ALL CATEGORY
KPK Tetapkan Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid Tersangka TPPU
Bicara KPK Ali Fikri
SMK Muhammadiyah 2 Muntilan Juara 3 OlympicAD Jateng
Magelang, FNN - Siswa SMK Muhammadiyah 2 Muntilan, Kabupaten Magelang meraih juara 3 Olympic Ahmad Dahlan (OlympicAD) Jawa Tengah, kata Kepala SMK 2 Muhammadiyah Muntilan Untung Supriyadi.Untung di Magelang, Selasa, menyebutkan mereka yang berprestasi, yakni Khafifah Arum Sari dan Aprilia Nurul Hidayah menjuarai lomba business plan, kemudian Widya Prastiwi menang lomba ekonomi.\"Ketiga siswa tersebut meraih juara tiga pada masing-masing cabang lomba,\" katanya.Ia berharap, ketiga siswanya itu menjadi contoh bagi siswa lain untuk berprestasi. Mereka tidak hanya berprestasi secara akademik, namun juga berkarakter baik. Seperti Khafifah Arum Sari, sudah berani mencoba usaha \"online shop\". Dia menyisihkan keuntungan dari berjualan untuk tambahan uang saku sekolah.\"Kalau dia punya uang sendiri, tidak minta uang saku lagi dari orang tua, bahkan pernah membelikan mukena untuk ibunya dari hasil usahanya itu,\" katanya.Aprilia Nurul Hidayah juga mempunyai pengalaman yang kurang menyenangkan. Di awal program Kewirausahaan (KWU), orang tuanya meragukan pilihan Aprilia itu. Namun di sekolah, para guru memberikan bimbingan ekstra kepada Aprilia sehingga dia bisa membuktikan prestasi dari apa yang ditekuninya itu.Guru pembimbing lomba, Jumarsih, menyatakan bangga dengan ketiga siswanya itu, karena jerih payah dan usaha selama mengikuti lomba tersebut membuahkan hasil.Sebagai pembimbing, dia memberikan pengarahan dan penguatan mental serta menyiapkan sarana dan prasarana penunjang lomba.\"Meskipun sudah juara, tapi harus menggali dan meningkatkan potensi diri untuk terus berprestasi,\" kata guru kewirausahaan ini.Widya Prastiwi, siswa kelas XII Perbankan Syariah, merasakan persaingan di ajang OlympicAD. Pada cabang lombanya diikuti 51 peserta.\"Saya cukup puas berada di urutan ketiga. Saat lomba saya sedikit gugup,\" katanya.Namun, dia berhasil mengatasi permasalahan diri itu, sehingga mampu menyelesaikan soal-soal dengan baik.\"Ini mata pelajaran baru bagi saya, jadi saya tidak menyangka bisa menang, apalagi pesaingnya dari SMA-SMA yang notabene memang ada mapel ekonomi,\" katanya. (mth)
Kontemplasi Tak Bertepi
Langit bergemuruh sesekali berkilatan sembari memancarkan halilintar. Suaranya menggelegar bagai desingan peluru dan dentuman bom skala dunia. Mewujud sebagai badai, angin topan dan keragaman suasana menakutkan. Oleh: Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari GELOMBANG massal air yang dahsyat mengalirkan gerakan tak terbendung merangsek ke setiap tempat. Gunung menderu-deru memuntahkan api dan lahar dari kedalaman yang tenang. Tanah bergerak melengserkan dan menjatuhkan setiap ranah kemapanan dan yang stabil. Walaupun jarang, wabah juga diadakan laksana kiamat kecil. Alam seakan berunjuk rasa ekstrim, dari atas, tengah dan dari bawah mengangkangi perilaku mainstream penghuni negeri. Sekonyong-konyong, kemegahan dan kemewahan itu luluh-lantah hancur berkeping-keping. Pembuktian betapa lemahnya hasil penciptaan dan adidayanya Penguasa Sesungguhnya.Seiring bumi bergejolak, manusia terus saja memandang remeh. Bahasa Tuhan yang satu itu, tak pernah coba dipahami. Alih-alih merenungi dan memaknai fenomena alam, populasi insan sok kuasa namun rapuh justru angkuh menantang bencana. Merampas hak, memperkosa, membunuh dan pelbagai kengerian penindasan lainnya. Kini tak hanya dilakukan kepada sesama. Hawa nafsu yang merasuki sistem kekuasaan semunya, juga mulai menggerogoti habitat yang menaunginya. Merusak dan menghancurkan tempat kakinya berpijak.Terkadang alam hadir sebagai representasi