ALL CATEGORY
HRS Pulang, Apakah Masih Garang?
by Tony Rosyid Jakarta FNN – Selasa (10/11). Habib Rizieq Shihab (HRS). Sudah pulang ke Indonesia. Hari ini tiba di Jakarta. Kepulangan HRS tepat pada hari pahlawan, tanggal 10 Nopember. Tentu saja bukan suatu kebetulan. tetapi ada kesengajaan. Juga bukan kebetulan jika Habib Rizieq pulang saat eskalasi politik di Indonesia sedang naik. Demo berjilid-jilid atas UU Cipta Kerja belum ada tanda-tanda berhenti. Kekecewaan massa, baik buruh, mahasiswa, pelajar dan ormas semakin membesar ketika presiden menandatangani UU Cipta Kerja tersebut. Apalagi, naskah UU yang ditandatangani Presiden itu dianggap cacat formil dan materiil. Kepulangan tokoh yang dipanggil dengan nama HRS ini seolah menjadi energi segar bagi kelompok oposisi. Energi untuk semakin aktif dan masif memprotes aturan dan kebijakan pemerintah yang dianggap ugal-ugalan. Berpihak kepada para pemodal, abai terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat. HRS punya modal sosial yang cukup besar. Secara personal, mungkin dia satu-satunya tokoh di Indonesia yang mampu menggerakkan jutaan massa. Ini bisa dilihat dari jumlah massa yang menjemputnya hari ini di bandara Soekarno Hatta Cengkarang. Bisa dimaklumi jika istana kemudian panik. Sekali HRS teriak, istana bisa terancam rontok. Wajar saja jika istana khawatir. Sadar atas potensi ini, istana mulai melunak. Sambutan Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfudz MD kemarin malam berubah total. Sebelumnya, Mahfudz cenderung menyerang HRS dengan kata-kata yang menydutkan. Menuduh HRS bermasalah di Arab Saudi, lalu dideportasi. HRS bukan orang suci. Tidak sampai disitu, Mahfudz juga mengancam jika pendukung HRS berbuat anarkis akan disikat. Namun ketika istana tahu bahwa pendukung HRS begitu besar, istana merubah dengan cepat dan drastis. Istana merubah strategi dan cara berkomunikasi ke publik. Lebih soft, persuasif dan tidak lagi sembrono dan nenyerang. Tak ada pilihan lain. HRS itu pulang ingin melakukan "revolusi moral", kata pihak istana. Kalimat ini terus saja diulang-ulang oleh istana. Pengulangan dan penonjolan kata "revolusi moral" seperti disengaja agar kepulangan HRS menjadi kehilangan heroismenya. Supaya dianggap biasa-biasa saja. Kata "revolusi moral" yang terus digaung-gaungkan oleh istana dibaca publik seolah ingin memengaruhi opini. Bahwa HRS tidak akan melakukan revolusi politik. Hanya revolusi moral semata. Kerana HRS adalah tokoh agama ada tokoh moral. Revolusi moral seperti sejalan dengan maunya istana. Apakah revolusi moral yang diperjuangkan HRS lepas begitu saja? Sama sekali tidak bakalan terkait sama sekali dengan situasi politik bangsa saat ini? Kalau begitu, apa artinya ketegangan HRS dengan istana yang berlangsung selama bertahun-tahun? Sandiwarakah itu? Nah, yang menarik dari kepulangan HRS adalah, apakah sikap lunak istana akan untuk menghentikan teriakan HRS yang selama ini terus menerus meminta agar Jokowi mundur? Dalam konteks ini, apakah sudah ada kompromi atau deal-deal tertentu antara HRS dengan istana? Jika ada dealnya, maka apa isi dealnya? Atau sebaliknya, kepulangan HRS justru untuk menuntaskan tuntutan itu agar Jokowi sebaiknya mundur dengan terhormat? Daripada dimundurkan nantinya. Isu ini nampaknya yang paling seksi dan menarik untuk didengar publik. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini bakalan menjadi hal yang paling penting dan substansial dari semua analisis tentang kepulangan HRS. Tanpa menyentuh soal ini, semua analisis menjadi semu dan hambar. Namun semunya kita tunggu dari HRS saja. Publik tentu saja menunggu. Apa narasi HRS pasca kepulangannya? Melunak, atau masih tetap garang? Lunak dan garangnya sikap HRS akan sangat memengaruhi tidak saja eskalasi politik. Tetapi boleh jadi juga akan menentukan struktur politik nasional ke depan. Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.
Kontroversi Kepulangan HRS
by Sugito Atmo Pawiro Jakarta FNN - Senin (09/11). HABIB Rizieq Shihab (HRS) memang warga negara luar biasa. Setelah lebih kurang 3,5 tahun berada di Mekkah, Arab Saudi sejak April 2017, bulan lalu terbetik kabar akan kembali ke tanah air pada 10 November 2020. Kabar kepulangannya serta merta mengundang gelegar reaksi publik mulai dari omongan di warung kopi hingga celetukan di ruang maya (media sosial) dan mewarnai pula jagad pemberitaan di media massa mainstream. Semua kalangan menyampaikan pandangannya mulai dari elite di pemerintahan hingga pedagang kecil di trotoar jalan raya. Ada reaksi yang gembira karena akan menyambut Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) tersebut, ada juga lontaran kata sinisme yang menentang kepulangan WNI itu ke negerinya sendiri. Bahkan sudah sempat diwacanakan bakal ada prosesi penyambutan di Bandara Soekarno-Hatta dengan jumlah massa yang cukup besar. Singkatnya, mungkin tidak ada seorang pun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dan disambut kembali ke negeri ini ditingkahi dengan beragam pro-kontra dan kontroversi serta silang pendapat. Tampaknya hanya HRS yang mendapatkan perlakuan spesial seperti ini. Padahal, seperti dikatakan banyak pengamat yang netral, kepulangan HRS dari Arab Saudi ke Indonesia semestinya disambut dengan wajar-wajar saja, mengingat HRS adalah warga negara biasa. Hak HRS untuk pulang ke tanah air sejatinya dihormati sebagaimana warga negara lainnya. Tidak ada alasan untuk menentangnya dengan berbagai opini yang dibangun secara sengaja untuk mendiskreditkan citra HRS sebagai warga negara demi menghalangi kepulangannya ke tanah air. Tidak ada juga manfaatnya untuk menyebutkan bahwa HRS dideportasi karena kasus overstay di Arab Saudi, dan seterusnya. Kehadiran HRS di tanah air bagi umat Islam yang mencintainya tentu saja sebuah momentum emosional untuk melepaskan kerinduan. Sekaligus menjadi semacam harapan untuk kembali mendapatkan bimbingan dan ayoman dari seorang Imam Besar yang selama puluhan tahun menjadi pemimpin pergerakan amar ma’ruf nahi munkar di seluruh pelosok tanah air. Bagi mereka yang mengharapkan kepulangan HRS tentu saja hal ini sebagai berkah yang tertunda sejak akhir 2018 lalu. Isu kepulangan HRS telah mencuat sejak suasana karut marut gelombang protes oleh buruh dan mahasiswa terhadap pengesahan Omnibus Law pada 20 Oktober lalu, dan berlanjut pada 28 Oktober hingga demonstrasi, Senin, 9 November 2020. Gelombang aksi ini diperkirakan akan terus marathon dan diperkirakan akan lebih meluas ke seluruh Indonesia. Ada selintas