ALL CATEGORY
Bamsoet Sebut Pentingnya Masalah Keamanan Soal Kripto
Jakarta, FNN - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan penting bagi regulator dan industri untuk menyoroti keamanan soal aset dan transaksi kripto.\"Ancaman security juga sangat terbuka. Perlu diwaspadai, persiapkan pengawasan aset kripto dan digital,\" kata Bambang saat ditemui di Jakarta, Jumat. Pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut mengatakan, pembicaraan soal aset kripto ini juga akan dibahas di Presidensi G20 Indonesia, seiring dengan perintah eksekutif tentang aset kripto yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Kamis (10/3).\"Biden sudah minta pemerintahannya untuk menyusun nota kerja yang nanti dibahas di G20, bersama dengan menteri-menteri keuangan anggota G20 dan bank sentral,\" kata Bambang.\"Sehingga diharapkan ada kesepakatan dunia dan mampu memperhitungkan masalah security negara masing-masing atas (potensi aset kripto yang digunakan untuk) perputaran uang narkoba, terorisme, kejahatan seperti korupsi, dan lainnya. Pengamanan itu harus dibicarakan,\" ujarnya menambahkan.Sebagai informasi, negara-negara G20, termasuk Indonesia, sepakat untuk mengawasi perkembangan aset kripto secara global.Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pada konferensi pers G20 Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG), Jumat (18/2) lalu, mengatakan ada kekhawatiran perkembangan kripto akan membawa instabilitas pada sektor keuangan dan perekonomian dunia.Perry juga mengatakan saat ini seluruh dunia tidak mengakui secara resmi kripto adalah mata uang, namun diakui sebagai sebuah aset.Di Indonesia, kripto masih diperdagangkan sebagai aset di badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (Bappebti).Bank Indonesia juga tengah menyiapkan kehadiran Central Bank Digital Currency (CBDC).CBDC atau rupiah digital adalah uang digital yang diterbitkan dan peredarannya dikontrol oleh bank sentral, dan digunakan sebagai pembayaran yang sah untuk menggantikan uang kartal.Saat ini, penerbitan CBDC masih terus dibahas oleh para bank sentral di seluruh dunia.Di sisi lain, Bamsoet juga mengatakan potensi aset kripto sebagai komoditas dan pertumbuhan ekonomi digital nasional juga perlu dibarengi dengan literasi kepada masyarakat, mengingat maraknya berita akan investasi dan aset digital bodong belakangan ini.\"Minimnya literasi masyarakat ini dimanfaatkan (oleh pihak tidak bertanggung jawab) untuk kemudian dilakukan penipuan modus investasi bodong, ponzi dan judi. Saya mendukung Bareskrim dan Bappebti dengan langkah-langkah penegakan hukumnya,\" kata Bambang.Bamsoet mengatakan, besarnya pasar kripto di Indonesia dapat dimaknai sebagai potensi ekonomi, peluang investasi, alternatif sumber pemasukan negara, dan stimulus ekonomi nasional. (mth/Antara)
Tinjau Pabrik di Palembang, Kapolri Minta Produksi Minyak Curah Ditingkatkan
Palembang, FNN - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung pabrik minyak goreng ke PT. Tunas Baru Lampung (PT. TBL), Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat (1/4/2022). Kegiatan itu untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga dari minyak goreng.\"Baru saja kita melaksanakan peninjauan untuk mengetahui secara langsung terkait produksi khususnya minyak curah, yang memang kita ingin pastikan setelah ditetapkannya harga eceran tertinggi (HET) maka minyak curah kita harapkan segera ada di pasar,\" kata Sigit usai melakukan peninjauan.Dalam tinjauannya, Sigit meminta kepada pihak produsen untuk meningkatkan jumlah produksi khususnya terhadap minyak goreng jenis curah. Apalagi, kata Sigit, PT. TBL telah mendapatkan kuota produksi dari Kemenperin sebesar 1.400 ton untuk bulan April, yang tadinya di Maret hanya 560 ton/bulan.Dengan peningkatan jumlah produksi tersebut, Sigit berharap, stok atau ketersediaan minyak goreng curah dalam keadaan aman dan cukup guna memenuhi kebutuhan atau permintaan dari masyarakat.