INTERNASIONAL
Erdogan: Turki Akan Usir 10 Dubes Negara-negara Barat
Istambul, FNN - Presiden Turki Tayyip Erdogan mengungkapkan bahwa ia telah memerintahkan Kementerian Luar Negeri untuk menyatakan 10 duta besar negara-negara Barat persona non grata (sudah tidak diterima) karena mereka mendesak pembebasan tokoh filantropis Osman Kavala. "Saya sudah memberikan perintah yang diperlukan kepada menteri luar negeri dan mengatakan yang harus dilakukan adalah: Kesepuluh duta besar ini semuanya harus dinyatakan persona non grata. Anda akan segera menyelesaikannya," kata Erdogan saat berpidato, Sabtu (23/10). Pengusiran terhadap 10 duta besar itu, yang tujuh di antaranya mewakili pemerintahan negara-negara sekutu Turki di Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), akan menjadi keretakan diplomatik paling parah dengan pihak Barat selama 19 tahun Erdogan berkuasa. Kavala telah empat tahun ditahan di penjara. Ia didakwa mendanai serangkaian protes di seluruh negeri Turki pada 2013, juga dianggap terlibat dalam percobaan kudeta pada 2016. Kavala membantah dakwaan-dakwaan tersebut dan ia tetap ditahan selama persidangan terhadapnya bergulir. Dalam pernyataan bersama tertanggal 18 Oktober, para duta besar Kanada, Denmark, Prancis, Jerman, Belanda, Norwegia, Swedia, Finlandia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat mengeluarkan desakan agar kasus Kavala segera diselesaikan secara adil dan agar sang tokoh dermawan segera dibebaskan. Duta-duta besar tersebut kemudian dipanggil oleh Kemlu Turki, yang menyebut pernyataan bersama itu sebagai tindakan tidak bertanggung jawab. "Mereka akan tahu dan mengerti Turki. Begitu mereka tidak tahu dan tidak mengerti Turki, mereka harus pergi," katanya di depan massa di kota bagian barat laut, Eskisehir. Pernyataannya itu disambut dengan sorakan orang-orang. Kedutaan AS, Jerman, dan Prancis maupun Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS belum menanggapi permintaan untuk berkomentar. Erdogan sebelumnya mengatakan bahwa ia berencana bertemu dengan Presiden AS Joe Biden pada KTT G20 di Roma pekan depan. Kemlu Norwegia, sementara itu, mengatakan bahwa kedutaannya di Ankara belum menerima pemberitahuan dari pihak berwenang Turki soal pengusiran. "Duta besar kami belum melakukan sesuatu yang bisa dikenai pengusiran," kata kepala komunikasi Kemlu Norwegia, Trude Maaseide, kepada Reuters melalui surel. Kavala tahun lalu dibebaskan dari dakwaan terlibat dalam rangkaian aksi protes pada 2014. Namun, putusan itu dibatalkan tahun ini. Dakwaan terhadapnya kemudian bahkan ditambah dengan kasus terkait percobaan kudeta. (sws, Reuters)
Terowongan Bawah Tanah Melaka - Sumatera Diperbincangkan di Senat
Kuala Lumpur, FNN - Usulan pembuatan terowongan kereta api bawah tanah yang menghubungkan Negara Bagian Melaka, Malaysia dan Pulau Sumatera diperbincangkan kembali dalam rapat senat atau Dewan Negara Malaysia di Kuala Lumpur, Kamis. Perbincangan terjadi saat Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia, Kamarudin Jaffar menanggapi pertanyaan Senator Muhammad Zahid Md Arip dari Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu). Muhammad Zahid Md Arip menyampaikan supaya mempertimbangkan proyek terowongan kereta api bawah tanah yang menghubungkan Melaka dan Sumatera dan seterusnya membangkitkan rencana tersebut dalam