pendapat bahwa aksi seperti ini akan lebih besar lagi bila dipimpin oleh seorang sekaliber HRS yang memiliki jumlah anggota dan pengaruh yang sangat besar di seluruh Indonesia. Keberadaan HRS yang diinginkan sebagian massa aksi penolakan Omnibus Law agar memimpin gelombang aksi sebagaimana sukses HRS dalam memimpin Aksi 212 tahun 2016 lalu, salah satu faktor yang menimbulkan penentangan terhadap keberadaan HRS. Apalagi berbagai atribut media luar ruang terkait ucapan selamat datang kepada HRS yang dibuat secara swadaya oleh masyarakat, dianggap memprovokasi pergerakan aksi massa dengan tajuk yang disebut Revolusi Akhlak. Mereka yang kontra, risau dan gelisah atas kepulangan HRS semakin bersihkeras untuk menghentikan langkah HRS setibanya di tanah air, termasuk mendesak pemerintah untuk melakukan pengamanan ketat terhadap HRS dan pendukungnya bila tiba di tanah air. Mengapa banyak kalangan pendukung kekuasaan yang gelisah dan menentang kepulangan HRS ke tanah air? Ada beberapa alasan yang tampaknya berada di balik opini yang resisten terhadap kembalinya Imam Besar FPI itu ke Indonesia. Pertama, pihak-pihak yang bersikap dilatari oleh ketidaksukaan terhadap sepak-terjang FPI dan selama ini berusaha untuk mendorong pemerintah membekukan atau membubarkan organisasi FPI. Keberadaan HRS dikhawatirkan akan membuat mental dan moral jutaan warga FPI semakin kokoh dalam berjuang lewat dakwah (amar ma’ruf) dan melawan ketidakadilan dan kemaksiatan (nahi munkar) di negeri ini. Cara-cara yang dilakukan kelompok resisten ini dengan mencari cela untuk menghentikan keleluasaan kiprah HRS sekembalinya ke tanah air, antara lain dengan propaganda dan mendorong institusi Polri untuk mengusut kembali kasus hukum sumir, yakni fitnah chat porno yang sebenarnya sudah dibekukan karena ketiadaan bukti. Sebuah skenario klise dan usang. Kedua, kepemimpinan HRS dianggap efektif di dalam membangun semangat perjuangan anti-ketidakadilan dalam praktek politik dan kemasyarakatan, yang bila dibiarkan akan dapat mendelegitimasi kekuasaan politik di negeri ini. Meski pun dalam alam demokrasi keberadaan tokoh dan aktor non-negara (Non State Actor, NSA), seperti HRS, sejatinya dipelihara untuk memperkuat basis masyarakat sipil (civil society). Tetapi dalam kenyataannya HRS justru dikesankan seperti state-enemy guna memberikan keleluasaan pada kekuasaan tanpa kontrol dari masyarakat sipil. Inilah sikap naif yang menciderai demokrasi di negeri ini. Akhirnya, kita seyogyanya menerima sebuah kenyataan bahwa ada arus deras di masyarakat yang membutuhkan kepemimpinan dari seorang aktor non-negara yang dapat dijadikan panutan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, sebagaimana halnya HRS dan tokoh-tokoh besar lainnya. Oleh karena itu terimalah kepulangannya untuk kembali memimpin umat di negeri ini. Tentu tidak seluruhnya menerima pendapat ini, tapi setidaknya itulah bagian esensial dari keberagaman.* Penulis adalah pengacara HRS
Prabowo Mau Jemput Habib Rizieq di Bandara?
by M Rizal Fadillah Bandung FNN – (09/11). Ketika Habib Rizieq Shihab (HRS) serius akan kembali ke tanah air pada tanggal 10 November 2020, para penyambut tengah bersiap-siap untuk menjemput ke Bandara. Isu hambatan dari Pemerintah mengemuka sebagaimana ucapan Menkopolhukam Mahfud MD dan Duta Besar RI untuk Saudi Arabia Agus Maftuh. "Character assasination" menohok pada HRS. Sayangnya, publik khususnya pendukung tentu tak bakal terpengaruh. Program penyambutan berjalan terus. Jama'ah berbis-bis yang akan berangkat menuju Bandara Soekarno Hatta untuk mengawal pulang ke Petamburan tempat kediaman HRS. Begitu juga dengan rencana konvoy kendaraan bermotor. Bahkan banyak yang bertekad menyatakan menyiapkan jiwa raga untuk melindungi HRS dari kemungkinan berbagai gangguan. Segala bentuk gangguan terhadap HRS, bakalan dihadapai dengan segala resiko. Soal sambut menyambut kedatangan atau kepulangan HRS, jadi teringat kemabli pada Prabowo Subianto saat menjadi Calon Presiden (Capres) 2019 lalu. Ketika berkunjung ke Pesantren Mamba'ul Ulum Pamekasan Madura, ia berjanji jika menang dalam Pilpres 2019, maka sehari setelah kemenangan itu, akan berangkat menjemput pulang HRS dengan pesawat pribadi dari Arab Saudi. "Beliau HRS itu difitnah dan dizalimi", seru Prabowo ketika itu. Janji ini sesuai dengan apa yang pernah diungkapkan pada Ijtima Ulama II di Jakarta. Namun apakah Prabowo masih ingat dengan janjinya itu setelah menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) Jokowi? Tanyakan saja ke Prabowo. Semoga saja Prabowo masih ingat. Namun mungkin juga sudah lupa setelah jadi menteri. Tentu kita bukan berharap Prabowo merealisasikan janjinya, karena toh Pilpres itu "dimenangkan" oleh Jokowi. Namun kini HRS sudah bisa pulang sendiri. Direncanakan tanggal 10 November tiba di bandara Soekarno Hatta. Lalu apa yang dapat dilakukan oleh Prabowo yang kini menjadi Menteri Pertahanan, dan menjadi bagian dari Pemerintah itu? Apakah terus menyatu dengan rezim yang terus "memfitnah dan menzalimi" tokoh sekelas HRS? Atau ada upaya sebatas kemampuan? Hanya Prabowo yang paling tau urusan fitnah-memfitnah dan zalim-menzalimi tersebut. Namun bisa juga Prabowo sudah lupa, karena faktor umur. Terlalu jauh mungkin jika menganalisa bahwa pertemuan Menhan Prabowo dengan Menhan AS di Pentagon ada pembicaraan terkait dengan HRS. Atau tindak lanjut berupa kedatangan Perdana Menteri Jepang Suga dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat Pompeo, serta Dubes baru AS untuk Indonesia juga membahas hal-hal strategis termasuk kembalinya HRS ke Indonesia. Yang dekat saja, adakah kontribusi "pengamanan politik" Prabowo sebagai pejabat Pemerintah untuk melancarkan dan melindungi kembalinya HRS hingga ke rumahnya ? Jika Prabowo masih "concern" dengan janjinya dan tetap berkeyakinan bahwa HRS "difitnah dan dizalimi", maka semestinya ada langkah heroik di "Hari Pahlawan" yang bisa dilakukannya. HRS sendiri telah menyatakan bahwa kepulangannya ke tanah air tidak atas dasar bantuan siapa-siapa. Apakah itu bantuan dari pemerintah Indonesia atau negara lain. Hal ini dikemukakan tentu untuk antisipasi akan situasi sebaliknya, yaitu lancar dan mulusnya kepulangan HRS tersebut. Klaim-klaim sering bermunculan. Langkah heroik Prabowo adalah kehadiran di Bandara Soekarno Hatta untuk bersama umat menyambut kedatangan HRS. Sayangnya, hati kecil dan hati besar publik untuk bertanya, mungkinkah itu dilakukan Prabowo? Nampaknya probabilitas untuk itu sangat rendah. Mengingat gonjang-ganjing reshuffle kabinet semakin menghangat. Apalagi Prabowo kini sedang "bermanja-manja" dalam kabinet Jokowi. Bahkan ada sinyalemen bahwa Prabowo telah dipersiapkan menggantikan KH. Ma’ruf Amin di tengah jalan. Dalam konteks global, Pilpres Amerika Serikat ada olok olok yang lucu bahwa untuk meredam "ngamuk" Donald Trump, segera tawarkan pada Trump untuk menjadi Menteri Pertahanan Presiden Joe Biden. Ini terjadi karena Indonesia bisa menjadi rujukan. Prabowo adalah model yang baik dan pas. Maklum saja, namanya juga olok-olok. Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