\"Tentunya kita ingin pastikan bahwa setiap hari produksi minyak curah betul-betul terdistribusi, tentunya nanti setelah kebutuhan di Palembang terpenuhi, silahkan untuk diatur ke wilayah lain seperti Jambi dan wilayah lainnya sesuai kebutuhan yang akan diatur,\" ujar eks Kabareskrim Polri itu.Meski begitu, dalam tinjauannya kali ini, Sigit mengaku pihak pabrik menyampaikan ada sedikit permasalahan soal kekurangan bahan baku buah tandan segar. Mendengar hal itu, Sigit menyebut akan melakukan pengecekan lebih lanjut terkait dengan hal tersebut.\"Namun demikian kita harapkan produksi dari target yang diberikan Kemenperin betul-betul bisa dipenuhi oleh PT. TBL,\" ucap mantan Kapolda Banten itu.Ditingkatkannya produksi minyak curah, kata Sigit, juga merupakan antisipasi untuk menghindari kekurangan minyak goreng curah ketika memasuki bulan Ramadan nanti.\"Karena kita akan masuk bulan Ramadan, sehingga diharapkan segera bisa terpenuhi. Karena memang minyak ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita yang selama ini memiliki ketergantungan terhadap minyak curah, khususnya pedagang kaki lima dan kelompok masyarakat tertentu yang kita lihat sangat membutuhkan. Kita harapkan bisa ditingkatkan,\" tutup Sigit. (mth/Antara)
RI-Malaysia Teken MoU Penempatan-Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia melalui Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Pemerintah Malaysia melalui Menteri Sumber Daya Manusia Dato\' Seri Saravanan Murugan melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia.Penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tersebut disaksikan oleh Presiden Joko Widodo, Perdana Menteri (PM) Malaysia Dato\' Sri Ismail Sabri Yakob di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Jumat.\"Dalam kunjungan kali ini, kita berdua menyaksikan penandatanganan MoU mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia,\" kata Presiden Joko Widodo seperti dipantau secara virtual melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat.Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan nota kesepahaman antara lain akan mengatur penggunaan sistem kanal terpadu atau \"one channel system\" untuk seluruh penempatan, pemantauan, dan kepulangan pekerja migran Indonesia.Menurut Presiden, pekerja migran Indonesia telah berkontribusi besar bagi pembangunan ekonomi di Malaysia.\"Sudah sewajarnya mereka (pekerja migran) mendapatkan hak dan perlindungan yang maksimal dari dua negara kita,\" kata Jokowi.Presiden meyakini nota kesepahaman tidak berhenti di atas kertas, namun seluruh pihak terkait dapat menjalankannya dengan baik.Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Malaysia Dato\' Sri Ismail Sabri mengatakan sebagai negara tetangga, Malaysia menghargai kontribusi pekerja migran Indonesia terhadap pembangunan ekonomi dan kehidupan rakyat Malaysia.PM Sabri menjelaskan nota kesepahaman akan memastikan segala proses perekrutan dan perlindungan pekerja migran atau perkhidmat domestik Indonesia (PDI) akan dilaksanakan secara komprehensif sesuai perundangan di kedua negara.\"Saluran pemasukan tunggal bagi PDI ke Malaysia telah dipersetujui hanya menggunakan sistem saluran tunggal atau \'one channel system\' untuk saringan kepada hanya majikan yang layak menggajikan PDI,\" kata PM Sabri.Ia menambahkan bahwa Malaysia telah meratifikasi protokol pada pertemuan Organisasi Buruh Internasional (ILO) sebagai komitmen untuk memberantas isu buruh paksa termasuk memeri perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. (mth/Antara)
Soal Harga Pertamax, Luhut: Indonesia Paling Lambat Menaikkan
