pertanian
Pasarkan 120.000 MT CPO Bersertifikasi Internasional, PTPN IV PalmCo Proyeksi Raup Tambahan USD3,6 Juta Premium Price
Jakarta | FNN - Sub Holding PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV PalmCo), perusahaan BUMN pengelola perkebunan sawit terluas di dunia di bawah naungan Holding Perkebunan PTPN III (Persero) menargetkan mampu mendapatkan tambahan penghasilan dari harga premium atau premium price penjualan 120 ribu metrik ton minyak sawit mentah bersertifikat Roundtable of Sustainable Palm Oil model Indetity Preserved mencapai 3,6 juta US Dollar sepanjang tahun ini. Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu mengatakan pada tahun ini, perusahaan yang dibentuk berdasarkan amanah pemerintah melalui program strategis nasional (PSN) tersebut tahun 2024 lalu memproduksi 2,58 juta ton crude palm oil (CPO) bersertifikasi RSPO. Untuk tahun 2025 ini menyasar 120 ribu metrik tonnya terjual dengan standar RSPO IP atau maupun segregation. \"Target itu kami ambil dari wilayah operasional PTPN IV di Riau dan Sumatera Utara dengan kisaran premium price 20 sampai dengan 50 US Dollar per metrik ton,\" kata dia. \"Dengan asumsi rata-rata 30 US Dollar per metrik ton, maka diestimasikan akan memberikan nilai tambah 3,6 juta US Dolar atau Rp54 miliar dari nilai jualnya,\" lanjut Jatmiko. Ia menjelaskan bahwa CPO RSPO Identity Preserved maupun Segregation merupakan produk CPO yang memiliki nilai premium signifikan untuk pasar global. Produk tersebut merupakan komitmen perusahaan untuk menjamin jejak keberlanjutan dan keterlacakan di sepanjang rantai pasok produksi. “RSPO IP adalah model rantai pasokan Penjagaan Identitas (Preserved) dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Model ini memastikan bahwa produk sawit bersertifikat RSPO dapat diidentifikasi secara unik hingga ke PKS tunggal bersertifikat RSPO,” jelasnya. Pengiriman perdana produk CPO bersertifikasi RSPO IP sendiri berlangsung di PTPN IV Regional III pada akhir pekan ini. Sebanyak 4.000 metrik ton minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) model IP dikirim dari pabrik kelapa sawit Tandun dan Sei Rokan PTPN IV Regional III Riau. \"Sertifikasi RSPO model IP ini bukan hanya sekedar premium price maupun kemampuan kita bersaing di pasar global, namun merupakan wujud komitmen kita untuk bersama-sama melaksanakan program sawit lestari yang berkelanjutan,\" urainya. PTPN IV Regional III sendiri pada tahun ini menargetkan untuk menghasilkan 50.000 metrik ton CPO RSPO IP untuk dipasarkan di pasar global. Lebih jauh, Jatmiko mengatakan bahwa pengiriman perdana yang dilaksanakan serentak di PKS Sei Rokan dan PKS Tandun ini merupakan moment penting pasca kerja keras Regional III dalam meraih sertifikasi RSPO-IP sejak medio 2024 baru dapat terwujud jelang penghujung tahun. Hingga saat ini, PTPN IV Regional III tercatat sebagai bagian dari Sub Holding PTPN IV PalmCo perdana yang berhasil memiliki sertifikasi RSPO model IP. Sertifikasi model itu berkontribusi terhadap premium price yang signifikan mencapai USD40 per metric ton. Region Head PTPN IV Regional III Ahmad Gusmar Harahap menambahkan dengan adanya sertifikasi model IP ini turut akan menghasilkan tambahan devisa bagi negara dari hasil kegiatan pengiriman CPO berkualitas tinggi di pasar global. \"Insya Allah, tahun ini, kita menargetkan mampu memproduksi dan mengapalkan 50.000 ton CPO bersertifikasi IP yang memiliki premium price sebesar 40 US Dollar per Metric Ton. Dengan adanya sertifikasi IP ini, tidak hanya membawa added value, namun juga kontribusi kita untuk terus mengoptimalkan peluang, memaksimalkan perbaikan, dalam memanfaatkan setiap peluang dan menjawab tantangan,\" kata Gusmar. Lebih jauh, ia memaparkan bahwa saat ini karyawan perusahaan sebaiknya sudah mulai untuk berfikir secara luas, tidak hanya untuk menghasilkan produk yang baik dan berkualitas, namun juga menunjukkan kepada dunia bahwa PTPN IV Regional III bisa menjaga nama baik komoditas utama Indonesia saat ini. \"Bahkan Presiden Bapak Prabowo juga menyatakan bahwa sawit adalah asset strategis negara yang diharapkan banyak negara di dunia. Untuk itu, kami berkomitmen menjadi bagian penting menjaga asset strategis negara ini dan berkontribusi positif terhadapnya,\" urainya. Kegiatan pengiriman perdana secara simbolis yang dilaksanakan dengan melepas truk tangki berisikan CPO model IP untuk selanjutnya dikirim ke pelabuhan internasional Kota Dumai tersebut turut diselingi dengan penyaluran santunan kepada ratusan anak yatim di lingkungan perusahaan. Tampak raut kebahagiaan terpancar dari anak-anak istimewa yang menerima santunan sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) PTPN IV Regional III itu. (Ida).
