EDITORIAL
Tenggelamnya Kapal Nanggala 402 dan Misteri Angka 8
PERISTIWA tenggelamnya KRI Nanggala-402 di perairan utara Bali menyisakan duka mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyak analisa, teori, dugaan, bahkan ramalan tentang penyebab tenggelamnya kapal selam tersebut mulai dari usia kapal yang uzur, torpedo meledak, diserang musuh di bawah laut hingga menjadi tumbal Ratu Laut Selatan. Analisa terus berkembang bahkan secara liar, yang jelas musibah ini menjadi tanggungjawab Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Capres 3 kali gagal ini memiliki angka misterius yakni delapan yang telah lengket pada dirinya. Oleh sebab itu ia sering dipanggil dengan kode Nol Lapan (08). Angka-angka yang muncul dalam musibah ini, jika diutak-atik akan merujuk pada angka 8. Nanggala 402 jika diurai 4 kali 2 akan ketemu 8. Berpenumpang 53 orang, jika diurai 5 ditambah 3 sama dengan 8. Hilang kontak pada 21 April, diurai 2x1x4 juga ketemu 8. Bahkan musibah ini ternyata juga menimpa keluarga Nol Lapan, yakni Letnan Dua (Letda) Laut (T) Rhesa Tri Sigar yang merupakan putra Letkol Godfried Sigar yang juga gugur di medan tugas di Timor Timur pada 4 Juni 1998. Godfried Sigar adalah sepupu Prabowo. Jika ingat kata tenggelam, lamunan kita langsung nyambung ke peristiwa heroik Pilpres 2019, di mana Capres 08 akan setia bersama rakyat. Ia berjanji akan timbul dan tenggelam bersama rakyat. Pada masa itu frasa "timbul tenggelam" menjadi ungkapan yang enak diucapkan dan mantap diteriakkan. Ia bagaikan oase di padang pasir yang memberikan kesejukan juga solusi di tengah keringnya kepemimpinan nasional. Betapa tidak, saat 4 tahun rakyat Indonesia gerah dipimpin Jokowi, ada satu sosok tegas, lugas, dan ganas melawan kezaliman yang siap mengawal barisan rakyat melakukan perubahan. Prabowo dianggap mengerti suasana batin mayoritas rakyat yang ingin ganti presiden. Kampanyenya memberi harapan, orasinya menggetarkan, kecintaannya terhadap ulama dan umat Islam mengharukan. Emak-emak begitu gandrung menyambut "Sang Fajar" yang datang dari Hambalang. Emak-emak terpesona oleh janji-janji yang memabukkan sehingga membuat masyarakat memiliki secercah harapan. Tak hanya itu, untuk meyakinkan masyarakat, Prabowo berencana membuat surat "wasiat" yang ia sampaikan dalam simposium Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019, di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyebut ada kecurangan masif pada pemilu 2019 yang dilakukan oleh KPU. Prabowo meminta KPU adil, jika tidak adil berarti mereka meneruskan kebohongan dan mengizinkan penjajahan terhadap rakyat Indonesia. Prabowo terus memompa semangat rakyat untuk berjuang melawan kecurangan.Ia terpanggil untuk selalu bersama rakyat karena ia sendiri merasakan penderitaan rakyat. Ia berkeliling Indonesia dan melihat dengan mata kepala sendiri, memegang tangan mereka, merasakan ada getaran-getaran dan harapan mereka akan suatu negara yang adil dan makmur. Prabowo tertantang untuk mewujudkannya. “Karena itu tidak mungkin saya meninggalkan rakyat Indonesia. Saya akan timbul dan tenggelam bersama rakyat Indonesia,” pekiknya. Publik begitu terharu dan menganggap Prabowo siap mati membela kebenaran. Apa yang terjadi kemudian, setelah dinyatakan kalah, Prabowo malah masuk ke dalam kabinet kerja Jokowi menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Jangan ditanya perasaan masyarakat atas keputusan yang menyakitkan itu. Untuk meredam gejolak masyakarat para penyambung lidah Prabowo mengatakan bahwa masuknya Nol Lapan ke dalam rezim merupakan bagian strategi dari dalam. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, setahun kemudian Sandi sang wakil, membebek mengikuti jejak Prabowo masuk kabinet. Ia didapuk menjadi Menteri Pariwisata yang pada kesempatan pertama diminta memperbaiki toilet oleh Menteri Luhut. Rasa sakit hati rakyat belum juga sembuh, tiba tiba juru bicara Prabowo, Dah Nil Simanjuntak malah menghina umat Islam dengan mengatakan HRS bukan siapa-siapa. Jangankan bikin strategi, mengelola anggaran saja kurang cakap. Lihat saja anggaran Kemenhan yang cukup besar, namun tak memberikan kemajuan berarti. Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino, malah menilai Menteri Pertahanan tidak memberi perhatian yang cukup kepada TNI Angkatan Laut. Postur dan alokasi anggaran Kemenhan yang cukup besar dan terus merangkak naik dari tahun ke tahun, seharusnya mampu mensupport pengembangan alutsista Pertahanan. Dikutip dari Buku Nota Keuangan II Beserta RAPBN TA 2021, anggaran Kemenhan lebih tinggi dari yang pertama kali diusulkan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 yang mencapai Rp 129,3 triliun. Adapun anggaran Kemenhan yang diajukan Jokowi untuk belanja tahun anggaran 2021, meningkat 18,76% dari belanja Kemenhan pada tahun anggaran 2019 yang mencapai Rp 115,35 triliun. Untuk diketahui, anggaran belanja Kemenhan dari tahun 2016 hingga tahun 2021 mengalami fluktuasi. Dari anggaran belanja tahun 2016 ke anggaran belanja tahun 2017 meningkat 19,6%. Kemudian anggaran tahun 2017 ke 2018 turun 9,04%. Sementara anggaran belanja Kemenhan dari tahun 2018 hingga ke tahun 2019 dan 2020 meningkat. "Pada 2016 sebesar Rp 98,1 triliun. Pada 2017 Rp 117,3 triliun, pada 2018 menurun menjadi Rp 106,7 triliun. Kemudian kembali meningkat untuk anggaran tahun 2019 yang sebesar Rp 115,4 triliun. Outlook 2020 Rp 117,9 triliun dan RAPBN 2021 Rp 136,9 triliun," demikian tertera dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2021, dikutip CNBC Indonesia, Jumat (14/8/2020). Artinya, Menhan tidak mampu menerjemahkan visi-misi Presiden di bidang pertahanan. Dapat dilihat dari postur dan alokasi anggaran. Dengan tidak cakapnya mengelola anggaran, kita jadi teringat uang receh berkarung-karung sumbangan rakyat saat Pilpres, seperti apa nasibnya ya? Tenggelamnya Nanggala 402 jelas menampar muka Prabowo. Kali ini adalah tamparan ketiga. Tamparan pertama, terjadi saat Menteri Sosial Eddy Prabowo tertangkap KPK dalam suap ekspor benih lobster, tamparan kedua adanya keterlibatan anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Rahmat Muhajirin yang diduga terlibat pencurian 21,5 ton solar dari Single Point Mooring (SPM) milik PT Pertamina di perairan Tuban, Jawa Timur. Rahmat kemudian dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Sungguh aneh, sudah tiga kali kena tampar toh Prabowo masih tampak happy saja. Ia asyik menenggelamkan diri dan tak pernah berupaya untuk timbul. Padahal timbul-tenggelam itu sesungguhnya menggelitik dan asyik. Entah malu atau lidahnya kelu. Bisa jadi kelu terkena mubahallah para ulama. Ia kelu untuk sekadar kirim bela sungkawa 6 laskar FPI yang dibunuh di Km 50 tol Jakarta Cikampek. Ia kelu untuk sekadar bersimpati pada Habib Rizieq Shihab (HRS) yang bertubi-tubi dimusuhi oleh polisi dan jaksa di sidang “Pengadilan Prokes” yang lucunya melebihi Srimulat. Ada berapa juta manusia Indonesia yang melakukan tindakan yang sama dengan apa yang dilakukan HRS. Tetapi mengapa hanya Maulid Nabi, perkawinan putri HRS, dan hasil test swab yang diadili. Bahkan rumah sakit Ummi tempat HRS melakukan test, diobok-obok dan diintimidasi. Direkturnya diancam, karyawannya ditekan, satpamnya dikondisikan. Tenggelamnya kapal selam Nanggala 402 hanya salah satu dari banyaknya kejadian luar biasa di republik ini. Setidaknya ada 16 musibah kecelakaan alutsita di era Jokowi dari musibah jatuhnya helikopter hingga tenggelamnya kapal selam. Sebelumnya di luar alutsita ada peristiwa jatuhnya pesawat terbang, meledaknya kilang minyak Balongan, peristiwa meledaknya bom di Makassar dan Mabes Polri, mana kelanjutannya? Peristiwa-peristiwa itu menguap begitu saja. Seorang pemimpin yang baik, tak cukup hanya berucap bela sungkawa dan kirim karangan bunga. Ia harus tegas mengatakan akan usut sampai tuntas. Jika tidak, ia harus mundur. Ingat, jika alam sudah berbicara maka segala upaya, ikhtiar, rekayasa, dan skenario manusia tak ada gunanya. (SWS).
