ENERGI
Erick Thohir: Kebutuhan Energi Domestik Lebih Diprioritaskan
Jakarta, FNN - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan kebutuhan energi seperti batu bara dan LNG dalam negeri lebih diprioritaskan demi kelancaran pembangunan.\"Para menteri yang terkait suplai batu bara dan LNG untuk mendukung pasokan listrik nasional langsung membagi tugas. Kami di Kementerian BUMN akan memperbaiki kontrak jangka panjang kebutuhan suplai sesuai dengan rapat bersama Kejaksaan Agung dan BPKP. Intinya, kebutuhan energi dalam negeri akan jauh lebih diprioritaskan demi kelancaran pembangunan,\" kata Erick Thohir dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.Menurut Erick, langkah cepat dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan suplai batu bara dan LNG sebagai sumber energi dalam mendukung pasokan listrik nasional jangka panjang.Selain itu sistem logistik dan infrastruktur juga akan makin dimodernisasi sehingga kapasitas Indonesia sebagai negara penghasil sumber daya alam tidak akan mengalami ketidakpastian kebutuhan energi demi menunjang kelancaran pembangunan. Erick Thohir menggelar rapat dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan, Kejaksaan Agung, dan BPKP, pada Senin malam (2/1).Pertemuan antara Kementerian dan Lembaga Pemerintah tersebut dilakukan usai Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan terkait prioritas untuk mendahulukan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri sebelum melakukan ekspor.\"Selain itu, kami juga akan memperbaiki sistem logistik dan infrastuktur untuk memastikan kebutuhan batu bara dalam negeri terpenuhi. Dan sesuai arahan Presiden yang telah menekankan komitmen bersama jajaran Kabinet Indonesia Maju untuk menggantikan batu bara dengan energi baru terbarukan, maka kami juga telah menyiapkan road map pengembangan ekonomi hijau dan transisi energi serta renewable energy sehingga kita segera memiliki energi baru terbarukan,\" kata Erick Thohir.Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, target produksi batu bara di 2022 akan lebih tinggi dibandingkan tahun ini. Proyeksi target produksi 2022 berada di kisaran 637 juta hingga 664 juta ton, sedangkan target produksi batu bara 2021 mencapai 625 juta ton.Sementara itu, kebutuhan batu bara dalam negeri diprediksi juga meningkat di tahun 2022 dengan 190 juta ton. Angka tersebut meningkat dibandingkan kuota DMO tahun ini yang mencapai 137,5 juta ton.Data dari Kementerian ESDM juga mengungkapkan bahwa fenomena alam, seperti Badai La Nina yang menerjang Pulau Kalimantan pada November lalu sehingga meningkatkan curah hujan tinggi menyebabkan realisasi produksi batu bara hingga awal Desember mencapai 560 juta ton atau sekitar 89,6 persen dari target.Sementara itu, penyerapan batu bara dalam negeri hingga awal Desember pun baru menyentuh 121,3 juta ton, atau sekitar 88,2 persen dari target DMO.Dalam rapat bersama juga disepakati bahwa Menteri ESDM akan mengeluarkan perubahan DMO yang bisa direview perbulan dan yang tidak menepati sesuai kontrak akan di penalti tinggi bahkan dicabut izinnya.Rapat bersama itu juga tetap mendukung pengembangan ekspor bersama Menteri Perdagangan sebagai pemasukan devisa negara dengan mengkalkulasi berapa kebutuhan dalam negeri. Sedangkan dengan Menteri Perhubungan akan dilakukan sinergi dengan para pihak untuk menangani logistik. (mth)
Pertamina Imbau Pelanggan Elpiji Nonsubsidi Tak Pakai Elpiji Subsidi
