INTERNASIONAL
Banjir Besar di Korut, Ribuan Warga Diungsikan
Seoul, FNN - Banjir akibat hujan deras berhari-hari di Korea Utara (Korut) telah menyebabkan lebih dari 1.100 rumah rusak, ribuan orang diungsikan, serta ladang dan jalan terendam, demikian media pemerintah melaporkan. Kekhawatiran meningkat karena rusaknya tanaman pertanian bisa berdampak pada pasokan makanan di negara yang masih belum bisa mengimpor barang-barang dari luar negeri akibat sanksi internasional. Korut juga terputus dari bantuan akibat menutup perbatasan untuk mencegah penyebaran virus corona. Hujan deras melanda sejumlah daerah di pantai timur, termasuk provinsi Hamgyong Utara dan Hamgyong Selatan, demikian dilaporkan media pemerintah KRT pada Kamis. Siaran televisi menampilkan rumah-rumah yang terendam hingga atap, serta sejumlah jembatan dan tanggul yang terseret air. Wakil kepala Badan Hidrometeorologi Negara, Ri Yong Nam, mengatakan kepada KRT, sebagian Hamgyong Utara mencatat ketinggian air di atas 500 mm dari Minggu sampai Selasa, sementara sejumlah kawasan di Hamgyong Selatan mencatat curah hujan di atas normal. "Kami memperkirakan hujan akan turun lebih banyak pada Agustus di sejumlah wilayah termasuk daerah pantai timur, yang bisa menimbulkan dampak lebih luas," kata dia. Pada Juni, pemimpin Korut Kim Jong Un mengatakan negaranya menghadapi situasi pangan yang "genting" dan akan sangat bergantung pada hasil panen tahun ini. Selama berbulan-bulan, media pemerintah menyiarkan proyek penguatan tanggul, perbaikan parit, jembatan dan infrastruktur lain sebagai upaya mencegah dampak banjir. Selama pembicaraan telepon pada Kamis, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chung Eui-yong membahas prospek bantuan kemanusiaan ke Korut, menurut pernyataan resmi kedua pihak. Namun mereka tidak menjelaskannya lebih detil. (sws)
Basarah Ingatkan Indonesia Jangan Ikut Arus Tiongkok atau Amerika
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengatakan Indonesia sebaiknya tidak ikut arus mendukung salah satu dari kedua negara yang sedang berkontestasi sebagai pemegang hagemoni dunia, yakni Amerika Serikat dan Tiongkok. Dia mengusulkan Indonesia tetap konsisten mengikuti ajaran politik Bung Karno yang memilih menggalang aliansi negara-negara nonblok saat AS sebagai kampiun demokrasi bersitegang dengan negara-negara blok komunis. "Indonesia dapat memanfaatkan situasi ini untuk meredakan ketegangan dan mengusung perdamaian, sambil menarik manfaat ekonomi dan manfaat geopolitik dari persaingan global ini," kata Basarah dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu. Ia mengatakan, dari sejumlah pemberitaan media internasional tampak bahwa AS dan Tiongkok memang telah memicu ketegangan dunia setelah kedua negara terlibat perang dagang, sementara dalam kondisi pandemi keduanya saling menyalahkan dan menarik dukungan politik banyak negara. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin belum lama ini berkunjung ke Asia Tenggara, sementara di saat hampir bersamaan dilangsungkan latihan tempur gabungan AS bersama negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ahmad Basarah menilai sangat wajar jika AS melihat Tiongkok sebagai kekuatan baru dunia. