EDITORIAL
Ketika Jokowi Djadikan “Berhala”
PATUNG Jokowi tak hanya ada di Mandalika. Ia telah bertenggger di mana-mana. Patung Jokowi ibarat berhala yang “disembah” para pemujanya. Ide pendirian patung Jokowi sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 2016, dua tahun sebelum periode pertama berakhir. Meski banyak penolakan lantaran patung biasanya dipersembahkan untuk yang sudah wafat, namun Jokowi tetap ho oh saja. Ia menikmati setiap sanjungan dan pujian para sekutunya. Patung pertama berdiri pada pertengahan tahun 2017. Patung lilin ini terpajang di Museum Madame Tussauds, Hong Kong. Patung ini bisa dipoles sekehendak pemujanya. Awal pertama diresmikan, mengenakan kemeja putih lengan panjang khas Jokowi, belakangan didandani dengan mengenakan kemeja batik. Patung Jokowi kedua berdiri di bukit Sunu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT). Patung ini mengenakan busana adat asal Timor Tengah Selatan, dibuat di Bali dan memiliki berat 600 kilogram serta tinggi 3,5 meter dengan fondasi 2,5 meter. Proses pendirian patung ini sungguh heroik. Diarak oleh ratusan massa ke atas bukit melalui jalanan yang terjal bertepatan dengan Hari Pahlawan, sebagai bentuk apresiasi warga terhadap Presiden Jokowi. Selain itu, patung ini disimbolkan oleh warga sekitar sebagai semangat Jokowi dalam membangun negeri. Patung ketiga adalah Patung “Jokowi Menangis” yang akan dibangun di lokasi bencana di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, NTT. Gagasan ini muncul dari warga Adonara yang berdomisili di Denpasar, Bali. Patung ini juga dimaksudkan untuk mengenang Jokowi yang peduli dan pernah berkunjung saat bencana Adonara melanda. Proyek ini membutuhkan lahan seluas 5.000 meter persegi. Patung keempat adalah patung Jokowi Naik Sepeda yang banyak ditemui di banyak bandara. Yang paling heboh adalah patung Jokowi Naik Motor Balap di Mandalika. Inilah patung kelima yang dipersembahkan pemujanya untuk mengenang jasa-jasa junjungannya. Adalah seniman patung asal Bali, Nyoman Nuarta yang membuat patung Presiden Jokowi naik motor bertuliskan RI-1. Patung ini diberi nama Speed yang menggambarkan kinerja pemerintah dalam memajukan pembangunan di Indonesia dengan cepat. \"Patung ini saya beri judul Speed, itu simbol dari Pak Jokowi yang serba cepat. Sekarang beliau ada di Sumatra, besok sudah pindah. Aduh, seperti tidak kenal lelah, luar biasa. Saya tambah semangat membuat patung presiden yang saya kagumi,\" kata Nyoman. Patung Jokowi di Mandalika sempat mendapat penolakan masyarakat setempat. Para tokoh agama yang tergabung dalam Forum Komunikasi dan Silaturahmi Pondok Pesantren (FKSPP) menolak pendirian patung karena bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ketua FKSPP TGH Hasan Basry menyebut pendirian patung Jokowi bertentangan dengan julukan Lombok Seribu Masjid, Seribu Tuan Guru dan Masyarakat Agamis. Patung biasanya untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur. Sementara Jokowi masih hidup. Seharusnya konsultasi dulu dengan masyarakat Lombok Tengah agar tidak terjadi perpecahan. Joko Widodo adalah Presiden yang harus dihormati. namun bukan berarti bentuk penghormatannya diwujudkan dalam sebuah patung yang bertentangan dengan nilai agama. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) TGH Habib Ziadi juga menolak patung tersebut karena bertentangan dengan agama Islam. Seharusnya Jokowi tidak berkenan dibuatkan patung ketika kondisi negeri sedang dirundung bencana. Lebih baik, Jokowi memikirkan janji-janji kampanye yang belum dituntaskan selama empat tahun menjabat. Ahmad Riza Patria sebelum menjabat Wagub DKI, mengatakan Jokowi tidak berjasa untuk negeri ini sehingga sampai harus dibuatkan patung. “Biasanya patung itu dibangun untuk yang berjasa dan yang sudah meninggal. Dibangun untuk mengenang dan mengapresiasi jasa orang tersebut. Biasanya yang dibangun patung itu, pahlawan. Pak Jokowi jasanya belum ada, harus diuji juga,” kata Riza. Pak SBY 10 tahun memimpin negeri ini tidak minta dibuatkan patung, Bu Mega, Gus Dur juga tidak minta patung. Pak Jokowi juga bukan pahlawan. Masih banyak tokoh di seluruh Indonesia yang jasanya besar, tidak minta dibikinkan patung. Kalaupun Jokowi memang dinilai berjasa untuk Indonesia, dia harusnya menolak dibikinkan patung. Ini menunjukkan kebijaksanaan dari seorang pemimpin. Tokoh besar itu low profile. Itu namanya tokoh beneran. Kalau membiarkan orang bikin patung, bukan orang besar, kebangetan namanya. Patung Jokowi di Hongkong, Sunu, Flores, dan Mandalika menunjukkan Jokowi telah dijadikan “berhala”, untuk dipuja. Di Senayan para petualang politik tak kalah sigap, mereka juga “memberhalakan” Jokowi. Tiga pimpinan partai politik Airlangga Hartarto (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Zulkifli Hasan (PAN) telah terang-terangan menunjukkan sikapnya mendukung penundaan Pemilu dari 2024 ke 2027. Ini artinya Jokowi menikmati jabatan gratis selama 3 tahun. Padahal, ketiga pimpinan Parpol tersebut sebelumnya telah menyetujui Pemilu 2024 dilaksankan pada Februari 2024 berikut tahapannya. Tanpa rasa malu mereka mengubah pandangan, hanya demi hasrat pribadi dan kelompoknya. Sebuah pengingkaran demokrasi yang sangat radikal. Begitulah adanya. Oleh sebagian orang, Jokowi telah diberhalakan secara gamblang. Ia dipuja-puja sesukanya. Ia dikultuskan sekehendaknya. Kekurangannya mereka sembunyikan sedalam-dalamnya, sedikit prestasinya mereka angkat setinggi-tingginya. Inilah konsep Mikul Dhuwur Mendhem Jero yang salah kaprah. Jokowi telah diperkosa untuk dijadikan obyek sesembahan, yang bisa memberikan pencerahan dan kesejahteraan. Ia dipoles dengan indah untuk memancarkan seberkas sinar yang diyakini bisa memberikan penerangan di tengah kegelapan. Padahal, semua itu absurd, fatamorgana, dan rekayasa.
