EKONOMI
Mantan Komisioner KPK Sebut Transaksi Rp349 T Tanggung Jawab Sri Mulyani
Jakarta, FNN - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, menilai, seharusnya temuan PPATK soal transaksi Rp349 triliun itu yang bertanggung jawab penuh adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Angka Rp349 triliun itu tanggung jawabnya SMI (Sri Mulyani Indrawati) seharusnya,” katanya dalam diskusi publik di Universitas Paramadina Jakarta, Senin (3/4). Apalagi, dalam temuan PPATK juga sudah dijabarkan beberaa entitas yang ada dalam transaksi jumbo tersebut. Sehingga, Kemenkeu bisa dapat dengan mudah untuk menelusurinya. Saut menjelaskan, dalam kasus transaksi jumbo ini, PPATK menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sebab, PPATK sudah menjelaskan bahwa transaksi Rp349 triliun itu masuk kategori mencurigakan. Selain itu, belum ada data yang menyatakan bahwa transaksi tersebut merugikan keuangan negara. “Di situ (transaksi) kan sudah jelas bahwa transaksi-transaksi yang mencurigkan itu mereka punya kriteria,” katanya. Adapun kelompok entitas atau ketegori yang diduga terlibat dalam transaksi Rp349 triliun itu diantaranya; transaksi keuangan mencurgikan pengawai Kemeneku. Selanjutnya, transaksi keuangan mencurigakan yang didugan melibatkan pegawai Kemenkeu dan pihak lain. Dan terakhir, transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik TPA dan TPPU yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai Kemenkeu. “Kalau dia yakin sebenarnya, kan dari tiga ketegori itu, sebenarnya bisa diserahkan ke aparat penegak hukum (APH) sudah bisa,” jelasnya. Apalagi, kata Saut, kasus transaksi ini diduga kuat hasil TPPU. Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan; Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. “Engga perlu kamu membuktikan bahwa uang itu bukan mencuri dari negara,” tandasnya. (sof).
Suntikan Dana 6,4 Triliun dari Telkomsel ke Go To Justru Timbulkan Kerugian Baru
JAKARTA, FNN – Aksi korporasi anak usaha Telkom, PT Telkomsel (TLKM) yang membeli saham di perusahaan patungan Gojek dan Tokopedia atau GoTo terus menuai polemik. Hal ini terjadi karena saham emiten teknologi PT GoTo Tbk. (GoTo) terus terjun bebas. GoTo membukukan rugi bersih Rp40,5 triliun pada 2022. Membengkaknya kerugian bersih dipastikan berimbas kepada Telkomsel yang menanamkan investasinya pada GoTo. Aksi korporasi Telkomsel ini menjadi perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang mengingatkan akan sejumlah kasus serupa yang berakhir menjadi skandal hukum. “Seperti pernah dialami pengelola dana pensiun Pertamina, yang juga melakukan aksi korporasi dengan membeli saham yang lalu mengalami kerugian. Yang ujungnya direksi dipidana karena dianggap ada ‘main mata’ dalam investasi 600 miliar rupiah itu,” ungkap LaNyalla, Minggu (26/3/2023). Dikatakan LaNyalla apa yang dilakukan Telkomsel juga didalilkan sebagai potensi untuk keuntungan. Aksi korporasi dengan menyuntikkan dana sekitar Rp.6,4 triliun kepada GoTo didalilkan sebagai bagian dari pengembangan bisnis untuk menghasilkan potensi baru. “Tetapi faktanya yang terjadi justru kerugian baru. Ini bisa menjadi skandal hukum. Terutama bila dikaitkan dengan keputusan investasi tersebut yang disebut oleh banyak kalangan ada vested of interest melalui keterlibatan sejumlah pihak di lingkaran Telkom, Telkomsel dan GoTo,” urainya. Ketua Dewan Penasehat KADIN Jatim tersebut berharap pola-pola seperti ini tidak terus terjadi di entitas bisnis yang saham mayoritas dimiliki pemerintah seperti Telkom dan lainnya. “Jangan sampai perusahaan milik negara terimbas, sehingga negara terpaksa melakukan bailout atau penyuntikan melalui PMN terus menerus akibat kinerja BUMN yang buruk gara-gara aksi korporasi yang menguntungkan pihak ketiga,” pungkas LaNyalla. (*)
