pertanian
Kemenko Pangan Proyeksi Padi di Areal PSR PTPN Siak Hasilkan 50 Ton Gabah Sekali Panen
Pekanbaru | FNN - Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengapresiasi komitmen Holding Perkebunan Nusantara yang menginiasi Program Tanam Padi Perkebunan Nusantara (Tampan) dengan melibatkan para petani mitra melalui penanaman padi gogo di sela-sela areal peremajaan sawit. Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Dr. Ir. Nani Hendiarti, M.Sc. saat meninjau perkembangan lokasi pilot project program Tampan yang diinisiasi PTPN IV di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, mengatakan tanaman padi gogo di sela-sela hamparan sawit muda itu merupakan wujud nyata dukungan BUMN Perkebunan dalam mewujudkan program swasembada pangan nasional pada 2027 mendatang. \"Program Tampan PTPN ini merupakan inovasi yang sangat baik. Pola ini adalah yang pertama dilaksanakan di lahan peremajaan sawit. Hasilnya bisa kita lihat bersama, bulir-bulir padi telah muncul. Progresnya sangat baik sekali dan insya Allah bisa memproduksi 2,5 ton per hektare,\" kata Nani, Sabtu (8/2/2025). Dengan progres pertumbuhan padi gogo yang terhampar di areal seluas 20 hektare disela-sela tanaman sawit muda KUD Karya Maju dan ditanam dengan menggunakan bibit unggul hasil riset Institut Pertanian Bogor tersebut, ia yakin akan mampu menghasilkan 50 ton gabah kering saat musim panen tiba. Meski begitu, dalam kunjungan yang turut dihadiri Direktur Pemasaran Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) Dwi Sutoro, Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo Irwan Peranginangin, serta jajaran Regional Management Regional III tersebut, Nani turut meminta agar potensi pada pilot project perdana program Tampan itu bisa dioptimalkan. \"Karena ini merupakan pilot project pertama, diharapkan bisa menjadi pembelajaran yang baik dan potensinya dapat terus ditingkatkan. Karena memang kondisi di Kabupaten Siak ini tentu berbeda dengan demplot yang di Pulau Jawa, sehingga perlu ada perlakuan-perlakuan khusus,\" paparnya lagi. Sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto, bahwa swasembada pangan adalah salah satu langkah utama guna menghadapi tantangan global, juga sebagai antisipasi situasi krisis global, dimana negara-negara lain akan mengutamakan kepentingan domestiknya. Indonesia harus dapat mencapai swasembada pangan pada tahun 2027. Nani mengatakan target ini merupakan sebuah tantangan, namun langkah dan sinergi bersama seluruh pihak serta penyatuan visi dan misi, maka ketahanan dan swasembada pangan bisa diakselerasi. Sementara itu, Direktur Pemasaran Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) Dwi Sutoro menjelaskan bahwa program Tampan yang dieksekusi PTPN IV dilaksanakan dengan merangkul para petani mitra yang tengah melakukan peremajaan sawit rakyat (PSR). Secara tidak langsung, melalui Tampan, PTPN berupaya mengoptimalkan areal peremajaan sawit rakyat dengan pola intercropping atau tumpang sari tanaman padi saat areal perkebunan sawit petani dalam posisi idle atau belum menghasilkan. Program yang didukung penuh Kementerian BUMN melalui kolaborasi strategis bareng Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, serta Institut Pertanian Bogor (IPB University) tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Untuk mencapai visi tersebut, ia mengatakan bahwa Kementerian BUMN memberikan dukungan agar program TAMPAN dapat berjalan secara berkelanjutan. Saat ini, ia mengatakan bahwa Kementerian BUMN telah memiliki ekosistem berupa program Makmur atau Mari Kita Majukan Usaha Rakyat. \"Hari ini kami ingin menyampaikan kepada ibu Deputi bahwa perkembangan padi ini sangat baik. Dan insya Allah Kami yakin dengan dukungan pemerintah dan seluruh pihak, bersama kita bahu membahu, bersama mewujudkan kemandirian pangan sesuai target dari presiden,\" kata Dwi. Selain itu, melalui program Tampan, ia mengatakan turut memberikan dampak positif signifikan berupa tambahan pendapatan para petani jelang menunggu sawit mereka memasuki usia panen produktif. \"Yang sebelumnya lahan PSR pada masa TBM (Tanaman Belum Menghasilkan) 1 dan 2 berstatus, idle dapat dimanfaatkan untuk menanam padi gogo selama dua tahun pertama. Ini menjadi peluang besar untuk mendukung swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani,\" kata pria berkacamata itu. Senada, Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo Irwan Perangin-Angin juga mengatakan bahwa PTPN IV PalmCo sangat fokus dalam khittahnya untuk terus tumbuh dan berkembang bersama petani. Beragam kemudahan disiapkan perusahaan dalam memperkuat para petani swadaya Indonesia. Untuk itu, ia pun mengimbau kepada petani yang sedang dilema saat sawitnya memasuki usia renta untuk menjadi bagian dari gerakan akselerasi PSR dan penguatan ketahanan pangan. \"Kemitraan ini benar-benar kita bangun untuk memberikan rekan-rekan petani terus bertumbuh. Bermitra, berarti kami akan membantu seluruh daya upaya. Termasuk, saat telah menjalin kemitraan, maka petani dapat segera mengurus CPCL untuk mendapatkan bantuan benih dan pestisida dari Kementerian Pertanian. Hal ini mempercepat proses produksi dan meningkatkan hasil panen,\" ujarnya. Usai sukses dilaksanakan di Bumi Lancang Kuning, program Tampan PTPN kini turut diperluas ke Provinsi Jambi, tepatnya di KUD Dwi Jaya Desa Tanjung Sari, Bahar Selatan, Muaro Jambi. Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa mengatakan perluasan program tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Swasembada pangan, tuturnya, merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang terus diakselerasi melalui program 100 hari pemerintah. Sehingga, ia mengatakan telah menjadi kewajiban bagi PTPN IV PalmCo yang sejak awal menjadi inisiator penanaman padi Gogo di sela-sela areal peremajaan sawit agar terus diperluas. \"Sejalan dengan arahan Holding Perkebunan dan Kementerian BUMN RI selaku pemegang saham, PTPN IV PalmCo berkomitmen mendukung program dimaksud, di antaranya melalui penanaman padi gogo dengan pola intercropping di lahan tanam ulang sawit rakyat,\" demikian Jatmiko.