Jokowi dan Istana Sumber Kegaduhan
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) merupakan sumber kegaduhan utama di negeri Pancasila ini. Tanpa menunjukkan sebagai negarawan, ketika memperkenalkan anggota kabibetnya pada 23 Oktober 2019, ia dengan jelas dan lugas telah memantik dan menyalakan sumber kegaduhan dari dalam Istana Kepresidenan. Saat itu, ia memperkenalkan Fachrul Razi sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. \"Bapak Jenderal Fachrul Razi sebagai Menteri Agama,\" ucap Jokowi yang membacakan nama menteri sembari duduk di tangga Istana Merdeka, Rabu, 23 Oktober 2019. \"Ini untuk urusan berkaitan radikalisme, ekonomi keumatan dan terutama haji,\" kata Jokowi. Mendapat perintah seperti itu, Fachrul Rozi, mantan Wakil Panglina TNI (Tentara Nasional Indonesia) itu pun langsung tancap gas meng-obok-obok Islam dan menyakiti umat Islam. Semasa menjabat sekitar satu tahun (ia diganti pada 23 Desember 2020), Fachrul yang juga beragama Islam itu memulai pernyataan dengan mengatakan, ia adalah menteri buat semua agama, bukan hanya menteri yang mengurusi satu agama, yaitu Islam. Pernyataannya itu ada benarnya. Akan tetapi, mestinya ia tetap berpihak kepada agama Islam, bukan memusuhinya, apalagi turut menistakannya. Selama menjabat Menag, setidaknya ia membuat empat kegaduhan. Pertama, mengenai pakaian cadar di instansi pemerintah dan ancaman keamanan. Padahal, pakaian termasuk budaya. Menggunakan pakaian yang sesuai dengan budaya di Indonesia merupakan salah satu penghormatan terhadap hak azasi manusia, yaitu kebebasan memeluk agama dan menjalankannya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Anehnya, kok dia tidak mempersoalkan cara pakaian ASN yang seenaknya juga. Misalnya, masih ada yang memperlihatkan dada dan paha (maaf ya, bagi kaum hawa yang berpakaian sopan). Kedua, mengkritik atau bahkan memusuhi penggunaan celana cingkrang di kalangan ASN (Aparstur Sipil Negara) yang tidak sesuai aturan. Padahal, itu juga termasuk budaya dan kebebasan dalam menjalankan keyakinan. Pertanyaannya, kok dia tidak mengkritisi orang yang berpakaian seenaknya? Ketiga, mengajak supaya berdoa menggunakan Bahasa Indonesia. Keempat, mengajak umat Islam meninggalkan ceramah yang membodohi. Karena alasan tersebut, ia pun lantas mengeluarkan ide agar penceramah, terutama yang menjadi khatib Jumat bersertifikat Kemenag. Setelah Fachrul Razi muncullah Yaqut Cholil Qoumas. Ucapannya hampir sama, menyakiti hati umat Islam. Keduanya sama-sama ikut mengadu-domba dan memecah-belah umat Islam. Keduanya pernah sama-sama menjadi komandan. Yang satu komandan di militer (Fahcrul Razi) dan yang satu Ketua GP Ansor dan Ketua/Komandan Banser. Cobalah kita mengikuti media sejak Yaqut dilantik menjadi Menag. Ucapannya lebih banyak grasak-grusuk. Mestinya, sebagai Menag ia harus lebih pro kepada umat Islam, walaupun ia menteri untuk seluruh agama yang ada di Indonesia. Tidak salah jika ada keberpihakan. Tidak salah juga jika sesekali mengeluarkan pernyataan yang membuat hati umat beragama, terutama umat Islam lebih tenteram dan nyaman. Akan tetapi, bukanlah disebut menteri bagi seluruh agama, jika tidak menonjok umat Islam yang mayoritas di negeri yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini. Bukanlah menteri urusan seluruh agama, jika Yakut tidak membuat negeri yang sudah gaduh, semakin gaduh lagi. Terakhir, keputusannya mengatur toa atau speaker masjid dan musola yang menuai kecaman keras dari organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, para ulama, habaib, ustaz dan tokoh agama Islam. Bahkan, kecaman juga datang dari pemeluk agama lain. Misalnya, umat Kristen yang tidak merasa terganggu suara azan dari pengeras suara masjid dan musola dekat rumahnya. Ketika mendapatkan kritik dan hujatan, ia malah membandingkan toa dengan gonggongan anjing. Ia mengumpamakan ketika dirinya tinggal di sebuah kompleks perumahan, yang penghuni depan, belakang, kiri dan kanan memelihara anjing. Nah, ketika seluruh anjing itu mengggonggong, tentu membuat kebisingan. Jadi perlu pengaturan suara. Analogi toa dan anjing menggonggong yang sangat bertolak belakang. Kalau pengaturan suara toa, sangat mungkin dilakukan. Akan tetapi, bagaimana mengatur gonggongan anjing yang berada di lingkungan, seperti yang dia umpamakan itu. Apakah pemilik anjing di depan rumahnya, di belakang rumahnya, di samping kiri dan kanan bisa mengatur gonggongan hewan peliharaannya itu? Entah bagaimana analogi Yaqut itu. Kegaduhan demi kegaduhan terus dipupuk Joko Widodo dan jajarannya di negeri ini. Dia seakan diam seribu bahasa jika ada menterinya membuat gaduh. Gaduh belakangan juga tidak hanya bersumber dari Lapangan Banteng, Jakarta Pusat (Kantor Kemenag yang lama, selain gedung mentereng di Jalan MH.Thamrin, Jakarta Pusat). Akan tetapi, juga gaduh dari sekitar Stasiun Gambir. Ya, gaduh karena lonjakan harga kacang kedele, yang menjadi sumber bahan baku tahu dan tempe. Karena lonjakan harga yang sangat memberatkan para pengrajin tahu dan tempe, mereka pun melakukan aksi mogok. Alih-alih menenangkan hati para pengrajin. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebutkan, salah satu biang kerok harga kedelai naik di pasaran adalah karena babi. Cuitannya di Twitter itu pun mendapatkan kecaman pedas baik dari pengamat, rakyat biasa sampai pengrajin tahu dan tempe. Dari dua menteri yang membuat gaduh belakangan ini, adakah yang sudah ditegur atau dipanggil oleh Jokowi? Kita belum mendapatkan informasi akan hal itu. Atau barangkali ada teguran, tetapi wartawan, terutama yang sehari-hari meliput di Istana Kepresidenan tidak mendapatkan informasinya. Padahal, teguran itu sangat penting dan harus diumumkan ke rakyat. Hal itu penting dilakukan supaya persoalan tidak melebar kemana-mana. Sebagai contoh, Presiden Soeharto pernah menegur menterinya, Sarwono Kusumaatmadja. Setelah dipanggil Pak Harto, Sarwono kepada wartawan mengatakan, \"Saya diminta mengubah tabiat.\" Nah, jika Jokowi tidak menegur menterinya yang membuat gaduh, berarti apa yang diucapkan bawahannya itu merupakan restu dari dia. Dapat dipastikan, sumber kegaduhan itu berasal dari Jokowi dan lingkungan Istana Kepresidenan. Apalagi, jika mengingat menteri tidak mempunyai visi dan misi. Yang punya hanya Jokowi sebagai presiden. (*)
Hubungan NU dan PKB Memanas, Cak Imin Didepak, Yenny Wahid Disiapkan Jadi Ketua Umum
BULAN Januari 2022 yang lalu, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sidoarjo, Bondowoso dan Banyuwangi dipanggil menghadap ke Pengurus Besar (PB) NU, di Jakarta. Pemanggilan itu merupakan teguran keras PBNU di bawah kepemimpinan Yahya Cholil Staquf atas tindakan tiga PCNU yang melakukan politik praktis, mendukung Ketua Umum PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Muhaimin Iskandar menjadi bakal calon presiden 2024. Apa yang dilakukan PBNU terhadap bawahannya itu terkesan biasa saja. Padahal, sarat dengan seribu isyarat. Biasa, karena PBNU ingin menjaga marwah dan wibawanya sebagai organisasi masyarakat (Ormas) Islam terbesar di Indonesia itu supaya lepas dari politik praktis. Lepas dalam arti secara lembaga, PBNU dan jaringannya tidak boleh terlibat dalam politik praktis, apalagi dukung-mendukung Capres 2024. Secara pribadi, masing-masing pengurus bebas menyalurkan aspirasi politiknya dan menjatuhkan pilihan politiknya kepada partai mana pun dan kepada siapa pun yang bakal menjadi Capres dan Cawapres 2024. Ketua Umum PBNU, Yahya Staquf menegaskan, ormas Islam yang dipimpinnya tidak mendukung salah satu parpol atau capres pada Pilpres 2024 mendatang. Ucapannya itu sebagai bentuk penegasan atau pengingat kembali keputusan Muktamar PBNU di Makassar, Maret 2010. Akan tetapi, mengizinkan warga NU bebas memilih partai politik pada Pemilu mendatang. \"Atas nama lembaga PBNU tidak boleh (mendukung parpol atau calon presiden). Tetapi, kalau atas nama pribadi bebas, boleh asal tanggung jawab,\" kata Yahya, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis, 17 Februari 2022. Jika diamati, ucapan Yahya itu seakan-akan biasa, menginginkan kembali ke keputusan Makassar. Ucapannya itu seakan mengingatkan semua pihak, terutama kalangan Nahdiyin, supaya organisasi yang didirikan KH. Hasyim As\'ari itu kembali ke khittah-nya. Padahal, dibalik ucapan Yahya itu ada pesan tajam yang ditujukan kepada Muhaimin Iskandar dan PKB-nya supaya tidak menggunakan NU sebagai tempat kampanye. NU jangan dijadikan tempat bernaung politisi PKB. Kalimatnya kira-kira, \"Muhaimin, Anda tidak bisa melakukan manuver politik lewat NU, lewat kiai-kiai NU. Anda jangan coba-coba, saya siap menghadangnya.