Transformasi BULOG Harus Memenuhi Prinsip Supply Chain
Jakarta | FNM - Analis manajemen kebijakan pangan Sonya Mamoriska Mulia Harahap menegaskan, dalam melakukan operasionalnya transformasi BULOG harus mengacu pada rantai pasok (supplay chain) untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan dengan melibatkan proses kegiatan perencanaan, pembelian, pengolahan, penyimpanan dan distribusi. Transformasi tidak hanya dalam bentuk kelembagaan semata, namun harus didukung sistem digitalisasi serta kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan budaya kerja agar dapat memberikan pelayanan excellent kepada pemerintah dengan biaya yang efisien. “Apapun bentuk kelembagaan BULOG, tugas dan fungsinya dalam menghadapi era industri 4.0, operasional BULOG harus mengacu pada prinsip rantai pasok (supply chain) yang didukung sistem digitalisasi serta kompetensi SDM dan budaya kerja BULOG yang baru sehingga dapat memberikan pelayanan yang excellent kepada pemerintah dengan biaya yang efisien,” kata Sonya Mamoriska Mulia Harahap di Jakarta, Senin (25/11/2024). Pernyataan Sonya menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto agar BULOG melakukan transformasi kelembagaan dengan mengembalikan dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) menjadi badan yang menangani logistik nasional dan berada langsung di bawah Presiden seperti di era Presiden Soeharto. Empat Faktor Menurut Sonya yang juga mantan Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan Perum BULOG, transformasi yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satu langkah nyata dalam mewujudkan visi untuk mewujudkan kemandirian pangan pada tahun 2029. Transformasi bentuk kelembagaan harus betul-betul mempertimbangkan setidaknya empat faktor. Pertama, perubahan status SDM. Apakah nantinya semua pegawai Perum BULOG kira-kira 4000 orang akan diserap semua menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara)? Kedua, dalam hal aset lembaga. Bagaimana pertimbangannya agar aset-aset di daerah (kantor, gudang, rumah dinas dll) dapat dipertahankan sehingga BULOG bisa melakukan operasional sampai di daerah terpencil? Dengan adanya UU Otonomi Daerah, apabila bentuk BULOG adalan LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen/Kementerian), tidak akan memiliki instansi vertikal di daerah, artinya aset di daerah akan dialihkan ke Pemda (Pemerintah Daerah). Ketiga, dari sisi keuangan. Bagaimana BULOG akan mendapatkan sumber pendanaan? Apabila bentuknya badan sumber keuangannya dari APBN. Namun mekanisme APBN adalah reimburse/penggantian, sehingga untuk mendanai pembelian komoditas pangan pada saat musim panen diperlukan ketersediaan dana di awal yang selanjutnya nanti akan diaudit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebelum diganti oleh pemerintah. Proses penggantian yang terlalu lama sering membuat posisi keuangan institusi tidak sehat. Keempat, apabila menjadi badan, apakah BULOG bisa melakukan bisnis komersial seperti sekarang? Bagaimana dengan laporan keuangannya? Apakah bisa mencantumkan laba rugi atau hanya defisit surplus? “Keempat faktor tersebut harus dipertimbangkan kelebihan dan kekurangannya ketika diputuskan dilakukan perubahan kelembagaan BULOG menjadi Badan,” kata Sonya yang pernah berkarier selama 27 tahun di BULOG. Apalagi dia terlibat menjadi panitia pada saat perubahan BULOG dari LPND) menjadi Perum (perusahaan umum) pada 2003 yang lalu. Pada saat itu dampak dari perubahan sangat besar dan baru bisa diselesaikan beberapa tahun setelah terbentuknya Perum. Kendati demikian, lanjut Sonya, untuk mencapai kemandirian pangan artinya negara mampu memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan dalam negerinya sendiri. Hal ini terkait dengan produksi pangan dalam negeri mesti cukup yang merupakan kegiatan di hulu (on farm) dan merupakan tugas dan fungsi dari Kementerian Pertanian. “Hasil produksi inilah yang akan dibeli BULOG sebagai penyerap (off-taker) sehingga petani mendapatkan jaminan pasar atas hasil produksinya. Untuk itu perlu kerjasama dan koordinasi yang kuat antara Kementan, BULOG dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya agar visi Presiden dapat terlaksana,” ujar Sonya, doktor manajemen lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI). Tiga Pilar Akademisi di Universitas BINUS (Bina Nusantara), Jakarta itu mengungkapkan, dalam sejarah Perum BULOG melalui berbagai transformasi baik dalam bentuk kelembagaan maupun tugas dan fungsinya, peran BULOG terus berkembang sesuai dengan prioritas pemerintah dan kebutuhan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Mulai dari mengamankan penyediaan pangan dan menjaga stabilitas harga beras, menjadi memperluas lingkup hingga ke berbagai komoditas dan peningkatan mutu gizi pangan, lalu pengelolaan persediaan bahan pokok, dan penanganan komoditas beras. Dikemukakan, peran BULOG dalam ketahanan pangan diwujudkan melalui tiga pilar yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas. Untuk mewujudkan ketersediaan BULOG berfungsi sebagai offtaker atas hasil produksi petani dalam negeri dengan membeli pada saat panen. Dalam mewujudkan keterjangkauan BULOG melakukan penyimpanan cadangan pangan pemerintah dan pemerataan stok agar tersedia di seluruh Indonesia dengan harga yang terjangkau bagi konsumen. Sedangkan dalam mewujudkan stabilitas harga di tingkat petani, lanjut Sonya, peran BULOG melakukan pembelian hasil produksi petani dengan HPP (Harga Pembelian Pokok) berupa beras dan HAP (Harga Acuan Pembelian) berupa jagung dan kedelai, serta stabilitas di tingkat konsumen melalui operasi pasar untuk meredam gejolak harga pada musim paceklik. Proses Transformasi Diungkapkan, pada awal BULOG dibentuk pada 1967 sebagai LPND berperan sebagai regulator dan operator. Pada era reformasi, BULOG dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel sehingga pada 20 Januari 2003 kelembagaan BULOG berubah dari LPND menjadi Perum melalaui Peraturan Pemerintah No 13/2003. Dengan perubahan ini, peran BULOG berubah menjadi operator saja. Sedangkan peran regulator dilakukan Kementerian/Lembaga terkait. Misalnya, untuk urusan di hulu (on-farm) adalah Kementerian Pertanian, di hilir (konsumen) adalah Kementerian Perdagangan, urusan keuangan di Kementerian Keuangan, urusan bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial, dll. Oleh karena itulah, lanjut Sonya, melalui berbagai regulasi, BULOG terus melanjutkan tugas dan tanggung jawab dalam rangka ketahanan pangan nasional berupa pengamanan harga beras, pengelolaan cadangan pangan beras Pemerintah, dan pendistribusian pangan beras kepada golongan masyarakat tertentu. Misalnya melalui Perpres No. 48, BULOG yang berperan untuk menjaga ketersediaan pangan dan kestabilan harga pangan. Namun, kata Sonya, dengan jumlah regulator yang cukup banyak, seringkali mengakibatkan ketidaksinkronan kebijakan antara Kementerian/Lembaga dan