ALL CATEGORY
Apa Untungnya Prabowo Bertemu Jokowi?
Oleh: Tjahja Gunawan (Wartawan Senior) Jakarta, FNN - Sepanjang ingatan penulis, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak pernah bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sejak tahun 2004 atau sejak SBY menjadi Presiden selama dua periode hingga tahun 2014. Keduanya akhirnya baru bertemu dan saling bersalaman saat pemakaman Ibu Ani Yudhoyono di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta, 2 Juni 2019 lalu. Sebelumnya Megawati juga bertemu SBY secara tidak sengaja karena Ketua MPR-RI Taufik Kiemas yang juga suami Megawati, meninggal dunia pada bulan Juni 2013. Selama menjadi Presiden ke-6, SBY telah berusaha menjalin komukasi agar bisa melakukan rekonsiliasi dengan Megawati Soekarnoputri. Tapi upaya itu selalu kandas bahkan sepanjang SBY menjadi Presiden selama sepuluh tahun, Megawati tidak pernah sekalipun hadir pada setiap acara peringatan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus di Istana Negara Jakarta. Dengan sikapnya itu apakah kemudian Megawati dianggap tidak konstitusional karena tidak mengakui dan menghormati SBY sebagai Presiden RI ke-6? Kan enggak. Apakah Megawati dikriminalisasi, dicari-cari kesalahannya oleh SBY ? Kan enggak juga. Apakah waktu itu ada pengurus atau kader yang disodorkan PDI Perjuangan yang masuk ke jajaran pemerintahan selama SBY menjadi Presiden selama dua periode ? Juga tidak ada. Megawati dan partai yang dipimpinnya konsisten berada di barisan oposisi, berperan sebagai partai yang berseberangan dengan pemerintah. Apakah salah ? Apakah melanggar konstitusi? Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, sikap Megawati dan PDI-P tentu tidak salah. Justru seharusnya begitulah sikap pemimpin partai oposisi. Tugasnya melakukan check and balance terhadap jalannya pemerintahan. Lalu mengapa sekarang Joko Widodo sibuk membujuk Prabowo Subianto agar mau bertemu dan melakukan rekonsiliasi dengannya ? Bukankah Prabowo-Sandi sudah menyatakan menerima keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) walaupun dengan rasa kecewa. Perlukah Prabowo juga memberi ucapan selamat kepada Presiden yang telah dimenangkan KPU ? Permintaan kubu Jokowi agaknya terlalu lebay juga. Setelah menang dengan cara curang, rupanya kubu Jokowi belum merasa tenang sebelum Prabowo dan Gerindra berhasil mereka rangkul. Jika merujuk pada Pilpres 2014, waktu itu Jokowi sengaja mengadakan safari politik dengan mengunjungi kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kartanegara Jakarta. Tujuannya untuk merangkul parpol koalisi pro Prabowo. Setelah Jokowi dan Prabowo salaman, Partai Golkar salah satu parpol pendukung Prabowo langsung lompat pagar merapat ke kubu Jokowi-Jusuf Kalla dan mendapat jatah menteri dan kursi Ketua DPR-RI. Partai lain pro Prabowo yang juga mendapat konsesi adalah PAN. Meskipun waktu itu Ketua Umum PAN Hatta Radjasa batal jadi Wapres, namun partainya mendapat jatah kursi Ketua MPR-RI yang hingga kini dipegang oleh Zulkifli Hasan. Perjalanan politik berikutnya, Zulhas terpilih sebagai Ketua Umum PAN menggantikan Hatta Radjasa. Sedangkan Partai Gerindra dan PKS waktu itu tetap berada di luar pemerintah sebagai partai oposisi. Sama dengan Pilpres 2019, pada Pilpres lima tahun lalu juga terjadi pertarungan yang cukup keras baik diantara parpol pendukung Jokowi dengan parpol pro Prabowo. Sementara masyarakat terbelah dua sama seperti sekarang. Keberpihakan media mainstream tidak berubah, secara kasat mata sejak 2014 hingga sekarang tetap mendukung kubu Jokowi. Pada Pilpres 2014, boleh dibilang persaingan yang keras dan ketat hanya terbatas pada level kader dan para simpatisan Parpol. Oleh karena itu setelah proses rekonsiliasi dan bagi-bagi kursi kekuasaan selesai, semua elite dan kader parpol tidak ribut lagi dan menganggap proses politik sudah selesai. Sementara rakyat yang telah menjatuhkan pilihannya pada pasangan Prabowo-Hatta Radjasa, dilepeh begitu saja. Mereka dibutuhkan hanya menjelang pemilu dan Pilpres saja. Setelah Pilpres berakhir, suara rakyat dianggap tidak