ALL CATEGORY
Sipir LP Semarang Gagalkan Penyelundupan Pil Koplo Dalam Makanan
Semarang, FNN - Petugas LP Semarang di Jawa Tengah menggagalkan upaya penyelundupan pil koplo yang dicampurkan dalam makanan yang terdiri atas sayur dan sambal dalam kemasan plastik.Kepala LP Semarang, Tri Saptono Sambudji, dalam siaran pers di Semarang, Sabtu, mengatakan, penggagalan itu bermula ketika petugas jaga menerima kiriman barang yang ditujukan untuk tiga warga binaan.Menurut dia, petugas jaga yang curiga memeriksa, termasuk mengecek rasa makanan yang dikirimkan itu. \"Saat dicek oleh petugas, makanan itu ternyata rasanya pahit,\" katanya.Setelah diperiksa, kata dia, tiga bungkus sayur dan dua bungkus sambal tersebut telah dicampuri obat keras yang termasuk daftar G. Bungkusan sayur dan sambal tersebut, kata dia, langsung dimusnahkan oleh petugas dengan cara dibakar.Adapun tiga napi yang akan menerima barang kiriman itu, masing-masing FA, DL dan TD, langsung dimintai keterangan. \"Ketiganya langsung diperiksa dan ditempatkan di sel isolasi sebagai sanksi,\" katanya.Ia menegaskan LP Semarang menindak tegas siapapun yang terlibat dalam peredaran narkotika di dalam lembaga itu. (mth/Antara)
Puasa Pembebasan
Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Saat Indonesia masih terasa dalam penjajahan, padahal sudah sejak lama mengumandangkan proklamasi kemerdekaan. Saat kehidupan rakyat masih dibekap kemiskinan, padahal seluruh penjuru negera berlimpah kekayaan. Saat dipelosok desa masih ada yang kelaparan, padahal konstitusi menjamin kemakmuran dan keadilan. Saat keadaan negara semakin berantakan menuju kehancuran, padahal otoritas juga semua fasilitas dikuasai dan dikendalikan rezim kekuasaan. Maka harus ada kesadaran evaluasi dan refleksi diri dalam kemuliaan bulan Ramadhan. Saling berbagi dan menebar kasih sayang dan menghindari kecenderungan individualustik dan keegoisan. Menghambakan diri dan hanya tunduk di hadapan kekuasaan Tuhan. Meninggalkan setiap sifat kesombongan, sikap arogan dan semua niat buruk serta modus kejahatan. Saat Indonesia tak berdaya karena yang hak terus diperkosa kebatilan. Saat kebenaran masih takut ditegakkan dan dibungkam oleh kemungkaran. Saat oligarki mencengkeram negara dan kesejahteraan tak kunjung lahir karena dominannya penindasan. Saat Panca Sila, UUD 1945 dan NKRI hanya sekedar kesepakatan, tanpa praktek-praktek nyata dalam kehidupan kebangsaan. Maka tak ada pilihan lain, selain menjadikan ibadah puasa sebagai momentum membangun keberadaban. Melawan KKN, kejahatan konstitusi, kedzoliman pada rakyat dan segala bentuk kebiadaban yang bersumber dari nafsu dan belenggu setan. Maka seluruh umat Islam dan anak bangsa wajib memanfaatkan puasa sebagai kawah candradimuka membentuk manusia taqwa dan selamat dari jalan kesesatan. Menjadikan ibadah puasa ramadhan sebagai satu- satunya ibadah untuk Allah azza wa jalla dan hakekat puasa sebagai sarana menahan diri sekaligus alat pembebasan. (*)
Luhut Memprovokasi Rakyat Supaya Cintai Jokowi, Rocky Gerung: Tak Ada Satu Pun yang Bisa Dibanggakan
Jakarta, FNN – Di depan para kepala desa dan perangkatnya Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengajak masyarakat untuk bersyukur memilik sosok presiden seperti Jokowi. Luhut meyakini, saat ini Indonesia memegang peranan sebagai penyelenggara KTT G20. Begitu juga sosok Jokowi yang memiliki peran yang vital dalam memelihara keseimbangan dunia saat ini. \"Presiden Jokowi memainkan peran yang sangat vital dalam memelihara keseimbangan dunia saat ini,\" kata Luhut, Selasa 29 Maret 2022. Menanggapi kliam Luhut yang berlebihan, pengamat politik Rocky Gerung menegaskan bahwa penyelenggaraan KTT G20 itu giliran, bukan prestasi. Siapapun presidennya, KTT G20 jelas di Indonesia karena sudah terjadwal Demikian pernyataan Rocky Gerung kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu, 02 Maret 2022. Menurut Luhut, Presiden Jokowi tidak punya pemihakan kepada rakyat kecil. “Kalau Jokowi berpihak pada rakyat kecil, mustinya subsidi jangan dicabut, tapi selama Jokowi jadi presiden banyak sekali subsidi yang dicabut,” tegasnya. Perihal perintah Luhut agar rakyat mencintai Jokowi, Rocky menegaskan bahwa tidak ada hal yang membuat rakyat cinta dan bersyukur. “Apa yang dibanggakan dari Jokowi, tidak ada. Ada tiga hal seseorang bisa dibanggakan, pertama dia bikin keakraban sosial, kedua dia dibanggakan oleh internasional, dan ketiga demokratis,” paparnya. Dari ketiga syarat itu, kata Rocky tak ada sama sekali pada Jokowi. Di bidang ekonomi, disparitas semakin