EDITORIAL
Presiden Jokowi Harusnya Kesal Pada Dirinya Sendiri
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi tengah kesal dengan amburadulnya data pemerintahan. Mulai dari pusat sampai tingkat daerah. Dampaknya selain sangat mengherankan, juga menimbulkan berbagai kelucuan yang tidak lucu. "Saya melihat, saya ini di lapangan terus. Ada waduk nggak ada irigasi-nya, irigasi primer, sekunder, tersier, nggak ada. Ada membangun pelabuhan baru, nggak ada akses jalan ke situ, apa-apaan. Bagaimana pelabuhan bisa digunakan,” ujarnya ketika memberi pengarahan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal Pemerintah 2021, Kamis (27/5/2021). Jokowi juga menyoroti tumpang tindihnya dana bantuan sosial (bansos) di tingkat pusat dan daerah. Soal ini juga pernah dilaporkan oleh Mensos Tri Rismaharini ke KPK. Berdasarkan audit dari BPK, ditemukan 21 juta data penerima bansos ganda. Dalam rapat kerja dengan DPR Komisi VIII DPR RI Risma mengaku mumet melihat data bansos. Yang lebih membuat Jokowi jengkel adalah rendahnya penyerapan anggaran baik pada APBN, maupun APBD. Padahal, dia sebelumnya mematok angka pertumbuhan ekonomi sampai 7 persen. Salah satu mesin penggeraknya diharapkan dari gelontoran anggaran pemerintah. "Saya minta percepatan belanja pemerintah dikawal dan ditingkatkan, dan supaya kita tahu semuanya, realisasi belanja pemerintah masih rendah, sekitar kurang lebih 15% untuk APBN, dan 7% untuk APBD, masih rendah. Serapan belanja PEN juga masih rendah, baru 24,6%, sekali lagi kecepatan, tapi juga ketepatan sasaran,” tegasnya. Ini bukan pertama kalinya Jokowi menyampaikan kejengkelan dan kemarahannya kepada jajaran pembantunya di kabinet, dan birokrasi. Berkali-kali kita mencatat Jokowi menyampaikan hal itu. Jokowi tercatat pernah sangat marah kepada menterinya soal penanganan krisis Covid-19. Dia bahkan sampai mengancam akan mencopot menteri yang dianggap tidak becus bekerja. Jokowi menilai ada menteri yang bekerja biasa-biasa saja. Tidak punya sense of crisis. Kalimat yang digunakan Jokowi juga sama. “Apa-apaan ini?” Melihat data dan fakta yang dipaparkan Jokowi kita bisa memaklumi jika presiden sampai harus heran, marah dan kesal. Sangat tidak masuk akal dan konyol bila ada pembangunan waduk, namun tak ada saluran irigasinya. Ada pelabuhan, tidak ada akses jalannya. Hal semacam itu hanya mungkin terjadi di negara Wakanda. Negeri antah berantah. Super konyol dan tak masuk akal. Percaya nggak percaya. Begitu juga halnya dengan tumpang tindihnya data, dan rendahnya penyerapan anggaran. Pada periode lalu, saat posisi Wapres dijabat oleh Yusuf Kalla, pemerintah sempat berkilah rendahnya penyerapan anggaran, karena banyak pejabat yang takut dicokok oleh KPK. KPK juga dituding oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko berdampak pada rendahnya investasi yang masuk ke Indonesia. Jalan keluarnya sekarang, KPK dilemahkan. Para petugasnya yang punya integritas dan dedikasi tinggi disingkirkan melalui test wawasan kebangsaan. Selain itu dengan dalih perang melawan Covid-19 pemerintah telah menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus. PERPPU tersebut kemudian disahkan menjadi UU No 2 Tahun 2020. Dengan UU tersebut, atas nama penanganan Covid-19, pejabat negara dilindungi dan kebal dari tuntutan hukum. Bebas menggunakan anggaran, tanpa harus khawatir dan takut akan dituntut secara hukum. Jadi sangat aneh bila penyerapan anggaran masih sangat rendah. Dalam situasi semacam ini kita jadi teringat dengan sebuah adagium dalam dalam dunia kemiliteran. “Tidak ada anak buah yang salah. Yang salah adalah komandan!” Presiden Jokowi harusnya bertanya kepada diri sendiri. Mengapa semua itu bisa terjadi. Jokowi sudah memasuki periode kedua sebagai seorang presiden. Dia sudah 7 tahun menjadi komandan tertinggi di Indonesia. Masa konsolidasi sudah lewat. Jokowi sudah bolak-balik bongkar pasang kabinet. Sudah enam kali reshuffle. Empat kali pada periode pertama, dan dua kali pada periode kedua. Sampai sekarang masih banyak sekali terjadi kekacauan dalam pelaksanaan pembangunan. Kekacauan data, dan kekonyolan-kekonyolan lainnya, Jokowi hendaknya bertanya kepada diri sendiri. Mengapa semua itu masih terjadi? Dia tidak bisa terus menerus menyalahkan anak buahnya. Toh dia sudah melakukan reshuffle sampai enam kali. Dia juga punya hak sepenuhnya kembali melakukan reshuffle, jika dianggap masih perlu. Kembali ke adagium militer tadi. Pasti yang salah adalah komandannya. Kesalahan itu ada pada diri Jokowi. Silakan marah pada diri sendiri. Masyarakat sudah lama marah melihat berbagai kekonyolan itu. Hanya saja rakyat tidak punya kewenangan mengganti presiden setiap saat, seperti halnya presiden bisa melakukan reshuffle. **
Jokowi Sangat Ingin Tiga Periode
JOKO Widodo (Jokowi) pernah menegaskan bahwa dia tidak berniat dan tidak berminat menjadi presiden tiga periode. Sekitar dua bulan yang lalu, melalui rekaman YouTube Sekretariat Presiden menekankan bahwa dia akan mematuhi konstitusi (UUD 1945) yang mengamanatkan masa jabatan presiden maksimal dua periode. Persoalannya, bisakah pernyataan Jokowi itu dijadikan jaminan bahwa dia tidak akan melakukan upaya apa pun untuk mendapatkan periode ketiga? Kelihatannya, rakyat sudah terbiasa tidak mempercayai sepenuhnya apa yang diucapkan oleh Jokowi. Yang dia katakan itu adalah janji. Publik sudah mencatat ratusan janji Jokowi yang dia lindas sendiri. Apalagi ini janji untuk tidak meminati tiga periode. Sangat tak mungkin tidak dilanggar oleh Jokowi. Pertama, karena dia punya beban berat untuk memastikan anak-menantunya bisa berkarir lebih tinggi lagi dari jabatan walikota. Kedua, karena ada beberapa proyek pribadi yang ingin dituntaskannya. Dan ketiga, ada agenda China dan agenda taipan cukong yang harus dia laksanakan. Jokowi pastilah ingin agar Gibran Rakabuming (anak) dan Bobby Nasution (menantu) bisa naik menjadi gubernur dan seterusnya. Tanpa jabatan tiga periode, hampir pasti tamatlah riwayat Gibran sebagai walikota Solo dan Bobby sebagai walikota Medan pada 2025. Semua orang percaya bahwa Jokowi ingin memindahkan Gibran ke Jakarta menjadi gubernur DKI. Indikasinya adalah penolakan dia untuk melaksanakan pilkada Ibukota pada 2022. Ini adalah tahun masa jabatan Anies Baswedan berakhir. Kalau masa jabatan Anies dijadikan jadwal pilkada DKI, pastilah berat bagi Gibran untuk mengalahkan Anies dengan lurus-lurus saja. Dan memanglah tak mungkin pilkada DKI dibengkok-bengkokkan. Jokowi “memadamkan” peluang Anies dengan tetap mempertahankan pilkada DKI 2024 sebagaimana