INTERNASIONAL
Angka Kematian di Wilayah Kerja KBRI Kualalumpur Meningkat
Kualalumpur, FNN - Jumlah kematian warga negara Indonesia (WNI) di wilayah kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kualalumpur dalam dua bulan terakhir mengalami peningkatan, baik karena COVID-19 maupun non-COVID-19. "Info tentang angka kematian yang meningkat memang betul terutama untuk bulan Juni dan Juli," ujar Koordinator Fungsi Konsuler KBRI Kuala Lumpur Rijal Al Huda ketika dihubungi melalui Whatsapp di Kualalumpur, Jumat. Rijal mengatakan memang semakin banyak WNI yang meninggal karena COVID-19 dan mayoritas meninggal di luar rumah sakit atau memang tidak menjalani perawatan di rumah sakit. Saat ini, KBRI Kualalumpur bekerja sama dengan Aliansi Organisasi Masyarakat Indonesia (AOMI) di Malaysia telah menyalurkan bantuan logistik kepada warga terdampak COVID-19 dan membantu program rekalibrasi pulang pekerja migran nonprosedural. Sementara itu, data yang beredar di AOMI menyebutkan permintaan surat keterangan kematian di KBRI Kualalumpur pada Juni mencapai 220 orang. Dalam sejarah Perwakilan RI di Kualalumpur, menurut informasi belum pernah terjadi dalam satu bulan ada permintaan surat kematian lebih dari 160 orang. Pada kesempatan terpisah, Ketua Badan Perwakilan KNPI Malaysia Tengku Adnan mengatakan akibat COVID-19 banyak pekerja migran yang menjadi korban dan meninggal dunia. Tengku Adnan beberapa waktu lalu mendistribusikan bantuan logistik KBRI Kualalumpur kepada sejumlah petugas kebersihan WNI di Bistari Condominium, namun dua orang di antaranya kemudian terpapar COVID-19 dan meninggal dunia sedangkan satu di antara petugas kebersihan tersebut meninggal bersama suaminya. Sejumlah ibu-ibu WNI di kondominium tersebut kemudian melakukan gerakan penggalangan asupan multivitamin untuk para tenaga kebersihan dan petugas keamanan. Sementara itu, pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Malaysia membentuk Satuan Tugas COVID-19 melihat perkembangan saat ini dan makin banyaknya insiden orang yang wafat, sakit, atau terdampak ekonomi terkait COVID-19. "Pimpinan PCIM telah mengambil keputusan untuk membentuk satuan tugas khusus menyikapi perkembangan ini. Satgas ini menghimpun unsur pimpinan PCIM, Majelis Pelayanan Sosial dan Kesejahteraan Umat, ranting, Lazismu dan Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah (MDMC) agar dapat bergerak cepat dalam koordinasi yang intensif," kata Ketua PCIM Malaysia, Assoc Prof Sonny Zulhuda. (sws)
Arab Saudi Buka Turis Asing Per 1 Agustus 2021
Kairo, FNN - Kementerian Pariwisata Arab Saudi akan kembali menerima warga asing pemegang visa turis per 1 Agustus, kata otoritas melalui sebuah pernyataan. "Wisatawan yang sudah divaksin akan diizinkan masuk tanpa harus menjalani karantina resmi dengan menyerahkan bukti negatif tes PCR dan sertifikat vaksin," kata kementerian. Vaksin COVID-19 yang akan diterima sertifikatnya adalah vaksin produksi Pfizer, Astrazeneca, Moderna dan Johnson & Johnson, menurut laporan Reuters. Sementara itu, Arab Saudi akan mengizinkan warga penerima dua dosis vaksin COVID-19 bepergian ke luar negeri mulai 9 Agustus, kata Saudi Press Agency (SPA) seperti dikutip kantor berita China Xinhua. Keputusan Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi itu muncul sebagai bagian dari langkah pencegahan melawan COVID-19 beserta varian barunya, kata SPA. Keputusan itu tidak berlaku bagi anak di bawah umur 12 tahun, penyintas COVID-19 yang sembuh dalam waktu kurang dari enam bulan, dan mereka yang baru menerima satu dosis vaksin. (sws)