kebijakan yang bersifat ad-hoc (sementara), sehingga berdampak pada berbagai kendala dalam melaksanakan penugasan BULOG, maka pada 2022 dibentuk Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai regulator berdasarkan Perpres No. 66 dengan tujuan agar koordinasi dengan regulator melalui satu pintu dan lebih sederhana. Selanjutnya, Perpres No. 125 tentang Cadangan Pangan Pemerintah diterbitkan untuk penguatan posisi BULOG sebagai Perusahaan Operator Pangan Pemerintah di bawah koordinasi Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang ditugaskan untuk mengelola penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), utamanya untuk komoditas padi, jagung, dan kedelai. “Singkatnya, baik bentuk LPND maupun perum, peran BULOG sebagai lembaga yang berperan di sektor pasca panen (off-farm) yang melakukan intervensi pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan. BULOG adalah lembaga parastatal yang merupakan lembaga pemasaran pangan yang berperan menjaga kestabilan distribusi dan harga pangan. BULOG menggerakkan aliran produk pangan dari sentra produksi ke sentra konsumsi, sehingga tercapai keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan,” ujar pengamat Manajemen Kebijakan Pangan itu. Menurutnya, yang perlu mendapatkan perhatian dengan bentuk kelembagaan LPND ataupun perum dapat dilihat, BULOG telah mampu melaksanakan tugas dan fungsinya selama 57 tahun ini secara garis besar dengan baik. Meskipun tidak dimungkiri tedapat kekurangan dan dijumpai kendala di sana sini, namun juga terdapat kelebihannya. Oleh karenanya, lanjut Sonya, rencana perubahan BULOG menjadi Badan tentunya harus dikaji secara mendalam agar fit (sesuai) dengan lingkungan strategis yang ada saat ini dengan menimbang kelebihan dan kekurangannya,” ujar Sonya yang menyelesaikan studi masternya di Melbourne Business School, University of Melbourne dan studi sarjananya di bidang Computer Engineering di Boston University, Massachusetts, USA. Terpenting, kata dia, transformasi proses operasionalnya dengan menganut prinsip rantai pasok (supply chain). Apabila operasionalnya terintegrasi dengan baik, BULOG akan memiliki early warning system (sistem peringatan dini) dalam bentuk food balance sheet (neraca pangan) dan akhirnya dapat memberikan pelayanan yang excellent, transparan dan efesien bagi pemerintah. “Semua dapat diprediksi dan tidak akan terjadi fluktuasi harga terlalu besar pada musim panen maupun paceklik, pada saat banjir maupun sungai mengering, atau saat normal maupun bencana di dalam negeri,” pungkas Sonya dalam wawancara dengan jurnalis senior Selamat Ginting di kanal Youtube SGinting Official. (sws)
Politik dalam Swasembada Pangan
Oleh : Dr Vitri Aryant SP MM | Analis Kebijakan Kementerian Pertanian BAHASA swasembada pangan sudah dibunyikan sejak pidato Proklamator Bung Karno sekitar 72 tahun lalu . Bung Karno mengusung “pangan dengan mati dan hidupnya suatu bangsa”. Bagi bangsa kita, pangan merupakan sumber kehidupan, sekaligus sumber penghidupan sebagian besar warga masyarakat. Itu sebabnya, Pemerintah penting untuk menanganinyq secara serius. Terdapat empat komponen dalam pembangunan pangan, yakni swasembada, ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan. Swasembada pangan dianggap sebagai kata kunci terwujudnya ketahanan, kenandirian dan kedaulatan pangan. Tanpa terwujud swasembada pangan lebih dulu, omong kosong kita akan meraih ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan. Gambaran ini, masuk dalam Asta cita Pemerintahan Prabowo/Gibran dalam visi yang diusung adalah ketahanan pangan dan swasembada pangan dengan dimulai dari makan gratis dan susu gratis. Bahkan Presiden Prabowo menegaskan agar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, semua ditantang untuk dapat membuktikannya dan diminta untuk saling berkolaborasi membentuk orkestra harmonis dengan nada indah menuju lumbung pangan dunia 2045. Namun begitu, patut disadari hasrat untuk mewujudkan swasembada pangan dalam suasana kekinian, bukanlah hal mudah untuk dicapai. Menggapai swasembada pangan, benar tidak segampang anak-anak membolak-balik telapak tangan bermain \"hom pim pah\". Swasembada pangan adalah proses panjang yang butuh perjuangan untuk meraihnya. Swasembada pangan di awal pemerintahan Prabowo menyedot perhatian publik untuk ikut menyikapinya dengan seksama. Banyak kritikus dan pengamat yang optimis, cita-cita swasembada pangan bukanlah hal yang tidak mungkin untuk diwujudkan. Tapi, di sisi lain ada juga pihak-pihak yang meragukannya. Perbedaan cara pandang seperti ini wajar terjadi. Pro kontra dalam menyikapi suatu kemauan politik juga sangat dihalalkan dalam iklim demokrasi. Tinggal sekarang, bagaimana kemanpuan kita untuk mengolahnya, sehingga diperoleh solusi cerdas yang diharapkan. Kita ingin swasembada pangan, bukan sekedar \"bahasa politis\", namun menjadi \"bahasa realitas\". Ketika seorang Presiden bicara soal swasembada pangan, tentu respon publik akan sangat berbeda jika yang bicara itu seorang Guru Besar Pangan dari Universitas. Yang disampaikan Presiden cenderung akan dianggap sebagai \"bahasa politis\", sedangkan di sisi lain, yang diutarakan Guru Besar, umumnya akan dinilai sebagai \"bahasa teknokratik\". Merupakan tugas bersama untuk \"menyandingkan\" kedua bahasa diatas menjadi satu kesatuan cara pandang dalam mewujudkan kemauan politik tersebut menjadi sebuah fakta dalam kehidupan. Dalam bahasa lain, kita perlu segera mengejawanrahkan dari bahasa politis menjadi bahasa realitas. Atau bisa juga ditegaskan merubah wacana menjadi kenyataan. Dalam rumusan Badan Pangan Dunia (FAO), tentang hakekat swasembada, maka persyaratan pokoknya, 90 % dari produksi yang dihasilkan diraih oleh para petani di dalam negeri. Sisanya yang 10 %, boleh saja kita impor. Jadi, kalau kita mau swasembada beras, 90 % kebutuhan dalam negeri harus dihasilkan oleh produksi dalam negeri.Ketika Pemerintah dalam tahun ini merencanakan impor beras sebesar 5 juta ton, dapat dipastikan, kita kehilangan atribut swasembada beras. Mengapa ? Sebab, angka 5 juta ton, jelas sudah diatas 10%. Produksi beras dalam negeri sendiri hanya sekitar 31 juta ton. Mestinya, impor beras yang dilakukan, masimal 3,1 juta ton, jika predikat swasembada beras masih ingin digenggam. Terlepas dari beratnya tantangan yang harus dijawab, swasembada pangan sebagai bahasa politik Presiden, tentu harus dapat diamankan dan dilaksanakan. Sebagai bangsa yang pernah menggapai swasembada beras di era 1984, mestinya pengalaman kisah sukses swasembada beras dapat ditularkan kepada upaya mencapai swasembada pangan. Kendalanya adalah apakah Pemerintah saat ini mau dan ikhlas untuk belajar terhadap pengalaman Pemerintahan Orde Baru dalam kegemilangannya meraih swasembada beras ? Atau, apakah masih ada diantara kita yang berpandangan semua produk Pemerintahan Orde Baru itu jelek semua, sehingga tidak ada satu pun program yang pantas untuk ditiru dan diteladani ? Untuk itu, saatnya kita sebagai bangsa dituntut untuk \"legowo\" dalam menyikapi perjalanan pembangunan yang diarungi. Swasembada beras 1984 adalah proses monumental yang mendunia. Kisah sukses swasembada beras, telah tercatat dengan tinta emas dalam peta bumi pembangunan psngan dunia. Semua warga dunia sepakat, apa yang diraih Indonesia adalah prestasi berkelas internasional. Akhir kata perlu diingatkan upaya menggeser makna swasembada pangan dari bahasa politis menjadi bahasa realitas, tentu sangat membutuhkan kerja keras dan kerja cerdas segenap komponen bangsa. Pertanyaan kritisnya adalah apakah kita siap untuk melakoninya? Sebagai bangsa pejuang, jawaban yang disampaikan harusnya (VA)
