BERITA TERBARU

EDITORIAL

Pertemuan Habib Rizieq dan Anies Isyarat Dukungan Capres 2024. Selasa, 11 Oktober 2022 08:10:10

ANIES Baswedan orang yang berani dan tegas. Jika tidak demikian, mana mungkin Gubernur DKI Jakarta itu datang menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Sollollohu \'Alaihi Wassallam di Markas Front Persaudaraan Islam (FPI), kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keberanian itu ia tunjukkan dengan mendatangi kediaman Habib Rizieq Syihab (HRS). Itu terjadi pada Jum\'at malam, 7 Oktober 2022. Ia datang sendirian tanpa pengawalan yang ketat. Mantan Menteri Pendidikan Nasional itu hadir di tempat itu sekaligus memenuhi undangan pernikahan putri HRS. Anies, bukan lagi sekedar Gubernur DKI Jakarta. Kini ia telah resmi menjadi Calon Presiden (Capres) 2024 yang diusung Partai NasDem, partai yang masuk dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma\'ruf Amin. Partai Demokrat (PD) dan Partai Keadilan Sejahtera dikabarkan segera menyusul. Pagi hari sebelum ke Petamburan, ia menyambangi Kantor Dewan Pimpinan Pusat PD, di Jalan Proklamasi, Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Ia berbincang secara tertutup dengan Ketua Umum PD, Agus Harimurti Yudhoyono. Belum ada deal politik, karena pertemuan baru semacam silaturrahim. Ya, penjajagan politik atau silaturrahim politik. Sedangkan kehadirannya di Petamburan juga tidak berkaitan dengan urusan pencapresan. Anies murni datang memenuhi undangan warganya, seperti halnya dia lakukan terhadap masyarakat Jakarta yang lain. Tidak ada pembicaraan politik, apalagi deal politik dengan HRS dan pendukungnya. Meskipun demikian, kedatangannya bisa ditafsirkan penuh dengan nuansa politik. Apalagi dikaitkan dengan menangnya Anies menjadi DKI-1, antara lain berkat perjuangan HRS dan FPI yang menjungkalkan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang dipenjara karena menista Alqur\'an. Akan tetapi, dari do\'a yang disampaikan HRS dan diamini jemaah yang hadir mengisyaratkan dukungan kepada Anies dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Apalagi, sudah sejak lama, rakyat menginginkan Anies menjadi presiden yang diyakini akan membawa banyak perubahan. Tidak ada kalimat yang tegas dan jelas HRS mendukung Anies menjadi Cawapres 2024. Pun juga tak ada kalimat yang jelas dan samar yang mengajak jemaah supaya mendukung mantan Rektor Universitas Paramadina itu. Yang ada, untaian do\'a. Yang ada permohonan kepada Sang Pencipta agar Anies bisa mengakhiri tugasnya sebagai Gubernur DKI  (Daerah Khusus Ibu Kota) Jakarta dengan baik.  \"Kita do\'akan Bapak doktor Anies Rasyid Baswedan bisa menyelesaikan tugasnya yang tinggal beberapa hari lagi di DKI Jakarta ini dengan husnulkhatimah,\" ujar Habib Rizieq, yang berdiri di samping Anies.  Ia mendo\'akan agar Anies diselamatkan dari orang-orang jahat dan diselamatkan dari berbagai fitnah. \"Kita mohon pada Allah agar beliau diselamatkan Allah dari makar orang-orang jahat, dari segala fitnah muslihat dan tipu daya yang ingin menjebak dan menghancurkan,\" ucapnya. Selain itu Habib Rizieq  mendo\'akan agar Anies diberi hidayah dan menjadi pemimpin yang istikamah. \"Agar Allah memberikan taufik dan hidayah kepada Bapak Gubernur kita agar tetap dan selalu menjadi pemimpin yang istikamah,\" ucapnya. Untaian do\'a\' yang dipanjatkan itu merupakan isyarat dukungan terhadap Anies menjadi Capres 2024. Kedatangannya menemui HRS, walau memenuhi undangan pernikahan putri HRS yang dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi Muhammat, tentu bernuansa politis. Apalagi, ia dido\'akan supaya menjadi pemimpin yang mampu menegakkan HAM (Hak Azasi Manusia).

READ MORE
Polisi Kok Menjadi Pembunuh Rakyat Senin, 03 Oktober 2022 15:32:18
Rupiah Keok Rakyat Makin Terseok-seok Rabu, 28 September 2022 19:02:56
Pesta Durian yang Ditunggu Rakyat Senin, 26 September 2022 14:27:27

POLITIK

Bawaslu Memperkuat Sinkronisasi Data Pengawasan Hingga ke Daerah Jum'at, 09 Desember 2022 15:03:16