Pemerintah Diminta Mawas Diri Setelah Dilarang Masuk di Banyak Negara
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Anton Suratto minta Pemerintah Indonesia evaluasi setelah banyak negara dan daerah di luar negeri melarang masuk warga negara Indonesia (WNI) akibat lonjakan kasus positif (COVID-19) di dalam negeri. Ia pun meminta pemerintah memikirkan strategi memperbaiki citra Indonesia di luar negeri, salah satunya dengan mengendalikan lonjakan kasus COVID-19 di dalam negeri. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI, menurut Anton sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat, perlu menggerakkan seluruh perwakilannya di berbagai forum internasional agar citra Indonesia membaik. "Seluruh sumber daya diplomatik yang dimiliki oleh Indonesia yang sudah ditugaskan di berbagai penjuru dunia harus memiliki visi perbaikan citra Indonesia di tengah permasalahan pandemi. Selain itu, perwakilan Indonesia di berbagai forum internasional juga harus memperbaiki strategi komunikas-inya agar kepentingan Indonesia bisa disuarakan di forum global tersebut,” tutur dia. Ia menyadari bahwa kebijakan beberapa negara melarang WNI masuk merupakan hak mereka sebagai pihak yang berdaulat. "Tidak ada satu pun entitas di dunia ini yang bisa mengintervensi kebijakan tersebut," ucap Anton. Namun, pemerintah diharapkan mengambil tindakan lebih lanjut setelah adanya kebijakan pelarangan itu. Pasalnya, pelarangan dan citra buruk itu berdampak pada sulitnya jamaah umrah asal Indonesia dan buruh migran Indonesia masuk ke negara-negara yang menjadi tujuan kerja mereka. Tidak hanya itu, peluang bisnis dan beragam kesempatan investasi pun turut terganggu akibat masuknya Indonesia dalam daftar negara yang penanganan COVID-19-nya masih kurang baik, ujarnya. “Yang bisa dilakukan Kemlu adalah memperkuat otot diplomasi,” ucap Anton merujuk pada para strategi diplomasi duta besar dan perwakilan RI di luar negeri. Negara dan daerah di luar negeri yang pada pertengahan Juli 2021 menutup pintunya bagi WNI, antara lain Singapura, Uni Emirat Arab, Oman, Arab Saudi, Filipina, Bahrain, beberapa negara Eropa terutama yang tergabung dalam visa schengen, Hong Kong dan Taiwan. (sws)
Takut Dicurangi, Bolsonaro Minta Pemilu 2022 Pakai Kertas
Brasilia, FNN - Presiden Jair Bolsonaro pada Kamis (29/7) meminta agar sistem pemungutan suara elektronik di Brazil diganti dengan kertas suara yang bisa dihitung untuk menghindari kecurangan pada pemilu tahun depan. "Saya menginginkan pemilihan tahun depan, tapi pemilihan yang bersih, demokratis, dan jujur," kata dia kepada para pendukungnya lewat siaran di media sosial. Bolsonaro menunjukkan serangkaian klip video internet tentang dugaan bukti kecurangan pemilihan yang menegaskan pendapatnya bahwa demokrasi Brazil terancam. Para pengkritik mengatakan bahwa Bolsonaro, seperti mantan Presiden AS Donald Trump, sedang menyebar keraguan pada pemilu demi memuluskan jalan baginya untuk meraih kemenangan lagi pada 2022. Dengan popularitas yang menurun setelah Brazil mengalami wabah COVID-19 paling mematikan kedua di dunia, jajak-jajak pendapat menempatkan dia di bawah mantan presiden dari sayap kiri Luiz Inacio Lula da Silva. Keduanya belum mengumumkan pencalonan diri secara resmi. Selama berbulan-bulan, Bolsonari bersikeras bahwa Brazil harus menerapkan pencoblosan kertas suara, meski amandemen konstitusi untuk mengubah sistem elektoral kurang mendapat respons dari Kongres. Otoritas elektoral TSE telah