pertanian
Senyum Bahagia 1.020 Pemudik PTPN IV PalmCo ke Berbagai Kota di Indonesia
Jakarta | FNN - Anak usaha Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo memberangkatkan 1.020 pemudik secara serentak ke 10 kota tujuan di berbagai penjuru Nusantara jelang perayaan idul Fitri 1446 hijriah tahun 2025. Jumlah ini meningkat 100 persen dibandingkan dengan peserta mudik yang dilangsungkan pada 2024 kemarin. PTPN IV PalmCo secara resmi melepas keberangkatan para pemudik melalui program Mudik Bersama BUMN Tahun 2025, Mudik Aman Sampai Tujuan serentak dari tujuh Regional, mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Kalimantan, Kamis (27/3/2025). Tampak raut wajah bahagia terpancar dari para pemudik yang telah membayangkan dapat segera berkumpul di kampung halaman pada saat pelepasan secara resmi yang dilangsungkan dari PTPN IV Regional III, Kota Pekanbaru, Riau. \"Selamat jalan dan semoga bapak ibu semuanya selamat sampai di kampung halaman,\" kata Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa dalam keterangan tertulisnya di Jakarta. Jatmiko mengatakan program ini merupakan bentuk kehadiran BUMN sekaligus komitmen PTPN IV PalmCo dalam mendukung program pemerintah agar terwujud arus mudik yang aman, nyaman, serta kondusif. Keselamatan pemudik, tuturnya, adalah hal yang sangat penting. Berdasarkan data kecelakaan Korlantas Polri selama mudik 2024, sebanyak 73 persen kecelakaan berasal dari pengguna kendaraan roda dua. Tingginya angka lakalantas terseut membuat PTPN IV PalmCo untuk tidak hanya kembali melaksanakan program mudik gratis, namun juga melipatgandakan jumlah kursi tersedia bagi para pemudik untuk memaksimalkan pemanfaatan transportasi umum, terutama bus. \"Insya Allah, PTPN IV PalmCo telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat matang demi keamanan dan kenyamanan semua sehingga bisa berkumpul bersama keluarga untuk merayakan hari kemenangan,\" ujarnya. \"Kita berdoa semoga seluruh pemudik bisa selamat sampai tujuan. Sampaikan salam kami kepada sanak saudara di kampung halaman. Ke depan, tentunya kita berkomitmen agar program mudik bersama ini bisa menjangkau masyarakat lebih luas lagi dengan tujuan yang lebih banyak pula,\" lanjutnya lagi. Dalam program mudik ini, PTPN IV PalmCo turut berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan setempat untuk memastikan akan kelaikan kendaraan yang digunakan para pemudik. Tidak hanya dari sisi armada, seluruh supir dan kondektur yang akan mengantarkan para pemudik ke kampung halaman dalam kondisi sehat dan bebas narkoba. PTPN IV PalmCo sendiri awalnya menyiapkan sedikitnya 23 armada bus gratis untuk melayani lebih dari 900 pemudik jelang perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025 ini. Namun, tingginya antusiasme masyarakat membuat salah satu entitasnya melakukan penambahan jumlah armada menjadi 28 unit untuk melayani 1.020 pemudik. Seluruh bus gratis tersebut akan melayani sebanyak 10 rute dari berbagai kota dan kabupaten di Pulau Sumatera hingga Kalimantan. Rute yang disiapkan diantaranya dari Medan Sumatera Utara dengan tujuan Pekanbaru, Riau, Medan-Padang Sidempuan, serta Medan menuju Padang Sumatera Barat. Selanjutnya, perusahaan turut menyiapkan rute dari Pekanbaru, Provinsi Riau dengan tujuan Medan, Pekanbaru menuju Tapanuli Selatan, serta Pekanbaru dengan tujuan Kota Padang. Untuk rute dari Kota Jambi, perusahaan turut menyiapkan tiket gratis menuju Kota Padang dan Kota Medan. Di Kalimantan, program mudik gratis turut melayani rute Pontianak menuju Ngabang dan Pontianak dengan tujuan Sanggau. Azwar, salah seorang pemudik gratis dari Kota Pekanbaru menuju Padang Sidempuan Sumatera Utara, menyambut baik program yang diselenggarakan PTPN IV PalmCo itu. Bersama istri dan dua bayinya, ia mengaku sangat bersyukur setelah \"war tiket\" pada pekan kedua ramadhan kemarin secara daring. \"Alhamdulillah, dapat tiga tiket untuk kami sekeluarga. Benar kata orang, busnya nyaman, pakai AC, lengkap dikasih makanan dan produk PTPN pula. Terima kasih PTPN,\" ujarnya. (Ida)
Kiat PalmCo Konsisten Tingkatkan Protas Petani di Atas Standar Nasional
Jakarta | FNN - Sub Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo terus membuktikan komitmennya dalam meningkatkan produktivitas petani sawit mitranya. PalmCo berhasil meningkatkan produktivitas petani mitranya hingga melampaui standar nasional. Seluruh Koperasi Unit Desa (KUD) yang menjadi mitra binaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) PalmCo, produktivitas rata-rata sawit Tanaman Menghasilkan (TM) tahun pertamanya mencapai 12,57 ton Tandan Buah Segar (TBS) per hektare per tahun, atau lebih tinggi 0,57 ton dibandingkan dengan standar nasional yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS). Demikian disampaikan oleh Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa dalam keterngan tertulisnya, Ahad (22/03) di Jakarta. “Alhamdulillah, dari lebih 10 ribu Ha areal PSR perusahaan, produktivitas TBS kebun sawit petani binaan kami konsisten di atas standar nasional setiap tahunnya,” buka Jatmiko. Tidak hanya rata-rata keseluruhan di atas standar, ditambahkan Jatmiko, bahkan terdapat pula KUD-KUD yang mampu mencapai tonase jauh lebih tinggi. “Seperti KUD Makarti Jaya di Riau, TM 1 nya tembus 18 ton TBS per hektare per tahun, jauh di atas standar nasional yang hanya 12 ton,” bebernya. Keberhasilan tersebut juga berkelanjutan hingga usia menghasilkan di tahun-tahun berikutnya, seperti TM 2, lima puluh persen berada di atas standar nasional dengan capaian produktivitas ada yang menyentuh 21 ton per hektare atau lebih tinggi dari standar nasional di 15 ton. “Sementara untuk TM 3 sampai 5, protasnya 100 persen di atas standar,” ujar Jarmiko