tinggi. Dia juga melanggar konstitusi yang sudah demokratis. Provokasi Luhut agar rakyat mencintai Jokowi adalah bentuk lain dari Luhut yang akhirnya frustasi mencari alat ukur memuji Jokowi. “Kejujuran kita sebagai wujud kepekaan terhadap situasi, itu datang dari hati nurani rakyat, bukan disuruh-suruh oleh penguasa,” tegasnya. Lebih jauh, Rocky Gerung menganggap ucapan yang dilontarkan Luhut Pandjaitan adalah akibat kegagalannya untuk membujuk publik memberikan dukungan kepada Jokowi untuk memperpanjang kekuasaannya. Tim sukses Jokowi saat ini sedang berupaya melakukan kampanye untuk membuat orang nomor satu di Indonesia itu memimpin selama tiga periode yang jelas-jelas melawan konstitusi. Dalam UUD 1945 telah dinyatakan bahwa setiap pemimpin negara hanya bisa memimpin maksimal dua periode dengan per periodenya menjabat selama lima tahun. Pada saat ini, Jokowi telah memasuki tahun ketiga dari periode kedua dan akan lengser pada 2024. \"Saya bisa merasakan kegundahan hati pak Luhut karena beliau sebagai penasehat utama Pak Jokowi gagal membujuk publik untuk percaya pada Presiden,\" kata Rocky. Luhut juga aneh, ia meminta rakyat memuji sesuatu yang dibantah sendiri oleh Jokowi, yakni baru saja Jokowi marah-marah pada para menterinya yang gemar impor. Menurut Rocky, rakyat bisa mengapresiasi Jokowi asalkan datang dari hati masing-masing masyarakat, bukan melalui big data yang digembor-gemborkan Luhut Pandjaitan. \"Itu konyolnya Pak Luhut kan. Jadi semua orang menganggap bahwa kalau kita bikin perbandingan, misalnya apa sebetulnya yang bisa diberikan pada pak Jokowi, tentu orang masih bersiap untuk menghormati beliau, kalau beliau sungguh-sungguh menyadari kedudukannya sebagai kepala negara yang melindungi masyarakat dengan konstitusi,\" ujar Rocky Gerung. Keadaan pada saat ini menurut Rocky Gerung, Indonesia melangkah dalam kekacauan, dinilai tidak bisa menjadi alasan rakyat untuk bersyukur dengan dipimpin oleh Jokowi. (sof, sws)
Melayu bahasa Serumpun (1) Bahasa di Jakarta sebelum Melayu
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan UNTUK menyambut kesepakatan bersejarah Indonesia-Malaysia tanggal 1/4/2022 bahwa Melayu bahasa Serumpun (Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Thai, Khmer, Brunei, TimTim, Philippine, kecuali Laos). CABE dua nomor ber-turut2 ambil tema bahasa Melayu. Sejauh yang saya ikuti sukses ini berkat perjuangan pihak Malaysia sejak sidang2 ASEAN tahun 1970-an. Alhamdulillah kini berhasil. Melayu bahasa Serumpun suatu langkah awal menuju pembentukan identitas regional Indo Pacific. Bahasa jejak sejarah. Bahasa mengalir melalui zona econ dan migrasi. Zona econ bandar Sunda Kalapa befungsi sejak IX M. Para pebisnis sebelum masuk Andunisi stop over Kedah dulu. Pada XIV M mereka masuk Andunisi stop over Malaka, Malaysia. Sebelum kedatangan bangsa2 luar mulai abad X SM, orang Jakarta omong apa? Berikut sejumlah kata yang saya.kumpulkan: Kléndér: keluar gua Sekot: masuk gua Ngebak: mandi Modol: buang hajat besar Molor: tidur Tatah: Jalan Lebok; makan Uyup: minum Brojol: beranak Ngegojot: mati Ngabu: bakar (masak). Ngabu asal kata apuy, metatesis p dgn b. Bang: memanggil Déprok: dufuk Bo: menghuni Rong: melihat Lio: sarang/tempat Pol: pohon Berék: teriak. Toahong: native Liang: lubang. Phrase dilagukan: Ramba té rata Terbuka, yang mulia, semangat Ja lolo ja Ja é mantok Menjauhlah hai cantik Pergilah menjauh Phrase Egypt untuk mengusir burung Ulluk-ulluk ujan gedé Anak kambing mau mandé Phrase Melani memanggil hujan karena anak kambing cari induknya Sampai dengan era river basin pengaruh bahasa belum lagi Melayu. Setelah IX M pengaruh Melayu deras. Sampai periode ini tak ada diksi pra Melayu yang terkait infrastruktur sex. (*)
.jpeg)
Panglima Andika Bikin Gara Gara
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan JENDERAL Andika dikenal \"smooth\" dalam mengungkap pernyataan, apalagi yang nyerempet isu politik. Rakyat mulai menilai Jenderal ini jika memimpin bangsa mungkin akan mampu meredam isu-isu panas, Ia menjadi harapan menjadi negarawan yang bijak dan solutif di tengah atmosfir politik yang gaduh dan amburadul. Citra dan profil bagus itu tiba-tiba pecah oleh kebijakan interen yang sengaja \"diumumkan\" bahwa keturunan PKI boleh mendaftar menjadi anggota TNI. Ramailah jagat media oleh pernyataan kontroversialnya. Andika mulai bikin gara-gara. Kebijakan atau keputusan Panglima secara terbuka adalah pernyataan politik bukan semata domein ketentaraan. Andika mencari perhatian politik? Genit dalam berpolitik adalah sah-sah