ada. Strategi politik yang hendak dilakukan kubu Jokowi sekarang sama seperti tahun 2014. Dengan dalih untuk menghindari kemungkinan terjadinya gerakan boikot pada pelantikan Jokowi-Jusuf Kalla, perlu ada rekonsiliasi dengan kubu Prabowo-Hatta Radjasa. Kini alasan yang dipakai kubu Jokowi dalam merangkul pihak oposisi, untuk meredam ketegangan di lapis bawah (grass root). Strategi menyerang dan merangkul lawan politik ini bagaikan pertandingan tinju. Satu sama lain saling memukul, kemudian begitu terdesak sengaja merangkul supaya pihak lawan tidak memiliki ruang untuk memukul lagi. Begitulah cara politik Machiavelli, berpolitik hanya untuk meraih kekuasaan semata. Segala cara dilakukan termasuk melakukan kecurangan. Keinginan dan ajakan kubu Jokowi untuk rekonsiliasi dibarengi dengan iming-iming pemberian jatah menteri dan kedudukan penting lainnya di pemerintahan. Menghadapi gencarnya berbagai upaya pendekatan ke kubu Prabowo-Sandi, sejumlah kalangan berusaha memberi penguatan kepada keduanya agar tetap konsisten sebagai oposisi. Jangan pernah mau bertemu dan melakukan rekonsiliasi. Bagaimana dengan parpol pendukung Prabowo-Sandi lainnya ?. Seperti sudah kita ketahui bersama, Partai Demokrat sejak masa kampanye telah menyeberang ke kubu Jokowi karena Agus Harimurti, salah satu putra kesayangan SBY, telah dijanjikan kursi menteri dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Demikian juga PAN, ada kecenderungan untuk merapat ke kubu Jokowi. Sebaliknya PKS sudah sejak awal menyatakan untuk berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Sementara parpol yang mengatasnamakan Islam seperti PKB dan PPP, dalam setiap Pemilu selalu menjadi bagian dari penguasa. Pendekatan yang kini sedang gencar dilakukan kubu Jokowi lebih banyak ditujukan kepada para elite Partai Gerindra dan Prabowo-Sandi. Beberapa elite Partai Gerindra, nampak ada yang telah "masuk angin". Mereka mulai tergiur dengan iming-iming kursi menteri yang ditawarkan Jokowi-Ma'ruf Amin. Sejumlah orang di Partai Gerindra yang kerap mengemukakan pendapat tentang pentingnya rekonsiliasi berdalih bahwa beroposisi tidak harus di luar pemerintahan tapi juga bisa masuk ke dalam pemerintah, mengontrol dari dalam. Ini pernyataan klasik yang banyak kamuflasenya. Sebaliknya anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra M Syafii, lebih menginginkan partainya tetap menjadi oposisi. "Saya kira dalam demokrasi yang sehat ada dua pilar yang sangat baik, yaitu partai pendukung dan oposisi. Saya kira demokrasi tidak akan sehat kalau semua partai yang ada menjadi partai pendukung pemenang pemilu. Harus ada yang bersikap oposisi," ujar Syafii di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Senin (1/7/2019), sebagaimana dikutip portal berita Detik. Dibalik gencarnya strategi politik yang kini dijalankan kubu Jokowi timbul sejumlah pertanyaan yang mengemuka di kalangan masyarakat. Apakah ajaka rekonsiliasi itu murni hanya ingin merangkul Prabowo-Sandi dan parpol pendukungnya ? Atau ada target lain yakni ingin menjauhkan sosok Prabowo-Sandi dengan para pemilihnya terutama kalangan umat Islam dan para ulama yang mendukungnya. Berbeda dengan Pilpres 2014, dalam Pilpres kali ini Prabowo mendapat dukungan luas dari kalangan umat Islam, para ulama serta emak-emak militan. Sehingga kalau Prabowo sampai menerima ajakan untuk bertemu atau melakukan rekonsiliasi, sama artinya dia telah mencederai kepercayaan rakyat yang telah memilihnya dalam Pilpres 2019. Lebih dari itu, jika Prabowo sampai menerima bujuk rayu dan iming-iming dari kubu sebelah, maka dia tidak menghargai pengorbanan rakyat yang menjadi korban dalam kerusuhan tanggal 21-22 Mei 2019. Sebagai penutup tulisan ini, saya ingin mengutip kalimat yang disampaikan dr Ani Hasibuan melalui tweeternya. "Sebenarnya ini bukan soal Prabowo dan Jokowi. Ini tentang rakyat yang tidak mendapat keadilan. Jadi kalau Pak @prabowo dan @sandiuno mau pelukan dengan kubu sebelah, mangga aja. Kita tidak butuh mereka kok. Ada Allah SWT tempat bersandar". Wallahu a'lam.
Apakah Konsumsi MSG Berbahaya Bagi Kesehatan?