Jakarta, FNN - PT Pertamina (Persero) telah menaikkan harga elpiji nonsubsidi guna merespons tren peningkatan harga kontrak internasional elpiji sesuai Contract Price (CP) Aramco sepanjang 2021.Kondisi ini membuat adanya peralihan pola konsumsi pelanggan dari sebelumnya memakai elpiji nonsubsidi menjadi elpiji yang disubsidi pemerintah.Pejabat Sementara Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengimbau pelanggan elpiji nonsubsidi tidak mengambil hak pelanggan subsidi agar stok elpiji subsidi di pasaran tetap stabil.\"Kami harap pelanggan nonsubsidi tidak mengambil yang menjadi hak pelanggan subsidi,\" ujarnya di Jakarta, Rabu.Irto menyampaikan bahwa Pertamina tetap melakukan edukasi penggunaan elpiji tepat sasaran serta menjalankan program loyalti, seperti tukar tabung, serta harga hemat Bright Gas.Saat ini, pelanggan elpiji nonsubsidi tercatat mencapai 7,5 persen dari total pelanggan elpiji.Elpiji subsidi tiga kilogram yang secara konsumsi nasional mencapai 92,5 persen tidak mengalami penyesuaian harga, tetap mengacu kepada harga yang ditetapkan pemerintah.Irto menjelaskan harga elpiji mencapai 847 dolar AS per metrik ton pada November 2021. Harga itu merupakan harga tertinggi sejak 2014 atau meningkat 57 persen sejak Januari 2021.Pertamina melakukan penyesuaian harga elpiji nonsubsidi terakhir pada 2017. Harga CP Aramco November 2021 tercatat 74 persen lebih tinggi dibandingkan penyesuaian harga empat tahun lalu.Besaran penyesuaian harga elpiji nonsubsidi yang porsi konsumsi nasionalnya sebesar 7,5 persen tersbut berkisar antara Rp1.600 sampai Rp2.600 per kilogram. Perbedaan ini untuk mendukung penyeragaman harga elpiji ke depan serta menciptakan fairness harga antar daerah.Meski mengalami penyesuaian harga, namun harga elpiji Pertamina masih kompetitif sekitar Rp11.500 per kilogram per 3 November 2021 dibandingkan Vietnam sekitar Rp23.000 per kilogram, Filipina sekitar Rp26.000 per kilogram, dan Singapura sekitar Rp31.000 per kilogram.Untuk Malaysia dan Thailand harga elpiji relatif rendah karena adanya subsidi dari pemerintah di kedua negara tersebut.\"Pertamina akan memastikan stok dan distribusi elpiji berjalan dengan maksimal serta melanjutkan edukasi penggunaan elpiji yang tepat sasaran,\" pungkas Irto. (mth)
Perusahaan Asal Korsel Bangun PLTS di Tanjungpinang
Tanjungpinang, FNN - Perusahaan asal Korea Selatan, PT Eco Solar Energy, akan berinvestasi di bidang energi dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan FTZ Dompak, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, dengan menggandeng perusahaan setempat, PT Pasir Panjang Nusantara.Perwakilan PT Eco Solar Energy, Lee Nam Hak, menjelaskan, dengan pertimbangan lokasi, maka PLTS akan dibangun di kawasan dengan luas lahan tahap awal adalah 115 Hektare.\"PLTS akan menghasilkan listrik kapasitas 50 MegaWatt. Rencana peruntukannya untuk PLN dan kawasan FTZ,” katanya, di Tanjungpinang, Senin.Menurutnya sekitar 1.500 tenaga kerja akan diperlukan untuk proyek PLTS itu dan hanya lima persen tenaga kerja di luar Tanjungpinang dan tenaga asing. \"Perekrutan tenaga kerja oleh perusahaan, didominasi pekerja setempat,\" ujarnya.Sementara itu Wali Kota Tanjungpinang, Rahma, mendukung penuh investasi yang akan dibangun di pusat ibukota Provinsi Kepulauan Riau itu. Ia optimistis dengan ada investor masuk, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat.Pihaknya akan membantu segala hal yang menjadi kewenangan mereka. “Kepada jajaran terkait yaitu camat, lurah dan BPN agar memastikan dengan benar terkait lahan yang akan dibangun, agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari,” ucapnya.Selain itu, dia juga meminta kepada Dinas Perizinan Pemkot Tanjungpinang untuk mengecek kembali kelengkapan syarat atas pendirian usaha lengkap dan membantu mempermudah perizinan yang dibutuhkan sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku.Ia pun meminta kepada investor untuk membuat komitmen kerja khususnya terkait perekrutan tenaga kerja. “Komitmen kerja ini sebagai pegangan bagi kami Pemkot Tanjungpinang agar dalam pelaksanaannya nanti sesuai dengan perjanjian awal yang sudah disepakati bersama,” ujar dia. (sws, ant)
PHR Target Produksi 300 Ribu BOPD pada 2025