Konsistensi GCG Jadi Kunci PTPN IV PalmCo Dukung Wujudkan Ketahanan Pangan dan Energi
Jakarta | FNN - PTPN IV PalmCo, salah satu Sub Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) yang mengelola perkebunan dan pabrik kelapa sawit milik negara di seantero Indonesia kembali berhasil mencatatkan penilaian positif terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG). Untuk tahun buku 2023, perusahaan yang mendapat mandat dari pemerintah untuk berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi nasional tersebut memperoleh skor GCG mencapai 92,55 atau termasuk ke dalam kategori sangat baik. Dari enam aspek yang dinilai, mulai dari komitmen, pemegang saham, dewan komisaris, direksi, pengungkapan dan aspek lainnya, skor PTPN IV PalmCo menjadi penilaian yang tertinggi di lingkungan PTPN grup. Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa menyebutkan skor yang tinggi bukan menjadi sasaran mutlak tetapi lebih kepada bagaimana tata kelola yang baik dapat diterapkan secara sempurna. \"Yang terpenting dalam penerapan GCG bukan sebatas pada tingginya skor, namun bagaimana dengan impelementasi governance yang baik, mampu mendorong setiap insan PalmCo agar menjaga integritas, bekerja profesional, dan tumbuh dalam kolaborasi,\" kata Jatmiko dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (03/02/2025). \"Sehingga mampu membawa perusahaan tidak hanya sebagai yang terluas, namun juga yang terdepan dan membawa banyak manfaat bagi semua pemangku kepentingan,\" lanjut sosok yang persisten menjalankan transformasi selama enam tahun terakhir di PTPN tersebut. Penilaian GCG PTPN IV PalmCo tahun buku 2023 dilakukan melalui metode self assessment dengan quality assurance oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI melalui mekanisme fokus group diskusi (FGD). Skor yang diperoleh oleh Perusahaan yang mengelola perkebunan sawit terluas di dunia tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada pengukuran sebelum PTPN IV mengalami restrukturisasi, skor GCG yang meliputi sebanyak 43 indikator, 153 parameter, dan 568 faktor uji kesesuaian, Perusahaan mencatatkan skor 92,43. Jatmiko juga mengapresiasi BPKP RI yang telah memberikan asistensi serta kolaborasi yang apik sehingga pelaksanaan self assessment dapat berlangsung dengan baik. Juga untuk Holding Perkebunan yang telah menginisiasi agenda self asesmen bersama di lingkungan PTPN. \"Terimakasih kepada BPKP RI atas pendampingan dan kolaborasi yang sangat baik. Skor ini juga menjadi amanah agar perusahaan dan seluruh insannya betul-betul menunjukkan perilaku yang berAKHLAK,\" urainya. Walau hasil asesmen GCG meningkat Jatmiko berpesan bahwa ruang perbaikan masih terbuka lebar. Ia meminta kepada segenap karyawan untuk tidak cepat berpuas diri dan terus meningkatkan komitmen serta kerja keras. \"Hari ini harus lebih baik dibanding hari kemarin. Kita punya amanah besar dalam ketahanan pangan dan energi negeri ini. Impelementasi GCG yang baik akan mengakselerasi kedua hal besar tersebut,” tutupnya. (Ida)
Progres Program Tanam Padi PTPN: Tumbuh Subur dan Potensi Tambah Pendapatan Petani Sawit
Jakarta | FNN - Program Tanam Padi Perkebunan Nusantara (Tampan) yang diinisiasi Sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo di Bumi Lancang Kuning, Provinsi Riau, pada akhir tahun kemarin menunjukkan perkembangan yang memuaskan. Bersama Riset Perkebunan Nusantara, Institut Pertanian Bogor, serta didukung penuh Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian BUMN, hamparan padi di tengah tanaman sawit muda itu tumbuh subur dan diproyeksi akan segera panen. Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (22/1/2025) mengatakan, hingga kini, tim pengembangan budidaya padi Gogo di sela-sela areal hamparan sawit muda terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam pilot project tersebut. Hasilnya, tanaman padi gogo yang identik di lahan kering itu tumbuh subur dan berpotensi memproduksi gabah secara optimal. \"Alhamdulillah, teman-teman di lapangan terus memantau perkembangan tanaman padi Gogo di sela-sela sawit muda masyarakat di Kabupaten Siak. Hasilnya sangat baik sekali dan sesuai dengan proyeksi kita semua. Insya Allah dalam waktu dekat akan segera panen,\" kata dia semringah. Kick Off Program TAMPAN yang juga bagian kontribusi nyata perusahaan dalam mendukung Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto itu dilaksanakan di lahan petani peserta program peremajaan sawit rakyat PTPN IV PalmCo di akhir November 2024. Dari 60 hektare sawit milik petani yang tergabung dalam Koperasi Produsen Karya Maju tersebut, 20 hektare areal sela berhasil dimaksimalkan menjadi hamparan padi melalui skema intercropping. Jatmiko menjelaskan berdasarkan pertumbuhan padi yang sangat baik ini, diproyeksi 50 ton gabah kering akan segera dipanen pada April mendatang. Dengan begitu, petani akan memperoleh tambahan pendapatan mencapai Rp250 juta untuk satu siklus panen, atau setengah miliar rupiah untuk satu tahun menjelang sawit mereka mulai menghasilkan tandan buah segar. \"Insya Allah, rekan-rekan petani, selain fokus utama kita adalah untuk membantu penguatan ketahanan pangan, juga akan mendapatkan penghasilan tambahan hingga Rp8 juta per kepala keluarga untuk satu kali siklus panen,\" paparnya. Jatmiko memaparkan, program yang berhasil membuat petani sawit kian tersenyum bangga karena dilibatkan menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional tersebut akan terus diperluas. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Pertanian, total perkebunan sawit rakyat di Indonesia mencapai 6,94 juta hektare di seluruh Indonesia. 40 persen diantaranya atau sekira 2,8 juta hektare telah memasuki fase tanaman tua dan harus segera diremajakan. \"Dari 2,8 juta sawit yang memasuki usia renta di Indonesia, terdapat potensi PSR nasional seluas 400 ribu hektare per tahun. Dari angka tersebut, PTPN diharapkan dapat berkontribusi sebesar 40 ribu hektare per tahun. Artinya, terdapat potensi program intercropping seluas 206 ribu hektare selama lima tahun mendatang,\" jelasnya. Sementara jika luasan areal TAMPAN selama lima tahun mendatang dapat terwujudkan, ia mengatakan petani PSR yang menanam padi intercropping sawit berpeluang menghasilkan sedikitnya setengah juta ton gabah atau 258.491 ton padi untuk masyarakat Indonesia. Senada, Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo Irwan Perangin-Angin menambahkan program TAMPAN ini memberikan pendapatan produktif kepada Petani. \"Yang sebelumnya lahan PSR pada masa TBM (Tanaman Belum Menghasilkan) 1 dan 2 yang berstatus idle, dapat dimanfaatkan guna menanam padi gogo selama dua tahun pertama. Ini menjadi peluang besar untuk mendukung swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani,\" kata pria berkacamata itu. Ia pun mengatakan bahwa PTPN IV PalmCo sangat fokus dalam khittahnya untuk terus tumbuh dan berkembang bersama petani. Berkolaborasi dengan banyak pihak mulai dari pemerintah, BPDPKS, dan ekosistem MAKMUR BUMN, PTPN mendorong agar petani dapat memperoleh berbagai dukungan dalam memperkuat para petani sawit Indonesia. Untuk itu, ia pun mengimbau kepada petani yang sedang dilema saat sawitnya memasuki usia renta untuk menjadi bagian dari gerakan akselerasi PSR dan penguatan ketahanan pangan. \"Kemitraan ini benar-benar kita bangun untuk memberikan rekan-rekan petani terus bertumbuh. Bermitra, berarti kami akan membantu semaksimal mungkin. Saat telah telah menjalin kemitraan, maka petani dapat segera mengurus CPCL untuk mendapatkan bantuan benih dan pestisida dari Kementerian Pertanian. Hal ini mempercepat proses produksi dan meningkatkan hasil panen,\" ujarnya. Heri Suyono salah satu petani plasma PTPN IV PalmCo yang memiliki areal PSR seluas 2 hektare mulai merasakan manfaat kemitraan tersebut. Ia mengakui beruntung KUD tempat ia bernaung menjadi bagian dari pilot project penting itu. \"Dalam masa transisi peremajaan sawit, kami membutuhkan pendapatan. Program ini sangat baik dan penting. Dengan adanya program TAMPAN, lahan yang sebelumnya tidak produktif kini dapat menghasilkan padi gogo. Saya sangat bersyukur karena insya Allah pendapatan dari hasil panen padi ini akan membantu memenuhi kebutuhan keluarga,\" paparnya. (ida).
