INTERNASIONAL
Al-Qaeda, Organisasi Teroris Pemerintah Amerika
Jakarta, FNN – Breaking News! Dokumen rahasia yang membuktikan Al-Qaeda adalah organisasi teroris bentukan Pemerintah Amerika Serikat (AS), mulai bermunculan. Disebarkan oleh WikiLeaks, meski Ashange saat ini dalam pengawasan Inggris. Menunggu proses pemulangan ke AS. Isi dokumen yang berasal dari email Jake Sulivan, Penasehat Keamanan Nasional Presiden Joe Biden itu sangat mengejutkan. “Al Qaeda ada di pihak kita,” bunyi email pengakuan Jake Sulivan tersebut kepada Hillary Clinton saat menjabat Menteri Luar Negeri rezim Barrack Obama. Ini sebuah bukti hukum, bahwa semua peristiwa terorisme oleh Al-Qaeda di dunia diduga atas perintah AS. ISIS Sempalan Al-Qaeda Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin pernah menyebut organisasi teroris ISIS merupakan bikinan Amerika Serikat (AS). ISIS sendiri merupakan organisasi sempalan Al-Qaeda yang dipimpin Osama bin Laden. Riwayat berdirinya Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) tak bisa dilepaskan dari fenomena Arab Spring, tumbangnya rezim-rezim lawas di sejumlah negara Timur Tengah. Sebagaimana dicatat oleh Masdar Hilmy dalam tulisan berjudul \'Genealogi dan Pengaruh Ideologi Jihadisme Negara Islam Iraq dan Suriah (NIIS) di Indonesia\', mulanya ISIS menyebut diri sebagai Al-Dawlah al-Islâmîyah yang merupakan organisasi jihadis sempalan dari Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden. ISIS mengklaim beberapa negara, seperti Yordania, Israel, Palestina hingga Turki bagian selatan, sebagai wilayahnya.Berdiri sejak 2004, kelompok ini dipimpin oleh Abu Musab al-Zarqawi, yang merupakan salah satu tokoh Al-Qaeda. Lalu pada 2006 kepemimpinan diambil alih oleh Abu Hamza al-Muhajir, yang juga tokoh Al-Qaeda.Kepemimpinan terus berganti hingga dipimpin oleh Abu Umar Al-Baghdadi, pemimpin Al-Qaeda Irak. Namanya pun akhirnya berubah menjadi Islamic State of Iraq (ISI). Estafet kepimpinan kemudian berpindah lagi ke Abu Bakr al-Baghdadi. Abu Bakr akhirnya pada 2014 mengganti nama ISI menjadi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Dia lantas mendapuk dirinya sebagai khalifah dari organisasi tersebut.Gerakan ISIS ini pernah mendapatkan dukungan finansial dari donasi orang-orang kaya di Kuwait dan Arab Saudi untuk memerangi dan menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Asad dengan sentimen isu sektarian Irak.Lalu, apakah ISIS adalah buatan Amerika Serikat?Jika ditelusuri berdasarkan riwayat berdirinya ISIS, belum ada pengakuan AS soal ini. Namun, Al-Qaeda sudah diakui sebagai organisasi bentukan AS yang pada mulanya dibentuk untuk mendukung gerakan para jihadis Afghanistan pada 1988.Saat itu, Al-Qaeda dibentuk AS untuk memerangi Uni Soviet yang menginvasi Afghanistan. Setelah perang berakhir, alih-alih membela AS, Al-Qaeda justru memusuhi AS. Al-Qaeda bahkan disebut-sebut sebagai dalang dari tragedi Serangan Tower WTC 11 September 2001.Selain itu, \'ISIS buatan AS\' menjadi salah satu hoax yang ramai disebarkan pada 2014 di media sosial. Hoax itu menyebut mantan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton secara terang-terangan mengakui ISIS sebagai gerakan buatan AS guna memecah-belah dan membuat Timur Tengah senantiasa bergolak. Pengakuan disebut termuat dalam buku terbaru Hillary Clinton, \'Hard Choice\', dan menjadi pemberitaan luas media-media massa internasional.Kominfo pun membuat klarifikasi dan memastikan berita itu hoax. Kominfo melakukan validasi berdasarkan berita internasional terpercaya.“Faktanya setelah ditelusuri situs berita Orient News pada Jumat (8/8/2014) juga menegaskan bahwa berita Hillary Clinton yang mengklaim bahwa ISIS adalah buatan Amerika adalah laporan palsu. Wartawan Mesir menegaskan bahwa buku tersebut tidak mengandung informasi apa pun terkait hal ini dan semua berita yang telah diterbitkan adalah palsu dan kebohongan,” tulis Kominfo di laman resminya.Sebelumnya, Din Syamsuddin menyebut organisasi teroris ISIS merupakan bikinan AS. Pernyataan mantan Ketum Muhammadiyah ini disampaikan ketika ia mengkritik sikap pemerintah RI yang tak memilah WNI yang disebut ISIS.“Anak-anak itu kan nggak, dalam agama pun tidak berdosa, karena belum tahu apa-apa kan? Saya ingin anu saja, bukan karena saya pro-ISIS, saya tahu ISIS itu bikinan Amerika dari dulu. Maka kita nggak pernah mendukung ISIS, saya tidak pernah mau mendukung,” kata Din di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, dilansir Detik.com, Rabu (12/2/2020). Apakah Kominfo sekarag ini juga akan mengklarifikasi email Jake Sulivan itu? Kita tunggu saja responnya. (mth)
Seharusnya Presiden Jokowi Tidak Perlu Memaksakan Berbahasa Inggris!