Otorisasi Politik Percepat Swasembada Pangan
Oleh : Dr Vitri Aryanti SP MM | Analis Kebijakan Ekopol/Program Doktoral Universitas Nasional Jakarta Koordinasi antar-wewenang politik utama terkait otorisasi antar-kementerian berimplikasi pada harmonisasi orkestra seluruh potensi sektor pertanian secara komprehensif. Orkestra ini memudahkan pemerintah memonitor dan mengevaluasi berbagai upaya pencapaian swasembada pangan. Orkestra yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, Jakarta, Rabu (6/11/2024) dapat mengeksekusi akselerasi upaya bersama mencapai swamsembada pangan. Berkoordinasi dengan 1.500 Kepala Desa dalam acara pencanangan Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kementerian Pertanian. Keterlibatan Kepala Desa diharapkan dapat lebih mendorong petani untuk akselerasi produksi pangan. UU No 18 tahun 2012 menyebutkan kewajiban negara untuk menyediakan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejak era Republik Indonesia berdiri, kiprah politik telah ada, dimulai dari deklarasi pembangunan pertanian yang merupakan komitmen segenap komponen bangsa. Kemauan politik dan keberpihakan negara menjadi salah satu penentu berhasilnya pembangunan pertanian. Kejayaan pertanian menguatkan ekonomi bangsa. Sejarah pembangunan pertanian berawal pada masa orde baru. Pada awal masa orde baru pemerintahan menerima beban berat dari buruknya perekonomian orde lama. Tahun 1966-1968 merupakan tahun untuk rehabilitasi ekonomi. Pemerintah orde baru berusaha keras untuk menurunkan inflasi dan menstabilkan harga. Dengan dikendalikannya inflasi, stabilitas politik tercapai yang berpengaruh terhadap bantuan luar negeri yang mulai terjamin dengan adanya IGGI. Maka sejak tahun 1969, Indonesia dapat memulai membentuk rancangan pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Memasuki era globalisasi yang dicirikan oleh persaingan perdagangan internasional yang sangat ketat dan bebas, pembangunan pertanian semakin dideregulasi melalui pengurangan subsidi, dukungan harga dan berbagai proteksi lainnya.Pengurangan subsidi terjadi utamanya di sektor pangan sebagai implikasi dari kompromi pemerintah dengan IMF dan ini berakibat pada limbungnya berbagai sektor yang biasa mendapakan subsidi termasuk salah satunya sektor pangan. Persoalan pembangunan pertanian sangat erat kaitannya dengan peningkatan kapasitas petani sebagai pelaku pembangunan. Peningkatan kapasitas petani tidak hanya dibatasi peningkatan produktivitas petani, namun juga peningkatan keterlibatan petani untuk lebih berperan dalam proses pembangunan. Persoalan krusial dalam peningkatan kapasitas SDM adalah rendahnya partisipasi petani dalam pengambilan keputusan pembangunan pertanian. Hal ini antara lain disebabkan oleh tidak adanya suatu organisasi petani yang utuh mempunyai kekuatan politik untuk memperjuangkan kepentingan petani di forum nasional. Peningkatan petani diarahkan pada peningkatan partisipasi politik petani dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan petani utamanya terkait kiprah petani dalam politik pembangunan pertanian. Pemberian ruang partisipasi dan kebebasan petani untuk mengekpresikan kepentingannya juga sangat urgen. Masih menjadi mimpi panjang sebagaimana petani melalui organisasi petani menjadi kekuatan yang hebat yang mampu menyuarakan dan membela kepentingan warganya seperti yang dilakukan di Jepang dan negara-negara Eropa. Melalui partisipasi politik petani, dapat menjadikan orchestra otoritasi politik yang harmonis. Tidak bisa dipungkiri, pertanian adalah jenis pekerjaan yang penuh dengan resiko. Petani butuh saling menguatkan dalam suatu organisasi politik agakr petani tidak dibuat pusing dengan berbagai kebijakan yang tidak meyertakan suara petani di dalamnya. Di Eropa, melalui Komisi Eropa mellaui Kebijakan Pertanian Bersama (Inggris – Common Agricultural Policy, disingkat CAP). CAP merupakan seperangkat Undang-undang yang ditetapkan berupa kebijakan seragam dan terpadu di bidang pertanian dengan prioritas produksi pangan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan perdesaan yang berimbang di seluruh Uni Eropa. Kebijakan Pertanian Bersama merupakan kombinasi antara subsidi-subsidi pertanian dan kebijakan pembangunan pertanian lainnya, yang sejak awal bertujuan untuk menjamin keamanan pangan di Eropa setelah Perang Dunia II. Kebijakan ini mempunyai tujuan yang ditetapkan sejak 1958 sampai sekarang. (VA)
Begini Upaya PalmCo Dukung Generasi Muda di Bulan Sumpah Pemuda
Jakarta | FNN - Momentum bulan Sumpah Pemuda ke 96 tahun ini dimaknai Sub Holding PTPN III (Persero), PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo untuk memperkuat generasi muda Indonesia melalui penyaluran bidang pendidikan dan pembukaan lapangan pekerjaan. Untuk bidang pendidikan, PalmCo mendistribusikan beasiswa kepada 150 mahasiswa di 5 universitas di Sumatera Utara senilai Rp 1,3 miliar. Kemudian mempersiapkan Rp 350 juta dana bimbingan belajar bagi 100 siswa Sekolah Menengah Atas, dan meluncurkan PalmCo Scolarship, yakni program beasiswa penuh untuk mahasiswa strata 1 dengan durasi 4 tahun sejumlah Rp 1,9 miliar. Sehingga total bantuan pendidikan yang disalurkan selama Oktober ini menyentuh angka lebih dari Rp 2,5 miliar. Di samping itu, perusahaan pengelola kebun sawit terbesar di dunia itu juga melaksanakan career expo, guna menjaring bibit-bibit leader untuk memimpin Perusahaan terbesar. “Bulan Sumpah Pemuda ini menjadi momentum bagi kami untuk mempertegas komitmen perusahaan terhadap generasi muda,” buka Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa di Jakarta, Selasa (29/10). “Pemuda adalah masa depan Indonesia. Dan sebagai harapan bangsa, kita menyadari bahwa pendidikan dan pekerjaan dari para pemuda tersebut menjadi kunci keberhasilan pembangunan kita,” tambahnya. Memang PTPN IV PalmCo seakan ingin membuktikan keseriusannya dalam berkontribusi membangun generasi muda Indonesia. “Concern kami selalu penuh (untuk anak muda). Memang nominal tidak dapat menjadi ukuran. Sebab efektifitas program seharusnya diukur dari angka keberhasilan anak-anak muda yang kita bantu. Namun jika dihitung selama 5 tahun terakhir saja, PalmCo telah menyalurkan lebih