INTERNASIONAL
Nilai Perdagangan Indonesia-Swiss Meningkat pada Semester 1 Tahun 2022
Jakarta, FNN - Nilai perdagangan Indonesia dengan Swiss pada Semester 1 2022 meningkat sebesar 55,1 persen atau senilai 1,80 miliar dolar AS (sekitar Rp26,9 triliun) dibandingkan dengan 1,16 miliar dolar AS (sekitar Rp17,3 triliun) pada semester 1 2021.\"Situasi seperti ini, sesungguhnya memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mengisi kebutuhan negara konsumen yang komoditasnya disuplai oleh Ukraina, Rusia maupun negara suplier yang terkena dampak. Swiss misalnya salah satu importir emas Rusia, sementara Indonesia juga merupakan salah satu eksportir emas terbesar dunia,\" kata Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss dan Liechtenstein, Muliaman Hadad melalui rilis pers yang diperoleh ANTARA di Jakarta, Jumat.Dia mengatakan kenaikan perdagangan Indonesia dan Swiss merupakan kabar baik di tengah ekonomi global yang masih tidak menentu, terlebih lagi dengan adanya perang antara Ukraina dan Rusia, ditambah dengan kenaikan inflasi global.Ekspor Indonesia ke Swiss disebutkan meningkat lebih dari 60 persen atau senilai 1,60 miliar dolar Amerika (sekitar Rp23,9 triliun) jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Nilai tersebut menjadikan Indonesia naik dua posisi ke peringkat 24 sebagai eksportir terbesar di Swiss, atau 0,9 persen dari total nilai impor Swiss dari dunia atau 0,6 persen pada semester 1 2021.Sementara itu, impor Indonesia dari Swiss juga meningkat sebesar 12,8 persen atau senilai 210,95 juta dolar AS (sekitar Rp3,1 triliun), sementara pada semester 1 2021 adalah sebesar 187,05 juta dolar AS (sekitar Rp2,80 triliun).Secara total, surplus neraca perdagangan Indonesia terhadap Swiss pada semester 1 2022 adalah senilai 1,38 miliar dolar AS (sekitar Rp20,7 triliun).Nilai tersebut naik sebesar 18,8 persen dibandingkan dengan surplus neraca perdagangan sebesar 787,33 juta dolar AS (sekitar Rp11,8 triliun) pada semester 1 tahun lalu.Komoditas utama ekspor Indonesia ke Swiss masih didominasi oleh emas, logam mulia, perhiasan (HS 71), yakni 84 persen dari total ekspor Indonesia ke Swiss atau senilai 1,34 miliar dolar AS (sekitar Rp20 triliun).Selain emas, komoditas yang secara konsisten menempati lima teratas ekspor Indonesia ke Swiss di antaranya adalah alas kaki, tekstil bukan rajutan dan tekstil rajutan masing-masing menyumbang 4,0 persen, 2,2 persen, 1,2 persen dari total perdagangan.Kemudian, komoditas utama yang mengalami kenaikan signifikan antara lain emas, furnitur, kulit, dan mesin listrik, masing-masing naik 83,1 persen, 21,2 persen, 13,4 persen dan 10 persen.Sementara itu, komoditas utama yang mengalami penurunan dibandingkan semester 1 tahun lalu adalah essential oil yang turun 20,1 persen serta machinery dan mechanical appliance yang turun sebesar 15,4 persen. (Sof/ANTARA)
Biden Berharap Bicara dengan Xi Jinping Beberapa Hari Mendatang
Pangkalan Andrews, FNN - Presiden AS Joe Biden berencana berbicara dengan timpalannya dari China, Xi Jinping, dalam beberapa hari mendatang pada saat ketegangan yang memanas antara kedua negara.\"Saya pikir saya akan berbicara dengan Presiden Xi dalam sepuluh hari ke depan,\" kata Biden kepada wartawan saat dia kembali dari perjalanan terkait iklim ke Massachusetts.Panggilan yang telah lama direncanakan antara kedua pemimpin itu akan datang pada saat yang genting mengingat ketegangan yang sedang berlangsung atas status Taiwan.Ketegangan itu juga dipicu oleh pemerintahan Biden menaikkan pajak atau bea barang-barang yang diimpor dari China untuk membantu mengurangi tekanan inflasi pada konsumen Amerika.Biden menyatakan keraguannya soal rencana perjalanan yang konon akan dilakukan oleh Ketua DPR Nancy Pelosi untuk mengunjungi Taiwan bulan depan.Biden mengatakan, \"Saya pikir militer menganggap itu bukan ide yang baik sekarang, tetapi saya tidak tahu apa status perjalanan itu.\" (mth/Antara)
Setelah 7 Bulan Meringkuk di Rudenim, WN Mesir Dideportasi Imigrasi Bali