Pekanbaru, FNN - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) kini pasang target 300 ribu BPOD pada 2025 setelah berhasil mewujudkan capaian produksi rata-rata 162 ribu barrel oil per day (BOPD) jelang akhir tahun 2021.\"Tahun depan kami menargetkan produksi 180 ribu BOPD,\" kata Direktur Utama PHR Jaffee Arizon Suardin di Minas, Kamis.PHR, ujar dia, juga gencar melakukan pengeboran yang didukung dengan 17 rig yang beroperasi saat ini. \"Mimpi kami pada 2024 mengejar produksi 270 ribu BOPD. Pada 2025, kami kejar 300 ribu BOPD,\" kata Jaffee.Menurut Jaffee, untuk mendukung target produksi 300 ribu BOPD, PHR terus melanjutkan pengeboran secara masif. Pada 2022, PHR menargetkan pengeboran 400-500 sumur dengan menambah tiga rig, menjadi 20 rig.\"Untuk mencapai 300 ribu BOPD tidak hanya mengebor sumur baru, namun semua ekosistemnya harus disiapkan dan ini butuh investasi yang besar,\" ujar Jaffee.PHR yang didirikan pada 20 Desember 2018 mulai mengambil alih pengelolaan Wilayah Kerja (WK) Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia pada 9 Agustus 2021.Selain WK Rokan, sebagai induk perusahaan Regional 1 Sumatera, PHR juga mengelola seluruh aset-aset produksi Pertamina di Sumatera. Saat ini Regional 1 Sumatera berkontribusi 35 persen dari total produksi migas Pertamina melalui Subholding Upstream.Selain siap mendukung Pertamina menjadi perusahaan energi global dengan aset 100 miliar dolar AS PHR juga ingin menjadi perusahaan migas global. Untuk mendukung cita-cita tersebut, PHR mempunyai slogan \"SUMATERA\" atau SUstainable, MAsif, To grow, Efficient, Resilient dan Agressive.\"Jadi kami tidak hanya menahan decline, tapi juga meningkatkan produksi. Karena Rokan kalau tanpa ada usaha apapun, penurunannya bisa 26 persen. Selain itu, untuk menopang pertumbuhan kami juga memberi peluang bagi anak bangsa dan putera daerah untuk berkarya di PHR,\" ucap Jaffee.Sementara itu, Komisaris Independen PHR Reinhard Parapat berharap semua pihak mendukung PHR, sebagai salah satu produsen minyak terbesar agar terus menunjukkan kinerja terbaiknya.\"Hal ini untuk menunjang target produksi satu juta barel minyak per hari pada 2030,\" kata Reinhard. (mth)
SKK Migas Optimistis Mampu Mencapai Target Lifting Tahun Depan
Jakarta, FNN - SKK Migas optimistis bisa mencapai target lifting 703 ribu barel minyak per hari (BOPD) dan 5.800 juta standar kaki kubik gas per hari (MMSCFD) pada tahun depan.Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan meskipun entry point tahun 2022 hanya berkisar 660 ribu BOPD, pihaknya tetap optimis dapat mencapai target asalkan para pekerja SKK Migas dapat melakukan langkah-langkah yang tidak biasa.\"Saya menekankan agar proses mana yang bisa dipercepat agar dipercepat. Kita tidak lagi bisa menjalankan business as usual,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Senin.Hingga November 2021, kinerja lifting minyak mencapai 657 ribu BOPD atau 93,2 persen dari target sebesar 705 ribu BOPD. Sementara itu, lifting gas mencapai 5.492 MMSCFD atau 97,4 persen dari target 5.638 MMSCFD.SKK Migas memproyeksikan outlook akhir tahun ini dapat mencapai 660 ribu BOPD atau 93,6 persen untuk minyak dan 5.505 MMSCFD atau sebesar 97,5 persen untuk gas.Dwi menyampaikan nilai penerimaan negara dalam 11 bulan terakhir dari bisnis hulu migas telah mencapai 12,55 miliar dolar AS setara Rp182 triliun atau 172 persen dari target 7,28 miliar, cost recovery tercatat sebesar 6,55 miliar dolar AS, dan reserve replacement ratio mencapai 102,3 persen dari target.“Untuk penerimaan negara, meskipun mengalami tantangan COVID-19 outbreak yang terjadi pada semester I 2021. Kami bersyukur harga minyak dunia berangsur naik, sehingga pada akhir 2021 dapat kami proyeksikan penerimaan negara akan mencapai 13,92 miliar dolar AS setara Rp202 triliun atau hampir dua kali lipat dari target APBN,” terang Dwi.Saat ini, SKK Migas telah mendapatkan minat dari beberapa investor tentang pengembangan migas non konvensional (MNK) dan juga chemical Enhanced Oil Recovery (EOR).Selain itu, pemerintah telah menetapkan langkah-langkah strategis untuk mendukung capaian produksi nasional minyak dan gas bumi pada 2030.Dwi menyampaikan bahwa dukungan pemerintah terutama Kementerian ESDM terhadap industri hulu migas masih sangat besar di tengah gencarnya perubahan tren dunia yang mengarah pada penggunaan energi baru terbarukan.Menurutnya, dukungan pemerintah itu terealisasi dalam pemberian insentif baik fiskal maupun non fiskal untuk tetap menjaga gairah investasi hulu migas.Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan bahwa pemerintah akan terus memberikan dukungan pengembangan industri hulu migas nasional mulai dari penyederhanaan proses perizinan, berbagai insentif, hingga membebaskan investor untuk memilih jenis kontrak yang dianggap memberikan tingkat keekonomian sesuai keinginan.“Pemerintah telah menghilangkan pula biaya signature bonus, sehingga investor bisa memasukkan biaya ini sebagai bagian dari biaya operasi agar kebutuhan investasi dapat diturunkan. Kebijakan lainnya seperti DMO Price yang diharapkan dapat meningkatkan ketertarikan investor menanamkan modalnya di industri hulu migas,” kata Arifin.Dengan dukungan-dukungan tersebut, Arifin berharap SKK Migas dapat mengoptimalkannya dengan melakukan eksekusi di lapangan melalui best effort serta extra ordinary effort.“Karena gap untuk mencapai 1 juta BOPD akan semakin menjauh dan menjadi ancaman tidak tercapainya target 2030. Perlu langkah konkrit dari SKK Migas di tahun 2022 agar target APBN dapat tercapai,” ujar Arifin“Saya mengingatkan pula agar industri hulu migas terus melakukan upaya kegiatan untuk mengurangi emisi karbon. Langkah ini penting agar dukungan terhadap industri hulu migas dapat terus didapatkan dari berbagai stakeholders,” tambahnya. (mth)
Menggugat Klaim Presiden Jokowi: Halusinasi Penerimaan Negara Dari Hilirisasi Bijih Nikel
Oleh Marwan Batubara Akhir 2021 ini Presiden Jokowi memproyeksikan larangan ekspor dan hilirisasi mineral nikel akan menghasilkan pendapatan mencapai US$20 miliar atau sekitar Rp 284 triliun (US$/Rp 14.200). Pernyataan ini diungkap saat memberi sambutan pada Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara bulan lalu (18/11/2021). Sambil menyatakan siap melawan gugatan Uni Eropa ke WTO karena melarang ekspor bijih nikel, Presiden “luput” mengungkap, atau tidak sadar bahwa rakyat hanya memperoleh nilai sangat minimalis dari Rp 284 triliun tsb. Kata Jokowi: \"Jangan tarik-tarik kita ke WTO karena kita setop (ekspor nikel). Dengan cara apa pun kita lawan. Sekarang ini lompatan ekspor kita tinggi ini dari (kebijakan) ini. Di bulan Oktober saja, sudah US$ 16,5 miliar. Sampai akhir tahun perkiraan saya bisa sampai US$ 20 miliar, hanya dari kita setop (ekspor) nikel”. Jika larangan ekspor berlaku pula untuk bauksit dan tembaga, maka Indonesia bisa untung US$ 35 miliar. Kata Jokowi: \"Kenapa kita lakukan ini? Kita ingin nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Mau tidak mau mereka harus inves di Indonesia atau ber-partner dengan kita” (18/11/2021). Kita jelas mendukung pemerintah melawan gugatan UE ke WTO, sebab larangan ekspor bijih tersebut merupakan hak kita sebagai negara berdaulat agar memperoleh manfaat terbesar dari SDA yang dieksploitasi. Dengan program hilirisasi mineral nikel, seperti diurai Presiden Jokowi, Indonesia akan memperoleh minimal empat manfaat utama yaitu membuka peluang masuknya investasi sektor hilir industri nikel (hilirisasi), memperoleh nilai tambah sekitar 10 kali lipat, meraih keuntungan puluhan miliaran US$, dan menciptakan lapangan kerja. Ternyata hilirisasi mineral nikel tidak memberi manfaat terbesar bagi pemilik SDA, yaitu bagi negara dan rakyat. Jika kita mengira negara akan untung besar dari nilai ekpsor US$ 20 miliar yang diklaim Presiden Jokowi tersebut, maka itu hanya halusinasi. Karena berbagai penyelewengan kebijakan dan aturan, yang memperoleh manfaat terbesar adalah para investor, negara China, TKA China dan oligarki kekuasaan. Sehingga wajar jika rakyat dan wakil rakyat menggugat dan menuntut kebijakan pro oligarki tersebut, termasuk klaim keuntungan US$ 2 miliar oleh Presiden Jokowi. Pertama, Presiden mengatakan hilirisasi bijih nikel menjadi