perbincangan antara perdana menteri dan Presiden Joko Widodo. Pada kesempatan tersebut Kamaruddin mengatakan sebagai dua negara bertetangga yang dekat, Malaysia tetap berkomitmen untuk memperkukuh dan memperluaskan jalinan hubungan dan kerjasama bilateral dengan Republik Indonesia ke tahap yang lebih komprehensif. "Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri menghormati semua usaha yang mampu menyumbang kepada pertumbuhan dan kemakmuran kedua negara dan regional, termasuk rencana untuk mewujudkan jalinan pengangkutan dan interkoneksi di antara Malaysia dan Indonesia. Jalinan pengangkutan ini berpotensi memberi dimensi baru dalam dinamik ekonomi, pelancongan dan interaksi di antara rakyat kedua negara," katanya. Namun demikian, ujar dia, proyek infrastruktur berskala mega seperti yang telah direncanakan beberapa kali sebelum ini akan semestinya datang dengan tantangan-tantangan tersendiri dari sudut keselamatan, sosio-ekonomi negara maupun ancaman kepada alam sekitar. "Oleh karena itu rencana untuk membangun infrastruktur pengangkutan yang menghubungkan Malaysia dan Indonesia memerlukan analisis biaya yang jitu, kajian secara menyeluruh dan penelitian yang mendalam dari pelbagai aspek sebelum dapat dilaksanakan," katanya. Dia mengatakan perundingan dengan pihak Indonesia dalam membincangkan proyek infrastruktur pengangkutan ini juga seharusnya dilaksanakan secara strategik dan terencana. (sws, ant)
Penyanyi Malaysia dan Australia Diblokir Partai Komunis Cina
Beijing, FNN - Penyanyi Malaysia dan Australia dihilangkan dari platform media sosial China, Minggu (17/8), setelah merilis sebuah lagu yang dianggap mengandung unsur penghinaan. Lagu romantis berjudul "Fragile" yang dirilis pada Jumat (15/8) dianggap menghina masyarakat China. Dalam video tersebut digambarkan seekor panda yang terus menari dengan latar belakang warna merah jambu atau pink. Warna tersebut melambangkan "Little Pink" yang biasa digunakan oleh media untuk merujuk pada anak muda patriotik China yang siap menghadapi berbagai kritikan di jagat media daring. Di awal video penyanyi Malaysia itu terdapat keterangan "Harap berhati-hari jika Anda adalah pink yang rapuh". Wee Meng Chee yang memiliki nama panggung Namewee adalah seorang penyanyi dan penulis lagu berdarah Malaysia-China. Pada Agustus lalu, akun Namewee di Weibo diblokir karena komentar sarkastik tentang Partai Komunis China (CPC), demikian Global Times, Senin. Kemudian dia kembali meregistrasi akun Weibo, namun juga kembali diblokir setelah mengunggah lagu barunya itu. Sementara itu, Kimberly Chen yang pernah mengikuti ajang pencarian bakat di China, akunnya juga diblokir setelah rilis lagu "Fragile" tersebut karena mendukung kelompok separatisme. Akun kelompok penggemar penyanyi berdarah Australia-China itu di Weibo juga turut diblokir. Konten musik kedua artis tersebut sudah tidak lagi bisa ditemukan di sejumlah platform musik China. ( ant, sws)
Abai Terhadap Aturan WADA, Indonesia Bakal Makin Tenggelam