atas Sang Pencipta. Pemilik semesta kehidupan, begitu bersahaja menampilkan tanda-tanda kebesaranNya lewat alam. Bisa menjadi rahmat bisa juga menjadi musibah. Manusia dan alam seperti ditakdirkan untuk menjadi pasangan serasi. Keselarasan untuk saling menggenapi. Bukan untuk saling mendominasi dan hegemoni. Begitulah relasi manusia dan alam yang lama menjalani keharmonisan dan kerukukunan meski sesekali dapat terguncang hebat juga. Seiring waktu berlomba menunjukkan eksistensinya. Mengukuhkan siapa yang paling kuat dan berkuasa. Sementara Tuhan sebagai pemilik panggung sekaligus pengawas dan hakim yang adil, keputusan juri mutlak tak bisa dipengaruhi dan dirubah. Juga digugat apalagi dilawan. Peserta kontes kehidupan dunia hanya bisa berlakon. Sebisanya, semaunya dan sebebas-bebasnya. Kemerdekaannya termasuk memilih mengikuti atau mendobrak rambu-rambu kehidupan. Termasuk menjadi fanatis pada jalur kesesatan atau loyalis pada jalan kebenaran.Begitulah Sang Ilahi telah menegaskan aturan main beserta petunjukNya. Sejatinya, setiap mahkluk hanyalah sebuah bidak catur. Diletakkan untuk kemudian diangkat dan dijatuhkan. Dalam hamparan papan permainan yang kecil dan terbatas.Bagi yang setia di jalan lurus, ia akan menghamba pada Tuhan yang hakiki. Bukan pada materi dan kebendaan yang menjadi sesembahan dan berhala dunia. Mengikuti terus hasrat dan semua keinginan yang tak pernah tercukupi. Tak pernah ada rasa kepuasan hingga tak mampyu lagi bersyukur. Pada saatnya terlanjur memasuki kontemplasi tak bertepi. (*)
Polres Solok Selatan Akan Razia Senjata Api Rakitan
Padang Aro, FNN - Kepolisian Resor Solok Selatan, Sumatera Barat, akan melakukan razia senjata api rakitan (gobok) yang beredar di masyarakat.Aksi razia tersebut dilaksanakan setelah meninggalnya seorang pemburu babi, Modra (45), yang diduga tertembak senjatanya sendiri di daerah Sungai Bayua Jorong Tanggo Aka, Nagari Lubuk Gadang Utara, Kecamatan Sangir, pada Senin (27/12).\"Kami akan menerbitkan surat perintah (sprint) untuk mengimbau warga agar menyerahkan gobok ke pihak kepolisian,\" kata Kepala Satuan Reskrim Polres Solok Selatan AKP Dwi Purwanto saat dikonfirmasi di Padang Aro, Selasa.Ia menambahkan Satreskrim bersama Bhabinkamtibmas dan merangkul tokoh masyarakat akan mengimbau masyarakat untuk menyerahkan goboknya. \"Jika tidak bersedia akan kita sweeping (razia). Jika kedapatan akan kita jerat dengan Undang-Undang Darurat tentang senjata tajam dan senjata api,\" ujarnya.Ia menyebutkan dalam keseharian masyarakat di Solok Selatan memang tidak terlihat membawa gobok, namun hanya menggunakannya ketika ada keperluan untuk berburu babi. \"Meskipun demikian, gobok menyalahi aturan dan berbahaya dengan peluru yang terbuat dari timah yang merupakan modifikasi masyarakat,\" ujarnya.Ia menambahkan, dari informasi gobok banyak digunakan oleh Suku Anak Dalam, masyarakat setempat menyebutnya Orang Kubu, untuk berburu babi. \"Karena kegiatan Orang Kubu memang berburu babi yang hasilnya mereka jual dan sebagian dimakan sendiri,\" ujarnya.Orang Kubu, sebutnya selalu berpindah-pindah tempat namun terdeteksi di perbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya dan Bungo, Bangko, Tebo yang berada di Provinsi Jambi.Sebelumnya, Polsek Sangir pada Senin (27/12) sekitar pukul 08.15 WIB mendapat laporan dari warga tentang adanya penemuan mayat di Daerah Sungai Bayua Jorong Tanggo Aka, Nagari Lubuk Gadang Utara, Kecamatan Sangir. Kejadian tersebut bermula saat Suardi yang pergi bersama korban pada saat kejadia) pada Minggu (26/12) sekira pukul 23.00 WIB berburu babi ke dalam hutan Daerah Sungai Bayua, Jorong Tanggo Aka, Nagari Lubuk Gadang Utara, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan.Keesokannya, sekira