menyangkal tuduhan Bolsonaro yang tidak berdasar tentang adanya kecurangan dalam pemilihan 2014. Mereka mengatakan pemungutan suara elektronik bisa diaudit dengan baik. Bahkan Aecio Neves yang dikalahkan Dilma Rousseff, calon yang didukung oleh Lula, dalam pemilu 2014 yang ketat, mengatakan pemilihan itu berlangsung dengan baik. Meningkatnya klaim Bolsonaro tentang kecurangan pemilu muncul pada saat kritis, hanya beberapa hari setelah surat kabar memberi kejutan lewat pemberitaan. Harian Estado de S. Paulo melaporkan bahwa Menteri Pertahanan Walter Braga Netto, seorang mantan jenderal angkatan darat, mengancam pemilu 2022 tak akan digelar tanpa kertas suara. Ancaman itu disampaikan kepada Arthur Lira, ketua Majelis Rendah Kongres, lewat orang lain. Reuters tidak dapat memeriksa kebenaran laporan itu karena sumbernya anonim. Baik Lira maupun Braga Netto membantah laporan tersebut. (mth)
"Garuda Shield" Antisipasi "Dragon Shield"
By M Rizal Fadillah LATIHAN Bersama besar-besaran Tentara Amerika dengan TNI AD dengan sandi "Garuda Shield" akan dilaksanakan tanggal 1-14 Agustus 2021 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Tak bisa dipungkiri Latihan Bersama saat ini berkaitan dengan ketegangan global antara Amerika dengan China. Khususnya klaim China soal Laut China Selatan. Publik dalam negeri memandang Latihan Bersama ini ada hubungannya dengan menguatnya cengkeraman RRC atas negara Indonesia baik program jalan sutera OBOR maupun dominasi ekonomi termasuk TKA asal China yang membanjir. TNI AD bermanuver di tengah hangatnya kondisi politik global dan nasional tersebut. Secara formal "Garuda Shield" sebagaimana penjelasan KSAD Jenderal Andika adalah kerjasama rutin tahunan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan personal TNI AD, namun sebagaimana penegasan pihak US Army kerjasama ini memberi bobot khusus pada tekad AS untuk mendukung kepentingan keamanan teman dan sekutu di kawasan. Commanding General of USARPAC General Charles A Flyn menyatakan "program ini seperti latihan multinasional Pasifik menjelajah ke wilayah negara lain". Tampaknya Latihan bersama "Garuda Shield" kali ini agak istimewa bahkan menjadi Latihan Bersama terbesar dalam sejarah. Sejumlah 2.282 personal tentara Angkatan Darat AS akan terlibat. Peningkatan ketegangan global yang berimbas pada ketegangan nasional berefek politik. Pemerintahan Jokowi yang terlalu dekat dengan RRC tentu menjadi kurang nyaman. Lalu, demi kebijakan politik luar negeri yang "bebas aktif" mungkinkah setelah ini akan diadakan Latihan Bersama "Garuda Shield" lain dengan Tentara China yang bisa saja bersandi "Dragon Shield" ? Jawabannya adalah sulit dan kemungkinan kecil untuk terjadi, dengan alasan : Pertama, Tentara China tidak terbiasa "bersekutu" apalagi melalui Latihan Bersama. Hegemoninya senantiasa mengandalkan kekuatan sendiri. Berbeda dengan politik militer AS yang gemar keroyokan sejak dulu, karenanya sebutan populer untuk ini adalah tentara sekutu (allied army). Kedua, hegemoni China selalu berbasis ekonomi, sehingga unjuk kekuatan militer bersama dengan negara "sahabat" akan berpengaruh pada stabilitas penguasaan ekonomi dan bisnis. Menekankan pada kerjasama politik dan militer menakutkan pelaku bisnis China. Ketiga, rakyat Indonesia tidak mudah menerima kehadiran Tentara China walau sekedar Latihan Bersama. Di samping trauma pada sejarah pemberontakan PKI yang dikendalikan RRC, juga masyarakat beragama khususnya umat Islam akan bereaksi keras menentang Latihan Bersama yang dipandang bagian dari penguatan penyebaran ideologi Komunis. Musuh agama. Latihan Bersama US Army dengan TNI AD saat ini strategis dan dapat mempengaruhi istana. Mengevalusi persahabatan erat dengan RRC atau menyerah. Garuda Shield Agustus adalah todongan senjata ke arah Istana. Berlebihankah? Mungkin iya mungkin tidak--Maybe yes maybe no. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Otoritas Sydney Minta Bantuan Militer Terapkan Pembatasan Pergerakan
