EDITORIAL
Tak Cukup Bermodal Toleran
HIDUP di Indonesia saat ini tak cukup hanya bermodal jujur dan toleran, jika ingin aman. Kenyataan ini dialami oleh Munarman mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI). Ia sosok aktivis yang jujur, apa adanya, egaliter, dan toleran. Toh ia mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi, sama seperti Habib Rizieq Shihab. Munarman dicokok di rumahnya dengan sangat kasar oleh Densus 88, hanya beberapa menit menjelang berbuka puasa. Bahkan untuk sekadar memakai sandal saja, Munarman dilarang. Ia tetap diarak dan didorong-dorong masuk mobil polisi oleh beberapa orang bertubuh kekar. Tak lupa, celetukan liar "setan" pun disemprotkan ke telinga Munarman. Demikian yang terdengar dan terlihat dari video media sosial saat proses penangkapan Munarman pada Jumat, 27 April 2021 lalu. Entah standar yang mana yang dipakai polisi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Rasanya sulit sekali mengikuti irama kerja dan aturan main aparat hukum yang satu ini. Apa yang baik dan benar menurut kita, belum tentu baik dan benar menurut polisi. Mereka seperti memiliki tafsir sendiri tentang hukum, tentang kebaikan. Padahal acuannnya sama. Mereka menjalankan acuan itu “semau gue”. Sungguh sangat tidak fair. Polisi menuduh Munarman menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme dan menghadiri baiat ISIS di tiga kota, Jakarta, Medan dan Makassar. Padahal di Papua teroris sudah bergerak dan mematikan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) serta Brimob. Tak terhitung lagi berapa bunga bangsa gugur di tanah Papua. Pun demikian tak ada karangan bunga, tak ada pimpinan OPM maupun penggeraknya yang dicokok. Munarman dibawa ke Polda. Tangannya diborgol, matanya ditutup kain hitam. Adegan yang sungguh menyayat hati. Belakangan tuduhan terhadap Munarman berubah-ubah. Para buzzer bahkan menuduh Munarman check in di hotel bersama perempuan lain. Padahal itu istri sah Munarman. Tabiat rezim ini senang sekali memainkan selangkangan untuk membunuh karakter seseorang, sebagaimana HRS difitnah dengan chatting mesum. Tapi semua sangkaan itu terbantahkan dengan data dan fakta. Kini polisi' sedang mencari-cari tuduhan lain untuk Munarman. Belum ketemu. Munarman bukan koruptor, teroris, atau pembunuh. Ia hanya aktivis Ormas Islam yang sudah dibubarkan secara radikal oleh pemerintah melalui tangan 6 lembaga negara. Munarman dikenal secara luas di kalangan LSM, kelompok pro- demokrasi, jurnalis, apalagi umat Islam. Orangnya jujur, simpatik, juga taat beragama. Ia sangat moderat, egaliter, toleran dalam bergaul dengan penganut agama lain. Bahkan ia merekomendasikan pendirian gereja di Cinere saat ada pihak-pihak yang menolaknya. Seluruh hidupnya ia abdikan untuk urusan kemanusiaan, hukum, dan keadilan. Ia mencoba berpartisipasi untuk bangsa, dimulai dari Ketua LBH Pelambang, Ketua YLBHI Jakarta, Koordintor Kontras Aceh. Ia juga gigih berjuang mewujudkan perdamaian dengan cara ikut meyakinkan petinggi-petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ketika ada Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh dulu, semua LSM keluar dari Aceh, kecuali hanya Munarman yang bertahan di Tanah Rencong, karena Munarman bisa diterima oleh GAM maupun Indonesia. Munarman salah satu yang mendorong tokoh-tokoh GAM supaya mau duduk bersama-sama dengan pemerintah Indonesia yang kemudian terjadi perundingan Helsinki. Munarman juga berjasa mendorong FPI dari gerakan kanan yang keras ke kiri yang humanis. Berdirinya FPI direstui oleh aparat keamanan negeri ini, tahun 1998. Pertama kali dideklarasikan oleh Habib Rizieq Shihab pada 17 Agustus 1998 atau 24 Rabiuts Tsani 1419 H di halaman Pondok Pesantren Al Um, Kampung Utan, Ciputat, Tangerang Selatan oleh sejumlah habaib, ulama, mubaligh, dan aktivis muslim dan disaksikan ratusan santri yang berasal dari wilayah Jabodetabek. FPI merupakan jelmaan Pam Swakarsa atas ide Panglima TNi Jenderal Wiranto dan persetujuan Presiden Habibie. Di FPI Munarman punya andil besar dalam mengubah pola dakwah. Anak-anak FPI memang suka merusak warung miras, kafe, apalagi diskotik. Anak-nak FPI memang suka teriak keras dan memekikkan Takbir saat memberantas kemaksiatan. Tapi itu dulu, tahun 1999. FPI kini sudah berubah. Jika dulu banyak pentungan bambu ditumpuk antara gang sempit di wilayah Petamburan, sekarang tak ada lagi. Kalau dulu anak-anak FPI suka merusak papan nama panti pijat, menginjak-injak meja bilyard, dan memecahkan lampu-lampu diskotik, sekarang tidak pernah lagi. Mereka kini lebih banyak terlihat dan terlibat di lokasi bencana banjir, longsor, tsunami, kebakaran, dan panti asuhan yatim piatu. FPI mencari dan membagikan donasi untuk program kemanusiaan. Mereka memegang teguh prinsip "hidup ini akan bermakna jika berbuat kebaikan untuk banyak orang". Transformasi pilihan perjuangan FPI yang dianggap keras ke arah lembut adalah upaya panjang Munarman. Sejarah perjuangan FPI dan Munarman tercatat dengan jelas di kliping koran dan jejak digital. Semua bisa dipertanggungjawabkan. Tak ada visi misi menjadi teroris, tak ada perintah intoleransi dan radikal, serta tak ada niatan mengubah negara Pancasila dan NKRI. Munarman bukan teroris, bukan pula menghadiri baiat teroris. Kehadiran Munarman dalam acara baiat ISIS di Makassar adalah dalam rangka meneliti teroris internasional. Ia harus mendapatkan data akurat tentang terorisme. Ia juga harus menyaksikan sendiri acara itu dan ketemu langsung dengan mereka yang dibaiat. Sama halnya dengan kerja polisi yang ingin memancing pengedar narkoba, mereka harus menyamar untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat. Bahkan polisi juga harus ikut pesta narkoba. Nenggak miras bersama. Demikian juga kerja jurnalis yang benar, jika ingin menulis tentang pelacuran, harus bergaul dengan pelacur. Ia harus masuk ke kamar pelacur. Pelototi dan rekam seisi kamar. Catat merek parfumnya, rokoknya, bedaknya, bahkan catat pula merek celana dalamnya jika ada yang bergelantungan. Ini kerja investigasi yang benar. Tidak elok dan tidak bernalar jika seseorang melakukan kerja investigasi lalu dicap sebagai pelaku. Pemenjaraan Munarman menyisakan keprihatinan yang dalam tentang cara kerja polisi. Deretan aktivis, jurnalis, dan tokoh agama semua bersaksi tentang siapa Munarman, toh tak mengubah sikap polisi atas perlakuannya. Kesalahan Munarman hanya satu, menolak tunduk pada kezaliman. Jadi, jika mau aman dan hidup tajir di Indonesia, jadilah buzzer, penjilat, atau dungu. Jujur dan toleran saja tidak cukup. Dengan menjadi buzzer, mereka akan mendapatkan kapital yang besar. Modalnya cuma fitnah dan memutarbalikkan fakta. Dengan menjadi penjilat, mereka akan terlindungi dengan selalu memuja rezim meski tahu itu salah. Dengan menjadi dungu, mereka tinggal mengangguk apapun yang dilakukan rezim. Mereka haram membicarakan kekurangan rezim. "Negoro wis ono sing ngatur, rasah ngomong politik. Wis akeh wong pinter." Inilah ungkapan khas kaum dungu di setiap sudut dan celah pembicaraan.