lagi. Pencapaian tersebut tidak lepas pola single management yang mengedepankan kesetaraan antara Perusahaan bersama petani plasma maupun kelembagaannya. “Pola Single Management artinya seluruh proses pengelolaan kebun dilakukan Perusahaan dengan standar terbaik yang ada. Mulai dari penggunaan bibit bersertifikat pemberian bimbingan teknis, pendampingan, budidaya kebun, sampai hal-hal yang mampu memberi nilai tambah bagi petani,” ungkap Jatmiko. Value added yang diberikan perusahaan kepada petani plasma yang bermitra secara single management dijalankan dalam berbagai bentuk seperti digitalisasi melalui pemetaan geospasial, hingga sertifikasi Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) untuk petani. “Sertifikasi ini tidak hanya meningkatkan daya saing produk petani di pasar global, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa premium fee bagi mereka karena telah menerapkan praktik perkebunan yang memperhatikan lingkungan, tuturnya. Hadiyanto Ketua KUD Makarti Jaya yang mencatatkan produktivitas tertinggi di kemitraan PalmCo menuturkan bahwa dukungan dari PalmCo telah memberikan dampak nyata bagi petani. Dengan adanya pendampingan dari PalmCo, mereka lebih memahami bagaimana menerapkan Good Agricultural Practices. “Melalui PalmCo, kami menjadi tahu bagaimana praktik budidaya pertanian yang baik, benar, ramah lingkungan,” sebut Hadyanto. Alhasil selain hasil panen dan produktivitas yang meningkat tinggi, juga berimbas langsung pada kesejahteraan petani. “Sekarang ini, per kavling itu (2 Ha) gajian 10-15 juta perbulan. Dan untuk lebaran nanti ada tambahan Rp 15 juta lagi,” terangnya. Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo Irwan Perangin-angin melihat keberhasilan koperasi yang telah menerapkan single management, seyogyanya dapat menjadi agen-agen peremajaan sawit rakyat (PSR) bagi kelompok lainnya. Ditambah masalah umum dan mendasar sawit rakyat di Indonesia adalah produktivitas yang masih jauh dibawah standar industri. “Melalui koperasi yang sudah sukses, kami berharap mereka dapat menggaet dan menjadi offtaker untuk kelompok petani lain. Yang masih berkutat dengan protas yang rendah,” kata Irwan. “Dengan pola seperti ini, petani mendorong petani lainnya, mudah-mudahan dapat mempercepat akselerasi PSR dan memperluas dampaknya,” tutupnya. (Ida)
Gerakan Pangan Murah PalmCo: 160 Ton Migor dan Gula Ludes Diserap Masyarakat
Jakarta | FNN - Subholding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo, terus berupaya menstabilkan harga pangan pokok selama Ramadan dan Lebaran 2025 dengan menggelar Pasar Murah secara masif. Sepekan menjelang Idul Fitri ini, lebih dari 160 ton Minyak Goreng dan Gula kemasan telah ludes diserap masyarakat. Pasar Murah yang dijalankan dalam program bertajuk Gerakan Pangan Murah (GPM) PalmCo ini merupakan bentuk komitmen perusahaan perkebunan negara tersebut dalam memastikan kelancaran distribusi bahan pangan terjangkau bagi masyarakat, terutama minyak goreng kemasan dan gula kemasan, di tengah meningkatnya kebutuhan pokok menjelang Lebaran. Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa menyebutkan antusiasme masyarakat terhadap pasar murah sangat tinggi, dari 33 titik unit kerja PalmCo yang menggelar GPM di berbagai kabupaten/kota yang ada di Indonesia itu, ratusan ribu paket ludes diserbu masyarakat hanya dalam hitungan jam. “Alhamdulillah pelaksaan GPM di pekan ketiga Ramadhan berjalan lancar. Untuk migor kemasan terjual 87 ribu bungkus dan gula kemasan 81 ribu bungkus,” sebut Jatmiko dalam keterangan tertulisnya Sabtu (22/03) di Jakarta. Setiap bungkus minyak goreng berukuran 1 liter dan gula 1 kilo tersebut juga habis terjual dalam hitungan yang sangat cepat. “Ada beberapa lokasi yang bisa menghabiskan 1 sampai 5 ton pangan hanya dalam 2 jam sejak penjualan dibuka. Ini artinya program anjuran pemerintah ini sangat diterima masyarakat,” tukasnya. Tingginya permintaan oleh masyarakat, disambut PalmCo untuk terus berencana mengadakan kegiatan serupa hingga minggu terakhir bulan puasa atau akhir maret ini. “Masih ada kurang lebih 53 ton minyak goreng ‘minyakita’ pouch 1 liter dan hampir 60 ton gula pasir ‘nusakita’ kemasan 1 kg yang akan dijual di minggu terakhir Ramadhan ini untuk seluruh masyarakat. Semoga masyarakat kita senantiasa bisa mendapatkan akses bahan pangan dengan harga terjangkau,” harap Jatmiko. Lebih jauh disampaikan pria yang dinobatkan sebagai Bapak Petani Plasma oleh Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat Indonesia tersebut, dari 36 titik rencana awal, PalmCo telah berhasil melaksanakan GPM di 33 titik. “Adapun untuk titik lainnya yang belum menjalankan GPM lebih dikarenakan kendala logistik dan kita akan terus mengupayakan dengan maksimal,” tukasnya lagi. GPM sendirii telah dijalankan di 33 titik operasi pasar di berbagai daerah di Indonesia mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Sulawesi. Sebagaimana diketahui, PalmCo selain secara mandiri melaksanakan GPM, PTPN grup bersama BUMN lain seperti ID Food, Bulog, bekerjasama dengan PT Pos Indonesia, mendapat mandat dari pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan pokok masyarakat melalui sinergi BUMN. Untuk kolaborasi ini sendiri, target besar ditetapkan pemerintah untuk memasarkan beras, telur, gula pasir, minyak goreng, daging sapi, hingga jagung kepada masyarakat dengan harga murah. (*)
Kemenko Pangan Proyeksi Padi di Areal PSR PTPN Siak Hasilkan 50 Ton Gabah Sekali Panen