Jakarta, FNN - Publik Indonesia digegerkan oleh tragedi pelarangan pengibaran bendera Merah Putih ketika tim Indonesia meraih juara pertama Thomas Cup di Aarhus, Denmark Minggu (17/10/2021). Pelarangan ini berkaitan dengan sanksi yang diberikan oleh Lembaga Anti Doping Internasional (World Anti Doping Agency) kepada pemerintah Indonesia. WADA memberikan waktu kepada Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki sanksi sejak 15 September 2021 hingga 7 Oktober 2021. Namun waktu yang diberikan tidak dimanfaatkan dengan baik. Akibatnya fatal, Merah Putih tidak bisa berkibar meskipun meraih juara. Tak hanya itu, ada kemungkinan Indonesia bakal mendapat hukuman yang lebih berat lagi, bila tetap tidak mengindahkan ketentuan dari badan anti doping dunia tersebut, yakni atlet kita dilarang membawa nama negara dan Indonesia dilarang menyelenggarakan berbagai event olah raga dunia. Dan sejumlah sanksi lain, yang bakal sangat merugikan dunia olahraga di Tanah Air. Apa saja? Ikuti wawancara dengan Ketua Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) Periode 2017-2020 dr Zaini Kadhafi Saragih Sp.KO dengan Hersubeno Arief di kanal Hersubeno Point' jaringan FNN. Simak tayangannya. https://youtu.be/7tRvQUwY79c
Ledakan Masjid di Afghaninstan Timbulkan Banyak Korban
Kabul, FNN - Ledakan kuat mengguncang sebuah masjid Syiah di Kota Kandahar, Afghanistan, saat shalat Jumat, 10 Oktober 2021, sedang berlangsung. Peristiwa itu menimbulkan banyak korban jiwa. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Talibat, Qari Saeed Khosti, mengatakan, otoritas sedang mengumpulkan detail ledakan. Insiden itu terjadi beberapa hari pascaserangan bom bunuh diri, yang diklaim oleh ISIS, di sebuah masjid Syiah di Kota Kunduz menewaskan sejumlah orang. Foto-foto yang diunggah oleh kalangan wartawan di media sosial memperlihatkan banyak orang, yang tampaknya tewas atau mengalami luka parah, bergeletakan di lantai masjid. Mantan anggota dewan provinsi setempat, Nematullah Wafa, menyebutkan bahwa ledakan terjadi di masjid Imam Barqah dan menyebabkan banyak korban, tetapi tidak ada konfirmasi langsung mengenai jumlah korban tewas maupun terluka. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan tersebut. Ledakan berlangsung tak lama setelah serangan Kunduz menyoroti keamanan yang semakin tidak pasti di Afghanistan saat ISIS menggencarkan operasi mereka, menyusul kemenangan Taliban atas pemerintah dukungan Barat di Kabul pada Agustus. (MD).
Masyarakat Afrika Barat Antusias Pelajari Bahasa Indonesia
Jakarta, FNN - Masyarakat di kawasan Afrika Barat antusias mengikuti kelas bahasa Indonesia yang diselenggarakan secara daring oleh Kedutaan Besar RI di Dakar bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Budaya RI. KBRI di Dakar, Senegal bekerja sama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud untuk pertama kalinya menggelar kelas Bahasa Indonesia secara virtual bagi penutur asing, kata KBRI Dakar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. Penyelenggaraan program kelas Bahasa Indonesia itu turut memeriahkan perayaan Bulan Bahasa dan Sastra Indonesia pada 2021. "Kami senang melihat besarnya antusiasme masyarakat di wilayah Afrika Barat terhadap Bahasa Indonesia. Ini merupakan sebuah cerminan kuatnya hubungan emosional antara Indonesia dan masyarakat Afrika yang telah terbina sejak lama, sekaligus wujud pelaksanaan diplomasi budaya Indonesia di wilayah ini," kata Duta Besar RI untuk Senegal Dindin Wahyudin pada pembukaan kelas perdana secara virtual pada Rabu (13/10). Dubes Dindin Wahyudi juga merangkap sebagai Dubes RI untuk Cabo Verde, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Mali, Pantai