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan Indonesia menjadi salah satu negara yang paling lambat menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).Hal itu disampaikan terkait kenaikan harga bahan bakar minyak nonsubsidi jenis Pertamax yang naik Rp3.500 per liter dari sebelumnya Rp9.000 per liter menjadi Rp12.500 per liter mulai 1 April 2022.\"Kenaikan kemarin sudah kita putuskan rapat di Istana, hari ini kita kan sudah naik Pertamax ya pada 1 April. Tapi, saya ingin tekankan, seluruh dunia, kemarin paparan saya kepada Presiden, memang kita yang paling lambat menaikkan,\" katanya dalam kunjungannya ke Depo LRT Jabodebek di Jatimulya, Bekasi Timur, Jabar, Jumat.Luhut menjelaskan sudah banyak negara menaikkan harga BBM akibat kelangkaan minyak mentah (crude oil) sebagai dampak konflik Rusia-Ukraina dan kelangkaan minyak nabati.\"Memang kelangkaan crude oil karena perang Ukraina dengan Rusia, kemudian kelangkaan juga sekarang sun flower karena tidak ekspor dan impor dari Ukraina dan sanksi (kepada Rusia) itu tadi membuat ini bermasalah,\" katanya.Luhut mengatakan Indonesia masih beruntung karena bisa mengelola ekonomi dengan lebih baik sehingga dampak konflik kedua negara tersebut tidak terlalu besar.Namun, ia mengakui pilihan untuk menaikkan harga Pertamax harus dilakukan lantaran asumsi harga minyak dunia dalam APBN sudah sangat jauh dengan harga minyak di lapangan.\"Karena kalau tidak (naikkan) harga asumsi crude oil 63 dolar AS di APBN, sekarang ini sudah 98 atau 100 dolar AS. Kalau ditahan terus, jebol nanti Pertamina. Jadi terpaksa kita harus lepas,\" jelasnya.Luhut memastikan pemerintah terus berupaya melakukan upaya untuk bisa menekan harga BBM di dalam negeri. Upaya efisiensi pun dilakukan termasuk dengan pemakaian mobil listrik.\"Jadi nanti mobil listrik ini kita dorong karena itu juga menghemat penggunaan fuel (BBM) ke depan,\" katanya.Langkah efisiensi lain yang dilakukan yaitu dengan pengembangan lumbung pangan (food estate). Menurut Luhut, dengan memiliki ketahanan pangan, maka Indonesia akan bisa menghindari gejolak kenaikan harga pangan yang terjadi di dunia.\"Food estate yang kita buat, Presiden perintahkan kita dorong lagi semua supaya itu bisa menghindari kenaikan harga di dunia ini yang sekarang bergejolak,\" ujar Luhut. (mth/Antara)
Mahfud Sebut Satgas BLBI Sita Aset Lebih dari Rp 19 Triliun
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah menyita aset obligor dan debitur BLBI lebih dari Rp19 triliun. \"Sampai saat ini Satgas BLBI sudah menyita aset tanah seluas 19.988.942,35 meter persegi. Kalau dinilai dengan uang, seluruhnya dengan perhitungan konservatif dengan hitungan rata-rata sebesar Rp19.134.633.815.293,00,\" kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat. Aset terbaru yang disita ialah barang jaminan milik obligor Agus Anwar berupa tanah seluas 340 hektare di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor atau dikenal dengan aset PT Bumisuri Adilestari, Kamis (31/3). Pemerintah akan terus fokus mengembalikan hak negara serta mengejar aset obligor dan debitur BLBI karena aset BLBI adalah kekayaan negara yang harus diselamatkan. Mahfud pun mengaku tak mau ambil pusing perdebatan terkait dengan kasus BLBI. Bagi Mahfud, apa yang dilakukan dirinya bersama Satgas BLBI adalah demi kepentingan rakyat. \"Silakan yang mau berdebat, ada yang tidak puas kenapa ditarik, ada yang mau ke pengadilan, silakan. Pokoknya kami sita dahulu, Anda silakan berdebat. BLBI itu adalah kekayaan negara untuk rakyat,\" kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini. (mth/Antara)
Putin Ancam Putuskan Suplai Gas ke Eropa Kecuali Dibayar dengan Ruble