JAKARTA, FNN - Untuk meningkatkan rasa makanan menjadi lebih gurih, sering kali digunakan zat tambahan, di antaranya MSG. Tapi apa sebenarnya efek MSG dan amankah untuk dikonsumsi? Pakar Gizi Prof. Dr. M. Hardinsyah. M.S mengatakan, munculnya anggapan tentang bahaya MSG bagi kesehatan pertama kali dikemukakan oleh Dr. Ho Man Kwok setelah berkirim surat ke New England Journal of Medicine pada tahun 1988. Dalam surartnya dia menceritakan kemungkinan penyebab gejala yang dia alami setiap kali makan di restoran Cina di Amerika Serikat. Belakangan gejala itu dikenal dengan istilah “Sindrom Restoran China”. Namun, dia bilang, MSG atau monosodium glutamat atau oleh masyarakat tanah air dikenal vetsin sama sekali tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Apa yang dirasakan oleh Ho Man Kwok merupakan reaksi dari tubuhnya yang alergi dengan bahan yang terkandung dalam zat glutamate tersebut. "Berdasarkan sebuah penelitian memang ditemukan ada sebagian orang merasa alergi dengan MSG," kata Hardi, sapaan akrabnya ketika menjadi pembicara dalam diskusi "Gizi Seimbang dari Bahan Tambahan Pangan Halal" yang diselanggarakan oleh Forum Warta Pena (FWP) dan Persatuan Pabrik Monosodium Glutamate dan Glutamic Acid Indonesia (P2MI) di Hotel Ibis Tamarin, Sabang, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019). Pada perkembangannya, pihak produsen MSG -Ajinomoto,SASA, miwon yang merupakan anggota P2MI, menciptakan penyebab rasa lainnya yang dikenal dengan nama UMAMI. UMAMI ini terdiri dari tiga zat gizi, yaitu glutamat, natrium, dan air. Sama halnya dengan MSG, penyedap rasa ini juga tidak berbahanya bagi tubuh manusia. Bahkan jika zat glutamate ini dikomsusmsi secara terus menurus, tak akan ada pengaruh kesehatan bagi pemakainya. “Dikomsumsi hingga Sampai 5 gram pun tak ada pengaruh terhadap kesehatan dan kondisi ini sama dengan manusia yang tidak mengkomsumsi MSG,” kata dia. Peryataan Hardinsyah ini diperkuat oleh Tetty R. Sihombing, pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM RI. Dia yang hadir menjadi pembicara di diskusi ini memaparkan berdasarkan hasil penelitian Joint Expert Committee on Food Additives (JECFA) dari Badan Pangan Dunia milik PBB serta WHO, menempatkan MSG dalam kategori bahan penyedap masakan yang aman dokonsumsi dan tidak berpengaruh pada kesehatan tubuh. Temuan ini diperkuat oleh European Communities Scientific Committee for foods pada tahun 1991. Selanjutnya, Badan Penagwas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) pada tahun 1995 menyatakan bahwa MSG termasuk sebagai bahan bumbu masakan, seperti halnya garam, merica, dan gula, sehingga aman bagi tubuh. “MSG tidak menimbulkan bahaya terhadap kesehatan karena memiliki Acceptable Daily Intake (ADI) not specified,” terang Tetty. ADI not specified adalah istilah yang digunakan untuk bahan tambahan pangan yang mempunyai toksisitas yang sangat rendah, berdasarkan data--kimia, biokimia, toksikologi, dan data lainnya. Sementara, Ketua Persatuan Pabrik MSG & GA Indonesia (P2MI) M. Fachrurozy mengatakan, Bahan Tambahan Pangan (BTP) seperti, MSG atau vetsin di industri pangan diatur dengan ketat dan baik oleh BPOM dengan kaidah penggunaan batas maksimum. Sebagai contoh MSG, merupakan BTP yang berfungsi untuk menguatkan rasa UMAMI atau gurih. Menurutnya, MSG yang komponen terbesarnya adalah 78% glutamat merupakan asam amino esensial yang juga dihasilkan oleh tubuh. MSG sebagai BTP memiliki ADI (acceptable daily intake) not specified. Kelompok BTP dengan ADI not specified, menunjukkan bahwa BTP tsb digolongkan pada BTP yang toksisitasnya sangat rendah berdasarkan data kimia, biokimia, toksikologi dan data lainnya. Jumlah asupan BTP tersebut menurut WHO tidak menimbulkan bahaya . (rob)
FWP Gelar Acara Berbagi Bersama Anak Yatim dan Dhuafa
JAKARTA, FNN - Forum Warta Pena (FWP) melaksanakan kegiatan dengan menyantuni anak-anak yatim dan dhuafa. Acara yang bertemakan FWP Berbagi dan Berbuka Puasa bersama Anak Yatim dan Dhuafa di gelar di Masji At Taqwa Attahiriyah, Jl. Kampung Melayu Besar No. 68, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2019). Pada acara tersebut FWP membagikan bingkisan dan santunan kepada sekitar 40 anak yatim dan dhuafa. Acara berbuka puasa yang didahului dengan Tausiyah Ustad Syafruddin, MAg. dan diisi dengan permainan bernuansa islami dengan berbagai hadiah menarik. Ketua FWP Solihin mengatakan, ramadan memiliki makna dan pesan khusus bagi kaum muslimim utk meningkatkan kepedulian terhadap kaum anak yatim dan kaum dhuafa. Untuk itu, FWP mennggelar kegiatan berbagi serta buka puasa bersama bersama anak yatim dan dhuafa sebagai wujud rasa syukur keinginan kita utk berbagi kebahagian di bulan penuh berkah. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas dukungannya, izin yang diberikan Takmir Masjid At Taqwa Attahiriyah. Begitu pula kami mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu diantaranya, JNE, XL Axiata, AL Amin Universal, Astra Infra Toll, Frisian flag, ,Mc Ddonal, Yayasan Darmabakti Astra, dan KIKI alat tulis," kata Solihin dalam pidatonya. Forum Warta Pena merupakan sebuah perkumpulan beranggotakan wartawan berbagai media dan sektoral yang peduli dengan berbagai isu kekikinian. Meski umurnya belum genap setahun, FWP sudah menggelar lima kali kegiatanForum Group Discussion (FGD) membahas berbagai persoalan, serta cooking challenge bersama komunitas memasak Jakarta dan FWP Berbagi. Ke depan, FWP akan menggelar diskusi kesehatan tentang manfaat MSG bagi kesehatan dan diskusi soal wisata dan produk halal di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta. (rob)
Promo Cashback 30% Pertamina Tingkatkan Keamanan Saat Mudik
JAKARTA, FNN - Upaya Pertamina memberikan promo uang kembali (cashback) sebesar 30% bagi pemudik yang membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi di 148 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) pada jalur tol Jawa dan Sumatra dinilai sangat positif. Menurut Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sularsi, cashback bisa mendorong pemudik untuk melakukan pembayaran non tunai dan pada akhirnya dapat meningkatkan keamanan saat mudik. “Pembayaran non tunai akan memberikan kemudahan bagi masyarakat selama menempuh perjalanan mudik lebaran. Selain itu, sistem pembayaran tersebut juga memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pemudik, karena selama perjalanan tak perlu lagi membawa uang cash," ujar Sularsi di Jakarta, hari ini. Guna kelancaran pembayaran non tunai tersebut, Sularsi berharap agar pihak penyenggara, khususnya perbankan lebih mempersiapkan infrastruktur jaringan komunikasi. Hal ini penting agar memperlancar transaksi di setiap SPBU, sehingga masyarakat khususnya pemudik tak menemui kendala atas layanan ini. "Sedangkan untuk para konsumen, mereka juga harus mempersiapkan diri dengan memastikan tersedianya saldo pada kartu transaksi," ujar Sularsi. Komisioner Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya juga mengapresiasi upaya Pertamina dengan memberikan cashback kepada pengandara yang membeli BBM di SPBU Pertamina di sepanjang ruas tol Jawa dan Sumatera. "Ini bentuk promosi yang dilakukan Pertamina tentunya kita menyambut baik. Promosi ini sudah biasa, jadi silakan saja. Ini bagus," ujar Dadan. Dalam menyambut mudik Idul Fitri, Pertamina memang memberikan promo uang kembali hingga 30% pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi para pemudik. Cashback berlaku bagi para pemudik yang mengisi BBM non subsidi di 148 SPBU sepanjang ruas tol Trans Sumatera dan Jawa. Promo berlaku untuk pembayaran dengan kartu debit dan kartu kredit serta pembayaran dengan aplikasi LinkAja, yang dapat di-download melalui AppStore untuk pemakai I-phone dan Google Store bagi pengguna Android. Uang kembali diberikan bagi pembelian Pertamax series dan Dex series. Guna mendukung program tersebut, Pertamina bekerja sama dengan Bank BUMN, yaitu BNI, BRI dan Mandiri. Promo uang kembali tersebut berlaku dari 31 Mei 2019 hingga 16 Juni 2019. Selain promo uang kembali, BUMN tersebut juga menyiapkan program Pertamina Siaga yang dibuat untuk mendukung kelancaran mudik 2019. Melalui program tersebut, Pertamina menyediakan 15 titik Rumah Pertamina Siaga berupa fasilitas istirahat gratis di jalur mudik dan balik, di Pulau Jawa dan Sumatra. Rumah Pertamina Siaga dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti area istirahat yang menyediakan alat pijat dan tempat bersantai, tempat salat, tempat bermain anak, dan ruang menyusui. Ada juga layanan ganti oli Fastron, layanan kesehatan ringan, top up Brizzi, penjualan BRIMO dari BRI, dan lounge khusus konsumen kendaraan BMW. Untuk mengantisipasi agar pemudik tidak kehabisan BBM, Pertamina menyiapkan sekitar 200 motoris dan lebih dari 99 titik Kios Pertamina Siaga, yang terdiri dari SPBU Modular dan Kios Kemasan yang menjual Pertamax, Pertamina Dex dan Fastron, di jalur mudik dan balik di Pulau Jawa dan Sumatra. (rob)
RPX Terapkan Konsep One Stop Logistics
