INTERNASIONAL
Tentara Israel Bunuh Warga Palestina di Tepi Barat
Ramallah, FNN - Tentara Israel membunuh seorang warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki pada Selasa (27/7/2021). Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, tentara tersebut mengatakan bahwa warga Palestina itu telah mendekati pasukan Israel dengan sebatang besi di tangannya. Beberapa penduduk setempat menggambarkan pria Palestina yang terbunuh di pintu masuk Desa Beita dekat Kota Nablus itu sebagai tukang ledeng berusia 41 tahun yang sedang pulang kerja ketika dia ditembak mati. Dikutip dari Kantor Berita Antara, penduduk setempat pun mengatakan, tidak ada gangguan di sana pada saat itu. Sementara, seorang juru bicara militer Israel mengatakan warga Palestina itu, yang membawa sebatang besi, "maju dengan cepat" ke arah pasukan meskipun mereka telah melepaskan tembakan peringatan ke udara. "Ketika tersangka terus maju, komandan menembak ke arah tersangka," kata jubir militer Israel itu. Militer negara Yahudi tersebut akan menyelitika insiden itu. Tepi Barat adalah salah satu daerah yang ingin dijadikan Palestina sebagai wilayahnya dalam mencapai status sebagai negara merdeka yang diakui. Kekerasan telah membara di wilayah Tepi Barat sejak perundingan antara Palestina dan Israel yang disponsori Amerika Serikat gagal pada 2014. (MD).
Rusia Setujui Uji Coba Vaksin Campuran AstraZeneca-Sputnik V
Moskow, FNN - Rusia memberikan persetujuan untuk melanjutkan uji klinis yang mencampurkan vaksin asal Inggris AstraZeneca/Universitas Oxford dan vaksin Rusia Sputnik V, menurut daftar obat negara Rusia. Komite etik Kementerian Kesehatan pada Mei menunda persetujuan proses uji klinis tersebut, dan meminta informasi tambahan. Berdasarkan daftar obat pemerintah, lima klinik Rusia akan mengadakan uji coba yang dijadwalkan rampung pada awal Maret 2022. Vaksin AstraZeneca/Oxford dan Sputnik V menggunakan dua dosis --dosis awal dan dosis penguat-- namun Sputnik V menggunakan vektor virus yang berbeda untuk dua dosisnya. Dana Investasi Langsung Rusia (RDIF), yang mempromosikan penggunaan vaksin Sputnik V, menyambut baik keputusan untuk melanjutkan uji coba tersebut. "Saat ini, RDIF sedang melakukan uji klinis gabungan untuk mencampurkan komponen awal Sputnik V --vaksin Sputnik Light-- dengan vaksin dari manufaktur asing yang lain," katanya melalui pernyataan. "Secara khusus, vaksin Sputnik Light dapat digunakan dalam campuran dengan vaksin lain untuk meningkatkan efektivitasnya termasuk melawan varian baru yang muncul sebagai hasil dari mutasi virus." Apa yang disebut vaksin viral vektor menggunakan virus modifikasi yang tidak berbahaya sebagai perantara, atau vektor, untuk membawa informasi genetik yang membantu tubuh membangun imunitas terhadap infeksi di masa depan. Uji coba vaksin COVID-19 pada manusia yang mencampurkan vaksin AstraZeneca/Oxford dengan Sputnik V telah mengantongi persetujuan di Azerbaijan, Uni Emirat Arab, Belarus, serta Argentina. (sws)
Korsel Mulai Vaksinasi Kelompok Usia 55-59 Tahun
Seoul, FNN - Korea Selatan memulai vaksinasi COVID-19 bagi kelompok usia 55-59 tahun pada Senin untuk mempercepat laju kampanye vaksinasi saat negara tersebut memerangi gelombang keempat infeksi. Peluncuran vaksinasi COVID-19 untuk warga berusia di atas 50 tahun terhenti selama sepekan bulan ini setelah rekor tinggi kasus baru memicu serbuan vaksinasi, menghabiskan persediaan yang ada dan merusak situs reservasi resmi. Sekitar 6,17 juta orang atau 84 persen dari warga berusia 50-an, telah mendaftar vaksinasi pekan lalu. Otoritas beralih dari vaksin COVID-19 Moderna ke Pfizer/BioNTech