Trostyanets/Lviv, Ukraina, FNN - Presiden Vladimir Putin pada Kamis (31/3) mengeluarkan ancaman bahwa Rusia akan menghentikan kontrak pemasokan gas ke Eropa untuk tahap ketiga kecuali negara-negara kawasan itu melakukan pembayaran dengan mata uang Rusia, ruble.Ancaman itu sejauh ini merupakan pembalasan paling keras yang dilancarkan Putin di bidang ekonomi atas rentetan sanksi yang dijatuhkan negara-negara Barat terhadap negaranya terkait invasi Rusia ke Ukraina.Putin, yang menghadapi perlawanan keras dari militer Ukraina, telah memainkan salah satu kartu terpentingnya menyangkut kebutuhan energi negara-negara Eropa.\"Mereka harus membuka rekening dalam ruble di bank-bank Rusia. Dari rekening itulah pembayaran akan dilakukan sebelum gas dikirimkan mulai besok,\" kata Putin, menegaskan. \"Kalau pembayaran itu tidak dilakukan dalam ruble, kami akan menganggap para pembeli gagal melalukan pembayaran, diikuti dengan konsekuensi berikutnya ... kontrak yang ada sekarang akan dihentikan.\" Pemerintah negara-negara Eropa pada Jumat menentang ultimatum Putin itu.Jerman, negara di Eropa yang paling banyak mengimpor gas Rusia, menyebut ancaman tersebut sebagai \"pemerasan\".Namun, Moskow sudah menawarkan mekanisme bagi para pengimpor gas untuk melakukan pembayaran melalui bank Rusia.Menurut perintah yang ditandatangani Putin, calon pembeli bisa mengirimkan mata uang asing ke rekening yang ditunjuk di bank Rusia, Gazprombank.Dari situ, bank tersebut akan mengembalikan ruble kepada calon pembeli untuk melakukan pembayaran. Pemerintah negara-negara Barat mengatakan tuntutan Putin soal pembayaran dalam ruble akan berarti pelanggaran kontrak dalam euro dan dolar.Eropa ingin melepaskan diri dari ketergantungan pada pasokan energi dari Rusia. Namun, tindakan itu berisiko membuat harga bahan bakar semakin melonjak.Pertikaian soal energi itu berpotensi menyebabkan dampak yang parah bagi Eropa, pada saat para pejabat Amerika Serikat bergerilya ke seluruh dunia untuk menekan Putin menghentikan invasi yang sudah berlangsung selama lima pekan.Akibat serbuan Rusia itu, seperempat jumlah penduduk Ukraina tercabut dari wilayah mereka.Sementara itu di tengah perang yang memperburuk harga bahan bakar secara global, Presiden AS Joe Biden mengucurkan cadangan minyak AS dalam jumlah terbesar yang pernah dilepaskan selama ini.Pada saat yang sama, Biden mendorong perusahaan-perusahaan raksasa perminyakan untuk lebih banyak melakukan pengeboran.\"Ini adalah momen penting dan bahaya bagi dunia,\" kata Biden ketika ia mengumumkan pengucuran 180 juta barel mulai Mei.Namun, jumlah barel tersebut tidak dapat menutup kerugian AS atas minyak dari Rusia, yang dilarang Biden bulan ini. (mth/Antara)
KPK Harus Telisik Proyek Digitalisasi 5518 SPBU Pertamina - Telkom Senilai Rp 3,6 Triliun
Selain itu, menurut perjanjian Pertamina wajib membayar Rp 15,25 per liter dari jumlah BBM di seluruh Indonesia kepada PT Telkom selama lima tahun. Oleh: Yusri Usman, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) PERNYATAAN Dirut PT Pertamina Holding Nicke Widyawati baru baru ini di depan anggota DPR RI Komisi VI, dalam acara dengar pendapat pada Senin 28/3/2022, tentu sangat menarik untuk dicermati oleh segenap penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, Nicke di dalam rapat itu telah menyatakan bahwa salah satu penyebab kelangkaan Biosolar di SPBU Pertamina di berbagai daerah, diduga karena ada penyelewengan penggunaan BBM Solar Subsidi tetap atau Biosolar oleh industri tambang dan perkebunan, informasi itu layak dicermati. Pernyataan Nicke itu didasari adanya peningkatan adanya konsumsi Biosolar yang mencapai 93%, pada saat yang sama malah terjadi penurunan drastis penggunaan solar non subsidi atau Dex seri hanya 7 %, karena disparitas harga jualnya yang cukup tinggi. Jika pernyataan Dirut Pertamina itu benar, tentu pertanyaan kritisnya apa guna proyek digitalisasi SPBU bernilai Rp 3,6 triliun itu? Artinya proyek itu telah gagal memonitor untuk bisa mengendalikan penjualan Biosolar dan Premium agar tidak salah sasaran, karena khusus