Jakarta, FNN - Badan Pengawas Pemilihan Umum memperkuat sinkronisasi data pengawasan dari pusat hingga daerah, kata Anggota Bawaslu Lolly Suhenty.  \"Jadi sinkronisasi dibutuhkan karena seperti teman-teman pengawasan dan sengketa juga divisi lainnya memang harus sama datanya tidak boleh berbeda karena dari satu lembaga,\" kata dia dalam keterangannya di Jakarta Jumat.  Sinkronisasi data, kata dia, dilakukan dengan menyandingkan hasil data pengawasan tahapan pendaftaran partai politik (parpol), verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang tengah berlangsung.  Menurutnya, data pengawasan penting diketahui agar masyarakat tahu kinerja Bawaslu selama masa tahapan.  Oleh karena itu, dia mengimbau untuk seluruh jajaran Bawaslu harus memastikan data tepat dan tidak ada kesalahan saat mengawasi di lapangan. Lolly menyatakan persiapan demi persiapan harus dimatangkan dengan berpijak pada pembelajaran Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 sehingga Bawaslu tidak kaget dan dapat melakukan pencegahan dugaan pelanggaran.  \"Prinsipnya satu kerja kolektif kolegial hanya bisa dilakukan dengan keterbukaan satu sama lain,\" kata dia.  Dia juga mengatakan perlu memastikan data pengawasan disimpan dengan baik sehingga ketika nanti dibutuhkan dapat mudah diakses dan terbaca. Baginya, hal itu dapat mendukung strategi pencegahan pada setiap tahapan Pemilu 2024.Selain sinkronisasi data, Bawaslu juga melakukan evaluasi terhadap aplikasi daring demi meningkatkan pelayanan publik.Anggota Bawaslu Puadi mengatakan hal itu dapat memperbaiki jaringan infrastruktur berbasis elektronik mulai dari pemetaan berita, sistem pemantauan (monitoring) sekaligus evaluasi, dan pembelajaran jarak jauh.  “Evaluasi ini kami lakukan untuk (menunjang pelayanan Bawaslu, red.) dalam Pemilu 2024 mendatang serta meningkatkan pelayanan publik dari Bawaslu,” ucap Puadi.(ida/ANTARA)

READ MORE
Korupsi Jabatan Cederai Reformasi Birokrasi Jum'at, 09 Desember 2022 14:54:03

HUKUM

Deportasi 2 WNA "Overstay" karena Kendala Tiket, Ditunda Imigrasi Jum'at, 09 Desember 2022 15:13:19

Denpasar, FNN - Imigrasi masih menunda deportasi dua warga negara asing (WNA) asal Pantai Gading dan Ghana yang “overstay” selama lebih dari 1.000 hari karena keduanya masih mengurus tiket pulang kembali ke negaranya masing-masing. Dua WNA itu, yang saat ini mendekam di Rumah Detensi Imigrasi Denpasar, dideportasi oleh Imigrasi karena masa tinggalnya melebihi izin yang diberikan Pemerintah Indonesia (overstay), dan keduanya diketahui melakukan aksi penipuan di dunia maya selama berada di Bali.  Kepala Divisi (Kadiv) Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Bali Doni Alfisyahrin dalam siaran tertulisnya yang diterima di Denpasar, Jumat, menyampaikan masa izin tinggal dua WNA itu habis sejak 2019, dan mereka menetap di Bali sejak Oktober 2022 setelah sempat tinggal di Jakarta dan Solo.   Dua WNA itu, Akoman Jacques Kacou (AJK), laki-laki berusia 27 tahun, asal Pantai Gading overstay selama 1.358 hari, sementara Joseph Smith (JS), laki-laki berusia 31 tahun asal Ghana, “overstay” selama 1.183 hari.      “Kedua WNA itu selama di Indonesia membeli barang berupa pakaian dan sepatu yang dikirim ke negaranya serta menipu sesama WNA melalui Facebook dengan meminta uang senilai Rp1 juta sampai dengan Rp5 juta yang digunakan untuk biaya hidup sehari-hari,” kata Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Bali. Perbuatan dua WNA itu pun, Imigrasi menyampaikan, telah melanggar Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sanksi dari pelanggaran izin tinggal itu, di antaranya deportasi dan penangkalan atau mencegah keduanya kembali ke Indonesia. “Namun kedua warga negara asing tersebut belum dapat menyiapkan tiket kepulangan kembali ke negaranya serta dokumen perjalanannya sehingga Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar menempatkan yang bersangkutan di Rumah Detensi Imigrasi Denpasar,” kata Doni. Dalam siaran tertulis yang sama, Kepala Kanwil Kemenkumham Bali Anggiat Napitupulu menghimbau WNA yang berkunjung ke Bali agar taat aturan dan menghormati hukum serta budaya masyarakat Bali. “Silakan datang ke Pulau Bali dan nikmati segala keindahan alamnya, tetapi tetap mengikuti aturan yang berlaku,” kata Anggiat. Kepala Kanwil Kemenkumham Bali itu juga meminta bantuan masyarakat agar aktif mengawasi dan melaporkan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh WNA ke pihak yang berwenang.(ida/ANTARA)

READ MORE
Pengamanan Hotel Royal Ambarrukmo Diperketat Jum'at, 09 Desember 2022 15:08:37
Penyelidikan Formule E Masih Berjalan Kamis, 08 Desember 2022 11:06:19