JAKARTA, FNN - Perusahaan logistik RPX, mengukuhkan konsep One Stop Logistik guna menjawab kebutuhan logistik masyarakat umum dan para pelaku bisnis. Konsep ini menyediakan cakupan layanan komprehensif dan terintegrasi. COO RPX Group, M. Kadrial menjelaskan, RPX mendefinisikan bisnis dengan menyediakan cakupan layanan komprehensif dan terintegrasi meliputi sembilan unit usaha yang semuanya saling terintegrasi dalam menjawab kebutuhan logistik. “Konsep One Stop Logistics (OSL), RPX memberikan terobosan baru yang merupakan wujud dari kesiapan dalam melayani pasar bisnis dan konsumen. Selama ini kami dikenal sebagai jasa pengantaran kelas premium, namun kini semua layanan dapat dinikmati oleh siapapun . Kualitas premium yang kami hadirkan dalam layanan saat ini dapat dinikmati oleh seluruh konsumen,” jelas M. Kadrial dihadapan media (16/5/3029). Adapun sembilan unit usaha terintegrasi milik RPX meliputi E-commerce, Logistic Warehouse, International Express, Domestic Express, Freight Forwarding, Custom Clearance, Warehouse Transit, Distributions (Trucking), Enabler hingga last mile delivery. Kehadiran OSL ini klaim mempermudah para pelaku bisnis ataupun konsumen dalam memenuhi kebutuhan logistik. “RPX menyediakan solusi logistik dari hulu hingga ke hilir (end to end solutions) dalam satu perusahaan yang sama. Inilah yang disebut One Stop Logistics, ketika seluruh unit usaha dapat terintegrasi menjadi sebuah pelayanan lengkap bagi pelanggan”, imbuh Kadrial. Sebagai komitmen pada OSL tanggal 24 April lalu RPX kembali memperluas jaringan pada kancah internasional dengan membuka kantor perwakilan di Tiongkok. Kehadiran RPX di Tiongkok mendukung era e-commerce lintas batas (cross border) di Indonesia untuk mempromosikan layanan logistic secara dua arah antara Indonesia dan Tiongkok. Hal ini sejalan dengan keinginan RPX untuk memajukan produk Indonesia di negara lain. Sementara itu, VP Express RPX Group.Eko Marhendro Nugroho, memaparkan RPX memandang perkembangan bisnis e-commerce sebagai sebuah revolusi industri secara massive karena perkembangannya memberikan dampak ke beberapa sektor bisnis lain salah satunya logistik. “RPX selalu siap dalam mengikuti perkembangan yang ada dengan mengadopsi penggunaan teknologi terkini untuk memberikan layanan komprehensif, baik domestik maupun internasional ke kota-kota besar di Indonesia dan dunia untuk memberikan kebutuhan bagi pelangan, melalui tekad One Stop Logistics”, lanjut Eko Marhendro. Menurutnya, kebutuhan logistic bisnis e-commerce saat ini semakin kompleks sehingga tidak hanya membutuhkan layanan last mile delivery, tetapi juga membutuhkan layanan logistik terintegrasi. “Sebagai contoh, mulai barang masuk atau keluar dari Indonesia membutuhkan layanan custom clearance setelah itu dibutuhkann juga penyimpanan barang baik sementara (transit) ataupun dalam waktu tertentu yang masuk kedalam layanan warehouse transit dan warehouse logistic hingga tahap akhir, untuk menyampaikan barang tersebut ke tangan customer yaitu last mile delivery. Di sanalah peran OSL dari RPX untuk e-commerce,” tambah Eko. Dari sisi teknologi VP One Stop Logistics RPX M. N. Ikrar, menerangkan RPX menghadirkan inovasi melalui layanan enabler yang berfokus pada IT dan contact center. Enabler dapat membantu para pelaku bisnis atau UKM yang ingin go online, dengan integrasi logistik yang didukung oleh lini bisnis RPX lainnya. “Pada prakteknya ennabler tidak hanya diperuntukan bagi berbagai industri yang membutuhkan solusi teknologi terkait dengan logistic,” terang Ikrar. Ia melanjutkan untuk e-commerce, lini bisnis ini dapat memberikan e-commerce platform yang terintegrasi dengan layanan logistic diantaranya Payment process termasuk debit, credit, wallet, COD (cash on delivery). Hal ini sekaligus menjadi komitmen RPX untuk menghubungkan orang dengan barang melalui kemudahan transaksi yang terintegrasi teknologi canggih dalam satu layanan terpadu. Dalam penjelasannya Ikrar menerangkan bahwa RPX tengah berinvestasi untuk pusat logistik di Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) Gresik, Jawa Timur dan di Subang, Jawa Barat. Kedua kawasan ini diperruntukan sebagai hub (penghubung) layanan RPX di barat dan timur. (rob)
Lima Perusahaan Terima Penghargaan Indonesia Human Capital Award 2019
JAKARTA, FNN - Lima perusahaan dinyatakan berhak menerima penghargaan Indonesia Human Capital Award V (IHCA-V-2019). Perusahaan peraih penghargaan itu adalah PT Pegadaian ( Persero), PT Jasa Marga ( Persero) Tbk, PT Bank Maybank Indonesia, TBK, PT Bank DBS Indonesia (DBS Indonesia), serta PT Angkasa Pura- I (Persero). Penghargaan Indonesia Human Capital V- 2019 diserahkan Dirjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono yang mewakili Menteri Tenaga Kerja RI Hanif Dhakiri di Ballroom, Balai Kartini Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (16/5/2019). Pada ajang kali ini mengambil tema “Entering Future Human Capital with Digital & Strategic Proposition on Industry 4.0” yang memaparkan strategi SDM/HC dalam meningkatkan Kinerja Perusahaan akibat dampak Revolusi Industri 4.0” sejalan program Kementerian Ketenagakerjaan. Menurut Bambang, program ini ditujukan untuk menyiapkan 400 ribu tenaga kerja agar siap memasuki dunia industri. Kemnaker juga menyiapkan 8.000 