Jakarta, FNN – Sejak kemarin sebuah video pembicaraan Empat Mata antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy beredar luas di media sosial. Video ini tampaknya diambil saat Presiden Jokowi berkunjung ke Kiev Ibukota Ukraina dan berbicara dengan empat mata dengan Presiden Zelenskyy di Istana Mariyinsky. Kalau kita amati secara cermat video ini seluruhnya berasal akun cyber jenaka satu sebagai apa ya? Nih olok-olok karena pertemuan antara Presiden Jokowi dan Zelenskyy itu terkesan kaku dan kalau kita lihat wajah dari Zelenskyy juga ada ekspresi bingung. Sementara Presiden Jokowi juga tampaknya terdiam, tidak segera membuka pembicaraan dan lebih terpaku dengan iPad di depannya, suasananya sepi atau lebih tepatnya hening ya karena itu akun tadi sengaja menambahkan suara jangkrik yang nyaring terdengar di dalam video itu. “Iya benar video itu memang sekedar olok-olok, saya ajak anda untuk melihat video aslinya ini saya ambil dari channel Youtube milik Sekretariat Presiden,” ujar wartawan senior FNN Hersubeno Arief di Kanal Hersubeno Point, Sabtu (2/7/2022). Jadi, clear, kalau kita tonton lebih lengkap video aslinya Presiden Jokowi itu disambut di pintu Istana oleh Presiden Zelenskyy kemudian diajak masuk ke dalam Istana, dikenalkan dengan para staf Zelenskyy. Sebaliknya, Presiden Jokowi juga mengenalkan rombongan kecilnya terdiri, Menlu Retno Marsudi dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Nah ketika masuk kedalam ruangan Jokowi hanya berdua bersama dengan Presiden Zelenskyy tidak ada penerjemah, yang biasanya itu mendampingi para kepala negara atau kepala pemerintahan untuk menerjemahkan pembicaraan ini. “Jadi ini benar-benar pertemuan Empat Mata diantara Presiden Zelenskyy dengan Presiden Jokowi saja. Bagaimana mereka berkomunikasi, bahasa apa yang mereka gunakan, kita tidak mendapat keterangan. Karena durasi video tadi pendek. Ketika Presiden Jokowi bertemu Zelenskyy hanya sepanjang 10 detik,” jelas Hersubeno. Namun ketika keduanya memberi keterangan Pers seusai pertemuan itu kita bisa melihat dan mendengar Zelenskyy maupun Jokowi menggunakan bahasa nasional masing-masing yakni bahasa Ukraina dan Indonesia. Soal kemampuan Presiden Jokowi berbahasa Inggris ini sudah lama, sering menjadi olok-olok dari para netizen dalam berbagai kesempatan itu, memang terkesan Presiden Jokowi tampak memaksakan diri menyampaikan pidato maupun berbicara dalam bahasa Inggris secara langsung tanpa penerjemah. Barangkali yang paling heboh dan sampai sekarang itu masih sering diulang-ulang oleh netizen adalah ketika Presiden Jokowi menyampaikan pidato dan kemudian menjawab pertanyaan audience dalam sebuah forum yang digelar sebuah lembaga think-tank di Amerika, yakni Proxy Institute di Washington yang acaranya dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2015. “Jadi kira-kira setahun setelah itu masa ke pemerintahan Jokowi periode yang pertama ya,” ujar Hersubeno. Setelah menyampaikan pemaparannya dalam bahasa Inggris, Presiden Jokowi kemudian melayani tanya jawab. Semula dia menjawab pertanyaan moderator dalam bahasa Inggris yang terbatas. Setelah itu, dia menanggapi pertanyaan audience. Pada giliran audience yang kemudian menjadi heboh, karena ketika ada audience yang bertanya, Jokowi bukannya menjawab, tapi dia malah mempersilakan Menteri Perdagangan saat itu dijabat oleh Thomas Trikasih Lembong untuk menjawabnya. Jokowi ketika itu berdalih ingin mengetes kemampuan menterinya dengan kalimat, “I wanan to test minister” inilah yang kemudian jadi banyak hal bahan olok-olokan. Tindakan serupa itu kembali diulang Jokowi ketika dia juga ada pertanyaan kedua dan kemudian dia mempersilahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk menjawabnya. “I wan to test minister”, itu kata Jokowi. Momen inilah yang jadi bahan olok-olok netizen dan memenya itu bisa dengan mudah ditemukan tersebar sangat luas di medsos pertanyaannya sekarang apakah seorang presiden Indonesia itu memang harus menguasai bahasa luar negeri, khususnya bahasa Inggris? Kita sekarang bicara soal legal formalnya dalam persyaratan sebagai seorang presiden itu tidak ada ketentuan semacam itu. Bahkan, untuk pendidikan pun syaratnya cukup lulusan SMA atau Madrasah Aliyah, SMK atau yang sederajat dengan SLTA. Soal bahasa ini bahkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ada aturannya. Aturan yang tertera dalam pasal 28 yang berbunyi: Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi presiden wakil presiden dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri. Pada 2019 Presiden Jokowi juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Peraturan Presiden ini salah satunya mengatur bahwa presiden wapres dan pejabat negara lain wajib berpidato dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik di dalam ataupun di luar negeri. “Jadi ini wajib ya, karena itu tercantum dalam pasal 5 Perpres ini,” tegas Hersubeno. “Perpres ini diterbitkan untuk menggantikan Perpres Nomor 16 tahun 2010 yang sebelumnya diterbitkan oleh Presiden SBY maksud saya dalam Perpres era SBY itu juga diatur menggunakan bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato presiden wakil presiden luar negeri namun tidak ada kata wajib,” kata Hersubeno. Selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden, menurut Hersubeno, SBYjuga kerapkali menggunakan bahasa Inggris saat menyampaikan pidatonya di forum-forum