INTERNASIONAL
Indonesia Minta Perjanjian Nonproliferasi Nuklir Ditegakkan
Jakarta, FNN - Indonesia meminta Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT) agar terus ditegakkan di tengah harapan dunia untuk terbebas dari ancaman senjata nuklir. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan hal itu dalam pertemuan High-level Plenary Meeting on the International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons yang diselenggarakan setiap tahun sesuai mandat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Perlombaan senjata nuklir dan power projection (unjuk kekuatan -red) harus dihentikan agar tidak merusak integritas dan kredibilitas dari traktat nonproliferasi,” kata Retno ketika menyampaikan keterangan pers secara virtual pada Rabu. Menurut Retno, hingga saat ini masih terdapat 13.000 senjata nuklir yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Adanya kemungkinan senjata itu jatuh ke tangan aktor nonnegara (non-state actors), kata dia, harus menjadi landasan atau alasan kuat bagi semua negara untuk mempercepat perlucutan senjata nuklir. “Dunia tidak akan pernah merasa aman sampai seluruh senjata tersebut dimusnahkan,” kata Menlu Retno. Sebagai koordinator Gerakan Non Blok dan pendukung utama penghapusan total senjata nuklir, Indonesia juga menyoroti pentingnya penguatan arsitektur perlucutan senjata nuklir. Pemberlakuan Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir tahun ini merupakan tonggak sejarah yang sangat penting, yang memberikan kerangka hukum untuk mendelegitimasi senjata nuklir. “Pemusnahan senjata nuklir adalah satu-satunya cara untuk melindungi penghuni dan masa depan bumi ini. Dan saya tegaskan kalau dunia tidak akan mendapatkan manfaat dari keberadaan senjata nuklir,” tutur Retno. Upaya untuk mendorong isu perlucutan senjata nuklir telah lama dilakukan bahkan sebelum pandemi COVID-19. “Indonesia berpandangan bahwa COVID-19 tidak boleh membiarkan masyarakat internasional kehilangan fokus pada isu yang amat penting ini,” kata Menlu Retno. (mth)
Ratusan Imigran di Meksiko Berebut Permohonan Suaka
Tapachula, FNN - Sekitar 1.000 imigran berbondong-bondong ke stadion olahraga di Meksiko selatan pada Selasa untuk memenuhi janji temu untuk permintaan suaka di negara itu. Antrean panjang terjadi akibat lonjakan permohonan suaka yang melebihi kapasitas di badan pengungsi nasional Meksiko. Ribuan imigran lain telah berkumpul di kota Tapachula yang berbatasan dengan Guatemala. Para imigran itu sering kali menunggu berbulan-bulan sebelum mendapat respons atas permohonan suaka mereka. Kondisi itu menimbulkan ketidakpastian dan tidak dapat ditoleransi oleh banyak imigran yang tidak memiliki pekerjaan atau uang. Sejumlah besar imigran Haiti pergi ke Del Rio, Texas, pada September dan membentuk tempat pengungsian darurat bagi 14.000 orang di sebelah utara perbatasan dengan Meksiko. Para pejabat Meksiko kini mendesak imigran Haiti, yang kembali ke Meksiko dari AS karena takut dideportasi ke negaranya, untuk melengkapi permohonan suaka mereka di kota Tapachula. Beberapa ratus imigran sudah mengantre sejak pukul 05.00 pagi pada Selasa. Beberapa ratus lainnya bergabung pada siang hari untuk memastikan mereka mendapatkan janji temu yang dipesan lewat sistem hingga akhir tahun. Komisi Bantuan Pengungsi Meksiko (COMAR) mengatakan para imigran, yang sudah mempunyai janji temu sampai 20 Oktober namun tidak muncul antara Selasa dan Kamis, akan kehilangan kesempatan mereka. Kebanyakan pencari suaka yang berkerumun di stadion berasal dari Haiti, terbanyak kedua setelah Honduras dalam permohonan suaka di Meksiko pada 2021. Seorang perwakilan dari badan urusan pengungsi PBB (UNHCR) mengatakan kepada para imigran bahwa proses verifikasi janji temu akan memberi ruang bagi orang lain. Para imigran itu menunggu dalam antrean yang mengular di tempat parkir stadion. "Tidak ada tempat baru. Begitu ada ruang, mereka akan memberikan informasi yang sesuai," kata perwakilan UNHCR itu. Namun, beberapa orang telah ditolak permohonannya. Chenet (38 tahun), seorang imigran Haiti yang enggan menyebut nama belakangnya, mengatakan bahwa dia membayar 6.000 peso (sekitar Rp4,3 juta) kepada seseorang di kota Tapachula untuk mendapatkan janji temu permohonan suaka. Saat itu dia tidak menyadari bahwa itu adalah penipuan. "Mereka bilang sekarang ini tidak ada apa-apa, tidak ada janji temu," kata Chenet. (mth)