Sydney, FNN - Kota terbesar di Australia, Sydney, melaporkan peningkatan kasus COVID-19 harian tertinggi pada Kamis dan mengeluarkan peringatan bahwa penyebaran virus itu masih dapat memburuk lagi. Angka dan peringatan tersebut datang saat otoritas meminta bantuan angkatan militer untuk menegakkan pemberlakuan karantina terhadap enam juta penduduk, yang akan memasuki pekan keenam. Australia telah kesulitan untuk menahan penyebaran varian Delta yang sangat mudah menular di dalam dan di sekitar kota Sydney dalam beberapa pekan terakhir, yang mengancam ekonomi negara tersebut, senilai dua triliun dolar Australia, untuk terdorong ke dalam resesi kedua dalam beberapa tahun. Meski penguncian diperpanjang di Sydney, yang merupakan ibu kota negara bagian, New South Wales mencatat 239 kasus dari transmisi lokal dalam 24 jam terakhir. angka tersebut merupakan kenaikan harian terbesar sejak pandemi dimulai. “Kami hanya dapat berasumsi bahwa segala sesuatunya cenderung menjadi lebih buruk sebelum menjadi lebih baik, mengingat jumlah orang yang dapat menularkan virus di komunitas,” kata pimpinan New South Wales Gladys Berejiklian kepada wartawan di Sydney. Berejiklian mengatakan bahwa satu orang lagi telah meninggal dunia akibat COVID-19, sehingga total kematian dari penyebaran terbaru mencapai 13 dan penghitungan kematian nasional mencapai 921. Dengan sedikitnya pertanda bahwa pembatasan baru-baru ini mengurangi jumlah kasus, Berejiklian mengatakan bahwa pembatasan terbaru akan diberlakukan di wilayah barat daya dan barat Sydney, di mana sebagian besar kasus COVID-19 ditemukan. Dengan pembatasan yang lebih ketat yang akan dimulai pada hari Jumat, Polisi New South Wales mengatakan telah meminta 300 personel militer untuk membantu menegakkan perintah penguncian. “Dengan peningkatan aktivitas penegakan selama minggu mendatang, saya sekarang telah membuat permintaan resmi kepada perdana menteri untuk personel (Angkatan Pertahanan Australia) untuk membantu operasi itu,” kata Komisaris Polisi New South Wales Mick Fuller dalam sebuah pernyataan melalui email. Pada hari Rabu, Berejiiklian memperpanjang penguncian di Sydney untuk satu bulan lagi, namun mengizinkan sebagian proyek konstruksi untuk dilanjutkan selama pekerja tidak melakukan kontak dengan penduduk. Pembatasan tersebut diperkirakan akan dapat memakan banyak korban dari segi ekonomi, dengan New South Wales yang berkontribusi terhadap sepertiga ekonomi Australia. Meski demikian, Berejiklian mengatakan pembatasan perlu tetap dilakukan karena terlalu sedikit orang di Sydney yang telah divaksin, di tengah persediaan vaksin Pfizer yang terbatas. Semua orang dewasa di Sydney kini telah didesak untuk mencari vaksin AstraZeneca. Tetapi dengan alasan pembekuan darah yang langka, banyak yang enggan dan lebih memilih menunggu beberapa bulan ketika Australia diperkirakan akan menerima pasokan vaksin tambahan buatan Pfizer. Hanya sekitar 17 persen warga di atas 16 tahun yang telah divaksinasi lengkap di New South Wales. Sejauh ini, lebih 2.800 kasus telah terdeteksi, dengan 182 orang dirawat di rumah sakit, sementara 54 berada dalam perawatan intensif dan 22 di antaranya membutuhkan ventilasi. (sws)