Denpasar, FNN - Imigrasi Bali mendeportasi seorang warga Mesir berinisial KMHHM, 37 tahun, karena melanggar izin tinggal (overstay) selama lebih dari 60 hari.Warga negara asing itu dideportasi ke negaranya setelah ia mendekam di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar selama 7 bulan, kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Anggiat Napitupulu.“Dalam ketentuan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebut bahwa orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 hari dari batas waktu izin tinggal, dikenai tindakan administrasi berupa deportasi dan penangkalan,” kata Anggiat sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya yang diterima di Denpasar, Rabu.Ia menyampaikan warga negara asing (WNA) Mesir itu kembali ke negaranya menumpang pesawat Saudi Arabia Airlines pada Senin (18/7) melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta, Jakarta dengan tujuan Bandara Internasional Alexandria Borg El Arab, Mesir.“Dua petugas Rudenim Denpasar mengawal ketat (WNA Mesir itu) dari Bali ke Jakarta sampai ia masuk ke dalam pesawat tujuan Mesir tersebut,” kata Anggiat.Ia menegaskan KMHHM bakal masuk dalam daftar penangkalan sehingga selama periode tertentu dia tidak dapat mengunjungi Indonesia.“Setelah kami mendeportasi, penangkalan lebih lanjut akan diputuskan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan mempertimbangkan seluruh kasusnya,” kata dia.KMHHM masuk ke Indonesia pada 2 Februari 2020 melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta menggunakan Visa on Arrival (VoA). Tujuan dia ke Indonesia untuk berlibur ke Bali.“Selanjutnya pada 24 Februari 2021, KMHHM mendapat visa onshore dengan sponsor istrinya. Ia terus memperpanjang visanya selama tinggal di Indonesia. Namun, pada pertengahan Juni 2021, masa izin tinggal KMHHM habis. Namun, dia belum meninggalkan Indonesia,” kata Kakanwil Kemenkumham Bali.Terkait itu, petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai pada 22 Desember 2021 menindak warga Mesir itu. Dari hasil penindakan, KMHHM mengaku tidak punya uang untuk membeli tiket pulang ke negaranya.“Walaupun ia berdalih hal tersebut karena kealpaannya, Imigrasi tetap dapat melakukan tindakan administratif keimigrasian yang sejalan dengan asas ignorantia legis neminem excusat (ketidaktahuan hukum tidak membenarkan perbuatan siapa pun),” kata dia.Walaupun demikian, KMHHM tidak langsung dikembalikan ke negaranya karena ia harus menjalani hukuman kurungan. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Ngurah Rai pada 22 Desember 2021 menyerahkan KMHHM ke Rudenim Denpasar.Kepala Rudenim Denpasar Babay Baenullah, pada siaran tertulis yang sama, menyampaikan selepas dikurung 7 bulan, dan seluruh dokumen untuk deportasi lengkap, KMHHM dipulangkan ke negaranya. (Sof/ANTARA)
Inggris Mulai Diskusi Perdagangan Bebas Dengan Israel
London, FNN - Inggris pada Rabu memulai pembicaraan dengan Israel terkait perdagangan bebas yang ditujukan untuk mendorong hubungan sektor teknologi dan pelayanan.Pembicaraan itu menjadi salah satu langkah yang dilakukan Inggris untuk menciptakan kesepakatan-kesepakatan perdagangan baru usai meninggalkan Uni Eropa.Kesepakatan perdagangan yang dimiliki oleh kedua negara saat ini didasarkan atas kesepakatan lama Uni Eropa yang tak menyebut kerja sama terkait pelayanan secara spesifik, menurut Inggris.Saat ini, hubungan perdagangan kedua negara bernilai lima miliar pound (sekitar Rp89,65 triliun) per tahun.“Inggris dan Israel adalah dua kekuatan modern dan berteknologi canggih, namun hubungan perdagangan kita saat ini berdasarkan kesepakatan dari tahun 1995, sebelum ponsel cerdas, internet, dan layanan digital mengubah ekonomi global,” kata Menteri Perdagangan Inggris Anne-Marie Trevelyan. “Menyatukan kekuatan ekonomi kami dalam kesepakatan perdagangan yang diperbaharui akan mendorong perdagangan, mendorong lapangan pekerjaan, dan membantu meningkatkan hubungan ekonomi.”Inggris mengatakan kesepakatan semacam itu dapat mendorong peningkatan ekspor pelayanan Inggris hingga 78 juta pound (sekitar Rp 1,4 triliun) dan membawa keuntungan bagi lebih dari 6.000 usaha. (Sof/ANTARA/Reuters)