Rakyat Miskin Bertambah Jokowi di Mana
INDONESIA kaya raya. Apa saja bisa dijumpai. Mau menanam apa saja, bisa tumbuh subur. Akan tetapi, negara yang kaya raya masih tetap saja masuk dalam kotak negara berkembang. Jika.dilihat dari jumlah penduduknya, sangat banyak yang miskin dan berada di bawah garis kemiskinan. Apalagi, Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang membuat jumlah rakyat miskin bertambah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia pada September 2020 mencapai 27,55 juta orang. Angka yang diumumkan pada 15 Februari 2021 itu menunjukkan jumlah penduduk miskin bertambah cukup besar jika dibandingkan bulan September 2019. Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, jumlah tersebut meningkat 2,76 juta jiwa dibandingkan posisi September 2019 yang mencapai 24,97 juta orang. "September 2020 jumlah penduduk miskin Indonesia adalah 27,55 juta orang, atau setara dengan 10,19 persen (dari jumlah penduduk)," kata Suhariyanto. Angka penambahan 2,76 juta jiwa itu bukan kecil. Covid-19, salah satu biang keroknya. Hampir seluruh golongan masyarakat merasakan dampak pandemi corona yang berasal dari Wuhan, Republik Rakyat China. Akan tetapi, masyarakat yang berada pada lapisan bawah terdampak lebih dalam dibandingkan masyarakat lapis atas. Faktor yang menyebabkan peningkatan jumlah kemiskinan yakni penurunan pendapatan yang dialami oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Banyak buruh atau pekerja yang kehilangan pekerjaan karena dirumahkan dan terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Jika buruh atau pekerja rata-rata di daerah perkotaan, maka kemiskinan di pedesaan justru dialami para petani, terutama buruh tani. Hal tersebut disebabkan harga komoditas pertanian, termasuk harga beras turun. Harga komoditas ekspor, misalnya karet dan minyak sawit juga turun. Fluktuasi harganya membuat sebagian petani tidak bergairah memanen. Nah, empat bulan pertama 2021 (Januari sampai akhir April), Covid-19 masih menyebar. Tidak ada tanda-tanda berhenti, apalagi dengan ditemukannya varian baru. India, sudah kewalahan menghadapinya. Jika Covid-19 tidak segera berakhir, maka tahun 2021 ini jumlah pendudik miskin diperkirakan bertambah. Kita bukan mengharap, apalagi mendoakannya. Tetapi, hal itu jika dilihat dari kenyataan yang terjadi tahun 2020 yang lalu. Lalu di mana pemerintahan Joko Widodo-Ma'rif Amin? Apakah masih terus ngotot mengenjot pembangunan infrastruktur yang banyak mubazir? Mana usaha pemerintah dalam menyejahterakan rakyat, terutama kaum miskin itu. Pembangunan insfrastruktur, termasuk membangun ibu kota negara baru, jika dilakukan ketika pertumbuhan ekonomi baik (rata-rata tujuh persen), tidak masalah. Dalam.membangun harus ada hitung-hitungannya (walaupun tidak selamanya hitungan untung dan rugi). Jangan memaksakan pembangunan jalan tol misalnya, di daerah yang kurang membutuhkan. Sebab, itu akan merugi, walaupun merupakan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Semestinya, Jokowi dan jajarannya lebih mementingkan pembangunan yang dapat mempercepat kesejahteraan rakyat. Pembangunan yang dapat mempercepat hasil-hasil petani di pedesaan bisa segera dibawa ke kota, dijual dengan harga menguntungkan. Artinya, pembangunan wilayah pedesaan harus digenjot lebih dahsyat lagi. Ya, menggenjot pembangunan jalan antar-desa, pembangunan irigasi, mencetak sawah baru, penyediaan bibit tanaman yang bisa dibeli murah (syukur-syukur gratis) dan pembangunan lainnya yang pro rakyat miskin, pro petani dan pro pedesaan. Jadi, bukan ngotot membangun ibu kota negara yang baru. Bukan ngotot membangun jalan tol yang menguntungkan kontraktor, tetapi membuat buntung (merugi) sebagian pengelola. Joko Widodo, ayo tinjau ulang pembangunan insfrastruktur yang tidak mendesak, dan tidak membawa dampak (dalam jangka pendek dan menengah) bagi kesejahteraan rakyat. Apalagi dana pembangunannya dari utang terus. **
Azis Syamsuddin Sudah Lama Jadi Target Operasi KPK
POSISI Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin (Az) seperti diujung tanduk, karena namanya disebut-sebut terlibat aktif dalam upaya memperkenalkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju (SRP) dengan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial (MS). Kasus yang menimpa M. Syahrial memang sudah lama berproses, ia diduga mencari perlindungan dari orang dalam KPK agar kasus hukumnya dibebaskan. Lewat Azislah, M. Syahrial mengenal Stepanus. Tatkala M. Syahrial terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT), rangkaian cerita ini pun terungkap. Jauh sebelum penangkapan Wali Kota Tanjungbalai, sempat merebak kabar akan ada petinggi partai koalisi yang akan ditangkap KPK. Kabar itu begitu kuat, sehingga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Nasdem melakukan pertemuan khusus di lapangan golf, salah satu agenda utamanya adalah mengantisipasi penangkapan dimaksud. Kini semua benang merah itu mulai terungkap, memang belum ada penangkapan terhadap Azis Syamsuddin, namun pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri bahwa peran Azis sangat kuat dalam memperkenalkan M. Syahrial dan Stepanus menjadi kunci peningkatan status Azis di kemudian hari. Peran Aziz itu terungkap dalam konstruksi perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara perkara Wali Kota Tanjungbalai. Pada Oktober 2020, Azis mempertemukan kedua tersangka. "Pada Oktober 2020, SRP melakukan pertemuan dengan MS di rumah dinas AZ, Wakil Ketua DPR di Jakarta Selatan," kata Firli di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (22/4). Azis kala itu memperkenalkan Stepanus dengan M. Syahrial. Azis juga meminta Stepanus membantu M. Syahrial. "Dalam pertemuan tersebut, AZ memperkenalkan SRP dengan MS terkait penyelidikan dugaan korupsi di pemerintahan Kota Tanjungbalai yang sedang dilakukan KPK agar tidak naik ke tahap penyidikan dan meminta agar SRP dapat membantu supaya permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK," tutur Firli. Menindaklanjuti pertemuan itu, kedua tersangka kemudian membuat kesepakatan. Guna menghentikan penyelidikan dugaan kasus korupsi di Tanjungbalai, M. Syahrial menyiapkan uang Rp1,5 miliar untuk Stepanus. "Menindaklanjuti pertemuan di rumah AZ, kemudian SRP diperkenalkan kepada MS untuk bisa membantu permasalahannya. SRP bersama MH sepakat untuk membuat komitmen dengan MS terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Pemkot Tanjungbalai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang sebesar Rp1,5 miliar," kata Firli. Menanggapi itu, Azis Syamsuddin pun buka suara. Azis menjawab singkat terkait dugaan terlibat memperkenalkan Wali Kota Tanjungbalai MS dan penyidik KPK SRP. "Bismillah, Al-Fatihah," kata Azis Syamsuddin. Jawaban singkat Azis ini penuh makna, selain mencoba mendapat perlindungan Allah SWT, juga berharap kasusnya tidak larut terlalu jauh. Tentu saja jika informasi Ketua KPK ini benar, Azis patut diduga terlibat dalam upaya membebaskan M. Syahrial dari jerat hukum KPK. Namun perannya terhambat karena KPK kadung melakukan OTT terhadap sang Wali Kota. Itu sebabnya perilaku Azis ini sangat disayangkan karena bisa menjeratnya sebagai pihak yang turut serta dalam upaya membebaskan sang pelaku korupsi. Peneliti Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana berpendapat Azis patut diduga melanggar kode etik DPR. Karena peran Azis adalah meminta agar penyidik KPK SRP dapat membantu supaya penyelidikan kasus korupsi M. Syahrial tidak ditindaklanjuti KPK. Tak hanya itu, Azis, dari siaran pers Ketua KPK, juga diduga terlibat memperkenalkan penyidik Robin dengan Syahrial. Atas dasar itulah, Kurnia menilai yang dilakukan Azis terebut bertentangan dengan nilai etika publik. "Tindakan Azis Syamsuddin bertentangan dengan nilai-nilai etika publik. Sebagai pejabat publik, Azis berperilaku dengan tidak patut," demikian Kurnia. Kemudian Azis juga disebut melanggar kode etik sebagai anggota DPR RI. Karena itulah, Kurnia mendesak agar Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI memproses etik Azis Syamsuddin terkait kasus ini. "Oleh karena itu Azis perlu diproses secara etik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Dugaan tindakan yang dilakukan oleh Azis berpotensi bertentangan dengan berbagai ketentuan yang tercantum dalam Kode Etik DPR RI," ujarnya. Akankah karir politik Azis Syamsuddin berhenti sampai di sini? Atau ada serial saling buka truf berlanjut? Kita tunggu saja rangkaian cerita selanjutnya.