dari Rp 50 miliar untuk ribuan fasilitas pendidikan maupun pelajar atau mahasiswa,” beber Jatmiko. Jika dirunut, melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan bidang pendidikannya, dalam kurun waktu 2019 hingga September 2024 telah menyalurkan bantuan beasiswa untuk 950 siswa senilai Rp. 8,3 M. Korporasi yang terbentuk dari aksi merger beberapa anak perusahaan PTPN III (Persero) tersebut, juga memberikan bantuan sarana prasarana bagi 1.331 sekolah senilai Rp.41,5 M, termasuk mendistribusikan bantuan sarana teknologi dan informasi kepada 100 sekolah senilai 1,9 M. Tidak berhenti pada upaya peningkatan kualitas pendidikan, PalmCo meletakkan perhatian lebih kepada Para generasi muda dalam membentuk karakter. “Setiap tahun kita juga membuka program vokasi yang diikuti ribuan siswa dari berbagai jenjang. Terkini, di akhir pekan lalu kita juga telah melaksanakan PTPN Career Expo 2024, yakni suatu program bersama PTPN Grup dalam menjaring ratusan pelamar dari mahasiswa berprestasi, alumni kampus perkebunan di Indonesia,” jelasnya. Berlokasi di ITSI Medan dan Kampus LPP Yogya, lebih dari 500 alumni kampus perkebunan mendapatkan pembekalan terkait peluang karir dan berkesempatan mencoba peruntungannya agar dapat bergabung serta bekerja menjadi Calon Karyawan Pimpinan di PTPN IV PalmCo. “Semoga inisiatif-inisiatif ini mampu memberi manfaat optimal dan menjadi stimulus bagi kemajuan pemuda Indonesia, bersama menuju Indonesia Emas 2045,” imbuhnya. (ida)
Program Gercep PalmCo Kian Berkembang Perkuat Swasembada Pangan Nasional
Jakarta | FNN - Program Gerakan Cinta Produk PTPN yang diinisiasi karyawan dan didukung penuh oleh manajemen PTPN IV PalmCo terus menyebar di berbagai wilayah di Indonesia dan diyakini akan terus berkembang sebagai bagian dari penguatan gerakan swasembada pangan nasional. Sebulan pasca diluncurkan, program ini terus mengalami perkembangan signifikan dengan hampir 100.000 produk unggulan PTPN mulai dari minyak makan, teh, hingga kopi langganan negara-negara Asia, Eropa, hingga Amerika Serikat yang dikemas dalam 29.822 paket diserap oleh para karyawan. \"Merupakan sebuah kebanggaan kala Gerakan Cinta Produk PTPN, atau Gercep PTPN perdana yang telah diluncurkan bulan lalu, terus bergulir. Dan hari ini, kita semua ada di (PTPN IV PalmCo) Regional II untuk motivasi dan tujuan yang sama,\" kata Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa Jumat (25/10/2024). Jatmiko menyampaikan hal tersebut disela-sela peluncuran program Garcep di Region Office PTPN IV Regional II Medan, Sumatera Utara. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Komisaris Utama PTPN III (Persero) Zulkifli Zaini, Komisaris Utama PTPN IV PalmCo Dahlan Harahap serta Ketua Serikat Pekerja Perkebunan PalmCo Muhammad Iskandar. Gerakan Cinta Produk PTPN sendiri pertama kali diluncurkan di PTPN IV PalmCo Regional III Riau (sebelumnya bernama PTPN V) pada awal Oktober lalu. Gerakan ini sendiri merupakan respon perusahaan atas kesadaran karyawan PTPN IV PalmCo di seluruh penjuru Indonesia yang ingin menggunakan produk-produk berkualitas PTPN, mulai dari teh, gula, kopi, hingga minyak makan yang selama ini menjadi komoditas andalan ekspor mancanegara. Selanjutnya, perusahaan memfasilitasi dengan menyiapkan skema serta sistem berbasis web yang transparan sehingga para karyawan dimudahkan untuk mendapatkan beragam produk tersebut. Selain itu, perusahaan juga menyiapkan pola distribusi yang terstruktur sehingga produk dapat diterima dengan baik di tangan para karyawan dan keluarganya. \"Sejak dijalankan Oktober kemarin, pergerakan Gercep sangat positif. Dimulai dengan hampir 6.000 paket yang diborong karyawan Regional III, hingga hari ini, Gercep PTPN telah menyentuh distribusi sebanyak 29.822 Paket yang tersebar di berbagai Regional,\" jelas Jatmiko. Tidak hanya di Sumatera Utara dan Riau, program serupa juga berlangsung sangat baik di Kalimantan melalui Regional V. Meski begitu, Jatmiko memuji semangat para karyawan PTPN IV Regional II Sumatera Utara yang memecahkan rekor persentase pembelian produk paket terlengkap atau paket A mencapai 100 persen. \"Khusus untuk Regional II ini sendiri, merupakan pembelian tertinggi mencapai 13.059 Paket A atau 100% dari Karyawan Regional II yang ikut serta dalam Gercep PTPN. Selanjutnya, di pulau Kalimantan, Karyawan serta keluarga Regional V, juga telah membeli sebanyak 5.221 Paket atau 96% dari jumlah karyawan. Kenapa angkanya bisa berbeda-beda? Sebab Gercep PTPN ini didasarkan pada kesukarelaan karyawan. Pembelian berkesinambungan tersebut tanpa ada paksaan,\" urainya. Lebih jauh, Jatmiko menuturkan sebulan program ini berlangsung, total valuasi produk yang telah dibeli secara sukarela para karyawan mencapai angka Rp2,2 miliar. Melihat pertumbuhan dan angka yang ada, Jatmiko yakin Gercep akan terus berkembang dan bertumbuh signifikan. \"Bayangkan jika seluruh karyawan dan keluarga PTPN memiliki semangat yang sama atas gerakan ini. Tidak hanya kepada produk-produk PTPN IV, tapi juga terhadap seluruh produk PTPN. 100 ribu lebih karyawan kita, tentunya dapat menjadi kekuatan besar bagi kita bersama, agar terus menyebar luaskan dan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk-produk bumi pertiwi hasil korporasi milik negeri,\" ujarnya bangga. Komisaris Utama PTPN III (Persero) Zulkifli Zaini menyambut baik program yang digulirkan PTPN IV PalmCo tersebut. Ia mengatakan bahwa program itu menjadi bukti bahwa jika perusahaan dan karyawan saling bersinergi, maka hasil terbaik akan diterima oleh keduanya secara bersamaan. Pertama, perusahaan dapat terus berkembang pada fokus bisnisnya, sementara, lanjutnya, karyawan yang dengan bangga bisa merasakan apa yang dihasilkan oleh perusahaan dia tempat bekerja yang selama ini menjadi favorit bagi warga negara asing. Kemudian yang kedua, kata dia, tidak masalah untuk memulainya dari karyawan, dari keluarga, dan dari kerabat terdekat. Namun Manajemen perlu memikirkan solusi agar penyebaran produk-produk PTPN semakin dicintai masyarakat luas. \"Kita mulai dari yang kecil. Tapi kita harus berupaya memperluas gerakan ini. Sejak awal saya berpesan kepada manajemen, manfaafkan retail sebaik mungkin sebab manfaatnya bisa tidak terbatas,\" ujarnya. Dia pun berharap program ini dapat terus berkembang sehingga dapat membantu mewujudkan cita-cita pemerintahan baru dalam mewujudkan swasembada pangan secara mandiri. “permasalahan klasik yang mesti kita juga jaga adalah memastikan ketersediaan pasokan produk. Maka operational excellence tentu harus terus kita tingkatkan bersama,” pesannya lagi. Gerakan Cinta Produk PTPN ini diluncurkan pasca lahirnya inisiasi para karyawan perusahaan yang beramai-ramai menggunakan produk-produk unggulan PTPN grup. \"Ini adalah wujud nyata dari kedaulatan ekonomi bangsa, di mana produk-produk lokal dapat menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia,\" kata dia. (ida).