Pemakaman Kenegaraan untuk Abe Akan Dilakukan pada 27 September
Tokyo, FNN - Jepang merencanakan pemakaman kenegaraan pada 27 September 2022 untuk mantan perdana menteri Shinzo Abe yang ditembak mati ketika sedang berkampanye, kata seorang pejabat pemerintah dan sumber terkemuka partai yang berkuasa pada Rabu.Keputusan resmi akan dibuat saat rapat kabinet pada Jumat (22/7).Acara itu akan diselenggarakan di Nippon Budokan, sebuah arena yang awalnya dibangun untuk Olimpiade Tokyo 1964, yang sejak itu menjadi tempat populer untuk acara olahraga dan konser. Nippon Budokan juga dipakai sebagai lokasi upacara peringatan bagi korban Perang Dunia Kedua yang diadakan setiap tahun pada 15 Agustus.Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan pekan lalu bahwa Abe, yang wafat pada usia 67 tahun, akan diberi upacara pemakaman kenegaraan sebagai penghargaan bagi dirinya karena menjabat perdana menteri terlama di Jepang serta kontribusinya untuk Jepang dan dunia.Pemakaman kenegaraan terakhir untuk mantan perdana menteri, yang biaya upacaranya ditanggung secara penuh oleh pemerintah, diadakan pada 1967 bagi mantan perdana menteri Shigeru Yoshida.Biaya untuk pemakaman perdana menteri belakangan ini setengahnya ditanggung oleh negara dan setengahnya lagi oleh Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa.Masalah soal biaya pemakaman telah memicu perdebatan di seluruh Jepang. Oposisi menyatakan keberatan dengan penggunaan uang pajak, sementara yang lain mengatakan LDP memanfaatkan kematian Abe secara politis.Sebuah jajak pendapat yang dilakukan pada akhir pekan oleh stasiun penyiaran publik NHK menemukan 49 persen responden mendukung gagasan tersebut dan 38 persen menentang.Responden berusia 18-39 tahun merupakan kalangan yang paling banyak mendukung dengan 61 persen, sedangkan mereka yang berusia 60-an tahun merupakan yang paling banyak menentang, yaitu sebesar 51 persen. (Ida/ANTARA/Reuters)
Rusia Denda Google Karena Dianggap Tak Menghapus Konten Terlarang
Jakarta, FNN - Pengadilan di Moskow pada Senin (18/7) memutuskan untuk menjatuhkan denda kepada Google LLC sebesar 21,077 miliar ruble (sekitar Rp5,52 triliun) karena dianggap telah berulang kali gagal menghapus konten yang dilarang di Rusia.Denda administratif itu setara sepersepuluh dari pendapatan Google dan perusahaan-perusahaan afiliasinya yang terdaftar di otoritas perpajakan Rusia.Putusan tersebut belum berlaku dan masih dapat diajukan banding dalam jangka waktu tertentu.YouTube milik Google \"dengan sengaja berkontribusi pada penyebaran informasi yang tidak dapat dipercaya tentang (antara lain) kemajuan operasi militer khusus (Rusia) di Ukraina, serta materi-materi yang mempromosikan pandangan ekstremis dan ideologi organisasi-organisasi teroris,\" menurut lembaga pengawas telekomunikasi Rusia Roskomnadzor dalam sebuah pernyataan pada Juni.Pada Desember 2021, pengadilan Moskow untuk kali pertama menjatuhkan denda kepada Google sebesar 7,2 miliar ruble karena gagal menghapus informasi yang dilarang.Selain itu, raksasa teknologi Amerika Serikat itu didenda 15 juta ruble pada Juni tahun ini karena berulang kali menolak untuk melokalisasi data pribadi para pengguna Rusia. (Sof/ANTARA)
EU Setujui Tambahan Bantuan Militer 500 Juta Euro untuk Ukraina
Jakarta, FNN - Para menteri luar negeri negara-negara anggota Uni Eropa (EU) pada Senin (18/7) setuju untuk memberi Ukraina dana tambahan senilai 500 juta euro (sekitar Rp7,67 triliun) dalam bantuan militer EU.Dalam konferensi pers yang digelar di Brussel setelah pertemuan Dewan Urusan Luar Negeri EU, Perwakilan Tinggi EU untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Josep Borrell mengatakan bahwa para menteri EU sepakat untuk memperketat sanksi terhadap Rusia dan menutup celah dalam langkah-langkah negara itu saat ini. Keputusan itu diambil setelah munculnya sebuah video wawancara mengenai perkembangan terkini oleh Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba.Borrell menuturkan para menteri \"setuju dengan suara bulat\" mengenai perlunya sikap untuk terus berdiri teguh bersama Ukraina.Kontribusi total blok Eropa itu dalam bantuan militer kepada Ukraina kini mencapai 2,5 miliar euro.Borrell menegaskan bahwa para menteri juga membahas usulan terbaru Komisi Eropa untuk melarang impor emas Rusia dan mengubah perpanjangan sanksi.Dia mengatakan bahwa para duta besar negara-negara anggota EU akan membahas langkah-langkah tersebut pekan ini. (Sof/ANTARA)