PKI Sudah Bangkit Lagi
PKI bangkit kembali? Pertanyaan itu dalam beberapa hari ini menguat lagi. Hal tersebut dipicu oleh permintaan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Mendikbud Nadiem Makarim agar meluruskan sejarah pemberontakan G30S-PKI. Bersamaan dengan itu video wawancara mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo kembali beredar. Apa yang disampaikan oleh Gatot di Kompas TV itu sebagian sudah terjadi. Tanda-tandanya sangat kuat semuanya akan terjadi. Dalam wawancara di Kompas TV Gatot menyebut tanda-tanda tersebut adalah menghilangkan budaya dan semangat nasionalisme. Pintu masuknya melalui dunia pendidikan. Pelajaran Bahasa Indonesia, agama, civic, dan budi pekerti dihilangkan. Beberapa waktu lalu kita dihebohkan frasa agama dihilangkan dari Visi Pendidikan 2035 yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Melalui PP No 57 tahun 2021 Standar Pendidikan Nasional Pelajaran Agama dan Pancasila dihapuskan dari Mata Kuliah di Perguruan Tinggi. Semua yang disampaikan oleh Gatot terbukti. Meski hal itu kemudian diralat karena mengundang kehebohan dan kegaduhan, kita menjadi sadar dan bisa melihat dengan nyata, ada langkah-langkah yang terencana. Langkah berikutnya seperti dikatakan Gatot, sejarah pemberontakan PKI dihilangkan. Prediksi Gatot lagi-lagi tepat. Hanya saja sekarang istilah yang digunakan Megawati, pelurusan sejarah pemberontakan G30 S PKI. Di luar itu yang juga menghebohkan adalah hilangnya nama sejumlah tokoh Islam dari Kamus Sejarah Indonesia. Salah satu adalah pendiri NU Kyai Hasyim Asyari. Bersamaan dengan itu nama-nama tokoh PKI, namanya secara lengkap dimasukkan ke kamus sejarah. Media mencatat, nama mereka termasuk yang terbanyak. Entahlah, apakah ini masih merupakan bagian dari skenario itu, atau kebetulan saja, peran tokoh PKI sengaja ditonjol-tonjolkan. Dalam laman Wikipedia, nama Ketua Umum PKI DN Aidit muncul sebagai salah satu tokoh pemuda dalam peristiwa Rengasdengklok. Peristiwa Rengasdengklok adalah sebuah peristiwa heroik, ketika sejumlah tokoh pemuda menculik Soekarno-Hatta. Peristiwa ini dianggap sebagai pemicu yang mempercepat Soekarno-Hatta membacakan naskah proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Selama ini nama-nama yang muncul dalam sejarah adalah tokoh pemuda Sayuti Melik, Wikana, Chairul Saleh, dan kawan-kawan. Tidak ada nama Aidit. Tinggal satu tahapan lagi berdasarkan prediksi Gatot sehingga PKI bangkit. Yakni Pencabutan TAP MPRS tentang PKI sebagai partai terlarang . Setelah itu diikuti proses rehabilitasi. Sempurnalah sudah. Banyak yang tak meyakini PKI akan bangkit kembali. Alasannya sebagai sebuah ideologi, komunis sudah bangkrut. Sejarawan Salim Said termasuk dalam barisan yang tidak yakin PKI bangkit lagi. Akan tetapi, dia meyakini ada warisan dendam. Bagaimanapun juga mereka mengalami represi selama Orde Baru. Termasuk keluarga Soekarno. Satu lagi yang perlu dicatat. menurut Salim Said, PKI itu sangat pandai menyusup. Jangan lupa PKI pada waktu itu mengklaim mempunyai kader 20 juta orang. Berapa besar jumlah anak cucunya? Kalau masing-masing punya dua orang anak saja, setidaknya ada 40 juta orang. Mereka terus bergerak dan menyusup ke berbagai profesi, termasuk di dunia politik. Yang dituduh menjadi tempat berlindung paling nyaman adalah PDIP. Kebetulan pula ada anggota DPR RI dari PDIP yang secara terbuka mengaku bangga sebagai Anak PKI, yakni Ribka Tjiptaning. Secara politik Mega juga tampaknya tidak terlalu terganggu dengan klaim dan pengakuan Ribka. Tidak coba disembunyikan. Bahkan dia pernah diberi jabatan sebagai pimpinan komisi. Sikap Mega ini tidak mengherankan. Karena Soekarno dulu juga menggaungkan Nasakom. Persatuan antara kaum nasionalis, agama, dan komunis. Bersamaan dengan berbagai tanda-tanda kebangkitan PKI itu, selama rezim Jokowi umat Islam mengalami represi. Sepanjang sejarahnya, PKI sangat memusuhi umat Islam. Mereka dulu sering sekali membuat provokasi. Terutama dari berbagai kegiatan kesenian dan kebudayaan, yang dipelopori oleh seniman Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Sebuah organisasi onderbouw PKI. Jadi lepas benar tidaknya PKI akan bangkit, berbagai keributan yang terjadi di Kemendikbud, ditambah permintaan Megawati meluruskan sejarah membuat umat Islam menjadi waspada. Dipastikan isu ini akan menjadi sumber ketegangan baru antara pemerintah dengan umat Islam. Jalan terbaik, sebagai sesama anak bangsa, kita duduk bersama. Bicarakan secara baik-baik, apa sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah terutama partai penguasa PDIP. Harus diingat, walaupun secara kekuatan politik dan ekonomi umat islam saat ini sangat lemah, namun secara populasi tetap terbesar. Umat Islam tidak bisa disingkirkan begitu saja. **
Dicari Youtubers Indonesia yang Peduli Masa Depan Bangsa
KANAL youtube memiliki daya pikat, pengaruh, dan “sihir” yang efektif untuk memengaruhi pikiran anak muda. Ini terjadi di seluruh dunia, termasuk di Korea Selatan dan Indonesia. Sama seperti di Indonesia, youtuber-youtuber top di Korsel adalah mereka yang mengunggah konten mukbang (menyiarkan acara makan atau kuliner dan memberikan testimoni). Tontonan lainnya di Youtube yang juga digandrungi adalah reality show para artis atau boys band atau opa-opa. Jumlah penonton dan subscribers-nya bisa mencapai jutaan. Pola yang sama juga terjadi di Indonesia. Youtuber top yang bukan artis adalah pelaku mukbang. Magdalena dan Nex Carlos memiliki subscribers hampur 4 juta, sedangkan Tanboy Kun mencapai 12 juta lebih subscribers. Di luar mereka adalah pengunggah konten prank macam Atta Halilintar bersaudara yang menjadi pioneer youtuber, dan para artis seperti Raffi Ahmad dan Baim Wong. Sayang sekali jika di Indonesia tidak muncul anak muda dari generasi Z maupun generasi Millenials yang menjadi influencer kuat untuk menguak masa depan suram negeri mereka sendiri. Jika ada influencer muda yang berani bersuara dengan data-data kuat, menohok, tak terbantahkan, dan narasi elegan, tentu akan didengar oleh sesama anak muda lainnya. Anak-anak muda lainnya akan menyimak dan kemudian mengikutinya. Anak muda Indonesia tidak memiliki panutan dari generasinya sendiri. Mereka mengalami hampa tokoh dan nihil contoh yang menurut mereka layak untuk didengar. Tokoh yang dimaksud dalam hal ini adalah semacam Hero di dunia digital. Yang berani menyuarakan kebenaran dan perlawanan dengan semangat kebebasan berpikir dan berkata-kata. Berdasarkan sebuah studi yang dilakukan oleh Variety Magazine (2014), enam dari sepuluh remaja dengan usia 13-18 tahun terpengaruh dengan menonton video di youtube. Para remaja cenderung lebih mudah terpengaruh oleh apa yang dilakukan Youtubers ketimbang apa yang dilakukan oleh selebritis. Menurut hasil survey, Youtubers dianggap memiliki korelasi yang tinggi dalam hal mempengaruhi pembelian di kalangan remaja. Orang mengidentifikasi dan mengadopsi perilaku mereka sesuai dengan nilai-nilai, keyakinan dan sikap yang mereka yakini (Bandura, 1986). Pengaruh sosial seperti Youtube digunakan untuk menyebarkan pesan secara cepat dalam