HARI-HARI belakangan, posisi Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin tertekan dan terjepit. Di satu sisi tekanan dari rakyat melalui aksi demo terus terjadi, sedangkan di sisi lain, kabinetnya semakin tidak kompak, dan semakin retak. 

Sebagian menterinya sudah meninggalkan tugas dan lebih fokus mengurusi partai dan bisnis masing-masing.  Sebagian sibuk urusan Capres/Cawapres (Calon Presiden/Calon Wakil  Presiden). Sisa pemerintahan Jokowi yang sekitar dua tahun lagi, sudah mulai lumpuh. Arahannya sudah sering tidaj digubris. Buktinya, Jokowi yang petugas partai itu sudah berkali-kali memarahi menterinya. 

Tidak hanya demo yang terus terjadi dan menteri yang mulai meninggalkan tugas, tetapi para pengusaha pun sudah siap-siap menjaga jarak dengannya. Sejumlah pengusaha yang menjadi pendukung Jokowi yang disebut kelompok oligargi pun sudah ada yang balik badan. 

Mereka sudah membaca tanda-tanda keretakan kabinet yang terjadi. Mereka mulai mencari aman, dan merapat ke beberapa calon presiden yang muncul ke permukaan.

Hal yang wajar dilakukan pengusaha, seperti halnya terjadi menjelang berakhirnya periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.  Mereka mencari aman. Kalkulasi tidak selamanya mereka tujukan ke bisnisnya. Kalkulasi politik pun mereka kedepankan, terutama saat-saat menjelang pergantian pemimpin nasional.

Kabinet Jokowi retak, itu fakta yang terjadi. Yang jelas-jelas terlihat adalah pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu oleh Golkar, PPP dan PAN.

Dengan demikian sekarang ada koalisi dalam koalisi. Ada koalisi tandingan. Ada dugaan pembentukan koalisi itu atas restu Jokowi. Jika itu benar, berarti Jokowi mempermalukan diri sendiri.

Airlangga Hartarto dan Suharso Monoarfa adalah menteri Jokowi yang dipastikan melaporkan pembentukan koalisi itu dari awal.

Jika keduanya tidak melapor, berarti mereka kelanggar etika dalam kabinet. Etika itu berupa kepatuhan pada seluruh kebijakan presiden. Jika tidak patuh, ya harus keluar dan menanggalkan jabatan sebagai menteri. Airlangga adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Suharso Monoarfa adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Koalisi tiga partai itu merupakan keretakan kabinet Jokowi yang tersurat. Sedangkan yang tersirat cukup banyak. Artinya, banyak menteri  yang sudah tidak sejalan dengan Jokowi, tetapi tidak mau atau berani mundur karena tersandera masalah.

Ada juga menteri yang  tersinggung karena tugasnya dicaplok oleh Luhut Binsar Panjaitan, atas penunjukan Jokowi. Para menteri yang tugasnya dicaplok itu memiliki nurani dan perasaan. Hanya saja karena bawahan Jokowi dan semua visi dan misi ada di presiden, mereka menumpahkan kekesalan itu dalam hati. 

Sesekali, para menteri yang tugasnya  dicaplok Luhut itu saling curhat (curahan hati) atau saling menyampaikan keluh-kesah. Tetapi, tidak berani menyampaikan protes kepada Jokowi, apalagi membukanya kepada rakyat lewat media. 

Kabinet Jokowi retak. Itu bukan isapan jempol. Sebab, selain membentuk koalisi baru dan sakit hati tugasnya dicaplok Luhut, ada juga menteri yang asyik dengan bisnisnya. Ada juga menteri yang asyik mengùrus partainya.

Walaupun tidak semua yang menjadi menteri Jokowi Ketum Partai, tetapi koalisinya menempatkan orang-orang partai atau petinggi partai di kabinet. Penempatan petinggi partai di kabinet tidak gratis dari induknya. Tidak ada makan siang gratis. 

Ada beban politis, moral dan materi yang mereka tanggung ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai masing-masing. Oleh karena itu, tidak asing terdengar jika proyek-peoyek di sejumlah kementerian jatuh ke tangan pengusaha yang ada hubungannya dengan partai asal menteri di kementerian tersebut. Ya, kolusi partai dengan penguasa. Coba cek kasus korupsi dana bansos (bantuan sosial) di Kementerian Sosial (Kemensos) yang menjerat Juliari Batubara saat menjabat Menteri Sosial. Beritanya, ada dugaan proyek itu jatuh ke anggota DPR RI dari PDIP. Meski, hal itu dibantah dan belum ada bukti hukumnya. Yang jelas dan pasti ketika ditangkap,  Juliari Batubara adalah Wakil Bendahara Umum PDIP.

Kita menunggu akhir dari retaknya kabinet tersebut. Adakah menteri yang secara jantan mundur dari jabatannya demi rakyat atau dimundurkan Jokowi? Penggembosan dari dalam itu penting guna mempercepat jatuhnya pemerintahan Jokowi. Seperti halnya yang dilakukan Ginandjar dan kawan-kawan yang mundur sebagai menteri Presiden Soeharto yang kemudian salah satu penyebab lengsernya Orde Baru yang sudah berkuasa 32 tahun. (*)