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok kini tetap di angka 2,3 persen di akhir 2020 meski seluruh dunia terkena pandemi. Tiongkok diperkirakan akan menyalip AS sebagai ekonomi terbesar dunia di tahun 2050. Hal ini akan mengganggu hegemoni AS dan sekutunya. Berbagai forum internasional seperti KTT G7, NATO, dan Uni Eropa (blok Barat) selalu berfokus pada ancaman Rusia dan Tiongkok di Asia Pasifik. Bagi AS, kedua negara itu disebut sebagai "ancaman ganda". Tiongkok sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua setelah AS tidak pernah diundang ke semua forum itu. "Dengan konstelasi dunia yang seperti itu, sebenarnya terbuka peran buat Indonesia untuk aktif mengusulkan semua negara, termasuk Tiongkok, dilibatkan dalam semua pertemuan tingkat dunia itu," ujar Basarah. Menurut dia, Indonesia sangat layak menjalankan peran perdamaian dunia. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat sudah tegas mengamanatkan agar Indonesia turut serta mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di sisi lain, Ahmad Basarah berharap keterlibatan Jerman sebagai sekutu AS mengirim kapal perang ke Laut China Selatan (LCS) tidak menambah panas suhu politik di kawasan sengketa itu. "Bangsa Indonesia tentu berharap keterlibatan militer Jerman sebagai sekutu AS di Laut China Selatan benar-benar untuk tujuan kebebasan navigasi seperti yang disampaikan Berlin kepada sekutunya, bukan untuk tujuan lain, apalagi untuk menambah panas suhu politik di kawasan sengketa itu," tutur Basarah. Menurut Basarah, dunia mestinya bersyukur perang dingin antara AS dengan Rusia sudah lewat. Daripada memunculkan konflik baru sesama penghuni planet bumi, dia menyarankan setiap negara terutama AS dan Tiongkok mencari solusi terbaru untuk menciptakan stabilitas regional dan internasional. "Semua penghuni planet bumi kini punya musuh bersama bernama siluman COVID-19. Musuh kita ini tidak terlihat, tidak mengenal hukum perang, juga tidak mengenal perikemanusiaan. Mengapa tidak semua umat manusia bersatu melawan musuh bersama ini ketimbang perang," ujar Basarah. (sws)
Ketua DPD RI Singgung Joe Biden Soal Jakarta Tenggelam
Jakarta, FNN - Ketua Dewan Perwakilan Daerah, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dalam pertemuan dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Y Kim, menyinggung pernyataan Presiden AS Joe Biden terkait kemungkinan tenggelamnya Jakarta dalam 10 tahun akibat perubahan iklim. Menurut LaNyalla, dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, negara adidaya seperti Amerika Serikat seharusnya dapat memberikan solusi yang dapat ditawarkan untuk mencegah adanya krisis iklim yang dapat menyebabkan kejadian tersebut, alih-alih hanya fokus pada pernyataan terkait Jakarta itu. “Di bawah Presiden Joe Biden, kita belum melihat kejutan-kejutan positif dalam hubungan bilateral, kecuali pernyataannya yang menggemparkan itu. Kita justru minta solusinya apa, sebab untuk memindahkan ibukota ke Kalimantan bukan hal yang mudah," ujar LaNyalla. Sebelumnya, Biden menyoroti perubahan iklim dan menyebut Jakarta berada di bawah ancaman kenaikan level permukaan air, dalam pidato di Kantor Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat, pada 27 Juli lalu. Terkait pernyataan LaNyalla, Kim menjelaskan, pernyataan Biden itu terkait dengan isu perubahan iklim, yang dilihat sebagai masalah besar bagi seluruh dunia. “Perubahan iklim menjadi perhatian pemerintah Amerika Serikat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ini prioritas tinggi kami. Sehingga perlu kerja sama yang kuat dalam penanganannya," ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa utusan khusus Presiden Amerika Serikat untuk iklim, John Kerry, sangat fokus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian terkait di Indonesia dalam menangani permasalahan itu. Menanggapi hal itu, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, Gusti Farid Hasan Aman, meminta agar berbagai dukungan dari Amerika Serikat dapat dipercepat untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim. "Kita membutuhkan transfer teknologi, pendanaan, dan peningkatan SDM yang bisa menangani soal iklim ini," ujar dia. (sws)