skala besar kepada penggemar setia mereka dengan biaya yang relatif rendah. Dikutip dari Hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah Generasi Z di Indonesia saat ini mencapai 75,49 juta jiwa atau setara dengan 27,94 persen dari total seluruh populasi penduduk di Indonesia. Usia ini mendominasi kategori penduduk. Sebagian di antara mereka akan menjadi pemilih pemula pada Pilpres tahun 2024. Sementara jumlah penduduk paling dominan kedua berasal dari Generasi Millenial sebanyak 69,38 juta jiwa penduduk atau sebesar 25,87 persen. Penyebutan Generasi Z merujuk kepada penduduk yang lahir di kurun waktu tahun 1997-2012 atau berusia antara 8 sampai 23 tahun. Sementara Generasi Milenial adalah mereka yang lahir pada periode tahun 1981-1996 atau berusia antara 24 sampai 39 tahun. Di Korea Selatan, anak muda yang berbicara politik masih jarang. Tapi Kaheva dkk sadar bahwa memengaruhi pola pikir anak muda harus dilakukan oleh anak muda pula. Harus oleh influencer atau sosok panutan seusia mereka pula. Karena sudah menjadi jamak bahwa anak muda tidak punya waktu untuk menyimak apa kata orang tua, kecuali orang tua itu sama masa bodohnya dan sama liberalnya dengan mereka. Kaheva adalah youtuber yang menjadi influencer kuat di Korea Selatan. Dia menganalisa berbagai isu, dan narasinya menyadarkan banyak kaum muda Korsel tentang ancaman yang mereka hadapi saat ini. Millenials Korsel yang terkenal hedon, apatis, dan cuek terhadap kondisi politik, kini bangkit lewat narasi penuh data yang dikemas menarik oleh Kaheva dan para anak muda lainnya yang peduli terhadap masa depan Korea Selatan. Terlebih posisi Korsel adalah hampir sama seperti Taiwan. Mereka harus selalu waspada kepada ancaman invasi yang dilancarkan oleh China daratan. Apa yang dikatakan oleh Kaheva ini sangat benar. Inilah yang terjadi saat ini. Kebangkitan Overseas Chinese yang menguasai seluruh dunia adalah hal tak terhindarkan. Pemerintahan Mainland China bagaikan memiliki pasukan tidur di semua negara. Keberadaan mereka senyap tapi kuat. Mereka menguasai ekonomi dan politik lewat boneka-boneka yang ditanam di pemerintahan. Kebangkitan mereka hanya tinggal menunggu komando dari China daratan. Sebagian negara sudah ditaklukkan China, menyusul negara-negara lainnya dengan modus menginvasi lebih dulu ekonomi mereka lewat jebakan utang. Dengan bantuan para Overseas Chinese yang loyal kepada China daratan, Pemerintah China yakin target mereka untuk menguasai dunia pasti akan tercapai. Kapan youtubers Indonesia punya sikap seperti Kaheva?
Apakah Mereka Masih Memikirkan Pancasila
TINDAKAN Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menghapus Pancasila dari kurikulum pendidikan menengah dan tinggi, memunculkan kembali pertanyaan apakah Pancasila itu tidak sekadar basa-basi saja. Masih adakah pejabat tinggi negara yang sungguh-sungguh memikirkan nilai-nilai Pancasila? Apakah para elite kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif) memiliki kepedulian pada Pancasila? Apakah mereka itu hidup dengan landasan Pancasila? Apakah Presiden Jokowi bisa disebut seorang pancasilais? Apakah Megawati Soekarnoputri bisa dikatakan penegak nilai-nilai Pancasila? Apakah elit politik lainnya yang selama ini mengaku berpancasila bisa dipercaya? Apakah elit bisnis, khususnya para taipan, memahami Pancasila dan menerapkannya? Banyak sekali pertanyaan tentang Pancasila itu. Semua indikator empiris menunjuk ke jawaban negatif untuk semua pertanyaan di atas. Tidak, tidak, tidak! Kalau Jokowi menjalankan kekuasaan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, pastilah dengan cepat dia memerintahkan penyelesaian yang adil dan transparan kasus pembunuhan sadis KM-50. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Semua yang terlibat pembunuhan itu harus dihukum dengan asas keadilan. Itulah pancasilais. Adil itu perintah Tuhan. Pancasila itu intinya Ketuhanan. Nah, dalam hal KM-50, apakah Jokowi menegakkan keadilan yang dituntut oleh Pancasila? Seterusnya, kalaulah Jokowi itu menegakkan Pancasila tentu dia akan melawan kekuatan para taipan yang hanya memikirkan penumpukan kekayaan pribadi dengan segala cara. Yang terjadi, jangankan melawan kekuatan oligarkhi taipan, Presiden Jokowi malah memberikan keleluasaan kepada mereka untuk menguras Indonesia. Kekayaan negara ini mereka tumpuk di luar negeri. Jokowi pasti tahu itu. Dia punya mata dan telinga yang banyak untuk mengetahui kelakuan para taipan. Tetapi, Jokowi tidak melakukan apa-apa. Apakah ini bisa disebut pancasilais? Kalau Jokowi berpegang pada Pancasila, maka dia akan menghentikan semua kebijakan pemerintah yang menyusahkan rakyat kecil. Yang menyusahkan petani, nelayan, pedagang asongan. Tapi, Jokowi menjalankan kebijakan yang mematikan petani melalui impor beras dan produk pertanian lainnya. Lantas, bagaimana dengan Megawati? Pancasilaiskah dia? Malah lebih parah. Mega dan PDIP mengagendakan penghapusan Pancasila menjadi satu sila: yaitu gotong royong. Dia tidak suka konsep Ketuhanan Yang Maha Esa. Megawati juga bukan orang yang suka bermusyawarah kecuali untuk tujuan kamuflase. Dia menjalankan kekuasaan otoriter di tubuh PDIP. Kemudian, dari segi harta kekayaan, Mega pun tak cocok disebut hidup pancasilais. Definisinya? Memang tidak ada. Namun, lebih kurang hidup pancasilais selalu berkonotasi sederhana dan tidak menumpuk harta. Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan Megawati ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada 12 Sepember 2019, kekayaan (termasuk aset) Ketum PDIP itu tercatat sebesar Rp 213 miliar. Ada 29 bidang tanah dan bangunan milik Megawati. Nilai totalnya Rp 201 miliar. Nah, bagaimana cara mencocokkan pemilikan 29 properti dengan nilai-nilai Pancasila? Kita teruskan dengan Puan Maharani (Ketua DPR RI). Berdasarkan LHKPN 2018, Puan memiliki total kekayaan Rp 363 miliar. Ini termasuk 74 bidang tanah dan bangunan. Banyak sekali. Pada 2014, LHKPN Puan hanya Rp 162 miliar. Jadi, ada penambahan Rp 201 miliar dalam 5 tahun. Bertambah Rp 40 miliar per tahun. Pantaskah disebut pancasilais? Anda nilai sendiri saja. Memang kekayaan yang besar belum tentu tidak pancasilais. Tapi, lagi-lagi, repot untuk mencocokkan pemilikan 74 bidang tanah dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang antara lain mengajarkan kesederhanaan, keadilan, dan kepedulian. Pada 2018, Ketua MPR Bambang Soesatyo melaporakn harta sebesar Rp 98 miliar. Dalam bentuk tanah dan bangunan bernilai Rp 71 miliar. Bamsoet punya hobi mengoleksi mobil mahal. Pancasilais? Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto punya total kekayaan sebesar Rp 542 miliar. Ini menurut LHKPN 2018, ketika dia dilantik menjadi Ketua Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden). Ada 56 aset tanah-bangunan senilai Rp 276 miliar di Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Gorontalo. Uang tunai Wiranto ada Rp 114 miliar sesuai laporan. Pertambahan kekayaan Wiranto sangat fantastik. Pada 2004, ketika ikut Pilpres, mantan panglima ABRI ini melaporkan kekayaan hanya Rp 46 miliar. Jadi, dalam 15 tahun, Wiranto menambah kekayaan hampir Rp 500 miliar. Pancasilais? Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) melaporkan kekayaan sebesar Rp 900 miliar pada 2019. Beliau adalah seorang pengusaha sebelum menjadi petinggi pemerintahan. Mungking tidak terlalu mengherankan dia kaya. Sepanjang semua itu diperoleh dengan cara yang bersih. Tapi, banyak orang percaya JK belakangan ini menambah kekayaan berkat posisi sebagai Wapres dua periode. Pejabat yang tak kalah kaya raya adalah Luhut Binsar Pandjaitan (LBP). Dalam LHKPN per 13 Mei 2018, kekayaan Luhut mencapai Rp 665 miliar. Ada banyak properti dan bentuk lainnya. Uang tunai saja dilaporkan sebesar Rp 151 miliar. Kekayaan LBP juga tidak mengherankan. Dia adalah penguasa dan pengusaha tambang batubara. Selanjutnya, kita lihat kekayaan para taipan. Majalah Forbes, media yang khusus mengamati kekayaan para taipan, belum lama ini menebitkan klasemen orang terkaya di dunia. Ada 15 taipan Indonesia yang memiliki total kekayaan hampir US$ 72 miliar atau setara Rp 1,041 (seribu empat puluh satu) triliun. Abang-beradik Budi Hartono dan Michael Hartono (Group Djarum) punya kombinasi kekayaan sebesar US$ 40 miliar atau setara dengan Rp 580 triliun. Mereka ini terkaya nomor 1 dan nomor 2 di Indonesia. Prajogo Pangestu orang terkaya nomor 3 dengan nilai US$6.5 miliar (Rp 94 triliun). Kemudian ada Chairul Tanjung di nomor 5 dengan kekayaan US$ 4.8 miliar (Rp 70 triliun). Mengapa angka-angka ini harus dituliskan di sini? Tidak lain karena jumlah kekayaan adalah cara yang paling mudah untuk mengukur kepancasilaan seseorang. Misalnya, dari sini kita bisa bertanya apakah orang-orang yang superkaya itu sempat memikirkan nilai-nilai luhur Pancasila? Apakah ketika mereka membicarakan efisiensi usaha, peningkatan laba, cara memperkecil pajak, cara merebut lahan rakyat, cara mendapatkan konsesi tambang, akan teringat pada nilai-nilai Pancasila? Apakah nilai-nilai Pancasila akan menghalangi ketamakan, kerakusan, dan kesewenangan mereka? Hampir pasti omong kosong. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan menyebutkan jumlah kekayaan para elit kekuasaan dan para taipan tersebut, kita menjadi semakin mengerti tentang jurang kaya-miskin. Kita bisa paham bahwa distribusi kekayaan masih sangat jauh dari garis keadilan. Kita pun menjadi tahu bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat” (sila ke-5) hanyalah untuk “make-up” pidato para penguasa. Sebagai basa-basi ketika moncong mereka menyampakan kata sambutan. Yang ketiga, angka-angka fantastis kekayaan para elit kekuasaan dan para taipan itu menunjukkan bahwa yang sesungguhnya yang berpancasila adalah rakyat di tingkat grass-root (akar rumput). Tidak diragukan lagi. Bukan mereka, para penguasa dan taipan yang menumpuk harta kekayaan. Yang keempat, angka-angka edan itu memberikan isyarat kepada Anda --rakyat pemilik negara ini-- bahwa kerakusan elit kekuasaan dan elit bisnis tidak akan pernah berubah. Rakyatlah yang harus mengubah itu. Rakyatlah yang harus bangkit mengoreksi kesewenangan dan ketidakadilan itu. Tinggal Anda pilih bagaimana cara mengoreksi. Ada cara pelan, ada cara cepat. Sepotong-sepotong atau komprehensif. Jangan harapkan mereka akan berlaku adil sesuai amanat Pancasila. **
Vaksin Nusantara, TNI Itu Bernafas Saja Mikirin Rakyat (Bagian-2)
Apakah tim dokter Kepresidenan akan membunuh saya? Saya yakin tim dokter Kepresidenan tidak akan membunuh saya. Selain karena etika kedoteran, juga nasionalisme dokter Indonesia saya yakini sangat tinngi. Kalau begitu, apapun hasilnya, silahkan tim dokter Indonesia saja yang merawat saya di dalam negeri. Kalau saya sebagai Presiden tak percaya dengan kehebatan dokter Indonesia, lalu siapa yang diharapkan percaya dengan kemampuan dan kehebatan dokter kita? (Presiden Soehato menjawab tim dokter Kepresidenan yang menyarankan agar berobat ke luar negeri). Berpikir dan bertindak itu berbeda. Itu juga yang ditujukan oleh Chuina. Ben Chu dalam bukunya “Chines Whispers”. Buku yang bercerita tentang “Membongkar Mitos Tentang China” yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, tahun 2013. Buku ini menyajikan isu-isu kunci dalam kisah sukses China mutakhir. Chu menulis ruang pesta Dorchester yang dipenuhi oleh para eksekutif bisnis, bankir dan politikus, tulis Ben Chu, editor ekonomi harian independen. Ben Chu melanjutkan, Duta besar China untuk Court of St. James (di Inngris) Liu Xiaoming hadir. Begitu dengan rekan Amerikanya, Louise Susman. Acara tersebut adalah makan malam resmi di tempat ternama Park Lane Hotel untuk merayakan tahun imlek tahun 2011. Tuan rumahnya adalah 48 Group, sebuabn organisasi yang membantu perkembangan perdaganan China. Stephen Perry, pemimpin dari Group 48 naik ke podium. Perry memuji kemajuan perekonomian China setinggi langit. Itu memang benar adanya. Perry juga menyampaikan kalau para pemimpin China adalah pengatur ekonomi paling bijaksana. Masyarakat China adalah werga paling giat di planet ini. Sekarang, ucapnya, kita memasuki era China sebagai pemimpin. Lebih jauh Ben Chu menulis seraya mengutip penilaian para bankir. Kata Chu menurut Stephen Roach, mantan pemimpin raksasa perbankan Wall Street, Morgan Stanley untuk wilayah Asia, China bisa berhasil karena membuat kebijakan memperhitungkan efek jangka panjang. China, katanya, menempuh jalur berbeda dari perekonomian Barat yang sudah maju. Dani Rodrich dari Universitas Harvard disisi lain mengatakan China makmur karena para pemimpinnya memiliki “kepercayaan diri untuk tidak ikut-ikutan cetak biru negara lain. Tidak mengekor dengan cara kerja negara lain. Tampil percaya diri dengan kemampuan sendiri. Bangga dengan produk-produk yang dihasilkan sendiri. Sedangkan Kishore Mahbubani, dekan dan professor dalam Practice of Public Policy dari Lee Kuan Yew School of Public Policy di National University of Singapore, yang juga mantan duta Besar Singapura untuk PBB, dalam bukunya Asia Hemisfer Baru Dunia diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas tahun 2011, berbicara tentang para pembaru China mutahkhir, dan sikap pemerintah terhadap mereka. Edwar Tiam, tulis Kishore, merupakan salah satu contoh terbaik pengaruh peran eksekutif China didikan Amerika. Setelah meraih gelar PhD di bidang ekologi di Texas University, Edwar Tiam mulai mencari pengalaman di perusahaan berteknologi tinggi di Texas. Tiam sukses belajar teknologi di Texas. Keberhasilan Tiam diketahui oleh pemerintah Cina. Pemerintah China mulai merekrut Tiam untuk menjadi CEO dari China Netcom. Perusahaan kecil telekomunikasi yang baru mulai, dan berbasis di Beijing. Pada tahun 2002, China Netcom merger dengan perusahaaan besar China Telcom, sebuah perusahaan milik negara, untuk kemudian menjadi perusahaan berskala raksasa. Tiam dipercaya sebagai Presiden Direkturnya. Tiam lalu mengonstruksi tulang belakang jaringan maya China modern. Baik itu untuk perushaan-perusahaan tingkat nasional, maupun pemerintah-pemerintah provinsi. Tiam dan timnya berhasil membangun lebih dari 1.000 jaringan. Tiam kemudian diakui sebagai enterpreneur berkelas dunia di acara