Kepulangan Habib Rizieq, Pemerintah Terlihat Panik
by Mochamad Toha Surabaya FNN – Senin (09/11). Moment kepulangan Imam Besar Habieb Muhammad Rizieq Shihab (IB HRS) telah membuat Menko Polhukam Mahfud MD meradang. Sampai akhirnya Mahfud ikut membully IB HRS ini. Itulah yang terjadi dalam wawancara Ade Armando dengan mantan Menhan era Presiden Abdurrahman Wahid itu beberapa hari lalu (4/11/2020). Mahfud mengatakan hal yang jelek-jelek tentang IB HRS dengan sangat kasar. Mahfud MD mengatakan, HRS bukan orang suci. Padahal, HRS tidak pernah mengatakan dirinya orang suci. Mahfud juga menyebut HRS mau pulang karena menghindarkan deportasi dari Arab Saudi. Singkatnya, yang keluar dari mulut Mahfud buruk-buruk semua. Menurut KH Tb. Abdurrahman Anwar Al Bantany, zaman ini milik IB HRS. Imam Besar Umat Islam Indonesia ini selalu menjadi sorotan dan perbincangan berbagai kalangan, baik dalam dimensi Nasional maupun Internasional. “Para pecinta HRS itu selalu loyal dan setia ikut berjuang di bawah komando beliau apapun resiko dan akibat yang harus diterimanya,” lanjut mantan Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam As Syafi'iyah Jakarta itu. Sebagai sosok Mujahid atau pejuang tangguh di medan laga, perjuangan yang tidak mengenal rasa takut untuk dibunuh. Tidak gentar menghadapi penjara. Tidak menyerah dengan teror, dan ancaman. Tidak larut dengan sogok. Tidak peduli dengan fitnah, cacian, dan sebagainya. IB HRS adalah pejuang tangguh yang Istiqomah. Bukan mencari panggung, dan bukan pula mencari popularitas. Bukan mencari dunia. Tetapi yang dicari adalah Ridho-Nya Allah SWT. Dalam hablum minan nas, HRS santun dan bersahaja, menunjukan akhlakul karimah. Tapi, dalam hal keberpihakannya membela Agama Allah, IB HRS tegas tanpa kompromi. “Itulah sifat kesatria dari umat Rasulullah Sallaahu Alaihi Wasallam. Menempatkan lembut pada tempatnya. Tegas pada tempatnya, dan keras pada tempatnya,” ungkap Anwar Al Bantany. Menurutnya, serentetan cara dan makar untuk membungkam HRS antara lain. Pertama, tiga kali keluar masuk dari penjara, tidak membuat jera untuk terus berjuang membela kebenaran dan menegakan keadilan. Kedua, ancaman berupa sniper otomatis yang diarahkan untuk merenggut jiwanya, tidak digubris IB HRS sama sekali. Ketiga, sogokan uang satu triliun agar IB HRS bungkam, tidak diliriknya sama sekali. Keempat, teror-teror saat da'wah dan ceramah yang mengancam jiwanya, tidak membuat berhenti dari menyuarakan kebenaran di atas mimbar. Kelima, fitnah keji dan pembunuhan karakter yang dialami oleh IB HRS, dan keluarga tidak mampu menghentikan perjuangannya. Keenam, hijrah ke Mekkah untuk menghindari pertumpahan darah dengan anggapan agar IB HRS tak lagi berjuang, tetapi suara IB HRS dari Mekkah tetap lantang melawan berbagai Kedzoliman. Ketujuh, berbagai cara busuk, licik, dan keji diarahkan ke IB HRS dengan harapan agar bungkam dan takut. “Ternyata berbagai upaya yang telah dilakukan untuk membungkam HRS hasilnya hanya menyebabkan berbagai macam kebingungan yang dialami oleh rezim saat ini,” lanjut Anwar Al Bantany. Tiga tahun Enam bulan IB HRS berada di Mekkah, karena dicekal, dikriminalisasi, dan upaya lainnya. “Kini tiba saatnya IB HRS kembali ke tanah air untuk membela Agamanya, membela umatnya, dan membela Bangsa dan Negaranya,” tegasnya. Umat bersuka ria akan menjemput, dan menyambut kedatangan serta kehadiran IB HRS di tanah air tercinta. Kedatangan HRS ke tanah air telah membuat rezim kalangkabut mencari sejuta cara untuk membungkam HRS tidak berdampak apa-apa sama sekali, sehingga rezim saat ini sedang berada dalam seribu kebingungan. Wartawan senior Asyari Usman bertanya, apakah Habieb pernah berbuat jahat seperti Joko Tjandra? “Sampai-sampai beliau sekarang di-bully oleh Mahfud? Habib tak pernah merugikan rakyat dan negara sebagaimana Joko Tjandara melakukan korupsi dan penipuan besar.” Jadi, sangatlah mengherankan mengapa Mahfud MD sampai ikut mem-bully HRS. Dalam wawancara dengan Ade Armando itu. Mahfud merasa ringan mengatakan agar Habieb mengurus sendiri masalahnya dengan pemerintah Saudi. Padahal, Mahfud tahu, HRS tidak pernah meminta bantuan aparat Indonesia. Kelihatannya, Pak Menko tergiring masuk ke ruang yang penuh dengan “udara akal kotor”. Tidak terpikirkan mengapa Mahfud yang berintelektualitas tinggi mau menghirup “udara akal kotor” itu. Apakah Mahfud MD merasa dia akan mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya di sisi para penguasa dan cukong? Wallahu a’lam. Tidak salahnya kalau anda berkenan menyumbangkan “oksigen akal sehat” kepada Mahfud MD. Persaudaraan Alumni (PA) 212 menyebut, tidak ada lagi laporan kepolisian atau kasus yang menyangkut IB HRS. PA 212 mengklaim bahwa semua laporan yang menyangkut HRS itu sudah berstatus SP3 atau dihentikan penyelidikannya. “Sudah SP3. Insya Allah (semua kasus HRS) sudah SP3 jadi nggak ada masalah,” kata Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif, seperti dilansir Gelora.co, Minggu (8/11/2020). Slamet Maarif meminta kepolisian untuk tidak provokatif menjelang kepulangan HRS. “Jadi polisi jangan mengada-ada (lagi). Ciptakan kondisi agar kondusif jangan komentar yang provokatif dan mengada-ada,” himbaunya. Sebab sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyebut, ada beberapa laporan polisi yang sampai saat ini menyangkut nama HRS di Polda Metro Jaya. “Memang banyak laporan polisi yang menyangkut masalah Pak Rizieq Syihab ya,” katanya. Sebelumnya, PA 212 juga mengungkapkan ada intelijen hitam persulit HRS pulang dari Arab Saudi ke Indonesia. Intelijen hitam ini juga disebut memberikan informasi palsu soal keadaan HRS. Seperti dilansir Harian Aceh.co.id, Kamis (19/10/2020), Slamet Maarif menjelaskan, operasi intelijen hitam dibalik susahnya tokoh FPI itu pulang ke Tanah Air. Dia menjelaskan salah satu informasi bohong datang dari Dubes Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel. Dubes