internasional. Pada waktu itu muncul semacam rumor bahwa Perpres yang diterbitkan oleh Jokowi ini untuk menutupi kelemahan dia dalam berbahasa Inggris, tapi sebenarnya Jokowi gak salah juga dengan bentuk Perpres ini karena aturan undang-undangnya. Juga ada semacam itu jadi Perpres macam aturan pelaksana dari undang-undang tadi. Jadi sekali lagi, ini perlu kita garis bawahi kalau kita merujuk pada undang-undang maupun Perpres tadi ketika menyampaikan pidato secara resmi itu Jokowi harusnya juga menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kemarin saat menyimak Presiden Jokowi menyampaikan penjelasan kepada wartawan bersama dengan Presiden Zelenskyy dan juga bersama Presiden Rusia Putin, Jokowi menggunakan bahasa Indonesia, sementara Zelenskyy dan Putin menggunakan bahasa nasional mereka. Kalau Putin menggunakan bahasa Rusia. “Tapi jangan salah ya, walaupun tetap menggunakan bahasa Rusia, Putin itu sesungguhnya menurut sejumlah media di Rusia, dia menguasai sejumlah bahasa asing. Antara lain bahasa Inggris, Jerman, dan Tartar. Tartar ini saya kira bagian dari komunitas Islam yang juga masuk dalam hidrasi Rusia. Dan dia juga sedikit bisa berbahasa Swedia. Saya percaya info ini karena sebagai mantan perwira intelijen, Putin itu pasti dituntut untuk memahami berbagai bahasa asing,” ungkap Hersubeno. Hersubeno pernah menyaksikan ketika Putin bertemu dengan Angela Markel yang pada waktu itu adalah Kanselir dari Jerman. Dia saat itu menggunakan bahasa Jerman. Sementara kemudian Angela Markel ini menggunakan bahasa Rusia karena memang Markel ini berasal dari Jerman Timur yang pada waktu itu dikuasai oleh Rusia. Putin juga pernah berdinas di Jerman Timur dan saja dia fasih berbahasa Jerman, namun tetap saja dalam berbagai forum resmi termasuk ketika bertemu dengan para kepala negara lain Putin tetap saja menggunakan penerjemah. “Kalau kita belajar dari pengalaman presiden-presiden kita sebelumnya, saya ambil contoh Presiden Soeharto yang dikenal, karena dia berkuasa selama 32 tahun ya itu juga selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam forum-forum internasional,” lanjutnya. Pak Harto ini mempunyai seorang penerjemah tetap yang tampilannya selalu mencuri perhatian. Bahkan ini telah menjadi semacam legenda karena posisi duduknya itu selalu disampingnya Pak Harto dengan para tamu negara yang ditemui Pak Harto dan kenapa menjadi legenda? Karena dia mendampingi Pak Harto selama tiga puluh tahun. Namanya adalah Widodo Sutiyo. Dia ini seorang diplomat karir yang kemudian dicomot menjadi penerjemah karena kemampuan bahasa asingnya. Widodo ini selalu duduk di samping Pak Harto, sangat ikonik. Apakah Pak Harto tak bisa berbahasa Inggris? Menurut keterangan Widodo, Pak Harto itu paham dengan bahasa Inggris namun Pak Harto tetap saja menggunakan bahasa Indonesia dalam forum-forum internasional maupun dalam berkomunikasi dengan para kepala negara maupun orang-orang asinh. “Sebagai wartawan yang pernah bertugas di lingkungan kepresidenan era Pak Harto, dan saya pernah menyaksikan sendiri Pak Harto menjawab pertanyaan wartawan dalam bahasa Inggris itu tanpa menunggu penerjemah. Pertanyaannya, “Mengapa dengan keterbatasan bahasa Inggris tersebut kok Jokowi itu masih tetap terkesan memaksakan diri untuk tampil dalam forum internasional menggunakan bahasa Inggris?” Dalam berbagai kesempatan, kita lihat Jokowi menggunakan contekan berupa kertas, contekan itu bukan hanya ketika dia pidato, tapi juga ketika menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. Misalnya ini, ketika dia diwawancarai oleh seorang youtuber Amerika Keyse Sinister, Jokowi itu menjawab pertanyaan Keyse dengan membaca kertas jawaban. Begitu juga ketika bertemu dengan Zelenskyy, Presiden Jokowi itu sekarang contekannya beda, dia tampak membaca contekan dari sebuah iPad. “Anda sempat memperhatikan tidak, tadi Ketika Jokowi bicara membaca iPad. Jadi ketika bicara tidak ada kontak kontak mata yang dengan Justin Pierre James Trudeau MP PC (Perdana Menteri Kanada), karena dia membaca iPad,” ungkap Hersubeno. Padahal, dalam culture orang Barat, kalau bicara, sebagai tanda hormat, kita harus saling menatap. Tapi karena Jokowi harus membaca iPad, maka tidak ikontek. Sebaliknya, Trudeau dengan santainya menjawab dalam dua bahasa, yakni bahasa Inggris dan kemudian melanjutkan dalam bahasa Perancis, dua bahasa resmi itu yang digunakan di Kanada. Saat Perdana Menteri Trudeau berbicara, Jokowi tampak asyik menatap iPad. Pemandangan serupa itu berulang ketika Jokowi bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron tapi kali ini Jokowi membuat contekannya dalam kertas. Suasananya agak berbeda ketika presiden Jokowi bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Jokowi tidak membawa contekan, baik iPad maupun kertas, tapi kita tidak bisa mendengar Presiden Jokowi bicara apa karena durasi videonya pendek dan yang terlihat bicara itu hanya Perdana Menteri Boris Johnson, tapi Pak Jokowi sempat berbicara pendek semacam griting, ucapkan selamat datang dan mempersilahkan Boris Johnson untuk duduk. Sekali lagi memang tidak ada persyaratan seorang Presiden itu harus bisa berbahasa Inggris. UU dan peraturan presidennya bahkan mengatur harus menggunakan bahasa Indonesia ketika menyampaikan pidato dalam forum resmi di dunia internasional. “Jadi seharusnya Pak Jokowi ndak perlu memaksakan diri berbahasa Inggris yang nanti malah jadi bulian netizen di Indonesia, saya gak tahu bagaimana reaksi komunitas International. Saya belum mendapatkan informasinya,” ujar Hersubeno. (mth/sws)