pukul 04.30 WIB, Suardi yang pada saat itu terpisah dengan korban sejarak lebih kurang 100 meter mendengar suara letusan senjata rakitan atau gobok.Suardi kemudian mendekati asal suara tersebut dan melihat korban sudah dalam keadaan tertembak.Kemudian Suardi pergi ke sebuah ladang jagung dan bertemu warga dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sangir.Pihak kepolisian telah memeriksa saksi dan melakukan olah kejadian peristiwa. Namun, pihak keluarga korban meminta kepada pihak kepolisian agar tidak menindaklanjuti peristiwa kematian Modra dan menolak untuk dilakukan otopsi jenazah korban.\"Pihak keluarga korban sudah membuat surat pernyataan menolak untuk otopsi,\" ujarnya.Pihak kepolisian menyita dua gobok yang digunakan kedua warga tersebut saat berburu babi. (sws)
Polda Sulteng Gagalkan Penyelundupan 29 kg Sabu-Sabu asal Malaysia
Kota Palu, FNN - Polda Sulawesi Tengah berhasil menggagalkan dan mengungkap penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu seberat 29 kilogram asal negeri jiran Malaysia.Hal ini diungkapkan oleh Kapolda Sulteng Irjen Pol Rudy Sufahriadi dalam konferensi pers di Polda Sulteng, Kota Palu, Selasa.Rudy menjelaskan pengungkapan ini bermula saat personel Ditresnarkoba Polda Sulteng mendapatkan informasi terkait akan adanya aktifitas penyelundupan sabu-sabu yang berasal dari Malaysia masuk ke wilayah Sulawesi Tengah melalui jalur laut tanggal 3 November 2021.Setelah melakukan penyelidikan selama satu bulan, tepat tanggal 25 Desember 2021 personel Ditresnarkoba Polda Sulteng dibantu pihak Bea Cukai Palu berhasil menangkap tersangka berinisial D yang menjadi target di Dusun Dondasa, Desa Siboang Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Lebih lanjut kepada petugas, tersangka D mengaku telah menyimpan narkoba tersebut di rumah pamannya di Desa Balukang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala. Di rumah tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 29 paket.“Tidak sampai disitu, personel kita juga melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan empat orang yang diduga terlibat dan selanjutnya dibawa menuju Polda Sulteng untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut,” jelas Rudy.Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol Didik Supranoto menambahkan selain 29 paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 29 kilogram, petugas Ditresnarkoba juga menyita barang bukti berupa satu unit kapal, lima unit handphone, satu pucuk senjata api rakitan dan tiga butir amunisi.Tersangka yang berhasil diamankan adalah D (39) warga Siboang, Kecamatan Sojol; R (43) warga Desa Pesik, Kecamatan Sojol Utara; S (40) warga Kabupaten Tolitoli; A (35) warga Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur; dan H (36) asal Batu 13 Apas, Negeri Sabah Malaysia.Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya para tersangka di jerat Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.“Ancaman pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun atau seumur hidup atau hukuman mati dan pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar,” tegas Didik. (sws)
Akademisi Harapkan Gubernur Banten Berdialog dan Tak Penjarakan Buruh