menyebut HRS bermasalah. Padahal, kata Slamet Maarif, beberapa waktu lalu di sebuah stasiun televisi, Agus mengatakan tidak ada masalah antara pemerintah Indonesia dengan Saudi soal kepulangan tokoh FPI tersebut. “Artinya ini ada intelijen hitam bermain yang menginfokan yang tidak benar (soal HRS) ke Arab Saudi,” jelas Slamet Maarif dalam tayangan YouTube Front TV, Senin (19/10/2020). Slamet heran kepulangan HRS ke Indonesia kok beberapa pihak tak senang. Termasuk Dubes Indonesia untuk Arab Saudi. Slamet Maarif melihat ada yang mencoba mengganjal kepulangan HRS. “HRS mau pulang. Dia Dubes Indonesia untuk Arab Saudi cuek. Nggak mau urusin. Padahal HRS sudah usaha sendiri. Harusnya gembira dia, warganya bisa pulang. Ini malah sebaliknya. Harusnya cari info berupaya agar pulang,” kata Slamet. “Dubes Agus ini salah satu variabel yang hambat kepulangan HRS. Artinya terbukti pesoalan ada di sini. Mulai Allah buka ini pihak yang selama ini bermain,” lanjut Slamet. Selain Dubes Agus, Slamet menyoroti respons Istana atas kepulangan HRS. “Kok responnya seakan tak senang dengan kabar itu. Ternyata orang Istana teriak semua, kebakaran jenggot. Indikasi keterlibatan pihak sana ikut menghalangi kepulangan,” katanya. Dubes Agus menyebut, ada aib yang dilakukan IB HRS selama tinggal di Arab Saudi. Tetapi Agus tidak mengungkapkan aib yang dilakukan Imam Besar FPI itu. Aib itu tercantum dalam layar kedua sistem komputer imigrasi Arab Saudi. “Di layar kedua ini ada dua kolom yang sensitif dan berkategori aib, sehingga kami tidak elok untuk membukanya ke publik,” kata Agus kepada CNNIndonesia.com, Jumat (6/11/2020). Ia mengungkapkan, data sensitif ini masih bisa diakses di sistem hingga 4 November 2020. “Pada 4 November kemarin data sensitif ini masih bisa dibaca. Kalau tidak nyaman dengan label ini silakan protes kepada komputer keimigrasian Saudi,” ucap Dubes Agus. Sebelumnya, ia juga mengungkapkan HRS pulang ke Indonesia setelah masuk daftar deportasi. Status itu terdapat di layar keempat dalam sistem komputer imigrasi Saudi. “Di layar ini juga tertulis dengan sangat jelas namanya masuk dalam 'tasjil murahhal', daftar orang dideportasi,” ungkap Dubes Agus. Mahfud sebelumnya juga mengatakan, kepulangan IB HRS itu untuk menghindar agar tidak dideportasi dari Arab Saudi akibat pelanggaran imigrasi. Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id.
Donald Trump Petahana Yang Malang, Kalau Disini Pasti Menang
by Asyari Usman Jakarta FNN - Senin (09/11). Di mana-mana pemilu atau pilpres, calon petahana biasanya paling tenang dan percaya diri. Misalnya, di pilpres 2019, Pak Jokowi sebagai petahana selalu tenang. Dia sangat ‘confident’. Meskipun banyak orang yang memperkirakan lawan beliau, Prabowo Subianto, waktu itu akan menang mengingat dukungan rakyat yang gegap gempita. Jokowi tidak menunjukkan kekhawatiran sedikit pun. Bahkan, beliau senantiasa memperlihatkan “saya akan menang”. Dan ternyata dia “menang”. Dengan sangat mudah pula. Artinya, Jokowi benar-benar menunjukkan kualitas percaya dirinya sebagai petahana. Beliau bagaikan telah dibisikkan, entah oleh siapa, bahwa dia pasti menang. Barangkali, begitulah seharusnya sikap seorang “petahana sejati”. Tidak boleh khawatir. Tidak perlu pula cemas apalagi sampai paranoia. Tetapi, dalam pilpres 2020 di Amerika Serikat (AS), Donald Trump sebagai petahana tercatat paling rewel. Paling gelisah. Khususnya terhadap pelaksanaan pencoblosan dan penghitungan suara. Dia tidak percaya terhadap banyak hal. Tak percaya bahwa pilpres berjalan jujur dan adil. Dia menuduh ada pihak-pihak yang melakukan kecurangan. Trump menuduh ada penipuan dalam penghitungan suara. Sampai-sampai dia mengajukan gugatan agar penghitungan dihentikan di sejumlah negara bagian. Di negara bagian Montana, sebagai contoh, kubu Trump mengajukan permohonan kepada pengadilan agar menghentikan sistem pemungutan suara lewat pos. Trump mengatakan pengiriman surat suara lewat pos ke KPU akan mengundang kecurangan. Tetapi, Hakim Dana Christensen membuat putusan yang menolak permohonan kubu Trump. Bu Hakim menuduh kubu Trump menyebarkan ‘fiksi’ (hayalan) tentang bahaya pemungutan suara lewat pos. Intinya, Trump takut kalah. Dia tidak mau menerima kekalahan. Bagi Trump, kalau dia kalah berarti ada kecurangan. Dengan kata lain, pemilu tidak curang jika dia yang menang. Sebagai petahana, sikap curiga dan menuduh lawan melakukan kecurangan sangatlah menggelikan. Seharusnya, seorang petahana selalu memiliki keunggulan dibanding penantang. Petahana lazimnya mengendalikan seluruh lini kekuasaan. Seharusnya Trump bisa “menyiapkan” kemenangannya di pilpres 2020 ini. Tapi, itu tidak terjadi. Di bagian lain dunia, termasuk di Asia Tenggara, petahana bisa menyiapkan persentase kemenangan. Caranya sangat mudah. Gunakan kekuasaan dan uang. Para pejabat yang melaksanakan pemilu dan jajaran mereka disogok dengan duit besar. Di salah satu negara Asia Tenggara, KPU-nya berada di bawah komando petahana. Polisi negara itu digunakan oleh petahana untuk memenangi pilpres. Bahkan makamah pemutus pertikaian pemilu pun ‘taat’ kepada petahana. Nah, ini yang tidak dilakukan Trump sebagai petahana. Dia menyia-nyiakan posisi sebagai pemegang kekuasaan besar di AS. Sayang sekali. Tapi, bisa dipahami juga kenapa Trump tidak melakukan itu. Sebab, kalau dia coba-coba mendekati KPU Amerika, kepolisian (FBI), intelijen (CIA), dlsb, dengan tujuan agar institusi-institusi itu menjalankan misi untuk memenangkan Trump di pilpres 2020 ini, pasti akan bocor ke media. Kalau sudah bocor, selesailah dia. Karena, media di Amerika tidak seperti media di sini. Media Amerika pasti akan berteriak keras kalau petahana ketahuan melakukan tindakan yang mereka anggap sangat tercela itu. Kalau di sini, media bisa diajak bekerja sama dengan imbalan uang. Kalau tidak bisa dengan uang, pasti bisa dengan kekuasaan. Dengan intimidasi. Ditelefon atau didatangi oleh orang-orang dari berbagai instansi yang bisa melakukan apa saja. Orang-orang media pasti ketakutan. Yang sering lancar adalah kombinasi uang dan kekuasaan. Semua pihak senang. Sama-sama menguntungkan pribadi dan kelompok. Begitu kira-kira, Pak Trump. Kalau di sini, orang akan bilang Anda itu petahana yang bernasib sangat malang. Semua ada dalam genggangam tapi kalah pilpres. Kapan-kapan nanti, Anda coba ‘nyapres di sini. Bawa duit banyak-banyak. Nanti saya kasih tahu caranya. Pasti menang.[] (Penulis wartawan senior FNN.co.id)
Diduga, Dua Proyek Kemendes Dijadikan Bancakan!