untuk sejumlah orang di kelompok tersebut lantaran fluktuasi jadwal pengiriman. Otoritas mendapat kritik karena krisis pasokan dan perubahan di menit-menit terakhir yang memperpanjang sementara jeda pemberian dosis Pfizer menjadi 4 pekan dan bukan 3 pekan untuk menyesuaikan dengan Moderna. Korea Selatan memprioritaskan vaksinasi COVID-19 bagi kaum lansia, kelompok rentan dan petugas kesehatan garda terdepan. Otoritas telah memvaksin 33 persen dari 52 juta penduduk dengan setidaknya satu dosis, sedangkan 13 persen penduduk telah mendapatkan vaksin lengkap. Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Korea (KDCA) melaporkan 1.318 kasus baru pada Minggu (25/7), sehingga totalnya menjadi 190.166 kasus dengan 2.077 kematian. Pelacakan dan pengujian massal membantu Korsel mencatat tingkat kematian COVID-19 yang lebih rendah dibanding negara berkembang lainnya sejauh ini tanpa penguncian total. Namun, gelombang baru pandemi pada Minggu mendorong pemerintah untuk memperketat aturan jarak fisik di sebagian besar wilayah guna menekan penyebaran virus selama liburan musim panas. (mth)
Pengusaha Kaya Siap Jadi Perdana Menteri Lebanon
Beirut, FNN - Pengusaha kaya Lebanon dan mantan perdana menteri Najib Mikati siap ditunjuk lagi sebagai perdana menteri pada Senin, 26 Juli 2021. Ia terpilih kembali setelah memenangkan dukungan dari sebagian besar partai untuk membentuk pemerintahan baru yang sedang menghadapi krisis keuangan, Ahad kemarin, sekelompok mantan perdana menteri muslim Sunni mengatakan, mereka mendukung pemilihan Mikati, yang pernah memegang jabatan perdana menteri dua kali, dalam rangka membantu mengakhiri kebuntuan politik di Lebanon. Di antara pendukung Mikati adalah politisi veteran Saad al-Hariri, yang meninggalkan bisnisnya untuk membentuk pemerintahan baru Ahad lalu setelah hampir 10 bulan gagal menyepakati susunan kabinet dengan Presiden Michel Aoun. Langkah Hariri menandai puncak konflik selama berbulan-bulan tentang posisi di kabinet antara dirinya dan Aoun, kepala negara Kristen Maronit yang bersekutu dengan kelompok muslim Syiah bersenjata yang didukung Iran, Hizbullah. Seorang sumber politik senior mengatakan kepada Reuters bahwa sebagian besar blok (semacam komisi) parlemen utama negara itu sepakat untuk menunjuk Mikati. Tidak seperti banyak pemimpin Lebanon, dia tidak berasal dari salah satu dinasti politik. Akan tetapi, merupakan seorang pengusaha paling sukses di negara itu. Hizbullah dan sekutunya, gerakan Amal Syiah yang dipimpin oleh ketua parlemen Nabih Berri, diperkirakan akan menunjuk Mikati, tambah sumber itu. Aoun diperkirakan menunjuk Mikati setelah dia melakukan konsultasi dengan blok-blok parlemen pada Senin. Presiden diharuskan untuk mengajukan calon dengan tingkat dukungan terbesar di antara anggota parlemen. Setelah ditetapkan, proses sulit untuk membentuk pemerintahan baru yang menjamin kesepakatan di antara kelompok politik Lebanon yang terpecah-pecah akan dimulai. Lebanon telah dijalankan oleh pemerintah sementara selama hampir satu tahu. Nilai mata uangnya runtuh, lapangan kerja menghilang dan bank membekukan rekening. Keruntuhan ekonomi merupakan krisis terburuk Lebanon sejak perang saudara 1975-90. Dalam sistem politik Lebanon, jabatan perdana menteri harus dipegang oleh seorang muslim Sunni, sedangkan kepresidenan dipegang oleh seorang kristiani Maronit. Negara-negara Barat telah memberi tekanan pada politisi Lebanon supaya membentuk pemerintahan yang dapat mereformasi kondisi yang sudah rusak. Mereka juga mengancam dengan sanksi dan mengatakan dukungan keuangan tidak akan mengalir sebelum reformasi dimulai. (MD).