Pekanbaru | FNN - Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengapresiasi komitmen Holding Perkebunan Nusantara yang menginiasi Program Tanam Padi Perkebunan Nusantara (Tampan) dengan melibatkan para petani mitra melalui penanaman padi gogo di sela-sela areal peremajaan sawit. Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Dr. Ir. Nani Hendiarti, M.Sc. saat meninjau perkembangan lokasi pilot project program Tampan yang diinisiasi PTPN IV di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, mengatakan tanaman padi gogo di sela-sela hamparan sawit muda itu merupakan wujud nyata dukungan BUMN Perkebunan dalam mewujudkan program swasembada pangan nasional pada 2027 mendatang. \"Program Tampan PTPN ini merupakan inovasi yang sangat baik. Pola ini adalah yang pertama dilaksanakan di lahan peremajaan sawit. Hasilnya bisa kita lihat bersama, bulir-bulir padi telah muncul. Progresnya sangat baik sekali dan insya Allah bisa memproduksi 2,5 ton per hektare,\" kata Nani, Sabtu (8/2/2025). Dengan progres pertumbuhan padi gogo yang terhampar di areal seluas 20 hektare disela-sela tanaman sawit muda KUD Karya Maju dan ditanam dengan menggunakan bibit unggul hasil riset Institut Pertanian Bogor tersebut, ia yakin akan mampu menghasilkan 50 ton gabah kering saat musim panen tiba. Meski begitu, dalam kunjungan yang turut dihadiri Direktur Pemasaran Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) Dwi Sutoro, Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo Irwan Peranginangin, serta jajaran Regional Management Regional III tersebut, Nani turut meminta agar potensi pada pilot project perdana program Tampan itu bisa dioptimalkan. \"Karena ini merupakan pilot project pertama, diharapkan bisa menjadi pembelajaran yang baik dan potensinya dapat terus ditingkatkan. Karena memang kondisi di Kabupaten Siak ini tentu berbeda dengan demplot yang di Pulau Jawa, sehingga perlu ada perlakuan-perlakuan khusus,\" paparnya lagi. Sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto, bahwa swasembada pangan adalah salah satu langkah utama guna menghadapi tantangan global, juga sebagai antisipasi situasi krisis global, dimana negara-negara lain akan mengutamakan kepentingan domestiknya. Indonesia harus dapat mencapai swasembada pangan pada tahun 2027. Nani mengatakan target ini merupakan sebuah tantangan, namun langkah dan sinergi bersama seluruh pihak serta penyatuan visi dan misi, maka ketahanan dan swasembada pangan bisa diakselerasi. Sementara itu, Direktur Pemasaran Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) Dwi Sutoro menjelaskan bahwa program Tampan yang dieksekusi PTPN IV dilaksanakan dengan merangkul para petani mitra yang tengah melakukan peremajaan sawit rakyat (PSR). Secara tidak langsung, melalui Tampan, PTPN berupaya mengoptimalkan areal peremajaan sawit rakyat dengan pola intercropping atau tumpang sari tanaman padi saat areal perkebunan sawit petani dalam posisi idle atau belum menghasilkan. Program yang didukung penuh Kementerian BUMN melalui kolaborasi strategis bareng Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, serta Institut Pertanian Bogor (IPB University) tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Untuk mencapai visi tersebut, ia mengatakan bahwa Kementerian BUMN memberikan dukungan agar program TAMPAN dapat berjalan secara berkelanjutan. Saat ini, ia mengatakan bahwa Kementerian BUMN telah memiliki ekosistem berupa program Makmur atau Mari Kita Majukan Usaha Rakyat. \"Hari ini kami ingin menyampaikan kepada ibu Deputi bahwa perkembangan padi ini sangat baik. Dan insya Allah Kami yakin dengan dukungan pemerintah dan seluruh pihak, bersama kita bahu membahu, bersama mewujudkan kemandirian pangan sesuai target dari presiden,\" kata Dwi. Selain itu, melalui program Tampan, ia mengatakan turut memberikan dampak positif signifikan berupa tambahan pendapatan para petani jelang menunggu sawit mereka memasuki usia panen produktif. \"Yang sebelumnya lahan PSR pada masa TBM (Tanaman Belum Menghasilkan) 1 dan 2 berstatus, idle dapat dimanfaatkan untuk menanam padi gogo selama dua tahun pertama. Ini menjadi peluang besar untuk mendukung swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani,\" kata pria berkacamata itu. Senada, Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo Irwan Perangin-Angin juga mengatakan bahwa PTPN IV PalmCo sangat fokus dalam khittahnya untuk terus tumbuh dan berkembang bersama petani. Beragam kemudahan disiapkan perusahaan dalam memperkuat para petani swadaya Indonesia. Untuk itu, ia pun mengimbau kepada petani yang sedang dilema saat sawitnya memasuki usia renta untuk menjadi bagian dari gerakan akselerasi PSR dan penguatan ketahanan pangan. \"Kemitraan ini benar-benar kita bangun untuk memberikan rekan-rekan petani terus bertumbuh. Bermitra, berarti kami akan membantu seluruh daya upaya. Termasuk, saat telah menjalin kemitraan, maka petani dapat segera mengurus CPCL untuk mendapatkan bantuan benih dan pestisida dari Kementerian Pertanian. Hal ini mempercepat proses produksi dan meningkatkan hasil panen,\" ujarnya. Usai sukses dilaksanakan di Bumi Lancang Kuning, program Tampan PTPN kini turut diperluas ke Provinsi Jambi, tepatnya di KUD Dwi Jaya Desa Tanjung Sari, Bahar Selatan, Muaro Jambi. Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa mengatakan perluasan program tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Swasembada pangan, tuturnya, merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang terus diakselerasi melalui program 100 hari pemerintah. Sehingga, ia mengatakan telah menjadi kewajiban bagi PTPN IV PalmCo yang sejak awal menjadi inisiator penanaman padi Gogo di sela-sela areal peremajaan sawit agar terus diperluas. \"Sejalan dengan arahan Holding Perkebunan dan Kementerian BUMN RI selaku pemegang saham, PTPN IV PalmCo berkomitmen mendukung program dimaksud, di antaranya melalui penanaman padi gogo dengan pola intercropping di lahan tanam ulang sawit rakyat,\" demikian Jatmiko.