diamanatkan UU. Pilkada 2024 ini akan memuluskan Gibran. Tapi, hitung-hitungan ini pun tidak membuat Jokowi tenang. Sebab, masa jabatan presiden akan selesai pada 20 Oktober 2024. Sedangkan pilkada serentak 2024, termasuk DKI, akan dilaksanakan pada bulan November. Kalau Jokowi tak dapat periode ketiga, maka ambisi untuk menjadikan Gibran gubernur DKI sangat berat untuk direalisasikan. Pada bulan Juni atau Juli 2024, kekuasaan Jokowi menjadi sangat lemah karena presiden terpilih pengganti dia sudah diketahui. Praktisnya, Jokowi tidak punya ruang gerak untuk membantu Gibran begitu masuk bulan Maret 2024 –bulan pelaksanaan pilpres. Jadi, sangatlah dipahami kalau Jokowi berkepentingan untuk menyambung masa jabatannya menjadi tiga periode. Untuk kepentingan Bobby naik ke kursi gubernur Sumatera Utara (Sumut), masih bisa diusahakan Jokowi. Karena, pilgub Sumut akan dilaksanakan pada 2023. Jauh sebelum masa jabatan Jokowi selesai. Ini baru dari perspektif Gibran dan Bobby. Kita lihat kepentingan lain Jokowi untuk mendapatkan periode ketiga. Yaitu, proyek besar yang akan mencatatkan nama Jokowi di dalam sejarah. Yang terbesar adalah pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur (Penajam Paser Utara). Proyek ini menjadi taruhan pribadi Jokowi. Tentulah dia ingin memastikan itu terlaksana meskipun tidak akan rampung setelah dia selesai tiga periode. Kalau Jokowi tidak berhasil merebut periode ketiga, sangat mungkin proyek yang “banyak musuh” ini akan dibatalkan oleh presiden pengganti Jokowi pada pilpres 2024. Proyek lain yang juga memerlukan kekuasaan Jokowi adalah kepentingan para taipan yang ada di kelompok oligarkhi. Mereka semua sangat nyaman melakukan pengurasan kekayaan alam Indonesia jika Jokowi masih berkuasa. Jokowi sudah terbukti sebagai sahabat taipan yang baik sekaligus teman para cukong yang loyal. Mereka ingin agar kesempatan emas itu bisa sampai 2029. Enak dan leluasa. Jadi, itulah sebabnya orang tidak percaya kalau dikatakan Jokowi tidak berambisi memperpanjang kekuasaannya menjadi 15 tahun. Pak Amien Rais sangat jeli melihat gelagat Jokowi dalam memperjuangkan presiden tiga periode. Bisakah ini tercapai? Tidak ada yang mustahil bagi Jokowi. Dia didukung oleh para taipan dan cukong yang siap menggiring sebagian besar parpol di DPR untuk menyetujui amandemen UUD 1945. Mereka akan menyediakan “unlimited funding” (dana tak terbatas) untuk memuluskan perubahan konstitusi itu. Klop! Jokowi sangat ingin tiga periode. Sedangkan para taipan dan cukong sangat memerlukannya.[AU]
Mana Bupati-Walikota Yang Tidak Jual-Beli Jabatan?
BUPATI Nganjuk, di Jawa Timur, Novi Rahman Hidayat (NRH), terjaring dalam OTT KPK pada 10 Mei 2021. Tuduhan primernya adalah menjual jabatan. Tidak tanggung-tanggung. Hampir semua posisi yang berada di bawah pemerintah kabupaten (pemkab), diperjual-belikan. Dalam operasi ini, KPK menyita uang tunai hampir 700 juta rupiah. Bersama NRH, KPK menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat jual-beli jabatan itu. Termasuk sejumlah camat. KPK mengatakan, mereka menduga kuat NRH meletakkan tarif untuk posisi-posisi di lingkungan pemkab. Bahkan, sampai ke level perangkat desa-kelurahan. Untuk yang terendah ini, diperkirakan haganya antara 10-15 juta. Untuk jabatan yang lebih tinggi tarifnya bisa 150 juta. Atau lebih. Nah, apakah jual-beli jabatan di lingkungan pemkab atau pemko (pemerintah kota) merupakan bentuk korupsi baru? Konyol sekali kalau ada yang mengatakan iya. Sebaliknya, coba tunjukkan mana bupati atau walikota yang tidak memperjual-belikan jabatan? Kalau pun ada yang tidak mencari duit dari jual-beli jabatan, pastilah jumlahnya sedikit sekali. Terus, apakah jual-beli jabatan hanya terjadi di jajaran pemerintahan dalam negeri saja? Kembali lagi kita bertanya, apakah Anda bisa tunjukkan bos-bos instansi apa pun yang bersih dari jual-beli jabatan. Mari kita layangkan pertanyaan kepada para bos di Polri: ada atau tidak ada praktik jual-beli jabatan di Kepolisian? Kita hanya bertanya saja. Bukan menuduh. Ada atau tidak ada jual-beli jabatan di Polda, Polres, dlsb? Pertanyaan yang sama mari kita layangkan ke Kejaksaaan Agung: ada atau tidak ada jual-beli jabatan di sana? Pertanyaan serupa juga ditujukan kepada semua Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia. Ada 34 kejaksaan tinggi. Mohon jawaban jujur dari Anda semua. Jadi, dugaan jual-beli jabatan yang dilakukan NRH di pemkab Nganjuk kelihatannya hanya fenomena puncak gunung es (tip of iceberg). Kalau KPK serius mau membasmi jual-beli jabatan, coba saja Anda lakukan ‘surveillance’ (penguntitan) terhadap semua bupati-walikota. Rasanya kita berani jamin KPK bisa menjerat 100 atau 200 bupati-walikota dalam setahun. Jual-beli jabatan juga ditengarai berlangsung di level kementerian. Belum lama ini, majalah Tempo mengungkap dugaan juel-beli jabatan eselon dan dirjen di Kementerian Desa. Pernah pula terungkap praktik jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Mantan ketum PPP, Muhammad Romahurmuziy (Romi), tertangkap tangan oleh KPK (Maret 2019) dalam kaitan ini. Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis dua tahun penjara kepada Romi karena terbukti menjadi pemeran jual-beli jabatan di kementerian yang waktu itu dipegang oleh Lukman Hakim Saifuddin. Bagaimana dengan kementerian-kementerian lain? Wallahu a’lam. Yang jelas, sudah tertangkap dua menteri yang terlibat korupsi yaitu Juliari Batubara (ketika menjadi Mensos) dalam kasus Bansos dan Edhy Prabowo (semasa menjadi menteri kelautan) dalam kasus ekspor bibit lobster. Kedua menteri ini memang tidak terlibat korupsi jual-beli jabatan. Namun, kasus korupsi yang mereka lakukan itu menunjukkan bahwa ada persoalan mentalitas di kalangan para pejabat pemerintah. Artinya, secara umum korupsi apa saja kemungkinan besar akan dilakukan oleh seorang pejabat. Termasuk jual-beli jabatan. Dalam hal bupati-walikota, jual-beli jabatan adalah ‘tambang duit’ yang paling enak. Tidak terlalu besar risikonya. Transaksi bisa diatur agar luput dari radar KPK atau penegak hukum lainnya. Jual-beli jabatan bisa dilakukan tanpa jejak. Misalnya, orang yang menagih duit upeti bisa dibuat ‘tanpa hubungan’ dengan si pejabat yang menjualbelikan jabatan. Berdasarkan kemungkinan inilah, kita wajar bertanya: tunjukkan kepada rakyat mana bupati-walikota yang tidak menambang duit dari lelang jabatan.[AU]
Babi Panggang dan Wawasan Selangkangan