EKONOMI

Di Tengah Investor Pertimbangkan Data Ekonomi, Rupiah Menguat Kamis, 08 Desember 2022 11:11:27

Jakarta, FNN - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis pagi menguat di tengah investor yang mempertimbangkan data ekonomi Amerika Serikat yang dirilis beberapa waktu terakhir.Rupiah pagi ini menguat 24 poin atau 0,15 persen ke posisi Rp15.613 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.637 per dolar AS.\"Dolar AS melemah dibalik sentimen turunnya tingkat imbal hasil obligasi AS,\" kata analis Monex Investindo Futures Faisyal dalam kajiannya di Jakarta, Kamis.Terkoreksinya tingkat imbal hasil obligasi AS dipicu oleh sikap investor yang terlihat mempertimbangkan lebih banyak data ekonomi yang dapat berdampak pada rencana kebijakan moneter The Federal Reserve di masa depan.Data-data ekonomi akhir-akhir ini yang telah berikan gambaran yang beragam untuk ekonomi AS, mendorong beberapa investor untuk yakin bahwa suku bunga akan perlu untuk naik untuk waktu yang lebih lama di tengah The Fed yang berjuang untuk menurunkan inflasi yang masih tinggi.Setelah menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin (bps) untuk empat kali beruntun, The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 50 bps pada pertemuan mereka pada Desember.Banyak investor yang cemas terhadap laju kenaikan suku bunga yang dapat menyebabkan ekonomi AS memasuki resesi.The Fed bertemu minggu depan untuk pertemuan terakhir tahun ini. Data layanan yang lebih kuat dari perkiraan dan laporan pekerjaan yang solid minggu lalu telah menimbulkan kekhawatiran bahwa bank sentral harus mempertahankan suku bunga pada tingkat yang lebih tinggi ini lebih lama dari perkiraan sebelumnya.Pada Rabu (7/12) lalu, Rupiah ditutup melemah 19 poin atau 0,12 persen ke posisi Rp15.637 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.618 per dolar AS.(ida/ANTARA)

READ MORE

NASIONAL

Tindakan Asusila Mayor BF dan Letda (Kowad) GER Ancamannya Pemecatan Jum'at, 09 Desember 2022 20:28:29

Jakarta,  FNN - Analis komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting mengungkapkan dugaan tindakan asusila yang dilakukan Mayor BF dan Letda (Korps Wanita Angkatan Darat/Kowad) GER masuk dalam kategori tujuh pelanggaran berat dalam TNI, karena itu tidak bisa diberikan toleransi. “Kedua perwira tersebut terancam hukuman tambahan yakni pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias pemecatan dari dinas militer. Tidak ada toleransi untuk tujuh pelanggaran berat dalam TNI,” kata Selamat Ginting di Kampus Unas, Jakarta, Jumat (9/12/2022). Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkapkan fakta mengejutkan, Letda Kowad GER bukan diperkosa Mayor BF, melainkan suka sama suka. Panglima TNI marah dan menyebut keduanya akan menjadi tersangka dan bakal diberi hukuman tambahan dipecat dari dinas militer. Menurut Andika, dari hasil pemeriksaan kedua belah pihak saling suka sama suka dan sudah sering melakukan hubungan intim. “Dari pemeriksaan ternyata tidak seperti laporan awal. Laporan awal dugaan pemerkosaan. Dari pemeriksaan mengindikasikan tidak dilakukan dengan paksaan, tetapi suka sama suka,” ujar Andika di Solo, Kamis (8/12/2022). Komitmen TNI Lebih lanjut Selamat Ginting mengungkapkan, keputusan pemecatan harus diambil dalam peradilan militer sebagai konsekuensi dari perbuatan asusila yang telah dilakukan kedua perwira. Penerapan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 281 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana asusila berdasarkan pertimbangan hukum militer.  “Sudah merupakan komitmen TNI, kasus asusila merupakan kasus berat yang terdapat dalam tujuh pelanggaran berat dan tidak bisa ditoleransi lagi,” ujarnya. Menurutnya, terdapat tujuh pelanggaran berat bagi TNI. Pertama; penyalahgunaan senjata api serta munisi dan bahan peledak. Kedua; penyalahgunaan narkoba, baik sebagai pengedar maupun pengguna. Ketiga; desersi atau meninggalkan kesatuan selama lebih dari 30 hari berturut-turut dan insubordinasi atau melawan atasan. Keempat; perkelahian baik perorangan maupun kelompok dengan rakyat, antaranggota TNI dan Polri. Kelima; pelanggaran susila terutama dengan keluarga TNI. Keenam; penipuan, perampokan dan pencurian. Ketujuh; perjudian, backing, illegal logging dan illegal mining.  “Sanksi tujuh pelanggaran berat itu tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Perbuatan asusila masuk kategori pidana seringan apapun sifatnya,” ungkap Ginting. Dijelaskan, kuat dugaan kedua perwira itu memenuhi unsur pidana dengan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer. Kedua perwira yang melakukan tindakan asusila itu, setelah keputusan peradilan militer akan menghadapi upacara pemecatan sebagai pelajaran bagi prajurit TNI lainnya agar tidak bertindak di luar ketentuan dan kepatutan yang telah ditetapkan. “Sangat disayangkan, karena keduanya merupakan lulusan Akademi Militer. Sebagai perwira TNI sepatutnya menjadi contoh dalam mengayomi masyarakat dengan sikap disiplin dalam melakukan aktivitas sehari-hari, baik dalam bersikap aturan disiplin maupun dalam bersikap disiplin dan norma-norma,” pungkas Ginting. (sws)