Pasarkan 120.000 MT CPO Bersertifikasi Internasional, PTPN IV PalmCo Proyeksi Raup Tambahan USD3,6 Juta Premium Price
Jakarta | FNN - Sub Holding PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV PalmCo), perusahaan BUMN pengelola perkebunan sawit terluas di dunia di bawah naungan Holding Perkebunan PTPN III (Persero) menargetkan mampu mendapatkan tambahan penghasilan dari harga premium atau premium price penjualan 120 ribu metrik ton minyak sawit mentah bersertifikat Roundtable of Sustainable Palm Oil model Indetity Preserved mencapai 3,6 juta US Dollar sepanjang tahun ini. Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu mengatakan pada tahun ini, perusahaan yang dibentuk berdasarkan amanah pemerintah melalui program strategis nasional (PSN) tersebut tahun 2024 lalu memproduksi 2,58 juta ton crude palm oil (CPO) bersertifikasi RSPO. Untuk tahun 2025 ini menyasar 120 ribu metrik tonnya terjual dengan standar RSPO IP atau maupun segregation. \"Target itu kami ambil dari wilayah operasional PTPN IV di Riau dan Sumatera Utara dengan kisaran premium price 20 sampai dengan 50 US Dollar per metrik ton,\" kata dia. \"Dengan asumsi rata-rata 30 US Dollar per metrik ton, maka diestimasikan akan memberikan nilai tambah 3,6 juta US Dolar atau Rp54 miliar dari nilai jualnya,\" lanjut Jatmiko. Ia menjelaskan bahwa CPO RSPO Identity Preserved maupun Segregation merupakan produk CPO yang memiliki nilai premium signifikan untuk pasar global. Produk tersebut merupakan komitmen perusahaan untuk menjamin jejak keberlanjutan dan keterlacakan di sepanjang rantai pasok produksi. “RSPO IP adalah model rantai pasokan Penjagaan Identitas (Preserved) dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Model ini memastikan bahwa produk sawit bersertifikat RSPO dapat diidentifikasi secara unik hingga ke PKS tunggal bersertifikat RSPO,” jelasnya. Pengiriman perdana produk CPO bersertifikasi RSPO IP sendiri berlangsung di PTPN IV Regional III pada akhir pekan ini. Sebanyak 4.000 metrik ton minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) model IP dikirim dari pabrik kelapa sawit Tandun dan Sei Rokan PTPN IV Regional III Riau. \"Sertifikasi RSPO model IP ini bukan hanya sekedar premium price maupun kemampuan kita bersaing di pasar global, namun merupakan wujud komitmen kita untuk bersama-sama melaksanakan program sawit lestari yang berkelanjutan,\" urainya. PTPN IV Regional III sendiri pada tahun ini menargetkan untuk menghasilkan 50.000 metrik ton CPO RSPO IP untuk dipasarkan di pasar global. Lebih jauh, Jatmiko mengatakan bahwa pengiriman perdana yang dilaksanakan serentak di PKS Sei Rokan dan PKS Tandun ini merupakan moment penting pasca kerja keras Regional III dalam meraih sertifikasi RSPO-IP sejak medio 2024 baru dapat terwujud jelang penghujung tahun. Hingga saat ini, PTPN IV Regional III tercatat sebagai bagian dari Sub Holding PTPN IV PalmCo perdana yang berhasil memiliki sertifikasi RSPO model IP. Sertifikasi model itu berkontribusi terhadap premium price yang signifikan mencapai USD40 per metric ton. Region Head PTPN IV Regional III Ahmad Gusmar Harahap menambahkan dengan adanya sertifikasi model IP ini turut akan menghasilkan tambahan devisa bagi negara dari hasil kegiatan pengiriman CPO berkualitas tinggi di pasar global. \"Insya Allah, tahun ini, kita menargetkan mampu memproduksi dan mengapalkan 50.000 ton CPO bersertifikasi IP yang memiliki premium price sebesar 40 US Dollar per Metric Ton. Dengan adanya sertifikasi IP ini, tidak hanya membawa added value, namun juga kontribusi kita untuk terus mengoptimalkan peluang, memaksimalkan perbaikan, dalam memanfaatkan setiap peluang dan menjawab tantangan,\" kata Gusmar. Lebih jauh, ia memaparkan bahwa saat ini karyawan perusahaan sebaiknya sudah mulai untuk berfikir secara luas, tidak hanya untuk menghasilkan produk yang baik dan berkualitas, namun juga menunjukkan kepada dunia bahwa PTPN IV Regional III bisa menjaga nama baik komoditas utama Indonesia saat ini. \"Bahkan Presiden Bapak Prabowo juga menyatakan bahwa sawit adalah asset strategis negara yang diharapkan banyak negara di dunia. Untuk itu, kami berkomitmen menjadi bagian penting menjaga asset strategis negara ini dan berkontribusi positif terhadapnya,\" urainya. Kegiatan pengiriman perdana secara simbolis yang dilaksanakan dengan melepas truk tangki berisikan CPO model IP untuk selanjutnya dikirim ke pelabuhan internasional Kota Dumai tersebut turut diselingi dengan penyaluran santunan kepada ratusan anak yatim di lingkungan perusahaan. Tampak raut kebahagiaan terpancar dari anak-anak istimewa yang menerima santunan sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) PTPN IV Regional III itu. (Ida).