JOROK. Itulah kesan pertama kali menyaksikan pentas politik nasional saat ini. Di ujung bulan Ramadan, bulan penuh ampunan yang seharusnya dimanfaatkan untuk mawas dan tahu diri atas kelemahannya, malah dipakai untuk membuat episode kegaduhan demi kegaduhan. Bulan yang seharusnya bisa dipakai untuk memupuk kebaikan, merintis rekonsiliasi, dan menyatukan kebersamaan, justru sibuk membahas babi dan selangkangan. Kegaduhan pertama berkaitan dengan soal-soal pertanyaan untuk pegawai KPK menyangkut wawasan kebangsaan. Tetapi pertanyaan yang diajukan bertabur tentang isu seks yang tentu saja akan menyeret ke masalah selangkangan. Belum tuntas masalah seks yang sangat asasi, kegaduhan kembali diberondongkan dengan isu lain yakni babi panggang. Babi - diolah dengan cara apapun - tetaplah babi. Mau dipanggang, disate atau digoreng crispy, tetap saja babi. Binatang paling jorok yang suka makan kotorannya sendiri itu telah diharamkan umat Islam di seluruh dunia. Pengharamannya sudah final tanpa ada celah amandemen. Babi Panggang Ambawang Kalimantan Barat atau Bipang adalah salah satu menu yang ditawarkan Presiden untuk menjadi souvenir Hari Raya Idul Fitri. Bipang menjadi pembicaraan serius karena Presiden Jokowi salah fokus. Ia lupa saat berpidato tengah dalam situasi bulan puasa dan larangan mudik. Maksud hati ingin menjinakkan umat Islam agar rela tidak mudik, yang terjadi justru salah ucap yang menimbulkan kebisingan dan keruwetan. Publik sontak marah, seorang presiden muslim tidak paham halal haramnya sebuah makanan. Bisa jadi presiden tidak salah, sebab kalau dilihat dalam tayangan video resmi, presiden membaca script. Jadi bukan pidato tanpa teks dan penuh improvisasi. Apalagi, pidato tanpa teks, bukan budaya Jokowi. Oleh sebab itu harus ditelusuri siapa yang membuat script karena gara-gara pidato itu, muka presiden telah tertampar dengan sempurna. Penulis naskah harus menerima ganjaran setimpal. Di sekitar istana dan kabinet tampaknya banyak penyusup, sebab bukan kali ini saja presiden dipermalukan. Jika dibiarkan akan sangat berbahaya, sebab presiden akan selalu menjadi bahan gunjingan dan olok-olok karena kesalahan yang tidak perlu. Presiden saat ini telah terjebak dalam skenario tak terlihat. Ada organisasi tanpa bentuk yang memegang remote istana. Mereka bisa memainkan presiden kapan saja. Mereka bisa memanfaatkan presiden untuk tujuan apa saja. Tentu saja presiden tidak sadar, karena pekerjaannya terlalu banyak, bebannya terlalu berat, dan janji-janjinya terlampau muluk. Ia tak punya waktu lagi untuk mengecek apakah pidatonya menyakiti umat, mengoyak persatuan, atau melecehan agama. Ia juga tak berdaya membedakan apakah itu Bipang, Jipang atau Rengginang. Lagi-lagi karena beban terlampau berat. Bisa juga radar kesadarannya tak sensitif lagi. Keseleo lidah presiden tentang babi panggang serta merta dimanfaatkan oleh kaum probabi untuk memasarkan dagangannya. Babi guling ditusuk dari selangkangan hingga mulut akhirnya menjadi tontonan yang wajar, namun bagi yang antibabi tontonan ini jelas menjijikkan. Jangankan melihat wujud babi, mendengar kata babi saja sudah mual karena sejak kecil umat Islam telah mendapatkan doktrin tentang jorok dan bahayanya daging babi. Upaya memasyarakatkan babi dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Penyusupan daging babi ke daging sapi sering dijumpai di pasar pasar tradisional. Maklum produksi babi di Indonesia mengalami surplus. Para peternak harus kreatif memasarkan piaraan mereka. Kampanye kuliner babi panggang di negeri mayoritas antibabi adalah upaya terang-terangan memasyarakatkan babi. Eksploitasi tentang babi ini begitu masif, di koran, televisi dan medsos masuk ke ruang ruang privat di kamar tidur dan ruang makan. Ini bentuk teror tersendiri bagi umat Islam yang meyakini daging babi mengandung parasit trichinella spiralis atau roundworm, taenia solium atau tapeworm, dan toxoplasma gondii yang merusak kesehatan. Negara demokrasi yang baik adalah menghormati mayoritas dan menempatkan minoritas pada porsinya. Mengeksploitasi minoritas selain tidak elok, jelas berlebihan. Pemakan babi adalah minoritas, tidak elok “Bapak Segala Agama” mengkampanyekan makan babi di tengah mayoritas yang sedang berpuasa menahan hawa nafsu dan hawa-hawa yang lain di ujung ibadahnya. Tak berdasar pula memaksa masyarakat mayoritas antibabi untuk probabi. Sangat tidak cerdas memelintir ucapan presiden yang sudah jelas, lugas, dan tegas menjadi pernyataan yang jauh dari esensi. Sungguh tak bermoral, frasa Bipang diklaim sebagai Jipang agar tidak menimbulkan kemarahan umat. Akui salah, minta maaf, lalu selesai. Kebiasaan buruk ngeles harus enyah dari negeri Pancasila. Lalu tentang selangkangan yang juga tak kalah heboh. Di KPK muncul soal ujian bagi karyawannya yang akan berubah status menjadi Aparat Sipil Negara. Pertanyaan yang diajukan bukan soal integritas pemberantasan korupsi, tetapi soal remeh-temeh yang tak ada hubungannya dengan marwah lembaga anti rasuah tersebut. Entah dapat bisikan dari mana, ada beberapa pertanyaan tentang bersedia jadi istri kedua atau tidak. Mengapa mengidolakan Aa Gym yang berpoligami, apakah bersedia lepas jilbab, ditanya pendapat tentang LGBTQ, ditanya pendapat soal free sex, kalau threesome bagaimana, kalau orgy bagaimana?' Sungguh pertanyaan-pertanyaan yang sangat dangkal dan kasar, jauh dari kepantasan. Kasus selangkangan ini, sebelumnya menimpa Munarman yang “diteroriskan” oleh polisi. Ia digarap secara radikal oleh buzzer bayaran dengan isu check ini di hotel bersama perempuan lain. Faktanya, Munarman memang menginap bersama istri sahnya. Sebelum Munarman, Habib Riszieq Shihab terlebih dulu digarap dengan isu serupa, yakni chat mesum HRS dengan seorang wanita. Belakangan diketahui chat itu bikinan buzzer. Tak hanya itu, polisi tak menemukan data dan fakta tentang tuduhan itu, hingga akhirnya kasus dihentikan penyidikannya. Mengapa rezim ini konsen sekali dengan selangkangan, karena ini isu sensitif yang punya daya bendung sangat tinggi. Dengan isu selangkangan, publik akan melupakan masalah utang negara, proyek mangkrak, tsunami TKA Cina, korupsi, pembunuhan laskar KM 50 Cikampek, dan ketidakadilan hukum, kemiskinan, dan pembangkangan sosial. Buzzer akan menutup rapat-rapat kegagalannya dan mengekspoitasi sedikit keberhasilannya. Begitulah para buzzer membabibuta menolong junjungannya dari keteledoran. Mereka akan serempak menyalak, menggonggong, dan mengaum manakala junjungannya salah - dari salah ucap, salah kaprah hingga salah fatal. Junjungan tidak boleh salah, apapun risikonya. Maha benar junjungan dengan segala keterbatasannya. Sungguh era fasis ini, lebih baik segera diakhiri.