Konsistensi GCG Jadi Kunci PTPN IV PalmCo Dukung Wujudkan Ketahanan Pangan dan Energi
Jakarta | FNN - PTPN IV PalmCo, salah satu Sub Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) yang mengelola perkebunan dan pabrik kelapa sawit milik negara di seantero Indonesia kembali berhasil mencatatkan penilaian positif terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG). Untuk tahun buku 2023, perusahaan yang mendapat mandat dari pemerintah untuk berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi nasional tersebut memperoleh skor GCG mencapai 92,55 atau termasuk ke dalam kategori sangat baik. Dari enam aspek yang dinilai, mulai dari komitmen, pemegang saham, dewan komisaris, direksi, pengungkapan dan aspek lainnya, skor PTPN IV PalmCo menjadi penilaian yang tertinggi di lingkungan PTPN grup. Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa menyebutkan skor yang tinggi bukan menjadi sasaran mutlak tetapi lebih kepada bagaimana tata kelola yang baik dapat diterapkan secara sempurna. \"Yang terpenting dalam penerapan GCG bukan sebatas pada tingginya skor, namun bagaimana dengan impelementasi governance yang baik, mampu mendorong setiap insan PalmCo agar menjaga integritas, bekerja profesional, dan tumbuh dalam kolaborasi,\" kata Jatmiko dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (03/02/2025). \"Sehingga mampu membawa perusahaan tidak hanya sebagai yang terluas, namun juga yang terdepan dan membawa banyak manfaat bagi semua pemangku kepentingan,\" lanjut sosok yang persisten menjalankan transformasi selama enam tahun terakhir di PTPN tersebut. Penilaian GCG PTPN IV PalmCo tahun buku 2023 dilakukan melalui metode self assessment dengan quality assurance oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI melalui mekanisme fokus group diskusi (FGD). Skor yang diperoleh oleh Perusahaan yang mengelola perkebunan sawit terluas di dunia tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada pengukuran sebelum PTPN IV mengalami restrukturisasi, skor GCG yang meliputi sebanyak 43 indikator, 153 parameter, dan 568 faktor uji kesesuaian, Perusahaan mencatatkan skor 92,43. Jatmiko juga mengapresiasi BPKP RI yang telah memberikan asistensi serta kolaborasi yang apik sehingga pelaksanaan self assessment dapat berlangsung dengan baik. Juga untuk Holding Perkebunan yang telah menginisiasi agenda self asesmen bersama di lingkungan PTPN. \"Terimakasih kepada BPKP RI atas pendampingan dan kolaborasi yang sangat baik. Skor ini juga menjadi amanah agar perusahaan dan seluruh insannya betul-betul menunjukkan perilaku yang berAKHLAK,\" urainya. Walau hasil asesmen GCG meningkat Jatmiko berpesan bahwa ruang perbaikan masih terbuka lebar. Ia meminta kepada segenap karyawan untuk tidak cepat berpuas diri dan terus meningkatkan komitmen serta kerja keras. \"Hari ini harus lebih baik dibanding hari kemarin. Kita punya amanah besar dalam ketahanan pangan dan energi negeri ini. Impelementasi GCG yang baik akan mengakselerasi kedua hal besar tersebut,” tutupnya. (Ida)
Progres Program Tanam Padi PTPN: Tumbuh Subur dan Potensi Tambah Pendapatan Petani Sawit
Jakarta | FNN - Program Tanam Padi Perkebunan Nusantara (Tampan) yang diinisiasi Sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo di Bumi Lancang Kuning, Provinsi Riau, pada akhir tahun kemarin menunjukkan perkembangan yang memuaskan. Bersama Riset Perkebunan Nusantara, Institut Pertanian Bogor, serta didukung penuh Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian BUMN, hamparan padi di tengah tanaman sawit muda itu tumbuh subur dan diproyeksi akan segera panen. Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (22/1/2025) mengatakan, hingga kini, tim pengembangan budidaya padi Gogo di sela-sela areal hamparan sawit muda terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam pilot project tersebut. Hasilnya, tanaman padi gogo yang identik di lahan kering itu tumbuh subur dan berpotensi memproduksi gabah secara optimal. \"Alhamdulillah, teman-teman di lapangan terus memantau perkembangan tanaman padi Gogo di sela-sela sawit muda masyarakat di Kabupaten Siak. Hasilnya sangat baik sekali dan sesuai dengan proyeksi kita semua. Insya Allah dalam waktu dekat akan segera panen,\" kata dia semringah. Kick Off Program TAMPAN yang juga bagian kontribusi nyata perusahaan dalam mendukung Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto itu dilaksanakan di lahan petani peserta program peremajaan sawit rakyat PTPN IV PalmCo di akhir November 2024. Dari 60 hektare sawit milik petani yang tergabung dalam Koperasi Produsen Karya Maju tersebut, 20 hektare areal sela berhasil dimaksimalkan menjadi hamparan padi melalui skema intercropping. Jatmiko menjelaskan berdasarkan pertumbuhan padi yang sangat baik ini, diproyeksi 50 ton gabah kering akan segera dipanen pada April mendatang. Dengan begitu, petani akan memperoleh tambahan pendapatan mencapai Rp250 juta untuk satu siklus panen, atau setengah miliar rupiah untuk satu tahun menjelang sawit mereka mulai menghasilkan tandan buah segar. \"Insya Allah, rekan-rekan petani, selain fokus utama kita adalah untuk membantu penguatan ketahanan pangan, juga akan mendapatkan penghasilan tambahan hingga Rp8 juta per kepala keluarga untuk satu kali siklus panen,\" paparnya. Jatmiko memaparkan, program yang berhasil membuat petani sawit kian tersenyum bangga karena dilibatkan menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional tersebut akan terus diperluas. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Pertanian, total perkebunan sawit rakyat di Indonesia mencapai 6,94 juta hektare di seluruh Indonesia. 40 persen diantaranya atau sekira 2,8 juta hektare telah memasuki fase tanaman tua dan harus segera diremajakan. \"Dari 2,8 juta sawit yang memasuki usia renta di Indonesia, terdapat potensi PSR nasional seluas 400 ribu hektare per tahun. Dari angka tersebut, PTPN diharapkan dapat berkontribusi sebesar 40 ribu hektare per tahun. Artinya, terdapat potensi program intercropping seluas 206 ribu hektare selama lima tahun mendatang,\" jelasnya. Sementara jika luasan areal TAMPAN selama lima tahun mendatang dapat terwujudkan, ia mengatakan petani PSR yang menanam padi intercropping sawit berpeluang menghasilkan sedikitnya setengah juta ton gabah atau 258.491 ton padi untuk masyarakat Indonesia. Senada, Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo Irwan Perangin-Angin menambahkan program TAMPAN ini memberikan pendapatan produktif kepada Petani. \"Yang sebelumnya lahan PSR pada masa TBM (Tanaman Belum Menghasilkan) 1 dan 2 yang berstatus idle, dapat dimanfaatkan guna menanam padi gogo selama dua tahun pertama. Ini menjadi peluang besar untuk mendukung swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani,\" kata pria berkacamata itu. Ia pun mengatakan bahwa PTPN IV PalmCo sangat fokus dalam khittahnya untuk terus tumbuh dan berkembang bersama petani. Berkolaborasi dengan banyak pihak mulai dari pemerintah, BPDPKS, dan ekosistem MAKMUR BUMN, PTPN mendorong agar petani dapat memperoleh berbagai dukungan dalam memperkuat para petani sawit Indonesia. Untuk itu, ia pun mengimbau kepada petani yang sedang dilema saat sawitnya memasuki usia renta untuk menjadi bagian dari gerakan akselerasi PSR dan penguatan ketahanan pangan. \"Kemitraan ini benar-benar kita bangun untuk memberikan rekan-rekan petani terus bertumbuh. Bermitra, berarti kami akan membantu semaksimal mungkin. Saat telah telah menjalin kemitraan, maka petani dapat segera mengurus CPCL untuk mendapatkan bantuan benih dan pestisida dari Kementerian Pertanian. Hal ini mempercepat proses produksi dan meningkatkan hasil panen,\" ujarnya. Heri Suyono salah satu petani plasma PTPN IV PalmCo yang memiliki areal PSR seluas 2 hektare mulai merasakan manfaat kemitraan tersebut. Ia mengakui beruntung KUD tempat ia bernaung menjadi bagian dari pilot project penting itu. \"Dalam masa transisi peremajaan sawit, kami membutuhkan pendapatan. Program ini sangat baik dan penting. Dengan adanya program TAMPAN, lahan yang sebelumnya tidak produktif kini dapat menghasilkan padi gogo. Saya sangat bersyukur karena insya Allah pendapatan dari hasil panen padi ini akan membantu memenuhi kebutuhan keluarga,\" paparnya. (ida).