Ramadan Jadi Pertaruhan Ekonomi
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadinya kenaikan harga beberapa komoditas pada April 2021. Hal itu.menyebabkan inflasi sebesar 0,13 persen. Angka tersebut, meleset dari perkiraan yang dikeluarkan Bank Indonesìa sebesar 0,18 persen. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Setianto dalam konferensi vidio, Senin, 3 Mei 2021 menyebutkan, komoditas daging ayam ras memberikan andil sebesar 0,06 persen. Komoditas lainnya adalah minyak goreng, jeruk, bahan bakar rumah tangga, emas perhiasan, anggur, pepaya, rokok kretek filter, ikan segar dan ayam hidup memberi andil terhadap inflasi sebesar 0,01 persen. Ada beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga (deflasi).sehingga menghambat laju inflasi. Cabai rawit memberi andil deflasi 0,05 persen, bawang merah 0,02 persen, beras, bayam, kangkung dengan andil masing-masing 0,01 persen. Belum ada yang menggembirakan dengan angka inflasi yang hanya 0,13 persen pada bulan April 2021. Juga dengan angka April 2021 sebesar 1,42 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Sebab, rendahnya laju inflasi itu tidak mencerminkan telah terjadinya pemulihan ekonomi. Angka inflasi yang diumumkan BPS itu justru menunjukkan betapa perekonomian masih jalan di tempat. Sebab, pertengahan April 2011, sudah memasuki bulan Ramadan. Semestinya, permintaan mulai bergerak. Biasanya, bulan Ramadan inflasi cukup tinggi akibat harga barang naik yang diikuti dengan meningkatnya permintaan konsumen. Akan tetapi, bulan April tanda-tanda permintaan membaik belum terlalu kelihatan. Justru yang terjadi adalah kenaikan harga beberapa komoditas. Hal ini sudah terbiasa terjadi pada bulan Ramadan dan Idulfitri. Akan tetapi, dalam situasi perekonomian tumbuh positif, katakanlah lima persen, biasanya kenaikan harga masih diikuti dengan peningkatan permintaan dari konsumen. Akan tetapi, Ramadan tahun ini tidak seperti itu. Hari Raya Idulfitri yang tinggal sepekan lagi, juga belum menunjukkan adanya peningkatan permintaan. Kalau dibandingkan dengan Ramadan dan Idulfitri 2020 yang.lalu, tentu ada sedikit perubahan. Sebab, tahun lalu adalah awal Covid-19, dan memaksa sejumlah pasar dan mal ditutup. Tidak jelas, apakah stagnannya permintaan itu karena rakyat tidak punya uang untuk belanja. Akankah dalam sepekan menjelang Idulfitri akan meningkat karena Tunjangan Hari Raya (THR), baik pekerja swasta maupun pegawai pemerintah sudah cair. Anggaran THR tahun 2021 yang dikeluarkan pemerintah meliputi kementerian/lembaga, ASN, TNI, dan Polri melalui DIPA sebesar Rp 7 triliun, sedangkan untuk ASN daerah dan P3K dialokasikan Rp 14,8 triliun. THR yang diberikan kepada para pensiunan dialokasikan sebesar Rp 9 triliun. Nah, andaikan THR itu dibelanjakan, tentu sedikit akan mendongkrak permintaan. Apakah semua THR itu dibelanjakan oleh si penerima? Belum tentu. Ajakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar masyarakat yang tidak mudik belanja baju baru, malah menjadi bahan olok-olokan di media sosial. "Mudik dilarang. Akan tetapi Sri (Mulyani Indrawati) ajak masyarakat belanja baju baru. Mau dipake ke mana? Ternyata saat ngomong, otaknya masuk keranjang sampah." Demikian antara lain olok-olokan yang dapat dibaca di medsos. Harus diakui, perekonomian masih berat. Daya beli masyarakat masih lemah. Kalaupun ada kegiatan ekonomi mulai membaik, itu masih sangat sedikit, dan pengaruhnya masih kecil terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, tidak salah jika banyak yang sinis terhadap rencana pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pemerintah pada kisaran 4,5 sampai 5,3 persen. Angkanya sangat ambisius di tengah daya beli masyarakat yang masih lemah. Sementara pendapatan dari ekspor masih sulit meningkat akibat pandemi Covid-19. Nah, kalau mau melihat, salah satu indikator daya beli itu terjadi pada bulan Ramadhan dan Idulfitri. Sebab, di bulan yang sangat mulia itu, banyak masyarakat yang membelanjakan uangnya, baik untuk keperluan pribadi dan keluarga, serta keperluan kepada saudara lainnya. **
Over Borrowing dan Keretakan Kabinet
BELAKANGAN ini ada beberapa fenomena lonjakan utang yang mengerikan, pada saat yang sama terjadi keretakan koalisi di kabinet. Apakah ada kaitan lonjakan utang sehingga anggota koalisi sudah mulai berani mengambil jalan politik sendiri-sendiri? Menurut ekonomi Rizal Ramli, kondisi krisis hari ini jauh lebih berat daripada krisis 1998. Faktornya sangat banyak, antara lain, pertama, jumlah utang yang terlalu banyak. Sampai-sampai untuk membayar bunga utang Pemerintah harus menerbitkan utang baru (defisit keseimbangan primer). Pada 2021, Pemerintah harus menyiapkan Rp373,26 triliun. Sementara kas negara kosong, sehingga Pemerintah terpaksa harus menerbitkan surat utang baru karena terjadi negative flow. Kedua, uang yang ada di masyarakat disedot untuk membayar utang lewat mekanisme pembelian Surat Utang Negara (SUN) ataupun Surat Berharga Negara (SBN). Hal ini yang memukul daya beli ekonomi masyarakat, selain terkena Covid-19, masyarakat kehilangan pekerjaan, atau yang masih bekerja daya belinya semakin turun, karena uangnya tersedot untuk membayar utang. “Dan pemerintah tidak punya kemampuan untuk mengurangi beban utang ini, kecuali menambah dan menambahnya. Untuk bayar bunga utang harus berutang lagi,” jelasnya. Rektor Universitas Ibnu Khaldun, Musni Umar, mengungkapkan jika dijumlahkan utang publik saat ini diperkirakan sudah menembus angka Rp13.500 triilun. Yang dimaksud utang publik itu adalah utang yang apabila terjadi kegagalan maka Pemerintah sebagai penyelenggara negara akan mengambil alih pembayarannya. Utang publik terdiri dari tiga komponen, pertama, utang Pemerintah. Sampai dengan triwulan I-2021 total utang Pemerintah sudah mencapai Rp6.445,07 triliun. Jumlah itu setara dengan 41,64% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kedua, utang Bank Indonesia (BI). Utang Pemerintah termasuk di dalamnya adalah utang Bank Indonesia. Ketiga, utang BUMN. Sampai September 2020 total utang BUMN mencapai Rp1.682 triliun. Jika diproyeksikan hingga kuartal I-2021 total utang BUMN bisa mencapai