Peringati Ledakan Beirut, Paus Berjanji Kunjungi Lebanon
Vatican City, FNN - Pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus mengungkapkan keinginannya yang "besar" untuk mengunjungi Lebanon. Dia mengatakan hal itu saat berbicara dalam audiensi umum pertamanya pada Rabu sejak menjalani operasi usus sebulan lalu dan pada peringatan setahun ledakan maut di Beirut. Paus berusia 84 tahun, yang tampak bugar dan mengimprovisasi sebagian dari isi pidatonya, juga mengharapkan keberhasilan bagi upaya Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mengumpulkan lebih dari 350 juta dolar (hampir Rp5 triliun) bantuan bagi Lebanon. "Warga Lebanon yang terhormat, keinginan saya untuk datang mengunjungi kalian sangat besar. Dan saya tidak akan bosan berdoa untuk kalian agar Lebanon kembali menjadi pesan persaudaraan, pesan perdamaian bagi seluruh Timur Tengah," kata Paus Fransiskus. Fransiskus berbicara di aula pertemuan Vatikan. Dia mengatakan banyak orang di Lebanon, yang terperosok dalam depresi keuangan dan menghadapi krisis sosial terburuk dalam 30 tahun, telah kehilangan "bahkan ilusi untuk hidup". Para donor harus membantu Lebanon "di jalan kebangkitan", kata dia. Paus menyerukan "gerakan nyata, bukan hanya kata-kata" karena banyak yang kehilangan rumah dan pekerjaan karena lelah dan tertipu. Menteri luar negeri Vatikan, Uskup Agung Paul Gallagher, mengatakan bulan lalu kunjungan Paus Fransiskus bisa dilakukan akhir tahun ini atau awal tahun depan. Dia memberi indikasi bahwa Paus bisa pergi ke Lebanon bahkan jika di sana tak ada pemerintahan. Fransiskus menghabiskan 11 hari di Rumah Sakit Gemelli Roma setelah menjalani operasi pada 4 Juli lalu untuk mengangkat sebagian usus besarnya karena ia menderita gangguan stenosis divertikular yang parah, atau penyempitan usus besar. Vatikan akan melanjutkan rencana perjalanan Paus Fransiskus pada 12-15 September ke Slovakia dan ibu kota Hongaria, Budapest. (mth)
Muhyiddin Akan Buktikan Keabsahan Sebagai PM di Parlemen
Kuala Lumpur, FNN - Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengatakan akan membuktikan keabsahannya sebagai perdana menteri pada sidang parlemen yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang. "Mosi percaya pada saya akan diajukan di DPR ketika parlemen bersidang pada September," ujar Muhyiddin dalam Pidato Khusus Perdana Menteri yang disiarkan secara langsung oleh lima televisi swasta dan pemerintah serta media sosial dari Putrajaya, Rabu. "Dia mengatakan kemarin dia menerima surat dari Yang di-Pertuan Agong yang memberitahu bahwa ada delapan anggota parlemen UMNO yang telah menulis surat kepada Ketua DPR bahwa mereka telah menarik dukungan kepada dirinya. "Dalam surat ini, ujar Muhyiddin, Yang di-Pertuan Agong telah mengutip dua ketentuan dalam Konstitusi Federal. "Pertama, Pasal 43 (2) (a) yaitu: "Yang di-Pertuan Agong pertama-tama harus menunjuk sebagai Perdana Menteri untuk memimpin Kabinet seorang anggota Dewan Rakyat yang menurut pendapatnya dapat memperoleh kepercayaan dari mayoritas anggota Dewan Rakyat". "Kedua, Pasal 43 (4) yaitu: "Jika Perdana Menteri tidak lagi memiliki kepercayaan dari mayoritas anggota Dewan Rakyat, maka Perdana Menteri akan mengundurkan diri dari Kabinet kecuali atas permintaannya Parlemen dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agong". "Sehubungan dengan itu, ujar dia, dirinya telah dipanggil untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong Rabu (4/8) pukul 11.00 