READ MORE

INTERNASIONAL

Rusia-AS Melakukan Pertukaran Tahanan Jum'at, 09 Desember 2022 15:16:33

Moskow, FNN - Rusia dan Amerika Serikat melakukan pertukaran tahanan, yakni Britney Griner dan Viktor Bout, Kamis (8/12).AS juga mengonfirmasi penyelesaian pertukaran tahanan tersebut.\"Washington dengan tegas menolak dialog terkait penyertaan Bout dalam skema pertukaran ini. Namun demikian, Rusia terus aktif berupaya untuk menyelamatkan kompatriot kami,\" kata pihak kementerian dalam sebuah pernyataan di Telegram.Britney Griner ditahan pada Februari 2022 saat tiba di bandara Moskow dari New York atas tuduhan penyelundupan narkoba. Setibanya di Moskow, tabung vape berisi minyak ganja ditemukan di koper Griner. Pada Agustus 2022, Griner dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara dan denda satu juta rubel (1 rubel = Rp249,18).Sementara itu, Viktor Bout ditangkap polisi Thailand, atas permintaan Washington, di Bangkok pada 2008 atas tuduhan perdaganan senjata. Bout dituding menjual senjata kepada kelompok yang ditetapkan sebagai organisasi teroris asing oleh Amerika Serikat.Bout diekstradisi ke AS pada 2010 dan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara dengan denda 15 juta dolar AS (1 dolar = Rp15.624) pada 2012.(ida/ANTARA)  

READ MORE

DAERAH

Enam Desa Peduli Pemilu 2024 Dibentuk oleh KPU Babel Sab, 03 Desember 2022 12:46:43

Pangkalpinang, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membentuk enam desa peduli pemilu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa menyukseskan Pemilu 2024.\"Kami berharap kader-kader di desa peduli pemilu ini dapat meningkatkan pendidikan warga pemilih di desa ini,\" kata Ketua KPU Provinsi Kepulauan Babel Davitri di Pangkalpinang, Sabtu.Ia mengatakan pembentukan enam desa peduli pemilu di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung dan Belitung Timur ini berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Desa Peduli Pemilihan Umum.\"Kami berharap dengan adanya desa peduli pemilu ini lebih meningkatkan pendidikan, pemahaman dan kepedulian warga desa dalam menyukseskan pemilu nanti,\" ujarnya.Menurut dia pembentukan desa peduli pemilu ini lebih difokuskan di desa terpencil yang masih minim sarana dan akses informasi. Seperti Desa Lumut Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka yang masih terbatas akses informasi warganya.\"Program ini tentunya sangat membantu KPU dalam menyebarluaskan informasi tahapan pemilu nanti kepada warga desa terpencil ini,\" katanya.Ia berharap para kader di desa peduli pemilu ini dapat bekerja dengan baik menyebarluaskan informasi tahapan Pemilu 2024 kepada warga desa secara luas.\"Para kader ini adalah agen-agen pemerintah dalam meningkatkan pendidikan pemilih warga desa yang rata-rata berprofesi sebagai petani dan nelayan,\" ujarnya.(ida/ANTARA) 

READ MORE

LINGKUNGAN

OPINI

Miris! Dalam KUHP Baru Menghina Pemerintah atau Lembaga Negara Diancam Pidana Penjara Paling Lama 18 Bulan: Pembungkaman Suara Rakyat?