Rp1.800 triliun. Sehingga menurut Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J. Rachbini total utang Pemerintah dan BUMN sampai saat ini berkisar Rp8.300 triliun. Sampai dengan Presiden Jokowi menyelesaikan tugasnya pada 2024 diperkirakan Jokowi akan mewariskan utang sedikitnya Rp10.000 triliun. Apakah total utang tersebut masih aman? Masih well managable? Atau sudah sampai tahap over borrowing? Tentu saja Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebut total utang tersebut masih aman, masih di bawah 60% dari PDB. Musni Umar sebaliknya sudah tembus 80% dari PDB. Tapi Rizal Ramli menyebut sudah over borrowing. Paling tidak ada tiga instrumen untuk mengukur utang suatu negara masuk kategori over borrowing atau lower borrowing. Yaitu, pertama, DSR (Debt Service Ratio), rasio pembayaran bunga dan cicilan utang terhadap penerimaan ekspor dengan batas aman sebesar 20%. Kedua, DER (Debt Export Ratio), rasio total ULN dengan penerimaan ekspor dengan batas aman sebesar 200%. Ketiga, DGDP (Debt to GDP Ratio), rasio antara total utang luar negeri terhadap PDB dengan batas aman 40%. Jika mengacu pada data ULN Februari 2021, nilai DGDP ratio Indonesia sebesar 39,7%, sedangkan data mengenai DSR dan DER masing-masing sebesar 27,86% dan 215.4% pada IV-2020. Itu menunjukkan bahwa Indonesia mengalami over borrowing dilihat dari indikator DSR dan DER. Sedangkan dengan indikator DGDP, nilainya hampir melampaui batas aman sehingga diperlukan manajemen utang dengan hati-hati dan terstruktur. Di sinilah letak titik krusial, dimana anggota koalisi kabinet menyadari bahwa kondisi utang Indonesia yang sudah over borrowing dan belum ada tanda-tanda solusi yang kongkrit, sehingga masing-masing anggota koalisi di kabinet mulai berbicara sumbang. Menkeu Sri Mulyani sudah mulai minta nasihat World Bank dan Monetary International Fund (IMF). Ini adalah bahasa isyarat karena sang penguasa pemerintahannya sudah di luar kendali, sehingga Menkeu harus pinjam mulut World Bank atau IMF untuk mengingatkan sang penguasa. Dikabarkan Sri Mulyani akan menerbitkan utang baru dengan target Rp1.200 triliun, dimana Rp600 triliun untuk dibagikan kepada rakyat berupa financial safety net (FSN) dan Rp600 triliun untuk supply kepada sektor perbankan. Namun rencana itu ditolak Bank Dunia. Wakil Presiden Ma’ruf Amin mulai berbicara lantang dengan mengatakan indeks demokrasi Indonesia di bawah indeks demokrasi Timor Leste. Ma’ruf yang merupakan representasi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga minta dispensasi agar santri dibolehkan mudik lebaran di tengah kebijakan Pemerintah melarang mudik. Kepala Bappenas/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Manoarfa meminta Menkeu Sri Mulyani mencek perusahaan Indonesia yang berinvestasi besar-besaran ke China di tengah Indonesia butuh investasi. Ini merupakan sinyal orkestra keretakan di dalam tubuh kabinet, khususnya wakil dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada saat yang sama Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dari Fraksi Golkar tengah ditarget Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diperkirakan akan merambat kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, sehingga Airlangga pun melakukan manuver politik bertemu dengan Prabowo Subianto (Ketua Umum Gerindra), Surya Paloh (Ketua Umum Nasdem), Achmad Syaikhu (Presiden PKS), Suharso (Ketua Umum PPP), dan entah dengan siapa lagi. Mungkin saja setelah Golkar, Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB) akan digoyang sehingga keutuhan kabinet semakin rapuh. Belum lagi manuver PDI Perjuangan sebagai pimpinan koalisi, yang kesemuanya memberi isyarat bahwa keutuhan kabinet mulai goyah. Kalau semua itu terjadi, tentu saja akan terjadi tsunami politik. Dan itu membahayakan posisi Presiden Jokowi, dikhawatirkan beliau tidak sampai menyudahi kepemimpinannya hingga 2024. Alih-alih ingin memimpin Indonesia tiga periode, malah terjungkal di jalan. Kita tentu tidak mengharapkan hal itu terjadi, semoga saja analisis di atas tidak terjadi.
Kami Bersama Munarman
SAMPAI saat ini apa status mantan Sekretaris Umum .Front Pembela Islam .(Sekum FPI), Munarman belum jelas. Munarman ditangkap oleh pasukan Detasemen Khusus (Densus) Polri, Selasa (27/4). Pengacara dan keluarga mengaku belum bisa bertemu. Mereka mengaku disodori surat penangkapan saat mencoba menemui Munarman di Polda Metro Jaya. Namun surat tersebut ditolak. Karena tidak sesuai prosedur. Sejauh ini terdapat dua versi keterangan dari polisi, mengapa mantan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) itu ditangkap. Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan, penangkapan itu berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Sebaliknya Kepala Dinas Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, Munarman belum ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu tentu saja sangat aneh. Seorang warga negara ditangkap tidak dengan status yang jelas. Tangkap dulu urusan status menyusul kemudian. Sungguh mengkhawatirkan sekaligus menakutkan. Hal itu bisa terjadi di negara yang mengaku menjunjung tinggi hukum, dan menghormati hak konstitusional seorang warga negara. Lepas dari berbagai kontroversi tadi, sesungguhnya tanda-tanda Munarman menjadi target, sudah terbaca dengan jelas. Sejak beberapa waktu lalu isu kehadiran Munarman dalam bai’at sejumlah anggota FPI di Makassar berhembus kembali cukup kencang. Polanya juga sangat baku. Isu itu digoreng oleh para buzzer pro pemerintah. Peristiwa itu terjadi pada tahun 2015. Sudah lama berselang. Kalau memang sudah ada bukti, mengapa Munarman tidak ditangkap sejak dulu. Peristiwa itu dimunculkan kembali bersamaan dengan proses pengadilan terhadap mantan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab. Di antara para mantan petinggi FPI, tinggal Munarman yang tidak ditangkap. Dia masih bebas di luar penjara. Ketua Umum FPI Ahmad Shobri Lubis dan para petinggi lainnya juga ditahan dalam peristiwa kerumunan di Petamburan. Sebagai Pengacara Habib Rizieq, Munarman tampil garang di pengadilan. Dia bahkan sempat memimpin aksi walk out ketika hakim menolak permohonan