Pasarkan 120.000 MT CPO Bersertifikasi Internasional, PTPN IV PalmCo Proyeksi Raup Tambahan USD3,6 Juta Premium Price
Jakarta | FNN - Sub Holding PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV PalmCo), perusahaan BUMN pengelola perkebunan sawit terluas di dunia di bawah naungan Holding Perkebunan PTPN III (Persero) menargetkan mampu mendapatkan tambahan penghasilan dari harga premium atau premium price penjualan 120 ribu metrik ton minyak sawit mentah bersertifikat Roundtable of Sustainable Palm Oil model Indetity Preserved mencapai 3,6 juta US Dollar sepanjang tahun ini. Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu mengatakan pada tahun ini, perusahaan yang dibentuk berdasarkan amanah pemerintah melalui program strategis nasional (PSN) tersebut tahun 2024 lalu memproduksi 2,58 juta ton crude palm oil (CPO) bersertifikasi RSPO. Untuk tahun 2025 ini menyasar 120 ribu metrik tonnya terjual dengan standar RSPO IP atau maupun segregation. \"Target itu kami ambil dari wilayah operasional PTPN IV di Riau dan Sumatera Utara dengan kisaran premium price 20 sampai dengan 50 US Dollar per metrik ton,\" kata dia. \"Dengan asumsi rata-rata 30 US Dollar per metrik ton, maka diestimasikan akan memberikan nilai tambah 3,6 juta US Dolar atau Rp54 miliar dari nilai jualnya,\" lanjut Jatmiko. Ia menjelaskan bahwa CPO RSPO Identity Preserved maupun Segregation merupakan produk CPO yang memiliki nilai premium signifikan untuk pasar global. Produk tersebut merupakan komitmen perusahaan untuk menjamin jejak keberlanjutan dan keterlacakan di sepanjang rantai pasok produksi. “RSPO IP adalah model rantai pasokan Penjagaan Identitas (Preserved) dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Model ini memastikan bahwa produk sawit bersertifikat RSPO dapat diidentifikasi secara unik hingga ke PKS tunggal bersertifikat RSPO,” jelasnya. Pengiriman perdana produk CPO bersertifikasi RSPO IP sendiri berlangsung di PTPN IV Regional III pada akhir pekan ini. Sebanyak 4.000 metrik ton minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) model IP dikirim dari pabrik kelapa sawit Tandun dan Sei Rokan PTPN IV Regional III Riau. \"Sertifikasi RSPO model IP ini bukan hanya sekedar premium price maupun kemampuan kita bersaing di pasar global, namun merupakan wujud komitmen kita untuk bersama-sama melaksanakan program sawit lestari yang berkelanjutan,\" urainya. PTPN IV Regional III sendiri pada tahun ini menargetkan untuk menghasilkan 50.000 metrik ton CPO RSPO IP untuk dipasarkan di pasar global. Lebih jauh, Jatmiko mengatakan bahwa pengiriman perdana yang dilaksanakan serentak di PKS Sei Rokan dan PKS Tandun ini merupakan moment penting pasca kerja keras Regional III dalam meraih sertifikasi RSPO-IP sejak medio 2024 baru dapat terwujud jelang penghujung tahun. Hingga saat ini, PTPN IV Regional III tercatat sebagai bagian dari Sub Holding PTPN IV PalmCo perdana yang berhasil memiliki sertifikasi RSPO model IP. Sertifikasi model itu berkontribusi terhadap premium price yang signifikan mencapai USD40 per metric ton. Region Head PTPN IV Regional III Ahmad Gusmar Harahap menambahkan dengan adanya sertifikasi model IP ini turut akan menghasilkan tambahan devisa bagi negara dari hasil kegiatan pengiriman CPO berkualitas tinggi di pasar global. \"Insya Allah, tahun ini, kita menargetkan mampu memproduksi dan mengapalkan 50.000 ton CPO bersertifikasi IP yang memiliki premium price sebesar 40 US Dollar per Metric Ton. Dengan adanya sertifikasi IP ini, tidak hanya membawa added value, namun juga kontribusi kita untuk terus mengoptimalkan peluang, memaksimalkan perbaikan, dalam memanfaatkan setiap peluang dan menjawab tantangan,\" kata Gusmar. Lebih jauh, ia memaparkan bahwa saat ini karyawan perusahaan sebaiknya sudah mulai untuk berfikir secara luas, tidak hanya untuk menghasilkan produk yang baik dan berkualitas, namun juga menunjukkan kepada dunia bahwa PTPN IV Regional III bisa menjaga nama baik komoditas utama Indonesia saat ini. \"Bahkan Presiden Bapak Prabowo juga menyatakan bahwa sawit adalah asset strategis negara yang diharapkan banyak negara di dunia. Untuk itu, kami berkomitmen menjadi bagian penting menjaga asset strategis negara ini dan berkontribusi positif terhadapnya,\" urainya. Kegiatan pengiriman perdana secara simbolis yang dilaksanakan dengan melepas truk tangki berisikan CPO model IP untuk selanjutnya dikirim ke pelabuhan internasional Kota Dumai tersebut turut diselingi dengan penyaluran santunan kepada ratusan anak yatim di lingkungan perusahaan. Tampak raut kebahagiaan terpancar dari anak-anak istimewa yang menerima santunan sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) PTPN IV Regional III itu. (Ida).