KPK Lanjutkan Bahas Empat Isu Prioritas di Putaran Kedua ACWG G20
Jakarta, FNN - Deputi Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mochamad Hadiyana mengatakan KPK akan melanjutkan pembahasan tentang empat isu prioritas yang diusung Indonesia untuk memberantas korupsi dalam pertemuan putaran kedua Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20.\"Pada putaran pertama, seluruh delegasi menyatakan dukungannya terhadap empat isu prioritas yang diusung Indonesia. Selanjutnya, kami akan melanjutkan pembahasannya secara lebih elaboratif bersama para delegasi di putaran kedua nanti,\" kata Hadiyana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.Empat isu prioritas tersebut terdiri atas peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi, partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi, kerangka regulasi dan supervisi peran profesi hukum pada pencucian uang hasil korupsi, serta pemberantasan korupsi di sektor energi terbarukan.Pertemuan putaran kedua, yang akan diikuti oleh 20 delegasi dari negara-negara anggota G20, dilaksanakan pada 5-8 Juli 2022 di Nusa Dua, Bali. Sebelumnya, pertemuan putaran pertama ACWG G20 berlangsung pada 28-31 Maret 2022 dengan dihadiri oleh seluruh delegasi secara virtual.Lebih lanjut, Hadiyana menyampaikan peran audit pemberantasan korupsi akan menjadi isu dalam high level principle (HLP), yakni dokumen kebijakan yang disepakati diimplementasikan negara-negara anggota G20.\"Nantinya, isu ini akan menjadi dokumen kebijakan yang mengikat dan ditagih implementasinya pada masa mendatang,\" tambah Ketua ACWG G20 itu.Sementara itu, tiga isu lainnya akan menjadi rangkuman atau compendium.Dalam putaran kedua pertemuan ACWG G20 tersebut, Hadiyana mengatakan KPK berharap seluruh delegasi dapat saling bertukar ide dan gagasan untuk menghasilkan kesimpulan diskusi yang mampu membangun upaya dalam memperbaiki pemberantasan korupsi di tingkat global.\"Harapannya, hasil pembahasan nanti bisa berdampak positif bagi upaya pencegahan ataupun pemberantasan korupsi, baik pada tataran domestik, regional, maupun global,\" ujarnya.Sebagai pengayaan terhadap pembahasan isu prioritas dalam mencegah dan memberantas korupsi itu, pertemuan putaran kedua ACWG G20 akan melibatkan beberapa grup lainnya, seperti B20, C20, T20, L20, dan P20, bahkan organisasi internasional yang berfokus terhadap isu antikorupsi. (mth/Antara)
Putin Menyebut Dialog Dengan Jokowi "Sangat Informatif"
Jakarta, FNN - Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut bahwa pembicaraannya dengan Presiden RI Joko Widodo pada Kamis (30/6) dalam kunjungannya ke Moskow dilakukan dalam suasana seperti dialog bisnis dan sangat informatif.“Terkait pembicaraan dengan Bapak Joko Widodo pada hari ini, kegiatan dilakukan dalam suasana bisnis (business-like manner) dan sangat informatif,” kata Putin dalam keterangan pers Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, Jumat.Dalam kesempatan tersebut, Putin menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu mitra kunci Rusia di kawasan Asia-Pasifik. Dia juga mengatakan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia berjalan secara konstruktif dan saling menguntungkan dengan berdasarkan tradisi persahabatan yang baik dan saling bantu satu sama lain.Selama berjalannya dialog, Putin mengatakan bahwa kedua pimpinan negara itu sempat membahas isu regional dan internasional yang mendesak, di samping berbagai pembahasan terkait kerja sama bilateral terutama di bidang ekonomi.“Saya menginformasikan Presiden secara detil terkait situasi yang berkembang soal Ukraina,” ujarnya.“Rusia dan Indonesia tengah mengkoordinasikan posisi dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional lainnya, termasuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang akan diketuai oleh Indonesia tahun depan.”Terkait hubungan bilateral, dia mengatakan bahwa ada perhatian khusus untuk kerja sama perdagangan dan ekonomi, di mana dinamika yang baik terlihat dalam hubungan keduanya.Pada tahun 2021, contohnya, perdagangan bilateral meningkat sebanyak lebih dari 40 persen, kata Putin.Sementara itu, dalam lima bulan pertama tahun 2022, peningkatan tersebut mencapai angka lebih dari 65 persen.“Dalam konteks ini, kedua negara menunjukkan keinginan untuk meningkatkan upaya Komisi Bersama Indonesia-Rusia untuk Kerja sama Perdagangan, Ekonomi, dan Teknis,” ujarnya.Selain itu, pembahasan terkait kerja sama kemanusiaan, budaya, pariwisata, dan pendidikan juga turut dibahas.Hal itu mencakup pelonggaran pembatasan perjalanan terkait COVID-19 serta kebijakan bebas visa. Dia juga mengatakan bahwa kemungkinan untuk melanjutkan penerbangan langsung dari Moskow ke Bali tengah didiskusikan. (Ida/ANTARA)
Pertama Pascapandemi Jamaah Haji Berduyun-Duyun ke Mekkah