World Economic Forum. Masih terdapat begitu banyak kisah sukses yang dihadirkan oleh Kishor. Semuanya menggambarkan kesuksesan itu digerakan oleh orang-orang yang memiliki cara pandang berbeda. Memiliki keberanian mengambil langkah lain yang tidak biasa. Bukan mengekor bebek kepada produk negara lain. Mereka inilah yang menarik China berjaya di percaturan Internasional hari ini. Sayangnya semua itu tidak dapat disajikan secara detail pada ruang terbatas ini. Kita hanya dapat berkata secara sederhana tentang semua itu, bahwa kemajuan itu pekerjaan asli orang berotak cerdas. Memiliki keberanian melihat dunia secara berbeda. Mengambil langkah berani, yang orang-orang bodoh dan tolol menganggap konyol”. Persis seperti hari-hari ini, sebagian dari kita menganggap remeh kehebatan dokter-dokter di RSPAD Gatot Subroto. Perwira-perwira TNI yang hebat, top markotop berani memprakarsai Vaksin Nusantara. Mereka yang sama seperti TNI yang lain, selalu resah, karena setiap denyut nafasnya itu mikirin rakyat. Namun dianggap skeptis oleh sebagian anak bangsa. Ini benar-benar aneh, konyol, tolol dan bodoh. Di atas itu yang paling patut untuk disalahkan adalah Yang Mulia Presiden Joko Widodo. Mengapa anda diam saja tuan Presiden soal Vaksin Nusantara ini? Tidakkah anda tuan Presiden telah begitu sering merangsang rakyat mencintai produk Indonesia? Bukankah anda tuan Presiden juga yang mendorong rakyat untuk membenci produk luar negeri? Sekali lagi, mengapa anda diam saja dalam kasus ini? Apakah anda tuan Presiden tidak tahu kalau bangsa-bangsa di dunia berlomba menguasai dunia dengan temuan-temuan baru? Lupakah kalau tuan Presiden yang menyarankan anak bangsa ini untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan tekonogi for foint jero? Tuan Presiden Jokowi, mohon maaf, anda payah, dan kelas rendahan dalam soal ini. Apa anda tuan Presiden tidak tahu Vaksin Nusantara itu dikembangkan oleh dokter-dokter di RSPAD Gatot Subroto? Mengapa anda tidak bersuara? Apakah mereka dokter-dokter itu salah? Apakah anda tidak mampu untuk menyalahkan mereka? Atau sebaliknya mendukung mereka? Mengapa anda tuan Presiden membiarkan mereka sendiri untuk berjibaku menghadapi sanggahan sebagian masyarakat? Apakah anda tuan Presiden tidak tahu bahwa kebersilan dan kesucian jiwa mereka justru ikut mengangkat derajat bangsa yang anda pimpin ini? Ada alasan yang cukup untuk mengatakan Vaksin Nusantara, yang prakarsanya datang dari dokter-dokter TNI itu, mendapat otorisasi oleh atasan mereka.. Apa anda tuan Presiden sengaja membiarkan atau memojokan TNI atas masalah ini? Kalau begitu sikap anda, mengapa anda Tuan Presiden tidak memerintahkan Kapolri Sigit, yang pernah jadi ajudan anda itu memeriksa para dokter itu? Anda tuan Presiden dapat menggunakan alasan bahwa dokter-dokter itu mengembangkan obat illegal? Sehingga ada cukup alasan Polisi, melalui Bareskrim Polri meminta tanggung jawab pidana kepada mereka? Kalau tidak memiliki keberanian itu, sebaiknya anda segera mengeluarkan pernyataan jelas dan tegas bahwa anda sepenuhnya berada dibelakang dokter-dokter TNI itu. Jangan biarkan mereka dokter-dokter TNI sendirian saat bernafar saja memikirkan nasib rakyat yang menjadi ibu kandungnya. Bergandengan tangan dengan mereka. Berjalanlah bersama-sama dengan dokter-dokter TNI itu melanjutkan Vaksin Nusantara. Insya Allaah bisa memghemat devisa negara U$ 3,5 milir dollar hanya untuk mengekspor Vaksin Sinovac Cina senilai Rp. 50 trilun dari APBN. Caranya sederhana saja tuan Presiden. Datangi itu RSPAD Gatot Subroto, dan minta agar dokter-dokter TNI itu mengambil sampel darah anda untuk kelanjutan proses penuntasan vakasin ini. Anda tidak boleh plin-plan dalam soal ini. Itu saja yang harus anda lakukan bila anda benar-benar jujur soal mencintai produk-produk Indonesia dan kemajuan bangsa Indonesia. (selesai).
Larangan Mudik dan Logika yang Jungkir Balik
LARANGAN umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman sudah final. Umat Islam dilarang pulang kampung pada periode 6-17 Mei 2021. Ini pelarangan kedua kalinya menimpa umat Islam setelah tahun lalu terjadi hal yang sama. Impian menyambut Hari Kemenangan bersama keluarga tercinta harus sirna. Mudik, sebuah budaya silaturahmi tahunan yang dilakukan secara massal. Ritual ini begitu menyenangkan bagi umat Islam khususnya para perantau yang puluhan tahun merindukan kampung halaman. Momen pertemuan keluarga yang lama tak bersua, terjadi sangat mengharukan, tak bisa ditukar dengan apa pun. Oleh karena itu, besarnya biaya, lamanya perjalanan dan betapa sulitnya aktivitas mudik, tetap mereka tempuh dengan sabar. Bagi sebagian muslim, mudik bahkan merupakan keharusan karena mereka tidak bisa pulang kampung setiap saat sebagaimana orang lain. Sungguh tega, jika mudik pun dilarang. Pelarangan ini juga menunjukkan ketidakadilan pemerintah bagi pemeluk Islam. Libur panjang Hari Raya Paskah bulan lalu nyatanya tidak ada larangan, demikin juga mudik untuk Hari Raya Galungam dan Kuningan, semua berjalan lancar tanpa larangan. Apa sesungguhnya yang ditakuti pemerinitah dari aktivitas mudik? Lihatlah pemudik lokal yang terjadi setiap hari di KRL Jabodetabek. Mereka berdesak-desakan setiap hari. Toh tidak ada kluster corona di KRL. Jika dibandingkan dengan aktivitas keseharian, jumlah pemudik Lebaran lebih sedikit ketimbang lalu lalang KRL setiap hari. Data PT KAI Commuter mencatat jumlah penumpang KRL Jabodetabek mencapai 1 juta penumpang setiap hari. Sejak musim pandemi dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ketat di Jakarta, turun menjadi 400 ribu orang per hari. Sementara pergerakan aktivitas mudik hanya berkisar 2 jutaan. Pada masa liburan lebaran 15 hari, nanti bakal ada 7 juta pergerakan manusia melalui KRL. Belum lagi yang lewat motor, mobil, dan angkutan umum lainnya. Pemerintah membolehkan mudik sebelum tanggal 6 Mei dan setelah tanggal 17 Mei 2021. Tetapi apa bedanya mudik sebelum tanggal 6 Mei 2021 dengan mudik pada kurun 6-17 Mei 2021. Apakah pemerintah bisa mendeteksi virus akan bergerak pada kurun itu? Bukankah orang mudik, mereka menyebar ke kampung halaman masing-masing hingga ke pelosok desa yang minim kerumunan? Menjadi pertanyaan, apakah yang dilarang itu kerumunan di jalan raya atau kerumunan di desa-desa, di masjid dan surau? Bukankah pada Hari Raya Idul Fitri, baik yang mudik sebelum atau sesudah tanggal 6 Mei 2021 akan berkumpul di waktu yang sama, yakni 13 Mei 2021 saat Idul Fitri? Umat Islam sungguh terteror dengan kebijakam pemerintah yang tidak adil dan tidak logis ini. Maka tak heran jika KH. Múh. Najih Maimoen dari Rembang dan Habib Abu Bakar Assegaf dari Pasuruan mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi agar mencabut larangan mudik dan menegur Menteri Agama yang pernyataannya selalu konbtroversial. Pengusaha transportasi juga menjerit atas kebijakan larangan mudik. Pengusaha bus antarkota antarprovinsi (AKAP) meminta agar kebijakan tersebut bisa dicabut. Larangan mudik hanya bagian kecil dari sikap tak adil pemerintah terhadap Islam. Tiga rentetan kejadian di Kemendikbud dalam satu bulan