terlihat di mana-mana.Memakai masker untuk mencegah kuman dan serbuk sari sudah menjadi kebiasaan warga Jepang, bahkan sebelum pandemi.Jepang menggelar \"tur wisata uji coba\" bagi sekitar 50 turis bulan lalu, sebagian besar agen perjalanan, tetapi salah seorang pesertanya terbukti positif COVID.James Jang, seorang agen perjalanan dari Australia yang ikut dalam tur wisata itu, mengatakan aturan baru tersebut kemungkinan akan membuat sejumlah orang menunda keberangkatan.\"Klien akan oke-oke saja memakai masker di dalam ruangan, tetapi memakainya selama 24 jam bikin repot,\" kata Jang.Menurut dia, ongkos yang dikeluarkan buat pemandu selama berwisata juga dapat membuat klien menunda perjalanan sampai aturannya menjadi lebih longgar.Pada 2019, Jepang didatangi 31,9 juta wisatawan asing dengan total uang yang dibelanjakan mencapai 4,81 triliun yen (sekitar Rp524 triliun). (Ida/ANTARA/Reuters)
POPULER