agar persidangan dilakukan secara off line. Tak lama kemudian muncul kembali pengakuan seorang mantan anggota FPI yang ditangkap oleh Densus 88, bahwa mereka telah berbai’at dengan ISIS. Dalam bai’at itu Munarman hadir. Video pengakuan ini disebar secara massif di media sosial. Polisi kemudian melakukan penangkapan sejumlah mantan anggota FPI menyusul terjadinya ledakan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Tidak lama kemudian publik dikejutkan dengan temuan sebuah bungkusan di kawasan Limo, Depok, Jabar. Bungkusan yang ditemukan di belakang sebuah warung itu bertuliskan “Munarman FPI.” Tim gegana diturunkan, dan menurut kesaksian media, benda tersebut berupa sebuah magazin dengan beberapa butir peluru. Tidak ada kelanjutan kasus temuan benda mencurigakan dengan nama Munarman itu. Namun dari berbagai peristiwa itu kita bisa membuat sebuah rangkaian, Munarman menjadi target. Di tengah ketidakjelasan itu kini tiba-tiba beredar video CCTV Munarman sedang check in di sebuah hotel bersama wanita. Video itu disebar sebuah akun dengan narasi seolah Munarman, Sekum FPI, pembela HAM itu tak lebih seorang durjana yang senang berselingkuh. Pola ini mengingatkan kita pada kasus skandal chat mesum yang seolah dilakukan oleh Habib Rizieq Shihab. Ada upaya pembunuhan karakter terhadap Munarman. Belakangan terungkap, ternyata wanita yang bersama Munarman itu adalah istri yang dinikahinya secara sah. Akan tetapi, para buzzer dan para pendengki sudah menggoreng habis sampai gosong. Mereka tak peduli bahwa saat ini tengah bulan Ramadhan. Umat Islam diminta mengendalikan diri, dan memperbanyak amal perbuatan baik. Mereka malah menyebar fitnah secara membabi buta. Seluruh rangkaian peristiwa tadi menyadarkan kita, ada skenario besar menghabisi Munarman. Bahkan menghabisi FPI. Bisa jadi Munarman hanya target antara. Target utamanya adalah Habib Rizieq Shihab. Sebagaimana dikatakan pengamat terorisme Sidney Jones, penguasa saat ini terobsesi menjadikan FPI sebagai teroris. Apapun dan bagaimanapun caranya, harus terwujud. Situasi ini sungguh sangat berbahaya. Negara dan aparat keamanan sudah berubah menjadi sebuah organized crime. Kejahatan terorganisir dengan sasaran para warga negaranya sendiri. Kendati begitu, kita masih bersyukur di tengah situasi semacam ini masih banyak akal sehat yang bekerja. Seorang aktivis, pemimpin redaksi Law and justice.co Dr. Roy T Pakpahan secara berani memberi testimoni. Dia tidak yakin figur seperti Munarman terlibat dalam aksi terorisme. Roy mengaku Munarman pernah membantunya mendukung pembangunan gereja HKBP di Cinere, Depok. Roy Pakpahan bahkan secara tegas menyatakan akan berdiri bersama Munarman. "We Stand With Munarman!” tegasnya. Sejumlah aktivis LBH di Makassar, termasuk 4 orang mantan Direktur LBH Makassar juga menyatakan sikap yang sama. Mereka membela Munarman dalam sebuah gerakan yang disebut sebagai “Korsa Munarman.” Salah seorang di antara mereka adalah mantan Bupati Sinjai Andi Rudianto Asapa yang juga pernah menjadi Direktur LBH Makassar. Mereka akan membela Munarman dan menilai Densus 88 telah berlaku sewenang-wenang. Melalui editorial ini FNN juga mengingatkan, agar pemerintah dalam hal ini Polri kembali ke jati dirinya sebagai pengayom dan pelindung.masyarakat. Polri jangan menjadi alat penguasa. Menangkap seorang warga negara secara sewenang-wenang, tanpa mengindahkan kaidah hukum dan due process of law. Sebuah proses hukum, peradilan pidana yang benar, dengan memenuhi prosedur yang ada, adil dan tidak memihak. Pemerintah juga harus menghentikan kebiasaan buruk menggunakan para buzzer, melakukan pembunuhan karakter terhadap mereka yang kritis terhadap pemerintah. Sadarlah! Anda semua sedang berpesta merayakan perpecahan. Pada gilirannya menghancurkan NKRI, sebuah slogan kosong yang sering Anda ucapkan, tanpa tahu maknanya. We Stand With Munarman!
Polisi Sedang Memanen Istidraj
APA yang tidak bisa dilakukan polisi hari ini? Disokong dana yang besar, peralatan canggih, dan sumber daya manusia yang terlatih mereka bisa melakukan apa saja, sesukanya, bahkan melanggar hukum pun, tidak jadi soal. Di mata mereka tidak ada yang tak mungkin. Semua halal demi ambisi mereka. Padahal, sesungguhnya polisi sedang menumpuk dosa. Mereka sedang menikmati gelimang istidraj. Mereka tidak sadar bahwa saat ini mereka tengah dihadiahi azab berbentuk kenikmatan oleh Allah. Maka mereka bebas berbuat zalim, tetapi tetap diagungkan. Semena-mena tetapi tetap berkuasa. Leluasa mempertontonkan ketidakadilan kepada si lemah, tanpa sadar bahwa wajah Allah terletak pada orang-orang miskin dan rakyat yang teraniaya. Polisi juga sedang menabung musuh. Tiap kali ada ulama, pejuang, atau rakyat tak berdosa yang dizalimi, saat itu pulalah bertambah manusia calon penganiaya polisi. Hingga suatu saat akan membludak jumlah manusia yang nekat ingin membalaskan dendamnya. Dengan brutal, sadis, dan kejam. Hingga mata polisi akan terbelalak, tidak menyangka bahwa azab neraka jahanam telah hadir lebih cepat di depan mata mereka. Kejahatan mereka dibayar cash di dunia. Bayangkan. Ketika polisi mempersekusi Imam Besar Habib Rizieq Shihab, berapa juta rakyat yang dalam sekejap mata telah dijadikan musuh besar oleh polisi. Saat membui Syahganda Nainggolan dan kawan-kawan, berapa ribu aktivis berbagai organisasi yang mengutuk polisi. Di kala Munarman diseret dan dibutakan matanya dengan tutup kain hitam, berapa banyak rakyat yang heran ternganga dan kemudian marah sembari menumpahkan sumpah serapah kepada polisi. Di malam jahanam ketika 6 Syuhada FPI tewas dibantai, disayat-sayat tubuhnya, dan diberondong peluru sekujur badan mereka, berapa malaikat yang menyaksikan, menangis, dan melaknat perbuatan biadab polisi itu. Jadi, jangan heran kalau kebinasaan polisi nanti akan sangat mengerikan. Tak akan sanggup kita melihatnya, terlebih jika sebagian di antara mereka adalah kerabat dan keluarga kita. Mereka, para polisi yang baik pun, akan ikut menanggung azab karena diam ketika ketidakadilan merajalela. Lebih takut tidak bisa makan, ketimbang menegakkan hukum Allah. Polisi saat ini telah menjadi musuh bersama. Tidak salah jika ada