Lebak, FNN - Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Latansa Mashiro Rangkasbitung Mochamad Husen mengatakan Gubernur Banten Wahidin Halim ( WH) sebaiknya menempuh dialog dan tidak memenjarakan buruh yang melakukan aksi demo menuntut revisi upah minimum propinsi (UMP).\"Kita anggap aja buruh itu ibarat anak, dan gubernur adalah bapaknya. Perlakuan bapak ke anak tentu harus bijak sehingga dapat memaafkan dan tidak perlu memenjarakan mereka,\" kata Mochamad Husen saat dihubungi di Lebak, Selasa. Permasalahan buruh masuk ruangan Wahidin Halim saat aksi tuntutan upah pada Rabu (22/12), karena tidak adanya gubernur dan pejabat lain yang menerima mereka. Mereka para buruh itu ingin menyampaikan tuntutan kenaikan revisi upah UMP pada Gubernur WH. Namun, Gubernur Banten saat itu tidak ada, sehingga buruh memasuki ruangan WH. Mereka para buruh yang viral di media sosial itu di antaranya duduk di kursi Gubernur Banten dengan mengangkat kaki di atas meja.Perbuatan buruh itu anggap saja hal yang wajar dan tidak perlu berlanjut ke hukum, katanya. \"Kami minta permasalahan itu dapat dilakukan pendekatan dialog dan damai,\" kata Mantan Anggota DPRD Lebak. Menurut dia, pihaknya tidak setuju enam buruh yang masuk ruangan Gubernur WH dipenjara atas perbuatan dugaan anarkis. Enam buruh jadi tersangka setelah kuasa hukum Gubernur WH melaporkan kepada aparat kepolisian. \"Saya kira buruh itu kan warga Banten juga yang dipimpin Gubernur WH dan lebih baik dialog,\" kata Politisi PKB.Sementara, Dosen Wasilatul Falah Rangkasbitung Encep Haerudin mengatakan Gubernur Banten tidak bijak memenjarakan oknum buruh.Mestinya duduk bersama gubernur, perwakilan buruh dan pengusaha/asosiasi pengusaha untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Menurut dia, memenjarakan oknum buruh tersebut maka gubernur dinilai tidak mangayomi rakyatnya dan memasung demokrasi. \"Kami sangat menyayangkan seorang pemimpin memenjarakan rakyatnya, \" katanya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga dalam siaran pers mengatakan kurang lebih 24 jam usai pelaporan kuasa hukum Gubernur Banten berhasil mengamankan enam pelaku, sejak Sabtu (25/12) dan Minggu (26/12).Ke-enam buruh itu antara lain berinisial AP (46), warga Tigaraksa, Tangerang, SH (33), warga Citangkil, Cilegon, SR (22), warga Cikupa, Tangerang, SWP (20), warga Kresek, Tangerang, OS (28), warga Cisoka, Tangerang, dan MHF (25), warga Cikedal, Pandeglang.Para buruh itu dikenakan Pasal 207 KUHP tentang secara sengaja dimuka umum menghina sesuatu kekuasaan negara dengan duduk di meja kerja gubernur, mengangkat kaki di atas meja kerja gubernur dan tindakan tidak etis lainnya, dengan ancaman pidana 18 bulan penjara, terhadap 4 tersangka. (sws)Sedangkan,dua tersangka OS (28) dan MHF (25) dikenakan Pasal 170 KUHP tentang pengrusakan terhadap barang secara bersama-sama dengan ancaman pidana 5 tahun 6 bulan penjara.\"Kami mengimbau kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sesuai UU yang berlaku, “ katanya. (sws)
Polisi Tahan Sopir Bus di Medan Tabrak Pengendara Hingga Tewas
Medan, FNN - Aparat kepolisian menahan sopir bus yang menabrak seorang pengendara sepeda motor berinisial R hingga meninggal dunia di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara. Kapolsek Patumbak Kompol Faidir, Selasa, mengatakan bahwa sopir bus yang berinisial P ini ditahan untuk keperluan pemeriksaan. \"Ditahan untuk diperiksa,\" katanya. Ia mengatakan bahwa pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi guna mengungkap penyebab kecelakaan tersebut. \"Saksi juga akan diperiksa,\" ujarnya. Sebelumnya, sebuah bus angkutan umum di Kota Medan menabrak seorang pengendara sepeda motor hingga meninggal dunia di Jalan Sisingamangaraja, pada Minggu malam (26/12). Saat itu korban yang berboncengan tiga melintas di sebuah halte bus. Pada saat yang bersamaan, datang bus dari arah belakang korban. Korban yang diduga terkejut dengan suara klakson bus tersebut pun terjatuh dari sepeda motor. Bus yang diduga tidak sempat mengerem melindas korban hingga meninggal dunia. (sws)
BKN Silakan Masyarakat Lapor Dugaan Kecurangan Seleksi CPNS Dosen