Selamat Mudik ke Indonesia TKA Dari China
SEJAK tanggal 6 Mei 2021 pemerintah secara resmi melakukan larangan mudik secara total. Semula ada kelonggaran mudik terbatas antar-kota yang berdekatan (Aglomerasi). Warga di kawasan Jabodetabek, Surabaya Raya, dan 6 kawasan aglomerasi lainnya diperbolehkan melakukan mudik. Namun atas permintaan dari Satgas Covid-19, semua pergerakan warga selama libur lebaran, dilarang. Keputusan pemerintah ini sesungguhnya bisa dipahami dalam konteks penanggulangan Covid-19. Angka infeksi corona belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Perkembangan terbaru malah menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Kementerian Kesehatan menemukan varian baru virus corona asal India. Negara dengan jumlah penduduk terbesar kedua di dunia itu, saat ini tengah mengalami badai corona yang sangat mengkhawatirkan. Banyak warga India yang mencoba menyelamatkan diri. Meninggalkan negara tersebut. Salah satu negara tujuan adalah Indonesia. Keputusan pemerintah melakukan larangan mudik secara total itu imbasnya langsung terasa di lapangan. Petugas melakukan penyekatan di berbagai ruas jalan tol dari Jakarta menuju kawasan Timur (Jawa) dan kawasan Barat (Sumatera). Di sejumlah kota-kota besar di seluruh Indonesia pencegahan arus mudik juga dilakukan. Ratusan, bahkan ribuan mobil dipaksa putar haluan. Ratusan ribu, bahkan jutaan warga yang ingin mudik, terpaksa gigit jari. Terjadi ketegangan antara petugas dengan para pemudik. Kemacetan panjang terjadi di beberapa ruas jalan tol. Petugas tidak peduli dan tak mengenal kompromi. Pemandangan ini sangat kontras dengan fenomena di Bandara Soekarno-Hatta. Ratusan pekerja dari China melenggang masuk dengan menggunakan pesawat charter. Mereka menggunakan pesawat charter. Ada yang menyewa pesawat China Southern Airlines, dan juga pesawat Lion Air. Kementerian Perhubungan berkilah mereka telah memenuhi syarat keimigrasian berupa VISA/KITAP/KITAS dan mempunyai dokumen kesehatan berupa hasil test PCR dengan hasil negatif. Pemerintah boleh saja berkilah, mengajukan argumen apapun. Tapi pesan yang sampai kepada publik sangat jelas. Pemerintah sangat mengistimewakan TKA asal China, dan mendiskriminasi anak bangsa sendiri. Isu ini menjadi sangat sensitif di tengah liburan mudik lebaran. Kondisi psikologis masyarakat kita, terutama di kota-kota besar sedang super sensitif. Pandemi dan tekanan ekonomi memberikan pukulan ganda. Sejak pandemi merebak pada awal Maret tahun 2020, mobilitas masyarakat sangat dibatasi. Mudik juga sangat dibatasi, di tengah-tengah perdebatan antara mudik atau pulang kampung yang diperbolehkan. Tekanan ekonomi juga sangat tinggi. Banyak yang kehilangan pekerjaan, usahanya gulung tikar. Pulang kampung selama ini selain jadi semacam ritual sakral keagamaan, sekaligus merupakan masa rehat panjang melepas kepenatan dan ketegangan. Namun, mereka kini harus berhadapan dengan kekuasaan yang tidak kenal kompromi. Sebaliknya, dengan mata kepala sendiri mereka bisa menyaksikan suasana yang sangat kontras, perlakuan istimewa kepada para TKA China. Pemerintah membuka lebar-lebar pintu negara untuk TKA China. Tetapi, menutup rapat-rapat pintu mudik bagi warganya. Pemerintah harus menyadari sepenuhnya situasi kebatinan masyarakat saat ini. Kondisi masyarakat kita seperti jerami kering yang sangat mudah dipantik di musim kemarau yang panjang. Mereka merasa diperlakukan secara tidak adil. Ditekan. Didiskriminasi. Dihadapi dengan sikap keras. Sementara tenaga kerja asing dari negara Komunis China diistimewakan. Situasi ini bila tidak segera disadari oleh pemerintah, dampaknya bisa sangat serius. Seperti air yang sedang mendidih, rakyat memerlukan katarsis agar tidak terjadi ledakan yang tidak kita inginkan. Selamat mudik TKA China. **
Satu Kali Tes Kebangsaan 75 Pegawai KPK Terpental
BADAN Kepegawaian Negara (BKN) baru saja menyelesaikan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Ada 75 pegawai senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tak lolos, salah satunya penyidik senior Novel Baswedan. Tentu saja publik tidak percaya, kaget dan sama sekali diluar akal sehat. BKN pun menyerahkan status 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK kepada pimpinan KPK. Kepala BKN, Bima Haria Wibisana menjelaskan dalam waktu dekat KPK akan berkoordinasi dengan BKN dan Kemenpan Reformasi Birokrasi. Namun untuk keputusan akhir dan pengumuman status para pegawai tersebut berada di tangan pimpinan KPK, bukan di BKN. BKN hanya sebagai penyelenggara tes dan telah menyerahkan hasil penilaian kepada KPK. Ketua KPK Firli Bahuri sendiri menyatakan bahwa ada 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK dalam rangka alih status menjadi ASN. Kendati demikian, Firli memastikan bahwa tidak ada pegawai KPK yang dipecat. Dijelaskan Firli, pihaknya akan berkoordinasi lebih dulu dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan BKN soal 75 pegawai yang tidak lolos TWK. Celakanya, Menpan RB Tjahjo Kumolo justru bicara dengan ketus. "Soal nasib 75 pegawai KPK bukan urusan Kemenpan RB, melainkan urusan KPK." Sampai di sini kita paham ada sesuatu yang tak beres. Singkatnya, KPK ingin dimandulkan dengan cara mengusir para penyidik KPK yang kredibel, yang tengah menangani kasus-kasus besar, yang menyasar para petinggi partai besar. Lantas, tes macam apa yang disodorkan BKN kepada para pegawai KPK, khususnya para penyidik senior dan kredibel sehingga mereka tak lolos? Penyidik sekaligus Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap mengungkapkan beberapa kejanggalan pertanyaan saat mengikuti TWK dalam rangka alih status menjadi ASN. Salah satu pertanyaan janggal yang muncul di tes wawasan kebangsaan dalam rangka alih status ASN tersebut yakni, terkait ucapan selamat hari raya ke agama lain. Yudi mengaku heran berkaitan dengan pertanyaan yang menurutnya adalah hal biasa tersebut. "Saya heran ketika ada pertanyaan ke saya tentang apakah saya mengucapkan selamat hari raya ke umat beragama lain," ungkap Yudi. Yudi berpikir seharusnya pewawancara sudah mendapatkan informasi bahwa di KPK mengucapkan selamat hari raya kepada rekannya yang merayakan merupakan hal biasa baik secara langsung maupun melalui Grup WA. Yudi mengungkapkan, selama bekerja di KPK, dirinya kerap memberi ucapan hari raya ke agama lain. Bahkan, dia mengaku beberapa kali mengisi sambutan sebagai Ketua Wadah Pegawai KPK saat acara Natal. Menurutnya, itu