saja. Tetapi genit berpupur urusan PKI membuat penampilan menjadi menor. TNI yang dalam sejarahnya anti komunis dan anti PKI mulai dicoret-coret oleh Panglimanya sendiri. Sebelumnya KSAD juga disorot sebagai tokoh yang mengobrak-abrik diorama penumpasan PKI di museum Makostrad. Membela Orde Lama. Manuver Andika disambut hangat oleh PDIP yang terang-terangan menampung keturunan PKI dalam partainya. Ahmad Basarah mengomentari tentang tidak dilarangnya keturunan PKI memasuki berbagai instansi \"Tap MPRS No XXV/MPRS/1966 tidak melarang\" kilahnya. Secara politis sebenarnya kebijakan Andika justru menghidupkan PKI lagi. Terbuka peluang kebangkitan dan penyusupan kader PKI ke dalam tubuh TNI. Bukan saja kontroversial tetapi penghapusan syarat soal keturunan PKI untuk masuk TNI membuka bahaya baru. Indonesia belum saatnya harus abai pada gerakan Komunis yang mampu dan intens memasuki berbagai wadah dan instansi. Sayang kini TNI telah membuka pintu. Ini sangat berbahaya sama dengan membuka kotak pandora. Ini bukan masalah diskriminasi akan tetapi soal peluang penyusupan ideologi. Pancasila dibuat tidak kokoh lagi untuk melawan komunisme. Seperti di masa Orde Lama PKI hidup dan tumbuh pesat di bawah bayang-banyang penggerusan ideologi Pancasila. Pancasila hanya menjadi simbol tidak menjadi nilai yang hidup. Ujungnya Pancasila hendak digantikan melalui upaya kudeta oleh anasir yang ada di tubuh tentara sendiri baik Cakrabirawa maupun Angkatan Udara. PKI mampu mengendalikan Presiden. Di tengah kecurigaan besar atas penyusupan intens kader PKI di berbagai bidang baik kemasyarakatan maupun pemerintahan, bahkan keagamaan dan kemiliteran, maka proteksi terang-terangan kader PKI melalui narasi keturunan PKI justru menjadi legalitas baru bagi pengembangannya. Jenderal Andika disadari atau tidak telah ikut andil. Jika ia memiliki target politik tertentu maka hal ini akan menjadi goresan hitam atau obstacle dari pemenuhan ambisinya itu. Komunis dan kebangkitan PKI patut untuk terus diwaspadai dan diantisipasi. Tidak cukup dengan menyatakan bahwa Tap MPRS pelarangan masih berlaku. Lalu merasa nyaman dan aman. Naif sekali, belum ada bukti aturan ini dan aturan dari KUHP itu efektif. Benarkah telah habis para penyebar faham komunisme hingga nihil pesakitan di hadapan hukum ? Komunis dan PKI bukan semata persoalan hukum tetapi juga ekonomi, politik, bahkan agama. Usut dengan jeli jangan-jangan ada petinggi kekuasaan saat ini adalah mungkin bagian atau keturunan dari tokoh penting PKI. Sudahlah pak Andika tidak usah bikin gara-gara yang bikin rakyat gelisah dan marah. Sudah terlalu bertumpuk masalah jangan ditambah lagi dengan sampah. Tolak anak PKI masuk TNI..! Bandung, 3 April 2022
Ketua DPD RI Ajak Masyarakat Jatim Awasi Penyaluran Solar Bersubsidi
Solo, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur turut mengawasi penyaluran solar bersubsidi agar tak terjadi penyimpangan. Menurut LaNyalla, distribusi harus diawasi agar tak terjadi gangguan pada sektor lain seperti penyaluran logistik atau lainnya. \"Pengawasan harus diperketat karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Penyimpangan solar akan berdampak pada banyak hal,\" kata LaNyalla di sela kunjungan kerjanya ke Solo, Jawa Tengah, Sabtu (2/4/2022). Senator asal Jawa Timur itu meminta pemerintah tetap memenuhi pasokan yang diperlukan masyarakat. Karena, BBM merupakan hajat hidup orang banyak, maka terjaganya pasokan BBM harus menjadi skala prioritas. \"Jangan lagi diabaikan. Ketersediaan pasokan BBM harus menjadi skala prioritas yang harus dijaga oleh pemerintah,\" tegasnya. LaNyalla juga meminta masyarakat menggunakan BBM bersubsidi dengan bijak atau melakukan skala prioritas. Ia mengimbau kepada semua pihak untuk tak melakukan penimbunan. \"Kepada siapapun saya imbau untuk tidak melakukan penimbunan. Saya meminta agar dilakukan tindakan tegas dan terukur kepada siapapun yang nekat melakukan penimbunan di tengah penderitaan rakyat,\" tegas LaNyalla. Sebelumnya, Pertamina menyampaikan bahwa pengguna solar bersubsidi mencapai 93 persen dari total penjualan produk solar Pertamina. Dan hanya 7 persen yang menggunakan solar nonsubsidi seperti Dexlite dan Pertamina Dex. \"Berangkat dari hal tersebut, saya mendorong kepada masyarakat yang mampu untuk menggunakan solar non subsidi. Masyarakat yang masuk kategori mampu baiknya membeli solar non subsidi,\" katanya.(*)
LKPP: Inpres 2/2022 Momentum Akselerasi Belanja Produk Dalam Negeri