Gading dan Sierra Leone. Program kelas bahasa Indonesia secara daring itu sejauh ini telah mencatat sebanyak 95 pendaftar yang berasal dari berbagai negara di Afrika Barat, mulai dari Senegal, Sierra Leone, Gambia, Mali dan Pantai Gading. Kelas daring bahasa Indonesia untuk penutur asing itu akan berlangsung dari Oktober hingga Desember 2021. Karena jumlah peminat kelas bahasa Indonesia cukup banyak, KBRI Dakar membuka empat kelas yang terdiri dari dua kelas untuk penutur bahasa Inggris dan dua kelas untuk penutur bahasa Prancis. Mayoritas peserta pada program itu merupakan mahasiswa, tenaga profesional yang berlatar pengusaha dan pebisnis, pegawai kantor pemerintah serta akademisi. Motif keikutsertaan mereka pun beragam. Alhassane Gueye, seorang pengusaha berkewarganegaraan Senegal misalnya, mengaku tertarik mempelajari bahasa Indonesia untuk memperlancar komunikasi dengan para mitra usahanya di Indonesia. Sementara Sumah Bangalie, warga Sierra Leone yang dahulu sempat menempuh program S2 di Indonesia, berharap agar kemampuan bahasa Indonesia yang dimilikinya tidak hilang. "Saya ingin tetap dapat bercakap-cakap dengan lancar dengan orang Indonesia dan berharap ke depannya program ini berkelanjutan dan KBRI dapat memfasilitasi pembukaan kelas bahasa (Indonesia) untuk tingkat kemahiran yang lebih tinggi," ujarnya. Setiap program kelas bahasa Indonesia memiliki 5 kali pertemuan pada setiap minggunya dengan durasi setiap pertemuan selama 1 jam. Adapun peserta penutur bahasa Inggris mendapatkan jadwal pertemuan pada pagi sementara penutur bahasa Prancis akan mengikuti kelas pada siang. Selain mengajarkan bahasa Indonesia, program itu diharapkan dapat turut memperkenalkan budaya Indonesia secara lebih luas, termasuk kuliner, dan tempat-tempat wisata di Indonesia, serta meningkatkan hubungan antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat di negara-negara sahabat di wilayah Afrika Barat. (ant, sws)
Presiden Latvia Positif Covid-19
Ilnius, FNN - Presiden Latvia Egils Levits pada Kamis dinyatakan positif tertular COVID-19 setelah menjalani tes virus tersebut usai berkunjung ke Swedia, kata kantornya. Presiden Finlandia Sauli Niisto, yang bertemu dengan Levits sambil sarapan pada Rabu (13/10), langsung melakukan isolasi mandiri. Levits, kata kantor presiden Latvia, diketahui tertular selama menjalani tes rutin setelah ia mengunjungi Swedia pada Rabu untuk menghadiri forum antarpemerintah. Levits akan terus berkantor dari jarak jauh namun jadwal harian kegiatannya sudah dibatalkan, kata kantornya. Di antara jadwal yang dibatalkan adalah kunjungan oleh mitranya dari Romania pekan ini serta kunjungan Levits ke Kosova dan Macedonia Utara pekan depan, kata kantor presiden. Levits sudah divaksin dosis kedua AstraZeneca pada April, kata juru bicaranya kepada kantor berita BNS. Latvia pada Kamis mencatat kemunculan 4.408 kasus baru COVID-19 dan 21 kematian akibat penyakit itu, menurut laporan BNS. Menurut berbagai data kesehatan Uni Eropa, orang dewasa di Latvia yang sudah divaksin lengkap COVID baru mencapai 52 persen. Angka itu jauh di bawah rata-rata di Uni Eropa, yaitu 75 persen. Latvia telah melaporkan 864 kasus baru per 10.000 penduduk dalam dua pekan belakangan ini hingga Minggu (10/10). Jumlah itu merupakan yang terburuk kedua di Uni Eropa setelah negara anggotanya, Lithuania. (Reuters)