Demonstran Hong Kong, Aktivis atau Separatis?
Hong Kong, FNN - Tiga hakim Hong Kong akan memutuskan pada Selasa (27/7) apakah slogan protes "Bebaskan Hong Kong. Revolusi Zaman Kita" tergolong seruan untuk memisahkan diri dari China. Mereka akan menjatuhkan vonis terhadap seorang pria yang ditangkap dalam aksi demonstrasi tahun lalu. Putusan bersejarah itu akan membawa dampak jangka panjang tentang bagaimana undang-undang keamanan nasional, yang diberlakukan China di Hong Kong setahun lalu untuk mencegah pemisahan, terorisme, subversi, dan kolusi dengan kekuatan asing, mengubah tradisi hukum publik, kata para pengamat. Sejumlah aktivis mengatakan putusan yang melarang slogan tersebut akan makin membatasi kebebasan berbicara. Slogan itu diteriakkan oleh demonstran dalam aksi-aksi protes pro-demokrasi, diunggah ke internet, ditempelkan pada dinding, dan dicetak pada media lain seperti pamflet, buku, stiker, kaos, dan gelas kopi. Selama sidang yang berlangsung 15 hari terhadap pramusaji 24 tahun bernama Tong Ying-kit itu, pengadilan mendengarkan kesaksian tentang bagaimana terdakwa mengendarai motor sambil membawa bendera hitam berisi slogan tersebut ke arah polisi anti huru-hara di Hong Kong pada 1 Juli tahun lalu. Tong adalah orang pertama yang dituntut berdasarkan undang-undang keamanan nasional itu. Jaksa kepala Anthony Chau berpendapat dalam sidang bahwa tindakan Tong merupakan sebuah aksi terorisme dan terdakwa berusaha menghasut orang untuk memisahkan diri. Dua pelanggaran berat itu bisa membuatnya dihukum penjara selama beberapa tahun atau maksimal seumur hidup jika terbukti bersalah, menurut undang-undang keamanan nasional. Tong mengaku tak bersalah atas tuntutan terorisme, hasutan untuk melakukan pemisahan, dan aksi mengendara berbahaya yang menyebabkan cedera parah. Chau tidak berkomentar saat dimintai komentarnya, begitu pula pengacara terdakwa, Clive Grossman. Dasar persidangan adalah argumen penuntut bahwa slogan tersebut "berkonotasi pada kemerdekaan Hong Kong", sebuah sikap yang tidak diterima oleh China, yang menganggap pusat keuangan dan bekas jajahan Inggris itu sebagai bagian "tak terpisahkan" dari teritorinya. Selama gelombang protes yang dimulai pada 2019 dan melumpuhkan kota, jutaan warga turun ke jalan untuk menentang tindakan keras para petinggi Partai Komunis China terhadap kebebasan warga Hong Kong yang dilindungi konstitusi. Slogan tersebut ada di mana-mana. Ketika Hong Kong dikembalikan oleh Inggris kepada China pada 1997, pemimpin Partai Komunis China berjanji untuk mengizinkan Hong Kong memberlakukan sistem peradilannya sendiri dan mempertahankan otonomi dan kebebasannya sebagai bagian dari perjanjian dengan Inggris. Para pengkritik mengatakan kebebasan tersebut telah diinjak-injak, sebuah pernyataan yang ditolak pihak berwenang di Beijing dan Hong Kong. Aktivis atau Separatis? Dalam persidangan, arti slogan tersebut diperdebatkan sengit. Sejumlah referensi disampaikan sebagai acuan, termasuk tentang kekaisaran China, Marxisme-Leninisme, penyair kuno China Li Bai, Malcolm X, kaum barbar Mongolia, dan mantan pemimpin nasionalis China, Chiang Kai-shek. Penuntut mengatakan slogan tersebut diciptakan pada 2016 oleh aktivis Edward Leung, seorang advokat terkenal untuk kemerdekaan Hong