produk ekspor memberi nilai tambah 10 kali lipat. Ternyata mayoritas produk puluhan smelter China di Indonesia hanyalah hasil pemurnian yang menghasilkan barang setengah jadi. Proses hilirisasi belum sampai ke proses forming dan fabrikasi guna menghasilkan produk siap pakai. Hal ini terjadi karena di satu sisi komitmen pemerintah rendah, dan disi lain karena dominannya peran China dan investor China yang menentukan “level” hilirisasi yang dapat diraih Indonesia. China mendikte Indonesia sesuai target produk akhir yang diinginkan, teknologi dan pasar yang dikuasai, serta dana yang dimiliki. Jika oknum-oknum pejabat dan konglomerat Indonesia mengikuti saja kemauan China ini, atau malah ikut berkolaborasi dan memanipulasi peraturan, maka target ideal nilai tambah hilirisasi nikel hingga 19 kali lipat hanya utopia. Karena itu, nilai tambah/pengganda yang diperoleh Indonesia hanyalah sekitar 3-4 kali saja, bukan 10 kali lipat seperti diumbar oleh Presiden Jokowi. Nilai ini telah dikonfirmasi oleh LPEM-UI (2019). Faktanya, mayoritas produk smelter nikel Indonesia adalah berupa Nickel Pig Iron (NPI), Nickel Matte, Ferro Nickel dan Nickel Hidroxite, serta sedikit hasil “forming” berupa stainless still. Karena masih jauh dari siap pakai, produk-produk ini diekpsor ke China untuk proses fabrikasi. Sesuai target yang ingin diraih China, proses hilirisasi maksimal hingga mencapai nilai tambah 19 kali, hanya terjadi di China. Hasil produksi hilirisasi di China ini menyebar ke seluruh dunia, termasuk diimpor kembali ke Indonesia sebagai bahan jadi. Kedua, ternyata nilai tambah tangible 3-4 kali yang sudah rendah ini pun sebagian besar tidak masuk menjadi pajak atau PNBP, tetapi justru lebih banyak dinikmati China, investor China, konglomerat, dan TKA China. Sebab para investor smelter memperoleh berbagai insentif berupa: 1) Bea Masuk 0% (karena mekanisme Master Lists); 2) Royalti 0% (sebagai pemegang IUI, bukan IUP); 3) Tax Holiday selama 7-10 tahun; 4) PPN (VAT) 0%; 5) Pajak Ekspor 0%; 6) dan bebas dari PPH-21, Iuran Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA) karena TKA China menggunakan visa kunjungan 211 (bukan visa kerja 311). Berbagai insentif pajak dan fiskal terhadap proses “seperempat hilirisasi” pada dasarnya memang telah “didukung” oleh berbagai aturan yang terbit guna “menggalakkan investasi”, sekaligus guna mendukung kepentingan oligarki. Sebagai contoh, untuk ekspor NPI dan Ferro Nickel dari Indonesia ke China, ternyata negara tidak memperoleh pajak karena pajak ekspor 0%, PPh 0% (karena insentif tax holiday) dan pemilik smelter tak perlu membayar PPN (VAT). Sedangkan negara China menikmati VAT sekitar 13%. Karena itu, penerimaan negara dari klaim keuntungan hilirisasi nikel yang oleh Presiden Jokowi disebutkan sebesar Rp 284 triliun (US$ 20 miliar) menjadi sangat minimalis. Negara diperkirakan hanya mendapat pemasukan dari pembayaran royalti, PBB dan iuran tetap, yang yang jumlahnya sebenarnya sama besar dengan pemasukan tanpa program hilirisasi! Sehingga, secara keseluruhan, diperkirakan negara hanya akan memperoleh pemasukan sekitar Rp 10 triliun hingga Rp 15 triliun saja. Keuntungan terbesar justru dinikmati China, investror China, TKA China dan para anggota oligarki. Ketiga, nilai tambah intangible program hilirisasi berupa kesempatan kerja ternyata tidak pula dapat dinikmati rakyat Indonesia secara adil dan berdaulat. Para investor China, taipan dan oknum-oknum pejabat pemerintah justru memilih mempekerjakan TKA China yang hanya lulusan SD, SMP dan SMA untuk menjadi buruh kasar dibanding pribumi. Apalagi jika yang dibutuhkan adalah pekerja terampil/skilled. Maka kesempatan kerja tersebut pasti jatuh kepada TKA China. Kondisi berbeda hanya yang terjadi pada Antam (BUMN), Vale dan segelintir smelter investor domestik yang mayoritas pekerjanya adalah tenaga kerja domestik. IRESS memiliki data tentang smelter China yang mayoritas pekejanya adalah TKA