Buol, FNN - Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amirudin Rauf menekankan kepada pemerintah desa di kabupaten tersebut untuk memprioritaskan pengentasan kemiskinan dalam penyusunan kegiatan anggaran yang pembiayaannya bersumber dari APBDes.

"Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang dikelola oleh pemerintah desa, harus difungsikan untuk menopang kesuksesan pembangunan daerah. Salah satunya fokus pada pengentasan kemiskinan," kata  Amirudin Rauf, di Buol, Selasa.

Ia mengemukakan aparatur desa meliputi kepala desa, sekretaris dan seluruh KAUR, harus menyusun program kegiatan yang disinergikan dengan program-program prioritas pembangunan daerah.

Salah satu program prioritas daerah adalah pengurangan kemiskinan daerah, melalui skema pemberdayaan, yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa dengan mengoptimalkan padat karya atau program pemberdayaan lainnya.

"Keberhasilan pemerintah daerah kabupaten, sangat ditentukan oleh keberhasilan desa," katanya.

"Masih banyak tanggung jawab kita, utamanya terhadap rakyat kita yang belum dapat menikmati hidup layak, meskipun kita sudah berhasil menurunkan angka kemiskinan Kabupaten Buol dari 20 persen ke 13 persen pada Tahun 2021. Tetapi hal ini masih harus terus digencarkan," ujarnya.

Amirudin Rauf berharap aparatur desa memahami dengan betul visi-misi Pemkab Buol, RPJMD, dan program strategis daerah yang menjadi prioritas.

Ia mengatakan camat di semua wilayah kecamatan harus turut membantu dan memastikan bahwa program pemerintah desa, sejalan dengan program pemerintah daerah tingkat kabupaten.

"Camat adalah bupatinya kecamatan, oleh sebab itu sebisa mungkin memahami dengan betul apa program strategis daerah. Camat juga harus mampu mengintervensi penyusunan RKPDes dan APBDes agar sinergis dengan beberapa program prioritas pemda seperti gertakbos, budidaya udang vaname, dan satu orang satu sapi," ujarnya.

Selain itu, Amirudin menyebut untuk mewujudkan visi-misi mensejahterakan rakyat yang bertumpu pada kemandirian dan kedaulatan membutuhkan kesungguhan dan tanggung jawab atas amanah yang diemban.

"Saya harap seluruh camat juga merasa memiliki dan bertanggung jawab atas sukses program ini. Sebab, program ini punya landasan filosofisnya, ilmiah dan berlaku, sudah dikaji dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya.

"Sebisa mungkin APBdes di fokuskan pada program pemberdayaan ekonomi rakyat, Untuk tahap awal semua program butuh afirmasi pemerintah, semisal biaya produksi, bibit, dan sebagainya. Setelah mereka mampu dan berdaya, baru kita biarkan mengelola secara mandiri, seperti praktek P3K di Kecamatan Paleleh," ucapnya lagi. (mth)