Jakarta, FNN - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mempersilakan masyarakat untuk melaporkan dugaan kecurangan dalam tahap seleksi rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) Tahun 2021 untuk tenaga dosen, kata Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama BKN Satya Pratama.\"Kalau ada kecurangan, bisa dilaporkan. Kalau ada yang keberatan, bisa ajukan sanggahan,\" kata Satya melalui pesan kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.Satya menegaskan materi dalam Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) disiapkan oleh instansi terkait. Sehingga dalam SKB CPNS Tahun 2021 untuk tenaga dosen ada di kewenangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).\"Dalam SKB, materi disiapkan oleh instansi. Silakan ajukan sanggahan jika ada keberatan,\" ucapnya. Sebelumnya, di media sosial Twitter pemilik akun @alhrkn mengunggah sebuah utas terkait dugaan kecurangan yang dialaminya, berupa manipulasi nilai di tahap wawancara dan micro teaching.Akun tersebut mengaku nilai SKB Wawancara dan Micro Teaching miliknya sengaja dijatuhkan hingga menyebabkan dia dinyatakan gagal tidak memenuhi syarat.\"Nilai saya dijatuhkan habis-habisan di Wawancara & Micro Teaching hingga saya dinyatakan GAGAL TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Dan 1 kandidat bernama Santa (samaran, highlight merah) dari Jalur Umum TIBA-TIBA dimasukkan di Jalur Cum Laude dimana semula saya adalah calon tunggal,\" demikian dikutip dari akun @alhrkn.Akun tersebut juga menduga nilainya di SKB sengaja digagalkan penguji untuk meloloskan satu kandidat yang merupakan dosen tetap non-PNS pada universitas terkait.\"Setelah saya telusuri, ternyata Santa ini sudah berstatus dosen di Jurusan yang saya tuju. Tapi dia BUKAN PNS. Dugaan: Si Penguji (=Petinggi di Jurusan si Santa) me-markup nilainya setinggi mungkin untuk meloloskan dia jadi PNS. Dan ternyata benar,\" ujarnya. (sws)
Giring Memiliki Dendam Sosial dan Ketidakmampuan Menyerap Pendidikan Akademik
Oleh: Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.Membuat Giring bukan hanya tidak memiliki kecerdasan intelelektual tapi ia juga miskin kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual.Giring yang larut sebagai boneka sekaligus robot dari anasir politik kebencian dan rasa permusuhan yang dibalut rendahnya kepribadian dan kapasitasnya. Membuat Giring yang ketua umum menjadi setali tiga uang dengan PSI dalam hal kebodohan dan kepicikan.Kasihan dan sungguh malang PSI. Sayang sungguh sayang, partai politik berisi kalangan milenial yang potensial cerdas dan kreatif harus hancur karena segelintir orang seperti Giring. Tak lama lagi mungkin PSI menjadi partai miring dan agak sinting. Karena terlalu sering Giring menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri.Salam buat saudaraku sekjend PSI Raja Juli Antoni. Dunia tak selebar partai politik atau seluas Jakarta, dan kekuasaan tak ada yang abadi. Sebagaimana PSI dan Giring terus menebar sikap kedengkian permusuhan dan kebencian. (*)
Anies dan UMP, Pilihan Kebijakan Tidak Populer Pun Tidak Strategis
Langkah sulit dan menyulitkan itu yang justru dipilih Anies Baswedan. Seperti itu juga langkah yang pernah dipilih Joko Widodo, saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, menaikkan UMP sebesar 6%. Tapi selanjutnya tidak menjadi kebijakan yang dipilih saat sudah menjadi Presiden. Bahkan sebaliknya membuat kebijakan yang mematok UMP hanya boleh naik maksimal sebesar 0,8%. Oleh: Ady Amar, Kolumnis BETAPA sulitnya pemimpin daerah jika berhadapan dengan kebijakan yang sudah dipatok Pemerintah Pusat. Padahal setiap daerah punya demografi berbeda, yang mesti disikapi dengan pendekatan berbeda. Begitu pula hal yang menyangkut upah minimum provinsi (UMP), di mana buruh di DKI Jakarta punya kekhasan