Jepang Tuding China di Balik Ancaman Siber
Ankara, FNN - Jepang untuk pertama kalinya menuding China, Rusia dan Korea Utara sebagai tiga negara yang bertanggung jawab atas ancaman siber terhadap negara tersebut. Pemerintahan Perdana Menteri Yoshihide Suga, Senin (27/9) merilis rancangan strategi keamanan siber untuk tiga tahun ke depan. Kantor Berita Kyodo melaporkan, Kabinet Suga diperkirakan akan segera mengadopsi rancangan tersebut. Strategi yang baru itu nantinya akan menggantikan strategi saat ini yang disetujui oleh Jepang pada Juli. "Situasi di dunia maya membuat risiko berkembang cepat menjadi situasi kritis dan bahwa tiga negara itu diduga terlibat dalam aksi siber yang agresif," tulis laporan tersebut yang mengutip rancangan pemerintah. Belum dipastikan apakah petahana pemerintah Partai Demokrat Liberal (LDP) akan mengesahkan strategi tersebut sebelum Suga mengundurkan diri sebagai perdana menteri pada pekan pertama Oktober. Dikutip dari Antara, Suga pada awal September mengumumkan dirinya enggan mencalonkan diri dalam kepimpinan partai. LDP akan menggelar pemilihan kepemimpinan partai pada Rabu dan ketua yang baru diperkirakan akan menggantikan Suga. Menurut laporan tersebut, rancangan itu berbunyi: "Jepang akan melakukan aksi balasan yang keras dengan memanfaatkan segala cara yang efektif dan kemampuan yang ada, termasuk respons diplomatik dan hukuman pidana." Jepang akan "mempercepat kerja sama" dengan tiga mitra Quad mereka, yakni Amerika Serikat, Australia dan India, dalam keamanan siber. Selain itu, Jepang juga akan bekerja sama dengan ASEAN "untuk mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka." (MD).
Penembak Presiden Amerika Serikat Bebas Tanpa Syarat
Washington, FNN - Seorang hakim Amerika Serikat, Senin (27/9) akan memberikan "pembebasan tanpa syarat" kepada John Hinckley, yang melukai Presiden AS Ronald Reagan dan tiga orang lainnya dalam sebuah percobaan pembunuhan pada 1981. "Setelah bertahun-tahun, saya akan memberikan pembebasan tanpa syarat kepada Hinckley," kata Hakim Distrik AS Paul Friedman dalam sidang di pengadilan Distrik Columbia. Pada 2016, Friedman mengizinkan Hinckley pindah dari sebuah rumah sakit jiwa di Washington yang dihuninya selama tiga dekade. Akan tetapi, Friedman memberlakukan pembatasan perjalanan dan penggunaan internet kepada Hinckley. Dalam sidang pada Senin, Friedman mengatakan, dia berencana mencabut pembatasan terhadap Hinckley. Friedman menyebut kesehatan mental Hinckley sudah membaik dan dia tidak lagi berbahaya. Friedman juga mengatakan akan mengeluarkan perintah tertulis akhir pekan ini untuk melaksanakan keputusannya. Jaksa federal Kacie Weston dalam sidang itu mengatakan, Departemen Kehakiman AS setuju Hinckley harus diberikan pembebasan tanpa syarat. Namun, Weston berpendapat pembatasan yang diberlakukan terhadap Hinckley tidak boleh dicabut secara resmi hingga Juni 2022. Hal itu dimaksudkan agar jaksa dapat terus memantau Hinckley saat dia bertransisi untuk hidup mandiri usai kematian ibunya, kata Weston. Putri Reagan, Patti Davis, menulis sebuah opini di surat kabar Washington Post yang mengatakan dirinya menentang pembebasan Hinckley dan khawatir pria itu sekarang bisa menghubunginya. "Saya tidak percaya John Hinckley merasa menyesal," tulis Davis dalam opininya. Reagan tertembak di paru-paru dalam upaya pembunuhan itu, namun dia pulih dengan cepat. Beberapa orang lainnya turut terluka dalam peristiwa tersebut, termasuk sekretaris pers Gedung Putih James Brady, agen rahasia Timothy McCarthy, dan petugas kepolisian Washington Thomas Delahanty. Hinckley dinyatakan tidak bersalah dengan alasan gangguan jiwa pada sidang juri pada 1982. Putusan itu mendorong Kongres dan beberapa negara bagian AS untuk mengadopsi undang-undang yang membatasi pembelaan hukum atas dasar gangguan jiwa. Peristiwa penembakan terhadap Reagan mendorong peluncuran gerakan pengendalian senjata modern setelah James Brady menjadi cacat permanen akibat serangan itu. Brady dan istrinya, Sarah, memulai suatu gerakan yang sekarang dikenal sebagai "Kampanye Brady untuk Mencegah Kekerasan Senjata". (MD).