waktu setempat. "Dalam upacara tadi pagi, saya sampaikan kepada Yang di-Pertuan Agong bahwa saya telah menerima sejumlah surat pernyataan dari anggota DPR yang menyatakan bahwa saya masih memiliki kepercayaan dari mayoritas anggota DPR," katanya. "Demikian juga pengunduran dirinya berdasarkan Pasal 43 (4) Konstitusi Federal adalah non-konsekuensial atau tidak ada alasan. "Namun, saya juga menyadari posisi saya sebagai Perdana Menteri sering dipertanyakan," katanya. "Karena itu, ujar dia, pihaknya memberitahu Yang di-Pertuan Agong bahwa dirinya akan menentukan legitimasi sebagai Perdana Menteri di Parlemen. "Dengan cara ini, posisi saya sebagai Perdana Menteri dan Perikatan Nasional sebagai pemerintah yang berkuasa akan dapat ditentukan sesuai dengan hukum dan konstitusi," katanya. "Muhyiddin mengatakan Yang di-Pertuan Agong telah menyetujui usulnya. "Sementara itu, Kabinet dan perangkat pemerintahan akan tetap berfungsi menjalankan amanah dan tanggung jawab kepada masyarakat dan negara, khususnya dalam penanganan pandemi COVID-19. "Saya akan memastikan bahwa program vaksinasi yang sedang berjalan tidak akan terganggu dan tetap dilaksanakan sesuai jadwal," katanya. "Pada kesempatan tersebut Muhyiddin menyindir ada beberapa pihak yang tidak senang dengan dirinya karena tuntutannya tidak dipenuhi. "Saya tahu bahwa mereka kurang senang dengan desakan saya untuk tidak memenuhi beberapa tuntutan mereka. Ini termasuk mendesak saya untuk campur tangan dalam urusan pengadilan untuk membebaskan beberapa orang yang sedang dituntut karena pelanggaran pidana," katanya. Muhyiddin mengatakan dia juga dituduh tidak menaati Raja padahal apa yang dia lakukan hanya untuk menjaga supremasi konstitusi dan mempertahankan martabat institusi Raja Berkonstitusi. "Saya tidak akan mengorbankan prinsip saya dan melepaskan sumpah jabatan saya untuk memenuhi semua tugas dengan jujur, setia kepada Raja dan Bangsa serta menjaga, melindungi dan membela konstitusi," katanya. (sws)
Amerika Serikatt Berikan Dana Tambahan USD 30 Juta untuk Bantuan Mendesak COVID-19
Jakarta, FNN - Pemerintah Amerika Serikat pada Selasa mengumumkan dana tambahan senilai 30 juta dolar AS untuk bantuan mendesak COVID-19 di Indonesia. Bantuan itu untuk membeli oksigen tambahan, kolaborasi terkait cara meningkatkan produksi oksigen lokal, serta penyediaan obat-obatan untuk merawat pasien COVID-19 dan menyelamatkan nyawa, seperti disampaikan Kedutaan Besar AS di Jakarta dalam keterangan tertulis, Selasa. Bantuan yang disalurkan melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) itu akan meningkatkan pelaksanaan program vaksinasi dengan mendukung penyediaan rantai pasokan dingin yang kuat untuk distribusi, mendukung kesiapan fasilitas vaksinasi, serta membantu menyebarluaskan informasi kesehatan dalam rangka mendidik masyarakat untuk menurunkan keraguan terhadap vaksin. "Kami tetap berkomitmen terhadap kemitraan dengan pemerintah dan rakyat Indonesia di masa sulit ini. Bantuan kami akan membantu memastikan bahwa lebih banyak orang divaksin dan dilindungi dari penyakit mematikan ini dan memperkuat fasilitas kesehatan sehingga memungkinkan mereka untuk terus memberikan perawatan dan pelayanan kritis untuk pasien COVID-19," kata Duta Besar AS untuk Indonesia Sung Y. Kim. "Dukungan ini menambah bantuan kami sebelumnya untuk penyediaan vaksin, meningkatkan pengujian dan pelacakan, meningkatkan perawatan, serta memberikan hasil yang akurat dan tepat waktu tentang informasi pandemi agar semua orang tetap aman," ujarnya. Dukungan tambahan melalui American Rescue Plan Act itu membuat total bantuan COVID-19 dari