sendiri. Disamping biaya hidup yang jauh dari daerah lain, di sana juga berkumpul watak berbeda antaretnis dan golongan. Jakarta miniatur Indonesia sesungguhnya.Jakarta disamping sebagai bu kota negara, juga pusat pemerintahan. Tempat Presiden dan para menterinya berkantor. Semua Lembaga Tinggi Negara berpusat di sana. Karenanya, Gubernur DKI Jakarta dituntut menghadirkan suasana kota yang kondusif. Demo buruh di Jakarta kerap dilakukan bahkan dengan skala nasional, itu mengganggu tidak saja roda ekonomi tapi juga pemerintahan.Jika terlambat mengantisipasi tidak mustahil memunculkan gelombang demo lebih besar lagi, yang diikuti elemen masyarakat lainnya, dapat menimbulkan suasana tidak kondusif. Menjadi bijak jika sikap Gubernur DKI Jakarta dilihat dalam perspektif demikian, agar sesal tak datang kemudian.Langkah Anies mengambil kebijakan yang menerabas PP 36/2021, satu-satunya pengaturan pengupahan, itu bisa gugur jika melihat dalam perspektif lebih luas dan yang seharusnya dilakukan. Menjadi tidak fair jika pemimpin memilih tidak mengambil kebijakan, tentu itu bisa dinilai berpihak pada kepentingan pengusaha, dan mengabaikan peran dan hak-hak buruh di sana.Langkah Anies seolah membela kepentingan buruh, dan dianggap merugikan pengusaha. Tapi jika dilihat dari aspek yang lebih luas, stabilitas politik ibu kota negara, maka langkah Anies yang tidak populer, khususnya di kalangan pengusaha, itu bisa ditepis. Hak pengusaha mem-PTUN-kan Anies, itu risiko yang mesti dihadapi pemimpin, jika kebijakan yang diambil tidak memuaskan pihak tertentu.Sebenarnya jika Anies memilih sikap masa bodoh saja dengan tuntutan buruh, dan berdalih ia tidak bisa memenuhi tuntutan kenaikan UMP, karena terikat kebijakan yang sudah dipatok lewat PP, itu langkah aman buatnya. Dan pastilah menyenangkan para pengusaha. Kaum buruh pun tidak bisa mendesak lebih jauh lagi, dan mestinya memahami keterbatasan yang dihadapinya.Tapi Anies memilih langkah terkesan \"nekat\" dan tidak populer bagi para pengusaha. Jika muncul pendapat bahwa langkah Anies itu justru merugikannya, tidaklah salah. Itu jika melihat Anies yang ingin bergerak dalam kontestasi Pilpres 2024. Anies pastilah distempel pihak pengusaha sebagai tidak \"bersahabat\". Ganjalan keras bisa jadi akan diterimanya, itu hal tidak mustahil.Langkah sulit dan menyulitkan itu yang justru dipilih Anies Baswedan. Seperti itu juga langkah yang pernah dipilih Joko Widodo, saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, menaikkan UMP sebesar 6%. Tapi selanjutnya tidak menjadi kebijakan yang dipilih saat sudah menjadi Presiden. Bahkan sebaliknya membuat kebijakan yang mematok UMP hanya boleh naik maksimal sebesar 0,8%.Kebijakan menaikkan UMP yang dipilih Anies pasti akan merepotkannya, jika itu dilihat hanya dalam satu aspek, yaitu berhadapan dengan para pengusaha atau bahkan lebih jauh lagi dengan oligarki kekuasaan. Maka PTUN jadi tempat menguji kebijakan yang telah diambilnya. Jika putusan PTUN mencabut kebijakan yang diambil Anies, karena melanggar PP 36/2021, Anies setidaknya sudah memperjuangkannya.Keuntungan apa sebenarnya yang didapat Anies dengan pilihannya itu, justru yang tampak ia membuka front atau setidaknya membuat jarak dengan para pengusaha. Justru pilihan Anies itu merepotkan jika dilihat semata pada kepentingan Pilpres.Maka sulit untuk menilai apa keuntungan Anies sebenaranya dengan pilihan (seolah) melawan kebijakan yang sudah dipatok untuk \"tidak dilanggar\". Silahkan saja menganalisa sesukanya, sebenarnya apa yang didapat Anies Baswedan dengan pilihannya itu. Silahkan juga jika menganggap bahwa pilihannya itu semata bersandar pada moral keadilan sosial dalam perspektif lebih luas. Sah-sah saja. (*)
POPULER