Transformasi BULOG Harus Memenuhi Prinsip Supply Chain
Jakarta | FNM - Analis manajemen kebijakan pangan Sonya Mamoriska Mulia Harahap menegaskan, dalam melakukan operasionalnya transformasi BULOG harus mengacu pada rantai pasok (supplay chain) untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan dengan melibatkan proses kegiatan perencanaan, pembelian, pengolahan, penyimpanan dan distribusi. Transformasi tidak hanya dalam bentuk kelembagaan semata, namun harus didukung sistem digitalisasi serta kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan budaya kerja agar dapat memberikan pelayanan excellent kepada pemerintah dengan biaya yang efisien. “Apapun bentuk kelembagaan BULOG, tugas dan fungsinya dalam menghadapi era industri 4.0, operasional BULOG harus mengacu pada prinsip rantai pasok (supply chain) yang didukung sistem digitalisasi serta kompetensi SDM dan budaya kerja BULOG yang baru sehingga dapat memberikan pelayanan yang excellent kepada pemerintah dengan biaya yang efisien,” kata Sonya Mamoriska Mulia Harahap di Jakarta, Senin (25/11/2024). Pernyataan Sonya menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto agar BULOG melakukan transformasi kelembagaan dengan mengembalikan dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) menjadi badan yang menangani logistik nasional dan berada langsung di bawah Presiden seperti di era Presiden Soeharto. Empat Faktor Menurut Sonya yang juga mantan Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan Perum BULOG, transformasi yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satu langkah nyata dalam mewujudkan visi untuk mewujudkan kemandirian pangan pada tahun 2029. Transformasi bentuk kelembagaan harus betul-betul mempertimbangkan setidaknya empat faktor. Pertama, perubahan status SDM. Apakah nantinya semua pegawai Perum BULOG kira-kira 4000 orang akan diserap semua menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara)? Kedua, dalam hal aset lembaga. Bagaimana pertimbangannya agar aset-aset di daerah (kantor, gudang, rumah dinas dll) dapat dipertahankan sehingga BULOG bisa melakukan operasional sampai di daerah terpencil? Dengan adanya UU Otonomi Daerah, apabila bentuk BULOG adalan LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen/Kementerian), tidak akan memiliki instansi vertikal di daerah, artinya aset di daerah akan dialihkan ke Pemda (Pemerintah Daerah). Ketiga, dari sisi keuangan. Bagaimana BULOG akan mendapatkan sumber pendanaan? Apabila bentuknya badan sumber keuangannya dari APBN. Namun mekanisme APBN adalah reimburse/penggantian, sehingga untuk mendanai pembelian komoditas pangan pada saat musim panen diperlukan ketersediaan dana di awal yang selanjutnya nanti akan diaudit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebelum diganti oleh pemerintah. Proses penggantian yang terlalu lama sering membuat posisi keuangan institusi tidak sehat. Keempat, apabila menjadi badan, apakah BULOG bisa melakukan bisnis komersial seperti sekarang? Bagaimana dengan laporan keuangannya? Apakah bisa mencantumkan laba rugi atau hanya defisit surplus? “Keempat faktor tersebut harus dipertimbangkan kelebihan dan kekurangannya ketika diputuskan dilakukan perubahan kelembagaan BULOG menjadi Badan,” kata Sonya yang pernah berkarier selama 27 tahun di BULOG. Apalagi dia terlibat menjadi panitia pada saat perubahan BULOG dari LPND) menjadi Perum (perusahaan umum) pada 2003 yang lalu. Pada saat itu dampak dari perubahan sangat besar dan baru bisa diselesaikan beberapa tahun setelah terbentuknya Perum. Kendati demikian, lanjut Sonya, untuk mencapai kemandirian pangan artinya negara mampu memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan dalam negerinya sendiri. Hal ini terkait dengan produksi pangan dalam negeri mesti cukup yang merupakan kegiatan di hulu (on farm) dan merupakan tugas dan fungsi dari Kementerian Pertanian. “Hasil produksi inilah yang akan dibeli BULOG sebagai penyerap (off-taker) sehingga petani mendapatkan jaminan pasar atas hasil produksinya. Untuk itu perlu kerjasama dan koordinasi yang kuat antara Kementan, BULOG dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya agar visi Presiden dapat terlaksana,” ujar Sonya, doktor manajemen lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI). Tiga Pilar Akademisi di Universitas BINUS (Bina Nusantara), Jakarta itu mengungkapkan, dalam sejarah Perum BULOG melalui berbagai transformasi baik dalam bentuk kelembagaan maupun tugas dan fungsinya, peran BULOG terus berkembang sesuai dengan prioritas pemerintah dan kebutuhan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Mulai dari mengamankan penyediaan pangan dan menjaga stabilitas harga beras, menjadi memperluas lingkup hingga ke berbagai komoditas dan peningkatan mutu gizi pangan, lalu pengelolaan persediaan bahan pokok, dan penanganan komoditas beras. Dikemukakan, peran BULOG dalam ketahanan pangan diwujudkan melalui tiga pilar yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas. Untuk mewujudkan ketersediaan BULOG berfungsi sebagai offtaker atas hasil produksi petani dalam negeri dengan membeli pada saat panen. Dalam mewujudkan keterjangkauan BULOG melakukan penyimpanan cadangan pangan pemerintah dan pemerataan stok agar tersedia di seluruh Indonesia dengan harga yang terjangkau bagi konsumen. Sedangkan dalam mewujudkan stabilitas harga di tingkat petani, lanjut Sonya, peran BULOG melakukan pembelian hasil produksi petani dengan HPP (Harga Pembelian Pokok) berupa beras dan HAP (Harga Acuan Pembelian) berupa jagung dan kedelai, serta stabilitas di tingkat konsumen melalui operasi pasar untuk meredam gejolak harga pada musim paceklik. Proses Transformasi Diungkapkan, pada awal BULOG dibentuk pada 1967 sebagai LPND berperan sebagai regulator dan operator. Pada era reformasi, BULOG dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel sehingga pada 20 Januari 2003 kelembagaan BULOG berubah dari LPND menjadi Perum melalaui Peraturan Pemerintah No 13/2003. Dengan perubahan ini, peran BULOG berubah menjadi operator saja. Sedangkan peran regulator dilakukan Kementerian/Lembaga terkait. Misalnya, untuk urusan di hulu (on-farm) adalah Kementerian Pertanian, di hilir (konsumen) adalah Kementerian Perdagangan, urusan keuangan di Kementerian Keuangan, urusan bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial, dll. Oleh