Jakarta, FNN - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas menilai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 menjadi momentum untuk mengakselerasi belanja produk dalam negeri dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, (UMK) dan koperasi.Dalam Inpres 2/2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diterbitkan pada 30 Maret 2022 itu, seluruh jajaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah diinstruksikan untuk memacu belanja produk dalam negeri (PDN) dan UMK.\"Ini momentum yang sangat bagus. Presiden telah memberi instruksi. Kalau PDN dan UMK-Koperasi mendapat ruang yang semakin besar dalam belanja pemerintah, sangat bagus bagi pemulihan ekonomi dan pemerataan ekonomi,\" kata Anas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.Anas mengatakan, Inpres tersebut menunjukkan bahwa Presiden Jokowi sangat serius dalam membantu produsen PDN dan UMK-Koperasi. \"Pelibatan PDN dan UMK-Koperasi tidak hanya akan mengakselerasi pemulihan ekonomi, tetapi juga membangun kekuatan industri dalam negeri,\" jelas Anas.Ada beberapa poin instruksi Presiden dalam Inpres 2/2022, di antaranya menetapkan dan/atau mengubah kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMK-Koperasi.Selain itu, merealisasikan paling sedikit 40 persen nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk UMK-Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.Demikian pula menyusun roadmap strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, termasuk peta jalan peningkatan jumlah produk dalam negeri menuju 1 juta produk tayang dalam katalog elektronik (e-katalog).Poin lainnya adalah menyampaikan program pengurangan impor paling lambat pada tahun 2023 sampai dengan 5 persen bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang masih melakukan pemenuhan belanja melalui impor.Merespon instruksi tersebut, LKPP pun melakukan pemangkasan birokrasi agar semakin banyak produk dalam negeri dan UMK-Koperasi tayang di e-katalog.\"Hal pertama yang kita lakukan adalah memangkas birokrasi/tahapan untuk masuk ke e-katalog, baik itu e-katalog nasional maupun lokal. Soal e-katalog nasional, kini dalam proses meringkas alur penayangan produk yang sebelumnya butuh delapan tahap menuju hanya dua tahap saja,\" ungkap Anas.Demikian pula soal e-katalog lokal yang berperan mendorong pemerataan dan pengembangan ekonomi di daerah. Sebelumnya tidak banyak pemda yang memiliki katalog lokal karena berbagai faktor.\"Maka atas saran arahan Presiden Jokowi dan Kemenko Marves, kita drop beberapa syarat. Mekanisme pengelolaan katalog lokal disederhanakan dari sebelumnya empat tahapan menjadi satu tahapan saja. Nah di sanalah kesempatan pengusaha daerah, UMKM daerah, untuk masuk,\" jelas Anas.Ada pun langkah selanjutnya, kini LKPP sedang menyiapkan pengembangan sistem pada rencana umum pengadaan (RUP) pemerintah baik kementerian/lembaga/pemda. Sistem tersebut bisa mengetahui dan mengelola alokasi belanja PDN dan UMK-Koperasi sejak dari perencanaan.\"Yang ketiga dari sisi pembayaran. Sekarang kita harmonisasi kebijakan Mendagri akan menerbitkan aturan soal kemudahan pembayaran dengan mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah,\" tuturnya.\"Dengan adanya fasilitas ini, UMK tidak lagi kesulitan bertransaksi dengan Pemda karena Pemda bisa langsung bayar, sehingga UMK tidak akan kesulitan cashflow. Ini bagian dari mendorong PDN dan UMK terlibat lebih dalam mengakses APBN/APBD,\" imbuh Anas. (mth/Antara)
Mentan: Presiden Meminta Para Menteri Minimalisasi Kelangkaan Pangan
Makassar, FNN - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memantau persediaan kebutuhan pangan di Pasar Terong, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu.\"Jadi memang presiden meminta pada menterinya, melakukan upaya-upaya agar kelangkaan yang terjadi di lapangan bisa diminimalisasi,\" kata Mentan Syahrul Yasin Limpo disela pemantauan di pasar tradisional terbesar di Makassar itu. Dia mengatakan riak-riak kenaikan harga pangan jelang Ramadhan selalu terjadi, namun yang harus dijaga adalah ketersediaan bahan pangan tersebut di lapangan, sehingga gejolak harga tidak terus berlanjut.Sementara dari pemantauan di Pasar Terong, diakuinya, semua pasokan pangan seperti daging ayam, daging sapi, dan beras, cukup. \"Hanya yang jadi masalah minyak goreng, tadi sudah tanyakan dan diakui barang ada, hanya dipajang sedikit-sedikit,\" kata Mentan Syahrul Yasin Limpo.Menurut dia, dari hasil pembicaraannya dengan Menteri Perdagangan M Lutfi, sebenarnya distribusi minyak goreng sudah banyak ke Makassar, namun belum disalurkan secara optimal, sehingga kesannya masih kurang. Karena itu, lanjut dia, harus terus didorong agar distributor secepatnya mendistribusikan.Selain berkunjung ke Pasar Terong, Mentan dan rombongan juga mengagendakan ke Pasar Pabaeng-baeng untuk meninjau ketersediaan bahan pangan menjelang Ramadhan.Selanjutnya Mentan Syahrul menuju ke Kabupaten Maros untuk menghadiri kegiatan di sektor pertanian. Hal itu dinilai penting, karena untuk menjaga persediaan di hilir lancar, maka harus menjaga ketersediaan bahan pangan di hulu. (mth/Antara)