by Mochamad Toha Surabaya FNN - Minggu (08/11). Di tengah-tengah Pandemi Covid-19, Center for Budget Analysis (CBA) menemukan dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Kementerian Desa PDTT. Proyek yang dimaksud terkait sewa kendaraan roda 4 untuk operasional kantor pada Sekjen Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2020. Proyek ini menghabiskan anggaran sebesar Rp 2,1 miliar. Berikut penjelasan temuan dari CBA tersebut. Sekjen Kemendes PDTT selaku Satuan Kerja awalnya menganggarkan untuk sewa kendaraan roda 4 operasional kantor sebesar Rp 2,2 miliar. Proyek ini dilakukan melalui tender sistem gugur dengan harga terendah. Proses tender dilaksanakan 12 tahapan mulai dari pengumuman pasca kualifikasi pada 12 Desember 2019 sampai penandatanganan kontrak pada 7 Januari 2020. Hasil tender ini, pihak Kemendes memenangkan PT Putra Tunas Harapan yang beralamat di Jl. Letjen Karjono Rt.002 Rw.006 Parakacanggah, Banjarnegara, Jawa Tengah. Nilai kontrak yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp 2.124.000.120. “CBA menduga proyek ini diwarnai “kongkalikong” antar oknum Kemendes dengan pihak swasta,” ujar Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi CBA. Hal ini terlihat dari beberapa modus. Pertama, pihak yang dimenangkan oleh Kemendes PDTT, yakni PT PTH, sebenarnya bukan peserta lelang dengan tawaran terendah karena berada diposisi 4. Padahal ada tiga perusahaan yang mengajukan nilai kontrak yang lebih efisien alias murah seperti yang diajukan PT Trans Pasific Global senilai Rp1.967.565.600, namun digugurkan oleh pihak Kemendes PDTT. Selanjutnya, hal ini tidak sesuai dengan tujuan tender awal yakni mencari tawaran seefisien mungkin agar bisa menghemat anggararan di tengah-tengah APBN yang sedang seret. “Sangat miris oknum Kemendes ini seperti tidak peduli dengan kesulitan negara dan warga yang lagi kena pandemik Covid-19 dengan dugaan permainan proyek,” tegas Jajang Nurjaman. Berdasarkan temuan di atas CBA mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuka penyelidikan atas proyek sewa kendaraan roda 4 untuk operasional kantor Sekjen Kemendes PDTT. “Periksa pihak-pihak terkait seperti Pokja ULP serta Pejabat Pembuat Komitmen, selain itu menteri Desa Abdul Halim Iskandar perlu dipanggil untuk dimintai keterangan,” lanjutnya. Jaminan Hidup Kementerian Desa PDTT melalui Ditjen Dinas Nakertrans Provinsi Sulawesi Selatan pada 2020 menjalankan program bantuan jaminan hidup pangan non beras. Bantuan ini dijalankan dua tahap. Pertama penyaluran untuk 230 kepala keluarga, dan kedua untuk disalurkan kepada 60 kepala keluarga. Dalam pelaksanaan program bantuan ini, Center for Budget Analysis (CBA) menemukan dugaan penyimpangan anggaran, berikut penjelasannya. Terkait teknis program bantuan jaminan hidup pangan non beras pihak Kemendes PDTT mempercayakan kepada pihak swasta, untuk itu pada 24 Maret 2020 sampai 6 Mei 2020 dilaksanakan tender untuk menentukan pihak yang menjalankan proyek. Selanjutnya, pada 6 Mei 2020 pihak Kemendes PDTT memenangkan CV Integra Prima yang beralamat di Griya Mulya Asri 02 Blok B No 15 Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua belah pihak menandatangani kontrak dengan nilai Rp 1.293.960.000. CBA meragukan proses tender ini dijalankan secara jujur dan sesuai aturan undang-undang. Hal ini disebabkan, pertama dari 33 peserta tender hanya dua yang dicantumkan oleh pihak Kemendes PDTT untuk masuk tahap selanjutnya (pengajuan harga). Padahal seharusnya minimal ada 3 peserta tender yang harus dipilih yang selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk mencari harga terendah. Kedua, tawaran yang diajukan CV IP sebenarnya lebih mahal dibandingkan tawaran yang diusulkan CV Mitra Barokah senilai Rp 1.212.165.000. Namun, meski tawaran lebih rendah, tetap digugurkan dengan keterangan masalah yang bersifat teknis atau persyaratan tambahan. Berdasarkan catatan di atas, menurut Jajang Nurjaman, CBA menduga program bantuan jaminan hidup pangan non beras yang dijalankan kemendes PDTT rawan penyelewengan dan diduga dibumbui “permainan”. Hal ini menjadi tambahan catatan bagi KPK untuk segera turun tangan, karena sudah banyak catatan buruk dugaan kongkalikong proyek di tubuh Kemendes PDTT. “Panggil dan periksa Pokja ULP serta PPK terkait, serta panggil Menteri Desa Abdul Halim Iskandar sebagai Kuasa pengguna anggaran,” tegas Jajang Nurjaman. Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id
Anies Baswedan & Khabib Nurmagomedov
by Tony Rosyid Jakarta FNN – Ahad (08/11). Siapa yang tak kenal dengan Khabib Nurmagomedov. Petarung UFC asal Sildi Dagentan Rusia ini terkenal tak terkalahkan. Telah 29 kali pertarungan, semuanya dilalui dengan kemenangan. Terakhir, Nurmagomedov mengalahkan Justin Goethje dengan kuncian kaki yang membuat petarung asal Amerika itu pingsan. Dunia menyayangkan, karena Khabib memutuskan untuk pensiun dini. Petarung yang lahir pada 20 September 1988 ini mengumumkan undur diri setelah pertarungan terakhirnya melawan Justin Goethje. Octagon dan para penggemar tarung bebas kehilangan gairah. Habib mundur, karena itu permintaan ibunya. Begitu pengakunnya. Setelah ayah Khabib yang selama ini jadi pelatihnya meninggal karena Covid-19, sang ibu minta Khabib berhenti. Jangan bertarung tanpa ayahmu nak. Begitu pesannya. Khabib berjanji ke ibunya bahwa pertarungan melawan Justin Goethje itu yang terakhir. Dan Khabib memenuhi janji kepada ibunya. Banyak tokoh sukses karena bimbingan dan ketaatan pada fatwa ibunya. Salah satunya adalah Anies Baswedan, Gubernur DKI. Suatu hari Anies diundang untuk shalat subuh di masjid di bilangan Jakarta Pusat. Sesuai rencana, usai shalat subuh sang tokoh bicara ke Anies. Nis, kamu maju lawan Ahok ya? Kata tokoh itu menawarkan. Sepertinya hanya kamu yang bisa kalahkan Ahok. Anies kaget nggak karuan. Nggak pernah terpikirkan oleh Anies kalau ia akan maju di pilgub DKI. Dia hanya jawab dengan tenang, dan memang pembawaan mantan mendikbud ini selalu tenang, "saya harus bicara ke ibu dulu". Lewat beberapa hari, Anies pun bicara kepada ibunya, Prof. Aliyah Rasyid. Bahwa ia diminta maju di pilgub DKI. Apa jawab ibunya? "Kalau itu kemauan mereka (rakyat), ibu mengijinkan. Tetapi, kalau itu kemauan Anies, jangan! Ibu tidak mengijinkan", tegasnya. Dan, sebagaimana yang kita ketahui, Anies ikut kompetisi di pilgub DKI dan menang. Ini bukti adanya keinginan rakyat. Tiga tahun sudah Anies memimpin Ibu Kota. Ini semua, tak lepas dari keterlibatan dan ridho sang ibu. Disinilah titik kesamaan Anies dan Khabib Nurmagomedov. Meskipun keduanya berada pada profesi yang berbeda. Namun selalu taat pada fatwa sang tercinta. Selain taat pada fatwa Sang Ibu, titik persamaan antara Anies dan Khabib Nurmagomedov adalah pada sikap yang berdua yang rendah hatinya. Diantara ciri khas Khabib setelah meraih kemenangan selalu mengarahkan telunjuknya ke dada, lalu menggoyang-goyangkannya ke kanan dan ke kiri. Seolah ia memberi isyarat bahwa ini bukan kehebatanku. Bukan. Kemenangan ini bukan karena kehebatanku. Aku orang yang tak berdaya. Aku juga siapa-siapa. Kemudian Khabib mengarahkan jarinya ke atas. Seperti ia ingin memberi tahu bahwa yang terhebat dan terkuat itu Tuhan. Ialah Sang Pemilik Kemenangan yang sesungguhnya. Disisi lain, tak sedikit petarung yang memukul-mukul dadanya ketika meraih kemenangan. Menunjukkan kepada para penonton bahwa dirinya hebat. Dirinya jagoan. Sehingga dia petarung yang mampu menumbangkan setiap lawannya. Sikap sombong yang ditonjolkan. Tapi, Khabib