\" Mengapa seperti itu? Sebab, PKB tidak akan ada apa-apanya tanpa NU dan kiai NU. Sebaliknya, NU tetap jaya dan berkibar, tanpa PKB. Buktinya, PKB kan baru lahir di era reformasi. Pendirinya, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Ketum PBNU yang menjadi Presiden Indonesia keempat bersama beberapa tokoh NU lainnya. NU sudah berdiri sejak 1926, jauh sebelum Indonesia Merdeka. Kembali ke PKB. Ada dugaan PBNU tidak suka dengan manuver Muhaimin Iskandar. Intinya, ia mau dikunci dari berbagai penjuru, sehingga langkah-langkah politiknya terhambat. Muhaimin terus dijegal dan langkah politiknya akan dibegal. NU dan PKB kini sedang bermain api. Padahal, Yahya juga aktivis PKB, meskipun bukan pengurus. Bermain api dalam arti ada bidikan yang lebih panas yang ingin dilakukan Yahya yang merupakan mantan Juru Bicara Gus Dur itu. Yahya dan gerbongnya siap mengambil-alih lokomotif PKB. Sebuah sumber menyebutkan, manuver Yahya dan gerbongnya tidak lain adalah juga merupakan buntut Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung, 22-24 Desember 2021 yang lalu. Ia terpilih menjadi Ketua Umum PBNU periode 2021-2026. Semua tahu, Muhaimin Iskandar adalah pendukung petahana, Said Aqil Siradj (SAS). Waktu itu, Sekretaris Tim Kerja SAS, Amin Nasution mengklaim SAS didukung 420 suara, terdiri dari 21 PWNU dan 399 PCNU. Akan tetapi, nyatanya kalah. Nah, Muhaimin Iskandar dan barisannya yang umumnya kiai NU yang ada di PKB kini dihadapkan pada masa sulit. Sebab, selain dijegal agar pengurus NU tidak menggadang-gadangnya jadi Capres/Cawapres 2024, juga terancam didepak dari posisinya sebagai Ketua Umum PKB. Skenario ke sana sudah mulai dirancang. Tidak lama lagi, Muktamar Luar Biasa (MLB) PKB akan diselenggarakan. MLB dianggap penting, mengingat dalam menjalankan partai, Muhaimin dianggap semena-mena. Masih ingat, pada April 2021 yang lalu sejumlah kader PKB di daerah juga mendesak supaya MLB digelar. Kini, MLB juga dianggap sebagai upaya menyelamatkan partai supaya suaranya tidak semakin tergerus pada Pemilu 2024. Muhaimin Iskandar, selain dinilai semena-mena, juga oligarkis dan nepotisme. Lalu bagaimana skenario kepemimpinan PKB jika MLB dilakukan? Kabarnya, yang akan menjadi Ketua Umum PKB adalah Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid, putri almarhum Gus Dur. Sedangkan yang menjadi Sekjen PKB adalah H Yaqut Cholil Qoumas, yang kini Menteri Agama. Bendahara akan dipegang Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Kita menunggu apa yang sebenarnya terjadi antara NU dan PKB. Sebagai nahdiyin, kita berharap agar NU lebih banyak melayani umat, lebih banyak memikirkan ekonomi dan kesejahteraan umat. Urusan partai, supaya benar-benar diserahkan kepada individu atau pribadi masing-masing. Hingga editorial ini diturunkan belum ada tanggapan dari PKB. Dua petinggi PKB, Jazilul Fawaiz dan Lukman Hakim belum merespon WA dari FNN.co.id. (*)
.jpeg)
Yaqut Harus Kukut
AKROBAT Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas makin liar. Narasi yang dibangun selalu membentur-benturkan umat Islam. Kebijakan yang dihasilkan selalu mengundang keributan. Kalimat yang dilontarkan tak menunjukkan seorang menteri yang bijak, dewasa, dan berisi. Pas dengan pepatah “Tong Kosong, Nyaring Bunyinya.” Paling anyar, Yaqut mengeluarkan statement yang sungguh kasar dan menghina. Ia membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Kalimat yang keluar dari mulutnya penuh kesadaran. Bukan keseleo lidah, bukan tidak sengaja. Jadi, jika kelak ia minta maaf, dipastikan itu cuma action dan cari selamat. Simak kalimat di bawah ini yang diambil dari komentar Yaqut di video yang viral. “Yang paling sederhana lagi, tetangga kita, kalau kita hidup di suatu kompleks, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita terganggu nggak? Artinya apa, bahwa suara-suara ini, apa pun suara itu, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Speaker di mushola dan masjid monggo dipakai, silahkan, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu.” Yaqut tidak hanya kelebihan beban menjabat sebagai Menteri Agama. Ia juga terlihat kewalahan melayani libido pembenci Islam. Akibatnya, semakin terbaca dengan jelas kualitas otak seorang Yaqut. Hampir semua kebijakannya bikin kontroversi dan gaduh. Jejak digitalnya telah menjelaskan semuanya. Menteri Yaqut sepertinya lupa diri, apakah dia sedang berperan menjadi Komandan Banser atau menteri semua agama. Yaqut juga tampaknya sedang mabuk jabatan sehingga terus berakrobat guna menarik perhatian masyarakat. Yang jelas ia tidak paham menduduki jabatan menteri, sehingga ucapan, tindakan, dan kebijakannya tidak selevel dengan jabatan di kementerian. Mungkin ia lebih cocok sebagai kepala regu sebuah ormas, koordinator demo, atau ketua satgas penjagaan tempat ibadah. Ia sama sekali tak mencerminkan sosok pejabat publik. Perangainya pemarah, hawanya selalu bermusuhan, dan ucapannya nyinyir plus provokatif. Anehnya, yang dimusuhi dan diprovokasi adalah agama dan umat Islam. Umat terbesar di negeri ini dan ia ada di dalamnya. Mengapa ia tidak nyaman berada satu barisan dengan umat yang sama. Mengapa ia gerah dengan umat Islam yang bukan NU. Mengapa ia kepanasan dengan perbedaan di dalam Islam itu sendiri? Padahal, pada momen-momen yang lain mulutnya fasih melafalkan “Perbedaan adalah Rahmat”, ’Keberagaman adalah Anugerah.” Sebuah keberkahan dari Allah yang wajib kita syukuri dan sikapi dengan bijak. Tapi nyatanya, Yaqut sangat radikal memusuhi Islam. Sejak Yaqut menjadi menteri, kegaduhan demi kegaduhan terproduksi dengan masif dan brutal. Munafikkah? Entahlah. Sepertinya tidak ada isu lain yang bisa digarap Yaqut. Entah karena kemampuan terbatas sehingga tidak masuk ke dalam radar pemikirannya atau ia hanya menjalankan perintah atasannya. Maklum, inilah era di mana semua kebijakan harus satu komando, satu warna, dan satu visi. Buku pelajaran agama dibuatkan modulnya, guru dan dosen agama didikte, dan khutbah Jumat dibuatkan narasinya. Inilah penampakan nyata dari praktik menjalankan kekuasaan semau gue atau emang gue pikirin. Banyak sekali pekerjaan yang bisa dilakukan Yaqut, sehingga tidak melulu hanya mengurusi intoleransi. Apakah Yaqut pernah menengok gizi buruk para santri? Apakah Yaqut pernah mengecek sanitasi tidak layak pondok-pondok pesantren? Apakah Yaqut pernah menawarkam inovasi di pondok pesantren, apakah ia pernah berdiskusi bagaimana pondok pesantren bisa menjadi kekuatan umat yang nyata? Apakah ia pernah merasa prihatin atas maraknya narkoba masuk pesantren, guru ngaji memerkosa santri, dan ambruknya rumah ibadah. Apakah Menag pernah membayangkan bagaimana cara menaikkan kualitas dan kapabilitas guru-guru ngaji, guru honorer, dan majelis taklim. Apakah Yaqut pernah berpikir bagaimana proses keterlibatan anak-anak muda main judi online, pelacuran online dan perdukunan online. Jangan bilang itu tugas polisi ya, Qut? Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana mendegradasi umat Islam. Yang ia perjuangkan adalah bagaimana penambahan uang Rp11 Miliar di kantong Yaqut aman dan tak disidik KPK. Sikap aneh Yaqut inilah yang memaksa umat mem- bully -nya, bahkan mengolok-olok. Belum pernah dalam sejarah Kementerian Agama Republik Indonesia, menterinya dihujat umatnya yang seagama. Penghujatan tersebut sesungguhnya bentuk kasih sayang. Mereka menyayangkan sikap menteri yang diterima umat terbesar negeri ini. Mereka kasihan, seorang menteri wawasannya hanya seputar intoleransi, radikalisme, dan kebersamaan. Padahal tak perlu diberi khutbah, umat sudah paham apa itu keberagaman dan sejenisnya. Kelompok Yaqut pasti akan bertanya umat yang mana. Tentu saja hanya ada dua: terlibat atau masa bodoh. Mereka yang tidak kritis terhadap ulah menterinya adalah mereka yang satu gerbong dengan menaati atau acuh tak acuh dengan kondisi keagamaan dan keumatan. Di luar itu masih banyak orang peduli, kritis, dan punya harapan ke depan agar bangsa ini lebih baik. Saatnya Yaqut harus kukut. (*)
Ganjar Bablas di Wadas
SIAPA yang tak terpesona menyaksikan cara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bertutur? Bahasanya santun, kalimatnya runtut, dan intonasinya pas. Setiap orang pasti suka menyimak, bahkan sampai akhir pembicaraan. Ganjar telah menemukan cara berkomunikasi yang baik dan membius. Maka ketika April 2021 warga desa Wadas pun terkagum-kagum pasca bertemu dengan Ganjar Pranowo. Apalagi Ganjar berjanji dalam seminggu atau dua minggu siap dialog kembali dengan warga Wadas. Ketika itu aparat yang dikerahkan ke Wadas hanya sekitar 500-an personil. Warga punya harapan besar terhadap janji Ganjar. Warga yakin Ganjar bisa menyelesaikan masalah. Namun Ganjar baru bisa datang kembali ke Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, setelah 10 bulan kemudian. Itu pun setelah Wadas porak poranda digeruduk ribuan polisi dan viral mengguncang dunia. Inilah tragedi paling memilukan sepanjang peradaban Indonesia, sebuah desa kecil yang tak dikenal, bahkan oleh orang Purworejo sendiri, dijadikan obyek perebutan ambisi. Orang desa yang sudah nyaman dengan budaya dan pola hidupnya yang bersahaja harus menyingkir oleh beberapa lembar kertas Surat Keputusan Gubernur Nomor 509/41 Tahun 2018 pada tanggal 7 Juni 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo. Ganjar bukan menyelesaikan masalah tetapi justru bagian dari masalah. Atas nama pembangunan masyarakat pedesaan yang hidup dengan damai, aman, dan tenteram harus minggir untuk masa depan yang tak jelas. Mereka pasrah diinjak sepatu dan disergap senapan kekuasaan. Wadas bakal meranggas. Sejak tragedi Wadas, warga punya penilian sendiri tentang Ganjar. Tak pernah disangka di balik bahasa yang santun, runtut dan halus, ternyata tersimpan pesan menipu. Orang takjub pada artikulasi bahasa Ganjar yang enak didengar dan gerakan bibir yang indah, namun mereka lupa menyimak makna yang tersirat di dalamnya. Ada kekejaman dibalik kehalusan. Hari ini, masyarakat mafhum siapa Ganjar. Kalimatnya bersayap dan penuh pesan tersembunyi. Lihat saja, dalam menghadapi kemarahan warga desa Wadas yang kampungnya dikepung ribuan polisi, Ganjar selalu menyebut pentingnya Bendungan Bener bagi kelangsungan pertanian. Menolak proyek pembangunan yang merupakan Proyek Strategis Nasional sama saja menolak program pemerintah. Narasi Ganjar selalu membenturkan warga Wadas dengan Proyek Pembangunan Bendungan Bener. Ia ingin menciptakan kesan bahwa warga Wadas menolak Bendungan Bener. Dalam konferensi pers yang digelar di Polres Purworejo, pasca penyerbuan polisi, Ganjar lagi-lagi menyebut bahwa Bendungan Bener adalah Program Strategis Nasional. Penggiringan opini didukung oleh sebuah media dengan menuliskan judul “Ganjar Hormati Warga Yang Tolak Pembangunan Bendungan Wadas”. Padahal yang ditolak warga Wadas adalah penambangan batu andesit di desanya. Warga Wadas sebagaimana pernyataan Kepala Desa Fahri Setyanto setuju dengan adanya Bendungan Bener. Warga Wadas tahu aktivitas penambangan tidak ada hubungannya dengan Bendungan Bener, sebagaimana yang diungkap oleh anggota DPRRI Desmon J. Mahesa yang menyatakan bahwa diduga telah terjadi penyelundupan hukum yang memberi kesan bahwa proyek penambangan termasuk dalam Proyek Strategis Nasional Bendungan Bener. Akan tetapi oleh Ganjar selalu dikait-kaitkan. Ganjar terus saja memframing bahwa penolakan penambangan andesit sama saja penolakan bendungan. Narasi Ganjar selalu mengarah pada kesan warga Wadas menolak Bendungan Bener. Tidak. Warga Wadas setuju pembangunan Bendungan Bener. Warga Wadas menolak desanya dikeruk untuk bendungan yang jaraknya 10 km itu. Sumpah serapah terhadap Ganjar di berbagai tempat dan desa Wadas tak terhitung jumlahnya. “Ganjar Ojo Lamis Stop Tambang, Kami Tetap Menolak Perpanjangan SK IPL, Tolak Pertambangan di Bumi Wadas, Cabut IPL Quary Wadas, Kami Bukan Anarko, Petani Adalah Penolong Negeri, Wadas Melawan, Orang Yang Tidak Pernah Mencangkul Tanah Justru Paling Rakus Menjarah Tanah dan Merampas Hak Orang Lain”. Warga meluapkan kekesalan dan kekecewaan terhadap Ganjar karena menertibkan SK Gubernur perihal penambangan di desa Wadas. Warga heran mengapa hak warga desa untuk hidup nyaman tanpa aktivitas tambang diabaikan. Warga menolak karena mereka sudah lama hidup nyaman, kebutuhan hidup sudah terpenuhi dengan memanfaatkan alam secara turun temurun. Mereka khawatir 7 mata air yang menghidupi 1.400-an warga Wadas bakal lenyap jika desanya ditambang. Mereka juga bakal kehilangan sumber kehidupan dari hewan dan tumbuhan serta alam. Kerusakan lingkungan sudah pasti bakal terjadi. Ini yang ditolak warga. Ganjar memang pintar bersilat lidah. Bibirnya yang tipis, mampu membius perhatian orang. Lugas dan apa adanya. Ia pun tak sungkan mengaku di ruang publik bahwa ia menggemari film porno. Ia juga tak malu pakai kaos dengan sablonan \"Uaasu Kabeh\" (Anjing Semua). Dulu saat nyagub Ganjar gemar blusukan. Di Karanganyar Ganjar mengaku sebagai orang Karanganyar, di Purworejo Ganjar mengaku sebagai orang Purworejo, di Banyumas demikian juga, ia mengaku sebagai orang ngapak. Ganjar pintar mengambil hati orang, tapi Ganjar lupa banyak orang yang menyimak ucapan dan tindakannya. Tak sejalan. Sebelum ini Ganjar juga pandai bersandiwara. Di persidangan kasus korupsi EKTP, Ganjar tampil dengan \"tegas dan ksatria\". Dengan penuh percaya diri dan mayakinkan di ruang sidang, Ganjar bersaksi bahwa ia menolak sogokan duit USD 250 ribu. Pemuja Ganjar sontak guling-guling dan mewek penuh haru, ada seorang pejabat yang begitu teguh imannya, tak tergoda sedikit pun ajakan berkolusi, bahkan dengan imbalan USD 250 ribu. Inilah sosok pemimpin masa depan, jujur, tegas, dan antikorupsi. Naman sial, di persidangan berikutnya, pengadilan menghadirkan saksi lain bernama Andi Narogong yang menyatakan Ganjar menerima duit EKTP. Bahkan Setya Novanto sendiri yang kini masih mendekam di LP Sukamiskin bersaksi bahwa Ganjar menerima USD 500 ribu. Dalam kesaksiannya, Andi menyatakan bahwa Ganjar menolak pemberian uang sebesar USD 250 ribu. Penolakannya bukan karena takut korupsi tetapi karena kurang banyak. Ganjar ingin nominalnya sama dengan ketua DPR RI Serta Novanto yang menerima USD 500 ribu. Setelah jumlahnya disamakan dengan sang Ketua, Ganjar pun ho oh saja. Ganjar pandai bermain peran. Ganjar pintar mengolah kata-kata. Tapi Ganjar tak bisa coba-coba membenturkan rakyat Wadas dengan Proyek Strategis Nasional. Ganjar tak bakal bisa berdusta lagi. Ganjar Insya Allah bablas di Wadas. (*)