AS untuk Indonesia menjadi sekitar 77 juta dolar AS dalam bentuk pendanaan, perlengkapan, dan dukungan teknis sejak awal pandemi. Pemerintah AS, melalui USAID dan lembaga-lembaga pemerintah AS lainnya, telah bermitra dengan para pakar kesehatan Indonesia untuk meningkatkan kapasitas laboratorium, pengawasan penyakit, dan respons cepat. Selain itu, pemerintah AS telah menyumbangkan 1.000 ventilator buatan Amerika yang saat ini digunakan di 600 rumah sakit untuk membantu menyelamatkan nyawa dan memulihkan kesehatan lebih banyak pasien. Bermitra dengan Pemerintah Indonesia dan UNICEF melalui COVAX Advance Market Commitment (COVAX AMC), Amerika Serikat juga telah mengirimkan total 8 juta dosis vaksin Moderna untuk masyarakat Indonesia. COVAX AMC adalah sebuah inisiatif global untuk mendukung akses yang setara terhadap vaksin COVID-19. Amerika Serikat telah memberikan komitmen bersejarah dengan kontribusi senilai empat miliar dolar AS dari rakyat Amerika melalui Gavi, the Vaccine Alliance, untuk COVAX AMC. Indonesia sendiri telah menerima lebih dari 19 juta dosis vaksin melalui COVAX. Selama 20 tahun terakhir, USAID telah menginvestasikan lebih dari satu miliar dolar AS di sektor kesehatan Indonesia, membangun pondasi yang kuat untuk respons COVID-19 yang lebih efektif. (sws)
Pakistan Capai 1 Juta Vaksinasi Sehari Setelah Peringatan Hukuman
Islamabad, FNN - Pakistan pada Selasa (3/8) mencapai target untuk memvaksin satu juta orang per hari terhadap COVID-19 setelah mengeluarkan peringatan hukuman bagi mereka yang tidak divaksin. Pemerintah pekan lalu mengumumkan bahwa mulai akhir Agustus para pekerja di sekolah, pusat perbelanjaan dan bisnis perhotelan, serta industri transportasi dan perjalanan udara akan dilarang memasuki kantor publik kecuali mereka sudah memiliki sertifikat vaksinasi. Pencapaian satu juta vaksinasi sehari itu memajukan gerakan inokulasi di Pakistan, hanya beberapa minggu lagi dari batas waktu bagi para pekerja garis depan untuk mendapatkan sertifikat vaksinasi. "Senang melaporkan bahwa target yang kami tetapkan untuk 1 juta vaksinasi dalam sehari telah terlampaui," kata Asad Umar dalam sebuah cuitan di Twitter. Umar adalah menteri yang bertanggung jawab atas operasi tanggapan COVID-19. Pakistan telah mengalami lonjakan kasus infeksi virus corona yang didorong oleh varian Delta yang sangat menular. Lonjakan kasus COVID-19 itu menempatkan infrastruktur layanan kesehatannya yang buruk di bawah tekanan ekstrem. Dari populasi 220 juta orang Pakistan, lebih dari 31 juta di antaranya telah menerima satu suntikan vaksin. Namun, hanya 6,7 juta orang yang telah divaksin penuh, menurut Pusat Komando dan Operasi Nasional (NCOC), yakni sebuah badan yang dijalankan militer Pakistan untuk mengawasi operasi tanggapan COVID-19. NCOC mengatakan Pakistan pada Selasa (3/8) mencatat 3.582 kasus baru COVID-19 dan 67 kematian dalam 24 jam terakhir, dengan lebih dari 3.300 orang mengalami kondisi kritis. Sejauh ini, sudah 23.529 orang yang meninggal karena COVID-19 di Pakistan, dan ada lebih dari satu juta kasus infeksi virus corona. Para pejabat mengatakan lebih dari 70 persen kasus baru COVID-19 di Pakistan adalah infeksi varian Delta. Setelah awal kampanye vaksinasi yang lamban, persyaratan baru untuk sertifikat vaksinasi telah menyebabkan serbuan warga yang berupaya mendapatkan suntikan vaksin. Keadaan itu menciptakan antrian-antrian yang membentang lebih dari satu kilometer di luar beberapa pusat vaksinasi, terutama di kota pelabuhan selatan Karachi, ibu kota provinsi Sindh. Pemerintah provinsi di Sindh telah memberikan tekanan ekstra pada orang-orang untuk mendapatkan vaksinasi dengan memperingatkan akan menahan gaji pegawai pemerintah dan memblokir kartu SIM ponsel kecuali mereka memiliki sertifikat vaksinasi yang diperlukan. Sekitar 23 persen orang yang menjalani tes COVID-19 di Karachi selama beberapa hari terakhir ditemukan terjangkit virus corona, sementara secara nasional tingkat tes dengan hasil positif mencapai lebih dari tujuh persen, menurut data NCOC. (sws) Sumber: Reuters