Penerapan ESG PalmCo Salah Satu Terbaik di Dunia Jatmiko: ESG Bukan Kewajiban, Tapi Kebutuhan
Jakarta | FNN - Sub Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo menempati posisi kedua terbaik dunia mengungguli perusahaan sektor palm plantation lainnya dalam penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan terhadap Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (Environment, Social, and Governance/ESG). Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa dalam keterangan tertulisnya mengatakan penilaian terhadap resiko ESG atau ESG Risk Rating tersebut diterbitkan oleh agensi pemeringkat internasional, Standarfd & Poor’s Corporate Sustainability Assessment. \"Penilaian Berkelanjutan Perusahaan terhadap aspek lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan yang baik yang dilaksanakan oleh PalmCo di tahun ini mendapatkan skor 55. Angka tersebut termasuk Top 8% atau 8 persen korporasi dengan skor terbaik dari 386 perusahaan bidang industri produk makanan yang melaksanakan pengukuran atau rating ESG di S&P CSA, dan nomer dua terbaik di Perusahaan Perkebunan Sawit di dunia” buka Jatmiko Rabu (23/10) di Agro Plaza Jakarta. Berdasarkan penilaian S&P CSA tahun 2024 yang merupakan lembaga rating atau pemeringkat yang mencakup lebih dari 13.000 perusahaan secara global, PTPN IV PalmCo memiliki pencapaian sangat baik dibeberapa indikator seperti transparancy and reporting, tax strategy, cyber security, hingga labor practices. “Untuk indikator-indikator Governance & Economic serta Social, PalmCo tergolong di atas rata-rata standar industri. Namun kami memiliki potensi dan ruang perbaikan yang besar pada faktor lingkungan,” ungkap Jatmiko. Oleh karenanya, Direktur Utama yang baru saja menerima penghargaan ASEAN Energy Award tersebut memastikan komitmen dan konsentrasi Perusahaan atas lingkungan akan menjadi prioritas. “Pada rating environmental pengelolaan limbah tentu menjadi salah satu perhatian utama. Dan rencana strategis kedepan dalam pengembangan energi baru terbarukan merupakan bagian dari program priotas kami sebagai proyek strategis nasional,” katanya. PalmCo saat ini memang telah memiliki 8 fasilitas EBT dan berencana membangun hingga total 29 pembangkit di tahun 2030 nanti. “Komitmen PalmCo sejalan dengan arah Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) dalam melaksanakan prinsip-prinsip keberlanjutan. Apalagi aktivitas bisnis PTPN IV PalmCo dalam industri sawit tentu membuat perusahaan terekspos pada risiko ESG yang lumayan tinggi,” sebut Jatmiko. Ia menambahkan Perusahaan perkebunan sawit memang sering kali dikaitkan dengan berbagai isu seperti hak asasi manusia, emisi gas rumah kaca, dan dampak lingkungan dari produk-produk komoditas. Untuk itu rating pertama pasca PalmCo terbentuk Desember 2023 lalu ini, tidak hanya akan menjadi milestone korporasi atas penerapan ESG, tetapi lebih jauh sebagai bukti bahwa PalmCo memiliki modal kuat dalam meningkatkan penerapan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola yang baik. “PalmCo akan terus meningkatkan kinerja ESG, sebab bagi kami impelementasi ESG bukan sebatas kewajiban, tapi adalah kebutuhan jika kami ingin tumbuh berkelanjutan dan menjadi yang terdepan,” tukasnya. Dalam penilaian S&P CSA, tidak hanya menjadi nomer 2 terbaik dari perusahaan palm plantation, PTPN IV PalmCo jika dibandingkan dengan BUMN-BUMN lain yang mengukur ESG mereka melalui S&P CSA, PalmCo ada diperingkat kedua di bawah Bank BRI namun mengungguli Semen Indonesia, Bank BNI Telkom, Bank Mandiri, dan Jasa Marga. (ida).