ini, patut diduga direncanakan dengan matang. Penghapusan agama dari peta jalan pendidikan nasional, penghapusan Pancasila dan Bahasa Indonesia di kurikulum perguruan tinggi dan hilangnya nama KH Hasyim Asy’ar dalam Kamus Sejarah Indonesia menunjukkan upaya penenggelaman Islam dari NKRI makin massif dan radikal. Pemerintah melindungi penghina Islam tetapi malah memenjarakan pembela Islam. Terlalu banyak contoh untuk diungkapkan. Tetapi yang paling anyar adalah penghinaan terhadap Islam dan Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh pemuda Cina bernama Jozeph Paul Zhang. Paul mengaku nabi ke-26 dan dengan arogan menantang siapa pun untuk menangkapnya. Videonya telah viral di semua platform media sosial. Di saat yang sama, ikon pembela Islam, Habib Rizieq Shihab masih dikurung di penjara untuk kasus yang tak ada hubungan dengan perjuangan Islam, yang kelak bisa ditebak akan disangkutpautkan dengan perjuangan Islam. Urusan pasal sangkaan urusan mudah. Kurung dulu, cari pasal kemudian. Sebagai pemegang saham mayoritas berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tak selayaknya Islam diperlakukan demikian jahat. Hanya sedikit umat Islam yang daya sadar dan nalarnya berfungsi dengan baik. Mayoritas umat Islam, tidak tahu, apatis, atau cari selamat. Para pembenci Islam semakin berani dan terang-terangan melecehkan Islam seiring dengan sikap pemerintah yang terkesan lemah menghadapi minoritas radikal itu. Terbaca dengan jelas bagaimana pemerintah menampakkan keberpihakannya pada kelompok yang ingin mengobok-obok Islam. Dimulai dari bebasnya buzzer melecehkan Islam, upaya penghapusan pelajaran agama di sekolah, upaya mengganti Ketuhanan Yang Mahaesa dengan Ketuhanan Yang Bekebudayaan, upaya mengganti Assamualaikum dengan Salam Pancasila, memilah-milah penganut Islam di BUMN dan ASN, serta selalu mengaitkan terorisme dengan Islam. Di kalangan anak muda sekarang banyak yang suka berteori bahwa Islam tidak perlu dibela. Doktrin ini menunjukkan suksesnya kaum pembenci Islam menjauhkan anak muda dari agamanya. Ini bukti pendangkalan akidah telah suskes menyerang generasi penerus bangsa. Pemerintah yang seharusnya bertanggungjawab dan ikut menjaga akhlak generasi muda, terkesan abai dan melakukan pembiaran. Pemerintah membiarkan Menteri Agama berakrobat menyentil isu isu sensitif Islam. Menteri Agama bukan berada di pihak yang netral dalam menjalankan tugas, tetapi justru menjadi pembela utama minoritas. Demikian juga dengan Mendikbud Nadiem Makarim yang sejak awal ditunjuknya telah menimbulkan polemik, terus saja melakukan uji coba untuk menjauhkan Islam dari pendidikan nasional. Dalam waktu yang hampir bersamaan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut PKB mempunyai kesamaan dengan Partai Komunis China. Hal ini Cak Imin sampaikan saat menerima kunjungan Dubes Cina untuk Indonesia Xiao Qian di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat Senin (19/04/2021). Umat Islam diserang dan digencet dari segala arah. Dari medsos, dari internal pemerintah, dari partai politik, dan dari buzzer. Serangan mereka lakukan dengan pola yang hampir sama, terstruktur, masif dan radikal. Di luar mereka, hanya sedikit yang berani melawan, sebab yang berani protes langsung dicap anti-NKRI, kadrun dan pejuang khilafah. Akhirnya yang tersisa manusia-manusia munafik, apatis, dan cari selamat di dunia. Situasi ini dimanfaatkan komunis untuk menguasainya.
Vaksin Nusantara, TNI Itu Bernafas Saja Mikirin Rakyat (Bagian-1)
Semua lembaga negara boleh saja lumpuh dan tidak berfungsi karena sutau sebab yang tidak diduga. Mungkin Presiden Lumpuh. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan daerah (DPD) juga lumpuh. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) lumpuh. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Polisi mungkin ikut-ikutan lumpuh. Namun kita masih bisa tetap berdiri sebagai bangsa dan negara bila mempunyai TNI yang kuat sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara pembanguan. Karena semua fungsi-fungsi negara tersebut bisa dikerjakan oleh TNI. PRESIDEN boleh saja berganti setiap saat. Bisa karena berakhirnya masa jabatan sebagai Presiden. Namun bisa juga karena satu dan lain hal diberhentikan dari Presiden atas perintah konstitusi. Namun tugas peran TNI dalam mengawal tujuan bernegara tidak pernah berakhir. Sebagai anak kandung rakyat, TNI akan selalu bersama-sama dengan rakyat dalam keadaan dan siatusi apapun. Baik diminta maupun tidak. Sebagai tentara pejuang dan tentara pembangunan, TNI tidak akan rela membiarkan rakyat berlama-lama dalam penderitaan dan kesengsaraan yang tak berkesudahan. Semangat dan spririt mencintau rakyat itulah yang mendorong para dokter dari perwira menengah TNI, terutama TNI Angkatan Darat menemukan Vaksin Nusantara. Tujuannya hanya satu, “untuk meringkan beban negara dan mengakhiri penderitaan rakyat mengahadapi pandemi Civid-19. Tidak lain selain itu. Vaksin Nusantara, yang proses penemuan dan penggunaannya datang dari dokter-diokter kalangan TNI, terutama Angkatan Darat, kini ramai diperbincangkan orang. Sebagian kalangan tanpa reserve mendukung kelanjutan proses penyelesaian dan penggunaan vaksin ini. Kalangan ini datang dari prajurit-prajurit TNI, yang telah purna tugas. Mereka cukup rasional dalam soal ini. Rasional, karena untuk alasan apapun, penemuan vaksin ini, mewakili satu aspek fundamental bangsa ini. Apa aspek itu? Aspek itu ialah bangsa ini memiliki orang-orang berotak dan kreatif. Temuan ini juga menandai bangsa ini tidak ingin terus-terusan menjadi bangsa “pembebek” dalam urusan “membebek” pada semua temuan, yang datang dari asing, terutama Cina. Sejarah mencatat kemajuan bangsa-bangsa di dunia, khusus Eropa jelas dalam soal ini. Semua aspek bangsa mereka tunjukan dengan sangat jelas. Kemajuan itu milik atau kerjanya orang-orang berotak. Mereka dengan otaknya memiliki keberanian mengambil tindakan berbeda, disaat banyak orang yang membebek pada status quo atau tradisi konyol dan konyol. Orang-orang berotak ini, dengan otak dan keberaniannya seolah menegaskan kalau kemajuan hanya datang menyapa sebuah bangsa, bila ada orang yang berpikir diluar pakem konyol. Secara terbuka menantang pakem konyol itu. Kamajuan bukan milik mereka yang jago membebek dengan segala argumentasi tradisional dan konyolnya itu. Sama sekali bukan. Tinggalkan mental “kuli” itulah kalimat lain yang seolah keluar dari mulut mereka yang memiliki otak. Sebab dengan otaknya dan keberaniannya menemukan peluang mendatangkan kemajuan. Mereka tahu mental kuli adalah mental orang-orang rendah diri, yang terlalu jago memuja teradisi-tradisi konyol. Mental mengejar keuntungan sesaat dari rente impor Vanksin Sinovac Rp 50 triliun dari Anggapan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Itu sebabnya, tidak ada alasan sekecil apapun untuk menghambat pengembangan Vaksin Nusantara ini. Apalagi sampai menghentikan kelanjutan proses penyelesaian dan penggunaannya. Ini bukan perkara yang berkaitan dengan idiologis. Perkaranya jauh lebih besar dari itu. Perkaranya adalah bangsa ini