Jerman Wajibkan Bukti Kekebalan COVID atau Hasil Tes Negatif Saat Ketibaan
Berlin, 29/7 (ANTARA) - Semua pelancong yang tiba di Jerman diwajibkan untuk menunjukkan surat vaksinasi atau pernah terinfeksi COVID-19 sebelumnya sebagai bukti kekebalan terhadap virus tersebut, atau menunjukkan hasil tes negatif, mulai akhir pekan ini. Rencana tersebut dilaporkan oleh majalah Der Spiegel dengan mengutip sebuah dokumen kementerian kesehatan. Kebijakan itu mencerminkan kekhawatiran yang meningkat di kalangan pimpinan regional dan nasional Jerman bahwa peningkatan jumlah kasus di tujuan-tujuan wisata dapat mendorong terjadinya gelombang keempat penyebaran COVID-19, saat para warga Jerman kembali dari liburan. “Tingkat kejadian di Jerman saat ini terbilang lebih rendah dibandingkan negara lain,” demikian majalah tersebut dalam laporan tertanggal Rabu (28/7). “Peningkatan kegiatan perjalanan berisiko untuk mengubah tren itu." Jerman kini mewajibkan hasil tes negatif atau bukti kekebalan hanya dari mereka yang datang dari "daerah berisiko", "daerah dengan insiden tinggi" dan "daerah varian virus", yang di Eropa sekarang termasuk Inggris, Spanyol, dan Belanda. Aturan yang berlaku juga diterapkan secara berbeda di bandara dan penyeberangan jalan, dan para pemimpin daerah ingin membuatnya lebih konsisten. Jerman mencatat 3.142 infeksi baru pada hari Kamis, menurut badan pengendalian penyakit utamanya, Institut Robert Koch untuk Penyakit Menular. Rata-rata kasus baru harian di Inggris mencapai hampir 30.000. Setelah awal yang lambat, Jerman dengan cepat melaksanakan vaksinasi luas, dengan 61,3 persen dari populasi telah menerima setidaknya satu suntikan, dan secara dramatis mengurangi keparahan penyakit dan angka kematian. (sws)
Kamboja Akan "Lockdown" Area Perbatasan dengan Thailand
Phnom Penh, FNN - Kamboja akan memberlakukan penguncian (lockdown) di delapan provinsi yang berbatasan dengan Thailand mulai tengah malam pada Kamis. Penguncian area perbatasan itu dilakukan dalam upaya untuk mencegah penyebaran virus corona varian Delta di negara Asia Tenggara itu. Perdana Menteri Hun Sen pada Rabu malam (28/7) menandatangani perintah untuk penguncian, yang melarang warga meninggalkan rumah mereka, berkumpul dalam kelompok dan melakukan bisnis, kecuali bagi mereka yang terlibat dalam pengoperasian maskapai penerbangan. "Penguncian sementara ... bertujuan untuk mencegah penularan berbasis komunitas dari varian baru COVID Delta," kata Hun Sen dalam perintah yang diunggah di Facebook. Pos-pos pemeriksaan perbatasan dengan Thailand juga akan ditutup kecuali untuk memungkinkan pengangkutan barang dan dalam keadaan darurat, kata Hun Sen. PM Kamboja itu juga menyebutkan bahwa penguncian tersebut akan berlangsung hingga 12 Agustus. Sejumlah provinsi di area perbatasan yang terkena dampak penguncian adalah Koh Kong, Pursat, Battambang, Pailin, Banteay Meanchey, Oddar Meanchey, Preah Vihear dan Siem Reap. Kamboja sebelumnya berhasil menahan sebagian besar penularan virus corona hampir sepanjang tahun lalu, tetapi wabah yang pertama kali terdeteksi pada akhir Februari telah meningkatkan total kasus COVID-19 di negara itu menjadi 75.152, dengan 1.339 kematian akibat infenksi virus corona. Negara tetangga Kamboja, Thailand, juga menghadapi suatu wabah yang parah yang didorong oleh virus corona varian Delta, yang pertama kali terdeteksi di India. Thailand telah berulang kali melaporkan jumlah rekor kasus harian COVID-19 dalam beberapa pekan terakhir. (mth)