Pembicaraan AS-Taliban Tentang Bantuan Kemanusiaan 'Berbobot'
Washington, FNN - Pembicaraan antara Amerika Serikat dan Taliban mengenai isu bantuan kemanusiaan untuk Afghanistan saat pertemuan di Qatar selama akhir pekan "berbobot", kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price pada Selasa (12/10). Ia menggambarkan pembicaraan antara kedua pihak "sangat positif". Selama pertemuan dua hari antara perwakilan Taliban dan pejabat AS, para pejabat membahas akses bantuan kemanusiaan. Pembicaraan itu diikuti oleh antara lain sejumlah komunitas intelijen dan Lembaga Pembangunan Internasional AS. Menurut Price, pembicaraan itu berfokus pada isu keamanan dan terorisme, HAM, serta soal perjalanan yang aman bagi warga asing maupun para warga Afghanistan sekutu AS untuk meninggalkan negara tersebut Washington berulang kali menyeru penguasa baru Afghanistan agar membuktikan penghormatan terhadap HAM, termasuk hak kaum perempuan dan anak perempuan, supaya mendapatkan legitimasi internasional. "Delegasi menjelaskan, seperti yang telah kami sampaikan secara konsisten, bahwa pada akhirnya Taliban akan dinilai tidak hanya melalui kata-katanya tetapi juga melalui tindakannya," kata Price. Pertemuan terpisah dengan perwakilan Taliban yang menyertakan pejabat Uni Eropa serta pejabat AS berlangsung pada Selasa, katanya. Semenjak Taliban mengambil alih kekuasaan pada Agustus, pemerintah AS membekukan bantuan bilateral untuk Afghanistan. Namun, AS mengatakan masih menyediakan bantuan melalui LSM. Muncul seruan agar cadangan pemerintah yang ditahan di AS bisa diakses oleh pemerintah baru pimpinan Taliban guna meredakan krisis kemanusiaan yang semakin berkembang. (sws) Sumber: Reuters
Ribuan Warga Tunisia Turun ke Jalan Memprotes Presiden Yang Sewenang-Wenang
Tunisia, FNN - Ribuan warga Tunisia pada Minggu (10/10) berunjuk rasa di ibu kota negara, Tunis, untuk memprotes Presiden Kais Saied, yang merebut hampir semua kekuasaan di luar wewenangnya. Aksi penentangan itu berlangsung pada saat semakin banyak orang turun ke jalan dalam beberapa minggu belakangan ini hingga meningkatkan kemungkinan kemunculan krisis politik yang dapat memicu kerusuhan. Seminggu setelah ribuan orang berdemonstrasi untuk mendukung Saied, jumlah penentangnya yang kian banyak memperbesar kemungkinan perpecahan politik Tunisia menjadi konfrontasi jalanan antara kubu-kubu yang bersaing. Saied pada Juli memberhentikan perdana menteri, menangguhkan parlemen, dan mengambil alih kekuasaan eksekutif dalam gerakan yang oleh musuhnya disebut kudeta. "Kami tidak akan menerima kudeta. Cukup sudah," kata Yassin ben Amor, seorang pengunjuk rasa. Kehadiran polisi dalam jumlah besar menghentikan pawai di Habib Bourguiba Avenue di Tunis tengah. Meskipun beberapa pengunjuk rasa melemparkan botol plastik, tidak ada bentrokan. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Khaled Hayouni mengatakan polisi akan menangani pengunjuk rasa dari kedua belah pihak dengan cara yang sama. "Polisi Tunisia adalah polisi republik dan tidak mengintervensi sisi politik mana pun," katanya. Pada September, Saeid mengesampingkan sebagian besar aturan konstitusi, yang dia katakan akan diperbaiki dengan menunjuk sebuah komite, seraya menambahkan bahwa dia bisa memerintah dengan dekrit. Intervensinya tampak didukung rakyat setelah negara itu bertahun-tahun mengalami stagnasi ekonomi dan kelumpuhan politik. Namun, campur tangannya menimbulkan keraguan atas manfaat demokrasi yang diupayakan oleh rakyat Tunisia selama revolusi 2011. Revolusi tersebut memicu kemunculan demo besar-besaran Musim Semi Arab. "Kami menentang kudeta ... Kami menolak pidato perpecahan," kata Jaouhar Ben Mbarek, seorang aktivis terkemuka dan penyelenggara utama aksi protes terhadap Saied. Mbarek mengatakan mereka harus setia kepada orang-orang yang gugur dalam revolusi 2011. Saied telah menunjuk Najla Bouden Romdhane sebagai perdana menteri. Tetapi, Romdhane belum membentuk pemerintahan kendati Saeid mengatakan pada Sabtu (9/10) bahwa Romdhane akan segera melakukannya. Pembentukan kabinet merupakan langkah awal yang penting untuk setiap upaya menyelesaikan krisis yang menjulang di sektor keuangan publik Tunisia. Selama pertemuan pada Sabtu bersama menteri dalam negeri sementara Ridha Gharsaloui, Saied mengatakan akan memulai dialog dengan rakyat Tunisia mengenai masa depan negeri. Dialog apa pun yang tidak melibatkan partai politik besar atau elemen masyarakat sipil mapan lain, seperti serikat pekerja yang kuat, kemungkinan akan mendorong oposisi yang lebih terbuka terhadap langkahnya. Negara-negara Barat pendonor, yang diperlukan untuk mencegah runtuhnya keuangan publik Tunisia, telah menyerukan proses pelibatan semua pihak untuk mengakhiri periode krisis dengan membuat jadwal waktu yang jelas. Dengan manuver politik yang bergerak sangat lambat dalam membahas masa depan Tunisia, Saied meminta massa yang berdemonstrasi agar mendukung posisinya. Pekan lalu, lebih dari 8.000 demonstran berunjuk rasa di Tunis untuk mendukung Saied, kata wartawan Reuters dan kantor berita negara. Keesokan harinya, Saied mengatakan 1,8 juta orang telah turun ke jalan untuk mendukungnya. (Reuters)
Pemimpin Taiwan Tak Mau Tunduk pada Aturan Cina
Taipei, FNN - Taiwan akan terus memperkuat pertahanannya untuk memastikan tak satu pun negara lain bisa memaksanya tunduk pada aturan yang ditetapkan China, kata pemimpin Taiwan Tsai Ing-wei, Minggu. Negara pulau yang diklaim oleh China sebagai wilayahnya itu berada di bawah tekanan militer dan politik yang terus meningkat untuk menerima aturan Beijing. Aksi angkatan udara China yang berkali-kali terbang di zona pertahanan Taiwan telah menimbulkan kekhawatiran dunia internasional. Presiden China Xi Jinping pada Sabtu menjanjikan "reunifikasi penuh damai" dengan Taiwan. Dia tidak menyebut secara langsung penggunaan kekuatan. Namun, dia masih marah dengan reaksi Taiwan yang mengatakan bahwa hanya rakyat Taiwan yang dapat memutuskan masa depan mereka. Berpidato dalam pawai Hari Nasional, Tsai mengatakan dia berharap ketegangan di Selat Taiwan mereda. Dia mengulangi pernyataan bahwa Taiwan tidak akan "bertindak gegabah". "Namun tak akan ada ilusi bahwa rakyat Taiwan akan tunduk pada tekanan," kata dia. "Kami akan terus memperkuat pertahanan nasional kami dan menunjukkan tekad kami untuk mempertahankan diri untuk memastikan tak satu pun pihak dapat memaksa Taiwan untuk mengikuti jalan yang telah ditetapkan China buat kami," kata Tsai. "Sebab jalan yang telah ditetapkan China tidak menawarkan cara hidup yang bebas dan demokratis bagi Taiwan, juga kedaulatan bagi 23 juta jiwa rakyat kami." Sumber: Reuters
POPULER