Mekkah, FNN - Ribuan peziarah mulai tiba di kota suci Mekkah di Arab Saudi pada Jumat, di antara sekitar satu juta Muslim diperkirakan akan menghadiri musim haji 2022 setelah dua tahun terjadi gangguan besar yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.Terbungkus jubah putih, dengan beberapa membawa payung melawan matahari gurun yang membakar, ratusan orang Muslim melakukan ritual haji pertama, dengan berjalan dalam lingkaran di sekitar Kabah, bangunan suci di pusat Masjidil Haram.\"Alhamdulillah... Tidak mungkin menggambarkan perasaan saya saat ini,\" kata Ahmed Sayed Mahmoud, seorang Muslim asal Mesir. “Berada di Masjidil Haram dan di tanah dua masjid suci membuat saya sangat bahagia.”Arab Saudi, rumah bagi situs-situs tersuci Islam di Mekkah dan Madinah, mengizinkan kembali para pelancong asing tahun ini untuk menunaikan haji. Hanya beberapa ribu warga dan penduduk Saudi yang menghadiri ziarah tahunan dalam dua tahun terakhir karena COVID-19 mendatangkan malapetaka di seluruh ekonomi global dan membatasi perjalanan.Namun pihak berwenang mengatakan hanya satu juta orang yang dapat bergabung dengan musim 2022, kurang dari setengah dari tingkat prapandemi, dan akses dibatasi untuk peziarah berusia 18 hingga 65 tahun yang telah sepenuhnya divaksin terhadap virus dan tidak menderita penyakit kronis. .Petugas keamanan bercampur dengan jamaah di dalam masjid. Sebuah jaringan kamera pengintai mengawasi sekelilingnya dan pos pemeriksaan mengontrol akses ke kota untuk membantu memastikan haji bebas insiden, yang telah dirusak di masa lalu oleh penyerbuan mematikan, kebakaran dan kerusuhan.Selama bertahun-tahun, kerajaan telah menghabiskan miliaran dolar untuk membuat salah satu pertemuan keagamaan terbesar di dunia lebih aman. Haji, kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap Muslim yang mampu, merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah dari penginapan, transportasi, biaya dan hadiah jamaah.Pada 2019, tahun terakhir sebelum pandemi melanda, sekitar 2,6 juta orang melakukan haji, sementara sekitar 19 juta mengambil bagian dalam umrah, bentuk lain dari ziarah ke Mekkah yang - tidak seperti haji - dapat dilakukan kapan saja.Rencana reformasi ekonomi Putra Mahkota Mohammed bin Salman bertujuan untuk meningkatkan kapasitas umrah dan haji menjadi 30 juta peziarah setiap tahun dan menghasilkan pendapatan 50 miliar riyal( Rp74, 97 triliun ) pada 2030. (Ida/ANTARA/Reuters)
FAO: Jutaan Orang Berisiko Kekurangan Gizi Saat Harga Gandum Melonjak
Paris, FNN - Perang di Ukraina yang telah menghentikan ekspor gandumnya akan membuat harga global tetap tinggi hingga musim 2022/23, menempatkan jutaan orang lagi dalam risiko kekurangan gizi, kata badan pangan PBB dan OECD pada Rabu (29/6/2022).Rusia dan Ukraina adalah eksportir gandum terbesar pertama dan kelima di dunia yang masing-masing menyumbang 20 persen dan 10 persen dari penjualan global, tetapi invasi Rusia ke Ukraina dan penutupan Laut Azov dan Laut Hitam, hampir menghentikan ekspor.Ekspor biji-bijian dari Ukraina hanya 20 persen dari kapasitas karena jalur alternatif, seperti kereta api dan jalan raya, tidak seefisien rute laut, kata Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).Proyeksi FAO/OECD menunjukkan bahwa harga gandum 2022/23 bisa 19 persen di atas tingkat sebelum perang jika Ukraina sepenuhnya kehilangan kapasitas ekspornya dan 34 persen lebih tinggi jika sebagai tambahan ekspor Rusia dikurangi setengahnya. Musim 2022/23 dimulai 1 Juli di belahan bumi utara.\"Dengan ketahanan pangan yang sudah di bawah tekanan, konsekuensinya akan mengerikan, terutama bagi mereka yang paling rentan,\" kata Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dalam presentasi FAO/OECD Agricultural Outlook 2022-2031, dikutip dari Reuters.Sekitar 20 juta ton gandum harus meninggalkan Ukraina pada akhir bulan depan untuk memberi ruang bagi panen tahun ini dan menghindari kekurangan pangan di Afrika, kata Komisi Eropa bulan lalu. Pembicaraan diplomatik sedang berlangsung untuk membuka rute laut alternatif.Jika ekspor Rusia terpengaruh, kekurangan gizi akan meningkat sekitar 1,0 persen secara global pada 2022/23, setara dengan sekitar delapan juta dan 13 juta orang, tergantung pada asumsi tingkat keparahan pengurangan ekspor, kata FAO dalam studi terpisah.Skenario yang mensimulasikan kekurangan ekspor yang parah dari Ukraina dan Rusia yang berlanjut pada 2022/23 dan 2023/24, dan dengan asumsi tidak ada respons produksi global, menunjukkan peningkatan jumlah kekurangan gizi hampir 19 juta orang pada 2023/24. (mth/Antara)
Uni Eropa Dukung Aturan Antipencucian Uang Kripto
Brussel, FNN - Para negosiator Uni Eropa, Rabu (29/6) mencapai kesepakatan sementara tentang aturan antipencucian uang untuk mata uang kripto yang akan memacu perusahaan kripto untuk memeriksa identitas pelanggan mereka, dalam pengetatan peraturan terbaru dari sektor freewheeling.Aturan tersebut, yang ditentang oleh bursa utama AS Coinbase Global Inc, juga akan mengharuskan perusahaan kripto untuk melaporkan transaksi mencurigakan kepada regulator guna membantu menindak uang kotor, Parlemen dan Dewan Eropa mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Rabu (29/6/2022).Coinbase tidak segera menanggapi permintaan komentar.Regulasi sektor kripto senilai 2,1 triliun dolar AS tetap tidak merata di seluruh dunia.Setelah ditulis, aturan tersebut memerlukan persetujuan dari beberapa badan agar berlaku. Pengawasan akan memastikan bahwa aset kripto dapat dilacak dengan cara yang sama seperti transfer uang tradisional, tambah pernyataan itu.\"Aturan baru akan memungkinkan aparat penegak hukum untuk dapat menghubungkan transfer tertentu dengan kegiatan kriminal dan mengidentifikasi orang sebenarnya di balik transaksi tersebut,\" kata Ernest Urtasun, seorang anggota parlemen Partai Hijau Spanyol, yang membantu mengarahkan tindakan tersebut melalui parlemen Eropa.Dalam sebuah surat yang dilihat oleh Reuters dikirim ke 27 menteri keuangan Uni Eropa pada 13 April, bisnis kripto meminta pembuat kebijakan untuk memastikan peraturan mereka tidak melampaui aturan yang ada di bawah Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) global, yang menetapkan standar untuk memerangi pencucian uang.Pada Rabu (29/6/2022) Parlemen dan Dewan Eropa mengatakan aturan yang diusulkan juga akan mencakup dompet kripto \'tidak dihosting\', yang dipegang oleh individu dan tidak dikelola oleh bursa kripto berlisensi, untuk transaksi melebihi 1.000 euro (1.044,20 dolar AS) dengan penyedia jasa. (mth/Antara)