yang memplesetkan kepanjangan PKI menjadi Polisi Komunis Indonesia. Tidak heran rakyat sudah menjadikan polisi sebagai common enemy. Buktinya, hati rakyat tak tenang tiap kali bertemu polisi. Sebisa mungkin tidak berhubungan dengan polisi. Ada sebagian rakyat jika melihat polisi seperti melihat setan. Sampai-sampai seragam coklat polisi diidentikkan dengan isi WC (Wereng Coklat) yang berwarna coklat kehitaman. Persis seperti hitam pekatnya mental polisi di bawah rezim liar sekarang. Sambil berpesta-pora dan menyebarkan tawa iblis, sesungguhnya polisi sedang menuju kepunahannya. Istidraj dari Allah adalah sesuatu yang betul-betul telah melenakan mereka. Korps berseragam coklat dan hitam itu tidak paham bahwa tangan-tangan berpeluru dan kaki-kaki bersepatu laras mereka yang jumawa menginjak hak para pencari keadilan itu, sesungguhnya sedang berbaris menuju jahanam. Jutaan rakyat tak berdosa dari seluruh penjuru Nusantara saat ini tengah menangis. Tidak rela ulama difitnah, kiai ditangkapi, ustaz mereka dipersekusi, dan agama Islam diradikalisasi. Juga aktivis mereka yang kritis dibui. Dari jutaan mulut rakyat yang merasa dizalimi itu, kini menggema doa-doa yang belum pernah mereka panjatkan sebelumnya. Doa yang sebenarnya mereka pun tak tega mengucapkannya. Dengan hati tersayat, benak menahan kepedihan, wajah berurai air mata, jari jemari tertangkup menengadah, dan bibir yang bergetar menahan amarah, doa maha dashyat pun dilantunkan. Rakyat meminta agar laknat cepat diturunkan kepada polisi, oligarki, rezim, dan buzzerp yang menjadi penjahat bagi kaumnya sendiri. Rakyat memohon agar Allah segerakan azab yang amat sangat pedih kepada mereka! Karena rakyat tahu tidak ada hijab di antara doa orang yang teraniaya dengan Allah Azza wa Jalla. Tiada penghalang antara Allah dengan makhluk-Nya. Doa-doa umat teraniaya itu akan terbang melesat menembus langit, langsung kepada Sang Pencipta. Tanpa menunggu Malaikat menyampaikannya. Semoga Allah Subhanallahu Wataala mengabulkan semua doa rakyat Indonesia, khususnya yang merasa dianiaya dan dizalimi.**
Penangkapan Munarman, Penguasa Yang Semakin Brutal
MUNARMAN bukan orang bodoh. Apalagi mau disebut seorang pengacara bodoh. Jauh dari itu. Tapi, dia bisa dibuat terbodoh-bodoh oleh para penguasa yang sekarang ini sedang menjabarkan naskah yang ditulis oleh oligarkhi taipan. Munarman ditangkap oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 dengan ‘dugaan’ terkait dengan terorisme. Penangkapan yang ‘high profile’ alias ‘berkelas’. Yang dijadikan dasar penangkapan adalah pengakuan seorang tersangka teroris di Makassar. Dia, kata pihak kepolisian, menyebut nama Munarman. Entah siapa gerangan teroris Makassar itu, tidak jelas. Dalam kaitan apa, juga semakin tak jelas. Yang jelas adalah Munarman harus ditangkap. Dan ditangkap dengan tuduhan terorisme. Supaya kelihatan seram dan semua orang akan bungkam. Publik sebenarnya sudah paham tentang apa yang mau dilakukan oleh para penguasa. Munarman adalah satu kisi-kisi dari tujuan para penguasa yang sekarang semakin otoriter. Munarman adalah salah seorang yang berperan penting di lingkaran Habib Rizieq Syihab (HRS). Habib adalah tokoh sentral oposisi yang tak pernah mau berkompromi melihat kesewenangan yang dilakukan elit penguasa (termasuk di dalamnya para ketua parpol-parpol bejat) dan elit bisnis yang pekerjaan utamanya adalah merampok Indonesia. HRS mula-mula berteriak sendirian melawan kedua elit itu. Tetapi, beliau bisa meyakinkan rakyat bahwa kesewenangan penguasa dan elit bisnis (yang biasa disebut taipan jahat) itu akan menghancurkan masa depan bangsa dan negara. Publik percaya karena memang dari hari ke hari kesemena-menaan kedua elit itu semakin blak-blakan. HRS tidak punya modal apa-apa dalam misinya melawan kezaliman. Namun, rakyat memberikan dukungan kuat. Dan dukungan itu kemudian terbukti semakin besar dan semakin solid. Habib bisa dalam ‘short notice’ (pemberitahuan mendadak) mengumpulkan massa rakyat dalam jumlah besar. Bisa berjuta-juta orang sekali kumpul. Lintas ormas, lintas mazhab. Para elit penguasa dan bisnis mulai gelisah. HRS menjadi sangat kuat. Mereka semua merasa terancam. Karena itu, Habib dan mesin komunikasinya harus distop. Celakanya, mereka harus mencarikan cara ‘legal procedures’ (prosedur hukum) untuk meruntuhkan pengaruh Imam Besar itu. Tidak ada cara lain yang ampuh kecuali membawa HRS dan rombongannya digiring ke ranah terorisme. FPI harus dilabelisasi sebagai organisasi berbahaya yang akan melancarkan aksi teror meskipun publik menertawakannya. Dengan begini, para penguasa bisa dengan mudah menghabisi para aktivis FPI dengan alasan terlibat teroris. HRS dan Munarman adalah dua fIgur yang berpotensi sebagai penggerak opini publik untuk menghancurkan kezaliman dan perampokan yang dilakukan para taipan. Itulah sebabnya mereka sejak lama sudah masuk daftar target untuk dilumpuhkan dengan tuduhan terorisme. HRS untuk saat ini tak bisa mereka seret ke isu terorisme karena memang tidak mudah untuk membuktikannya. Kecuali dengan cara-cara busuk yang ditempuh oleh penguasa. Dan inilah yang sedang tayang. Markas FPI di Petamburan digeledah. Entah bagaimana, para petugas bisa dengan mudah menemukan barang bukti berbahaya berupa serbuk putih. Serbuk putih tentunya bisa dibawa ke mana-mana. Bisa disebut ramuan dasar pembuatan bahan peledak, atau bisa juga disebut sebagai zat (obat-obatan) terlarang seperti sabu-sabu, dlsb. Mau disebut apa pun di antara dua bahan itu, pastilah para mantan aktivis FPI, termasuk Munarman, akan tercitra jahat. Pembuat bom atau pengedar maupun pemakai narkoba. Jadi, begitulah para penguasa yang semakin brutal. Siapa saja yang berpotensi menjadi ancaman politik bagi mereka, bisa dipastikan akan digiring ke isu terorisme atau narkoba. Perkara tak masuk akal publik, mereka tidak peduli. Yang penting musuh bisa dilumpuhkan. Tapi, mereka lupa bahwa publik mencermati sepak terjang para penguasa zalim. Rakyat akan membiarkan mereka terjebak ke dalam perangkap yang mereka buat sendiri. Baru kemudian ‘tikus-tikus’ yang terjebak itu akan mengalami nasib yang tragis akibat kejahatan mereka sendiri.