China. Misalnya, Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) mempekerjakan ribuan TKA China yang latar pendidikannya hanyalah SD 8%, SMP 39% dan SMA 44%. Sedangkan smelter Obsidian Stainless Steel (OSS) juga mempekerjakan ribuan TKA China berijazah SD 23%, SMP 31% dan SMA 25%. Hanya 1 dari 608 orang (0,1%) TKA di VDNI dan 23 dari 1167 orang TKA di OSS yang memiliki pengalaman diatas 5 tahun sesuai peraturan pemerintah! Menurut Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), pada akhir 2020 terdapat 25 smelter nikel yang beroperasi di Indonesia. Mayoritas pemilik smelter adalah investor China dan sebagian kecil berkolaborasi dengan konglomerat dan pengusaha lokal. Adapun buruh yang dipekerjakan pada mayoritas smelter tersebut adalah sama seperti yang terjadi pada VDNI dan OSS, yakni mayoritas pekerja adalah TKA China dan kualifikasi pendidikannya pun rendah. Jumlah TKA China yang bekerja di lebih dari 85% smelter nikel di Indonesia lebih besar dibanding pekerja lokal/pribumi. Merujuk pada pernyataan Presiden Jokowi bahwa larangan ekspor bijih nikel dilakukan agar lapangan kerja terbuka luas, ternyata lapangan kerja yang luas tersebut, oleh Pemerintahn Jokowi lebih diprioritaskan untuk TKA China! Ternyata, sudahlah kualifikasi pendidikannya rendah, ternyata para TKA China ini memperoleh gaji lebih besar sekitar 3 hingga 4 kali lipat dibanding gaji yang diterima tenaga kerja bangsa sendiri. Disamping melanggar berbagai peraturan berlaku, kondisi diskriminatif yang sarat manipulasi ini jelas merendahkan kedaulatan dan martabat bangsa sendiri. Hilirisasi merupakan hak kita sebagai negara berdaulat demi kesejahteraan rakyat. Namun, terkait berbagai manfaat yang diklaim Presiden Jokowi, kita pantas menggugat. Hilirisasi yang terjadi masih jauh dari kondisi ideal dan konstitusional. Nilai tambah justru lebih banyak dinikmati China dan investor China. Begitu pula klaim keuntungan sebesar US$ 20 miliar. Negara hanya memperoleh bagian sangat kecil, sebab untung terbesar justru menjadi milik China, investror China, TKA China dan para taipan oligarkis. Adapun klaim lapangan kerja, yang menikmati lebih banyak justru TKA China yang bebas masuk dengan berbagai fasilitas melanggar aturan, termasuk saat pandemi. Kita tidak tahu apakah Presiden Jokowi paham dengan apa yang terjadi dalam pelaksanaan hilirisasi mineral nikel dan juga atas klaim “untung” US$ 20 miliar yang digembar-gemborkan. Minimal tulisan ini ingin memberi pemahaman tentang situasi, kondisi dan informasi yang sebenarnya, serta menjelaskan klaim tersebut sebagian besar tidak valid dan dapat dinilai sarat pencitraan. Tidak seharusnya publik disuguhi halusinasi dan klaim berlebihan, padahal negara hanya mendapat bagian sangat minimalis. Bahkan SDA negara dan hak rakyat untuk bekerja pun telah dirampok atas nama program hilirisasi, investasi dan pembukaan lapangan kerja![] *) Direktur Eksekutif IRESS
Freeport: Smelter Dibangun di Gresik Terkait Penyerapan Produk Limbah
Gresik, FNN - PT Freeport Indonesia menjelaskan alasan membangun Smelter di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yakni karena adanya perusahaan besar yang mampu menyerap limbah secara besar dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu. Vice President Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Riza Pratama di Gresik, Jumat mengatakan dua perusahaan besar yang sangat membutuhkan limbah Smelter adalah Petrokimia Gresik dan Semen Indonesia. "Seperti limbah asam sulfat yang digunakan untuk bahan dasar pupuk di Petrokimia. Kemudian limbah tembaga untuk bahan pabrik semen. Jadi pilihan tempat di Gresik sangat tepat. Tidak ada bahan yang akan dibuang sembarangan, melainkan ada industri yang bisa menyerap limbah," kata Riza, saat acara bersama media di Gresik. Ia memastikan, tidak akan ada limbah yang terbuang dari proses olahan Smelter di Gresik, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan keberadaan Smelter di "Kota Santri" tersebut. Riza mengatakan, selama ini proses