Hingga sekarang sebenarnya masih relevan bagi kita untuk mendiskusikan sistem mana yang terbaik untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh: Pierre Suteki, Dosen Universitas Online (Uniol) 4.0 Diponorogo DPR telah menyetujui RKUHP yang diajukan oleh Pemerintah pada tanggal 5 Desember 2022. Dalam KUHP Baru banyak sekali perubahan atas KUHP warisan Belanda. Namun, masih mempertahankan pasal penghinaan kepada pemerintah atau lembaga negara dengan ancaman pidana selama 18 bulan penjara. Pasal 240 ayat (1) menyebutkan: Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan penghinaan pemerintah atau lembaga negara negara menjadi polemik. Menghina DPR, Polri dan Kejaksaan diancam 18 bulan penjara. Pasal-pasal terkait dengan penghinaan terhadap lembaga negara dan penguasa umum dalam KUHP akan berpotensi menjadi masalah. Pertanyaan awal yang harus diajukan adalah: benarkah kita ini menerapkan sistem pemetintahan Demokrasi Kaffah atau hanya Pseudo Democracy? Dalam upaya membangun demokrasi itu, perlu dilakukan revisi besar-besaran terhadap KUHPidana dan peraturan perundang-undangan yang lain, terutama pasal pasal yang bisa dipakai untuk memenjarakan wartawan, demonstran, penceramah, dan pembicara dalam diskusi, serta aktivis advokasi. Dengan menggunakan pasal-pasal itu, yang sekarang berlaku, putusan hakim dapat membungkam: kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan kebebasan menyampaikan pendapat. Pasal-pasal tersebut ketinggalan zaman (outdates laws) di dalamnya termasuk mengenai ketentuan pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, kabar bohong, dan penghinaan terhadap presiden, wakil presiden, serta pejabat Negara. Seiring dengan berkembangnya nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia saat ini tampaknya kalangan yang disebutkan di atas menghendaki sebuah kebebasan berekspresi, sehingga tumbuh dan berkembang. Pula kualitas kontrol yang dihasilkan terhadap semua proses dan hasil pembangunan. Dengan fungsi itulah selayaknya kebebasan berekspresi tidak lagi terbelenggu dengan ancaman delik dalam KUHPidana. Kata ”penghinaan” pembuktiannya bisa dilakukan dengan ukuran subjektif, sehingga dapat disalahgunakan untuk kepentingan penguasa yang antikritik. Di KUHP sekarang, Pencemaran nama baik diatur di dalam Pasal 310 - Pasal 321 KUHP yang dikenal dengan istilah penghinaan.  R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 225) dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa, “menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang ini biasanya merasa “malu”. “Kehormatan” yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan “kehormatan” dalam lapangan seksual atau kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Dalam KUHP Baru, hukuman akan diperberat bila penghinaan menyebabkan kerusuhan. “Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV,” demikian bunyi Pasal 240 ayat 1. Di ayat 3 ditegaskan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina. Hukuman akan diperberat lagi bila penghinaan itu dilakukan menggunakan sosial media dengan ancaman 2 tahun penjara. Pasal 241 ayat 1 berbunyi: “Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”. “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina,” demikian bunyi Pasal 350 ayat 2. Sesuai dengan penjelasan Pasal 240, yang dimaksud dengan “menghina” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan atau citra pemerintah atau lembaga negara, termasuk menista atau memfitnah. Menghina berbeda dengan kritik yang merupakan hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa atau menyampaikan pendapat yang berbeda dengan kebijakan pemerintah atau lembaga negara. Dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan pemerintah atau lembaga negara. Pada dasarnya, kritik dalam ketentuan ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Lalu apa yang dimaksud pemerintah atau lembaga negara? Yang dimaksud dengan “pemerintah” adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun yang dimaksud dengan “lembaga negara”: Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Jadi, berdasarkan penjelasan Pasal 240 ini, penghinaan ini hanya meliputi: Presiden, MPR, DPR, DPD, MA dan MK. Selain instansi ini tidak termasuk penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara yang dimaksud. Terkait dengan potensi penggunaan pasal penghinaan kepada pejabat untuk kepentingan pejabat yang antikritik memang sangat besar. Kita punya pengalaman adanya kecenderungan pemerintah itu mengabaikan kritik publik menunjukkan pola berulang mengenai proses legislasi yang “ugal-ugalan”. Misalnya, pemerintah mengesahkan sejumlah UU kontroversial di tengah kritik publik, seperti UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Omnibus Law UU Cipta Kerja, UU Ibu Kota Negara, serta revisi UU P3 dan demo untuk