Fuad Bawazier: Sri Mulyani Kemakan Omongannya Sendiri, Kuwalat Sekarang
Jakarta, FNN – Dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan sebesar Rp300 Triliun memaksa para mantan pejabat untuk berbicara keras. Menteri Keuangan Sri Mulyani dicap sebagai sosok yang arogan, jumawa dan pintar sendiri. Seakan di republik ini hanya ada satu Sri yang bisa main kalkulator. Menteri Keuangan era Orde Reformasi Fuad Bawazier mengaku sedih melihat pernyataan-pernyataan Sri Mulyani yang terkesan sombong. “Para Menteri Keuangan terdahulu pasti sedih mendengar pernyataan Sri Mulyani. Pak Marie Muhammad, Radius Prawiro, JB Sumarlin adalah orang orang bersih, tetapi diremehkan oleh Sri Mulyani,” kata Fuad Bawazier dalam diskusi publik yang diselenggarakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) berjudul Potret Kejahatan Keuangan di Kemenkeu, Senin, 20 Maret 2023 di Jakarta. Di samping Fuad Bawazier, hadir dalam diskusi tersebut Ichsanuddin Noorsy (Pengamat Ekonomi), Muhammad Said Didu (Praktisi, Mantan Sekretaris BUMN), Anthony Budiawan, (Managing Director Politics Economy and Policy Studies), dan Gatot Nurmantyo serta dipandu oleh Hersubeno Arief dari Forum News Network (FNN). Fuad berkisah bahwa Sri Mulyani pernah mengatakan masuk ke Kemenkeu seperti masuk hutan belantara. Sri Mulyani menganggap Kemenkeu seperti zaman jahiliyah. “Arogan sekali. Sri Mulyani menuduh aset aset Kemenkeu tidak dicatat. Padahal semua dicatat ada nomornya. Kok kayak pahlawan. Dia kuwalatnya sekarang,” paparnya. Kasus yang menimpa Kementerian Keuangan, kata Fuad sangat mudah menyelesaikannya. “Periksa saja orang-orang itu, gak usah gaduh. Data sudah ada, silahkan periksa. Kalau data dari PPATK gak perlu lagi diselidiki, langsung saja periksa. Ada niat atau tidak? Kalau bukan uang haram kenapa harus dicuci?,” tegasnya. Fuad menyarankan, kalau mau dituntaskan harus melibatkan tim pemeriksa independen. “Harus diperiksa oleh pihak yang independen. Mengapa ini bisa langgeng? Karena mereka punya lobi yang kuat. Elit elit yang terlibat dipecat dulu lalu diperiksa. Jangan muter-muter,” tegasnya. Fuad menegaskan bahwa kasus ini harus dituntaskan. Jangan sampai menguap begitu saja. “Bahwa ada kekhawatiran orang gak bayar pajak kalau dibongkar, itu hanya upaya untuk menakut-nakuti agar tidak dibongkar. Pak Mahfud jangan setengah-setengah. Kalau dibiarkan, borok negeri ini gak kebongkar,’’ tegasnya. Perihal arogansi Sri Mulyani juga diungkap oleh Said Didu saat Jusuf Kalla menjabat Wakil Presiden. “Pernah ada rapat di rumah Wapres Yusuf Kalla. Sri Mulyani menantang JK dengan mengatakan “Bapak saja yang jadi Menkeu,” katanya. Said Didu menilai omongan Sri Mulyani sebagai sesuatu yang sombong. “Sombong sekali Sri Mulyani. Negara gak ada Presiden dan Wapres gak masalah. Bermasalah jika tak ada Menkeu. Maka UU harus diubah. Jangan harap bisa diubah dengan jalur normal karena yang mengubah juga menikmati. Kemenkeu harusnya jadi bendahara negara saja. Jangan banyak organ di bawahnya. Ada Dirjen Utang, Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dll. Terlalu absolut kekuasaan Kemenkeu. Jangan sampai ada kekuasaan yang numpuk sangat kuat di satu tangan orang,” paparnya. Untuk menutupi boroknya, Sri Mulyani sekarang memakai jasa buzzer untuk menyerang Mahfud. Saat ini sedang diframing seakan-akan Mahfud MD menzolimi Lapangan Banteng. Said Didu menyarankan, Mahfud mengundang orang-orang berakal sehat melawan Sri Mulyani. “Jangan lagi bermain-main di wilayah Abu abu. Negeri ini harus diselamatkan,” pungkasnya. (sws)