Hubungan Memanas, Amerika Usir 24 Diplomat Rusia
Moskow, FNN - Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat Anatoly Antonov mengatakan Washington telah meminta 24 diplomat Rusia untuk meninggalkan negara itu, paling lambat 3 September, setelah masa berlaku visa habis. Ia tidak menyebutkan apakan permintaan AS itu berkaitan dengan suatu sengketa tertentu. "Hampir semua dari mereka akan pergi tanpa ada pengganti karena Washington tiba-tiba memperketat prosedur pemberian visa," kata Antonov dalam wawancara dengan majalah National Interest, yang terbit pada Minggu (2/8). Pemerintah Rusia dan AS telah sekian lama berbeda pandangan soal berbagai masalah. Hubungan kedua negara juga semakin merosot setelah Presiden AS Joe Biden mengatakan, ia yakin Presiden Rusia Vladimir Putin adalah pembunuh. Ketegangan sempat menurun usai Biden bertemu dan melakukan pembicaraan dengan Putin pada 16 Juni 2021. Pertemuan tersebut bahkan mengarah pada kembalinya aliran dana dari sejumlah investor asing ke obligasi pemerintah Rusia. "Kami berharap akal sehat akan menang dan kita bisa memulihkan keberadaan diplomat Rusia serta Amerika di Amerika Serikat dan Rusia berdasarkan prinsip timbal balik," kata Antonov sebagaimana dikutip dari Antara. Dubes Rusia berharap, dialog yang dimulai baru-baru ini antara AS dan Rusia --soal masalah keamanan dunia maya-- akan berlanjut. "Sebagai pilihan, kita bisa berdebat menyangkut ancaman siber terhadap sistem pengendalian persenjataan, dan lain-lain." katanya. Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS pada Senin (2/8) menyatakan penggambaran dubes Rusia itu soal 24 diplomat Rusia, terkait visa AS yang kedaluwarsa, tidak akurat. Juru bicara Deplu AS Ned Price saat konferensi pers mengatakan, para diplomat Rusia "bisa mengajukan permohonan perpanjangan" visa mereka dan "permohonan tersebut ditinjau berdasarkan kasus per kasus." (MD).
Korea Selatan Deteksi Dua Kasus Pertama COVID Varian Delta Plus
Seoul, FNN - Korea Selatan telah mendeteksi dua kasus pertama COVID-19 varian baru Delta Plus, kata Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KDCA) pada Selasa. Korsel sedang berjuang menahan gelombang keempat infeksi virus corona secara nasional. Varian Delta Plus adalah subgaris keturunan dari varian Delta yang pertama kali diidentifikasi di India, dan telah memperoleh mutasi protein lonjakan yang disebut K417N, yang juga ditemukan dalam varian Beta yang pertama kali diidentifikasi di Afrika Selatan. Laporan kasus COVID varian Delta Plus sejauh ini sedikit, dan beberapa negara, termasuk Inggris, Portugal dan India, telah melaporkan beberapa kasus varian tersebut. "Kasus pertama (di Korea Selatan) diidentifikasi pada seorang pria berusia 40-an yang tidak memiliki catatan perjalanan baru-baru ini," kata KDCA kepada Reuters melalui pesan teks. Hasil tes pada orang-orang yang pernah melakukan kontak dengan pria tersebut menunjukkan bahwa salah satu anggota keluarganya dinyatakan positif, namun KDCA tidak mengonfirmasi bahwa pasien tersebut terinfeksi Delta Plus. "Kasus kedua ditemukan pada pelancong luar negeri," kata KDCA. Otoritas kesehatan mengatakan beberapa vaksin utama berfungsi melawan