Yesus, Kasihanilah Ferdinand, Please
MELIHAT akrobat Ferdinand Hutahaean sesungguhnya kita layak iba dan kasihan. Ia sosok pekerja keras. Ibarat pepatah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, jungkir balik entah untuk sesuap nasi atau segudang ambisi. Ia tak kenal waktu, banting tulang siang jadi malam, malam jadi siang. Ia tak tahu lagi mana tulang punggung, mana tulang otak belakang. Ferdinand tipikal manusia tangguh. Semua profesi pun pernah ia jajal. Dari pengamat, politisi, hingga pegiat medsos (media sosial). Ia pernah menjadi pengamat energi. Akan tetapi, analisisnya kadang narsis dan naif. Background atau latar belakang pendidikannya yang tak jelas, sering membuat pernyataannya menjadi bahan tertawaan. Pada Pilpres 2014, Ferdinand menjadi pendukung radikal Jokowi. Ia bikin atraksi yang fenomenal yakni menggelar aksi bentang 1.161 spanduk dukungan untuk Jokowi di berbagai lokasi di Jakarta. Entah karena apa, pada 2018, Ferdinand berbalik arah, ia menarik dukungan itu. Ia kemudian bergabung dengan Partai Demokrat. Bahkan, ia melakukan tindakan kurang elok dengan walkout alias ke luar ruangan saat Presiden Jokowi berpidato. Menurut pengakuannya, ia walkout merupakan wujud ekspresi kekecewaannya karena janji politik Jokowi tidak ditepati, terutama tiga hal, yaitu menolak utang luar negeri, mempersulit asing, dan masalah subsidi. Saat menjadi politisi di partainya SBY itu, ia juga tidak pernah bisa menjadi wakil rakyat. Pencalegannya gagal, peroleh suaranya minim. Maklum, pikirannya hanya menjilat dan menjilat petinggi Demokrat. Berselang dua tahun, ia juga keluar dari Partai Demokrat. Sejak keluar dari Demokrat, Ferdinand terus memposisikan diri sebagai orang yang berseberangan dengan kelompok yang dianggapnya garis keras, kadrun, dan tuduhan kasar lainnya. Jauh sebelum itu, Ferdinand pernah \"di-Islamkan\" oleh Bambang Wiwoho. Bahkan, ia pernah satu barusan dengan oposisi. Namun, belakangan ia kembali lagi ke habitatnya. Ia kini banyak menekuni media sosial. Bahasa dan provokasinya sudah mirip buzzer istana. Konten dan narasinya menebar kebencian dan memusuhi Islam. Tetapi, sejauh ini belum ada kabar ia direkrut menjadi tukang gonggong istana. Pun demikian, ia tidak mudah menyerah. Ia terus memproduksi hal-hal sensitif yang nyerempet SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan). Tujuannya sudah bisa ditebak, menadapat perhatian istana. Namun, harapannya agar cepat dilirik penguasa supaya direkrut menjadi loyalis buta tuli, selalu gagal. Sadar tak cepat dilirik penguasa, cuitannya pun ia naikkan tensinya agar vulgar, viral, dan trending. Ia menuduh Tuhan umat Islam, Allah, lemah sehingga perlu dibela. Sementara Tuhan dia perkasa dan tangguh sehingga tidak perlu dibela. Pernyataan di Twitter inilah yang memunculkan kemarahan umat Islam. Ia betul-betul sial. Cuitannya kali ini berdampak serius terhadap umat Islam. Tuntutan agar Ferdinand diborgol makin deras. Politisi PDIP Kapitra Ampera menilai cuitan Ferdinand sudah kebablasan dan kategori penistaan agama. Tidak hanya umat Islam yang mengecam Ferdinand. Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menegaskan pernyataan Ferdinand Hutahaean tak mewakili umat Kristen. PGI menyerahkan kasus itu ditangani oleh pihak kepolisian. Jika rezim masih pikir-pikir menjerat Ferdinand, bisa jadi kasusnya membesar seperti kasus Ahok. Semuanya sudah jelas. Penghapusan cuitan oleh Ferdinand, akan sia-sia belaka. Justru ini menunjukkan dia takut dan merasa bersalah. Apalagi ada saksi dan bukti berupa screenshot. Keterangan ahli hukum dan ahli analisis bahasa juga semakin menguatkan, Ferdinand tidak bisa melenggang. Pelaporan Ferdinand oleh Ketua Umum KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia), Haris Pertama ke pihak kepolisian, menunjukkan kasus tersebut sulit dimaafkan. Umat Islam menunggu sikap profesionalitas polisi. Jika polisi tidak proporsional pada kasus ini, maka akan memicu sikap apatis publik terhadap polisi. Ini menambah deretan panjang faktor-faktor pemicu sikap kepercayaan publik menjadi rendah terhadap institusi Polri. Peristiwa 212 bisa terulang kembali. Jika Ferdinand mengaku khilaf dan meminta maaf, umat Islam pasti memaafkan. Akan tetapi, proses hukum tetap harus berjalan agar menjadi pembelajaran kepada siapa pun soal pentingnya keadaban di ruang sosmed. Sebagai penganut Kristen selain meminta maaf kepada umat Islam, ia juga pantas memohon doa kepada Tuhannya, Yesus supaya menolongnya sehingga kasus yang menimpanya tidak sampai ke pengadilan. Memohon pertolongan kepada Tuhan masing-masing penganut agama yang diakui di Indonesia adalah sesuatu yang pasti. Yang tidak mohon doa kepada Tuhan hanyalah penganut komunis dan ateis. Sikap verbal basisnya adalah ilmu dan wisdom bukan emosi kebencian yang memantik permusuhan sesama anak bangsa. Jika boleh ditebak mengapa Ferdinand makin liar, sepertinya ia ingin seperti teman dan sahabatnya yang begitu mudah merengkuh jabatan hanya dengan modal cuitan. Tidak perlu mikir terlalu dalam, asal cuitannya bisa mengusik ketenangan dan memancing kemarahan, maka itu bagian dari kesuksesan. Semakin gaduh dan ricuh, semakin cepat jabatan itu digenggam. Di era rezim ini, untuk bisa satu kolam dengan kekuasaan, tidak perlu keahlian khusus. Di era sekarang, kepakaran dikubur dalam-dalam, yang penting bisa gaduh dan banyak omong, maka jabatan yang diinginkannya segera terwujud. Ferdinand terus mengejar imajinasi agar bisa sejajar dengan buzzer-buzzer lainnya. Maklum yang lain sudah nyaman dengan jabatannya, rata -rata komisaris BUMN. Sementara ia masih terus berjibaku mencari perhatian. Sepertinya, masih ada satu jabatan komisaris untuk dia, yakni komisaris Bank tapi Bank Sampah. Sampah Peradaban. (*)
Senin, 7 Desember 2020 sampai Selasa, 7 Desember 2021: Di Mana Aktor Pembunuh Enam Laskar FPI Bersembunyi
SETAHUN yang lalu peristiwa tragis itu terjadi. Tidak ada angin dan tidak ada hujan, mereka harus dibunuh dengan peluru tajam yang menghujam ke badan. Tidak hanya bekas tembusan peluru, beberapa bagian tubuhnya pun terkelupas dan melepuh, diduga karena diseret atau diperlakukan sangat tidak manusiawi oleh para pembantai yang dilakukan oleh anggota polisi. Hari ini, 7 Desember 2021, peristiwa tersebut genap setahun. Ya, setahun sudah, peristiwa pembantaian terhadap enam orang laskar Front Pembela Islam (FPI) berlalu. Trageti itu terjadi pada 7 Desember 2020. Enam orang laskar yang pengawal Habib Rizieq Syihab (HRS) dan keluarga menuju pengajian keluarga inti di wilayah Karawang, Jawa Barat, harus mengerang nyawa. Peristiwa tragis itu terjadi sekitar pukul 00.30 WIB. Rombongan HRS dan keluarga sudah mulai dibuntuti sejak berangkat dari kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Saat berada di jalan tol, terjadi aksi saling memotong jalan, antara mobil yang ditumpangi laskar dengan mobil yang awalnya tidak diketahui dikemudikan siapa. Sebab, tidak ada pakaian resmi yang digunakan oleh pengemudi dan penumpang yang memepet mobil laskar. Juga tidak ada peringatan atau kode yang menyebutkan mereka petugas polisi. Akan tetapi, yang pasti, laskar yang terdiri dari dua mobil (total 10 orang laskar) berusaha mengamankan HRS dan keluarga. Di dalam mobil HRS, ada istri, anak, menantu dan cucu-cucunya. Atas izin Allah Subhanahu Wa Ta’ala, perjuangan laskar mengamankan dan menyelamatkan HRS dan keluarga berhasil. Penguntit tidak bisa mendeteksi atau mengikuti mobil yang ditumpangi Imam Besar FPI itu. HRS dan keluarga selamat. Akan tetapi, tidak demikian dengan enam orang laskar yang akhirnya gugur dalam membela dan melindungi sang guru, sang imam yang sangat mereka cintai dan kagumi itu. Ya, tugas