Ichsanuddin Noorsy: Ada Dua Pemain Besar di Negeri Ini, LBP dan Sri Mulyani
Jakarta, FNN – Dugaan penyelewengan dana sebesar lebih dari Rp300 Triliun yang ditemukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menghentak perasaan publik. Seakan telah terjadi korupsi yang besar, padahal kasus ini bukan hal baru dan angka tersebut sesungguhnya sangat kecil yang diibaratkan sebagai ujung kuku. “Ini bukan kasus baru. Angka Rp300 T itu hanya ujung kuku. Inilah yang dinamakan Strategic Transfer Pricing. Ini kesalahan sistem. Maka ketika terjadi abuse of power maka terjadi abuse of tax,” kata pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy dalam diskusi publik Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) berjudul Potret Kejahatan Keuangan di Kemenkeu, Senin, 20 Maret 2023 di Jakarta. Di samping Ichsanuddin, hadir dalam diskusi tersebut Fuad Bawazier (Mantan Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan VII), Muhammad Said Didu (Praktisi, Mantan Sekretaris BUMN), Anthony Budiawan, (Managing Director Politics Economy and Policy Studies), dan Gatot Nurmantyo serta dipandu oleh Hersubeno Arief dari Forum News Network (FNN). Noorsy menyarankan untuk membuka laporan keuangan perusahaan asing agar semua orang tahu bagaimana mereka bermain. “Coba buka laporan keuangan perusahaan asing. Berapa triliun mereka punya masalah. Buka laporan keuangan Inalum, berani gak? Pemain-pemain menikmati sistem yang salah ini. Maka dipertahankan,” paparnya. Menurut Noorsy, peta kejahatan keuangan negara sudah jelas, sistem hukum terbeli, dan budaya politik yang korup menghasilkan negara jatuh miskin. Oleh karena itu dibutuhkan kepemimpinan yang punya kompetensi. Selama tidak kompetensi maka, kata Noorsy pemimpin mudah didikte. Biang keladi kegaduhan Indonesia saat ini kata Noorsy hanya dikendalikan oleh dua orang yang punya kuasa tinggi. Mereka adalah Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pajaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. “Ada 2 pemain besar di negeri ini yakni LBP dan Sri Mulyani. Tak ada lawan. Angka Rp300 Triliun tak akan tuntas karena akar sistem ekonomi dan akar sistem politik tak tersentuh. Bambang Brodjonegoro pernah bilang ke saya ada ribuan orang pengemplang pajak,” papar Noorsy penuh semangat. Noorsy tahu persis cara pengemplang pajak bermain. “Dedengkot bea cukai pernah bilang ke saya bagaiman mereka manipulasi pajak. Ekspor impor under invoice, lewat pintu merah, hijau. Under table harus dilakukan,” katanya. Menurut Noorsy, secara sistematis struktural, Indonesia seharusnya tidak utang jika pengelolaan pajak dilakukan dengan transparan. Lebih jauh Noorsy menilai bahwa sistem pelapporan perpajakan Indonesia harus direvisi. “Biang keladi sistem ini adalah UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, maka harus diubah atau diperbaiki. Semua presiden pernah berjanji menggagas Badan Penerimaan Negara, akan tetapi gak pernah bisa terwujud karena berbenturan dengan asing terutama USA. Ini semua desain asing. Jadi, Rafael itu hanya mengikuti cara orang asing bekerja,” tegasnya. Noorsy mengaku punya kasus-kasus pajak besar. Jumlahnya mencapai belasan. “Saya punya 13 kasus perpajakan. Semua akibat dari Strategic Transfer Pricing. Sistem perpajakan kita didikte oleh investasi asing. Maka, kasus kasus pajak tidak ada yang tuntas. Kasus Gayus Tambunan, putus mata rantainya. Kasus Hari Purnomo 375 M dianggap tidak masalah. Padahal ada masalah Sri Mulyani dengan Hadi Purnomo. Semua isinya gratifikasi dan suap. Kasus