tidak. Ia meyakinkan publik bahwa ia tidak hebat. Yang hebat itu Tuhan. Luar biasa. Mirip dengan Anies. Dalam banyak cerita yang beredar kepada orang-orang terdekatnya, Anies sering bicara tentang anugerah. Dalam banyak hal, kata Anies, yang tak pernah terpikirkan dan direncanakan sebelumnya. Tetapi Allah hadir dan menuntunnya. Suatu hari, hujan lebat di Jakarta. Begitu juga di wilayah Puncak Bogor. Debit air naik, baik karena hujan maupun kiriman. Jakarta banjir, otomatis. Siang hari, air laut surut. Cepat sekali. Tak seperti biasanya. Sehingga banjir segera kesedot ke laut. Ini tak wajar. Mestinya, air laut naik (terjadi rob) karena Jakarta baru saja ditimpa banjir. Ini unpredictable, kata Anies. Ini juga terjadi parlda peristiwa yang lain. Sejumlah halte bus Jakarta terbakar. Tepatnya, dibakar. Kabarnya, para pelaku pembakaran adalah orang-orang profesional. Siapa yang mengirim mereka? Bisa dilihat di video yang beredar. Kok badannya tegap-tegap, kata sejumlah orang. Para pengamat bilang, “ada skenario bahwa mereka ingin membakar nama baik Anies”. Dibakarnya halte busway seolah ingin mengirim kesan ke publik bahwa Anies nggak disukai buruh dan mahasiswa. Terbakarnya halte juga akan mengganggu anggaran Pemprov DKI di masa sulit akibat pandemi. Satu halte itu anggarannya Rp 25 miliar. Kali tiga yang dibakar. Cerdas! Kok ndelalah, kata orang Jawa, Anies diminta oleh Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya untuk menemui para mahasiswa yang sampai malam masih berada di area demo. Sebab, jika mereka tidak ditemui dan dipulangkan, rawan provokasi, lalu terjadi anarki dan berujung penangkapan. Situasi bisa semakin tidak semakin kondusif. Anies dianggap bisa menenangkan para mahasiswa itu. Maklum, mantan aktifis, mungkin dianggap tahu jiwa para aktifis. Dengan hadirnya Anies di tengah demonstran, maka stigmatisasi bahwa Anies tidak disukai mahasiswa dan buruh jadi hilang. Lagi-lagi, ini anugerah. Tak direncanakan. Bahkan tak ada dalam pikiran. Tetapi itu nyata dan terjadi. Kabarnya, banyak peristiwa serupa terjadi di DKI. Begitu info yang beredar. Pengakuan Anies ini menunjukkan kerendahan hatinya. Ada peran Yang Maha Atas. Karena itu, tak boleh arogan. Siapapun anda, pemimpin dimanapun, harus sadar bahwa arogansi hanya akan membuat anda jatuh. Dalam banyak penghargaan yang diterima Anies selama menjadi gubernur, sepupu Novel Baswedan ini selalu mengawali narasinya dengan ucapan alhamdulillah. Lalu ia bilang, "ini semua karena kolaborasi kerja para pegawai Pemprov DKI dan seluruh warga Jakarta. Ini hadiah untuk mereka". Pelajaran yang bisa kita ambil dari Khabib Nurmagimedov dan Anies Baswedan adalah bahwa ketaatan kepada ibu dan kerendahan hati akan membuka jalan kemudahan dan kemenangan. Siapapun yang melawan, apalagi dengan kesombongan, akan terkunci dalam kekalahan, seperti nasib Goethje dan McGregor. Jika Anies terus mampu menjaga kerendahan hatinya dalam bernarasi dan bersikap, ini akan membuat siapapun yang mencoba melawan dan menyerangnya akan mengalami kesulitan. Mereka terkunci oleh simpati dan dukungan rakyat terhadap cucu Abdurrahman Baswedan ini. Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.
Gatot Bagusnya Tolak Bintang Mahaputera
by M Rizal Fadillah Bandung FNN – Ahad (08/11). Rencana pemerintah menganugerahkan Bintang Mahaputera kepada Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Reaksi publik beragam mengenai rencana tersebut. Ada yang menilai wajar atas penganugerahan tersebut. Namun ada pula yang mewanti-wanti bahaya "suap politik" kepada tokoh kritis. Sebagai tokoh dan dedengkot Presidium Komite Aksi Menyelamatkan Indonesisa (KAMI), wajar saja jika Gatot disorot. KAMI dianggap sebagai "lawan politik paling tangguh" oleh Pemerintah. Terbukti dengan dahsyatnya upaya untuk menghambat, bahkan menghancurkan KAMI. Gangguan terhadap keberdaan KAMI itu dimulai dari gangguan dan hambatan pelaksanaan setiap Deklarasi KAMI di daerah, hingga kriminalisasi terhadap para petinggi KAMI. Berkaitan dengan rencana penganugerahan Bintang Mahaputra tersebut, dapat disikapi dengan berbagai kemungkinan. Pertama, Gatot Nurmantyo siap dan menerima sebagai kewajaran atas jasa-jasanya selama menjabat sebagai Panglima TNI. Dan atas penghargaan ini, Gatot lebih kompromistis dan berbaik-baik dengan Pemerintahan Jokowi. Hembusan tawaran Menteri jika reshuffle cukup menggiurkan. Demi bangsa dan negara alasannya. Gatot bisa saja kalah dan berubah sikap. Kedua, menerima dan meyakini bahwa penganugerahan bukan hadiah dari Jokowi semata, tetapi dari negara. Meskipun demikian, sikap kritis Gatot kepada Pemerintah tidaklah berubah. Ini adalah sikap moderat dan masih memegang prinsip. Bintang jasa adalah bagian dari "kejaran" prajurit yang menjalankan tugas. Kualifikasinya lazim dan biasa. Ketiga, Gatot menolak penganugerahan dalam makna kritik dan perlawanan. Sikap berbeda dan tampil dengan keyakinan bahwa rezim tak pantas untuk memberikan kepada Gatot. Rezim masih berlumuran dosa kepada rakyatnya. Penolakan adalah bentuk pengorbanan dan kepahlawanan. Inilah harapan sebagian rakyat kepada pemimpin yang berintegritas. Jenderal Gatot Nurmantyo salah satu diantara tiga Presidium KAMI, bersama dengan Profesor Din Syamsudin dan Profesor Rahmat Wahab. Gatot tengah diuji akan kualitas kepemimpinan dan kerakyatannya. Jika pilihan itu adalah yang ketiga, maka hal ini akan menjadi poin penting tambahan untuk Gatot cahaya bintang ke depan. Kepercayaan rakyat semakin bertambah. Untuk pilihan kedua, rakyat layak menilai bahwa Gatot adalah tokoh yang biasa-biasa saja. Gatot dapat melangkah bahagia karena banyak medali di dadanya. Petinggi yang memang layak untuk dihormati. Bukan tipikal petinggi picisan dan recehan yang banyak kita saksikan hari ini. Nah, andaikan yang pertama menjadi pilihan Gatot, maka sang Jenderal adalah pemimpin kardus, picisan, odong-odong, kaleng-kaleng dan beleng-beleng. Pupus sudah harapan ke depan. Rakyat kecewa lalu melambaikan tangan sambil berseru "Sayonara, Jenderal !". Penganugerahan Bintang Mahaputra kepada gatot, yang bersama-sama dengan Luhut Binsar Panjaitan dan Arief Hidayat sebenarnya bukan hal yang istimewa. Karenanya Gatot Nurmantyo sebaiknya menolak saja. Tidak menjadi hina atau miskin tanpa menerima dan tidak menjadi lebih mulia atau kaya dengan anugerah bintang itu. Pemimpin hebat itu ibarat mutiara, yang kalau dilempar ke lumpur. Namun ketika diangkat dari lumpur tebal sekalipun, tetap saja mutiara yang mengkilap. Berjuanglah dengan ikhlas dan penuh dedikasi demi negeri. Nama baik yang dikenang bukan karena bintang yang dikalungkan. Tetapi karena amal nyata yang bermakna bagi agama, bangsa, dan negara. Pengorbanan jiwa dan raga demi cita-cita mulia menggapai tujuan mulia berbangsa dan bernegara. Tolaklah Bintang Mahaputera dengan kalimah yang baik. Rakyat dan bangsa Indonesia masih prihatin dan lebih butuh perhatian. Lupakan dulu jasa kemarin untuk kerja keras dan pengorbanan ke depan. Tunda seremonial bersenyum-ria menerima pengalungan bintang dari Pak Presiden saat rakyatnhya masih miskin, sakit, tersisihkan dan mudah dikriminalisasi karena arogansi kekuasaan. Aktivis yang terzalimi dengan ditangkap-tangkapin dengan semena-mena seperti teroris dan bandar narkoba. Keadilan yang masih tercabik-cabik. Pahlawan terdahulu sedang menunggu pahlawan-pahlawan baru kemudian. Termasuk anda kah orangnya atau bukan ? Penulis Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
Risma Sebut Eri Cahyadi “Anaknya”, KAI Sebagai Pembohongan!