untuk konsumsi rakyat bawah. Tampaknya hingga saat ini di berbagai daerah, sudah muncul rasa frustasi di kalangan awak supir supir truk, terutama yang mengangkut kebutuhan bahan pokok dan pengangkutan kebutuhan proyek infrastruktur, akibat kesulitan mendapatkan Biosolar di daerah. Bahkan, beredar ada ocehan mereka, “untuk apa harga Biosolar murah tapi tak ada barangnya, mending mahal tapi ada barangnya, apa ini cara mafia?” Artinya, supir-supir truk itu sudah tak perduli dan tak merasa penting pada dialog-dialog antara pihak Pertamina dengan DPR, KESDM maupun dengan BPH Migas, apalagi soal terminologi langka dan over kuota 10 %, sangat tak penting kata mereka, makin pening kepala kami, bagi kami yang penting ada barang itu berupa Biosolar. Menurut kawan saya di Riau dan Kalimantan, tak terasa menetes air matanya melihat supir-supir itu puluhan jam antri di SPBU belum tentu pun dapat Biosolar, padahal di sekitarnya tampak banyak kepala sumur minyak itu lagi mengangguk-ngangguk tanda berproduksi, bahkan termasuk kiri kanan tempat itu sepanjang jalan penuh lahan sawit, tapi koq susah kita ya....tanya dia. Selain itu, menurut perjanjian Pertamina wajib membayar Rp 15,25 per liter dari jumlah BBM di seluruh Indonesia kepada PT Telkom selama lima tahun. Jika konsumsi BBM nasional melalui SPBU Pertamina dengan asumsi per hari 135.000 KL tanpa pertumbuhan selama 5 tahun, maka Pertamina wajib menyetor ke Telkom sekitar Rp 2 miliar per hari, selama lima tahun. Maka sungguh sia-sialah proyek digitalisasi jika tidak mampu mengontrol potensi kebocoran subsidi sekitar Rp 20 triliun setiap tahun dari APBN. Padahal, Pertamina sudah mengoperasikan digitalisasi SPBU sejak 2021, meskipun terlambat dua tahun dari target awalnya. Proyek Digitalisasi seluruh SPBU di Indonesia adalah produk Perjanjian Kerja Sama antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Telkom Tbk ditandatangani pada 31 Agustus 2018, proyek tersebut diinisiasi oleh Mas\'ud Khamid sebagai Direktur Pemasaran Retail Pertamina saat itu. Adapun tujuan digitalisasi SPBU ini dimaksudkan untuk memonitor peredaran penjualan Biosolar atau Solar subsudi tetap dan penjualan Premium secara real time di kantor Pertamina, KESDM dan BPH Migas, agar penyaluran BBM subsidi dan BBM penugasan tepat sasaran bagi pengguna yang berhak, sesuai Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Eceran BBM, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 31 Desember 2014. Oleh sebab itu, jika KPK tidak menindaklanjuti permintaan Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa pada awal Januari 2021, untuk melakukan audit teknologi terhadap sistem digitalisasi SPBU itu, maka tak salah jika rakyat menganggap KPK ikut lalai dalam menjaga kebocoran anggaran negara untuk penyaluran BBM Subsidi, maupun BBM Penugasan. Jakarta 1 April 2022. (*)
Penyidik Memeriksa Ayah dan Ibu Indra Kenz
Jakarta - FNN. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri memeriksa orang tua Indra Kenz, tersangka kasus dugaan penipuan investasi berkedok trading Binary Option Binomo.Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Gatot Repli Handoko mengatakan bahwa penyidik pada hari Rabu (30/3) memeriksa ayah Indra Kenz berinisial LHS.\"LHS diperiksa terkait dengan aliran dana dari IK,\" kata Gatot dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.Dijelaskan pula bahwa LHS diperiksa selama 3,5 jam, yakni dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 18.30 WIB. Penyidik meminta keterangan dengan memberikan 17 pertanyaan.Ini merupakan yang kedua kalinya LHS diperiksa sebagai saksi. LHS sebelumnya juga pernah diperiksa oleh penyidik pada hari Kamis (24/3) terkait dengan kapasitasnya sebagai direktur kursus trading di Medan.Pada pemeriksaan pertama, LHS diperiksa selama hampir 7 jam, yakni dari pukul 10.30 WIB sampai