Kong. Leung, yang tengah menjalani hukuman enam tahun penjara dalam kasus kerusuhan, tidak dapat dimintai komentarnya, begitu pula dua pengacara yang pernah membelanya. Seorang saksi ahli dari pihak penuntut, profesor sejarah Lau Chi-pang, mengatakan bahwa bagian pertama dari slogan berbahasa China itu --diterjemahkan sebagai "bebaskan" atau "rebut kembali"-- telah digunakan dalam sejarah China sejak dinasti Qin sampai dinasti Qing. Dia juga mengatakan bahwa arti slogan itu "tidak berubah selama ribuan tahun", yaitu untuk memulihkan teritori yang hilang atau untuk mengusir musuh. Lau mengatakan dalam sidang bahwa kata-kata dalam slogan hanya punya satu arti, yang terkait dengan "pemisahan Wilayah Administratif Khusus Hong Kong dari Republik Rakyat China". Lau juga merujuk pada unjuk rasa 21 Juli 2019 ketika para demonstran yang meneriakkan slogan itu merusak lambang negara di depan Kantor Penghubung di Hong Kong. Tindakan tersebut dan pemakaian slogan pada hari itu "bertujuan menolak pemerintah Republik Rakyat China," kata penuntut. Tong menolak menjadi saksi. Tim pembelanya memanggil dua pendidik, profesor ilmu politik Eliza Lee dan profesor dan pakar komunikasi politik Francis Lee. Keduanya tidak memiliki hubungan saudara. Dalam laporan berisi ratusan wawancara dengan para pengunjuk rasa di lokasi dan lewat telepon, juga hasil analisis statistika pada lebih dari 25 juta unggahan daring, Francis Lee mengatakan "tidak ada keterkaitan substansial" atau korelasi antara slogan tersebut dan kemerdekaan seperti yang dikatakan Lau. "Slogan itu dipahami banyak orang dengan banyak cara berbeda," kata Francis Lee. Eliza Lee mengatakan dalam sidang bahwa slogan tersebut berarti "bersatulah orang-orang dari berbagai usia yang mencintai kebebasan". Namun, dia menerima bahwa slogan itu bisa mempunyai konotasi pro-kemerdekaan bagi beberapa orang. Eliza Lee tidak merespons ketika dimintai komentarnya, sementara Francis Lee menolak berkomentar. Penuntut Chau berusaha membandingkan Edward Leung dengan pemimpin hak-hak sipil AS Malcolm X. Dia bertanya pada Eliza Lee mana di antara keduanya yang dianggap sebagai separatis. "Berapa banyak yang kita perlukan untuk menggali sejarah segregasi rasial yang rumit agar bisa memahami ini," jawab Lee sebelum dipotong oleh hakim Anthea Pang. "Apakah Malcolm X merupakan atau bisa dianggap sebagai seorang pengusung pemisahan atau separatis adalah pertanyaan yang sangat jauh dari pembicaraan dalam sidang ini." Dalam pidato penutupnya pada Selasa, Grossman mengatakan bahwa para pengunjuk rasa di seluruh dunia sering membawa poster tanpa menghadapi tuntutan hukum, dan bahwa Tong seharusnya dibebaskan jika arti slogan tersebut bersifat terbuka. Grossman mengatakan Lau memiliki "pandangan sejarah yang kaku, mekanis, dan tak bisa dipertahankan" yang tidak memperhatikan retorika, dan arti dari slogan tersebut tidak bisa dijelaskan sesuai kemauan Lau. Pang mengatakan bahwa dalam membuat putusan, sidang akan mempertimbangkan apakah "efek alamiah dan masuk akal" dari slogan itu bisa menghasut orang lain untuk menuntut pemisahan, selain mempertimbangkan niat dari perbuatan Tong. (mth)
Presiden Kolombia Benarkan Covid Varian Delta di Negaranya