adalah hal biasa dalam toleransi beragama. Pertanyaan lain yang nyeleneh, seperti soal bersedia lepas jilbabkah, soal doa qunut, soal radikalisme, isu taliban, hingga soal-soal remeh temeh lainnya. Menanggapi itu semua, peneliti senior Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) FH UGM, Zainal Arifin Mochtar, menyebut 75 pegawai yang tak lolos merupakan nyawa yang membuat KPK masih berdenyut meski sudah dilemahkan. Sehingga apabila 75 pegawai tersebut pada akhirnya dipecat, kata Zainal, KPK bisa dikatakan sudah tiada. "Kalau kemudian tes wawasan kebangsaan dan menghilangkan 75 orang yang sebenarnya membuat KPK kelihatan masih berdenyut," ujar Zainal dalam diskusi virtual pada Jumat (7/5). "Artinya saya yakin kalau 75 (pegawai) ini dibuang, sama dengan menarik selang pernapasan terakhir yang bisa menambah atau memperpanjang napas sekaratnya KPK. Kalau ini (75 pegawai KPK) dihapus, maka saya bisa katakan terhadap KPK Innalillaahi wa Inna Ilaihi raji'un," sesalnya. Sebenarnya, upaya pembunuhan KPK dimulai sejak revisi UU pada pertengahan 2019, kemudian pemilihan pimpinan periode 2019-2023 yang kontroversial, tes ASN, dan puncaknya saat Mahkamah Konstitusi (MK) memutus UU KPK hasil revisi sah dan konstitusional. Ia meyakini ada orkestrasi, pengaturan ritme musik yang bersamaan untuk membunuh KPK secara terencana, dan MK jadi bagian ketika membaca surat kematiannya KPK. Putusan MK yang menyatakan UU KPK hasil revisi sah, menurut Zainal, menimbulkan kematian bukan hanya bagi KPK, tetapi juga MK. Sebab MK sudah kehilangan moralitas dalam memutus revisi UU KPK yang nyata-nyata kontroversial. Putusan MK kemarin 1 kejahatan yang menyebabkan 2 kematian. Satu mengancam kehidupan KPK yang menjadi sekarat, tapi di saat yang sama menunjukkan kematian moralitas konstitusional di MK oleh hakim-hakim konstitusi. Gestur kebijakan pimpinan KPK hari ini jelas-jelas memerangi para penyidik yang kredibel, profesional dan buas terhadap koruptor. Hasilnya ke depan tentu KPK akan tumpul, malu-malu kucing kepada koruptor, dan bak kerbau dicucuk hidung oleh oligarki.
Tak Cukup Bermodal Toleran
HIDUP di Indonesia saat ini tak cukup hanya bermodal jujur dan toleran, jika ingin aman. Kenyataan ini dialami oleh Munarman mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI). Ia sosok aktivis yang jujur, apa adanya, egaliter, dan toleran. Toh ia mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi, sama seperti Habib Rizieq Shihab. Munarman dicokok di rumahnya dengan sangat kasar oleh Densus 88, hanya beberapa menit menjelang berbuka puasa. Bahkan untuk sekadar memakai sandal saja, Munarman dilarang. Ia tetap diarak dan didorong-dorong masuk mobil polisi oleh beberapa orang bertubuh kekar. Tak lupa, celetukan liar "setan" pun disemprotkan ke telinga Munarman. Demikian yang terdengar dan terlihat dari video media sosial saat proses penangkapan Munarman pada Jumat, 27 April 2021 lalu. Entah standar yang mana yang dipakai polisi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Rasanya sulit sekali mengikuti irama kerja dan aturan main aparat hukum yang satu ini. Apa yang baik dan benar menurut kita, belum tentu baik dan benar menurut polisi. Mereka seperti memiliki tafsir sendiri tentang hukum, tentang kebaikan. Padahal acuannnya sama. Mereka menjalankan acuan itu “semau gue”. Sungguh sangat tidak fair. Polisi menuduh Munarman menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme dan menghadiri baiat ISIS di tiga kota, Jakarta, Medan dan Makassar. Padahal di Papua teroris sudah bergerak dan mematikan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) serta Brimob. Tak terhitung lagi berapa bunga bangsa gugur di tanah Papua. Pun demikian tak ada karangan bunga, tak ada pimpinan OPM maupun penggeraknya yang dicokok. Munarman dibawa ke Polda. Tangannya diborgol, matanya ditutup kain hitam. Adegan yang sungguh menyayat hati. Belakangan tuduhan terhadap Munarman berubah-ubah. Para buzzer bahkan menuduh Munarman check in di hotel bersama perempuan lain. Padahal itu istri sah Munarman. Tabiat rezim ini senang sekali memainkan selangkangan untuk membunuh karakter seseorang, sebagaimana HRS difitnah dengan chatting mesum. Tapi semua sangkaan itu terbantahkan dengan data dan fakta. Kini polisi' sedang mencari-cari tuduhan lain untuk Munarman. Belum ketemu. Munarman bukan koruptor, teroris, atau pembunuh. Ia hanya aktivis Ormas Islam yang sudah dibubarkan secara radikal oleh pemerintah melalui tangan 6 lembaga negara. Munarman dikenal secara luas di kalangan LSM, kelompok pro- demokrasi, jurnalis, apalagi umat Islam. Orangnya jujur, simpatik, juga taat beragama. Ia sangat moderat, egaliter, toleran dalam bergaul dengan penganut agama lain. Bahkan ia merekomendasikan pendirian gereja di Cinere saat ada pihak-pihak yang menolaknya. Seluruh hidupnya ia abdikan untuk urusan kemanusiaan, hukum, dan keadilan. Ia mencoba berpartisipasi untuk bangsa, dimulai dari Ketua LBH Pelambang, Ketua YLBHI Jakarta, Koordintor Kontras Aceh. Ia juga gigih berjuang mewujudkan perdamaian dengan cara ikut meyakinkan petinggi-petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ketika ada Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh dulu, semua LSM keluar dari Aceh, kecuali hanya Munarman yang bertahan di Tanah Rencong, karena Munarman bisa diterima oleh GAM maupun Indonesia. Munarman salah satu yang mendorong tokoh-tokoh GAM supaya mau duduk bersama-sama dengan pemerintah Indonesia yang kemudian terjadi perundingan Helsinki. Munarman juga berjasa mendorong FPI dari gerakan kanan yang keras ke kiri yang humanis. Berdirinya FPI direstui oleh aparat keamanan negeri ini, tahun 1998. Pertama kali dideklarasikan oleh Habib Rizieq Shihab pada 17 Agustus 1998 atau 24 Rabiuts Tsani 1419 H di halaman Pondok Pesantren Al Um, Kampung Utan, Ciputat, Tangerang Selatan oleh sejumlah habaib, ulama, mubaligh, dan aktivis muslim dan disaksikan ratusan santri yang berasal dari wilayah Jabodetabek. FPI merupakan jelmaan Pam Swakarsa atas ide Panglima TNi Jenderal Wiranto dan persetujuan Presiden Habibie. Di FPI Munarman punya andil besar dalam mengubah pola dakwah. Anak-anak FPI memang suka merusak warung miras, kafe, apalagi diskotik. Anak-nak FPI memang suka teriak keras dan memekikkan Takbir saat memberantas kemaksiatan. Tapi itu dulu, tahun 1999. FPI kini sudah berubah. Jika dulu banyak pentungan bambu ditumpuk antara gang sempit di wilayah Petamburan, sekarang