by Mochamad Toha Surabaya FNN - Sabtu (07/11). Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Timur telah melaporan Walikota Surabaya Tri Rismaharini ke Ditreskrimum Polda Jatim, Senin (2/11/2020). Dalam aduannya, KAI Jatim menilai, Risma telah melakukan pembohongan publik. Selain itu, Risma dituding melakukan provokasi terhadap warga Surabaya. Dua pelanggaran ini dilakukan alumni Institut Teknologi 10 November (ITS) itu saat mengampanyekan Calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 1 Eri Cahyadi-Armuji. “Pelanggaran hukum yang dilakukan Risma itu kami laporkan ke Ditreskrimum Polda Jatim, karena laporan terkait PKPU Pilkada 2020 ke Bawaslu dan Kemendagri tak digubris,” kata Ketua DPD KAI Jatim Abdul Malik usai melaporkan di Polda Jatim. “Sehingga kami lakukan pelaporan terkait pidana pembohongan publik dan provokasi yang dilakukan Risma terhadap masyarakat Surabaya,” lanjut Abdul Malik. Kebohongan publik yang dilakukan Risma, menurut dia, antara lain menyebut Cawali Eri Cahyadi sebagai anak. Faktanya mantan Kepala Bappeko Surabaya itu bukanlah anak dari Risma. Orang tua Eri namanya Urip Suwondo dan Mas Ayu Esa Aisyah. Seperti dikutip Bongkah.id, Selasa (3/11/2020), fakta itu diketahui semua warga Surabaya. Dengan menyebut Eri anaku, maka Risma secara hukum telah melakukan kebohongan publik. Selain itu, Abdul Malik juga menuding, kampanye yang dilakukan Risma tak memiliki izin cuti dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Menurutnya, sebagai Walikota Surabaya, Risma harusnya mengajukan cuti terlebih dahulu agar bisa melakukan kampanye. “Izin cuti yang diajukan Risma hanya untuk tanggal 10 November saja. Jadi, saat kampanye pada tanggal 18 Oktober lalu, dia tidak sedang cuti,” ujarnya. Terkait adanya penjelasan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya Irvan Widyanto bahwa Walikota Risma sudah mengantongi izin dari Gubernur Jatim untuk melakukan kampanye? Malik menegaskan, hal tersebut layak dipertanyakan kebenarannya. Sebab informasi yang didapatnya, izin kampanye Risma hanya untuk tanggal 10 November 2020. Tak hanya itu saja, Malik juga mempermasalahkan sejumlah perkataan Risma yang dinilai provokatif. Dibuktikan dengan sebuah video yang beredar di masyarakat Surabaya. Risma menyebut jika Surabaya tidak dipimpin anaknya (Eri), maka Surabaya bisa hancur lebur. “Kalimat Risma itu sangat memprovokatif, provokator, dia bersikap seperti Tuhan. Nanti 10 tahun ini tidak dipimpin anaknya, nanti Surabaya ini akan hancur lebur,” ungkap Malik yang mengutip pernyataan Risma dalam video tersebut. “Selaku praktisi hukum, kalimat yang disampaikan Risma itu sangat tidak layak, tidak pantas diucapkan oleh walikota. Kalimat tersebut juga dapat diasumsikan sebuah ancaman dalam tanda petik,” tegas Malik. Karena itu, ia berharap kepolisian dapat memproses kasus ini sesuai hukum. Selain itu, juga meminta Bawaslu RI dan Kemendagri segera mengambil tindakan. “Saya berharap, saat dilakukan proses hukum di kepolisian, membuat Risma taat hukum,” ujarnya. “Sebab Bawaslu pusat sudah kita laporkan, Mendagri sudah kita laporkan. Gubernur sudah kita laporkan juga. Dan, informasi yang kami terima dari Mendagri, dalam waktu dekat ada tindak lanjutan dari OTODA,” lanjut Malik. Perlu dicatat, tuntutan hukum yang dilakukan KAI Jatim terhadap Walikota Risma tersebut terkait dengan agenda kampanye daring dari paslon Eri Cahyadi-Armuji bertema "Roadshow Online Berenerji" pada Minggu (18/10/2020) lalu. Dalam kampanye itu, Risma meminta warga Surabaya untuk memilih cawali Eri Cahyadi, Dia juga menjelekkan cawali lainnya (Mahfud Arifin). Selain itu, Risma selalu mengulang-ulang kalimat, bahwa Eri sebagai anaknya. “Dalam kampanye daring itu Risma melakukan kebohongan publik. Berkali-kali menyebut Eri itu sebagai anaknya. Bukan menyebut sebagai anak didiknya. Saya ini praktisi hukum, perbedaan kalimat itu secara hukum memiliki makna yang berbeda pula,” katanya. Pelanggaran yang dilakukan Risma pada 18 Oktober lalu, kata Malik, sebagai pelanggaran berat. Seharusnya Risma kena pidana kurungan, seperti yang dialami lurah Suhartono dari Kabupaten Mojokerto. Dia dihukum 2 bulan dan denda Rp 6 juta, karena menyambut Cawapres Sandiaga Uno pada saat Pilpres 2019 lalu. “Jika Risma beralasan kampanye itu dilakukan pada hari Minggu, Suhartono kena pidana pemilu lantaran ikut menyambut Sandiaga Uno pada hari Minggu. Kebetulan saya pengacara Suhartono dalam menghadapi proses hukum pidana pemilu itu,” ungkap Malik. “Jadi sudah ada yurisprudensi-nya bahwa Risma melakukan pelanggaran berat dan bisa kena hukuman penjara,” lanjut advokat senior tersebut. Menurut Praktisi Hukum Indra Priangkasa, Walikota Risma bukan hanya melanggar soal izin kampanye. Dia juga diduga menyalahgunakan wewenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 1, 2, dan 3 PKPU Nomor 11 Tahun 2020. Sebab diantara peserta yang ikut siaran zoom itu, adalah UMKM binaan Pemkot Surabaya. “Di situ ada UMKM binaan, saya melihatnya Risma ingin menagih hutang budi atas bantuan yang diberikan Pemkot Surabaya pada para UMKM tersebut,” ungkap Malik. “Tagihan balas budi tersebut dilakukan Risma lewat ajakan untuk memenangkan paslon Eri-Armuji,” katanya. Pelanggar pasal 71 ayat 3, menurut Indra, wajib mendapatkan sanksi pidana jika memenuhi unsur. Apa yang dilakukan Risma, unsurnya sudah terpenuhi. Yakni sebagai kepala daerah, ada program yang dilakukan 6 bulan dari penetapan, ada yang diuntungkan dan dirugikan. Risma Takut? Ketika menjadi jurkam, posisi Risma itu hanya sebagai pengurus DPP PDIP. Bukan sebagai Walikota Surabaya. Karena itu, Risma tidak berhak melakukan tekanan terhadap masyarakat Surabaya yang menerima bantuan Pemkot Surabaya. Memaksa untuk memilih calon kepala daerah yang didukungnya dan diusung partainya. “Ini domain Bawaslu, maka pidana itu menjadi rekomendasi Bawaslu. Bawalsu harus menindak lanjuti, tidak boleh abai. “Selama ada bukti kongkrit dengan beberapa pertimbangan, tentu Bawaslu tidak semudah itu mengatakan tidak ada pelanggaran,” katanya. Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bakesbangpol Kota Surabaya, Irvan Widyanto memberikan klarifikasi. Menurutnya, Walikota Surabaya Tri Rismaharini telah mengajukan izin cuti kampanye saat “Roadshow Online Berenerji”, Minggu (18/10/2020). “Jadi, kegiatan kampanye Ibu Walikota sudah sesuai dengan prosedur. Sudah ada penjelasan tertulis dari Pemprov Jatim. Makanya tidak benar, jika Ibu Walikota melanggar aturan,” kata Irvan. Karena beliau telah melalui prosedur dan aturan yang ada. Apalagi kampanye yang dilakukan Ibu Walikota pada 18 Oktober 2020 tersebut adalah hari libur,” kata Irvan. Terkait dengan kegiatan kampanye Walikota Risma, ia telah mengajukan surat cuti Nomor: 850/9197/436.8.5/2020 pada 13 Oktober 2020 perihal permohonan izin cuti pada Gubernur Jatim. “Dan salah satunya adalah tanggal 18 Oktober 2020,” kata Irvan. Soal surat pengajuan cuti kampanye tersebut, lanjut Irvan, Gubernur Jatim telah menjawab melalui surat Nomor: 131/16267/011.2/2020 pada 15 Oktober 2020. Salah satu keterangan dalam surat itu adalah sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 2018 dan SE Mendagri Nomor: 273/487/SJ pada 21 Januari 2020, hari libur merupakan hari bebas untuk melakukan kampanye di luar ketentuan cuti kampanye. “Dengan jawaban dari Gubernur itu, kegiatan ibu walikota pada 18 Oktober 2020 tersebut tidak melanggar aturan karena pada hari libur yakni hari Minggu,” kata Irvan. Perlu diketahui Pilkada Surabaya 2020 diikuti paslon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Eri Cahyadi dan Armuji. Paslon nomor urut 1 ini diusung PDIP dan didukung PSI. Selain itu mereka juga mendapatkan tambahan kekuatan dari enam parpol non parlemen, yakni Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hanura, Partai Berkarya, PKPI, dan Partai Garuda. Sedangkan paslon Machfud Arifin-Mujiaman dengan nomor urut 2 diusung koalisi delapan partai, yakni PKB, PPP, PAN, Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat dan Partai NasDem serta didukung partai non-parlemen yakni Partai Perindo. Adakah dukungan Walikota Risma yang berlebihan pada Eri Cahyadi hingga menyebut Eri sebagai “anaknya” karena takut jika rival Eri yang mantan Kapolda Jatim itu menang? Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id
Mahfud MD Pun Ikut Membully Habib
by Asyari Usman Medan FNN - Sabtu (07/11). Perjuangan Habib untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, sangatlah berat. Tapi, beliau tentu paham bahwa itu berat. Habib tidak surut. Beliau tetap memperjuangkan keadilan dan kebenaran itu. Akibatnya, sepanjang waktu Imam Besar itu dibully. Dicaci-maki. Difitnah macam-macam. Namun, Habib jalan terus dengan prinsipnya. Sampai akhirnya Menkopolhukam Mahfud MD pun ikut juga membully Habib. Itulah yang terjadi dalam wawancara dengan Ade Armando beberapa hari lalu (4/11/2020). Mahfud MD mengatakan hal yang jelek-jelek tentang Habib. Sangat kasar. Dia katakan Habib bukan orang suci. Padahal, Habib tidak pernah mengatakan dirinya orang suci. Dan dia katakan Habib mau pulang karena menghindarkan deportasi dari Arab Saudi. Singkatnya, yang keluar dari mulut Mahfud buruk-buruk semua. Katakanlah semua bully-an Mahfud itu benar. Tapi, Habib itu jelas lebih mulia dari Joko Tjandra (JT) yang berhasil melecehkan institusi Polri dan Kejaksaan Agung. JT sampai bisa menghancurkan sejumlah jenderal polisi. Dia juga mempermalukan Kejakgung. Bahkan, lewat bantuan seorang jaksa, JT nyaris berhasil membeli fatwa Mahkamah Agung (MA) agar dia bisa bebas. Saking malunya seluruh alam Kejakgung, gedungnya saja membakar diri sendiri dengan puntung rokok. Tak kuat lagi gedung itu menanggung malu. Tak sanggup lagi gedung itu menyaksikan kelakuan para penghuninya. Itulah Joko Tjandra. Dia hancurkan kredibilitas Kejakgung dan Polri setelah dia berhasil merampok uang negara ratusan miliar rupiah. JT juga sukses meruntuhkan reputasi pemerintah secara keseluruhan. Dengan modal duit, dia acak-acak negara ini sampai ke titik nadir. Dia kangkangi berbagai lembaga negara seperti Imigrasi dan Dukcapil. Dia jadikan orang-orang penting berpangkat tinggi seperti herder. Sangat menyedihkan perbuatan JT itu bagi orang-orang yang masih memiliki nurani dan harga diri. Tetapi, orang-orang yang bernurani tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, apakah Habib pernah berbuat jahat seperti yang dilakukan Joko Tjandra? Sampai-sampai beliau sekarang dibully juga oleh Mahfud MD? Habib tidak pernah merugikan rakyat dan negara sebagaimana JT melakukan korupsi besar. Dan penipuan besar. Jadi, sangatlah mengherankan mengapa Mahfud MD sampai ikut membully Habib. Sampai-sampai dalam wawancara dengan Ade Armando itu dia merasa ringan mengatakan agar Habib mengurus sendiri masalah belia dengan pemerintah Saudi. Padahal, Mahfud tahu bahwa Habib tidak pernah meminta bantuan dari aparat Indonesia. Kelihatannya, Pak Menko tergiring masuk ke ruang yang penuh dengan “udara akal kotor”. Tak terpikirkan mengapa Mahfud yang berintelektualitas tinggi mau menghirup “udara akal kotor” itu. Apakah mungkin Mahfud MD merasa dia akan mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya di sisi para penguasa dan para cukong? Wallahu a’lam. Tak salah kalau Anda berkenan menyumbangkan “oksigen akal sehat” kepada Pak Mahfud.[] Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id
POPULER