Bogota, FNN - Presiden Kolombia Ivan Duque pada Sabtu (24/7) membenarkan kemunculan varian COVID-19 Delta di negaranya saat ini. "Institut Kesehatan Nasional telah mengidentifikasi keberadaan varian Delta di negara kami pada satu kasus yang diperiksa di Kota Cali dan sudah ditangani dengan semua protokol medis," ucapnya. Presiden meminta warga agar memperoleh vaksinasi COVID-19 secepat mungkin, menambahkan bahwa varian Delta saat ini dilaporkan di 105 negara di seluruh dunia dan terbukti memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi. Direktur Institut Kesehatan Nasional Martha Lucia Ospina mengatakan bahwa pasien yang terpapar telah ditempatkan di ruang isolasi setibanya dari Amerika Serikat. Menurut Kementerian Kesehatan, Kolombia mencatatkan 4.705.734 kasus dan 118.188 korban meninggal karena COVID-19. Sementara itu, lebih dari 11 juta orang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 lengkap. Sumber: Xinhua
Polisi Yunani Bentrok dengan Massa yang Menolak Vaksinasi Wajib
Athena, FNN - Aparat kepolisian Yunani menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa yang menolak kewajiban vaksinasi COVID-19 di Athena, Sabtu (24/7). Lebih dari 4.000 orang berunjuk rasa di depan gedung parlemen Yunani untuk ketiga kalinya bulan ini guna menentang vaksinasi wajib bagi sejumlah pekerja, seperti tenaga kesehatan dan staf panti wreda. Pejabat kepolisian, yang meminta identitasnya dirahasiakan, menyebutkan bahwa sejumlah pengunjuk rasa melemparkan bom molotov sehingga memicu polisi untuk meresponsnya dengan gas air mata. Aksi protes pada Rabu (21/7) juga diwarnai kekerasan. Jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan mayoritas warga Yunani akan mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dan sekitar 45 persen dari 11 juta penduduk telah divaksin lengkap. Sejak virus corona mulai berjangkit di Yunani tahun lalu, tercatat 12.890 korban meninggal akibat penyakit tersebut. Yunani memerintahkan vaksinasi dilakukan pada petugas kesehatan dan staf panti wreda saat kasus meningkat. Pemerintah juga mendesak guru-guru sekolah agar menjalani vaksinasi tepat waktu menjelang tahun ajaran baru pada September. Hampir 2.500 kasus baru COVID-19 dilaporkan pada Sabtu, sehingga menambah jumlah total menjadi 474.366 kasus. (mth)
Pegasus Perangkat Pengintai Pejabat Negara via WhatsApp
Semarang, FNN - Pegasus belakangan ini menjadi perbincangan masyarakat dunia. Bahkan, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengganti ponsel beserta nomornya setelah adanya kecurigaan bahwa dirinya dan para menteri menjadi sasaran perangkat pengintai (spyware) ini. Juru bicara pemerintah Prancis Gabriel Attal kepada radio France-Inter, sebagaimana disiarkan ANTARA pada hari Jumat (23/7), mengatakan bahwa Macron menganggap masalah ini sangat serius. Bahkan, Presiden Prancis ini mengadakan pertemuan darurat untuk membahas keamanan siber dan kemungkinan langkah pemerintah selanjutnya di Istana Élysée pada hari Kamis (22/7) waktu setempat. Dikutip dari France 24, Presiden Prancis menuntut "penguatan semua protokol keamanan" terkait dengan sarana komunikasi yang sensitif. Berdasarkan laporan Amnesty Internasional, tidak hanya Macron, sejumlah presiden, perdana menteri, dan raja juga menjadi target dari malware buatan NSO, perusahaan teknologi Israel. Hal ini pun menjadi perhatian