tak ada lagi. Kalau dulu anak-anak FPI suka merusak papan nama panti pijat, menginjak-injak meja bilyard, dan memecahkan lampu-lampu diskotik, sekarang tidak pernah lagi. Mereka kini lebih banyak terlihat dan terlibat di lokasi bencana banjir, longsor, tsunami, kebakaran, dan panti asuhan yatim piatu. FPI mencari dan membagikan donasi untuk program kemanusiaan. Mereka memegang teguh prinsip "hidup ini akan bermakna jika berbuat kebaikan untuk banyak orang". Transformasi pilihan perjuangan FPI yang dianggap keras ke arah lembut adalah upaya panjang Munarman. Sejarah perjuangan FPI dan Munarman tercatat dengan jelas di kliping koran dan jejak digital. Semua bisa dipertanggungjawabkan. Tak ada visi misi menjadi teroris, tak ada perintah intoleransi dan radikal, serta tak ada niatan mengubah negara Pancasila dan NKRI. Munarman bukan teroris, bukan pula menghadiri baiat teroris. Kehadiran Munarman dalam acara baiat ISIS di Makassar adalah dalam rangka meneliti teroris internasional. Ia harus mendapatkan data akurat tentang terorisme. Ia juga harus menyaksikan sendiri acara itu dan ketemu langsung dengan mereka yang dibaiat. Sama halnya dengan kerja polisi yang ingin memancing pengedar narkoba, mereka harus menyamar untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat. Bahkan polisi juga harus ikut pesta narkoba. Nenggak miras bersama. Demikian juga kerja jurnalis yang benar, jika ingin menulis tentang pelacuran, harus bergaul dengan pelacur. Ia harus masuk ke kamar pelacur. Pelototi dan rekam seisi kamar. Catat merek parfumnya, rokoknya, bedaknya, bahkan catat pula merek celana dalamnya jika ada yang bergelantungan. Ini kerja investigasi yang benar. Tidak elok dan tidak bernalar jika seseorang melakukan kerja investigasi lalu dicap sebagai pelaku. Pemenjaraan Munarman menyisakan keprihatinan yang dalam tentang cara kerja polisi. Deretan aktivis, jurnalis, dan tokoh agama semua bersaksi tentang siapa Munarman, toh tak mengubah sikap polisi atas perlakuannya. Kesalahan Munarman hanya satu, menolak tunduk pada kezaliman. Jadi, jika mau aman dan hidup tajir di Indonesia, jadilah buzzer, penjilat, atau dungu. Jujur dan toleran saja tidak cukup. Dengan menjadi buzzer, mereka akan mendapatkan kapital yang besar. Modalnya cuma fitnah dan memutarbalikkan fakta. Dengan menjadi penjilat, mereka akan terlindungi dengan selalu memuja rezim meski tahu itu salah. Dengan menjadi dungu, mereka tinggal mengangguk apapun yang dilakukan rezim. Mereka haram membicarakan kekurangan rezim. "Negoro wis ono sing ngatur, rasah ngomong politik. Wis akeh wong pinter." Inilah ungkapan khas kaum dungu di setiap sudut dan celah pembicaraan.
Ramadan Jadi Pertaruhan Ekonomi
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadinya kenaikan harga beberapa komoditas pada April 2021. Hal itu.menyebabkan inflasi sebesar 0,13 persen. Angka tersebut, meleset dari perkiraan yang dikeluarkan Bank Indonesìa sebesar 0,18 persen. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Setianto dalam konferensi vidio, Senin, 3 Mei 2021 menyebutkan, komoditas daging ayam ras memberikan andil sebesar 0,06 persen. Komoditas lainnya adalah minyak goreng, jeruk, bahan bakar rumah tangga, emas perhiasan, anggur, pepaya, rokok kretek filter, ikan segar dan ayam hidup memberi andil terhadap inflasi sebesar 0,01 persen. Ada beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga (deflasi).sehingga menghambat laju inflasi. Cabai rawit memberi andil deflasi 0,05 persen, bawang merah 0,02 persen, beras, bayam, kangkung dengan andil masing-masing 0,01 persen. Belum ada yang menggembirakan dengan angka inflasi yang hanya 0,13 persen pada bulan April 2021. Juga dengan angka April 2021 sebesar 1,42 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Sebab, rendahnya laju inflasi itu tidak mencerminkan telah terjadinya pemulihan ekonomi. Angka inflasi yang diumumkan BPS itu justru menunjukkan betapa perekonomian masih jalan di tempat. Sebab, pertengahan April 2011, sudah memasuki bulan Ramadan. Semestinya, permintaan mulai bergerak. Biasanya, bulan Ramadan inflasi cukup tinggi akibat harga barang naik yang diikuti dengan meningkatnya permintaan konsumen. Akan tetapi, bulan April tanda-tanda permintaan membaik belum terlalu kelihatan. Justru yang terjadi adalah kenaikan harga beberapa komoditas. Hal ini sudah terbiasa terjadi pada bulan Ramadan dan Idulfitri. Akan tetapi, dalam situasi perekonomian tumbuh positif, katakanlah lima persen, biasanya kenaikan harga masih diikuti dengan peningkatan permintaan dari konsumen. Akan tetapi, Ramadan tahun ini tidak seperti itu. Hari Raya Idulfitri yang tinggal sepekan lagi, juga belum menunjukkan adanya peningkatan permintaan. Kalau dibandingkan dengan Ramadan dan Idulfitri 2020 yang.lalu, tentu ada sedikit perubahan. Sebab, tahun lalu adalah awal Covid-19, dan memaksa sejumlah pasar dan mal ditutup. Tidak jelas, apakah stagnannya permintaan itu karena rakyat tidak punya uang untuk belanja. Akankah dalam sepekan menjelang Idulfitri akan meningkat karena Tunjangan Hari Raya (THR), baik pekerja swasta maupun pegawai pemerintah sudah cair. Anggaran THR tahun 2021 yang dikeluarkan pemerintah meliputi kementerian/lembaga, ASN, TNI, dan Polri melalui DIPA sebesar Rp 7 triliun, sedangkan untuk ASN daerah dan P3K dialokasikan Rp 14,8 triliun. THR yang diberikan kepada para pensiunan dialokasikan sebesar Rp 9 triliun. Nah, andaikan THR itu dibelanjakan, tentu sedikit akan mendongkrak permintaan. Apakah semua THR itu dibelanjakan oleh si penerima? Belum tentu. Ajakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar masyarakat yang tidak mudik belanja baju baru, malah menjadi bahan olok-olokan di media sosial. "Mudik dilarang. Akan tetapi Sri (Mulyani Indrawati) ajak masyarakat belanja baju baru. Mau dipake ke mana? Ternyata saat ngomong, otaknya masuk keranjang sampah." Demikian antara lain olok-olokan yang dapat dibaca di medsos. Harus diakui, perekonomian masih berat. Daya beli masyarakat masih lemah. Kalaupun ada kegiatan ekonomi mulai membaik, itu masih sangat sedikit, dan pengaruhnya masih kecil terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, tidak salah jika banyak yang sinis terhadap rencana pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pemerintah pada kisaran 4,5 sampai 5,3 persen. Angkanya sangat ambisius di tengah daya beli masyarakat yang masih lemah. Sementara pendapatan dari ekspor masih sulit meningkat akibat pandemi Covid-19. Nah, kalau mau melihat, salah satu indikator daya beli itu terjadi pada bulan Ramadhan dan Idulfitri. Sebab, di bulan yang sangat mulia itu, banyak masyarakat yang membelanjakan uangnya, baik untuk keperluan pribadi dan keluarga, serta keperluan kepada saudara lainnya. **