instruktur dari kalangan industri untuk membimbing peserta magang. "Pengembangan SDM melalui program pemagangan merupakan prioritas kita bersama. Ketersediaan SDM kompeten harus link and match dengan kebutuhan dunia industri, karenanya kita menggandeng dunia industri untuk menjawab tantangan ini," kata Bambang. Di tempat yang sama, pendiri sekaligus Direktur Utama Economic Review Hj. RAy. Irlisa Rachmadiana mengatakan, peran aktif dunia industri memegang peranan penting dalam menciptakan tenaga kerja terampil dan siap pakai di dunia kerja. Melalui program pemagangan diharapkan dapat mempercepat penyerapan pengangguran ke dalam dunia industri. "Strategi SDM/ HC dalam meningkatkan Kinerja Perusahaan akibat dampak Revolusi Industri 4.0 sangat diperlukan. Terlebih lagi sudah mulai memasuki era Revolusi Industri 4.0 yang mana industri kita sudah mulai mengaplikasikan mesin dengan teknologi yang lebih canggih, sementara SDM kita belum bisa menyesuaikan makanya TKA terus masuk ke Indonesia,” ujar perempuan yang akrab dipanggil Nana ini. Dia menambahkan apabila tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi maka perusahaan akan tergilas pada arus perubahan itu sendiri. Dengan adanya hal ini, eksistensi pelatihan dan pengembangan SDM harus diutamakan untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kinerja, dan mengembangkan kompetensi karyawan yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Penyelenggaraan kali ini dimulai dengan pelaksanaan conference dengan pembicara diantaranya Hein Jan Lapidaire Thomas International, UK for APAC, Moh.Edi Isdwiarto HC Director PT. Pegadaian ( Persero), Irvandi Ferizal HC Director PT.Bank Maybank Indonesia, TBK, Endang Tri. K. Sukarso HR Director PT. Solo Murni, serta DR. Alex Denni Chief HC & Transformation Officer PT. Jasa Marga ( Persero) Tbk. Turut hadir Susanna Hartawan Managing Director Thomas International Indonesia sebagai pembicara menyampaikan 2019 Leadership Survey and Trends. IHCA adalah kompetisi terbuka yang dapat diikuti oleh Perusahaan BUMN Tbk, BUMN Non Tbk, Anak Perusahaan BUMN, Swasta Tbk, Swasta Non Tbk, yang telah melalui beberapa seleksi penjurian yang dilakukan secara tatap muka dengan mengisi questioner, melakukan presentasi dan wawancara langsung dengan seluruh juri. “Menghadapi tantangan tersebut, Economic Review mengambil prakarsa untuk menyediakan wahana pembelajaran bagi praktisi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam berlomba-lomba untuk menunjukkan Best Practice in Human Capital Management dalam organisasi bisnis maupun sektor publik.Sehingga masih diperlukan kerja keras dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM di semua sektor industry,” terang Ketua Dewan Juri IHCA V 2019 DR. Stefanus M.S.Sadana. (rob)
MER-C Ancam Pidanakan KPU ke Mahkamah Internasional
JAKARTA, FNN - Tim mitigasi dari Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) berencama akan melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Mahkamah Pidana Internasional UNHRC (United Nation Human Right Council) terkait kematian ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu Raya 2019. "Laporan akan dihentikan jika KPU serius menangani kasus kematian ratusan petugas KPPS. Proses penanganan kasus meninggalnya KPPS harus ditangani lebih fokus. Tujuannya, agar tidak ada lagi korban lagi,” ujar Presidium MER-C Jose Rizal di Jakarta, Rabu (15/5/2019) kemarin. Jose memuturkan, saat ini pihaknya telah membentuk tim investigasi untuk melakukan cost of dead (COD) guna melakukan penyelidikan kematian ratusan petugas KPPS. Dari hasil penyelidikan akan dijadikan sebagai bahan laporan ke Mahkamah Pidana Internasional atau UNHRC. Hingga saat ini pihaknya terus melakukan pengumpulan data terkait kematian lebih dari 500 petugas KPPS pada Pemilu Raya 2019. Sebelumnya MER-C juga telah melakukan pertemuan dengan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pihak terkait lainnya untuk mengungkap kematian ratusan petugas KPPS tersebut. Jose mengaku, saat ini memang banyak pertanyaan kepada pihaknya terkait kematian ratusan petugas KPPS. Mereka menanyakan apa bukti dari penyebab kematian dan sakit petugas KPPS. Sehingga menuntut KPU dan Bawaslu bertanggungjawab atas kematian ratusan petugas KPPS. “Banyak pertanyaan kepada saya. Dok, apakah sudah punya bukti mengenai penyebab kematian dan sakit petugas KPPS? Apakah ini tidak terlalu dini untuk melakukan langkah penuntutan terutama kepada KPU,” jelasnya. Jose menerangkan, pembentukan COD memerlukan waktu yang tidak sebentar. Karena pihaknya harus melakukan pengecekan laboratorium hingga outopsi verbal yang melibatkan pihak keluarga korban dan membaca hasil rekam medis. “Ini memerlukan izin dari keluarga. Kemudian kita juga melakukan post mortem