Lembaga Riset Siber Indonesia Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) yang dipimpin Dr. Pratama Persadha. Lembaga riset ini mengungkapkan laporan dari Amnesty International dan Citizen Lab menyusul dugaan kebocoran data pada 50.000 target potensial alat mata-mata Pegasus NSO. Target tersebut termasuk 10 perdana menteri, tiga presiden, dan seorang raja. Sebelumnya, juga ramai diberitakan bahwa Jamal Kashogi, jurnalis Saudi, yang meninggal dunia juga menjadi target Pegasus. Pegasus merupakan malware berbahaya yang bisa masuk ke gawai seseorang dan melakukan kegiatan surveillance atau mata-mata. Pegasus sebenarnya merupakan sebuah trojan (jenis malware) yang begitu masuk ke dalam sistem target dapat membuka "pintu" bagi penyerang untuk dapat mengambil informasi yang berada dalam sistem target. Lebih spesifik boleh dikatakan bahwa Pegasus adalah sebuah spyware. Malware seperti ini, menurut pakar keamanan siber Pratama Persadha, banyak dijual bebas di pasaran, bahkan ada beberapa yang bisa didapatkan dengan gratis. Adapun yang membedakan adalah teknik atau metode yang digunakan agar malware tersebut untuk dapat menginfeksi korban, serta teknik untuk menyembunyikan diri agar tidak dapat terdeteksi oleh antivirus maupun peralatan security dan juga teknik agar tidak dapat di-tracking. Saat ini sangat sulit untuk menghindari kemungkinan serangan malware. Pegasus sendiri hanya membutuhkan nomor telepon target. Ponsel bisa jadi terhindar dari Pegasus jika nomor yang digunakan tak diketahui oleh orang lain. Teknik yang digunakan oleh Pegasus ini disebut dengan remote exploit dengan menggunakan zero day attack atau suatu metode serangan yang memanfaatkan lubang keamanan yang tidak diketahui, bahkan oleh si pembuat sistem sendiri. Serangan ini biasanya sangat sulit terdeteksi oleh perangkat keamanan walaupun ter-update. Hal ini menurut Pratama yang membuat Pegasus sangat berbahaya. Bila menilik malware Pegasus, cukup dengan panggilan WhatsApp, ponsel penerima sudah terinfeksi, bahkan tanpa harus menerima panggilannya. Dengan metode yang sama dan mengirimkan file lewat WhatsApp, juga bisa menyebabkan peretasan. Tidak hanya aplikasi WhatsApp yang bisa dimonitor, tetapi semua aplikasi yang terinstal di dalam smartphone tersebut. Lebih jauh lagi Pegasus dapat mengumpulkan semua data ponsel. Jika malware berhasil ditanamkan, data dari ponsel bisa disedot dan dikirim ke server. Bahkan, yang lebih mengerikan, Pegasus bisa menyalakan kamera atau mikrofon pada ponsel untuk membuat rekaman secara rahasia. Pegasus bisa melakukan segala hal di smartphone dengan kontrol dari dashboard. Bahkan, bisa melakukan pengiriman pesan, panggilan, dan perekaman tanpa sepengetahuan pemilik ponsel. Kasus tersebut seharusnya menjadi pengingat pentingnya Indonesia mengembangkan perangkat keras sendiri serta aplikasi chat serta email yang aman ketika negara menggunakannya. Dengan demikian, kata Pratama yang juga dosen pascasarjana pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), akan mengurangi risiko eksploitasi keamanan oleh pihak asing. Oleh karena itu, pakar keamanan siber dari CISSReC ini menyarankan agar Presiden RI Joko Widodo dan para pejabat negeri ini tidak lagi memakai WhatsApp karena menjadi pintu masuk Pegasus. Pendiri Telegram