Untuk Mengatasi Perubahan Iklim, Sekjen PBB Mengajak Bangun Multilateralisme
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengajak negara-negara kembali membangun multilateralisme untuk menangani dampak perubahan iklim.Guterres menyoroti kegagalan negara-negara untuk bekerja sama menjaga kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius selama lima tahun ke depan --sebuah target yang disepakati dalam Perjanjian Paris 2015.“Kita harus membangun kembali kepercayaan dan bersatu --untuk menjaga suhu 1,5 derajat dan membangun komunitas yang tahan iklim,” kata dia, seperti dikutip dalam salinan pidato yang ia sampaikan melalui video pada Petersberg Climate Dialogue, Senin.Untuk melindungi manusia dan planet ini, kata Guterres, dunia membutuhkan pendekatan menyeluruh yang memenuhi masing-masing pilar Perjanjian Paris.“Pertama, kita perlu mengurangi emisi --sekarang. Setiap negara perlu meninjau kembali dokumen Nationally Determined Contributions. Kita perlu menunjukkan di COP27 bahwa revolusi energi terbarukan sedang berlangsung,” ujar dia.Guterres kemudian menggarisbawahi potensi besar untuk transisi energi yang adil yang mempercepat penghentian penggunaan batu bara dengan penerapan energi terbarukan yang sesuai.Beberapa contoh kerja sama yang dia sebutkan yaitu kesepakatan dengan Afrika Selatan pada November lalu yang menjadi preseden baik, serta kemitraan penting yang sedang dibahas dengan Indonesia dan Vietnam.Menurut Guterres, negara-negara tersebut mewujudkan potensi kerja sama dalam semangat multilateral dan kolaboratif.“Namun, izinkan saya menjelaskan bahwa upaya ini harus menjadi tambahan --bukan pengganti-- untuk dukungan yang dibutuhkan negara-negara berkembang untuk memastikan transisi mereka ke masa depan yang bersih dan tahan iklim,” tutur dia.Guterres berharap G7 dan G20 mampu menunjukkan kepemimpinan --pada NDC, pada energi terbarukan, dan pada kerja sama dengan iktikad baik.“Kedua, kita harus memperlakukan adaptasi dengan urgensi yang dibutuhkan. Satu dari tiga orang tidak memiliki cakupan sistem peringatan dini,” ujar dia.Dia menjelaskan bahwa orang-orang di Afrika, Asia Selatan, serta Amerika Tengah dan Selatan 15 kali lebih mungkin meninggal karena peristiwa cuaca ekstrem.Menekankan bahwa ketidakadilan seperti itu tidak boleh terus bertahan, Sekjen PBB mengajak negara-negara memastikan cakupan sistem peringatan dini universal dalam lima tahun ke depan, sebagai permulaan.Dia juga menyatakan perlunya menggandakan pendanaan adaptasi menjadi 40 miliar dolar AS (sekitar Rp598,4 triliun) per tahun dan bagaimana negara-negara dapat meningkatkannya menjadi pendanaan mitigasi yang setara.“Ketiga, seriuslah tentang keuangan yang dibutuhkan negara berkembang. Setidaknya, berhentilah melakukan lip service pada janji 100 miliar dolar AS per tahun. Berikan kejelasan melalui tenggat waktu dan kepastian kapan dana itu dikirim,” kata Guterres.“Dan mari memastikan bahwa mereka yang paling membutuhkan dana dapat mengaksesnya,” ujar dia, menambahkan.Sebagai pemegang saham bank pembangunan multilateral, negara maju harus menuntut pengiriman segera dari investasi dan bantuan yang diperlukan untuk memperluas energi terbarukan dan membangun ketahanan iklim di negara-negara berkembang.Dia meminta bank-bank itu mengubah kerangka kerja dan kebijakan mereka untuk mengambil lebih banyak risiko dan secara dramatis meningkatkan rasio mobilisasi investasi swasta yang saat ini sangat buruk --29 sen untuk setiap dolar AS.“Mereka harus meningkatkan pendanaan yang tidak memerlukan sovereign guarantee --janji pemerintah untuk membebaskan tanggung jawab pihak ketiga dalam hal wanprestasi,” kata Guterres.