olahan Smelter lebih banyak diekspor ke luar negeri, sedangkan apabila Smelter dibangun di Gresik diharapkan akan diserap pasar dalam negeri, sebab produk limbahnya berupa tembaga mampu dijadikan bahan dasar pembuatan telepon seluler serta alat elektronik dan otomotif. "Kenapa tidak dibangun di Papua, biayanya cukup tinggi. Karena di sana tidak ada industri yang menyerap," katanya. Sementara itu, Riza mengatakan, proyek pembangunan Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik telah berjalan sesuai rencana, dan hingga kini mencapai 8 persen, setelah diresmikan Presiden Joko Widodo. Keberasaan Smelter adalah di kawasan Java Integrated and Industrial Port Estate (JIIPE), dan menempati lahan seluas 100 hektare, dengan proyek pengerjaannya dilakukan perusahaan kontraktor PT Ciyoda International Indonesia (CII) yang saat ini masih fokus pemadatan lahan. Perusahaan smelter memiliki kapasitas 1,7 juta ton konsentrat per tahun serta 480 ribu ton logam tembaga serta fasilitas precious metal refinery (PMR). Freeport Indonesia mampu menghasilkan 600 ribu koper per tahun. Nilai koper sekarang lagi super cycle bisa mencapai 9.400 dolar AS per ton dengan menelan investasi sebesar Rp42 triliun, sedangkan pendapatan dari koper bisa mencapai 5,4 miliar dolar AS. (sws, ant)
Pemerintah Maksimalkan Hilirisasi Batu Bara Jadi Produk Dimetil Eter
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia terus berupaya memaksimalkan pemanfaatan potensi batu bara di dalam negeri melalui hilirisasi agar komoditas ini tetap menjadi penggerak ekonomi nasional di masa depan. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Kementerian ESDM Sujatmiko mengatakan pemerintah memanfaatkan batu bara untuk menjadi dimetil eter hingga bahan baku untuk pabrik petrokimia. "Dalam hilirisasi ini nanti batu bara kami konversi menjadi gas, nah gasnya bisa untuk dimetil eter, dimetil eter bisa untuk mengganti LNG maupun syngas batu bara bisa untuk metanol, pupuk maupun keperluan pabrik petrokimia," ujarnya dalam acara Indonesia EBTKE ConEx yang dipantau di Jakarta, Jumat. Dimetil eter dipandang memiliki prospek sebagai bahan bakar masa depan karena mampu digunakan sebagai pengganti elpiji. Melalui skenario gasifikasi batu bara menjadi dimetil eter, pemerintah berupaya memperpanjang masa pemanfaatan batu bara sebagai energi primer. Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM pada 2020, sumber daya batu bara di Indonesia mencapai 143 miliar ton, cadangan sebanyak 38,8 miliar ton, asumsi produksi 600 juta ton per tahun, dan kecukupan cadangan bisa bertahan selama 65 tahun bila tidak ada penambahan cadangan batu bara. Angka produksi dan kebutuhan batu bara terus meningkat selama 20 tahun ke depan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional dan dunia. Kementeria ESDM mencatat produksi batu bara hanya 550 juta ton pada 2020, lalu meningkat menjadi 633 juta ton pada 2025, kemudian bertambah lagi menjadi 684 juta ton 2030, dan sedikit turun menjadi 678 juta ton pada 2040. Hilirisasi batu bara akan menjadi penopang utama untuk mengantisipasi kekurangan pasokan gas di dalam negeri. "Kami berharap dengan adanya potensi yang besar ini batu bara bisa terus kami gunakan sebagai penggerak ekonomi nasional," ucap Sujatmiko. (mth)
Peneliti KLHK Siapkan Nyamplung untuk Jadi Bahan Bakar Nabati
Jakarta, FNN - Peneliti pada Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Budi Leksono sedang menyiapkan minyak pohon nyamplung untuk menjadi bahan bakar nabati. "Bukan berarti nyamplung akan menyaingi kelapa sawit. Sawit sudah siap sekali menjadi biodiesel dengan proses yang sudah berskala industri, bahkan untuk ekspor," kata Budi, dalam webinar "Tak Hanya Sawit, Indonesia Kaya Beragam Bahan Bakar Nabati" yang dipantau di Jakarta, Rabu. Ia mengatakan kalau dikembangkan lebih jauh, minyak nyamplung pun dapat menjadi substitusi minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar nabati (BBN). Subtitusi ini, terutama diperlukan