Penumpukan Nuklir China Mengkhawatirkan Amerika Serikat
Washington, FNN - Pentagon dan anggota kongres Amerika Serikat dari Partai Republik pada Selasa (27/7) menyampaikan kekhawatiran baru tentang peningkatan kekuatan nuklir China. Kekhawatiran tersebut muncul setelah sebuah laporan baru mengatakan, Beijing sedang membangun 110 lebih silo rudal. Sebuah laporan dari Federasi Ilmuwan Amerika (AFS) pada Senin (26/7) menyebutkan, gambar satelit menunjukkan China sedang membangun sebuah ladang silo baru di dekat Hami di bagian timur daerah Xinjiang. Silo adalah ruang bawah tanah di mana rudal kendali disimpan untuk ditembakkan. Laporan itu muncul berminggu-minggu setelah pembangunan sekitar 120 silo rudal di Yumen, yakni sebuah daerah gurun yang terletak sekitar 380 kilometer di tenggara. "Ini adalah kedua kalinya dalam dua bulan publik mengetahui apa yang telah kami katakan selama ini tentang meningkatnya ancaman yang dihadapi dunia dan tabir kerahasiaan yang mengelilinginya," kata Komando Strategis AS dalam cuitan di Twitter yang ditautkan ke artikel New York Times tentang laporan AFS itu. Departemen Luar Negeri AS pada awal Juli menyebutkan, pembangunan nuklir China mengkhawatirkan. Deplu AS menyebutkan, tampaknya Beijing menyimpang dari strategi nuklir puluhan tahun yang didasarkan pada pencegahan minimal. AS meminta China untuk terlibat dengannya "pada langkah-langkah praktis untuk mengurangi risiko perlombaan senjata nuklir yang tidak stabil." Anggota Kongres AS dari Partai Republik Mike Turner, yang juga seorang anggota Subkomite Angkatan Bersenjata DPR untuk Pasukan Strategis, mengatakan pembangunan nuklir China "belum pernah terjadi sebelumnya". Hal itu membuat jelas, China "menyebarkan senjata nuklir untuk mengancam Amerika Serikat dan para sekutunya." Dia mengatakan, penolakan China untuk merundingkan kontrol senjata nuklir "harus menjadi perhatian dan dikecam oleh semua negara yang bertanggung jawab." Anggota Partai Republik lainnya, Mike Rogers, yang juga anggota Komite Angkatan Bersenjata DPR AS, mengatakan pembangunan ladang nuklir China menunjukkan perlunya memodernisasi penangkal nuklir AS dengan cepat. Sebuah laporan Pentagon pada 2020 memperkirakan persediaan hulu ledak nuklir China pada jumlah "rendah 200-an". Jumlah itu diproyeksikan setidaknya naik dua kali lipat ketika Beijing memperluas dan memodernisasi pasukannya. Para analis mengatakan, Amerika Serikat memiliki sekitar 3.800 hulu ledak nuklir. Menurut lembar fakta Departemen Luar Negeri AS, sebanyak 1.357 di antara hulu ledak itu dikerahkan pada 1 Maret. Washington telah berulang kali meminta China untuk bergabung dengannya dan Rusia dalam perjanjian baru kontrol senjata. Laporan tentang silo baru negara komunis itu muncul ketika Asisten Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman akan mengadakan pembicaraan pengendalian senjata dengan Rusia di Jenewa pada Rabu. Sherman berada di China pada awal pekan ini untuk pembicaraan di mana Beijing menuduh Washington menciptakan "musuh imajiner" untuk mengalihkan perhatian dari masalah domestiknya dan menekan China. Beijing mengatakan persenjataannya termasuk kerdil dibandingkan dengan persenjataan yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan Rusia. Negara tirai bambu itu juga menyatakan siap melakukan dialog bilateral tentang keamanan strategis "berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menghormati." (MD).