dengan 17.30 WIB. Ia dimintai keterangan sebanyak 18 pertanyaan. \"Mungkin ada tambahan (pertanyaan) yang diperlukan penyidik, bisa saja dipanggil dua kali,\" ujar Gatot.Selain ayah Indra Kenz, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap S, ibu dari crazy rich Medan. \"Untuk S dijadwalkan akan dilakukan pemeriksaan di Bareskrim pada hari Kamis (1/4),\" kata Gatot.Terkait dengan pemeriksaan Fakar Suhartami Pratama alias Fakarich, Gatot mengatakan bahwa pada hari Kamis penyidik melakukan upaya jemput paksa terhadap guru trading Indra Kenz tersebut. Upaya tersebut dilakukan karena yang bersangkutan dua kali mangkir dari panggilan penyidik.\"Terhadap F yang merupakan perekrut para afiliator dipastikan tidak penuhi panggilan penyidik, dan dilakukan dua kali pemanggilan dan tak hadir. Oleh sebab itu, selanjutnya penyidik akan melakukan penjemputan dengan surat perintah membawa karena sudah dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik,\" kata Gatot.Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan Indra Kenz sebagai tersangka dugaan tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui aplikasi Binary Option Binomo.Indra Kenz selaku afiliator yang mempromosikan Binary Option Binomo sebagai aplikasi trading yang ternyata adalah aplikasi judi daring.Dia dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman 6 tahun penjara.Selain itu, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman 20 tahun penjara dan maksimal Rp10 miliar dan Pasal 378 KUHP dengan ancaman penjara 4 tahun. (Ida/ANTARA)
Pemerintah Harus Melakukan Intervensi Terkait Kenaikan Harga Bahan Pokok
Jakarta - FNN. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta Pemerintah ambil kebijakan intervensi terkait dengan kenaikan-kenaikan harga bahan pokok, misalnya dengan melakukan operasi pasar.\"Sektor pasar juga harus dipenuhi produk-produk yang dihasilkan dari para petani lokal. Bangsa ini harus memanfaatkan keterampilan para petani, sumber-sumber makanan yang dihasilkan para petani, mulai dari beras, sayur-mayur, hingga buah, harus bisa menjadi keberkahan bagi makanan sehari-hari,\" kata Muzani dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Muzani mengemukakan hal itu terkait dengan sejumlah barang kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan, termasuk bensin dan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) jelang bulan puasa.Ia berharap masyarakat bersabar dalam menghadapi persoalan kenaikan harga-harga bahan pokok sehingga semangat dan keimanan umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa tidak terganggu.Di satu sisi kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok merupakan tanda atau dampak dari bangkitnya ekonomi masyarakat pascapandemi. Namun, lanjut dia, di sisi lain dampak dari perang antara Rusia dan Ukraina.\"Beban pengeluaran dari kenaikan itu tentu saja berat dan ini dapat mengganggu kekhusyukan dalam menjalankan ibadah puasa karena ekonomi belum sepenuhnya pulih. Akan tetapi, kami percaya kesabaran dalam menghadapi persoalan ini, termasuk ekonomi, tidak akan mengganggu dalam menjalankan ibadah puasa,\" katanya.Wakil Ketua MPR RI itu berharap masyarakat bisa menjaga kerukunan antarumat beragama dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi dalam bersosialisasi di setiap lapisan masyarakat.Hal itu, menurut dia, merupakan kunci bagi kekuatan Indonesia dalam menjaga keutuhan NKRI karena Indonesia adalah negara besar sehingga toleransi antarumat beragama telah menjadi keniscayaan dalam berbangsa dan bernegara sejak dahulu hingga sekarang.\"Keberagaman sudah menjadi budaya yang mengakar bagi Indonesia. Apabila pada bulan suci Ramadan bisa menjalaninya dengan kekhusyukan, itu telah menjadi bukti Indonesia telah menjadi bangsa yang toleran,\" ujarnya.Selain itu, Muzani juga mengingatkan masyarakat harus tetap mengedepankan kedisiplinan protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 saat ini masih menjadi ancaman bagi setiap negara di dunia sehingga kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan menjadi penting. (Ida/ANTARA)