Paul Durov, kata Pratama, bahkan menegaskan bahwa WhatsApp sejak awal tidak serius membangun keamanan pada aplikasinya. Di antara kasus tersebut, yang paling ramai adalah peretasan ponsel iPhone milik Jeffrey Preston Bezos, pengusaha terkaya di dunia. Ponsel pemilik saham mayoritas perusahaan teknologi Amazon.com ini diretas sesaat setelah komunikasi dengan Pangeran Saudi Muhammad bin Salman. Akhirnya foto-foto dan chat pribadi dengan selingkuhannya seorang pembawa berita nasional di Amerika Serikat, kata Pratama, terkuak ke publik yang berujung Bezos cerai dari istrinya. Dari tim forensik yang memeriksa ponsel Bezos, ditemukan bukti yang mengarah pada ponsel telah diretas oleh Pegasus. Ancaman ini tidak menutup kemungkinan terjadi pada ponsel milik para pejabat di Tanah Air. Pratama lantas menyarankan agar para pejabat melakukan forensik pada perangkat gawai mereka. Selanjutnya, melakukan protokol keamanan untuk nomor yang dipakai komunikasi antarpetinggi negara harus dirahasiakan atau tidak boleh bocor kepada siapa pun. Masalahnya, nomor ponsel adalah pintu masuk dari Pegasus lewat WhatsApp. Bahkan, menurut Pratama, ponsel apa pun, termasuk iPhone, masih bisa ditembus oleh Pegasus. Langkah preventif yang paling bisa dilakukan adalah penggunaan software enkripsi sehingga data yang ditransmisikan atau dicuri oleh Pegasus tidak serta-merta langsung bisa dibuka atau diolah. (mth)
Amerika Hentikan Kasus Penipuan Visa Ilmuwan China
Washington, FNN - Program Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) yang bertujuan melindungi teknologi negara tersebut dari China membatalkan lima tuntutan terhadap ilmuwan negara komunis tersebut. Pembatalan itu dilakukan setelah draf analisis internal FBI (Federal Bureau of Investigation/Biro Investigasi Federal) mempertanyakan premis utama untuk penyelidikan itu. pengadilan. "Inisiatif China" itu telah dikritik oleh para pendukung kebebasan sipil sebagai bias rasial. Hakim dalam beberapa proses pengadilan telah menyatakan keraguan tentang taktik FBI dalam menginterogasi para ilmuwan. Pada Kamis dan Jumat, pemerintah AS mengajukan mosi di pengadilan federal untuk menghentikan tuduhan dalam lima kasus peneliti China yang ditangkap atas tuduhan penipuan visa tahun lalu. Semua mengaku tidak bersalah memalsukan aplikasi visa untuk menyembunyikan hubungan militer serta tuduhan lainnya. Mosi untuk menghentikan kasus tersebut bertepatan dengan kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri pemerintahan Biden yang baru, Wendy Sherman, di China pada Minggu dan Senin. Kelima penangkapan itu terjadi sekitar setahun yang lalu ketika hubungan AS-China berada di titik nadir. Sekarang dua negara dengan ekonomi terbesar dunia itu berusaha mengatasi hubungan yang bermasalah. Menurut dokumen pengadilan setempat, departemen kehakiman mengatakan, mereka menolak kasus-kasus itu demi "kepentingan keadilan". Sebagaimana dikutip dari Kantor Berita Antara, pejabat China yang berbasis di AS tidak dapat segera dihubungi untuk memberikan komentar mengenai perkembangan tersebut. "Perkembangan terakhir dalam beberapa kasus yang melibatkan terdakwa dengan dugaan hubungan yang tidak diungkapkan dengan Tentara Pembebasan Rakyat Republik Rakyat China telah mendorong departemen mengevaluasi kembali