Tenggelamnya Kapal Nanggala 402 dan Misteri Angka 8
PERISTIWA tenggelamnya KRI Nanggala-402 di perairan utara Bali menyisakan duka mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyak analisa, teori, dugaan, bahkan ramalan tentang penyebab tenggelamnya kapal selam tersebut mulai dari usia kapal yang uzur, torpedo meledak, diserang musuh di bawah laut hingga menjadi tumbal Ratu Laut Selatan. Analisa terus berkembang bahkan secara liar, yang jelas musibah ini menjadi tanggungjawab Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Capres 3 kali gagal ini memiliki angka misterius yakni delapan yang telah lengket pada dirinya. Oleh sebab itu ia sering dipanggil dengan kode Nol Lapan (08). Angka-angka yang muncul dalam musibah ini, jika diutak-atik akan merujuk pada angka 8. Nanggala 402 jika diurai 4 kali 2 akan ketemu 8. Berpenumpang 53 orang, jika diurai 5 ditambah 3 sama dengan 8. Hilang kontak pada 21 April, diurai 2x1x4 juga ketemu 8. Bahkan musibah ini ternyata juga menimpa keluarga Nol Lapan, yakni Letnan Dua (Letda) Laut (T) Rhesa Tri Sigar yang merupakan putra Letkol Godfried Sigar yang juga gugur di medan tugas di Timor Timur pada 4 Juni 1998. Godfried Sigar adalah sepupu Prabowo. Jika ingat kata tenggelam, lamunan kita langsung nyambung ke peristiwa heroik Pilpres 2019, di mana Capres 08 akan setia bersama rakyat. Ia berjanji akan timbul dan tenggelam bersama rakyat. Pada masa itu frasa "timbul tenggelam" menjadi ungkapan yang enak diucapkan dan mantap diteriakkan. Ia bagaikan oase di padang pasir yang memberikan kesejukan juga solusi di tengah keringnya kepemimpinan nasional. Betapa tidak, saat 4 tahun rakyat Indonesia gerah dipimpin Jokowi, ada satu sosok tegas, lugas, dan ganas melawan kezaliman yang siap mengawal barisan rakyat melakukan perubahan. Prabowo dianggap mengerti suasana batin mayoritas rakyat yang ingin ganti presiden. Kampanyenya memberi harapan, orasinya menggetarkan, kecintaannya terhadap ulama dan umat Islam mengharukan. Emak-emak begitu gandrung menyambut "Sang Fajar" yang datang dari Hambalang. Emak-emak terpesona oleh janji-janji yang memabukkan sehingga membuat masyarakat memiliki secercah harapan. Tak hanya itu, untuk meyakinkan masyarakat, Prabowo berencana membuat surat "wasiat" yang ia sampaikan dalam simposium Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019, di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyebut ada kecurangan masif pada pemilu 2019 yang dilakukan oleh KPU. Prabowo meminta KPU adil, jika tidak adil berarti mereka meneruskan kebohongan dan mengizinkan penjajahan terhadap rakyat Indonesia. Prabowo terus memompa semangat rakyat untuk berjuang melawan kecurangan.Ia terpanggil untuk selalu bersama rakyat karena ia sendiri merasakan penderitaan rakyat. Ia berkeliling Indonesia dan melihat dengan mata kepala sendiri, memegang tangan mereka, merasakan ada getaran-getaran dan harapan mereka akan suatu negara yang adil dan makmur. Prabowo tertantang untuk mewujudkannya. “Karena itu tidak mungkin saya meninggalkan rakyat Indonesia. Saya akan timbul dan tenggelam bersama rakyat Indonesia,” pekiknya. Publik begitu terharu dan menganggap Prabowo siap mati membela kebenaran. Apa yang terjadi kemudian, setelah dinyatakan kalah, Prabowo malah masuk ke dalam kabinet kerja Jokowi menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Jangan ditanya perasaan masyarakat atas keputusan yang menyakitkan itu. Untuk meredam gejolak masyakarat para penyambung lidah Prabowo mengatakan bahwa masuknya Nol Lapan ke dalam rezim merupakan bagian strategi dari dalam. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, setahun kemudian Sandi sang wakil, membebek mengikuti jejak Prabowo masuk kabinet. Ia didapuk menjadi Menteri Pariwisata yang pada kesempatan pertama diminta memperbaiki toilet oleh Menteri Luhut. Rasa sakit hati rakyat belum juga sembuh, tiba tiba juru bicara Prabowo, Dah Nil Simanjuntak malah menghina umat Islam dengan mengatakan HRS bukan siapa-siapa. Jangankan bikin strategi, mengelola anggaran saja kurang cakap. Lihat saja anggaran Kemenhan yang cukup besar, namun tak memberikan kemajuan berarti. Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino, malah menilai Menteri Pertahanan tidak memberi perhatian yang cukup kepada TNI Angkatan Laut. Postur dan alokasi anggaran Kemenhan yang cukup besar dan terus merangkak naik dari tahun ke tahun, seharusnya mampu mensupport pengembangan alutsista Pertahanan. Dikutip dari Buku Nota Keuangan II Beserta RAPBN TA 2021, anggaran Kemenhan lebih tinggi dari yang pertama kali diusulkan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 yang mencapai Rp 129,3 triliun. Adapun anggaran Kemenhan yang diajukan Jokowi untuk belanja tahun anggaran 2021, meningkat 18,76% dari belanja Kemenhan pada tahun anggaran 2019 yang mencapai Rp 115,35 triliun. Untuk diketahui, anggaran belanja Kemenhan dari tahun 2016 hingga tahun 2021 mengalami fluktuasi. Dari anggaran belanja tahun 2016 ke anggaran belanja tahun 2017 meningkat 19,6%. Kemudian anggaran tahun 2017 ke 2018 turun 9,04%. Sementara anggaran belanja Kemenhan dari tahun 2018 hingga ke tahun 2019 dan 2020 meningkat. "Pada 2016 sebesar Rp 98,1 triliun. Pada 2017 Rp 117,3 triliun, pada 2018 menurun menjadi Rp 106,7 triliun. Kemudian kembali meningkat untuk anggaran tahun 2019 yang sebesar Rp 115,4 triliun. Outlook 2020 Rp 117,9 triliun dan RAPBN 2021 Rp 136,9 triliun," demikian tertera dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2021, dikutip CNBC Indonesia, Jumat (14/8/2020). Artinya, Menhan tidak mampu menerjemahkan visi-misi Presiden di bidang pertahanan. Dapat dilihat dari postur dan alokasi anggaran. Dengan tidak cakapnya mengelola anggaran, kita jadi teringat uang receh berkarung-karung sumbangan rakyat saat Pilpres, seperti apa nasibnya ya? Tenggelamnya Nanggala 402 jelas menampar muka Prabowo. Kali ini adalah tamparan ketiga. Tamparan pertama, terjadi saat Menteri Sosial Eddy Prabowo tertangkap KPK dalam suap ekspor benih lobster, tamparan kedua adanya keterlibatan anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Rahmat Muhajirin yang diduga terlibat pencurian 21,5 ton solar dari Single Point Mooring (SPM) milik PT Pertamina di perairan Tuban, Jawa Timur. Rahmat kemudian dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Sungguh aneh, sudah tiga kali kena tampar toh Prabowo masih tampak happy saja. Ia asyik menenggelamkan diri dan tak pernah berupaya untuk timbul. Padahal timbul-tenggelam itu sesungguhnya menggelitik dan asyik. Entah malu atau lidahnya kelu. Bisa jadi kelu terkena mubahallah para ulama. Ia kelu untuk sekadar kirim bela sungkawa 6 laskar FPI yang dibunuh di Km 50 tol Jakarta Cikampek. Ia kelu untuk sekadar bersimpati pada Habib Rizieq Shihab (HRS) yang bertubi-tubi dimusuhi oleh polisi dan jaksa di sidang “Pengadilan Prokes” yang lucunya melebihi Srimulat. Ada berapa juta manusia Indonesia yang melakukan tindakan yang sama dengan apa yang dilakukan HRS. Tetapi mengapa hanya Maulid Nabi, perkawinan putri HRS, dan hasil test swab yang diadili. Bahkan rumah sakit Ummi tempat HRS melakukan test, diobok-obok dan diintimidasi. Direkturnya diancam, karyawannya ditekan, satpamnya dikondisikan. Tenggelamnya kapal selam Nanggala 402 hanya salah satu dari banyaknya kejadian luar biasa di republik ini. Setidaknya ada 16 musibah kecelakaan alutsita di era Jokowi dari musibah jatuhnya helikopter hingga tenggelamnya kapal selam. Sebelumnya di luar alutsita ada peristiwa jatuhnya pesawat terbang, meledaknya kilang minyak Balongan, peristiwa meledaknya bom di Makassar dan Mabes Polri, mana kelanjutannya? Peristiwa-peristiwa itu menguap begitu saja. Seorang pemimpin yang baik, tak cukup hanya berucap bela sungkawa dan kirim karangan bunga. Ia harus tegas mengatakan akan usut sampai tuntas. Jika tidak, ia harus mundur. Ingat, jika alam sudah berbicara maka segala upaya, ikhtiar, rekayasa, dan skenario manusia tak ada gunanya. (SWS).