karena itulah, lanjut Sonya, melalui berbagai regulasi, BULOG terus melanjutkan tugas dan tanggung jawab dalam rangka ketahanan pangan nasional berupa pengamanan harga beras, pengelolaan cadangan pangan beras Pemerintah, dan pendistribusian pangan beras kepada golongan masyarakat tertentu. Misalnya melalui Perpres No. 48, BULOG yang berperan untuk menjaga ketersediaan pangan dan kestabilan harga pangan. Namun, kata Sonya, dengan jumlah regulator yang cukup banyak, seringkali mengakibatkan ketidaksinkronan kebijakan antara Kementerian/Lembaga dan kebijakan yang bersifat ad-hoc (sementara), sehingga berdampak pada berbagai kendala dalam melaksanakan penugasan BULOG, maka pada 2022 dibentuk Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai regulator berdasarkan Perpres No. 66 dengan tujuan agar koordinasi dengan regulator melalui satu pintu dan lebih sederhana. Selanjutnya, Perpres No. 125 tentang Cadangan Pangan Pemerintah diterbitkan untuk penguatan posisi BULOG sebagai Perusahaan Operator Pangan Pemerintah di bawah koordinasi Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang ditugaskan untuk mengelola penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), utamanya untuk komoditas padi, jagung, dan kedelai. “Singkatnya, baik bentuk LPND maupun perum, peran BULOG sebagai lembaga yang berperan di sektor pasca panen (off-farm) yang melakukan intervensi pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan. BULOG adalah lembaga parastatal yang merupakan lembaga pemasaran pangan yang berperan menjaga kestabilan distribusi dan harga pangan. BULOG menggerakkan aliran produk pangan dari sentra produksi ke sentra konsumsi, sehingga tercapai keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan,” ujar pengamat Manajemen Kebijakan Pangan itu. Menurutnya, yang perlu mendapatkan perhatian dengan bentuk kelembagaan LPND ataupun perum dapat dilihat, BULOG telah mampu melaksanakan tugas dan fungsinya selama 57 tahun ini secara garis besar dengan baik. Meskipun tidak dimungkiri tedapat kekurangan dan dijumpai kendala di sana sini, namun juga terdapat kelebihannya. Oleh karenanya, lanjut Sonya, rencana perubahan BULOG menjadi Badan tentunya harus dikaji secara mendalam agar fit (sesuai) dengan lingkungan strategis yang ada saat ini dengan menimbang kelebihan dan kekurangannya,” ujar Sonya yang menyelesaikan studi masternya di Melbourne Business School, University of Melbourne dan studi sarjananya di bidang Computer Engineering di Boston University, Massachusetts, USA. Terpenting, kata dia, transformasi proses operasionalnya dengan menganut prinsip rantai pasok (supply chain). Apabila operasionalnya terintegrasi dengan baik, BULOG akan memiliki early warning system (sistem peringatan dini) dalam bentuk food balance sheet (neraca pangan) dan akhirnya dapat memberikan pelayanan yang excellent, transparan dan efesien bagi pemerintah. “Semua dapat diprediksi dan tidak akan terjadi fluktuasi harga terlalu besar pada musim panen maupun paceklik, pada saat banjir maupun sungai mengering, atau saat normal maupun bencana di dalam negeri,” pungkas Sonya dalam wawancara dengan jurnalis senior Selamat Ginting di kanal Youtube SGinting Official. (sws)
Politik dalam Swasembada Pangan
Oleh : Dr Vitri Aryant SP MM | Analis Kebijakan Kementerian Pertanian BAHASA swasembada pangan sudah dibunyikan sejak pidato Proklamator Bung Karno sekitar 72 tahun lalu . Bung Karno mengusung “pangan dengan mati dan hidupnya suatu bangsa”. Bagi bangsa kita, pangan merupakan sumber kehidupan, sekaligus sumber penghidupan sebagian besar warga masyarakat. Itu sebabnya, Pemerintah penting untuk menanganinyq secara serius. Terdapat empat komponen dalam pembangunan pangan, yakni swasembada, ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan. Swasembada pangan dianggap sebagai kata kunci terwujudnya ketahanan, kenandirian dan kedaulatan pangan. Tanpa terwujud swasembada pangan lebih dulu, omong kosong kita akan meraih ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan. Gambaran ini, masuk dalam Asta cita Pemerintahan Prabowo/Gibran dalam visi yang diusung adalah ketahanan pangan dan swasembada pangan dengan dimulai dari makan gratis dan susu gratis. Bahkan Presiden Prabowo menegaskan agar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, semua ditantang untuk dapat membuktikannya dan diminta untuk saling berkolaborasi membentuk orkestra harmonis dengan nada indah menuju lumbung pangan dunia 2045. Namun begitu, patut disadari hasrat untuk mewujudkan swasembada pangan dalam suasana kekinian, bukanlah hal mudah untuk dicapai. Menggapai swasembada pangan, benar tidak segampang anak-anak membolak-balik telapak tangan bermain \"hom pim pah\". Swasembada pangan adalah proses panjang yang butuh perjuangan untuk meraihnya. Swasembada pangan di awal pemerintahan Prabowo menyedot perhatian publik untuk ikut menyikapinya dengan seksama. Banyak kritikus dan pengamat yang optimis, cita-cita swasembada pangan bukanlah hal yang tidak mungkin untuk diwujudkan. Tapi, di sisi lain ada juga pihak-pihak yang meragukannya. Perbedaan cara pandang seperti ini wajar terjadi. Pro kontra dalam menyikapi suatu kemauan politik juga sangat dihalalkan dalam iklim demokrasi. Tinggal sekarang, bagaimana kemanpuan kita untuk mengolahnya, sehingga diperoleh solusi cerdas yang diharapkan. Kita ingin swasembada pangan, bukan sekedar \"bahasa politis\", namun menjadi \"bahasa realitas\". Ketika seorang Presiden bicara soal swasembada pangan, tentu respon publik akan sangat berbeda jika yang bicara itu seorang Guru Besar Pangan dari Universitas. Yang disampaikan Presiden cenderung akan dianggap sebagai \"bahasa politis\", sedangkan di sisi lain, yang diutarakan Guru Besar, umumnya akan dinilai sebagai \"bahasa teknokratik\". Merupakan tugas bersama untuk \"menyandingkan\" kedua bahasa diatas menjadi satu kesatuan cara pandang dalam mewujudkan kemauan politik tersebut menjadi sebuah fakta dalam kehidupan. Dalam bahasa lain, kita perlu segera mengejawanrahkan dari bahasa politis menjadi bahasa realitas. Atau bisa juga ditegaskan merubah wacana menjadi kenyataan. Dalam rumusan Badan Pangan Dunia (FAO), tentang hakekat swasembada, maka persyaratan pokoknya, 90 % dari produksi yang dihasilkan diraih oleh para petani di dalam negeri. Sisanya