mereka mengawal HRS dan keluarga, apa pun risikonya. Menjelang shalat Subuh, Munarman waktu itu Seretaris Umum FPI, mengirimkan pesan berantai. Isinya, “Enam orang pengawal Habib Rizieq Syihab hilang diculik orang tidak dikenal (OTK).” Wajar dia sebut diculik OTK, karena saat peristiwa terjadi, tidak ada orang yang menduga yang melakukan penculikan dan pembantaian itu adalah anggota Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. Wajar disebut diculik, karena berdasarkan pantauan pembicaraan komunikasi yang dimiliki FPI, para laskar sempat melaporkan jika mereka diserang orang tidak dikenal. Peristiwa menjadi terang-benderang. Siang hari, Senin, 7 Desember 2020, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Inpektur Jenderal Muhammad Fadil Imran mengumumkan anggotanya yang menembak enam laskar itu. Saat jumpa pers, ia antara lain didampingi Mayor Jenderal Dudung Abdurrahman (Panglima Komando Daerah Jaya waktu itu), kini menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD). Fadil mengaku, anak buahnya “terpaksa” menembak laskar, karena melakukan perlawanan. Nah, mari kita telusuri berbagai hal yang menyangkut tewasnya Muhammad Reza, Lutfi Hakim, M.Suci Khadafi, Ahmad Sofiyan, Faiz Ahmad Syukur dan Andi Oktaviana. Jika kita ikuti penuturan Fadil yang menyebutkan melakukan perlawanan, itu sangat mustahil dan tidak masuk akal. Hal itu bisa dilihat dari rekonstruksi yang dilakukan aparat kepolisian di KM-50, Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Saat rekonstruksi, terlihat enam laskar masih hidup. Dua di antaranya terlihat disuruh jalan merangkak. Tidak terlihat ada benda yang membahayakan di dalam tubuh mereka (polisi mengatakan ditemukan senjata rakitan dan samurai di mobil). Artinya, semua barang berbahaya sudah di tangah polisi. Keenam laskar kemudian disuruh masuk ke mobil lain yang sudah disiapkan polisi. Artinya, jelas pembunuhan terhadap enam laskar itu tidak dilakukan di KM-50. Akan tetapi, dilakukan di dalam mobil atau di suatu tempat yang sudah disiapkan sebelumnya. Wallohu a’lam. Meski tidak ditembak atau dibunuh di tempat tersebut, akan tetapi peristiwa itu lebih dikenal dengan Tragedi KM-50. Banyak hal yang dirasakan kurang sinkron, antara keterangan pihak kepolisian dengan saksi di tempat, maupun keterangan dari pihak FPI. Keterangan polisi berubah-ubah dan tidak sesuai dengan rekonstruksi (rekonstruksi lebih mendekati fakta keterangan dari FPI). Keterangan FPI yang disampaikan Munarman, selalu konsisten dan hampir sama dengan keterangan yang mulai terungkap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saat dua orang anggota polisi duduk sebagai terdakwa dalam kasus tersebut. Banyak kejanggalan. Banyak cerita yang seakan-akan dikarang-karang. Akan tetapi, begitu di hadapan hakim PN Jaksel, semua tidak bisa lagi mengarang cerita. Sebab, mereka yang menjadi saksi dan terdakwa disumpah sesuai dengan agama masing-masing. Bagi yang beragama Islam, disumpah dengan Kitab Suci AlQur’an di atas kepala. Sumpah seperti itu, bagi seorang yang beragama Islam (walaupun hanya Islam KTP), sangat berat. Hingga sekarang persidangan perdana yang dimulai 18 Oktober 2021 itu masih berlanjut. Dua orang polisi menjadi terdakwa, yaitu Ispektur Polisi Dua (Ipda) M Yusmin Ohorella, dan Brigadir Polisi Satu (Briptu) Fikri Ramadhan. Awalnya ada tiga orang anggota polisi menjadi terdakwa. Akan tetapi, satu orang atas nama Elwira Priyadi Zendrato, kasusnya ditutup karena yang bersangkutan mati dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Peristiwa kecelakaan yang menyebabkan ia mati terjadi tanggal 3 Januari 2021, tetapi baru diumumkan Jumat, 26 Maret 2021. Wah hebat sekali polisi kita, karena hampir tiga bulan baru diumumkan? Nah, hingga sekarang dua orang anggota polisi yang menjadi terdakwa dalam kasus pembantaian enam laskar FPI sama sekali tidak tersentuh hukum, alias tidak ditahan. Padahal, ancaman pidana terhadap terdakwa 15 tahun penjara. Sedangkan Pasal 21 ayat 4 KUHAP menjelaskan, penahanan dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa dengan ancaman penjara lima tahun atau lebih. Sangat tidak adil! Diskriminatif ! Sangat melukai hati rakyat! Padahal, tidak sedikit juga polisi yang dihukum atasan karena sebuah kesalahan. Misalnya, anggota polisi Brigadir NP yang membanting (smackdown) mahasiswa di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang dihukum 21 hari penjara, turun pangkat dan tidak punya jabatan. Bisa juga peristiwa teranyar, yaitu anggota polisi RB yang dijadikan tersangka dan ditahan dalam kasus bunuh diri mahasiswi Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur. RB ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana aborsi atau pasal dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan janin. RB dijerat pasal 348 KUHP juncto pasal 55 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Lalu, mengapa terhadap dua orang pembunuh enam laskar tidak tersentuh hukum, alias tidak ditahan? Padahal, cara menembaknya sangat sadis. Diduga ditembak dari jarak dekat, dan lobang peluru ada yang sampai 2 dan tiga dalam pada jenazah laskar. Pembunuhan yang sadis dan kejam, karena terdapat luka yang mengerikan, mirip dibakar atau diseret di aspal? Apakah karena mereka pelaku saja yang mendapatkan perlindungan dari atasan atau dari pihak tertentu? Mengapa tidak ada anggota polisi lain yang menjadi tersangka? Padahal, di pengadilan, sudah mulai terkuat siapa yang mengeluarkan surat perintah. Direktur Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya Komisaris Besar Tubagus Ade Hidayat disebut menjadi orang yang memerintahkan tujuh anggota kepolisian melakukan pembuntutan terhadap rombongan Muhammad Rizieq Syhab, dengan surat perintah penyelidikan (sprindik). Hal itu dikatakan, Toni Suhendar dalam kesaksiannya yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara yang menewaskan 6 anggota laskar FPI, di PN Jakarta Selatan, Selasa, 26 November 2021. Toni sendiri merupakan anggota Sub Direktorat Resimen Mobil Direktorat Reserse Kriminam Umum (Subdit Resmob Ditreskrimum) Polda Metro Jaya yang juga mendapat mandat ikut melakukan pembuntutan tersebut. Dari keterangan Toni Suhendar itu, juga semakin tekuak, yang diperintahkan membuntuti ada tujuh anggota polisi. Jika yang sudah ditetapkan menjadi tersangka 3 orang (satu kasus ditutup karena mati), lalu ke mana empat anggota polisi lain yang membuntuti itu? Apakah tugas mereka hanya membuntuti, mengamati, atau turut mengeksekusi? Kemana sopir mobil yang digunakan mengangkut enam laskar? Akan tetapi, karena target utama mereka bukan laskar, melainkan Habib Rizieq Syihab, maka semua masih serba misteri. Semua yang mereka lakukan, apakah membuntuti, mengintai, membunuh, tidak lama lagi akan terungkap semua. Termasuk aktornya siapa? Jika tidak terungkap di pengadilan dunia, yang pasti di pengadilan akhirat akan terbuka secara terang-benderang. **
Jokowi Sangat Takut Angka 212