mengkritik itu menimbulkan banyak korban akibat represi APH. Ada kemungkinan besar, pasal-pasal dalam KUHP Baru tersebut berpotensi membahayakan rakyat, atau bisa menjadi alat bagi kekuasaan untuk berlaku otoriter dan represif. Terkait dengan adanya pasal yang mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat, perlu ditekankan bahwa persoalan utamanya itu penghinaan kepada pejabat negara, bukan hanya Presiden dan Wapres. Nah, soal penghinaan ini yang harus dibuat clear dulu bahwa ia beda dengan kritikan. Selain itu rakyat pun juga harus dididik untuk tahu etika ketika memberikan kritik kepada pejabat negara. Saya kira di negara yang beradab, negara Islam pun tidak boleh dibiarkan tindakan penghinaan kepada pejabat negara, tapi kritik boleh. Hanya persoalannya beda tipis itu yang seringkali terjadi sehingga pejabat dengan perangkatnya bertindak represif terhadap rakyat yang mengkritiknya. Maka, sudah tepat jika soal penghinaan kepada pejabat ini ditempatkan sebagai Delik Aduan dan pidananya bisa berupa penjara atau denda kategori tertentu. Namun, lebih baik lagi kalau soal penghinaan ini digeser menjadi hukum perdata, bukan hukum pidana. Ganti kerugian bisa menjadi pilihan yang tepat, bukan penjara. Jika kita cermati, ada banyak hal yang perlu diakomodir dan ditolak dari RKUHP ini, termasuk yang sekarang hangat dibicarakan adanya potensi semua bisa kena hukuman akibat menyuarakan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu harus ada jaminan dari pembentuk UU bahwa KUHP ini tidak dipakai sebagai alat Represi dan pembungkaman suara kebenaran dan keadilan rakyat. Banyak substansi yang menurut saya sebuah kemajuan. Adanya berbagai polemik dan kelemahan sistem hukum di negeri ini, hal tersebut dapat menjadi momentum bagi masyarakat untuk berbenah dan menelaah kembali sistem politik kenegaraan dan sistem  yang diadopsi dan dijalankan selama ini. Ada pendapat berbagai kalangan yang menyatakan bahwa sistem demokrasi yang dijalankan di negeri ini justru telah menjauhkan keadilan dan kesejahteraan umum. Hingga sekarang sebenarnya masih relevan bagi kita untuk mendiskusikan sistem mana yang terbaik untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ada prinsip yang bisa dipegang bagaimana hubungan antara lingkungan dengan penghuninya. Ibaratnya: Ikan tinggal di air. Bukan di padang pasir. Misalnya kita bicara kapan umat Islam yang mayoritas di negeri ini bisa hidup dalam kedamaian sejati? Secara fitrah dan hakikat, umat Islam hanya akan bahagia dan sejahtera jika tinggal dalam naungan sistem Islam. Jika kita yakin bahwa sistem yang kita anut sekarang buruk dampaknya bagi penghuninya mestinya sudah saatnya umat mengkaji ulang penerapan sistem buruk tersebut. Kemudian menggantinya dengan sistem yang membawa kebaikan. Yaitu sistem Islam yang memberi jaminan keadilan dan kesejahteraan, serta memberi kebebasan sepanjang berada dalam koridor syariat-Nya. Sistem pemerintahan Islam sejatinya tegak di atas landasan akidah dan standar hukum syara’. Prinsip ini dipegang teguh baik oleh penguasa maupun rakyatnya. Di antara keduanya, tak ada yang merasa lebih istimewa. Satu sama lain justru akan saling mengontrol, karena paradigma penyelenggaraan kekuasaan adalah dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Rabb Pencipta alam semesta, bukan untuk mengejar kepentingan dunia. Bagaimana dengan sistem demokrasi? Standar sistem ini tidak jelas, karena hanya didasarkan pada konsensus rakyat yang seringkali diwakili oleh orang-orang yang tidak mencerminkan kehendak rakyat sendiri, melainkan lebih pertimbangkan kemauan partai, fraksi bahkan oligarki yang mendukungnya. Munculnya negara Nation State dengan Demokrasinya hingga sekarang belum mampu membawa dunia menjadi lebih baik, masih jauh dari segala krisisis multidimensional. Bahkan Nation State makin menjauhkan kita dari keadilan dan kesejahteraan umum. Solusinya bagaimana? Islam menawarkan solusi penerapan syariat Islam dalam naungan sistem pemerintahan Islam yang melindungi semua kaum beragama tanpa kecuali. Demokrasi bukan harga mati, masih terbuka untuk dievaluasi bahkan diganti. Jika belum memungkinkan untuk mengganti sistem, harus ada perbaikan dalam pengaturan tentang penghinaan terhadap pejabat dengan bercermin kepada negara lain. Harus diakui pula memang di beberapa Negara, sebut saja contohnya : Togo, Afrika Barat, Kroasia, Ghana, Uganda, Timor Lorosae, dan Nederland, mereka telah melakukan penghapusan ketentuan hukum mengenai penghinaan ini dari ketentuan pidana menjadi ketentuan perdata, sehingga konsekuensinya hanya memberlakukan sanksi denda saja. Pergeseran ini didorong oleh sebuah pendapat yang menyatakan bahwa “denda akan mendorong kebebasan berekspresi”, yang dalam masyarakat pada saat ini sedang dikembangkan. Tabik! Semarang, Kamis, 8 Desember 2022. (*)