Rakyat Miskin Bertambah Jokowi di Mana
INDONESIA kaya raya. Apa saja bisa dijumpai. Mau menanam apa saja, bisa tumbuh subur. Akan tetapi, negara yang kaya raya masih tetap saja masuk dalam kotak negara berkembang. Jika.dilihat dari jumlah penduduknya, sangat banyak yang miskin dan berada di bawah garis kemiskinan. Apalagi, Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang membuat jumlah rakyat miskin bertambah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia pada September 2020 mencapai 27,55 juta orang. Angka yang diumumkan pada 15 Februari 2021 itu menunjukkan jumlah penduduk miskin bertambah cukup besar jika dibandingkan bulan September 2019. Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, jumlah tersebut meningkat 2,76 juta jiwa dibandingkan posisi September 2019 yang mencapai 24,97 juta orang. "September 2020 jumlah penduduk miskin Indonesia adalah 27,55 juta orang, atau setara dengan 10,19 persen (dari jumlah penduduk)," kata Suhariyanto. Angka penambahan 2,76 juta jiwa itu bukan kecil. Covid-19, salah satu biang keroknya. Hampir seluruh golongan masyarakat merasakan dampak pandemi corona yang berasal dari Wuhan, Republik Rakyat China. Akan tetapi, masyarakat yang berada pada lapisan bawah terdampak lebih dalam dibandingkan masyarakat lapis atas. Faktor yang menyebabkan peningkatan jumlah kemiskinan yakni penurunan pendapatan yang dialami oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Banyak buruh atau pekerja yang kehilangan pekerjaan karena dirumahkan dan terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Jika buruh atau pekerja rata-rata di daerah perkotaan, maka kemiskinan di pedesaan justru dialami para petani, terutama buruh tani. Hal tersebut disebabkan harga komoditas pertanian, termasuk harga beras turun. Harga komoditas ekspor, misalnya karet dan minyak sawit juga turun. Fluktuasi harganya membuat sebagian petani tidak bergairah memanen. Nah, empat bulan pertama 2021 (Januari sampai akhir April), Covid-19 masih menyebar. Tidak ada tanda-tanda berhenti, apalagi dengan ditemukannya varian baru. India, sudah kewalahan menghadapinya. Jika Covid-19 tidak segera berakhir, maka tahun 2021 ini jumlah pendudik miskin diperkirakan bertambah. Kita bukan mengharap, apalagi mendoakannya. Tetapi, hal itu jika dilihat dari kenyataan yang terjadi tahun 2020 yang lalu. Lalu di mana pemerintahan Joko Widodo-Ma'rif Amin? Apakah masih terus ngotot mengenjot pembangunan infrastruktur yang banyak mubazir? Mana usaha pemerintah dalam menyejahterakan rakyat, terutama kaum miskin itu. Pembangunan insfrastruktur, termasuk membangun ibu kota negara baru, jika dilakukan ketika pertumbuhan ekonomi baik (rata-rata tujuh persen), tidak masalah. Dalam.membangun harus ada hitung-hitungannya (walaupun tidak selamanya hitungan untung dan rugi). Jangan memaksakan pembangunan jalan tol misalnya, di daerah yang kurang membutuhkan. Sebab, itu akan merugi, walaupun merupakan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Semestinya, Jokowi dan jajarannya lebih mementingkan pembangunan yang dapat mempercepat kesejahteraan rakyat. Pembangunan yang dapat mempercepat hasil-hasil petani di pedesaan bisa segera dibawa ke kota, dijual dengan harga menguntungkan. Artinya, pembangunan wilayah pedesaan harus digenjot lebih dahsyat lagi. Ya, menggenjot pembangunan jalan antar-desa, pembangunan irigasi, mencetak sawah baru, penyediaan bibit tanaman yang bisa dibeli murah (syukur-syukur gratis) dan pembangunan lainnya yang pro rakyat miskin, pro petani dan pro pedesaan. Jadi, bukan ngotot membangun ibu kota negara yang baru. Bukan ngotot membangun jalan tol yang menguntungkan kontraktor, tetapi membuat buntung (merugi) sebagian pengelola. Joko Widodo, ayo tinjau ulang pembangunan insfrastruktur yang tidak mendesak, dan tidak membawa dampak (dalam jangka pendek dan menengah) bagi kesejahteraan rakyat. Apalagi dana pembangunannya dari utang terus. **
Azis Syamsuddin Sudah Lama Jadi Target Operasi KPK
POSISI Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin (Az) seperti diujung tanduk, karena namanya disebut-sebut terlibat aktif dalam upaya memperkenalkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju (SRP) dengan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial (MS). Kasus yang menimpa M. Syahrial memang sudah lama berproses, ia diduga mencari perlindungan dari orang dalam KPK agar kasus hukumnya dibebaskan. Lewat Azislah, M. Syahrial mengenal Stepanus. Tatkala M. Syahrial terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT), rangkaian cerita ini pun terungkap. Jauh sebelum penangkapan Wali Kota Tanjungbalai, sempat merebak kabar akan ada petinggi partai koalisi yang akan ditangkap KPK. Kabar itu begitu kuat, sehingga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Nasdem melakukan pertemuan khusus di lapangan golf, salah satu agenda utamanya adalah mengantisipasi penangkapan dimaksud. Kini semua benang merah itu mulai terungkap, memang belum ada penangkapan terhadap Azis Syamsuddin, namun pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri bahwa peran Azis sangat kuat dalam memperkenalkan M. Syahrial dan Stepanus menjadi kunci peningkatan status Azis di kemudian hari. Peran Aziz itu terungkap dalam konstruksi perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara perkara Wali Kota Tanjungbalai. Pada Oktober 2020, Azis mempertemukan kedua tersangka. "Pada Oktober 2020, SRP melakukan pertemuan dengan MS di rumah dinas AZ, Wakil Ketua DPR di Jakarta Selatan," kata Firli di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (22/4). Azis kala itu memperkenalkan Stepanus dengan M. Syahrial. Azis juga meminta Stepanus membantu M. Syahrial. "Dalam pertemuan tersebut, AZ memperkenalkan SRP dengan MS terkait penyelidikan dugaan korupsi di pemerintahan Kota Tanjungbalai yang sedang dilakukan KPK agar tidak naik ke tahap penyidikan dan meminta agar SRP dapat membantu supaya permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK," tutur Firli. Menindaklanjuti pertemuan itu, kedua tersangka kemudian membuat kesepakatan. Guna menghentikan penyelidikan dugaan kasus korupsi di Tanjungbalai, M. Syahrial menyiapkan uang Rp1,5 miliar untuk Stepanus. "Menindaklanjuti pertemuan di rumah AZ, kemudian SRP diperkenalkan kepada MS untuk bisa membantu permasalahannya. SRP bersama MH sepakat untuk membuat komitmen dengan MS terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Pemkot Tanjungbalai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang sebesar Rp1,5 miliar," kata Firli. Menanggapi itu, Azis Syamsuddin pun buka suara. Azis menjawab singkat terkait dugaan terlibat memperkenalkan Wali Kota Tanjungbalai MS dan penyidik KPK SRP. "Bismillah, Al-Fatihah," kata Azis Syamsuddin. Jawaban singkat Azis ini penuh makna, selain mencoba mendapat perlindungan Allah SWT, juga berharap kasusnya tidak larut terlalu jauh. Tentu saja jika informasi Ketua KPK ini benar, Azis patut diduga terlibat dalam upaya membebaskan M. Syahrial dari jerat hukum KPK. Namun perannya terhambat karena KPK kadung melakukan OTT terhadap sang Wali Kota. Itu sebabnya perilaku Azis ini sangat disayangkan karena bisa menjeratnya sebagai pihak yang turut serta dalam upaya membebaskan sang pelaku korupsi. Peneliti Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana berpendapat Azis patut diduga melanggar kode etik DPR. Karena peran Azis adalah meminta agar penyidik KPK SRP dapat membantu supaya penyelidikan kasus korupsi M. Syahrial tidak ditindaklanjuti KPK. Tak hanya itu, Azis, dari siaran pers Ketua KPK, juga diduga terlibat memperkenalkan penyidik Robin dengan Syahrial. Atas dasar itulah, Kurnia menilai yang dilakukan Azis terebut bertentangan dengan nilai etika publik. "Tindakan Azis Syamsuddin bertentangan dengan nilai-nilai etika publik. Sebagai pejabat publik, Azis berperilaku dengan tidak patut," demikian Kurnia. Kemudian Azis juga disebut melanggar kode etik sebagai anggota DPR RI. Karena itulah, Kurnia mendesak agar Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI memproses etik Azis Syamsuddin terkait kasus ini. "Oleh karena itu Azis perlu diproses secara etik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Dugaan tindakan yang dilakukan oleh Azis berpotensi bertentangan dengan berbagai ketentuan yang tercantum dalam Kode Etik DPR RI," ujarnya. Akankah karir politik Azis Syamsuddin berhenti sampai di sini? Atau ada serial saling buka truf berlanjut? Kita tunggu saja rangkaian cerita selanjutnya.