Angin Prayitno juga gak tuntas. Terakhir muncul Rafael ini,” katanya geram. Noorsy meyakini, kalau PPATK punya keberanian mengungkap secara gamblang, maka habis negeri ini, karena semua korupsi akan terbongkar tanpa kecuali. “Ini keanehan luar biasa, tax ratio meningkat, kata Sri Mulyani, dari 9,11 persen ke 10,38. Seharusnya tax yang didapat Rp2033,28 Triliun. Tetapi faktanya 1924 T. Ada selisih 108 T. Ini kan ajaib,” katanya geram. Sementara mantan Sekretaris BUMN Said Didu mengatakan bahwa tax ratio zaman dulu mendekati 15 persen, sekarang kalau Menkeu masih Sri Mulyani, maka tak akan pernah naik. Ratio pajak justru turun terus. Sebagai patokan kata Said1 persen tax ratio itu sama dengan Rp200 triliun. Said Didu menegaskan rata-rata PDB sejak Jokowi berkuasa hilang Rp500 Triliun per tahun, yang harusnya masuk tetapi tidak masuk. Jumlaah totalnya, sejak Jokowi presiden, ada Rp4000 T yang tidak masuk ke negara. “Padahal dua kali tax amnesty dan menaikkan pajak. Pajak orang kaya diturunkan pajak orang miskin dinaikkan. Tetap saja tak terdongkrak. Ke mana uang itu?,” tanyanya. (sws)
Anthony Budiawan: Sri Mulyani Reaktif Sekali Terhadap Temuan PPATK
Jakarta, FNN – Dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan yang mencapai Rp 349 Triliun diharapkan mampu membongkar penggerogotan uang negara secara tuntas. Sebab, sejak kasus ini meroket, Menkeu Sri Mulyani tampak reaktif, seperti banyak yang ingin ditutup-tutupi. Apalagi, kini Sri Mulyani mengerahkan buzzer untuk menyelamatkan dirinya. “Ini kejutan luar biasa. Angka Rp300 T itu tidak dibantah. Artinya korupsi di Kemenkeu khususnya Direktorat Pajak dan Bea Cukai itu terjadi. Indikasinya dengan banyak pejabat yang dobel job, korupsi berjamaah dan pencucian uang,” kata Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan dalam diskusi publik Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dengan tema Potret Kejahatan Keuangan di Kemenkeu, Senin, 20 Maret 2023 di Jakarta. Adapun narasumber yang hadir dalam diskusi kali ini Fuad Bawazier (Mantan Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan VII), Muhammad Said Didu (Praktisi, Mantan Sekretaris BUMN), Ichsanuddin Noorsy (Pengamat Ekonomi) dan Anthony Budiawan, (Managing Director Politics Economy and Policy Studies), dan Gatot Nurmantyo serta dipandu oleh Hersubeno Arief dari Forum News Network (FNN). Anthony heran atas sikap Sri Mulyani yang melakukan pertahanan berlebihan. “Jika dilihat dari gestur Sri Mulyani, ia sangat defende. Selalu melakukan bantahan-bantahan. Reaktif sekali terhadap 200 laporan yang ditemukan PPATK. Padahal, Sri Mulyani sendiri mengakui kasus ini terjadi sejak 2007 ada 964 pegawai Kemenkeu terlibat. Tetapi anehnya Kepala PPATK menyatakan bahwa kasus ini tidak melibatkan pegawai Kemenkeu. Apakah Ivan melakukan kebohongan publik?,” tegasnya. Oleh karena itu Anthony mendukung langkah Mahfud MD yang pertama kali mengungkap ke publik untuk diproses hingga tuntas. “Saya dukung Mahfud yang ingin mengungkap kasus ini hingga tuntas. Dia bilang bahwa harus ditindaklanjuti. Dia itu konsisten sejak awal. Ia ingin meluruskan jalan menghadirkan keadilan. PPATK bukan penyidik. Dia hanya kasih info saja ke aparat hukum. Harus dicatat bahwa asal kejadian ini bermula dari Kemenkeu,” paparnya. Anthony menyayangkan Sri Mulyani yang abai terhadap perilaku anak buahnya. “Seharusnya dengan melihat keanehan, gaya hidup mewah pegawai Kemenkeu Sri Mulyani curiga. Tapi kenapa dibiarkan. Ada kasus Gayus, ada Angin Prayitno, apakah PPATK tahu?,” tanyanya. Anthony meyakini korupsi di Kementerian Keuangan dilakukan sangat rapi dan sistematis. “Sesungguhnya korupsi di Dirjen pajak sangat sistematis. Besarnya juga luar biasa. Fee 50 persen dari wajib pajak dibagi direktur dan subdirektorat. Maka bisa disimpulkan ini ada pembiaran laporan dari PPATK. Ini puncak gunung es korupsi di Kemenkeu. Sri Mulyani gagal dalam kebijakan fiskal. Apalagi kalau kita lihat sejak Maret 2022 rakyat miskin bertambah 200 ribu orang,” tegasnya. Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy menyatakan bahwa kasus seperti ini bukan barang baru. Bahkan ia menyebut angka Rp300 triliun itu hanya seujung kuku. “Ini bukan kasus baru. Angka Rp300 Triliun itu hanya seujung kuku. Inilah yang dinamakan Strategic Transfer Pricing. Ini kesalahan sistemik. Maka ketika terjadi abuse of power maka terjadi abuse of tax. Coba buka laporan keuangan perusahaan asing. Berapa Triliun mereka punya masalah. Buka laporan keuangan Inalum, berani gak? Pemain-pemain menikmati sistem yang salah ini. Maka dipertahankan,” katanya. (sws)
Pada Masa Transisi, Energi Gas Bumi Memiliki Peran Strategis
Jakarta, FNN - Gas bumi dinilai memiliki peran strategis pada masa transisi energi sebelum sepenuhnya beralih ke energi baru dan terbarukan (EBT) pada 2060 atau lebih cepat.Koordinator Kelompok Kerja Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rizal Fajar Muttaqin mengatakan gas bumi sebagai sumber energi fosil relatif lebih bersih dibandingkan dengan minyak bumi dan batu bara.\"Selain itu, cadangan gas bumi kita masih cukup besar untuk memenuhi kebutuhan domestik dalam jangka panjang,\" katanya saat webinar bertajuk \"Gas Bumi Menjadi Andalan Transisi Energi\", yang digelar Komunitas Bincang Energi Update (BEU), sebagaimana dikutip dari keterangannya di Jakarta, Sabtu.Selain Fajar, hadir sebagai narasumber Tenaga Ahli Lingkungan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Mohammad Kemal Rohali, Vice President Upstream Business Portofolio Performance Management PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Akbar, dan Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro.Menurut Rizal, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, gas menjadi jembatan untuk transisi energi sebelum net zero emission (NZE) pada 20260 atau lebih cepat.\"Produksi minyak bumi yang terus menurun, sementara konsumsi terus meningkat berdampak pada peningkatan impor dan defisit neraca perdagangan.\" katanya.Ia juga mengatakan pemanfaatan sumber energi alternatif dibutuhkan untuk mengurangi ketergantungan serta impor bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah.Karena itu, Kementerian ESDM mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik, yang telah terbukti dengan semakin meningkatnya persentase pemanfaatan gas untuk domestik.\"Total realisasi penyaluran gas sampai Desember 2022 mencapai 5.474,42 BBTUD, yang 67,27 persen dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Sementara, ekspor LNG sebesar 21,76 persen,\" ungkap Rizal.Guna memenuhi kebutuhan gas domestik, lanjutnya, kontrak ekspor LNG jangka panjang yang saat ini masih berjalan untuk beberapa pembeli akan dihentikan bila kontraknya berakhir.Rizal pun memastikan cadangan terbukti (proven reserve) gas bumi Indonesia cukup memenuhi kebutuhan 15 tahun ke depan atau masih ada sebesar 36 triliun kaki kubik (TCF).Cadangan tersebut belum termasuk cadangan terkira (probable reserve) dan cadangan terduga (possible reserve).Hal senada dikemukakan Mohammad Kemal yang mengatakan pilihan pada gas bumi karena emisi CO2, yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan energi fosil lainnya seperti minyak dan batu bara.