WUIH, 212 kini menjadi angka kramat, tetapi bukan dikramatkan. Jokowi sangat takut dengan angka itu. Terdiri dari tiga angka, ia muncul dari peristiwa 2 Desember 2016. Angka tersebut muncul setelah aksi besar-besaran dilakukan oleh umat Islam, yang menuntut agar Basuki Tjahya Purnama alias Ahok yang kala itu Gubernur Daerah Ibu Kota Jakarta dipenjara karena menista agama AlQuran dan agama Islam. Ahok akhirnya divonis dua tahun dan langsung dipenjara karena penistaan terhadap agama Islam. Ia pun mengakui kesalahanan melecehkan Surat Al-Maidah ayat 51, karena sama sekali tidak mengajukan banding. Angka 212 sangat populer di kalangan rakyat Indonesia, khususnya umat Islam. Bahkan, tidak sedikit penganut agama lain mengagumi angka tersebut. Sebab, angka itu membuat inspirasi kepada semua pihak, betapa umat Islam sangat damai, sangat menghormati penganut agama lain. Umat Islam sangat toleran. Buktinya, peserta aksi juga diikuti penganut agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Kaum wanitanya datang tanpa jilbab dan aksesoris Islam. Tetapi, mereka aman-aman saja. Tidak ada gangguan. Tidak hanya sampai itu, umat Islam juga pencinta lingkungan dan kebersihan. Angka 212 semakin populer, setelah para tokoh agama Islam (kiai, habaib, ustaz) mampu mengajak jemaahnya melakukan aksi super damai. Oleh karena itu, aksi tersebut (sejak 2016) dan diperingati hampir tiap tahun – kecuali 2020 karena Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) turut mewabah di Indonesia, disambut antusias. Bahkan, pada aksi 2018, banyak peserta baru (tidak ikut tahun 2016). Mereka ikut-ikutan, karena ingin mendulang suara pada Pemilihan Legislatif tahun 2019. Banyak caleg yang datang. Banyak pelajar dan mahasiswa datang, hanya sekedar rekreasi. Jutaan umat turun ke jalan. Seputar Monas pada 2-12-2016 penuh dengan lautan manusia. Bahkan, para pendemo mengular ke bebapa ruas jalan lainnya. Tidak ada angka resmi yang bisa menghitung jumlahnya. Ada yang memperkirakan 1,5 juta orang, tiga juta orang dan bahkan tujuh juta orang. Peristiwa 212 tahun 2016 bertepatan dengan hari Jum’at. Umat Islam pun shalat Jum’at di sekitar Monas dan sekitarnya. Hujan deras yang turun menjelang pelaksanaan shalat Jumat, sama sekali tidak mengurangi minat dan kekhusukan umat dalam melaksanakan ibadah wajib (bagi laki-laki) tersebut Khutbah Jum’at yang disampaikan Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizieq Syihab (HRS) merupakan pemompa semangat juang jemaah. Bahkan, tidak sedikit yang meneteskan air mata, saat alunan ayat suci Alqur’an yang dibawakan sang imam. Jumlah tidak seberapa penting. Akan tetapi, yang paling penting adalah getaran dari aksi damai tersebut yang memaksa Presiden Joko Widodo harus hadir di tengah umat. Kenapa memaksa? Karena dalam aksi sebelumnya 4-11-2016, Jokowi memilih kabur ke Bandar Udara Sukarno-Hatta. Aksi yang dikenal dengan 411 itu juga ternoda oleh ulah provokator, sehingga terjadi kericuhan antara massa dengan polisi. 212 tahun 2016 adalah awal sejarah baru perjuangan umat. Aksi super damai itu, benar-benar damai. Begitu selesai acara, sampah di sekitar Monas pun bersih disapu dan dikumpulkan oleh jamaah sendiri yang membawa kantong plastik dari rumah masing-masing. Ranting pohon pun tidak ada yang patah. Jangankan ranting pohon, rumput yang tumbuh di sekitar Monas pun tidak ada yang rusak akibat diinjak. Harap maklum. Begitu ada orang yang mau menginjak rumput, jemaah pun menegur dan memperingatkannya. Jika membandel, jemaah yang melihatnya pun menyorakinya, dan bahkan ada yang menarik tangan, supaya orang tersebut tidak menginjak rumput hijau yang indah dipandang mata itu. Aksi damai, super damai! Itu bukan isapan jempol. Reuni Akbar 212 yang digelar tahun 2017 pun juga super damai. Padahal, jumlahnya jauh lebih banyak. Diperkirakan mencapai 13 juta orang. Walau dari pihak kepolisian memperekirakan hanya lima juta orang. Upaya menggembosi acara pun terus dilakukan aparat kepolisian. Di setiap wilayah, ada penyekatan. Bahkan, ada ancaman terhadap pemilik armada bus yang mengangkut peserta aksi. Jika membandel, trayeknya akan dicabut. Oleh karena itu, tidak sedikit juga calon peserta yang “dipaksa” putar balik. Akan tetapi, tidak sedikit juga yang melakukan perlawanan. Tuduhan negatif pun dialamatkan kepada peserta. Mereka dibayar dan sebagainya. Siapa yang mampu membayar umat sebanyak itu? Apalagi, sebagian juga datang dengan menggunakan pesawat terbang. Bahkan, peserta dari Sumatera Barat mencarter burung besi itu, hanya karena ingin mengenang peristiwa tersebut. Siapa peserta yang mau dibayar? Mereka merogoh isi kantong sendiri. Kaum ibu atau emak-emak, misalnya, mengumpulkan uang buat donasi (baik disumbangkan dalam bentuk uang tunai) maupun membeli makanan dan minuman yang siap dibagikan kepada peserta aksi. Karena melimpahnya makanan dan minuman, maka jangan heran banyak yang “kekenyangan”. Siapa yang membayar itu semua? Dan siapa yang mau dibayar? Yang turun, mulai dari Direktur Utama Perusahaan, Direktur Rumah Sakit, manajer perusahaan dan karyawan. Pedagang pun meninggalkan usahanya karena ingin ikut aksi. Tidak sedikit pengusaha ikut aksi demo. Mau tahu buktinya? Itu loh, jas hujan yang dipakaikan secara simbolis kepada peserta aksi dari Ciamis yang datang berjalan kaki dan kehujanan. Emang jumlah jas hujan itu Cuma 100 pasang? Oh, tidak! Jika dirupiahkan, nilainya sekitar Rp 50 juta. Itu sumbangan dari seorang pengusaha China mualaf. Berbagai usaha menggembosi aksi 212 terus dilakukan. Aksi reuni 212 tahun 2021 ini tidak ketinggalan. Izin yang diajukan panitia untuk melaksanakan aksi di Monas, ditolak dengan alasan belum dibuka karena masih Covid-2021. Masuk akal. Izin mengadakan kegiatan di Patung Kuda, ditolak polisi. Alasannya, sama masih suasana pandemi. Padahal, sudah berapa banyak yang melakukan aksi di tempat tersebut? Belum lama, buruh melakukan aksi juga. Panitia tidak kehabisan akal. Mereka merencanakannya di Masjid Al-Zikra, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Akan tetapi, menjelang hari H, datang surat dari pengurus masjid, yang menolak kegiatan aksi dilakukan di tempat tersebut. Dugaan kuat, aparat keamanan menekan pihak keluarga supaya mengeluarkan surat penolakan. Andaikan, Arifin Ilham masih hidup, dia pasti menerimanya, karena ia aktif dalam kegiatan 212. Tidak hanya mengerahkan jemaahnya, tetapi juga memberikan dukungan materil, berupa makanan dan minuman. Walau sudah ditekan habis-habisan, panitia acara terus berupaya melaksanakan kegiatan. Sekuat tenaga mereka lakukan. Akhirnya upaya mereka gagal. Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pun ditutup secara total mulai semalam pukul 24.00 sampai Kamis, 2 Desember 2021, pukul 21.00. Tetapi, penutupan tersebut tidak akan menyurutkan umat yang ingin melakukan aksi. Tidak hanya menutup, 4.218 personil gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (Polri) dan aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersiaga guna mencegah aksi Reuni 212 di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. Ancaman pun dikeluarkan polisi. Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya Komisaris Besar (Kombes) Marsudianto mengatakan, pengamanan tersebut merupakan bentuk operasi kemanusiaan demi menyelamatkan warga dari penyebaran Covid-19. Kegiatan Reuni 212 bukan bertujuan menyampaikan pendapat di muka umum, layaknya aksi unjuk rasa. “Ini adalah kegiatan keramaian,” ujar Marsudianto. Ia pun mengeluarkan jurus ancaman. Kegiatan Reuni 212 termasuk unsur tindak pidana Pasal 510 KUHP ayat 1, yakni mengadakan pesta umum dan keramaian umum. (1) Bila pawai itu diadakan untuk menyatakan keinginan-keinginan secara menakjubkan, maka yang bersalah diancam dengan pidana kurungan paling lama dua minggu atau pidana denda dua ribu dua ratus lima puluh rupiah. Akan tetapi, umat tidak setakut Jokowi terhadap angka 212. Umat tidak gentar dengan ancaman yang dikeluarkan Marsudianto itu. Umat, hari ini tetap keluar dan melakukan aksi masing-masing. Nah, kalau sudah begitu, apakah polisi mau menangkap seluruh umat yang turun ke jalan? Ayo, silahkan biar penjara penuh lagi selama dua pekan? Atau denda? Ya tidak apa-apa. Uang dikumpulkan saja. Lumayan buat mencicil utang Jokowi. Rakyat sudah bosan menunggu uang Rp 11.000 triliun di kantongnya yang sampai sekarang masih ghaib. Apalagi harga racun kalajengking, yang kata Jokowi, mahal. Tetapi, tidak ada ajakan cara beternaknya. Ghaib lagi!