Over Borrowing dan Keretakan Kabinet
BELAKANGAN ini ada beberapa fenomena lonjakan utang yang mengerikan, pada saat yang sama terjadi keretakan koalisi di kabinet. Apakah ada kaitan lonjakan utang sehingga anggota koalisi sudah mulai berani mengambil jalan politik sendiri-sendiri? Menurut ekonomi Rizal Ramli, kondisi krisis hari ini jauh lebih berat daripada krisis 1998. Faktornya sangat banyak, antara lain, pertama, jumlah utang yang terlalu banyak. Sampai-sampai untuk membayar bunga utang Pemerintah harus menerbitkan utang baru (defisit keseimbangan primer). Pada 2021, Pemerintah harus menyiapkan Rp373,26 triliun. Sementara kas negara kosong, sehingga Pemerintah terpaksa harus menerbitkan surat utang baru karena terjadi negative flow. Kedua, uang yang ada di masyarakat disedot untuk membayar utang lewat mekanisme pembelian Surat Utang Negara (SUN) ataupun Surat Berharga Negara (SBN). Hal ini yang memukul daya beli ekonomi masyarakat, selain terkena Covid-19, masyarakat kehilangan pekerjaan, atau yang masih bekerja daya belinya semakin turun, karena uangnya tersedot untuk membayar utang. “Dan pemerintah tidak punya kemampuan untuk mengurangi beban utang ini, kecuali menambah dan menambahnya. Untuk bayar bunga utang harus berutang lagi,” jelasnya. Rektor Universitas Ibnu Khaldun, Musni Umar, mengungkapkan jika dijumlahkan utang publik saat ini diperkirakan sudah menembus angka Rp13.500 triilun. Yang dimaksud utang publik itu adalah utang yang apabila terjadi kegagalan maka Pemerintah sebagai penyelenggara negara akan mengambil alih pembayarannya. Utang publik terdiri dari tiga komponen, pertama, utang Pemerintah. Sampai dengan triwulan I-2021 total utang Pemerintah sudah mencapai Rp6.445,07 triliun. Jumlah itu setara dengan 41,64% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kedua, utang Bank Indonesia (BI). Utang Pemerintah termasuk di dalamnya adalah utang Bank Indonesia. Ketiga, utang BUMN. Sampai September 2020 total utang BUMN mencapai Rp1.682 triliun. Jika diproyeksikan hingga kuartal I-2021 total utang BUMN bisa mencapai Rp1.800 triliun. Sehingga menurut Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J. Rachbini total utang Pemerintah dan BUMN sampai saat ini berkisar Rp8.300 triliun. Sampai dengan Presiden Jokowi menyelesaikan tugasnya pada 2024 diperkirakan Jokowi akan mewariskan utang sedikitnya Rp10.000 triliun. Apakah total utang tersebut masih aman? Masih well managable? Atau sudah sampai tahap over borrowing? Tentu saja Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebut total utang tersebut masih aman, masih di bawah 60% dari PDB. Musni Umar sebaliknya sudah tembus 80% dari PDB. Tapi Rizal Ramli menyebut sudah over borrowing. Paling tidak ada tiga instrumen untuk mengukur utang suatu negara masuk kategori over borrowing atau lower borrowing. Yaitu, pertama, DSR (Debt Service Ratio), rasio pembayaran bunga dan cicilan utang terhadap penerimaan ekspor dengan batas aman sebesar 20%. Kedua, DER (Debt Export Ratio), rasio total ULN dengan penerimaan ekspor dengan batas aman sebesar 200%. Ketiga, DGDP (Debt to GDP Ratio), rasio antara total utang luar negeri terhadap PDB dengan batas aman 40%. Jika mengacu pada data ULN Februari 2021, nilai DGDP ratio Indonesia sebesar 39,7%, sedangkan data mengenai DSR dan DER masing-masing sebesar 27,86% dan 215.4% pada IV-2020. Itu menunjukkan bahwa Indonesia mengalami over borrowing dilihat dari indikator DSR dan DER. Sedangkan dengan indikator DGDP, nilainya hampir melampaui batas aman sehingga diperlukan manajemen utang dengan hati-hati dan terstruktur. Di sinilah letak titik krusial, dimana anggota koalisi kabinet menyadari bahwa kondisi utang Indonesia yang sudah over borrowing dan belum ada tanda-tanda solusi yang kongkrit, sehingga masing-masing anggota koalisi di kabinet mulai berbicara sumbang. Menkeu Sri Mulyani sudah mulai minta nasihat World Bank dan Monetary International Fund (IMF). Ini adalah bahasa isyarat karena sang penguasa pemerintahannya sudah di luar kendali, sehingga Menkeu harus pinjam mulut World Bank atau IMF untuk mengingatkan sang penguasa. Dikabarkan Sri Mulyani akan menerbitkan utang baru dengan target Rp1.200 triliun, dimana Rp600 triliun untuk dibagikan kepada rakyat berupa financial safety net (FSN) dan Rp600 triliun untuk supply kepada sektor perbankan. Namun rencana itu ditolak Bank Dunia. Wakil Presiden Ma’ruf Amin mulai berbicara lantang dengan mengatakan indeks demokrasi Indonesia di bawah indeks demokrasi Timor Leste. Ma’ruf yang merupakan representasi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga minta dispensasi agar santri dibolehkan mudik lebaran di tengah kebijakan Pemerintah melarang mudik. Kepala Bappenas/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Manoarfa meminta Menkeu Sri Mulyani mencek perusahaan Indonesia yang berinvestasi besar-besaran ke China di tengah Indonesia butuh investasi. Ini merupakan sinyal orkestra keretakan di dalam tubuh kabinet, khususnya wakil dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada saat yang sama Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dari Fraksi Golkar tengah ditarget Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diperkirakan akan merambat kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, sehingga Airlangga pun melakukan manuver politik bertemu dengan Prabowo Subianto (Ketua Umum Gerindra), Surya Paloh (Ketua Umum Nasdem), Achmad Syaikhu (Presiden PKS), Suharso (Ketua Umum PPP), dan entah dengan siapa lagi. Mungkin saja setelah Golkar, Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB) akan digoyang sehingga keutuhan kabinet semakin rapuh. Belum lagi manuver PDI Perjuangan sebagai pimpinan koalisi, yang kesemuanya memberi isyarat bahwa keutuhan kabinet mulai goyah. Kalau semua itu terjadi, tentu saja akan terjadi tsunami politik. Dan itu membahayakan posisi Presiden Jokowi, dikhawatirkan beliau tidak sampai menyudahi kepemimpinannya hingga 2024. Alih-alih ingin memimpin Indonesia tiga periode, malah terjungkal di jalan. Kita tentu tidak mengharapkan hal itu terjadi, semoga saja analisis di atas tidak terjadi.