yang 10 %, boleh saja kita impor. Jadi, kalau kita mau swasembada beras, 90 % kebutuhan dalam negeri harus dihasilkan oleh produksi dalam negeri.Ketika Pemerintah dalam tahun ini merencanakan impor beras sebesar 5 juta ton, dapat dipastikan, kita kehilangan atribut swasembada beras. Mengapa ? Sebab, angka 5 juta ton, jelas sudah diatas 10%. Produksi beras dalam negeri sendiri hanya sekitar 31 juta ton. Mestinya, impor beras yang dilakukan, masimal 3,1 juta ton, jika predikat swasembada beras masih ingin digenggam. Terlepas dari beratnya tantangan yang harus dijawab, swasembada pangan sebagai bahasa politik Presiden, tentu harus dapat diamankan dan dilaksanakan. Sebagai bangsa yang pernah menggapai swasembada beras di era 1984, mestinya pengalaman kisah sukses swasembada beras dapat ditularkan kepada upaya mencapai swasembada pangan. Kendalanya adalah apakah Pemerintah saat ini mau dan ikhlas untuk belajar terhadap pengalaman Pemerintahan Orde Baru dalam kegemilangannya meraih swasembada beras ? Atau, apakah masih ada diantara kita yang berpandangan semua produk Pemerintahan Orde Baru itu jelek semua, sehingga tidak ada satu pun program yang pantas untuk ditiru dan diteladani ? Untuk itu, saatnya kita sebagai bangsa dituntut untuk \"legowo\" dalam menyikapi perjalanan pembangunan yang diarungi. Swasembada beras 1984 adalah proses monumental yang mendunia. Kisah sukses swasembada beras, telah tercatat dengan tinta emas dalam peta bumi pembangunan psngan dunia. Semua warga dunia sepakat, apa yang diraih Indonesia adalah prestasi berkelas internasional. Akhir kata perlu diingatkan upaya menggeser makna swasembada pangan dari bahasa politis menjadi bahasa realitas, tentu sangat membutuhkan kerja keras dan kerja cerdas segenap komponen bangsa. Pertanyaan kritisnya adalah apakah kita siap untuk melakoninya? Sebagai bangsa pejuang, jawaban yang disampaikan harusnya (VA)
Otorisasi Politik Percepat Swasembada Pangan
Oleh : Dr Vitri Aryanti SP MM | Analis Kebijakan Ekopol/Program Doktoral Universitas Nasional Jakarta Koordinasi antar-wewenang politik utama terkait otorisasi antar-kementerian berimplikasi pada harmonisasi orkestra seluruh potensi sektor pertanian secara komprehensif. Orkestra ini memudahkan pemerintah memonitor dan mengevaluasi berbagai upaya pencapaian swasembada pangan. Orkestra yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, Jakarta, Rabu (6/11/2024) dapat mengeksekusi akselerasi upaya bersama mencapai swamsembada pangan. Berkoordinasi dengan 1.500 Kepala Desa dalam acara pencanangan Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kementerian Pertanian. Keterlibatan Kepala Desa diharapkan dapat lebih mendorong petani untuk akselerasi produksi pangan. UU No 18 tahun 2012 menyebutkan kewajiban negara untuk menyediakan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejak era Republik Indonesia berdiri, kiprah politik telah ada, dimulai dari deklarasi pembangunan pertanian yang merupakan komitmen segenap komponen bangsa. Kemauan politik dan keberpihakan negara menjadi salah satu penentu berhasilnya pembangunan pertanian. Kejayaan pertanian menguatkan ekonomi bangsa. Sejarah pembangunan pertanian berawal pada masa orde baru. Pada awal masa orde baru pemerintahan menerima beban berat dari buruknya perekonomian orde lama. Tahun 1966-1968 merupakan tahun untuk rehabilitasi ekonomi. Pemerintah orde baru berusaha keras untuk menurunkan inflasi dan menstabilkan harga. Dengan dikendalikannya inflasi, stabilitas politik tercapai yang berpengaruh terhadap bantuan luar negeri yang mulai terjamin dengan adanya IGGI. Maka sejak tahun 1969, Indonesia dapat memulai membentuk rancangan pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Memasuki era globalisasi yang dicirikan oleh persaingan perdagangan internasional yang sangat ketat dan bebas, pembangunan pertanian semakin dideregulasi melalui pengurangan subsidi, dukungan harga dan berbagai proteksi lainnya.Pengurangan subsidi terjadi utamanya di sektor pangan sebagai implikasi dari kompromi pemerintah dengan IMF dan ini berakibat pada limbungnya berbagai sektor yang biasa mendapakan subsidi termasuk salah satunya sektor pangan. Persoalan pembangunan pertanian sangat erat kaitannya dengan peningkatan kapasitas petani sebagai pelaku pembangunan. Peningkatan kapasitas petani tidak hanya dibatasi peningkatan produktivitas petani, namun juga peningkatan keterlibatan petani untuk lebih berperan dalam proses pembangunan. Persoalan krusial dalam peningkatan kapasitas SDM adalah rendahnya partisipasi petani dalam pengambilan keputusan pembangunan pertanian. Hal ini antara lain disebabkan oleh tidak adanya suatu organisasi petani yang utuh mempunyai kekuatan politik untuk memperjuangkan kepentingan petani di forum nasional. Peningkatan petani diarahkan pada peningkatan partisipasi politik petani dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan petani utamanya terkait kiprah petani dalam politik pembangunan pertanian. Pemberian ruang partisipasi dan kebebasan petani untuk mengekpresikan kepentingannya juga sangat urgen. Masih menjadi mimpi panjang sebagaimana petani melalui organisasi petani menjadi kekuatan yang hebat yang mampu menyuarakan dan membela kepentingan warganya seperti yang dilakukan di Jepang dan negara-negara Eropa. Melalui partisipasi politik petani, dapat menjadikan orchestra otoritasi politik yang harmonis. Tidak bisa dipungkiri, pertanian adalah jenis pekerjaan yang penuh dengan resiko. Petani butuh saling menguatkan dalam suatu organisasi politik agakr petani tidak dibuat pusing dengan berbagai kebijakan yang tidak meyertakan suara petani di dalamnya. Di Eropa, melalui Komisi Eropa mellaui Kebijakan Pertanian Bersama (Inggris – Common Agricultural Policy, disingkat CAP). CAP merupakan seperangkat Undang-undang yang ditetapkan berupa kebijakan seragam dan terpadu di bidang pertanian dengan prioritas produksi pangan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan perdesaan yang berimbang di seluruh Uni Eropa. Kebijakan Pertanian Bersama merupakan kombinasi antara subsidi-subsidi pertanian dan kebijakan pembangunan pertanian lainnya, yang sejak awal bertujuan untuk menjamin keamanan pangan di Eropa setelah Perang Dunia II. Kebijakan ini mempunyai tujuan yang ditetapkan sejak 1958 sampai sekarang. (VA)
POPULER