Dekrit Tanpa Dipaksa Rakyat: Omong Kosong!

Saat ini tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan Indonesia, pintunya hanya People Power – Revolusi atau Kudeta oleh Rakyat. Hadirnya Revolusi tidak bisa dipercepat dan ditunda. Pasti akan muncul tepat pada waktunya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih “DALAM politik, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jika itu terjadi, Anda bisa bertaruh itu direncanakan seperti itu”. (Franklin D. Roosevelt) Dekrit itu harus dimulai dengan ada kekacauan perang dan kerusuhan massa. Dukungan Presiden hanya akan terjadi harus ditodong dengan paksa. Tentara harus satu barisan dengan rakyat. (Kivlan Zen) Menurut DR. Refly Harun, tak ada yang dengan cara normal, selalu didahului situasi revolusioner.  Ide Dekrit itu terkoordinasi sepanjang pendekatan hanya melalui lobi dengan kekuasaan yang sedang menikmati kekuasaannya, itu omong kosong. Sama dengan harapan dekrit meminta MPR mencabut semua hasil amandemen itu mimpi. Muncul istilah dekrit terkordinasi sayup-sayup direspon oleh Istana dengan barter perpanjangan masa jabatan ujungnya mereka akan bermain adendum pasal 7 UUD 1945 skenario untuk bisa terpilih kembali melalui MPR. Upaya perpanjangan masa jabatan presiden bukan merupakan deal politik, tetapi karena di belakangnya ada kekuatan uang oligarki yang bisa mengatur dan menguasai parlemen. (Rizal Ramli) Kecerdasan Oligarki menyatukan Bandit, Bandar, dan Badut Politik organik dengan Bandit, Bandar, dan Badut Politik non-organik adalah gambaran peta perselingkuhan dan pelacuran politik yang juga melibatkan semua jejaring kekuasaan masuk dalam kolam yang sama. Mampu meluluh-lantakan peran dan fungsi hampir di semua institusi dan lembaga negara dalam satu kekuasaan dan genggaman Oligarki. Kuasa dan kekuasaan mereka sangat besar dan dalam menentukan kebijakan negara. Penikmat kekuasaan dan ekonomi tidak akan melepaskan dengan cara reguler yang tidak mungkin mau melepaskan kenikmatan itu secara sukarela. Tidak mungkin rezim yang sudah menikmati hasil Amandemen mau melepas dengan kebaikan hati atau belas kasihan untuk rela Kembali ke UUD 1945? Mungkinkah ada Taipan atau Pemodal, termasuk oligarki yang mau dan rela menyerahkan privilege mereka yang sudah biasa mendikte birokrat dan aparat dengan sukarela melepas privelege itu? Kalaupun mereka mau pastilah dengan kalkulasi matang bahwa mereka tetap mendominasi dan mencengkram karena mereka merasa sudah jadi pemenang, selalu akan berpikir untuk menyempurnakan kemenangannya. Kita terus dihadapkan pada sebuah rekayasa politik oligarki yang ugal-ugalan. Negara bukan hanya menjauh dari cita-cita dan tujuan negara tetapi sudah mengarah ke arah kehancurannya. Saat ini tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan Indonesia, pintunya hanya People Power – Revolusi atau Kudeta oleh Rakyat. Hadirnya Revolusi tidak bisa dipercepat dan ditunda. Pasti akan muncul tepat pada waktunya. Setiap kudeta bisa bermakna Ilegal, hanya satu kudeta yang legal. Yaitu kudeta dalam rangka menegakkan kedaulatan rakyat. Dalam rangka menggulingkan tirani. Referensi (meminjam) naskah deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat: “Pemerintah dilembagakan di antara manusia, memperoleh kekuasaan mereka yang adil dari persetujuan yang diperintah. Bahwa setiap kali bentuk pemerintahan apa pun merusak tujuan-tujuan ini, adalah hak rakyat untuk mengubah atau menghapusnya, dan untuk membentuk pemerintah baru, meletakkan fondasinya di atas prinsip-prinsip tersebut dan mengatur kekuatannya dalam bentuk sedemikian rupa, karena bagi mereka tampaknya paling mungkin mempengaruhi keselamatan dan kebahagiaan mereka”. Adalah hak rakyat untuk mengubah atau menghentikan pemerintahan tirani, dan mengganti dengan pemerintahan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Karena, karakter pemimpin tirani tidak bisa diterima untuk memimpin bangsa yang merdeka. Prof. Suteki: kerusakan sudah begitu akut, maka harus dilakukan perubahan yang radikal, extraordinary, bukan perubahan yang biasa, baik inkremental maupun cut and glue. (*)

Orkestrasi Kudeta Konstitusi Penundaan Pemilu Jilid II, Ketua MPR di Barisan Terdepan