penuntutan itu," demikian pernyataan oleh juru bicara Departemen Kehakiman Wyn Hornbuckle tanpa merinci apa perkembangan itu. Dokumen pengadilan dalam dua kasus yang diajukan bulan ini mencakup rancangan analisis FBI yang mempertanyakan manfaat penyelidikan itu dalam melindungi teknologi yang dikembangkan AS. Laporan itu mengatakan, pertanyaan permohonan visa tentang dinas militer yang menjerat para ilmuwan, tidak jelas. Analisis itu ditulis sebagai reaksi terhadap Unit Analisis Transfer Teknologi China di FBI yang dinominasikan pada Februari untuk "dampak tinggi" dari "penangkapan mahasiswa PLA" . PLA mengacu pada militer China. Pemimpin unit FBI tidak setuju dengan dampak penangkapan dan mengeluarkan unit itu dari nominasi penghargaan. Ditanya tentang pengajuan pengadilan, seorang pejabat departemen kehakiman menjawab melalui email. Jawaban itu berbunyi, "draf analisis mendorong pertanyaan lanjutan dan permintaan dari penasihat hukum yang tidak dapat kami selesaikan sebelum tanggal persidangan Senin." Salah satu kasus dijadwalkan akan dimulai pada Senin. Pejabat itu mengatakan, dalam sebagian besar kasus hukumannya akan menjadi satu tahun atau kurang. Kebebasan para terdakwa telah dibatasi selama waktu itu baik di penjara atau dengan jaminan. Pengacara terdakwa mengatakan, satu-satunya "kejahatan" klien mereka adalah menabrak politik AS-China. John Hemann, seorang pengacara untuk peneliti otak China Song Chen, mengatakan mereka "bersyukur dan lega" kasus terhadapnya telah dibatalkan dan "pemerintah telah melakukan hal yang benar." (MD).
Manila Banjir, Ribuan Warga Diungsikan
Manila, FNN - Otoritas Filipina memindahkan ribuan penduduk Manila dari sejumlah kawasan dataran rendah pada Sabtu ketika hujan muson deras yang diperparah oleh badai tropis membanjiri ibu kota itu dan provinsi sekitarnya. Badan bencana nasional mengatakan 14.023 orang, sebagian besar dari daerah-daerah pinggiran yang rawan banjir, mengungsi ke pusat-pusat evakuasi. "Kami meminta warga daerah terdampak untuk tetap waspada dan siaga, lakukan tindakan pencegahan, dan berkoordinasi dengan otoritas setempat," kata juru bicara kepresidenan Harry Roque dalam sebuah pernyataan. Cuaca ekstrim telah melanda sejumlah wilayah dunia dalam beberapa pekan terakhir, menyebabkan banjir di China, India, Eropa Barat dan gelombang panas di Amerika Utara, serta menimbulkan kekhawatiran baru tentang dampak perubahan iklim. Filipina, negara dengan 7.600 pulau di Asia Tenggara, mencatat sekitar 20 badai tropis tiap tahun, namun Samudera Pasifik yang lebih hangat membuat badai-badai itu lebih kuat dan menimbulkan hujan yang lebih deras, kata ahli meteorologi. Di beberapa tempat di wilayah ibu kota Filipina, kawasan urban bagi lebih dari 13 juta orang, genangan air setinggi pinggang memutus jalan bagi kendaraan ringan. Filipina juga tengah berjuang mengatasi salah satu wabah COVID-19 terburuk di Asia dan telah mengetatkan penguncian untuk mencegah penyebaran varian Delta yang lebih menular. Roque mengatakan kementerian pekerjaan umum sibuk membersihkan puing dan longsoran yang memenuhi jalan di beberapa provinsi. "Sejumlah rumah terendam sampai atap," kata Humerlito Dolor, gubernur Oriental Mindoro, provinsi di sebelah selatan Manila, kepada radio DZMM. (mth)
POPULER