ESA Berhasil Memotret Matahari dari Jarak Dekat
Jakarta, FNN - ESA (European Space Agency) dan NASA (The National Aeronautics and Space Administration) berhasil memotret Matahari dengan resolusi tertinggi berupa cakram penuh, atmosfer luar dan korona yang pernah diambil dari Extreme Ultraviolet Imager (EUI), seperti dilansir ESA pada Sabtu.Gambar lain, yang diambil oleh instrumen Spectral Imaging of the Coronal Environment (SPICE) mewakili gambar Matahari penuh pertama dari jenisnya dalam 50 tahun, dan sejauh ini yang terbaik, diambil pada panjang gelombang Lyman-beta dari sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh gas hidrogen.Gambar diambil ketika Solar Orbiter berada pada jarak sekitar 75 juta kilometer, setengah jalan antara dunia kita dan bintang induknya. Solar Orbiter sendiri merupakan misi luar angkasa kerjasama internasional antara ESA dan NASA. Teleskop resolusi tinggi EUI mengambil gambar dengan resolusi spasial yang begitu tinggi, sehingga pada jarak sedekat itu diperlukan sebuah mosaik 25 gambar individu untuk menutupi seluruh Matahari.Gambar diambil satu demi satu, gambar penuh diambil selama lebih dari empat jam karena setiap mosaik membutuhkan waktu sekitar 10 menit, termasuk waktu untuk pesawat ruang angkasa menunjuk dari satu segmen ke segmen berikutnya.Secara total, gambar akhir berisi lebih dari 83 juta piksel dalam petak 9148 x 9112 piksel. Sebagai perbandingan, gambar ini memiliki resolusi sepuluh kali lebih baik daripada yang dapat ditampilkan oleh layar TV 4K.EUI mencitrakan matahari pada panjang gelombang 17 nanometer, di wilayah ultraviolet ekstrem dari spektrum elektromagnetik. Ini mengungkapkan atmosfer bagian atas Matahari, korona, yang memiliki suhu sekitar 1 juta derajat Celcius.Pada posisi pukul 2 (dekat gambar Bumi untuk skala) dan posisi pukul 8 di tepi Matahari, filamen gelap dapat terlihat menonjol dari permukaan. \'Tonjolan\' ini cenderung meletus, melemparkan sejumlah besar gas korona ke luar angkasa dan menciptakan badai \'cuaca antariksa\'.Selain EUI, instrumen SPICE juga merekam data selama penyeberangan. Ini juga perlu disatukan sebagai mosaik. SPICE dirancang untuk melacak lapisan di atmosfer matahari dari korona, ke lapisan yang dikenal sebagai kromosfer, semakin dekat ke permukaan. Instrumen melakukan ini dengan melihat panjang gelombang yang berbeda dari sinar ultraviolet ekstrim yang berasal dari atom yang berbeda.Dalam rangkaian gambar SPICE, ungu sesuai dengan gas hidrogen pada suhu 10.000 derajat Celcius, biru menjadi karbon pada 32.000 derajat Celcius, hijau menjadi oksigen pada 32.000 derajat Celcius, kuning menjadi neon pada 630.000 derajat Celcius.Ini akan memungkinkan fisikawan surya untuk melacak letusan luar biasa kuat yang terjadi di korona ke bawah melalui lapisan atmosfer yang lebih rendah. Foto ini juga akan memungkinkan mereka untuk mempelajari salah satu pengamatan paling membingungkan tentang Matahari yakni bagaimana suhu naik melalui lapisan atmosfer yang naik.Biasanya suhu akan urun saat Anda menjauh dari benda panas. Namun di atas Matahari, korona mencapai satu juta derajat Celcius, sedangkan permukaannya hanya sekitar 5000 derajat Celcius.Gambar ini diambil pada tanggal 7 Maret 2022, tepatnya saat Solar Orbiter melintasi garis Matahari-Bumi, sehingga gambar tersebut dapat dibandingkan dengan instrumen surya yang terikat Bumi dan dikalibrasi silang. Ini akan memudahkan untuk membandingkan hasil dari instrumen dan observatorium yang berbeda di masa mendatang.Pada tanggal 26 Maret, Solar Orbiter mencapai tonggak misi lain yakni perihelion dekat pertamanya. Pesawat ruang angkasa itu sekarang berada di dalam orbit Merkurius, planet bagian dalam, mengambil gambar Matahari dengan resolusi tertinggi. Hal ini juga merekam data angin matahari dari partikel yang mengalir keluar dari Matahari.Dan ini baru permulaan, selama beberapa tahun mendatang pesawat ruang angkasa akan berulang kali terbang sedekat ini dengan Matahari. Ini juga akan secara bertahap meningkatkan orientasinya untuk melihat daerah kutub Matahari yang sebelumnya tidak teramati.Solar Orbiter sendiri merupakan misi luar angkasa kerja sama internasional antara ESA dan NASA. (mth/Antara)