Transformasi BULOG Harus Memenuhi Prinsip Supply Chain
Jakarta | FNM - Analis manajemen kebijakan pangan Sonya Mamoriska Mulia Harahap menegaskan, dalam melakukan operasionalnya transformasi BULOG harus mengacu pada rantai pasok (supplay chain) untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan dengan melibatkan proses kegiatan perencanaan, pembelian, pengolahan, penyimpanan dan distribusi. Transformasi tidak hanya dalam bentuk kelembagaan semata, namun harus didukung sistem digitalisasi serta kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan budaya kerja agar dapat memberikan pelayanan excellent kepada pemerintah dengan biaya yang efisien. “Apapun bentuk kelembagaan BULOG, tugas dan fungsinya dalam menghadapi era industri 4.0, operasional BULOG harus mengacu pada prinsip rantai pasok (supply chain) yang didukung sistem digitalisasi serta kompetensi SDM dan budaya kerja BULOG yang baru sehingga dapat memberikan pelayanan yang excellent kepada pemerintah dengan biaya yang efisien,” kata Sonya Mamoriska Mulia Harahap di Jakarta, Senin (25/11/2024). Pernyataan Sonya menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto agar BULOG melakukan transformasi kelembagaan dengan mengembalikan dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) menjadi badan yang menangani logistik nasional dan berada langsung di bawah Presiden seperti di era Presiden Soeharto. Empat Faktor Menurut Sonya yang juga mantan Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan Perum BULOG, transformasi yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satu langkah nyata dalam mewujudkan visi untuk mewujudkan kemandirian pangan pada tahun 2029. Transformasi bentuk kelembagaan harus betul-betul mempertimbangkan setidaknya empat faktor. Pertama, perubahan status SDM. Apakah nantinya semua pegawai Perum BULOG kira-kira 4000 orang akan diserap semua menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara)? Kedua, dalam hal aset lembaga. Bagaimana pertimbangannya agar aset-aset di daerah (kantor, gudang, rumah dinas dll) dapat dipertahankan sehingga BULOG bisa melakukan operasional sampai di daerah terpencil? Dengan adanya UU Otonomi Daerah, apabila bentuk BULOG adalan LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen/Kementerian), tidak akan memiliki instansi vertikal di daerah, artinya aset di daerah akan dialihkan ke Pemda (Pemerintah Daerah). Ketiga, dari sisi keuangan. Bagaimana BULOG akan mendapatkan sumber pendanaan? Apabila bentuknya badan sumber keuangannya dari APBN. Namun mekanisme APBN adalah reimburse/penggantian, sehingga untuk mendanai pembelian komoditas pangan pada saat musim panen diperlukan ketersediaan dana di awal yang selanjutnya nanti akan diaudit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebelum diganti oleh pemerintah. Proses penggantian yang terlalu lama sering membuat posisi keuangan institusi tidak sehat. Keempat, apabila menjadi badan, apakah BULOG bisa melakukan bisnis komersial seperti sekarang? Bagaimana dengan laporan keuangannya? Apakah bisa mencantumkan laba rugi atau hanya defisit surplus? “Keempat faktor tersebut harus dipertimbangkan kelebihan dan kekurangannya ketika diputuskan dilakukan perubahan kelembagaan BULOG menjadi Badan,” kata Sonya yang pernah berkarier selama 27 tahun di BULOG. Apalagi dia terlibat menjadi panitia pada saat perubahan BULOG dari LPND) menjadi Perum (perusahaan umum) pada 2003 yang lalu. Pada saat itu dampak dari perubahan sangat besar dan baru bisa diselesaikan beberapa tahun setelah terbentuknya Perum. Kendati demikian, lanjut Sonya, untuk mencapai kemandirian pangan artinya negara mampu memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan dalam negerinya sendiri. Hal ini terkait dengan produksi pangan dalam negeri mesti cukup yang merupakan kegiatan di hulu (on farm) dan merupakan tugas dan fungsi dari Kementerian Pertanian. “Hasil produksi inilah yang akan dibeli BULOG sebagai penyerap (off-taker) sehingga petani mendapatkan jaminan pasar atas hasil produksinya. Untuk itu perlu kerjasama dan koordinasi yang kuat antara Kementan, BULOG dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya agar visi Presiden dapat terlaksana,” ujar Sonya, doktor manajemen lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI). Tiga Pilar Akademisi di Universitas BINUS (Bina Nusantara), Jakarta itu mengungkapkan, dalam sejarah Perum BULOG melalui berbagai transformasi baik dalam bentuk kelembagaan maupun tugas dan fungsinya, peran BULOG terus berkembang sesuai dengan prioritas pemerintah dan kebutuhan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Mulai dari mengamankan penyediaan pangan dan menjaga stabilitas harga beras, menjadi memperluas lingkup hingga ke berbagai komoditas dan peningkatan mutu gizi pangan, lalu pengelolaan persediaan bahan pokok, dan penanganan komoditas beras. Dikemukakan, peran BULOG dalam ketahanan pangan diwujudkan melalui tiga pilar yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas. Untuk mewujudkan ketersediaan BULOG berfungsi sebagai offtaker atas hasil produksi petani dalam negeri dengan membeli pada saat panen. Dalam mewujudkan keterjangkauan BULOG melakukan penyimpanan cadangan pangan pemerintah dan pemerataan stok agar tersedia di seluruh Indonesia dengan harga yang terjangkau bagi konsumen. Sedangkan dalam mewujudkan stabilitas harga di tingkat petani, lanjut Sonya, peran BULOG melakukan pembelian hasil produksi petani dengan HPP (Harga Pembelian Pokok) berupa beras dan HAP (Harga Acuan Pembelian) berupa jagung dan kedelai, serta stabilitas di tingkat konsumen melalui operasi pasar untuk meredam gejolak harga pada musim paceklik. Proses Transformasi Diungkapkan, pada awal BULOG dibentuk pada 1967 sebagai LPND berperan sebagai regulator dan operator. Pada era reformasi, BULOG dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel sehingga pada 20 Januari 2003 kelembagaan BULOG berubah dari LPND menjadi Perum melalaui Peraturan Pemerintah No 13/2003. Dengan perubahan ini, peran BULOG berubah menjadi operator saja. Sedangkan peran regulator dilakukan Kementerian/Lembaga terkait. Misalnya, untuk urusan di hulu (on-farm) adalah Kementerian Pertanian, di hilir (konsumen) adalah Kementerian Perdagangan, urusan