\"Jika gas bumi menghasilkan emisi CO2 satu kali, maka minyak menghasilkan emisi CO2 1,4 kali dan batu bara 1,7 kali lebih banyak,\" ucapnya.Selain itu, menurut dia, keunggulan gas bumi lainnya adalah dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk industri pupuk, amonia, urea, dan produk turunan plastik, sehingga ke depan pemanfaatan gas akan makin meningkat.Ia menambahkan pilihan pemerintah, yang memutuskan gas sebagai andalan di era transisi energi, adalah tepat mengingat dalam satu dekade terakhir kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) lebih banyak menemukan cadangan gas dibandingkan minyak.\"Rata-rata 70 persen plan of development merupakan pengembangan lapangan gas dan reserve to production gas Indonesia dua kali lebih besar dibandingkan minyak,\" ungkapnya.Sementara itu, Akbar memastikan selaku BUMN hulu migas nasional sekaligus produsen gas besar di Tanah Air, PHE turut mendukung program pemerintah yang menjadikan gas sebagai andalan di era transisi energi.Sebagai Subholding Upstrem Pertamina, PHE berkontribusi signifikan pada pemenuhan pasokan gas nasional, yang pada 2022, memproduksi gas 2.500 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).Akbar juga menjelaskan ke depan untuk meningkatkan produksi gas nasional, maka PHE mengintegrasikan seluruh data bawah permukaan (subsurface integration), sinergi borderless operation antaranak usaha hulu migas Pertamina, mempercepat persetujuan terhadap rencana investasi pengembangan proyek-proyek hulu migas (final investment decision/FID), dan cost effectiveness.(sof/ANTARA)
KAI Daop Bandung Minta Warga Tidak Beraktivitas di Jalur Kereta Api
Cianjur, Jawa Barat, FNN - PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung meminta warga tidak melakukan aktivitas apapun di jalur kereta api, termasuk berjalan kaki guna menghindari kecelakaan tertabrak kereta api yang melintas.Manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung Mahendro Trang Bawono saat dihubungi di Cianjur, Sabtu, mengatakan larangan beraktivitas di jalur kereta api tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.\"Kami terus mengimbau dan meminta warga untuk tidak beraktivitas apapun di sepanjang jalur kereta api, sehingga kecelakaan akibat tertabrak kereta seperti yang terjadi Sabtu (18/3/2023) pagi dapat dihindari,\" katanya.Dia menjelaskan telah menerima laporan adanya warga atas nama Ari Zakaria (23) warga Kecamatan Karangtengah, tertabrak kereta api saat berjalan kaki di atas rel kereta api di kilometer 102 petak jalan Cianjur-Ciranjang.Namun pihaknya belum mengetahui penyebab pasti tertabrak-nya korban yang dihantam Kereta Api Siliwangi jurusan Cipatat-Sukabumi yang melintas Sabtu pagi dengan tujuan Sukabumi. \"Mungkin untuk kronologinya bisa ditanyakan kepada pihak berwajib,\" katanya.Sementara informasi saksi mata warga sekitar, sempat melihat korban yang sedang berolahraga lari pagi di pinggir rel kereta api. Diduga korban tidak mendengar suara kereta yang hendak melintas, hingga akhirnya dihantam kereta api hingga meninggal.\"Melihat dari pakaian yang digunakan korban, ia sedang olahraga pagi di pinggir rel kereta, bahkan kami sempat melihat korban duduk di atas rel kereta untuk beristirahat, selang beberapa saat kami mendengar suara klakson kereta yang cukup panjang,\" kata saksi mata, Asep warga Kecamatan Karangtengah.Mendapati hal tersebut, kereta api sempat berhenti dan warga melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib yang langsung membawa jasad korban ke rumah sakit untuk visum.\"Petugas dibantu warga dan tenaga kesehatan membawa jasad korban menggunakan ambulans,\" katanya.(sof/ANTARA)