Indonesia Telah Menjadi Negara Super Kapitalis Dan Liberal
Kita berjuang untuk kembali pada Konstitusi Proklamasi karena kita tahu sejarahnya, Undang-Undang Dasar itu adalah Undang-Undang Dasar seperti yang diucapkan oleh Bung Karno dalam laporan pembahasan UUD pada sidang BPUPKI. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila YANG menyebabkan kita harus kembali kepada Konstitusi Proklamasi 1945, atau yang biasa disebut UUD 1945 adalah keyakinan bahwa kembali pada UUD 1945 adalah sebuah perjuangan mengembalikan Kedaulatan Rakyat dan menyelamatkan Negara Proklamasi 1945 demi masa depan anak cucu kita. Loh kok bisa mengatakan mengembalikan Kedaulatan Rakyat? Bukannya Politisi dan para Komprador mengatakan UUD 1945 adalah UU Ditaktor? Bukannya Amendemen dengan demokrasi pemilihan langsung adalah kedaulatan rakyat? Itulah sebuah akal bulus dari para pengamandemen UUD 1945, yang membohongi rakyat dengan mengatakan pemilihan langsung adalah kedaulatan rakyat. Kita bisa rasakan keadaan hari ini politik yang serba uang dan sudah menjadi jamak jika pemodalah yang membeli demokrasi maka lahir dinasti politik dan berselingkuh menjadi oligarki. Rusaknya ketata-negaraan ketika Presiden dan Wakil Presiden mempunyai visi, misi, padahal tidak boleh ada visi misi Presiden. Sebab, negara sudah mempunyai visi dan misi yang tertulis di dalam pembukaan UUD1945. Inilah kerusakan yang terjadi tanpa sadar para punggawa kekuasaan rupanya tidak memahami kalau presiden dan wakil presiden harus menjalankan visi dan misiNegara. Mari kita buka sejarah mengapa the founding fathers memilih sistem pemerintahan sendiri yaitu sistem MPR, bukan sistem Presidensial atau Parlementer. Sejak amandemen UUD 1945 bangsa ini dipaksa memakai baju buatan Luar Negeri, yang serba kedodoran. Yang pantas buat mereka yang hidup di musim salju, baju itu rasanya mengganggu keadaan bangsa kita, sebab memang tidak tepat dan kedodoran. Kita terasa dipaksa untuk melakukan apa yang tidak sesuai tubuh dan hati nurani kita. Kesedihan ini semakin hari semakin mencekam. Kita harus berucap kotor dan harus berani menjelek-jelekan saudara sendiri, kita harus mem-bully, kita harus mampu belajar berbohong, dusta terhadap teman, saudara, bahkan anak kita sendiri demi yang namanya perebutan kekuasaan. Bahasa halusnya demokrasi Liberal . Sejak amandemen UUD 1945, negara ini sudah bukan negara Pancasila, tetapi negara dipaksa untuk menjadi Liberal. Miris rasanya bukan hanya soal kehidupan kebangsaan kita yang harus kita hancurkan, tetapi kehidupan moral anak cucu kita. Unggah-ungguh, sopan-santun dan menghormati orang tua, adat-istiadat, kesetia-kawanan sosial, kekerabatan kita buang sementara tanpa sadar kita dikotak-kotak dengan segala warna kotak: hijau, kuning, merah, biru, putih, yang semua berhadap-hadapan, yang tak lagi guyub-rukun, sebab baju yang mereka pakai adalah baju kepalsuan yang namanya Demokrasi Liberal. Jaman ini memang tidak lebih adalah pengulangan tahun 50-an dimana Liberalisme dijalankan dan ternyata membawa sengsara rakyat. Maka apakah kita akan tersandung dengan batu yang sama? Sungguh bodoh jika memang ternyata kita tersandung batu yang sama. Kita hanya bisa menunggu datangnya Ratu Adil, datangnya pemimpin yang mengerti amanat penderitaan rakyat, mengerti bahwa baju yang dipakai bangsa ini menyiksa dan membuat pemakainya megap-megap . Marilah kita berdoa agar bangsa ini mampu merubah nasibnya. Elit politik yang menari-nari di atas penderitaan rakyat segera sadar dan membuka baju yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsanya, yang tidak bersumber dari jati diri bangsanya. Masih ingatkah kita pada pidato Bung Karno tahun 1959? Mampukah kita menemukan baju kita sendiri? Untuk itu mari kita berjuang kembali pada baju kita dan kita tidak mau tinggal di rumah orang lain, sebab kalau rumah sendiri itu lebih asri dan menyejukan, mendamaikan kita semua. Tahun ini saya namakan “Tahun penemuan-kembali Revolusi”, The Year of the Rediscovery of the Revolution. Ya, dengan kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, kita telah “Menemukan kembali Revolusi”. Kita, Alhamdulillah, telah “Rediscover our Revolution“. Kita merasa diri kita sekarang ini sebagai dirinya seorang pengembara, yang setelah sepuluh tahun lamanya keblinger puter-giling mengembara di mana-mana untuk mencari rumahnya di luar negeri, akhirnya pulang kembali ke rumah-asalnya, – pulang kembali ke rumahnya