Pasukan Israel Bunuh 4 Warga Palestina
Ramallah, FNN - Pasukan Israel pada Minggu (26/9) membunuh sedikitnya empat warga Palestina saat melakukan penggeledahan di Tepi Barat yang diduduki, kata Kementerian Kesehatan Palestina. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett melalui pernyataan mengatakan bahwa pasukan Israel telah meningkatkan operasi terhadap "teroris-teroris Hamas yang akan segera melancarkan serangan teroris". Bennett tidak menyebut soal korban. Juru bicara militer Israel juga belum berkomentar soal penggerebekan itu. Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina mengatakan ada tiga warga Palestina yang terbunuh di Desa Biddu, Tepi Barat, di utara Yerusalem. Kementerian tersebut mengatakan satu warga Palestina lainnya terbunuh di Burqin, desa dekat kota Palestina, Jenin. Laporan yang beredar di radio-radio utama dan situs berita Israel menyebutkan bahwa sedikitnya empat orang militan tewas dalam penggerebekan di beberapa lokasi di Tepi Barat dalam upaya menangkap para anggota Hamas. Pejabat-pejabat Israel telah sekian lama menyatakan kekhawatiran bahwa Hamas, yang mengendalikan Jalur Gaza, berniat membangun kekuatan di Tepi Barat serta menantang saingannya yang didukung negara-negara Barat, Otoritas Palestina. (ant, sws)
Pasukan Israel Bunuh Empat Warga Palestina
Ramallah, FNN - Pasukan Israel, pada Ahad (26/9) membunuh sedikitnya empat warga Palestina saat melakukan penggeledahan di Tepi Barat yang diduduki. Hal itu diungkapkan Kementerian Kesehatan Palestina, dalam keterangannya, Ahad, 26 September 2021. Dalam keterangannya, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan, ada tiga warga Palestina yang terbunuh di Desa Biddu, Tepi Barat, di utara Yerusalem. Sedangkan satu warga ditembak di Burqin, desa dekat kota Palestina, Jenin. Laporan yang beredar di radio-radio utama dan situs berita Israel menyebutkan, sedikitnya empat orang militan tewas dalam penggerebekan di beberapa lokasi di Tepi Barat dalam upaya menangkap para anggota Hamas. Pejabat-pejabat Israel telah lama menyatakan kekhawatiran Hamas yang mengendalikan Jalur Gaza, berniat membangun kekuatan di Tepi Barat serta menantang saingannya yang didukung negara-negara Barat, Otoritas Palestina. Secara terpisah, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengatakan, pasukan Israel telah meningkatkan operasi terhadap "teroris-teroris Hamas yang akan segera melancarkan serangan teroris". Bennett tidak menyebut soal korban. Juru bicara militer Israel juga belum berkomentar soal penggerebekan itu. (MD).
Indonesia Diharapkan Terus Berkonstribusi Terhadap Afghaninstan
Jakarta, FNN - Indonesia diharapkan terus berkontribusi terhadap Afghanistan yang damai, stabil, dan sejahtera. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Tinggi Rekonsiliasi Nasional Afghanistan 2020-2021, Abdullah Abdullah kepada Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. Dalam pembicaraan lewat telefon Selasa (21/9), kedua tokoh tersebut saling bertukar pikiran dan membahas situasi di Afghanistan saat ini, menyusul pengambilalihan kekuasaan oleh kelompok Taliban pada Agustus. “Ini bukan merupakan engagement (pendekatan—red) pertama saya dengan beliau (Abdullah). Beberapa kali kami bertemu dalam kapasitasnya di pemerintahan Afghanistan sebelumnya,” tutur Retno ketika menyampaikan keterangan pers secara virtual dari New York, Amerika Serikat, Rabu, 22 September 2021. Abdullah merupakan mantan kepala pemerintah Afghanistan pada masa pemerintahan Presiden Ashraf Ghani. Sebagai pendukung proses perdamaian di Afghanistan, kata Menlu Retno, Indonesia memfokuskan upaya pada dua isu utama yang sering kali disebut sebagai building blocks. Yaitu kerja sama di kalangan ulama dan pemberdayaan perempuan. “Saya tekankan, kepentingan Indonesia hanya satu, yaitu ingin melihat rakyat Afghanistan menikmati perdamaian, sejahtera, dan pemenuhan hak-haknya, termasuk hak-hak perempuan,” tutur Retno. Ia sedang berada di New York mengikuti rangkaian Sidang ke-76 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB), sebagaimana dikutip dari Antara. Dengan memanfaatkan forum dunia tersebut, Retno terus mengangkat isu Afghanistan termasuk dalam pertemuan bilateral dengan mitra-mitranya dari Turki, Arab Saudi, Inggris, dan Jordan. Indonesia berbagi pandangan yang sama dengan negara-negara tersebut dalam menyikapi isu Afghanistan, terutama pada pentingnya penghormatan terhadap hak-hak perempuan di Afghanistan. "Kami juga membahas pentingnya OKI untuk menyampaikan pesan (tersebut) kepada pemerintah sementara Afghanistan,” ujar Menlu Retno, merujuk pada Organisasi Kerja Sama Islam. (MD).