Berhasil Tingkatkan Produktivitas Kebun Kopi Arabika Tertua ke 3 di Bumi, PALMCO BAWA JAVA COFFEE KEMBALI MENDUNIA
Jakarta | FNN - Kerjasama operasional (KSO) dua subholding PTPN III (Persero), yakni PTPN IV PalmCo dan PTPN I SupportingCo di perkebunan Java Coffee Estate yang ada di kawasan Ijen Jawa Timur berhasil membawa dampak positif kepada perkebunan Kopi Arabika tertua ke tiga di dunia tersebut. Produksi kopi legendaris ini meningkat setiap tahun dan konsisten menembus pasar global. Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa di Jakarta, Senin (21/10) menyebutkan peningkatan ini berbanding lurus dari sisi kinerja operasional maupun finansial. “Kita memulainya (KSO) pada tahun 2022. Dan saat ini dengan areal menghasilkan seluas 2.020 Ha, total produksi Java Coffee Estate sampai dengan September lalu mencapai 821 ton dengan produktivitas 0,41 Ton/Ha greenbean,” buka Jatmiko. Jatmiko menuturkan bahwa dari keseluruhan produksi tersebut, sebanyak 266 ton atau 32 persen telah di ekspor ke manca negara. Menurutnya, Holding Perkebunan selaku pemegang saham bersama Kementerian BUMN telah mendorong Perusahaan untuk kembali mengangkat marwah java coffee di mata internasional. “Kami bersyukur terobosan Holding untuk memperkuat java coffee yang sudah berusia satu abad ini, dapat kami wujudkan. Sekarang produksinya terus naik dan menjadi yang tertinggi di PTPN IV,” kata Jatmiko KSO bersama PTPN I di kebun Belawan dan Kalisat Jampit, yang dimulai Jatmiko pada Mei 2022 saat masih menahkodai PTPN V itu dilakukan melalui investasi tanam ulang dan intensifikasi kebun. Dan tidak hanya membawa investasi, Jatmiko meyakini pendekatan budaya kerja baru dan penerapan teknologi informasi seperti melakukan pengukuran ulang menggunakan teknologi geospatial, menggiatkan aktivitas digital dalam memangkas birokrasi dan mempersiapkan data yang mampu telusur, termasuk melakukan perampingan organisasi dan berbagai inisiatif lainnya telah mampu mendorong JCE menjadi lebih produktif dan efisien. Jatmiko juga mengakui strategi pemasaran yang tepat ke mancanegara turut berdampak signifikan pada laba bersih JCE. “Selain produksi yang terus meningkat, cash cost JCE juga bagus. Bekerjasama dengan PTPN I, market internasional berhasil ditembus dan mendapatkan harga terbaik yang mendekati harga kopi specialty. Sehingga sampai September 2024 ini, capaian laba bersih menyentuh Rp15,37 miliar,” ujar pria yang dinobatkan sebagai Bapak Sawit Plasma Indonesia tersebut. Dengan posisi finansial itu, sampai akhir tahun nanti JCE dipercaya akan mampu membukukan net profit mencapai Rp30 miliar atau melebihi ekspektasi rencana 2024. Angka ini sekaligus menjadi laba tertinggi dalam lima tahun terkahir. Secara mendetil, di sisi pasar, sejak kerjasama operasi perusahaan dibawah PTPN grup ini dijalankan, sedikitnya 82 persen Kopi produksi JCE yang dikelola PalmCo telah terjual ke manca negara. Terkini, pada awal Oktober kemarin, kebun PalmCo berhasil mengapalkan 37,2 ton produk Kopi unggulan Arabika Speciality dengan tujuan Amerika Serikat. Di negeri Paman Sam tersebut, Daarnhouwer Coffee, perusahaan yang berpusat di Amsterdam dan berpengalaman 100 tahun dalam bisnis Kopi membeli 18 ton Arabika Specialty. Sementara Inter American menyedot dengan volume sedikit lebih besar yakni 19,2 ton. “Produksi JCE telah menembus pasar ekspor Walker Trading USA, Intern American USA, hingga Harvest East Inggris dan lainnya. Secara keseluruhan sejak KSO berjalan, 82 persen Kopi kebanggaan Indonesia yang melegenda ini telah diserap oleh pasar dunia\" sebut Jatmiko. Jatmiko menjelaskan bahwa seluruh capaian itu tidak lepas dari dedikasi, kerja keras, dan komitmen dari setiap individu guna mendukung penuh transformasi JCE untuk mengembalikan legenda kopi jawa di kancah internasional. \"Apa yang telah kita lakukan di sini akan kita jadikan role model. Kita akan tularkan best practices ini ke para petani kopi di Indonesia. Sehingga nantinya tidak hanya JCE dan PTPN saja sejahtera, tapi seluruh petani kopi indonesia akan merasakan nikmatnya dari hasil bertani kopi ini,\" tukas Jatmiko. \"Sekali lagi, kepercayaan dari pemegang saham untuk mengembalikan legenda Java Coffee dalam upaya memenuhi permintaan kopi dunia ini akan benar-benar kita optimalkan. Kita akan terus istiqomah mengawalnya,\" demikian Jatmiko. (adv/Ida).
PTPN IV Luncurkan PalmCo Scolarship Mahasiswa Indonesia Tidak Hanya Terima Beasiswa, tapi Juga Peluang Bekerja
Jakarta | FNN - Sub Holding PTPN III (Persero), PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo meluncurkan Program Beasiswa PalmCo atau PalmCo Scolarship kepada mahasiswa strata satu yang ada di Indonesia. Menggandeng BenihBaik.com, PalmCo tidak hanya memberikan bantuan dana dan biaya hidup selama masa pendidikan, tetapi juga membuka kesempatan bagi penerima program untuk mengikuti magang yang kemudian juga diiringi dengan peluang bergabung dan bekerja di perusahaan perkebunan negara sawit terluas di dunia tersebut. “Program ini bukan hanya sekadar membantu biaya kuliah. Melainkan juga dukungan menyeluruh dalam bentuk kesempatan magang, pembinaan karakter, hingga peluang untuk bekerja menjadi karyawan di PTPN IV,” buka Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa sesaat setelah peluncuran PalmCo Scolarship di Santika Dyandra Convention Center Medan, Kamis (17/10) lalu. Jatmiko menyebutkan PalmCo Scolarship didasarkan kepada harapan Perusahaan untuk terus berperan serta membangun generasi muda yang menjadi tumpuan bangsa di masa mendatang. Ia percaya program ini dapat mempertajam soft skill mahasiswa agar tidak hanya unggul dalam teori namun juga siap menghadapi tantangan saat berkompetisi di dunia kerja ataupun usaha. “Ada beasiswa dan ada vokasi. Untuk itu manfaatkan sebaik mungkin. Jika berkinerja baik, maka kesempatan menjadi karyawan PTPN bagi siswa terunggul tentu terbuka lebar. Mari bergabung dan berkontribusi kepada bangsa ini bersama PTPN IV PalmCo,” katanya. Dalam program beasiswa penuh selama 4 tahun tersebut, PTPN IV bekerjasama dengan BenihBaik.com, suatu platform digital crowd funding yang didirikan oleh Andy F Noya, guna mencari mahasiswa terbaik agar dapat bergabung ke dalam program. Pada tahap awal, BenihBaik.com akan memberikan kesempatan bagi puluhan mahasiswa yang berdomisili di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan untuk dapat mengajukan dirinya di laman pendaftaran yang ada pada