Kami Bersama Munarman
SAMPAI saat ini apa status mantan Sekretaris Umum .Front Pembela Islam .(Sekum FPI), Munarman belum jelas. Munarman ditangkap oleh pasukan Detasemen Khusus (Densus) Polri, Selasa (27/4). Pengacara dan keluarga mengaku belum bisa bertemu. Mereka mengaku disodori surat penangkapan saat mencoba menemui Munarman di Polda Metro Jaya. Namun surat tersebut ditolak. Karena tidak sesuai prosedur. Sejauh ini terdapat dua versi keterangan dari polisi, mengapa mantan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) itu ditangkap. Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan, penangkapan itu berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Sebaliknya Kepala Dinas Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, Munarman belum ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu tentu saja sangat aneh. Seorang warga negara ditangkap tidak dengan status yang jelas. Tangkap dulu urusan status menyusul kemudian. Sungguh mengkhawatirkan sekaligus menakutkan. Hal itu bisa terjadi di negara yang mengaku menjunjung tinggi hukum, dan menghormati hak konstitusional seorang warga negara. Lepas dari berbagai kontroversi tadi, sesungguhnya tanda-tanda Munarman menjadi target, sudah terbaca dengan jelas. Sejak beberapa waktu lalu isu kehadiran Munarman dalam bai’at sejumlah anggota FPI di Makassar berhembus kembali cukup kencang. Polanya juga sangat baku. Isu itu digoreng oleh para buzzer pro pemerintah. Peristiwa itu terjadi pada tahun 2015. Sudah lama berselang. Kalau memang sudah ada bukti, mengapa Munarman tidak ditangkap sejak dulu. Peristiwa itu dimunculkan kembali bersamaan dengan proses pengadilan terhadap mantan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab. Di antara para mantan petinggi FPI, tinggal Munarman yang tidak ditangkap. Dia masih bebas di luar penjara. Ketua Umum FPI Ahmad Shobri Lubis dan para petinggi lainnya juga ditahan dalam peristiwa kerumunan di Petamburan. Sebagai Pengacara Habib Rizieq, Munarman tampil garang di pengadilan. Dia bahkan sempat memimpin aksi walk out ketika hakim menolak permohonan agar persidangan dilakukan secara off line. Tak lama kemudian muncul kembali pengakuan seorang mantan anggota FPI yang ditangkap oleh Densus 88, bahwa mereka telah berbai’at dengan ISIS. Dalam bai’at itu Munarman hadir. Video pengakuan ini disebar secara massif di media sosial. Polisi kemudian melakukan penangkapan sejumlah mantan anggota FPI menyusul terjadinya ledakan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Tidak lama kemudian publik dikejutkan dengan temuan sebuah bungkusan di kawasan Limo, Depok, Jabar. Bungkusan yang ditemukan di belakang sebuah warung itu bertuliskan “Munarman FPI.” Tim gegana diturunkan, dan menurut kesaksian media, benda tersebut berupa sebuah magazin dengan beberapa butir peluru. Tidak ada kelanjutan kasus temuan benda mencurigakan dengan nama Munarman itu. Namun dari berbagai peristiwa itu kita bisa membuat sebuah rangkaian, Munarman menjadi target. Di tengah ketidakjelasan itu kini tiba-tiba beredar video CCTV Munarman sedang check in di sebuah hotel bersama wanita. Video itu disebar sebuah akun dengan narasi seolah Munarman, Sekum FPI, pembela HAM itu tak lebih seorang durjana yang senang berselingkuh. Pola ini mengingatkan kita pada kasus skandal chat mesum yang seolah dilakukan oleh Habib Rizieq Shihab. Ada upaya pembunuhan karakter terhadap Munarman. Belakangan terungkap, ternyata wanita yang bersama Munarman itu adalah istri yang dinikahinya secara sah. Akan tetapi, para buzzer dan para pendengki sudah menggoreng habis sampai gosong. Mereka tak peduli bahwa saat ini tengah bulan Ramadhan. Umat Islam diminta mengendalikan diri, dan memperbanyak amal perbuatan baik. Mereka malah menyebar fitnah secara membabi buta. Seluruh rangkaian peristiwa tadi menyadarkan kita, ada skenario besar menghabisi Munarman. Bahkan menghabisi FPI. Bisa jadi Munarman hanya target antara. Target utamanya adalah Habib Rizieq Shihab. Sebagaimana dikatakan pengamat terorisme Sidney Jones, penguasa saat ini terobsesi menjadikan FPI sebagai teroris. Apapun dan bagaimanapun caranya, harus terwujud. Situasi ini sungguh sangat berbahaya. Negara dan aparat keamanan sudah berubah menjadi sebuah organized crime. Kejahatan terorganisir dengan sasaran para warga negaranya sendiri. Kendati begitu, kita masih bersyukur di tengah situasi semacam ini masih banyak akal sehat yang bekerja. Seorang aktivis, pemimpin redaksi Law and justice.co Dr. Roy T Pakpahan secara berani memberi testimoni. Dia tidak yakin figur seperti Munarman terlibat dalam aksi terorisme. Roy mengaku Munarman pernah membantunya mendukung pembangunan gereja HKBP di Cinere, Depok. Roy Pakpahan bahkan secara tegas menyatakan akan berdiri bersama Munarman. "We Stand With Munarman!” tegasnya. Sejumlah aktivis LBH di Makassar, termasuk 4 orang mantan Direktur LBH Makassar juga menyatakan sikap yang sama. Mereka membela Munarman dalam sebuah gerakan yang disebut sebagai “Korsa Munarman.” Salah seorang di antara mereka adalah mantan Bupati Sinjai Andi Rudianto Asapa yang juga pernah menjadi Direktur LBH Makassar. Mereka akan membela Munarman dan menilai Densus 88 telah berlaku sewenang-wenang. Melalui editorial ini FNN juga mengingatkan, agar pemerintah dalam hal ini Polri kembali ke jati dirinya sebagai pengayom dan pelindung.masyarakat. Polri jangan menjadi alat penguasa. Menangkap seorang warga negara secara sewenang-wenang, tanpa mengindahkan kaidah hukum dan due process of law. Sebuah proses hukum, peradilan pidana yang benar, dengan memenuhi prosedur yang ada, adil dan tidak memihak. Pemerintah juga harus menghentikan kebiasaan buruk menggunakan para buzzer, melakukan pembunuhan karakter terhadap mereka yang kritis terhadap pemerintah. Sadarlah! Anda semua sedang berpesta merayakan perpecahan. Pada gilirannya menghancurkan NKRI, sebuah slogan kosong yang sering Anda ucapkan, tanpa tahu maknanya. We Stand With Munarman!
POPULER