sendiri, laksana kerbau pulang ke kandangnya. Cuplikan: Penemuan Kembali Revolusi Kita (The Rediscovery of Our Revolution) Amanat Presiden Soekarno pada Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1959 di Jakarta. Melalui amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali yang dilakukan antara 1999 sampai 2002, MPR telah merubah sistem pemerintahan Indonesia menjadi sistem Presidensial. Apakah sistem pemerintahan tersebut yang disusun oleh BPUPKI yang kemudian disahkan oleh PPKI dalam UUD 1945? Bahkan, jika kita berjuang untuk kembali pada Konstitusi Proklamasi 1945 dianggap mundur? Bukannya mengamandemen UUD 1945 dari sistem MPR menjadi sistem Presidensial merupakan tindakan anarkis? Bukannya menghilangkan Penjelasan UUD 1945 merupakan tindakan memutus tali sejarah bangsanya? Seperti yang diajarkan oleh Spihnoza, Adam Mueller, Hegel dan Gramschi yang dikenal sebagai teori integralistik. Menurut pandangan teori ini, negara didirikan bukan untuk menjamin kepentingan individu atau golongan, akan tetapi menjamin masyarakat seluruhnya sebagai satu kesatuan. Negara adalah suatu masyarakat integral yang terdapat segala golongan, bagian dan anggotanya, satu dengan lainnya merupakan kesatuan masyarakat yang organis. Yang terpenting dalam kehidupan bernegara menurut teori integral adalah kehidupan dan kesejahteraan bangsa seluruhnya. Dasar dan bentuk susunan suatu negara secara teoritis berhubungan erat dengan riwayat hukum dan stuktur sosial dari suatu bangsa. Karena itulah setiap negara membangun susunan negaranya selalu dengan memperhatikan kedua konfigurasi politik, hukum dan struktur sosialnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Soepomo dalam rapat BPUPKI pada 31 Mei 1945 mengusulkan agar sistem pemerintahan negara Indonesia yang akan dibentuk “… harus berdasar atas aliran fikiran negara yang integralistik (sic, maksud Prof. Soepomo adalah negara yang integral bukan integralistik!), negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golonganya dalam lapangan apapun” (Setneg, 1998; 55). Dalam negara yang integral tersebut, yang merupakan sifat tata pemerintahan yang asli Indonesia, kata Soepomo, para pemimpin bersatu-jiwa dengan rakyat dan pemimpin wajib memegang teguh persatuan dan menjaga keseimbangan dalam masyarakatnya. Inilah interpretasi Soepomo tentang konsep manunggaling kawulo lan gusti. Persatuan antara pemimpin dan rakyat, antara golongan-golongan rakyat, diikat oleh semangat yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yaitu semangat kekeluargaan dan semangat gotong-royong. Dalam pemikiran organis-biologis Soepomo, kedudukan pemimpin dalam negara Indonesia dapat disamakan dengan kedudukan seorang Bapak dalam keluarga. Bung Hatta, berbeda dengan Bung Karno dan Prof. Soepomo, menerjemahkan faham kolektivisme sebagai interaksi sosial dan proses produksi di pedesaan, Indonesia Intinya adalah semangat tolong menolong atau gotong royong. Karena itu dalam pemikiran Bung Hatta, kolektivisme dalam konteks Indonesia mengandung dua elemen pokok yaitu milik bersama dan usaha bersama. Dalam masyarakat desa tradisional, sifat kolektivisme ala Indonesia tersebut nampak dari kepemilikan tanah bersama yang dikerjakan bersama. Demokrasi asli Indonesia yang merupakan kaidah dasar penyusunan negara Indonesia masih mengandung dua unsur lain, yakni rapat atau syura. Suatu forum untuk musyawarah, tempat mencapai kesepakatan yang ditaati oleh semua, dan massa protest. Suatu cara rakyat untuk menolak tindakan tidak adil oleh penguasa. Negara kekeluargaan dalam versi Hatta, yang disebutnya Negara Pengurus, adalah proses suatu wadah konstitusional untuk mentransformasikan demokrasi asli tersebut ke konteks moderen Dari notulen rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) ketika membahas dasar negara pada 28 Mei – 1 Juli dan dari 10-17 Juli 1945, dan rapat-rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18-22 Agusutus 1945, dapat kita ikuti perkembangan pemikiran para pemimpin bangsa tentang dasar negara (Setneg, 1998: 7-147). Bung Karno, Bung Hatta dan Prof. Soepomo adalah tiga tokoh yang menyatakan pembentukan negara Republik Indonesia didasarkan atas corak hidup bangsa Indonesia yaitu kekeluargaan, yang dalam wacana gerakan pro-proklamasi kemerdekaan diartikan sama dengan kolektevisme. Setelah MPR mengesahkan amandemen ketiga dan keempat UUD 1945, sistem pemerintahan negara Indonesia berubah menjadi sistem Presidensial. Perubahan tersebut ditetapkan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD baru. MPR tidak lagi