Hari Ini Rupiah Tergelincir di Tengah Isu Krisis Credit Suisse Bank
Jakarta, FNN - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada awal perdagangan Kamis tergelincir di tengah isu krisis Credit Suisse Bank di Swiss dengan harga sahamnya yang terus turun dan mengalami kesulitan likuiditas.Rupiah pada Kamis pagi dibuka turun 51 poin atau 0,33 persen ke posisi Rp15.433 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.382 per dolar AS.Pengamat pasar uang Ariston Tjendra kepada ANTARA di Jakarta, Kamis, mengatakan, masalah Credit Suisse Bank memicu kekhawatiran pasar bahwa krisis perbankan Amerika Serikat menyebar ke Eropa. Hal itu mendorong pelaku pasar keluar dari aset berisiko dan masuk ke aset aman seperti emas dan dolar AS.\"Hal ini bisa mendorong pelemahan rupiah sebagai aset berisiko hari ini terhadap dolar AS,\" kata Ariston.Dolar AS menguat pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), didorong pembelian safe-haven setelah saham Credit Suisse jatuh menyusul pengungkapan \"kelemahan\" dalam pelaporan keuangannya yang memperbaharui kekhawatiran investor bahwa krisis perbankan global yang meluas mungkin sedang terjadi.Menyusul kegagalan beberapa bank regional di Amerika Serikat dengan runtuhnya Silicon Valley Bank (SVB) California dan Signature Bank dari New York, saham Credit Suisse anjlok lebih dari 20 persen selama jam perdagangan, memicu kembali kekhawatiran tentang penularan sektor perbankan Amerika Serikat (AS) yang mendunia.Didirikan pada 1856, Credit Suisse adalah bank terbesar kedua di Swiss, dan memiliki pengaruh penting di pasar modal global. Sejak 2021, bank diganggu oleh berita negatif seperti kerugian investasi. Harga saham Credit Suisse terus turun, dan nilai pasarnya turun drastis.Pada awal Februari, Credit Suisse membukukan rugi bersih sebesar 7,3 miliar franc Swiss untuk tahun 2022, sedangkan pada tahun 2021 rugi bersihnya sebesar 1,7 miliar franc Swiss.Saham-saham di Credit Suisse, yang berjuang untuk pulih dari serangkaian skandal, telah terpukul selama 12 bulan terakhir. Saham itu bernilai sekitar 80 franc Swiss pada tahun 2008, tetapi menyusut menjadi 1,55 franc Swiss pada Rabu (15/3).Penurunan terbaru dipicu ketika pemegang saham terbesarnya, Saudi National Bank, mengatakan tidak dapat memberikan bantuan keuangan lebih lanjut untuk pemberi pinjaman yang kesulitan itu. Klien-klien kaya telah menarik miliaran dari bank.Credit Suisse sedang melakukan perombakan besar-besaran, memotong biaya dan pekerjaan serta menciptakan bisnis terpisah untuk bank investasinya.Di sisi lain, Ariston menuturkan pelemahan rupiah bisa tertahan karena krisis perbankan tersebut memperbesar kemungkinan Bank Sentral AS atau The Fed akan menahan suku bunga acuannya atau tidak terlalu agresif menaikkan suku bunganya pada rapat mendatang.Ia memproyeksikan potensi pelemahan rupiah ke arah Rp15.400 per dolar AS, dengan peluang tertahan di kisaran 15.350 per dolar AS.Pada Rabu (15/3) rupiah ditutup menguat tiga poin atau 0,02 persen ke posisi Rp15.382 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.385 per dolar AS.(ida/ANTARA)
Perlu Terobosan untuk Meningkatkan Produktivitas Pertanian