saat distribusi minyak kelapa sawit terhambat isu global, seperti isu terkait BBN tidak seharusnya berupa minyak yang dapat dimakan atau edible oil. Di samping itu, pohon nyamplung yang bisa dikembangkan di wilayah-wilayah terpencil menjadi solusi saat BBN dari sawit sulit didistribusikan ke wilayah-wilayah tersebut. "Indonesia negara tropis yang sangat kaya. Kalau minyak nyamplung tidak dimanfaatkan, biaya BBN di Indonesia bisa lebih tinggi lagi," kata Budi. Berdasarkan penelitian Budi, pohon nyamplung tersebar di seluruh wilayah Indonesia pada ketinggian 0-300 meter di atas permukaan laut. Pohon yang toleran terhadap lahan kritis ini pun dapat berbuah sepanjang tahun dengan produksi mencapai 50-150 kilogram per pohon per tahun. Pohon dengan minyak bersifat tidak dapat dimakan atau non-edible oil ini juga memiliki rendemen minyak tinggi, yakni sebesar 30-80 persen. Daya bakar minyak nyamplung, menurut Budi, juga tinggi dan saat ini cara pengolahan minyaknya sudah dikuasai oleh peneliti dan masyarakat setempat. "Pemanfaatan limbah industri minyak nyamplung juga sudah diketahui, begitu pula teknik budi dayanya. Saat ini yang belum ada adalah benih unggul dengan produktivitas tinggi, ini yang harus disiapkan saat hendak mengembangkan industri berbasis tanaman nyamplung," katanya. Saat ini pihaknya telah melakukan penelitian terhadap minyak pohon nyamplung dari 12 populasinya yang tersebar di delapan pulau di Indonesia. Budi berharap penelitian ini dapat menjadi dasar kebijakan pemerintah di masa yang akan datang, yang diharapkan juga mulai menggunakan tanaman alga untuk dijadikan BBN. (mth)
Ketua DPD RI Minta Kebakaran Kilang Minyak di Cilacap Diinvestigasi
Surabaya, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah mengusut tuntas penyebab kebakaran tangki di kilang minyak kawasan Cilacap, Jawa Tengah. Apalagi, ada dugaan kesengajaan dalam peristiwa tersebut. "Pemerintah harus melakukan investigasi secara menyeluruh agar penyebabnya bisa diketahui dengan jelas. Sehingga tidak ada berita atau isu-isu liar yang menyesatkan," kata LaNyalla di sela-sela kunjungan dapil di Jawa Timur, Senin (15/11/2021). Dijelaskan LaNyalla, Investigasi dan evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh terhadap pengelolaan Blok Cilacap. Karena berdasarkan data telah terjadi tujuh kali kebakaran sejak tahun 1995. Bahkan, kebakaran terakhir belum lama terjadi, yakni Juni 2021. "Kita juga mempertanyakan sistem keamanan yang digunakan Pertamina, kenapa hal itu bisa berulang dalam waktu berdekatan. Seharusnya Pertamina bisa memproteksi dari penyebab tak terduga atau disebabkan alam semisal petir," ucap dia. Selain itu menurut LaNyalla, kilang minyak Cilacap merupakan kilang yang sangat besar. Sehingga berbagai dugaan yang muncul seperti penguasaan mafia migas harus diusut, agar negara tidak terus menerus dirugikan. "Yang perlu dilakukan kemudian adalah mengamankan pasokan bahan bakar, terutama Pertalite, di seluruh Indonesia. Mengingat kebakaran tersebut terjadi di kilang minyak yang berisi Pertalite. Jangan sampai peristiwa ini menyebabkan goncangan pasokan bagi konsumen sehingga dimanfaatkan oleh mafia untuk mendorong terjadi impor," tuturnya. Pemerintah dan Pertamina, tambahnya, harus meningkatkan secara signifikan proses pengawasan, perawatan dan protokol pengamanan dari seluruh kilang yang ada. Tidak hanya di Blok Cilacap saja, tetapi juga di tempat lainnya. "Saya juga meminta jaminan keselamatan warga yang berada di sekitarnya. Serta langkah-langkah kongkrit jika terjadi ledakan yang sewaktu-waktu terjadi kembali," ucapnya. Seperti diketahui tangki di kilang minyak PT Pertamina (Persero) di Cilacap, Jawa Tengah, mengalami kebakaran pada Sabtu (13/11) petang. Kebakaran terjadi di salah satu tangki berisi produk Pertalite. Sebelumnya Manager Communication Pertamina Cilacap, Cecep menduga penyebab kebakaran akibat tersambar petir. Karena kebakaran terjadi saat hujan lebat dan disertai petir.(*)
POPULER