merupakan perwujudan dari rakyat dan bukan locus of power, lembaga pemegang kedaulatan negara tertinggi. Pasal 6A ayat (1) menetapkan “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Dua pasal tersebut menunjukkan karakteristik sistem Presidensial yang jelas berbeda dengan staats fundamental norm yang tercantum dalam Pembukaan dan diuraikan lebih lanjut dalam Penjelasan UUD 1945. Sistem MPR adalah menganut paham kekeluargaan, paham integralistik, maka MPR adalah lembaga yang beranggotakan seluruh elemen keluarga bangsa Indonesia, hal ini disebabkan bangsa Indonesia terdiri dari ribuan suku, bermacam-macam adat istiadat, bermacam-macam Agama dan kepercayaan, bermacam-macam golongan. Maka keanggotaan MPR adalah utusan-utusan golongan, utusan-utusan elemen masyarakat seluruh Indonesia. Tugasnya adalah membuat keputusan Politik untuk kehidupan bersama secara gotong royong. Politik rakyat itu adalah Politik pembangunan yang terurai didalam GBHN. Jadi dengan sistem MPR maka negara ini benar-benar dijalankan sesuai kehendak rakyat, sesuai dengan politik rakyat dan sudah tentu dengan kedaulatan rakyat dan kemerdekaan kedaulatan rakyat Setelah terbentuknya GBHN maka dipilihlah Presiden dan diberi amanah untuk menjalankan Politik rakyat, menjalankan kehendak rakyat, yaitu GBHN. Maka jika Presiden melenceng dari GBHN, maka Presiden bisa saja diturunkan. Pada akhir jabatannya Presiden harus mempertangungjawabkan apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum dikerjakan. Presiden tidak boleh menjalankan politiknya sendiri, atau menjalankan politik golongannya sendiri. Setelah Amandemen UUD 1945 keadaan menjadi kacau, sebab Pancasila yang seharusnya menjadi dasar negara diabaikan. Mana bisa demokrasi dengan pemilihan langsung yang jelas mempertarungkan dua kubu atau lebih disamakan dengan Gotong royong, disamakan dengan Persatuan Indonesia, disamakan dengan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan. Usaha untuk bisa mencangkokan Pancasila dengan Demokrasi liberal adalah bentuk pengkhianatan terhadap Panca Sila. Perubahan kedaulatan di tangan MPR diganti dengan Menurut Undang-Undang Dasar menjadi sangat kacau. “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” UU dibuat oleh Presiden dan DPR, yang merupakan presentasi dari kedaulatan rakyat. Kita bisa bayangkan bahwa UU itu bisa dibatalkan oleh MK yang keanggotaan MK dipilih dari hasil fit and proper test. Pertanyaannya di mana kedaulatan rakyat itu? Berdaulat di mana Rakyat, Presiden, DPR dengan MK? Kita berjuang untuk kembali pada Konstitusi Proklamasi karena kita tahu sejarahnya, Undang-Undang Dasar itu adalah Undang-Undang Dasar seperti yang diucapkan oleh Bung Karno dalam laporan pembahasan UUD pada sidang BPUPKI. ”Alangkah keramatnja, toean2 dan njonja2 jang terhormat, oendang2 dasar bagi sesoeatoe bangsa. Tidakkah oendang2 sesoeatoe bangsa itoe biasanja didahoeloei lebih doeloe, sebeloem dia lahir, dengan pertentangan paham jang maha hebat, dengan perselisihan pendirian2 jang maha hebat, bahkan kadang2 dengan revolutie jang maha hebat, dengan pertoempahan darah jang maha hebat, sehingga sering kali sesoeatoe bangsa melahirkan dia poenja oendang2 dasar itoe dengan sesoenggoehnja di dalam laoeatan darah dan laoetan air mata. Oleh karena itoe njatalah bahwa sesoeatoe oendang2 dasar sebenarnja adalah satoe hal jang amat keramat bagi sesoeatoe rakjat, dan djika kita poen hendak menetapkan oendang2 dasar kita, kta perloe mengingatkan kekeramatan pekerdjaan itoe. Dan oleh karena itoe kita beberapa hari jang laloe sadar akan pentingnja dan keramatnja pekerdjaan kita itoe. Kita beberapa hari jang laloe memohon petoendjoek kepada Allah S.W.T., mohon dipimpin Allah S.W.T., mengoetjapkan: Rabana, ihdinasjsiratal moestaqiem, siratal lazina anamta alaihim, ghoiril maghadoebi alaihim waladhalin. Dengan pimpinan Allah S.W.T., kita telah menentoekan bentoek daripada oendang2 dasar kita, bentoeknja negara kita, jaitoe sebagai jang tertoelis atau soedah dipoetoeskan: Indonesia Merdeka adalah satoe Republik. Maka terhoeboeng dengan itoe poen pasal 1 daripada rantjangan oendang2 dasar jang kita persembahkan ini boenjinja: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatoean jang berbentoek Republik.” Jadi sangat yakinlah kita bahwa UUD 1945 itu dibuat bukan dengan sementara, bukan dengan singkat, tetapi dengan ijin Allah SWT, hal inilah yang tidak dibaca oleh pengamandemen UUD 1945. Dengan demikian jihad mengembalikan UUD 1945 adalah sebuah keharusan bagi anak bangsa yang mencintai negerinya. (*)
POPULER