Sangat naif kalau beranggapan Ketua MPR tidak tahu aspirasi rakyat yang menolak kudeta konstitusi. Sangat naif kalau beranggapan Ketua MPR tidak tahu bahwa penundaan pemilu merupakan kudeta konstitusi. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) UPAYA penundaan pemilu (dan pilpres), atau kudeta konstitusi, Jilid I sangat sistematis disuarakan pada awal tahun ini, diorkestrasi oleh tiga ketua umum partai politik dan dua menteri. Salah satu alasan penundaan pemilu adalah tingkat kepuasan terhadap Jokowi tinggi. Mereka pada umumnya merujuk hasil lembaga survei, yang digunakan untuk pembenaran kudeta konstitusi. Setelah kudeta konstitusi mendapatkan penolakan keras dari masyarakat, lembaga survei kemudian publikasi hasil survei yang sangat berbeda. Balik Badan? Beberapa lembaga survei mengatakan, mayoritas masyarakat menolak kudeta konstitusi, menolak penundaan pemilu, termasuk mereka yang menyatakan puas terhadap Jokowi. Lingkaran Survei Indonesia (LSI), misalnya mengatakan, mayoritas responden yang puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo menolak wacana penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024. Dari survei itu diperoleh 65,1 persen responden yang puas dengan kinerja Jokowi menentang penundaan Pemilu 2024. Sedangkan untuk pemilih yang menyatakan tak puas dengan kinerja Jokowi, angka yang menentang penundaan pemilu jauh lebih besar yaitu sebesar 87,3 persen. Jelasnya, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220328181841-32-777147/survei-ips-mayoritas-publik-tolak-penundaan-pemilu/amp Terlepas dari itu semua, yang terpenting dan mendasar, penundaan pemilu merupakan pelanggaran konstitusi. Tidak ada urusan dengan popularitas atau tingkat kepuasan terhadap presiden yang rawan dimanipulasi, dengan menggunakan lembaga survei. Upaya mengubah konstitusi untuk tujuan agar pelanggaran konstitusi seolah-olah menjadi tidak melanggar konstitusi masuk kategori kudeta konstitusi: kejahatan konstitusi. Tugas Ketua MPR (Bambang Soesatyo) seharusnya mengamankan konstitusi, dan mencegah segala upaya pelanggaran dan kudeta konstitusi dari semua pihak yang ingin menghancurkan demokrasi, membuat Indonesia menjadi negara otoritarian dan tirani. Bukannya mengamankan konstitusi, Ketua MPR malah mencoba melakukan sebaliknya. Ketua MPR sekarang malah berada di barisan terdepan dalam menyuarakan dan orkestrasi kudeta konstitusi penundaan pemilu, Jilid II. Saran, usulan dan hasutan kudeta konstitusi Ketua MPR akan terus bergulir liar menjadi sebuah orkestrasi bernada sumbang dan mematikan bagi rakyat Indonesia. Maka itu, kedudukan Ketua MPR saat ini sangat membahayakan konstitusi Indonesia. Karena itu, wajib diganti. Sangat naif kalau beranggapan Ketua MPR tidak tahu aspirasi rakyat yang menolak kudeta konstitusi. Sangat naif kalau beranggapan Ketua MPR tidak tahu bahwa penundaan pemilu merupakan kudeta konstitusi. Maka itu, selama Bambang Soesatyo menjabat Ketua MPR, selama itu pula konstitusi Indonesia akan tetap terancam dikudeta, terancam diubah untuk melanggengkan penundaan pemilu dengan berbagai macam alasan. Karena itu, wajib diganti. (*)

Kopi Pahit Fahri Hamzah

Kritik FH layaknya kopi pahit yang dihidangkan pagi, siang, dan malam. Bagi yang selama ini menikmati kopi sachetan, minuman ini jelas bukan pilihan. Tapi, tren belakangan ini, para penikmat kopi justru lebih suka kopi pahit. Oleh: Sulung Nof, Penulis MIMBAR kritik Fahri Hamzah (FH) yang ditujukan kepada Anies Baswedan sudah mulai ekspansif. Sebelumnya hanya melalui kanal media sosial pribadinya, lalu berlanjut ke podcast Total Politik, dan sekarang menyebrang ke CokroTV. Sebagai insan yang hidup di bawah langit demokrasi yang sama, sentilan FH perlu kita terima sebagai sebuah autokritik. Kritikannya itu memang sangat menyebalkan. Tapi ruang demokrasi membutuhkan figur seperti beliau: FH. Sejak awal Rekanan atau Rekan Anies Baswedan didirikan, saya pernah sampaikan sekali dua kali, “Jangan pernah sembah Anies Baswedan.” Itulah arti dari nama simpul yang bermakna “partner” dengan posisi yang setara. Pada saat rekan kita dianggap agak bengkok jalannya, kita gandeng supaya tetap lurus. Kalaupun sudah lurus masih dinilai bengkok, maka tetap saja digandeng juga. Itulah arti rekan yang selalu menemani, bukan ditinggali. Sebelumnya saya sempat mencurahkan kegelisahan dalam sebuah tulisan yang bertajuk “Heart to Heart Talk”. Harapannya, semoga pesan itu sampai kepada Calon Presiden kita. Berikut ini dikutipkan sebagiannya: “Dari kepingan mimpi itu saya menebak Pak Anies akan bertemu Pak PS; seperti beliau bertemu Pak Presiden Joko Widodo usai purnatugas. Pertemuan itu adalah ruang untuk bicara dari hati ke hati. “Heart to heart talk” antara dua tokoh nasional guna menjernihkan suasana. Suasana yang dimaksud adalah munculnya isu bahwa Pak Anies dianggap mengkhianati atau tidak berterima kasih kepada Pak PS.” Kritik FH layaknya kopi pahit yang dihidangkan pagi, siang, dan malam. Bagi yang selama ini menikmati kopi sachetan, minuman ini jelas bukan pilihan. Tapi, tren belakangan ini, para penikmat kopi justru lebih suka kopi pahit. Kopi pahit adalah kopi tanpa gula. Ini bukan perkara manis, bicara manis, atau duduk manis. Tapi, paradigma yang ditawarkan adalah tentang masalah kesehatan. FH memang jualan kopi. Namun, Kopi Pahit yang beliau jual, kita borong tanpa ditawar. Bandung, 09122022. (*)