dengan pemeriksaan jenazah luar dan dalam. Ini pun memerlukan izin dari keluarga saja,” ujarnya. Selanjutnya tim juga melakukan outopsi visum et repertum yang juga membutuhkan izin dari keluarga dan kepolisian. Proses membutuhkan izin merupakan langkah yang paling sulit. Karena biasanya tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian. Oleh karena itu pihaknya hanya melakukan post mortem dan outopsi verbal. Namun metode tersebut cukup valid dari hasil autopsi. "Kami sudah buktikan pada penyelidikan pada kasus terbunuhnya Faturrohman Al Ghozi di Pilipina,” ungkapnya. Langkah MER-C, menurut Jose lebih fokus pada korban KPPS yang terus berjatuhan. Kemudian, juga terdahap KPPS yang sakit dan diperkirakan potensial akan meninggal dunia. Data dari media menyebutkan lebih dari 600 KPPS telah meninggal dunia, sementara data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) lebih dari 10 ribu KPPS tengah sakit. “Yang sakit ini potensial untuk meninggal dunia,” tegasnya. Lebih jauh Jose menuturkan, dalam bekerja tim akan mengambil sampel dari korban. Sampel itu berupa darah, rambut, muntahan, kuku, urine dan feses dan semua yang berhubungan dengan ekskresi di badan. Tentu saja, pengambilan sampel tersebut dikemudian hari tidak bisa dipatahkan oleh ahli hukum. “Kita serius, termasuk pada proses outopsi. Bisa saja proses ini lebih dari 6 bulan. Kita tidak targetkan waktu, apalagi kesulitan kami belum ada korban yang mau menjadi sempel untuk outopsi,” bebernya. Ia berharap upaya yang dilakukannya bisa menemukan sampel mayat yang baru saja meninggal. Karena, tingkat akurasi diagnosanya lebih tinggi. Jose menolak keras teori kematian KPPS diduga oleh penyakit jantung. Karena, tidak sedikit kematian KPPS tersebut setelah mendapatkan perawatan. “Kalau penyakit jantung, serangan bisa meninggal di tempat. Ini semua harus ditemukan dengan COD, jangan hanya berteori hipotesa saja,” ujarnya. Dari data jumlah kematian KPPS, ujar Jose, ada pembiaran yang dilakukan KPU atau dalam hal ini pemerintah. Sejatinya pemerintah harus mencegah terus berjatuhannya korban dari KPPS. “Ini pembiaran. Korban terus berjatuhan dengan fungsi waktu dan tidak ada langkah konkrit pencegahan atau emergency dari pemerintah. Dan ini kemudian yang kami persoalkan,” terangnya. Presidium MER-C Hadiki Habib juga mengatakan, kasus meninggalnya KPPS pada Pemilu 2019 lalu sangat tinggi. Dan itu merupakan bencana. Tentu saja, menurutny harus ada kesiapsiagaan pada pelaksanaan Pemilu mendatang. “Ini yang harus mendapat respon dari pemerintah. Ini soal kemanusian,” katanya. (rob)
Tim Hukum Nasional Upaya Negara Membungkam Lawan Politik
JAKARTA, FNN - Pengamat politik dari Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni menilai laporan perbuatan pidana terhadap sejumlah aktivis yang selama ini kerap menyuarakan dugaan terjadinya kecurangan Pilpres 2019 merupakan bentuk pembungkaman lawan politik melalui tangan hukum. "Laporan itu merupakan bentuk ketakutan para pendukung capres 01. Sangat politis sekali. Ingin membungkam lawan politik melalui tangan hukum," kata Sya'roni di Jakarta, Jumat (10/5/2019). Menurutnya, para tokoh yang dilaporkan tersebut sejatinya hanya ingin menyampaikan aspirasi atau lebih tepatnya ingin membongkar kecurangan Pemilu dengan harapan direspon oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dia juga menyoroti Tim Hukum Nasional yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Menurutnya, tim yang beranggotakan para ahli hukum ini tidak memiliki manfaat dan hanya menghabiskan uang negara. "Sebaiknya dibubarkan saja. Buang-buang duit rakyat. Tidak ada manfaatnya untuk rakyat. Sebaliknya, tim tersebut hanya akan menyumbat aspirasi," kata Sya'roni. Dia juga berharap para ahli hukum serta para akademik menolak namanya tercantum menjadi anggota di tim tersebut. Pasalnya, itu hanya akan merusak reputasi ketokohannya. "Para professor tersebut hanya dijadikan tameng. Pemerintah ingin cuci tangan. Sekarang kecaman rakyat sudah beralih kepada para tokoh yang tercantum dalam tim," tandasnya. Tim Asistensi Hukum Polhukam atau Tim Hukum Nasional terdiri dari 22 pakar. Jumlah itu terdiri dari pakar, staf Polhukam hingga anggota Polri. Sejumlah nama pakar hukum yang ikut terlibat menjadi anggota antara lain, Prof. Muladi, Prof. Romli Atmasasmita, Prof. Mahfud MD, Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, dan pakar hukum lainnya. Banyak kalangan mengkhawatirkan tim ini akan menjerat para tokoh-tokoh yang selama ini kritis terhadap pemerintah. Sebelumnya, sejumlah tokoh seperti Lieus Sungkharisma, Kivlan Zen, dan Ustad Haikal Hasan dipolisikan atas tuduhan perbuatan makar dan melanggar UU ITE. Advokat senior Eggy Sudjana juga ikut dilaporkan dan saat ini statusnya sudah menjadi tersangka kasus makar. Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menjelaskan, penetapan terhadap tersangka Eggi Sudjana dalam kasus dugaan makar sudah memenuhi unsur pidana yang ditersangkakan. "(Penetapan) tersangka itu sesuai dengan aturan. Ada bukti permulaan, seperti keterangan saksi, empat keterangan ahli, petunjuk, dan barang bukti yang disampaikan seperti video dan pemberitaan-pemberitaan di media online," kata Argo kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (9/5/2019) kemarin. (rob)