keuangan di Kementerian Keuangan, urusan bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial, dll. Oleh karena itulah, lanjut Sonya, melalui berbagai regulasi, BULOG terus melanjutkan tugas dan tanggung jawab dalam rangka ketahanan pangan nasional berupa pengamanan harga beras, pengelolaan cadangan pangan beras Pemerintah, dan pendistribusian pangan beras kepada golongan masyarakat tertentu. Misalnya melalui Perpres No. 48, BULOG yang berperan untuk menjaga ketersediaan pangan dan kestabilan harga pangan. Namun, kata Sonya, dengan jumlah regulator yang cukup banyak, seringkali mengakibatkan ketidaksinkronan kebijakan antara Kementerian/Lembaga dan kebijakan yang bersifat ad-hoc (sementara), sehingga berdampak pada berbagai kendala dalam melaksanakan penugasan BULOG, maka pada 2022 dibentuk Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai regulator berdasarkan Perpres No. 66 dengan tujuan agar koordinasi dengan regulator melalui satu pintu dan lebih sederhana. Selanjutnya, Perpres No. 125 tentang Cadangan Pangan Pemerintah diterbitkan untuk penguatan posisi BULOG sebagai Perusahaan Operator Pangan Pemerintah di bawah koordinasi Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang ditugaskan untuk mengelola penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), utamanya untuk komoditas padi, jagung, dan kedelai. “Singkatnya, baik bentuk LPND maupun perum, peran BULOG sebagai lembaga yang berperan di sektor pasca panen (off-farm) yang melakukan intervensi pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan. BULOG adalah lembaga parastatal yang merupakan lembaga pemasaran pangan yang berperan menjaga kestabilan distribusi dan harga pangan. BULOG menggerakkan aliran produk pangan dari sentra produksi ke sentra konsumsi, sehingga tercapai keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan,” ujar pengamat Manajemen Kebijakan Pangan itu. Menurutnya, yang perlu mendapatkan perhatian dengan bentuk kelembagaan LPND ataupun perum dapat dilihat, BULOG telah mampu melaksanakan tugas dan fungsinya selama 57 tahun ini secara garis besar dengan baik. Meskipun tidak dimungkiri tedapat kekurangan dan dijumpai kendala di sana sini, namun juga terdapat kelebihannya. Oleh karenanya, lanjut Sonya, rencana perubahan BULOG menjadi Badan tentunya harus dikaji secara mendalam agar fit (sesuai) dengan lingkungan strategis yang ada saat ini dengan menimbang kelebihan dan kekurangannya,” ujar Sonya yang menyelesaikan studi masternya di Melbourne Business School, University of Melbourne dan studi sarjananya di bidang Computer Engineering di Boston University, Massachusetts, USA. Terpenting, kata dia, transformasi proses operasionalnya dengan menganut prinsip rantai pasok (supply chain). Apabila operasionalnya terintegrasi dengan baik, BULOG akan memiliki early warning system (sistem peringatan dini) dalam bentuk food balance sheet (neraca pangan) dan akhirnya dapat memberikan pelayanan yang excellent, transparan dan efesien bagi pemerintah. “Semua dapat diprediksi dan tidak akan terjadi fluktuasi harga terlalu besar pada musim panen maupun paceklik, pada saat banjir maupun sungai mengering, atau saat normal maupun bencana di dalam negeri,” pungkas Sonya dalam wawancara dengan jurnalis senior Selamat Ginting di kanal Youtube SGinting Official. (sws)
Politik dalam Swasembada Pangan
Oleh : Dr Vitri Aryant SP MM | Analis Kebijakan Kementerian Pertanian BAHASA swasembada pangan sudah dibunyikan sejak pidato Proklamator Bung Karno sekitar 72 tahun lalu . Bung Karno mengusung “pangan dengan mati dan hidupnya suatu bangsa”. Bagi bangsa kita, pangan merupakan sumber kehidupan, sekaligus sumber penghidupan sebagian besar warga masyarakat. Itu sebabnya, Pemerintah penting untuk menanganinyq secara serius. Terdapat empat komponen dalam pembangunan pangan, yakni swasembada, ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan. Swasembada pangan dianggap sebagai kata kunci terwujudnya ketahanan, kenandirian dan kedaulatan pangan. Tanpa terwujud swasembada pangan lebih dulu, omong kosong kita akan meraih ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan. Gambaran ini, masuk dalam Asta cita Pemerintahan Prabowo/Gibran dalam visi yang diusung adalah ketahanan pangan dan swasembada pangan dengan dimulai dari makan gratis dan susu gratis. Bahkan Presiden Prabowo menegaskan agar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, semua ditantang untuk dapat membuktikannya dan diminta untuk saling berkolaborasi membentuk orkestra harmonis dengan nada indah menuju lumbung pangan dunia 2045. Namun begitu, patut disadari hasrat untuk mewujudkan swasembada pangan dalam suasana kekinian, bukanlah hal mudah untuk dicapai. Menggapai swasembada pangan, benar tidak segampang anak-anak membolak-balik telapak tangan bermain \"hom pim pah\". Swasembada pangan adalah proses panjang yang butuh perjuangan untuk meraihnya. Swasembada pangan di awal pemerintahan Prabowo menyedot perhatian publik untuk ikut menyikapinya dengan seksama. Banyak kritikus dan pengamat yang optimis, cita-cita swasembada pangan bukanlah hal yang tidak mungkin untuk diwujudkan. Tapi, di sisi lain ada juga pihak-pihak yang meragukannya. Perbedaan cara pandang seperti ini wajar terjadi. Pro kontra dalam menyikapi suatu kemauan politik juga sangat dihalalkan dalam iklim demokrasi. Tinggal sekarang, bagaimana kemanpuan kita untuk mengolahnya, sehingga diperoleh solusi cerdas yang diharapkan. Kita ingin swasembada pangan, bukan sekedar \"bahasa politis\", namun menjadi \"bahasa realitas\". Ketika seorang Presiden bicara soal swasembada pangan, tentu respon publik akan sangat berbeda jika yang bicara itu seorang Guru Besar Pangan dari Universitas. Yang disampaikan Presiden cenderung akan dianggap sebagai \"bahasa politis\", sedangkan di sisi lain, yang diutarakan Guru Besar, umumnya akan dinilai sebagai \"bahasa teknokratik\". Merupakan tugas bersama untuk \"menyandingkan\" kedua bahasa diatas menjadi satu kesatuan cara pandang dalam mewujudkan kemauan politik tersebut menjadi sebuah fakta dalam kehidupan. Dalam bahasa lain, kita perlu segera mengejawanrahkan dari bahasa politis menjadi bahasa realitas. Atau bisa juga ditegaskan merubah wacana menjadi kenyataan. Dalam