Tentara Ukraina Dilatih Luncurkan Roket Canggih di Inggris
London, FNN - Ratusan tentara Ukraina telah menyelesaikan pelatihan militer di Inggris, termasuk belajar menggunakan sistem peluncur roket ganda (MLRS) yang dipasok pemerintah Inggris.MLRS itu dikirim oleh Inggris ke Ukraina untuk membantu negara itu melawan agresi Rusia.Media diundang untuk merekam tentara Ukraina memuat peluru dan menembakkan senjata ringan 105 mm dalam latihan di Salisbury, Inggris selatan.Pelatihan yang diikuti oleh 450 lebih tentara Ukraina itu adalah program yang dipimpin oleh Inggris dengan dukungan Selandia Baru.Pelatihan itu menjadi bagian dari paket bantuan internasional setelah invasi Rusia pada 24 Februari.Barat berupaya membantu Ukraina mengusir pasukan Rusia dengan memberikan persenjataan canggih dan pelatihan untuk menggunakannya.\"Ini adalah pengganda kekuatan,\" kata Kapten James Oliphant dari Artileri Kerajaan, yang terlibat dalam pelatihan MLRS selama tiga pekan.\"Karena ini adalah kendaraan terlacak –sistem roket mereka diberi roda– (sehingga) memberikan kemampuan bermanuver lebih tinggi yang membantu mereka untuk bertahan,\" katanya.Para instruktur Inggris memuji perilaku tentara Ukraina yang dilatih.\"Semangat mereka di awal (pelatihan), seperti yang bisa Anda bayangkan, sangat sangat tinggi dan terlihat sangat membutuhkan, tetapi ketika mereka sudah menyesuaikan diri dan terbiasa mengoperasikan sistem itu, (mereka) mulai kalem,\" kata Oliphant.Pada Rabu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan kepada para pemimpin NATO bahwa negaranya memerlukan lebih banyak senjata dan dana untuk mempertahankan diri di tengah serangan intensif Rusia di sejumlah wilayah Ukraina. (Ida/ANTARA)
Rektor Paramadina: Misi Jokowi Langkah Awal Bumi Lebih Damai
Jakarta, FNN - Rektor Universitas Paramadina Didik Junaidi Rachbini menilai kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Ukraina dan Rusia dengan membawa misi perdamaian merupakan harapan dan langkah awal agar bumi menjadi lebih damai dan jauh dari perang.\"Misi perdamaian Jokowi ke Ukraina dan Rusia merupakan secercah harapan dan langkah awal agar bumi lebih damai dan jauh dari perang,\" kata Didik dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Dia menilai upaya perdamaian tersebut patut mendapat apresiasi dan perlu dilanjutkan oleh jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju. Setelah bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Rusia Vladimir Putin, misi perdamaian itu perlu dilanjutkan dalam kunjungan ke negara-negara besar di dalam G20, terutama Tiongkok.Politkus Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga mengatakan posisi kepemimpinan Indonesia dalam G20 memiliki nilai strategis dan menguntungkan bagi Jokowi dan Indonesia untuk berperan dalam mewujudkan dan menjaga perdamaian dunia.Dia menilai Jokowi juga perlu menyampaikan pidato di forum PBB untuk menyuarakan perdamaian dunia. Selain itu, diplomasi ke pihak Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) juga perlu dilanjutkan lebih mendalam oleh para menteri Jokowi.Hal tersebut perlu dilakukan karena menurutnya NATO merupakan akar dan sumber masalah konflik karena kerap unjuk kekuatan dan memunculkan misi yang mendominasi dunia.\"Ada keseimbangan yang tidak dijaga, dimana organisasi lainnya seperti NATO terus melebarkan sayap di masa damai yang justru dianggap ancaman bagi Putin. Ini akar masalah, sehingga untuk mendamaikannya tidak berada dalam posisi menyalahkan satu pihak dengan argumen apa pun, tetapi kemudian memberi pembenaran pada yang lain,\" jelas Anggota DPR periode 2004-2009 itu.Selain itu, tambahnya, misi perdamaian Jokowi itu merupakan lompatan bagi Indonesia untuk tampil kembali di gelanggang internasional yang berisiko berkonflik.Sebelumnya, melalui Presiden pertama RI Soekarno, Indonesia pernah menengahi konflik ideologi antara dunia barat dan timur. Selanjutnya, para diplomat era Presiden kedua RI Soeharto berperan mendamaikan konflik ideologi di Asia Tenggara dan Timur Tengah.Setelah hampir delapan tahun tampak enggan datang ke forum-forum internasional, sekarang merupakan saat yang tepat bagi Jokowi memerankan politik bebas aktif, seperti diamanatkan oleh UUD 1945. Dia menilai Jokowi terkesan berfokus pada persoalan di dalam negeri karena sering absen dalam pertemuan-pertemuan internasional.Kini, Jokowi sudah memainkan peran strategis bagi dunia, salah satunya dengan mengunjungi Ukraina dan Rusia. Jokowi berani mengambil keputusan tersebut di tengah risiko bahaya yang tidak kecil, apalagi kunjungan itu dilakukan bersama Ibu Negara Iriana, ujarnya. (mth/Antara)
Presiden Biden ke Jokowi: Memihak China, Artinya Melawan Amerika!