situs. Perusahaan sendiri menyediakan dana hampir Rp 2 miliar guna memberikan bantuan uang kuliah tunggal selama 8 semester dan biaya hidup untuk 48 bulan. Namun menurut Andy F Noya, host acara TV terkemuka yang saat ini berfokus dalam memperluas manfaat dari yayasan yang didirikannya, program PalmCo ini menjadi istimewa karena mempersiapkan langkah berkesinambungan bagi pendidikan mahasiswa. “Kalian sungguh beruntung. Tidak banyak yang berpikir dan bertindak seperti PalmCo ini. Untuk itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya,” kata Andy kepada pelajar dan mahasiswa yang menyaksikan acara peluncuran. Andy menyatakan keseriusan PalmCo dalam membangun bisnis berkelanjutan yang concern kepada prinsip people, planet, dan profit, menjadi alasan dirinya dengan senang hati bekerjasama dengan PTPN IV. PalmCo Scolarship Program sendiri, menjadi kerjasama kedua yang dikolaborasikan setelah sebelumnya menggesa Program Green Harmony beberapa bulan lalu yang berfokus pada kelestarian alam. “Saya sangat mengapresiasi PalmCo yang tidak hanya memberikan slogan-slogan perusahaan yang peduli kepada lingkungan, ekonomi, dan sosial. Tapi juga memberi manfaat yang tulus dan berkesinambungan tanpa terputus. Ini luar biasa,” puji Andy. Lebih jauh ia memastikan BenihBaik.Com akan menjalankan program ini seoptimal mungkin sehingga benar-benar terjaring mahasiswa yang memiliki potensi namun mempunyai keterbatasan dalam biaya pendidikan. “Tidak hanya lahan PalmCo yang begitu luas, maka manfaat PalmCo yang juga terus disebarluaskan akan menjadi pondasi kita menjalankan ini semua,” tukasnya lagi. Dalam peluncuran PalmCo Scolarship Program tersebut yang dihadiri 5 pimpinan universitas di Sumatera Utara, kemudian Prof Dr Ir Bob Foster MM yang merupakan pendiri salah satu bimbingan belajar terbesar di Indonesia, Region Head PalmCo Regional I dan II serta ratusan pelajar dan mahasiswa Medan sekitarnya, PTPN IV tidak hanya membuka pendaftaran beasiswa yang tidak terputus selama 4 tahun, sub Holding yang menggabungkan PTPN V, PTPN VI, PTPN XIII dan spin off sebagian areal PTPN III (Persero) ini juga menandatangani perjanjian kerjasama dan beasiswa 1 tahun kepada 150 mahasiswa di 5 universitas di Sumatera Utara, serta memberikan bantuan biaya bimbingan belajar untuk 100 siswa SMA kelas XII di provinsi yang sama. Total 1,7 miliar dikucurkan PalmCo untuk 250 pelajar dan mahasiswa tersebut selama 12 bulan kedepan. Ini menambah daftar panjang bantuan bidang Pendidikan yang telah dikucurkan PalmCo dalam 5 tahun terakhir. Lebih dari Rp 50 miliar yang terdiri dari Rp 8,3 miliar beasiswa bagi 950 siswa, Rp 41,5 miliar untuk sarana prasarana sekolah dan pendidikan demi menciptakan suasana belajar yang kondusif, serta Rp 1,9 miliar fasilitas teknologi informasi untuk meningkatkan daya saing dan kompetensi siswa. Ditempat yang sama Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV Irwan Perangin-angin mengucapkan terimakasih kepada universitas yang telah menjalin kerjasama dan berharap bantuan yang telah diberikan oleh Perusahaan pada bidang Pendidikan ini secara tidak langsung dapat berguna dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. “Kita ingin memberikan kesempatan yang sama bagi anak-anak muda untuk meraih impian,” tukasnya. Untuk itu Irwan berpesan berpesan kepada seluruh penerima beasiswa untuk menjadikan beasiswa ini sebagai pintu dalam mencapai cita-cita dan mengasah keterampilan. “Belajarlah dengan tekun, kembangkan diri kalian, dan jangan pernah menyerah pada tantangan. Kita semua berhak untuk sukses,” tutupnya. Sementara itu Melani Napitupulu, salah seorang penerima beasiswa yang berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, menyebutkan dirinya sangat bersyukur di undang di acara tersebut. “Saya sangat senang dan acara ini sangat menginspirasi. Membuat saya jadi lebih bersemangat lagi. Walaupun saya berasal dari keluarga yang termasuk kurang mampu, namun dengan acara ini saya jadi jauh termotivasi,” sebutnya. Melani berharap, PTPN dapat selalu memberikan yang terbaik bagi Mahasiswa, terutama dalam dukungan pendidikan, dan terus memberikan dampak positif bagi masyarakat terutama Mahasiswa. “Terimakasih PalmCo! Mohon terus tingkatkan program-program terbaiknya ya,” pintanya. Dalam acara tersebut juga dilaksanakan inspirative session dimana Andy F Noya dan Direktur Utama PTPN IV Jatmiko Santosa membagikan kisah perjalanan mereka sejak usia muda hingga merenggut kesuksesan seperti saat ini. (ida).
Prabowo Terpojok, Proyek Jagung di Gunung Mas Ternyata Tutupi Kegagalan Food Estate Kemenhan
Jakarta | FNN - Aktivis lingkungan dari Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI) membongkar modus Kementerian Pertahanan di bawah pimpinan Prabowo Subianto yang diduga kuat gagal mengelola proyek food estate di sejumlah daerah di Indonesia. Salah satu yang dicap gagal adalah proyek food estate yang terletak di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Lahan luas yang seharusnya ditanami singkong itu, kini malah digantikan dengan tanaman jagung. Temuan Walhi juga mengungkap, selain kebun jagung dari polybag, ada juga tanaman jagung yang ditanam langsung di tanah bekas kebun singkong. Dari pengamatan WALHI, pertumbuhan jagung-jagung setinggi jengkal tangan orang dewasa itu pun terlihat kurang baik. Alhasil, WALHI menilai proyek jagung itu tak lebih dari justifikasi atau pembenaran pemerintah bahwa lahan mangkrak tersebut masih bisa dikelola. Modusnya, demikian Walhi, dengan memanfaatkan komoditas tanaman yang paling cepat beradaptasi di semua jenis tanah yakni jagung. Pola yang sama seperti ini ditemukan di beberapa tempat yang pernah dilakukan proyek pertanian skala besar. Prabowo pun makin terpojok dengan temuan lainnya dari Walhi. Ternyata, tidak ada masyarakat sekitar Gunung Mas yang bekerja menjadi petani. Itulah sebabnya mereka meminta agar proyek ini dihentikan. Sementara itu, seorang pejabat di Balai Penerapan Standar Instrumen (BPSI) Pertanian Kalimantan Tengah, juga mengakui kepada media bahwa lahan di Gunung Mas, Kalteng \"tidak bisa\" dan \"berat\" untuk ditanami singkong. Alasannya, lahan yang mayoritas pasir kuarsa yang nyaris nol unsur hara. Diketahui, proyek food estate merupakan tanggung jawab Kementerian Pertahanan di bawah komando Prabowo Subianto. Adapun Kementerian Pertanian hanya mendukung dan memberikan contoh bagaimana memanfaatkan lahan dengan baik. (*)
POPULER