rumusan Badan Pangan Dunia (FAO), tentang hakekat swasembada, maka persyaratan pokoknya, 90 % dari produksi yang dihasilkan diraih oleh para petani di dalam negeri. Sisanya yang 10 %, boleh saja kita impor. Jadi, kalau kita mau swasembada beras, 90 % kebutuhan dalam negeri harus dihasilkan oleh produksi dalam negeri.Ketika Pemerintah dalam tahun ini merencanakan impor beras sebesar 5 juta ton, dapat dipastikan, kita kehilangan atribut swasembada beras. Mengapa ? Sebab, angka 5 juta ton, jelas sudah diatas 10%. Produksi beras dalam negeri sendiri hanya sekitar 31 juta ton. Mestinya, impor beras yang dilakukan, masimal 3,1 juta ton, jika predikat swasembada beras masih ingin digenggam. Terlepas dari beratnya tantangan yang harus dijawab, swasembada pangan sebagai bahasa politik Presiden, tentu harus dapat diamankan dan dilaksanakan. Sebagai bangsa yang pernah menggapai swasembada beras di era 1984, mestinya pengalaman kisah sukses swasembada beras dapat ditularkan kepada upaya mencapai swasembada pangan. Kendalanya adalah apakah Pemerintah saat ini mau dan ikhlas untuk belajar terhadap pengalaman Pemerintahan Orde Baru dalam kegemilangannya meraih swasembada beras ? Atau, apakah masih ada diantara kita yang berpandangan semua produk Pemerintahan Orde Baru itu jelek semua, sehingga tidak ada satu pun program yang pantas untuk ditiru dan diteladani ? Untuk itu, saatnya kita sebagai bangsa dituntut untuk \"legowo\" dalam menyikapi perjalanan pembangunan yang diarungi. Swasembada beras 1984 adalah proses monumental yang mendunia. Kisah sukses swasembada beras, telah tercatat dengan tinta emas dalam peta bumi pembangunan psngan dunia. Semua warga dunia sepakat, apa yang diraih Indonesia adalah prestasi berkelas internasional. Akhir kata perlu diingatkan upaya menggeser makna swasembada pangan dari bahasa politis menjadi bahasa realitas, tentu sangat membutuhkan kerja keras dan kerja cerdas segenap komponen bangsa. Pertanyaan kritisnya adalah apakah kita siap untuk melakoninya? Sebagai bangsa pejuang, jawaban yang disampaikan harusnya (VA)
Otorisasi Politik Percepat Swasembada Pangan
Oleh : Dr Vitri Aryanti SP MM | Analis Kebijakan Ekopol/Program Doktoral Universitas Nasional Jakarta Koordinasi antar-wewenang politik utama terkait otorisasi antar-kementerian berimplikasi pada harmonisasi orkestra seluruh potensi sektor pertanian secara komprehensif. Orkestra ini memudahkan pemerintah memonitor dan mengevaluasi berbagai upaya pencapaian swasembada pangan. Orkestra yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, Jakarta, Rabu (6/11/2024) dapat mengeksekusi akselerasi upaya bersama mencapai swamsembada pangan. Berkoordinasi dengan 1.500 Kepala Desa dalam acara pencanangan Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kementerian Pertanian. Keterlibatan Kepala Desa diharapkan dapat lebih mendorong petani untuk akselerasi produksi pangan. UU No 18 tahun 2012 menyebutkan kewajiban negara untuk menyediakan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejak era Republik Indonesia berdiri, kiprah politik telah ada, dimulai dari deklarasi pembangunan pertanian yang merupakan komitmen segenap komponen bangsa. Kemauan politik dan keberpihakan negara menjadi salah satu penentu berhasilnya pembangunan pertanian. Kejayaan pertanian menguatkan ekonomi bangsa. Sejarah pembangunan pertanian berawal pada masa orde baru. Pada awal masa orde baru pemerintahan menerima beban berat dari buruknya perekonomian orde lama. Tahun 1966-1968 merupakan tahun untuk rehabilitasi ekonomi. Pemerintah orde baru berusaha keras untuk menurunkan inflasi dan menstabilkan harga. Dengan dikendalikannya inflasi, stabilitas politik tercapai yang berpengaruh terhadap bantuan luar negeri yang mulai terjamin dengan adanya IGGI. Maka sejak tahun 1969, Indonesia dapat memulai membentuk rancangan pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Memasuki era globalisasi yang dicirikan oleh persaingan perdagangan internasional yang sangat ketat dan bebas, pembangunan pertanian semakin dideregulasi melalui pengurangan subsidi, dukungan harga dan berbagai proteksi lainnya.Pengurangan subsidi terjadi utamanya di sektor pangan sebagai implikasi dari kompromi pemerintah dengan IMF dan ini berakibat pada limbungnya berbagai sektor yang biasa mendapakan subsidi termasuk salah satunya sektor pangan. Persoalan pembangunan pertanian sangat erat kaitannya dengan peningkatan kapasitas petani sebagai pelaku pembangunan. Peningkatan kapasitas petani tidak hanya dibatasi peningkatan produktivitas petani, namun juga peningkatan keterlibatan petani untuk lebih berperan dalam proses pembangunan. Persoalan krusial dalam peningkatan kapasitas SDM adalah rendahnya partisipasi petani dalam pengambilan keputusan pembangunan pertanian. Hal ini antara lain disebabkan oleh tidak adanya suatu organisasi petani yang utuh mempunyai kekuatan politik untuk memperjuangkan kepentingan petani di forum nasional. Peningkatan petani diarahkan pada peningkatan partisipasi politik petani dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan petani utamanya terkait kiprah petani dalam politik pembangunan pertanian. Pemberian ruang partisipasi dan kebebasan petani untuk mengekpresikan kepentingannya juga sangat urgen. Masih menjadi mimpi panjang sebagaimana petani melalui organisasi petani menjadi kekuatan yang hebat yang mampu menyuarakan dan membela kepentingan warganya seperti yang dilakukan di Jepang dan negara-negara Eropa. Melalui partisipasi politik petani, dapat menjadikan orchestra otoritasi politik yang harmonis. Tidak bisa dipungkiri, pertanian adalah jenis pekerjaan yang penuh dengan resiko. Petani butuh saling menguatkan dalam suatu organisasi politik agakr petani tidak dibuat pusing dengan berbagai kebijakan yang tidak meyertakan suara petani di dalamnya. Di Eropa, melalui Komisi Eropa mellaui Kebijakan Pertanian Bersama (Inggris – Common Agricultural Policy, disingkat CAP). CAP merupakan seperangkat Undang-undang yang ditetapkan berupa kebijakan seragam dan terpadu di bidang pertanian dengan prioritas produksi pangan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan perdesaan yang berimbang di seluruh Uni Eropa. Kebijakan Pertanian Bersama merupakan kombinasi antara subsidi-subsidi pertanian dan kebijakan pembangunan pertanian lainnya, yang sejak awal bertujuan untuk menjamin keamanan pangan di Eropa setelah Perang Dunia II. Kebijakan ini mempunyai tujuan yang ditetapkan sejak 1958 sampai sekarang. (VA)