Rocky Gerung: Dunia Internasional Menilai Indonesia Negara dengan Indeks Demokrasi Terburuk Sejak Era Jokowi
Jakarta, FNN - Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung mengatakan bahwa dunia internasional sudah menilai Indonesia sebagai salah satu negara terburuk dalam indeks demokrasi sejak dipimpin oleh Jokowi. \"Jadi terlihat bahwa memang indeks demokrasi yang dibuat oleh berbagai macam peneliti asing itu menunjukkan bahwa Indonesia memang memburuk dalam demokrasi di era kepemimpinan Jokowi,\" kata Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat 01 April 2022. Buruknya demokrasi di Indonesia dipicu oleh tabiat rezim Jokowi yang senang memecah belah parpol, organisasi mahasiswa hingga terakhir Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia). Rocky juga membantah anggapan Luhut Binsar Pandjaitan yang mengaku bahwa dirinya menjunjung tinggi demokrasi, terlebih jika dikaitkan dengan isu klaim big data yang dia ungkapkan. Sebaliknya kata dia, Luhut justru berupaya mengambil alih otonomi masyarakat sipil dengan cara memainkan isu untuk memecah belah masyarakat. \"Jadi kalau Pak Luhut bicara demokrasi, mana ada demokrasi yang terlihat? Yang terjadi adalah upaya untuk mengambil alih otonomi masyarakat sipil. Caranya adalah ya diumpankan suatu peristiwa untuk memecah belah,\" tuturnya. Diketahui, Apdesi yang asli pimpinan Arifin Abdul Majid akhirnya membantah klaim yang menyebut bahwa pihaknya mendukung Jokowi tiga periode sebagaimana disampaikan oleh kelompok Surta Wijaya. Apdesi Surya Wijaya yang dipakai untuk mendukung Jokowi 3 periode ternyata dibentuk sehari sebelum deklarasi kebulatan ttekad di Istora Jakarta. Hadirnya Apdesi tandingan yang mengklaim mendukung Jokowi tiga periode menurut Rocky Gerung hanya memicu kecurigaan di kalangan masyarakat luas. Mantan dosen filsafat Universitas Indonesia itu menilai bahwa sejak awal Jokowi berupaya keras untuk melanggengkan kekuasaannya dengan berbagai macam cara sejak menjabat sebagai Presiden RI. Dia juga menjelaskan, upaya melanggengkan presidential treshold 20 persen dan praktik pecah belah internal partai politik merupakan salah satu cara agar Jokowi dapat terus berkuasa. \"Akhirnya orang tahu bahwa ada APDESI yang tanda petik yang menemui presiden yang juga tanda petik. Dan dari awal kita tahu bagaimana pemerintahan Jokowi ini berupaya menguasai partai politik, bukan sekadar melanggengkan presidential treshold tapi juga memecah belah dari dalam,\" katanya. Rocky Gerung yang saat ini sedang naik gunung dan berada di Desa Sembalun kaki Gunung Rinjani mengaku menyebut bahwa masyarakat Desa Sembalun yang terletak di sekitar kawasan Gunung Rinjani menganggap seluruh kepentingan hidup mereka bisa diatur sendiri tanpa dukungan pemerintah pusat. Masyarakat desa di sini (Desa Sembalun) menganggap seluruh kepentingan hidupnya itu bisa diatur sendiri sebetulnya, bahkan kalau pemerintah nggak terlalu banyak campur tangan justru diadvokasi oleh LSM, komunitas pendaki,\" kata Rocky. Rocky menilai kemandirian masyarakat Desa Sembalun juga menggambarkan bahwa kawasan desa tersebut seolah-olah seperti sebuah negara yang independen. Alumnus Universitas Indonesia itu menilai bahwa masyarakat Desa Sembalun seolah cuek terhadap berbagai isu gonjang-ganjing politik di Istana karena dianggap mampu mengurus kehidupannya sendiri. \"Jadi Sembalun ini seperti negeri yang mandiri sebetulnya, jadi kalau ada isu politik Jakarta mereka anggap \'Ya udahlah, silahkan Jakarta rame-rame, kami sebetulnya bisa mengurus diri sendiri\',\" pungkasnya. (Ida, sws)
POPULER