bukan bangsa “pembebek”. Kita bukan juga bangsa yang hanya jago untuk menggunakan vaksin karya orang dan negara lain. Vanksin Sinovac buatan orang-orang Cina misalnya, sampai sekarang tidak diakui dan direkomendasi oleh organisasi kesehatan dunia, World Health Orgasation (WHO) untuk digunanakan oleh rakyat Indonesia. Itu penting lebih dari apapun dalam percaturan global. Anehnya sumua protokol kesehatan yang diterapkan di Indonesia hari ini menggunakan standar dari WHO. Isolasi mandiri maupun non mandiri selama 14 hari berdasarkan stadar WHO. Mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak, atas anjuran WHO. Cara dan penanganan terhadap yang meninggal dunia karena positif Covid-19 juga menggunakan stadar dari WHO. Pertanyaannya, mengapa Indonesia dalam penggunakan vaksinnya bukan bedasarkan otorisasi WHO? Ini kan benar-benar bin ajaib. Kalau tidak menggunakan stadar dari WHO, mengapa bukan Vaksin Nusantara yang perlu untuk dikembangkan atau digunakan di Indonesia? Toh, sama-sama belum dapat rekomendasi dari WHO ini. Yang sudah pasti, akibat sikap WHO yang tidak memberikan otorirasi kepada Vaksin Sinavac buatan orang-orang dari negara Cina itu, umat Islam Indonesia menjadi korbannya. Terkena dampak sistemiknya Vaksin Sinovac. Jamaah umroh dari Indonesia ditolak masuk ke kota suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah oleh pemerintah Saudi Arabai. Besar kemungkinan jemaah haji Indonesia tahun 2021 akan mengalami nasib yang sama. Bekaitan dengan pengembangan Vaksin Nusantara itu, kita harus memberi apresiasi. Berdiri bersama-sama, bahu-membahu secara politik dengan para dokter di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto atas kreasi megagumkan ini. Kita senang, karena orang-orang waras sekelas Pak Gatot Nurmantyo, Aburizal Bakri, Siti Fadilah Sufari, Ahmad Sufmi Dasco, Melki Lakalena, Adian Napitupulu dan lainnya secara terbuka memberi dukungan atas sukesnya Vaksin Nusantara ini. Menariknya disaat yang sama sejumlah kalangan justru terlihat skeptik terhadap Vaksin Nusantara ini. Mereka adalah Mustofa Bisri, Abdillah Toha, Ade Armando, Ainun Najib, Ahmad Syafi'i Maarif, Akmal Taher, Anita Wahid, mantan Wapres RI Boediono, Butet Kertaradjasa, Djoko Susilo, Erry Riana Hadjapamekas, Saparinah Sadli, Natalia Subagyo, Kuntoro Mangkusubroto, Ismid Hadad, Marsilam Simanjuntak, Jajang C. Noer, dan lainnya, terlihat skeptik. Dalam pernyataan terbuka yang tersebar beberapa hari lalu, mereka menyatakan bahwa setiap penelitian vaksin perlu diputuskan oleh lembaga yang memiliki otoritas. Penelitian perlu diputuskan oleh lembaga negara yang memiliki otoritas, yakni Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Bagaimana kita merespon sikap kalangan skeptis ini? Kita harus bersikap sejelas mungkin terhadap masalah ini. Itu karena orang bodoh, dungu dan tolol juga tahu, kalau tidak ada obat bisa beredar di Indonesia tanpa otorisasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Kalau toh ada yang beredar tanpa otorisasi BPOM, itu disebut illegal. Jelas itu. Seharusnya sikap yang dipublikasikan Erik Riana Hardja Pamekas dan kawan-kawan adalah mendesak BPOM untuk terjun ke RSPAD. kut bersama-sama, berdiri bersama-sama, bekerja bersama-sama dengan dokter-dokter TNI Angkatan Darat yang mengambil prakarsa penelitian dan pengembangan Vaksin Nusantara itu. Bukan sikap sebaliknya yang telah diperlihatkan itu. Kampungan dan picik bangat sih. Apakah BPOM, Eri Riana Hardja Pamekas dan kawan-kawan tahu bagaimana proses penelitian dan pengembangan Vaksin Sinovak buatan orang-orang Cina itu? Apa Eri Riana Hardja Pamekas, Syafi Ma’rif dan kawan-kawan tahu bahan apa saja yang dipakai, dan bagaimana proses Vaksin Sinovak itu sampai bisa diekspor ke Indonesia? (bersambung).
Mewaspadai Penarikan Modal Asing
PEKAN lalu, dalam periode 12 sampai 15 April, tercatat aliran modal asing keluar dari Indonesia tercatat Rp 710 miliar. Dengan angka itu, total aliran modal asing yang minggat dari pasar keuangan Indonesia semakin besar. Sebab, angka sebelumnya sudah mencapai Rp 5,89 triliun (angka Januari sampai awal Maret). Angka ini tidak mengkhawatirkan jika aliran modal masuk juga terus meningkat. Angka aliran modal asing yang hengkang dari pasar uang Indonesia itu cukup banyak, di tengah gonjang-ganjing pergantian sejumlah menteri pada Kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin. "Nonresiden di pasar keuangan domestik jual neto Rp 0,71 triliun," kata Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryanto dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 16 April 2021. Kita tidak tahu persis kenapa terjadi alira modal asing keluar dari Indonesia. Apakah itu semata-mata nonresiden, atau karena faktor lain, yaitu ketidakpastian ekonomi, kegaduhan kabinet, kegaduhan politik atau bahkan faktor keamanan dalam negeri. Angka Rp 710 miliar bukan kecil dalam kondisi sekarang. Jika dipukul rata selama 4 hari (12 sampai 15 April 2021) Rp 177,5 miliar. Jika penuh lima hari kerja (Senin 12 sampai Jum'at 16 April) berarti rata-rata Rp 142 miliar per hari. Pertanyaannya, apakah aliran modal asing berkaitan dengan isu pergantian (reshuffle) kabinet? Apakah kepercayaan terhadap pasar turun karena kondisi perekonomian yang.masih penuh ketidakpastian. Membaca prilaku pelaku pasar sulit dilakukan. Tidak ada ukuran yang pasti, kapan investor jor-joran masuk, dan kapan ramai-ramai keluar. Kita juga tidak tahu, apakah aliran modal asing keluar dari Indonesia itu juga diikuti pelarian modal dalam negeri yang biasanya dilakukan pengusaha 'hitam.' Sebab, hampir dipastikan banyak pengusaha dalam negeri yang ingin aman, dananya.tidak.diutak-atik. Sebab, jika ditarik dan dimainkan dalam.bentuk dolar.AS.atau bentuk lainnya tentu lebih menguntungkan. Pasar uang dan pasar modal adalah mirip-mirip permainan judi. Spekulasi lebih besar dibandingkan kalkulasi. Para pemainnya mengharapkan keuntungan yang melimpah dalam seketika. Bahkan, para pemain di pasar uang utamanya, lebih cenderung seperti mafia yang harus mengandalkan spekulasi pasar. Pelaku pasar uang dan padar modal adalah para pemilik dana yang setiap waktu bisa ditarik dan dipindahkan sesuka mereka. Pemerintah diharapkan mewaspadai penarikan modal.asing, baik di pasar uang maupun pasar modal. Sebab, jika tiba-tiba mereka menarik modal dan uangnya dalam jumlah besar sehari, hal itu bisa mengguncang perekonomian. Ibrat nasabah bank tiba-tiba menarik dana tabungannya di bank, tentu sangat berbahaya. Rush pada sebuah bank misalnya, bisa membuat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan turun. Kembali ke penarikan modal asing yang keluar dari Indonesia, walau baru Rp 710 miliar tetap harus diwaspadai. Jika hal itu terus naik, bisa membuat stabilitas rupiah yang pekan lalu terpuruk, akan turun lagi. Keterpurukan nilai rupiah terhadap dolar AS bisa menguntungkan komoditas ekspor, karena harganya naik. Akan tetapi, di sisi lain akan memberatkan importir. Yang tidak kalah berat lagi adalah semakin memberatkan terhadap utang/pinjaman luar negeri, terutama yang jatuh tempo tahun ini.**
POPULER