Begini Upaya PalmCo Dukung Generasi Muda di Bulan Sumpah Pemuda
Jakarta | FNN - Momentum bulan Sumpah Pemuda ke 96 tahun ini dimaknai Sub Holding PTPN III (Persero), PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo untuk memperkuat generasi muda Indonesia melalui penyaluran bidang pendidikan dan pembukaan lapangan pekerjaan. Untuk bidang pendidikan, PalmCo mendistribusikan beasiswa kepada 150 mahasiswa di 5 universitas di Sumatera Utara senilai Rp 1,3 miliar. Kemudian mempersiapkan Rp 350 juta dana bimbingan belajar bagi 100 siswa Sekolah Menengah Atas, dan meluncurkan PalmCo Scolarship, yakni program beasiswa penuh untuk mahasiswa strata 1 dengan durasi 4 tahun sejumlah Rp 1,9 miliar. Sehingga total bantuan pendidikan yang disalurkan selama Oktober ini menyentuh angka lebih dari Rp 2,5 miliar. Di samping itu, perusahaan pengelola kebun sawit terbesar di dunia itu juga melaksanakan career expo, guna menjaring bibit-bibit leader untuk memimpin Perusahaan terbesar. “Bulan Sumpah Pemuda ini menjadi momentum bagi kami untuk mempertegas komitmen perusahaan terhadap generasi muda,” buka Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa di Jakarta, Selasa (29/10). “Pemuda adalah masa depan Indonesia. Dan sebagai harapan bangsa, kita menyadari bahwa pendidikan dan pekerjaan dari para pemuda tersebut menjadi kunci keberhasilan pembangunan kita,” tambahnya. Memang PTPN IV PalmCo seakan ingin membuktikan keseriusannya dalam berkontribusi membangun generasi muda Indonesia. “Concern kami selalu penuh (untuk anak muda). Memang nominal tidak dapat menjadi ukuran. Sebab efektifitas program seharusnya diukur dari angka keberhasilan anak-anak muda yang kita bantu. Namun jika dihitung selama 5 tahun terakhir saja, PalmCo telah menyalurkan lebih dari Rp 50 miliar untuk ribuan fasilitas pendidikan maupun pelajar atau mahasiswa,” beber Jatmiko. Jika dirunut, melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan bidang pendidikannya, dalam kurun waktu 2019 hingga September 2024 telah menyalurkan bantuan beasiswa untuk 950 siswa senilai Rp. 8,3 M. Korporasi yang terbentuk dari aksi merger beberapa anak perusahaan PTPN III (Persero) tersebut, juga memberikan bantuan sarana prasarana bagi 1.331 sekolah senilai Rp.41,5 M, termasuk mendistribusikan bantuan sarana teknologi dan informasi kepada 100 sekolah senilai 1,9 M. Tidak berhenti pada upaya peningkatan kualitas pendidikan, PalmCo meletakkan perhatian lebih kepada Para generasi muda dalam membentuk karakter. “Setiap tahun kita juga membuka program vokasi yang diikuti ribuan siswa dari berbagai jenjang. Terkini, di akhir pekan lalu kita juga telah melaksanakan PTPN Career Expo 2024, yakni suatu program bersama PTPN Grup dalam menjaring ratusan pelamar dari mahasiswa berprestasi, alumni kampus perkebunan di Indonesia,” jelasnya. Berlokasi di ITSI Medan dan Kampus LPP Yogya, lebih dari 500 alumni kampus perkebunan mendapatkan pembekalan terkait peluang karir dan berkesempatan mencoba peruntungannya agar dapat bergabung serta bekerja menjadi Calon Karyawan Pimpinan di PTPN IV PalmCo. “Semoga inisiatif-inisiatif ini mampu memberi manfaat optimal dan menjadi stimulus bagi kemajuan pemuda Indonesia, bersama menuju Indonesia Emas 2045,” imbuhnya. (ida)
Program Gercep PalmCo Kian Berkembang Perkuat Swasembada Pangan Nasional
Jakarta | FNN - Program Gerakan Cinta Produk PTPN yang diinisiasi karyawan dan didukung penuh oleh manajemen PTPN IV PalmCo terus menyebar di berbagai wilayah di Indonesia dan diyakini akan terus berkembang sebagai bagian dari penguatan gerakan swasembada pangan nasional. Sebulan pasca diluncurkan, program ini terus mengalami perkembangan signifikan dengan hampir 100.000 produk unggulan PTPN mulai dari minyak makan, teh, hingga kopi langganan negara-negara Asia, Eropa, hingga Amerika Serikat yang dikemas dalam 29.822 paket diserap oleh para karyawan. \"Merupakan sebuah kebanggaan kala Gerakan Cinta Produk PTPN, atau Gercep PTPN perdana yang telah diluncurkan bulan lalu, terus bergulir. Dan hari ini, kita semua ada di (PTPN IV PalmCo) Regional II untuk motivasi dan tujuan yang sama,\" kata Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa Jumat (25/10/2024). Jatmiko menyampaikan hal tersebut disela-sela peluncuran program Garcep di Region Office PTPN IV Regional II Medan, Sumatera Utara. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Komisaris Utama PTPN III (Persero) Zulkifli Zaini, Komisaris Utama PTPN IV PalmCo Dahlan Harahap serta Ketua Serikat Pekerja Perkebunan PalmCo Muhammad Iskandar. Gerakan Cinta Produk PTPN sendiri pertama kali diluncurkan di PTPN IV PalmCo Regional III Riau (sebelumnya bernama PTPN V) pada awal Oktober lalu. Gerakan ini sendiri merupakan respon perusahaan atas kesadaran karyawan PTPN IV PalmCo di seluruh penjuru Indonesia yang ingin menggunakan produk-produk berkualitas PTPN, mulai dari teh, gula, kopi, hingga minyak makan yang selama ini menjadi komoditas andalan ekspor mancanegara. Selanjutnya, perusahaan memfasilitasi dengan menyiapkan skema serta sistem berbasis web yang transparan sehingga para karyawan dimudahkan untuk mendapatkan beragam produk tersebut. Selain itu, perusahaan juga menyiapkan pola distribusi yang terstruktur sehingga produk dapat diterima dengan baik di tangan para karyawan dan keluarganya. \"Sejak dijalankan Oktober kemarin, pergerakan Gercep sangat positif. Dimulai dengan hampir 6.000 paket yang diborong karyawan Regional III, hingga hari ini, Gercep PTPN telah menyentuh distribusi sebanyak 29.822 Paket yang tersebar di berbagai Regional,\" jelas Jatmiko. Tidak hanya di Sumatera Utara dan Riau, program serupa juga berlangsung sangat baik di Kalimantan melalui Regional V. Meski begitu, Jatmiko memuji semangat para karyawan PTPN IV Regional II Sumatera Utara yang memecahkan rekor persentase pembelian produk paket terlengkap atau paket A mencapai 100 persen. \"Khusus untuk Regional II ini sendiri, merupakan pembelian tertinggi mencapai 13.059 Paket A atau 100% dari