Enam Tahanan Palestina di Israel Lanjutkan Mogok Makan
Ramallah, FNN - Enam tahanan Palestina di Israel melanjutkan mogok makan. Hal itu mereka lakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan penahanan administratif Israel. Menurut Palestinian Prisoners Society (PPS), sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyebutkan, tahanan Kayed al-Fasfous menjadi yang paling lama melakukan aksi mogok makan, yakni sejak 67 hari yang lalu. Kebijakan penahanan administratif Israel memungkinkan otoritas Israel memperpanjang penangkapan seorang tahanan tanpa tuduhan setelah masa vonis selama enam bulan berakhir. Ada sekitar 4.850 tahanan Palestina di penjara Israel. Dari jumlah tersebut, termasuk 40 perempuan, 225 anak dan 40 tahanan administratif. Jumlah tersebut menurut sejumlah lembaga yang mengurusi para tahanan. (MD).
Krisis dengan Prancis, Australia Bela Keputusannya tentang Kapal Selam
Melbourne, FNN - Australia bersikap "berani, terbuka, dan jujur" pada Prancis atas kekhawatirannya dengan kerja sama kapal selam di antara kedua negara, kata Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton pada Minggu. Menurut Dutton, Australia sudah menyampaikan kekhawatiran kepada Prancis atas pesanan kapal selam senilai 40 miliar dolar AS (sekitar Rp570,5 triliun) pada 2016 yang diperhitungkan akan menelan biaya lebih besar saat ini. Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan pada Jumat (17/9) bahwa dia telah menyatakan keprihatinan yang mendalam tentang kesepakatan tersebut dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Juni, dan menjelaskan bahwa Australia "perlu membuat keputusan untuk kepentingan nasional kami". Menteri Keuangan Simon Birmingham mengatakan Australia telah memberi tahu Prancis tentang kesepakatan itu tetapi mengakui bahwa negosiasinya bersifat rahasia, mengingat "sensitivitasnya yang sangat besar". Dutton dan Birmingham menolak untuk mengungkapkan biaya dari perjanjian baru pembuatan kapal selam dengan Amerika Serikat dan Inggris, meskipun Dutton mengatakan "proyek itu tidak murah". Australia membatalkan kesepakatan dengan Naval Group, perusahaan kontraktor pertahanan Prancis, untuk membangun armada kapal selam konvensional, setelah mengumumkan rencana untuk membangun delapan kapal selam bertenaga nuklir dengan AS dan Inggris lewat kemitraan keamanan trilateral. Langkah itu membuat marah Prancis, sekutu AS dan Inggris di NATO, dan memicu penarikan duta besar Prancis dari Washington dan Canberra. Kesepakatan itu menempatkan Washington dalam krisis diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan Prancis. Menurut para analis, kesepakatan baru itu dapat merusak aliansi AS dengan Prancis dan Eropa, juga dapat menimbulkan keraguan pada upaya persatuan Barat yang berusaha dibangun oleh pemerintahan Presiden Joe Biden untuk melawan kekuatan China yang meningkat. Paris menyebut pembatalan kesepakatan kapal selam oleh Australia sebagai "tikaman dari belakang". Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan hubungan dengan AS dan Australia berada dalam "krisis". (mth)
Disita Dari Mantan Pejabat, Taliban Serahkan Dolar dan Emas ke Bank Sentral Afghanistan
Kabul, FNN - Kelompok Taliban menyerahkan uang tunai sekitar 12,3 juta dolar AS dan sejumlah emas kepada bank sentral Afghanistan, Da Afghanistan Bank (DAB). Menurut pernyataan pihak bank, Kamis, 16 September 2021, uang tunai dan emas batangan itu ditemukan dari rumah mantan pejabat pemerintah. "Kantor bekas badan intelijen Afghanistan juga dikembalikan ke bendahara DAB," tulisnya, sebagaimana dikutip dari Antara. "Pejabat Imarah Islam Afghanistan melalui penyerahan aset ke perbendaharaan nasional membuktikan komitmen mereka terhadap keterbukaan," demikian pernyataan tersebut. Setelah berhasil menguasai Ibu kota Kabul pada 15 Agustus 2021, Taliban mengumumkan pembentukan caretaker government pada 7 September 2021. Mereka menunjuk sejumlah penjabat menteri dan seorang penjabat gubernur untuk bank sentral Afghanistan. (MD).
POPULER