“Dan mereka harus menggunakan kemitraan dan instrumen untuk mengambil risiko yang akan melepaskan triliunan dolar AS investasi swasta yang dibutuhkan. Mari tunjukkan kepada negara berkembang bahwa mereka dapat mengandalkan mitra mereka,” ujar dia, menambahkan.Keempat, dia menegaskan perlunya respons global untuk mengatasi darurat iklim yang sudah terjadi terlalu lama dan ditunjukkan dengan antara lain dampak kenaikan permukaan laut, kekeringan yang melumpuhkan, dan banjir yang menghancurkan.“Kita butuh respons global yang nyata yang menjawab kebutuhan orang-orang, komunitas, dan negara yang paling rentan di dunia. Langkah pertama adalah menciptakan ruang dalam proses iklim multilateral untuk mengatasi masalah ini --termasuk pendanaan untuk kerugian dan kerusakan,” tutur dia.“Ini harus menjadi dekade aksi iklim yang menentukan. Yang berarti kepercayaan, multilateralisme, dan kolaborasi. Kita punya pilihan: tindakan kolektif atau bunuh diri kolektif. Pilihan itu ada di tangan kita,” tutur Guterres. (Sof/ANTARA)
Malaysia Masih Akan Membicarakan MoU Tenaga Kerja Dengan Indonesia
Kuala Lumpur, FNN - Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin dalam keterangan persnya di Kuala Lumpur, Senin, mengatakan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Departemen Imigrasi Malaysia masih akan melakukan pembicaraan dengan Indonesia terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja.Langkah itu, kata Hamzah, telah disepakati dalam Rapat Panitia Gabungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia yang membahas pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia bersama Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan.Diskusi tentang pengelolaan tenaga kerja asing Indonesia, menurut dia, dimulai pada Senin dan terdapat beberapa isu yang perlu dicermati.Pada kesempatan yang sama, ia mengatakan pemerintah akan selalu memastikan bahwa pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia selalu berdasarkan aturan hukum dan pada saat yang sama memastikan bahwa semuanya dilindungi secara adil.Pemerintah Indonesia pada 13 Juli telah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk semua sektor ke Malaysia.Kebijakan itu diambil karena masih ditemukan penggunaan metode rekrutmen dengan system maid online (SMO) di Malaysia untuk mempekerjakan PMI sektor domestik dari Indonesia.Sementara, dalam MoU yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan pada 1 April 2022 disepakati penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal.Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob juga telah meminta Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan masalah tersebut sesegera mungkin. (Sof/ANTARA)
Barat Tidak Bisa Mengisolasi Rusia, Ujar Putin
Moskow, FNN - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa tidak mungkin untuk memisahkan Rusia dari seluruh dunia, dan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara Barat tidak akan mengembalikan keadaan Rusia seperti pada masa lalu.Sejak mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari 2022, Rusia telah dihantam dengan rentetan sanksi Barat, yang dirancang untuk mengisolasi Moskow dari ekonomi global.Sanksi itu juga telah merampas akses Rusia untuk mendapatkan berbagai produk, termasuk elektronik komersial, semikonduktor, dan suku cadang pesawat.“Bukan hanya pembatasan, tetapi penutupan hampir seluruh akses ke produk-produk asing berteknologi tinggi secara sengaja, sengaja digunakan terhadap negara kita,” kata Putin, yang berbicara dalam konferensi video dengan para pejabat pemerintah pada Senin.\"Jelas bahwa ini adalah tantangan besar bagi negara kita, tetapi kita tidak akan menyerah dan tetap berada dalam keadaan kacau ... atau mundur puluhan tahun ke belakang. Tentu saja tidak,\" ujar Putin.Putin mengatakan Rusia harus mengembangkan teknologi dan perusahaan teknologi dalam negerinya sendiri.Menteri Keuangan Anton Siluanov mengatakan dukungan untuk sektor teknologi Rusia adalah prioritas, tetapi setiap ruble dukungan negara harus disertai dengan sedikitnya tiga ruble investasi swasta. (Sof/ANTARA/Reuters)
POPULER