DALAM pertemuan G7 di Jerman, ada pemandangan menarik yang bisa diulas dalam Kanal Rocky Gerung Official, Rabu (29/6/2022). Ada foto yang kemarin sempat viral, kelihatannya Presiden Joko Widodo seolah-olah menyandarkan kepalanya di bahunya Presiden AS Joe Biden. Tapi orang kemudian membandingkan dengan foto-foto ketika Biden ketemu dengan kepala negara lain: diskusi serius, ngobrol, ada juga yang berjalan di taman. “Apa yang Anda bisa simpulkan dengan foto-foto ini,” tanya wartawan senior FNN Hersubeno Arief kepada Rocky Gerung. Berikut petikan wawancara Hersubeno dengan akademisi yang juga pengamat politik Rocky Gerung. Sebelumnya, apa yang didiskusikan Anda kemarin saat di Palembang? Ya saya di Palembang bersama Ketua DPD Pak LaNyalla untuk sosialisasi yang disebut anti threshold 20% karena DPD sedang mengupayakan itu. Dan betul, DPD jadi semacam tempat mengolah konsep bernegara, sementara di DPR itu tempat mengolah amplop bernegara. Jadi pikiran justru ada di DPD, bukan di DPR. Karena itu, kita bicara di sana karena Palembang termasuk kota yang tingkat kemiskinannya masih tinggi, walaupun APBN kita sudah mengguyurkan Rp 1.500 triliun, tetapi tingkat kemiskinan tidak turun. Itu bahkan di atas nasional Palembang. Tapi saya kasih sugesti bahwa Palembang walaupun kemiskinanannya tinggi tapi otaknya bagus. Ingin memulai perubahan dari Palembang. Karena di Palembang orang makan ikan, bukan menghafal nama-nama ikan. Presiden Jokowi kalau tidak salah kemarin sudah meninggalkan Jerman ke Polandia dalam perjalanan menuju ke Keif di Ukraina dan nanti ke Moskow. Tapi mungkin ada yang tersisa beberapa momen di pertemuan kepala negara G7 dan Indonesia salah satu yang diundang. Ini ada foto yang kemarin sempat viral, kelihatannya Pak Jokowi seolah-olah menyandarkan kepalanya di bahu Biden. Tapi orang lantas membandingkan dengan foto-foto ketika Biden ketemu dengan kepala negara lain diskusi serius, ngobrol, ada juga yang berjalan di taman. Apa yang Anda bisa simpulkan dengan foto-foto ini. Kelihatannya Joe Biden mengerti sebagai orang yang sudah senior sekali, dia tahu psikologi presiden Indonesia. Jadi, istilah Indonesia dia dirangkul, sudah tenang saja. Tidak mau ikut juga tidak apa-apa. Jadi Pak Jokowi kalau tidak mau ikut dengan proksi Amerika juga nggak apa-apa. Selesaikan dulu masalah dalam negeri Anda, nggak usah terlalu sibuk untuk menyelesaikan soal Eropa. Ini tafsir yang biasa dalam jurnalisme karena tidak ada point sebetulnya. Kemarin delegasi Amerika yang berupaya untuk membujuk, mempersuasi negara-negara Indo-Pasifik untuk ikut dalam partnership dengan Amerika, soal dagang yang sebetulnya indikasinya politik, itu tidak mampir ke Indonesia. Jadi kira-kira begitu sinyalnya. Kita tahu bahwa memang Indonesia lemah profil internasionalnya. Jadi nggak ada hal yang mungkin bagi Biden, ada yang serius, maka dia bercandain saja Pak Jokowi. Pak Jokowi juga pasang wajah yang sama kira-kira begitu tanpa kita tahu apa sebetulnya isi komunikasinya. Mungkin memang nggak ada. Tapi kalau saya kemarin membaca beritanya ini tentu ada soal yang serius karena berkaitan soal proxy. Dan kita tahu, selama ini kecenderungannya pemerintahan Jokowi ini jauh lebih dekat ke China. Karena memang realistis duit yang masuk dari China. Tetapi ini sekarang hard selling ini kelihatannya gara-gara G7 dipimpin Amerika. Karena sudah mengumumkan mereka akan menyediakan dana 8 triliun untuk menandingi proyek-proyek BRI (Bell and Road Inisiatif). Tentu ini maksudnya Indonesia. Dan saya yakin soal ini pasti dibicarakan ketika Jokowi bertemu dengan para kepala negara G7 itu, karena mereka kelihatannya sudah sangat serius ya ingin menghadang China. Apalagi saya baca ini serius soal China. Di Pakistan, misalnya, ada beritanya yang baru dipublish oleh Nikei yang disebutkan bahwa China minta agar punya pasukan keamanan sendiri untuk mengamankan aset-asetnya di Pakistan. Dan itu ditolak oleh pemerintah Pakistan. Dan itu bisa jadi yang terjadi di Indonesia ketika situasinya mungkin mulai menegang. Ya, itu yang sebetulnya ketegangan itu terjadi karena ada pihak yang merasa terancam. Dan saya baru habis baca buku Elison Graham, penasihat militer dari para presiden Amerika, entah Demokrat atau Republik. Dia menulis buku judulnya Perang Tusicides atau Tuciside War. Tusicides ini sejarawan Romawi Kuno yang kemudian jadi acuan dari mereka yang belajar politik internasional bahwa kecemasan sebuah negara itulah yang menuju perang, bukan ancamannya tapi kecemasan, yang biasa disebut Tusicides Trap. Nah sekarang ada pertanyaan, bisa nggak Cina dan Amerika itu keluar dari jebakan Tusicides ini. Kelihatannya tidak bisa. Tadi diterangkan, negara-negara Amerika sudah siap-siap untuk menghadang China di Indo-Pasifik, terutama karena itu sudah dilakukan, termasuk membujuk negara-negara Indo-Pasifik untuk tidak lagi melayani tawaran infrastruktur China karena akan digantikan oleh infrastruktur Barat jumlahnya 8,8 triliun. Jadi, Indonesia akan dihadapkan pada problem itu. Mau berhenti main-main dengan China atau kita anggap sebagai musuh. Jadi, jebakan Tucisides ini akan berlaku pada Indonesia sebetulnya, karena Amerika cemas, Indonesia masih