varian Delta, yang sangat menular dan telah menjadi dominan di banyak negara. Namun, otoritas kesehatan Korsel juga telah mengutarakan kekhawatiran bahwa galur-galur baru bisa kebal terhadap beberapa vaksin. Beberapa ilmuwan mengatakan varian Delta Plus mungkin lebih menular. Beberapa penelitian sedang berlangsung di India dan secara global untuk menguji efektivitas vaksin terhadap varian tersebut. Korea Selatan melaporkan 1.202 kasus tambahan COVID-19 pada Senin (2/8) sehingga total kasus menjadi 202.203, dengan 2.104 korban jiwa. Negara itu pada Selasa menyatakan telah memberi setidaknya satu dosis vaksin pada 20 juta orang, atau 39 persen dari populasinya, sementara 14,1 persen dari populasi telah divaksin sepenuhnya. Korea Selatan menginginkan setidaknya 36 juta orang pada September sudah diimunisasi. (mth)
Varian Delta Picu Kenaikan Kasus, Kematian COVID-19 di AS
Washington, FNN - Amerika Serikat (AS) mencatat kenaikan pada jumlah kasus, orang yang dirawat, dan kematian akibat COVID-19 pekan lalu, bahkan ketika tingkat vaksinasi terus meningkat di tengah kekhawatiran terhadap varian Delta yang sangat menular. "Kami masih khawatir kenaikan kasus terus berlanjut, yang dipicu oleh varian Delta," kata koordinator tanggap COVID-19 Gedung Putih Jeff Zients pada Senin (2/8). Dia mengatakan kasus terkonsentrasi di komunitas dengan tingkat vaksinasi COVID-19 yang rendah. Satu dari tiga kasus di seluruh AS pekan lalu berasal dari Florida dan Texas, kata dia kepada pers. Sementara itu, vaksinasi sudah menjangkau lebih banyak orang ketika kekhawatiran pada varian Delta makin meningkat. Zients mengatakan dalam beberapa pekan terakhir kenaikan jumlah rata-rata orang yang divaksin tiap hari mencapai hampir 70 persen. Tiga juta penduduk AS telah menerima suntikan pertama dalam tujuh hari terakhir, dan negara itu mencapai tonggak penting saat jumlah orang dewasa yang menerima minimal satu dosis sudah mencapai 70 persen dari populasi pada Senin. "Masih ada sekitar 90 juta penduduk Amerika yang memenuhi syarat tapi belum divaksin, dan kami membutuhkan mereka untuk menjalaninya," kata dia. Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Dr. Rochelle Walensky mengatakan hingga Sabtu (31/8) ada sekitar 72.000 kasus baru COVID-19 per hari di AS, naik 44 persen dari pekan sebelumnya dan lebih tinggi dari rekor kasus pada musim panas 2020. Orang yang dirawat naik 41 persen dan kematian juga naik hingga 300 orang per hari atau meningkat 25 persen, kata dia. "Ketika kita sangat ingin mengakhiri pandemi ini, COVID-19 jelas belum selesai dengan kita. Jadi pertempuran masih harus berlangsung lebih lama," kata Walensky. Gedung Putih tengah bekerja dengan negara-negara bagian untuk mendorong vaksinasi dengan menggunakan insentif, menyusul seruan Presiden Joe Biden pekan lalu agar dana federal dipakai untuk memberi 100 dolar kepada siapa pun yang divaksin, kata Zients. Dia mengatakan kebijakan Gedung Putih --yang mendesak pekerja federal untuk menjalani vaksinasi atau melakukan tes COVID-19 tiap minggu-- memacu perusahaan lain untuk menerapkan kebijakan serupa bagi para pegawainya. Dia menambahkan bahwa vaksinasi sebagai syarat kembali bekerja atau sekolah sedang menjadi tren di mana-mana. Walensky mengatakan CDC tengah mendorong orang yang telah bersedia menerima suntikan ketiga --sebagai penguat-- untuk melaporkan data mereka ke ilmuwan pemerintah. "Jika orang berinisiatif untuk mendapat suntikan ketiga --sekali lagi, belum direkomendasikan-- tapi kami punya kapasitas untuk melakukan itu dan tengah meneliti datanya sekarang," kata Walensky. (sws) Sumber: Reuters
POPULER