Menghitung Hari Rezim Jokowi
KRISDAYANTI. Dari penyanyi menjadi politisi. Sang diva sempat membetot perhatian publik karena blak-blakan menghitung penghasilan sebagai anggota DPR. Jelas membuat kaget publik. Terlampau besar dibandingkan hasil legislasi para wakil rakyat di Senayan. Semasa di puncak karier seni, salah satu lagu Krisdayanti yang booming, juga masih urusan menghitung. Kali ini bukan soal income. Tapi menghitung hari. Memberi deadline agar kekasihnya berperilaku jujur. Ketulusan hati. Jika tidak bisa, matikan saja kobaran cinta, alias bubar jalan. Ketulusan, kejujuran inilah yang juga didamba seluruh penduduk negeri ini. Kondisi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan semakin buruk, dan jauh dari konsep negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Tahun lalu, tepatnya 18 Agustus 2020, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pun, sudah mengingatkan atas tata kelola penyelenggaraan negara, khususnya di masa pandemi Covid-19. Namun suara keprihatinan yang tertuang dalam Maklumat Menyelamatkan Indonesia itu, tidak mendapatkan respons pemerintah. Padahal timbunan persoalan semakin besar dan memberatkan rakyat. Utang pemerintah, termasuk BUMN dan BI semakin tidak terkendali, dan berpotensi gagal bayar menurut Badan Pemeriksa Keuangan. Sesungguhnya, utang pemerintah sudah tidak terkendali sebelum pandemi Covid-19, demi membangun proyek infrastruktur yang tidak fisibel dan bukan merupakan prioritas kebutuhan rakyat. Konsekuensinya, ketika utang semakin bertambah dengan alasan penanganan pandemi, pemerintah justru tidak dapat meningkatkan penerimaan negara, salah satunya dari pemanfaatan sumber daya alam. Ini akibat para mafia sumber daya alam, tidak membayar pajak sebagaimana mestinya. Bahkan mereka menimbulkan deforestasi dan kerusakan sumber daya alam yang mengancam kelangsungan lingkungan hidup generasi mendatang. Ironisnya, rezim jokowi terus memburu pajak yang menambah berat kehidupan masyarakat lapisan bawah. Dari pajak sembako, pendidikan hingga kesehatan. Aspek lain yang disoroti KAMI adalah peran para pejabat di masa pandemi. Mereka penentu kebijakan penanganan pandemi sekaligus menjadi pelaku bisnis vaksin Covid-19 dan PCR. Ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa para pejabat negara yang seharusnya menunjukkan kepedulian besar pada rakyat yang sedang kesulitan hidup, justru terlibat dalam konflik kepentingan. Karena itulah dalam Maklumat kedua pada 12 november 2021 yang diteken Presidium KAMI Jenderal TNI Purnawirawan GATOT NURMANTYO, ROCHMAT WAHAB dan DIN SYAMSUDDIN, ada 3 persoalan besar yang mendesak diperbaiki pemerintah. Pertama. Cengkeraman Oligarki dalam kehidupan negara telah membuat bangsa Indonesia terperosok dalam jurang kehancuran ekonomi. Bersatunya elit ekonomi dan politik menyebabkan roda ekonomi nasional dijalankan secara serampangan dan brutal. Sudah seharusnya pemerintah mengembalikan tata kelola ekonomi nasional dan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat sesuai nilai sila ke-5 Pancasila dan Konstitusi. Kedua. Presiden gagal dalam mengelola roda pemerintahan. Kondisi demokrasi, ekonomi, HAM, serta praktek rente kebijakan dan korupsi semakin memburuk tidak terkendali. Kepemimpinan nasional dalam menangani pandemi yang ditunjukkan kepada rakyat adalah kepemimpinan yang mengabaikan moral. Keserakahan di tengah derita pandemi. Selain tidak fokus memikirkan nasib rakyat, kepemimpinan nasional tidak punya kemampuan yang sesuai dengan tantangan dan beratnya persoalan. Padahal hal ini diperlukan untuk langkah perbaikan demi menyelamatkan Indonesia. Ketiga. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menerima Judicial Review atas UU No.2 tahun 2020, seharusnya menjadi momentum pemerintah semakin transparan dan akuntabel, serta mengusut potensi kerugian dari perilaku korupsi serta rente atas kebijakan penanganan pandemi. Dan sesuai putusan MK bahwa status pandemi Covid-19 harus dinyatakan paling lambat akhir tahun 2021, maka anggaran COVID yang disusun berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2020 harus dengan persetujuan DPR. Kini saatnya pemerintah membuka ruang kepada publik untuk ikut mengawasi penggunaan anggaran penanganan pandemi. Negeri ini perlu diselamatkan, dari ancaman kerusakan moral dan kehancuran di semua sektor kehidupan bangsa. Jika dibiarkan, sama halnya menanti kehancuran. Tinggal menghitung hari.
Belut Tak Selicin Luhut
BELUT sering dijadikan perumpamaan bagi orang yang pandai menghindar, berkelit, dan berbohong. “Licin bagai belut,” begitu bunyinya. Padahal, belut sendiri tak pernah berbohong. Licinnya belut bukan karena berkelit atau lari dari tanggung jawab. Ia diciptakan Tuhan sebagai binatang yang tubuhnya penuh lendir sehingga sulit ditangkap tangan manusia. Tapi selicin-licinnya belut, ia masih mudah ditangkap. Ada belut yang hidup di sawah, ada juga yang diternakkan di rumah-rumah. Kini belut dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang masih tinggi. Belut banyak memberikan manfaat bagi umat manusia. Dalam setiap 100 gram belut, terdapat banyak sekali kandungan gizinya. Mulai dari kalori senilai 303 kkal, protein 18,4 gram, lemak 27 gram, kalsium 20 miligram, fosfor 200 miligram, zat besi 20 miligram, dan masih banyak lagi. Lalu apa hubungan belut dengan Luhut. Keduanya sama sama licin. Namun, belut licin secara alami, sedangkan Luhut licin dibuat-buat. Ia pintar berkilah. Ia juga pintar menggunakan – entah staf pribadi atau staf kementerian – untuk menjadi juru bicara. Ia pandai berargumen, berteori, dan menghindar bahkan menantang pengkritiknya untuk membuktikan tuduhan KKNnya. Saat nama Luhut disebut Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti dalam sebuah diskusi daring, Luhut murka. Haris dan Fatia menyebut Luhut sebagai salah satu pejabat yang berada di balik bisnis tambang emas dan rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Luhut lantas menggugat balik Haris sebesar Rp100 Miliar. Saat Luhut menjalankan peran ganda sebagai penguasa sekaligus pengusaha dalam pengadaan PCR, semua orang di sekeliling Luhut kompak memagarinya. Luhut menyelinap di balik kaum loyalis yang setia menjadi bempernya. Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) juga melaporkan Luhut dan Menteri BUMN Erick Thohir ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dua menteri ini diduga terlibat dalam bisnis PCR. KPK diminta mendalami lebih jauh terkait dugaan adanya penggunaan kekuasaan untuk bermain dalam bisnis PCR. Nyatanya sampai sekarang belum ada perkembangan atas laporan itu. Sepertinya KPK meniti jalan basah bertabur oli sehingga takut terpeleset untuk sekadar mandatangi kantor Luhut. Kalau perlu KPK langsung menggeledahnya untuk menjawab dugaan-dugaan yang bisa saja salah. Itulah Luhut, selalu ada jalan mulus di depannya. Luhut selalu sukses berkelit, berkilah dan beralibi. Ia lebih licin dari belut. Tak hanya KPK yang tak kuasa mengusut Luhut. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pun tak mampu menasihati Luhut agar lebih Pancasilais. Badan yang diberi wewenang penuh menuntun dan memandu setiap warga negara – termasuk Luhut untuk patuh dan tunduk pada doktrin BPIP, tak juga punya daya untuk sekadar memberi wejangan kepada Luhut. Akrobat Luhut di mata BPIP tampaknya tak begitu menarik. BPIP lebih terarik menyoal suara merdu santri-santri kecil innocent, polos, dan bersih. Padahal, apa yang dilakukan LBP jelas melanggar Pancasila, utamanya sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ia tidak berperikemanusiaan karena di tengah wabah Covid-19, sebagai menteri masih sempat berbisnis obat dan alat Covid. Ia tidak beradab, di tengah penderitaan rakyat, marah-marah dan menampakkan arogansi saat kasusnya dilaporkan ke KPK. Ia seakan tak melihat kesulitan rakyat. Ia juga seakan tak mendengar jeritan rakyat. Dan hatinya seakan tak tersentuh mengetahui kehidupan rakyat makin sengsara selama dua tahun terakhir akibat pandemi dan korupsi. Anggaran pandemi yang seharusnya masih berjalan sampai hari ini, ternyata sudah lama berhenti. Sangat mungkin dikorupsi seperti yang dilakukan Juliari. Luhut seakan tak melihat betapa perjuangan rakyat bertahan hidup di tengah pandemi begitu sulit. Ia juga tak tampak menunjukkan simpati dan empati terhadap penderitaan rakyat. Tak ditemukan wajah sejuk di muka Luhut. Yang ada hanyalah marah, marah, dan marah. Apa sih yang tidak mungkin dilakukan Luhut. Semua bisa dilakukan. Semua beres di pundak mantan tentara itu. Tindakannya cepat, omongannya ceplas-ceplos. Mimiknya menakutkan. Maka ketika duit penanganan pandemi menggelontor begitu dahsyat, Luhut melalui PT Genomik Solidaritas Indonesia ikut serta sebagaimana diakui sendiri oleh jubirnya Jodi Mahardi. Secara tersirat, pernyataan Jodi membenarkan Luhut terlibat dalam bisnis PCR. Datanya jelas, akta perseroan ada, dokumen tercatat di Kementerian Hukum dan HAM, sehingga nyaris bahkan mustahil dibantah. Kenapa Luhut begitu mudah ikut bisnis PCR, karena Luhut yang ikut bisnis PCR itu bukan Luhut yang tukang kuli angkut. Bukan Luhut yang lain, tetapi Luhut yang Menteri Koordinator Maritim dan Investasi serta puluhan jabatan strategis lainnya. Oleh karenanya jalannya mulus. Itulah yang namanya conflict of interest. Masih mau berkilah, Tuan Luhut?
POPULER