di dalam proksi Cina. Sementara China juga cemas, Indonesia mungkin saja terbujuk oleh dana infrastruktur triliunan itu dari blok Barat. Jadi kesimpulannya ketegangan politik justru berlanjut, bukan berkurang. Nah Presiden Jokowi punya tema untuk menghentikan ketegangan itu. Itu nggak mungkin karena orang anggap bahwa anak kecil kok ngatur-ngatur orang dewasa. Kira-kira begitu. Karena itu, terlihat dalam foto tadi, mungkin dirangkul oleh Biden, sudahlah, nggak usah sok jadi pendamai, kita memang mau perang kok. Begitu kira-kira. Karena mungkin juga Biden baru habis baca Graham Elison tentang teori itu. Tapi ini saya kira untuk pertama kalinya negara-negara blok Barat, Amerika dan sekutunya memberikan sinyal yang sangat keras tentang investasi China. Dan dia disebutnya di situ oleh Biden bahwa kalau ini betul kerja sama bisnis saling menguntungkankan. Kan ini kita mengingatkan, dan Amerika sebelumnya selalu menyebut bahwa China ini sebagai jebakan utang. Jadi diberi hutang dan kemudian nanti aset-asetnya kalau enggak bisa bayar hutang, asetnya diambil-alih oleh China. Itu sudah terjadi di banyak negara Afrika dan kalau di Asia Selatan sudah terjadi di Sri Lanka. Pelabuhan laut dalam diambil-alih oleh China. Jadi ancaman perang di Indo-Pasifik itu pasti akan diatasi dengan menghemat anggaran perang di Ukraina. Kira-kira begitu. Karena, Amerika musti bagi ke mana arah anggarannya. Di Indo-Pasifik mungkin karena negara-negara yang tadi kayak Pakistan sudah nolak artinya dia masuk dalam wilayah pengaruh Amerika lebih aman. Tapi di Eropa masih terlihat bahwa Rusia ingin menyelesaikan perang itu yang sebetulnya makin lama makin panjang. Dan, ini untuk perhitungan ekonomi apakah bisa ekonomi Rusia itu membiayai perang di Eropa. Sementara sinyal G7 itu ditangkap persis bahwa dia akan dikepung dengan anggaran G7 yang pasti lebih besar dari anggaran Rusia. Demikian juga China yang kini sedang mengalami kesulitan ekonomi karena ekonominya ternyata tidak bertumbuh, itu pasti yang sudah paham bahwa ini Indonesia pasti akan terbujuk oleh blok Barat. Nah, di situ Presiden Jokowi mesti kasih sinyal dan sinyal itu bukan sekadar kami non-blok, kami bisa lakukan. Enggak. Ini tinggal disuruh milih, mau pilih blok Amerika atau blok Rusia, Sino Rusia blok. Itu sebetulnya yang kita pelajari di dalam teori politik realis to be or not to be. Kan cuma begitu. Lain kalau misalnya Indonesia juga semacam mini super power maka bisa Indonesia kasih poin ketiga. Jadi Indonesia mau kasih poin ketiga padahal dia nggak punya poin apa-apa. Jadi itu intinya. Jadi yang disebut gerakan non-blok atau principasifis dalam proyek luar negeri kita atau Mendayung di antara dua karang, itu nggak ada poin lagi. Tetap kita dianggap negara yang tanpa profil internasional. Apalagi di dalam negeri semua orang tahu bahwa Indonesia itu rentan terbelah karena politik Islamophobia. Jadi, semua soal itu yang mustinya kita bayangkan sebagai kesulitan Indonesia untuk masuk di dalam percaturan politik global. Dan ini menarik, kenapa sekarang ini Pakistan menolak permintaan dari China tersebut karena pemerintah yang sekarang lebih pro kepada Amerika, setelah sebelumnya Perdana Menteri Imran Khan yang dianggap pro China dijatuhkan. Ini ada video-video yang viral bagaimana presiden Biden dengan seorang pembantunya yang bertepuk tangan dan menyatakan “We make it” ketika Imran dijatuhkan oleh parlemen. Ini yang saya kira sangatlah penting karena berkaitan dengan masa depan Indonesia dan pasti Amerika berkepentingan untuk agar pemerintah berikutnya, rezim berikutnya di Indonesia, lebih pro kepada Amerika. Ini pasti akan ada pengaruhnya ke situ. Jadi betul karena kita terpaksa musti kaitkan dengan itu. Perubahan politik di Indonesia sangat rentan diintervensi asing. Itu sangat rentan. Karena justru kelemahan demokrasi kita hari ini menyebabkan politik bisa berubah, bahkan sebelum Pemilu. Lain kalau demokrasi kita matang, oke kita akan tunggu 2024. Pak Jokowi gagal untuk menghasilkan demokrasi yang bermutu sehingga semua orang bermanuver dan tentu beberapa pejabat strategis di kabinet juga menilai bahwa lebih baik langsung saja ke proxy Amerika supaya jelas siapa yang akan memimpin negeri ini nanti. Tentu ada problem dengan macam-macam soal di dalam negeri bahwa koalisi bakal juga menyesuaikan diri dengan tawaran politik luar negeri Amerika untuk memilih: Anda masuk ke kami atau Anda jadi lawan kami. Jadi yang diucapkan dulu oleh Biden akhirnya mulai terbukti sekarang. Kan Biden dulu bilang, mereka yang memihak pada China itu artinya melawan kami. Kan begitu di awal kepemimpinan Pak Jokowi. Itu yang akan dia tagih. Mungkin itu yang dia bisikkan ke Pak Jokowi kemarin. Jadi, sekali lagi kita mau lihat bagaimana politik luar negeri itu terkait dengan proses pemilihan presiden di Indonesia karena ketegangan di Indo-Pasifik junto NATO vs Rusia. Jadi betul tadi FNN secara bagus menerangkan, kemungkinan politik Indonesia itu akan berubah dalam satu semester ini, ketika betul-betul NATO sudah makin lama makin tinggi kolnya….. untuk bersatu menghadapi Rusia. Dan, uang NATO pasti lebih cepat terkumpul daripada uang Rusia dan China. (mth/sws)
POPULER