Pejabat Tinggi Pengamanan Mendiang Presiden Haiti Ditangkap
Port-Au-Prince, FNN - Seorang pejabat tinggi keamanan Presiden Haiti Jovenel Moise, yang tewas dibunuh, ditangkap oleh polisi karena dicurigai terlibat dalam rencana pembunuhan. Penangkapan itu dilakukan ketika akun ajudan lainnya yang membahas tentang peristiwa pembunuhan tersebut bocor di media sosial. Koordinator Keamanan Presiden Haiti, Jean Laguel Civil, ditangkap pada Senin (26/7), kata pengacara Reynold Georges kepada Reuters. Penangkapan itu terjadi hampir tiga minggu setelah Moise dibunuh pada 7 Juli 2021 tengah malam di kediaman pribadinya di Port-au-Prince. Pembunuhan dilkukan oleh satu kelompok yang terdiri atas lebih dari 20 orang, dan kebanyakan adalah tentara bayaran Kolombia. Penangkapan Civil dilakukan menyusul penahanan sebelumnya terhadap anggota senior lainnya satuan keamanan Moise, Dimitri Herard. Pada Selasa (27/7), sebuah memo bertanggal 10 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Herard yang menjelaskan peristiwa malam pembunuhan itu bocor di media sosial. Namun, Reuters belum dapat memastikan keaslian memo tersebut. Dalam dokumen tiga halaman itu, Herard mengatakan dia telah menerima panggilan bantuan dari Moise pada pukul 01.39 (waktu setempat) pada 7 Juli. Herard kemudian berangkat menuju kediaman presiden dan memerintahkan pengerahan bala bantuan. Herard mencatat, dia menerima kabar tentang "banyak ledakan" di dekat kediaman Moise dan meneruskan informasi itu ke petugas keamanan lainnya. Di dekat pintu masuk, para petugas keamanan presiden dihadang oleh sejumlah pria berpakaian hitam yang memerintahkan mereka untuk mundur, dengan mengatakan bahwa mereka adalah bagian dari sebuah operasi oleh Drug Enforcement Administration (DEA) Amerika Serikat, kata Herard. Karena personel keamanan kalah jumlah dan khawatir bahwa kelompok pria tersebut mungkin menawan Presiden Moise, pasukan Herard mundur. "Mereka mulai merencanakan serangan terhadap musuh mereka setelah mengetahui tepat setelah pukul 03.00 pagi bahwa presiden telah meninggal," ujarnya. Dalam pertempuran berikutnya pada sore hari tanggal 7 Juli, tiga warga Kolombia tewas, kata Herard, yang juga mencatat dalam memo bahwa tiga sandera polisi dibebaskan. Namun, banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang siapa yang berada di balik pembunuhan itu dan bagaimana para pembunuh itu bisa mendapatkan akses ke kediaman presiden. Sementara pengacara Civil, Georges, mengatakan kepada Reuters bahwa Civil tidak bersalah. "Pelaku sebenarnya adalah mereka yang memberikan izin kepada orang-orang Kolombia ini untuk memasuki Haiti. Polisi harus menangkap mereka," katanya. Biro Investigasi Federal (FBI) Amerika Serikat melakukan penggerebekan terkait dengan pembunuhan Moise di sebuah daerah perumahan yang terjaga keamanannya di Florida. Demikian dijelaskan juru bicara FBI yang memberikan konfirmasi pada Selasa, 27 Juli 2021 setelah media memberitakan tentang insiden tersebut. "FBI dan (Departemen Keamanan Dalam Negeri AS) sedang menjalankan tugas penegakan hukum yang diperintahkan pengadilan di sekitar lokasi. Surat pernyataan yang mendukung surat perintah penggeledahan telah disahkan oleh pengadilan," kata juru bicara FBI kepada Reuters dalam pernyataan, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. (MD).
POPULER