Jakarta, FNN - Direktur Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) untuk Indonesia Jiro Tominaga mengatakan diperlukan berbagai terobosan untuk membangun produktivitas pertanian di Indonesia mengingat pekerja sektor tersebut menikmati tingkat produktivitas yang rendah, dengan mayoritas adalah petani kecil.Petani kecil menderita produktivitas yang rendah terutama karena mereka terus mengandalkan metode produksi yang sudah ketinggalan zaman dan memiliki akses terbatas ke pasar.\"Mustahil bagi mereka untuk memaksimalkan keuntungan dalam sistem rantai pasokan serta nilai tradisional yang berlapis-lapis dan buram,\" ungkap Jiro dalam diskusi daring \"Indonesia Development Talk 11\" di Jakarta, Kamis.Oleh karenanya, ia mengatakan diperlukan berbagai terobosan untuk membangun produktivitas pertanian di Tanah Air yang berkelanjutan.Tingkat produktivitas yang rendah tersebut tercermin dalam survei Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, dimana 99,94 persen petani di Indonesia mengelola lahan pertanian dengan luas rata-rata 0,95 hektare dan hanya mendapatkan pendapatan tahunan rata-rata Rp15,41 juta atau sekitar 1.076 dolar AS.Padahal, menurut Jiro, pertanian sangat penting bagi upaya Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan, mengentaskan kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan yang inklusif. Sektor pertanian bahkan mempekerjakan sepertiga dari total tenaga kerja di Indonesia.Adapun pengalaman proyek ADB serta inisiatif publik dan swasta di Indonesia, menunjukkan pentingnya mengembangkan ekosistem dan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) untuk petani kecil.Dengan demikian, dirinya berharap upaya dan dukungan di masa depan yang diperlukan untuk membangun sektor pertanian baru yang andal dan produktif bagi Indonesia dapat terus dilakukan.\"Langkah ini demi mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan inklusif,\" tuturnya.(ida/ANTARA)
Petani Didorong untuk Mengembangkan Potensi Tanaman Tempuyung
Jakarta. FNN - PT Kimia Farma Tbk (kode saham: KAEF) melalui program Bina Industri Desa Kimia Farma mendorong petani untuk mengembangkan potensi tanaman tempuyung dengan pendekatan Creating Shared Value (CSV) di Desa Sukamanah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.Direktur Sumber Daya Manusia KAEF Dharma Syahputra dalam keterangan di Jakarta, Rabu, menyampaikan program ini dilaksanakan dengan pelatihan pemanfaatan daun tempuyung, pelatihan penyemaian bibit tempuyung, pelatihan pengelolaan lahan budidaya, dan pelatihan penanaman lahan budidaya.“Selain sebagai salah satu pemasok bahan baku produk herbal yang dimiliki Kimia Farma, adanya program Bina Industri Desa akan meningkatkan kesejahteraan petani, sehingga pendapatan petani kelompok binaan budidaya tempuyung akan meningkat,” ujar Dharma.Dia berharap program ini dapat berkelanjutan sehingga akan memberikan manfaat secara sosial dan ekonomi.Pihaknya menjelaskan tanaman tempuyung menjadi bahan baku produk herbal Batugin yang dimiliki oleh KAEF, yang dengan kandungan nutrisi yang ada, tempuyung diyakini bisa membantu meluruhkan batu ginjal atau batu saluran kemih.Adapun, petani tempuyung akan menjadi pemasok resmi dari KAEF sehingga perusahaan memperoleh alternatif pemasok daun tempuyung.Melalui Bina Industri Desa, Kepala Bidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Wardini Mulatsari menyampaikan petani tempuyung akan memanfaatkan potensi lahan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.“Pada akhirnya program ini akan mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) melalui produktivitas pertanian, peningkatan ekonomi, serta pelestarian dan pemanfaatan lahan secara berkelanjutan,” ujar Wardini.Program ini diresmikan langsung oleh Direktur Sumber Daya Manusia KAEF Dharma Syahputra dan Kepala Bidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Wardini Mulatsari.Dalam kesempatan ini, turut hadir juga Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Sekretaris Kepala Kecamatan Pangalengan, dan Kasi Pemerintahan Desa Sukamanah.(sof/ANTARA)
POPULER