Karyawan Regional II yang ikut serta dalam Gercep PTPN. Selanjutnya, di pulau Kalimantan, Karyawan serta keluarga Regional V, juga telah membeli sebanyak 5.221 Paket atau 96% dari jumlah karyawan. Kenapa angkanya bisa berbeda-beda? Sebab Gercep PTPN ini didasarkan pada kesukarelaan karyawan. Pembelian berkesinambungan tersebut tanpa ada paksaan,\" urainya. Lebih jauh, Jatmiko menuturkan sebulan program ini berlangsung, total valuasi produk yang telah dibeli secara sukarela para karyawan mencapai angka Rp2,2 miliar. Melihat pertumbuhan dan angka yang ada, Jatmiko yakin Gercep akan terus berkembang dan bertumbuh signifikan. \"Bayangkan jika seluruh karyawan dan keluarga PTPN memiliki semangat yang sama atas gerakan ini. Tidak hanya kepada produk-produk PTPN IV, tapi juga terhadap seluruh produk PTPN. 100 ribu lebih karyawan kita, tentunya dapat menjadi kekuatan besar bagi kita bersama, agar terus menyebar luaskan dan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk-produk bumi pertiwi hasil korporasi milik negeri,\" ujarnya bangga. Komisaris Utama PTPN III (Persero) Zulkifli Zaini menyambut baik program yang digulirkan PTPN IV PalmCo tersebut. Ia mengatakan bahwa program itu menjadi bukti bahwa jika perusahaan dan karyawan saling bersinergi, maka hasil terbaik akan diterima oleh keduanya secara bersamaan. Pertama, perusahaan dapat terus berkembang pada fokus bisnisnya, sementara, lanjutnya, karyawan yang dengan bangga bisa merasakan apa yang dihasilkan oleh perusahaan dia tempat bekerja yang selama ini menjadi favorit bagi warga negara asing. Kemudian yang kedua, kata dia, tidak masalah untuk memulainya dari karyawan, dari keluarga, dan dari kerabat terdekat. Namun Manajemen perlu memikirkan solusi agar penyebaran produk-produk PTPN semakin dicintai masyarakat luas. \"Kita mulai dari yang kecil. Tapi kita harus berupaya memperluas gerakan ini. Sejak awal saya berpesan kepada manajemen, manfaafkan retail sebaik mungkin sebab manfaatnya bisa tidak terbatas,\" ujarnya. Dia pun berharap program ini dapat terus berkembang sehingga dapat membantu mewujudkan cita-cita pemerintahan baru dalam mewujudkan swasembada pangan secara mandiri. “permasalahan klasik yang mesti kita juga jaga adalah memastikan ketersediaan pasokan produk. Maka operational excellence tentu harus terus kita tingkatkan bersama,” pesannya lagi. Gerakan Cinta Produk PTPN ini diluncurkan pasca lahirnya inisiasi para karyawan perusahaan yang beramai-ramai menggunakan produk-produk unggulan PTPN grup. \"Ini adalah wujud nyata dari kedaulatan ekonomi bangsa, di mana produk-produk lokal dapat menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia,\" kata dia. (ida).
Penerapan ESG PalmCo Salah Satu Terbaik di Dunia Jatmiko: ESG Bukan Kewajiban, Tapi Kebutuhan
Jakarta | FNN - Sub Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo menempati posisi kedua terbaik dunia mengungguli perusahaan sektor palm plantation lainnya dalam penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan terhadap Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (Environment, Social, and Governance/ESG). Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa dalam keterangan tertulisnya mengatakan penilaian terhadap resiko ESG atau ESG Risk Rating tersebut diterbitkan oleh agensi pemeringkat internasional, Standarfd & Poor’s Corporate Sustainability Assessment. \"Penilaian Berkelanjutan Perusahaan terhadap aspek lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan yang baik yang dilaksanakan oleh PalmCo di tahun ini mendapatkan skor 55. Angka tersebut termasuk Top 8% atau 8 persen korporasi dengan skor terbaik dari 386 perusahaan bidang industri produk makanan yang melaksanakan pengukuran atau rating ESG di S&P CSA, dan nomer dua terbaik di Perusahaan Perkebunan Sawit di dunia” buka Jatmiko Rabu (23/10) di Agro Plaza Jakarta. Berdasarkan penilaian S&P CSA tahun 2024 yang merupakan lembaga rating atau pemeringkat yang mencakup lebih dari 13.000 perusahaan secara global, PTPN IV PalmCo memiliki pencapaian sangat baik dibeberapa indikator seperti transparancy and reporting, tax strategy, cyber security, hingga labor practices. “Untuk indikator-indikator Governance & Economic serta Social, PalmCo tergolong di atas rata-rata standar industri. Namun kami memiliki potensi dan ruang perbaikan yang besar pada faktor lingkungan,” ungkap Jatmiko. Oleh karenanya, Direktur Utama yang baru saja menerima penghargaan ASEAN Energy Award tersebut memastikan komitmen dan konsentrasi Perusahaan atas lingkungan akan menjadi prioritas. “Pada rating environmental pengelolaan limbah tentu menjadi salah satu perhatian utama. Dan rencana strategis kedepan dalam pengembangan energi baru terbarukan merupakan bagian dari program priotas kami sebagai proyek strategis nasional,” katanya. PalmCo saat ini memang telah memiliki 8 fasilitas EBT dan berencana membangun hingga total 29 pembangkit di tahun 2030 nanti. “Komitmen PalmCo sejalan dengan arah Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) dalam melaksanakan prinsip-prinsip keberlanjutan. Apalagi aktivitas bisnis PTPN IV PalmCo dalam industri sawit tentu membuat perusahaan terekspos pada risiko ESG yang lumayan tinggi,” sebut Jatmiko. Ia menambahkan Perusahaan perkebunan sawit memang sering kali dikaitkan dengan berbagai isu seperti hak asasi manusia, emisi gas rumah kaca, dan dampak lingkungan dari produk-produk komoditas. Untuk itu rating pertama pasca PalmCo terbentuk Desember 2023 lalu ini, tidak hanya akan menjadi milestone korporasi atas penerapan ESG, tetapi lebih jauh sebagai bukti bahwa PalmCo memiliki modal kuat dalam meningkatkan penerapan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola yang baik. “PalmCo akan terus meningkatkan kinerja ESG, sebab bagi kami impelementasi ESG bukan sebatas kewajiban, tapi adalah kebutuhan jika kami ingin tumbuh berkelanjutan dan menjadi yang terdepan,” tukasnya. Dalam penilaian S&P CSA, tidak hanya menjadi nomer 2 terbaik dari perusahaan palm plantation, PTPN IV PalmCo jika dibandingkan dengan BUMN-BUMN lain yang mengukur ESG mereka melalui S&P CSA, PalmCo ada diperingkat kedua di bawah Bank BRI namun mengungguli Semen Indonesia, Bank BNI Telkom, Bank Mandiri, dan Jasa Marga. (ida).
POPULER