PKI Sudah Bangkit Lagi
PKI bangkit kembali? Pertanyaan itu dalam beberapa hari ini menguat lagi. Hal tersebut dipicu oleh permintaan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Mendikbud Nadiem Makarim agar meluruskan sejarah pemberontakan G30S-PKI. Bersamaan dengan itu video wawancara mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo kembali beredar. Apa yang disampaikan oleh Gatot di Kompas TV itu sebagian sudah terjadi. Tanda-tandanya sangat kuat semuanya akan terjadi. Dalam wawancara di Kompas TV Gatot menyebut tanda-tanda tersebut adalah menghilangkan budaya dan semangat nasionalisme. Pintu masuknya melalui dunia pendidikan. Pelajaran Bahasa Indonesia, agama, civic, dan budi pekerti dihilangkan. Beberapa waktu lalu kita dihebohkan frasa agama dihilangkan dari Visi Pendidikan 2035 yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Melalui PP No 57 tahun 2021 Standar Pendidikan Nasional Pelajaran Agama dan Pancasila dihapuskan dari Mata Kuliah di Perguruan Tinggi. Semua yang disampaikan oleh Gatot terbukti. Meski hal itu kemudian diralat karena mengundang kehebohan dan kegaduhan, kita menjadi sadar dan bisa melihat dengan nyata, ada langkah-langkah yang terencana. Langkah berikutnya seperti dikatakan Gatot, sejarah pemberontakan PKI dihilangkan. Prediksi Gatot lagi-lagi tepat. Hanya saja sekarang istilah yang digunakan Megawati, pelurusan sejarah pemberontakan G30 S PKI. Di luar itu yang juga menghebohkan adalah hilangnya nama sejumlah tokoh Islam dari Kamus Sejarah Indonesia. Salah satu adalah pendiri NU Kyai Hasyim Asyari. Bersamaan dengan itu nama-nama tokoh PKI, namanya secara lengkap dimasukkan ke kamus sejarah. Media mencatat, nama mereka termasuk yang terbanyak. Entahlah, apakah ini masih merupakan bagian dari skenario itu, atau kebetulan saja, peran tokoh PKI sengaja ditonjol-tonjolkan. Dalam laman Wikipedia, nama Ketua Umum PKI DN Aidit muncul sebagai salah satu tokoh pemuda dalam peristiwa Rengasdengklok. Peristiwa Rengasdengklok adalah sebuah peristiwa heroik, ketika sejumlah tokoh pemuda menculik Soekarno-Hatta. Peristiwa ini dianggap sebagai pemicu yang mempercepat Soekarno-Hatta membacakan naskah proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Selama ini nama-nama yang muncul dalam sejarah adalah tokoh pemuda Sayuti Melik, Wikana, Chairul Saleh, dan kawan-kawan. Tidak ada nama Aidit. Tinggal satu tahapan lagi berdasarkan prediksi Gatot sehingga PKI bangkit. Yakni Pencabutan TAP MPRS tentang PKI sebagai partai terlarang . Setelah itu diikuti proses rehabilitasi. Sempurnalah sudah. Banyak yang tak meyakini PKI akan bangkit kembali. Alasannya sebagai sebuah ideologi, komunis sudah bangkrut. Sejarawan Salim Said termasuk dalam barisan yang tidak yakin PKI bangkit lagi. Akan tetapi, dia meyakini ada warisan dendam. Bagaimanapun juga mereka mengalami represi selama Orde Baru. Termasuk keluarga Soekarno. Satu lagi yang perlu dicatat. menurut Salim Said, PKI itu sangat pandai menyusup. Jangan lupa PKI pada waktu itu mengklaim mempunyai kader 20 juta orang. Berapa besar jumlah anak cucunya? Kalau masing-masing punya dua orang anak saja, setidaknya ada 40 juta orang. Mereka terus bergerak dan menyusup ke berbagai profesi, termasuk di dunia politik. Yang dituduh menjadi tempat berlindung paling nyaman adalah PDIP. Kebetulan pula ada anggota DPR RI dari PDIP yang secara terbuka mengaku bangga sebagai Anak PKI, yakni Ribka Tjiptaning. Secara politik Mega juga tampaknya tidak terlalu terganggu dengan klaim dan pengakuan Ribka. Tidak coba disembunyikan. Bahkan dia pernah diberi jabatan sebagai pimpinan komisi. Sikap Mega ini tidak mengherankan. Karena Soekarno dulu juga menggaungkan Nasakom. Persatuan antara kaum nasionalis, agama, dan komunis. Bersamaan dengan berbagai tanda-tanda kebangkitan PKI itu, selama rezim Jokowi umat Islam mengalami represi. Sepanjang sejarahnya, PKI sangat memusuhi umat Islam. Mereka dulu sering sekali membuat provokasi. Terutama dari berbagai kegiatan kesenian dan kebudayaan, yang dipelopori oleh seniman Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Sebuah organisasi onderbouw PKI. Jadi lepas benar tidaknya PKI akan bangkit, berbagai keributan yang terjadi di Kemendikbud, ditambah permintaan Megawati meluruskan sejarah membuat umat Islam menjadi waspada. Dipastikan isu ini akan menjadi sumber ketegangan baru antara pemerintah dengan umat Islam. Jalan terbaik, sebagai sesama anak bangsa, kita duduk bersama. Bicarakan secara baik-baik, apa sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah terutama partai penguasa PDIP. Harus diingat, walaupun secara kekuatan politik dan ekonomi umat islam saat ini sangat lemah, namun secara populasi tetap terbesar. Umat Islam tidak bisa disingkirkan begitu saja. **
POPULER