KSPI Buka Pos Pengaduan THR Untuk Para Buruh
JAKARTA, FNN - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyerukan kepada para pengusaha untuk membayarkan THR kepada para buruh sesuai dengan Permenaker No. 06 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang besarnya minimal 1 bulan upah. Bagi pekerja yang memiliki masa kerja di bawah 1 tahun, THR nya dibayarkan proporsional sesuai jumlah bulan bekerja. Contoh orang yang baru bekerja 3 bulan, maka THR nya dibayar 3/12 kali upah yang diterima per bulan. KSPI membuka Posko Pengaduan THR di kantor-kantor Cabang KSPI/FSPMI di Jakarta, Bogor, Tangerang, Serang, Cilegon, Bekasi, Depok, Karawang, Purwakarta, Bandung, Cimahi, Cianjur, Semarang, Jepara, Kendal, Demak, Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, Pasuran, Medan, Deli Serdang, Labuhan Batu, Aceh, Batam, Bintan, Bengkulu, Makassar, Balikpapan, dan kota-kota industri lainnya. Dalam kaitan dengan itu, KSPI mendesak Menteri Ketenagakerjaan untuk menindak tegas terhadap pengusaha yang tidak membayar THR. “Bila perlu ditingkatkan menjadi tindakan pidana bagi pengusaha yang tidak membayar THR karena tidak memehuni hak buruh dalam bentuk nominal rupiah,” kata Iqbal dalam siaran persnya, Jumat (10/5/2019). Iqbal menghimbau buruh yang tidak menerima THR dapat melaporkan hal ini sebagai dugaan tindak pidana ke Desk Tenaga Kerja Polda Metro Jaya yang akan diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku. (rob)
KSPI Desak Pemerintah dan DPR Bentuk TGPF Selidiki Wafatnya 554 KPPS
JAKARTA, FNN - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta Pemerintah dan DPR RI untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta atas meninggalnya 554 orang yang bertugas saat pemungutan dan penghitungan suara dalam penyelenggarakan Pilpres dan Pileg 2019. Menurut Iqbal, hal ini merupakan tragedi kemanusiaan dan hak asasi manusia yang harus disuarakan dengan keras di Negara yang menganut sistem demokrasi. Sebagai tokoh buruh dunia yang duduk di badan PBB yaitu ILO yang juga sebagai Presiden KSPI, Said Iqbal berkepentingan dan ikut peduli untuk menyuarakan permasalahan ini. Karena itulah, ia mendesak agar Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kematian KPPS segera dibentuk. Said Iqbal menyampaikan 3 hal yang mendasari pentingnya dibentuk TGPF: Pertama, jumlah orang yang meninggal banyak sekali. Dimana KPU mengumumkan jumlahnya mencapai 554 orang. Kejadian ini adalah tragedi kemanusiaan, karena sebelumnya tidak pernah terjadi hal seperti ini. Di Negara-negara Eropa, misalnya di Brussel dan Paris, ketika ada yang meninggal puluhan orang saja masyarakat simpil dan buruh sudah meneriakkan #SaveBrussel dan #SaveParis. “Dengan jumlah kematian yang mencapai 554 orang, wajar jika gerakan buruh dan masyarakat sipil lainnya menyerukan #SaveIndoensia,” kata Iqbal dalam siaran persnya, Jumat (10/5/2019). Kedua, mereka yang meninggal meluas dan terjadi di berbagai wilayah di Republik Indonesia. Sehingga perlu dilakukan penyelidikan yang independen, ada apa yang sesungguhnya terjadi. Ketiga, jangan hanya sekedar menyederhanakan masalah dengan mengatakan mereka meninggal dunia karena faktor kelelahan. Oleh karena itu, perlu adanya visum et repertum dan autopsi dari lembaga yang berkompeten. Said Iqbal mendesak agar TGPF dibentuk dalam minggu ini, supaya hasil autopsi dan visum et repertum tidak terlalu lama didapat, sehingga akan lebih mudah menganalisa faktor kematian tersebut. Iqbal menyarankan anggota TGPF untuk Kematian KPPS terdiri dari unsur Ikatan Dokter Indonesia (IDI), unsur Komnas HAM, unsur Bawaslu, unsur Akademisi, unsur Masyarakat Sipil atau serikat buruh. “TGPF tidak melibatkan lembaga Negara, partai politik, dan tim pemenangan Capres. Sehingga akan bebas dari kepentingan dan memberikan dampak positif bagi kemaslahatan bangsa dan Negara,” tegasnya. Bilamana usulan ini tidak ditanggapi, KSPI akan menyerukan aksi besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia oleh serikat buruh dalam untuk mendesak pemerintah dan DPR agar mengusut tuntas kematian lebih dari setengah juta orang petugas pemilu ini. “Ini bukan persoalan siapa Capres yang akan menang. Ini lebih pada tragedi kemanusiaan,” tegasnya. (rob)
POPULER
