ALL CATEGORY
Kantor berita Indonesia dan UAE Jajaki Kerja sama Produk Jurnalistik
Jakarta, FNN. Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA dan Kantor Berita WAM Uni Arab Emirat (UAE) menjajaki potensi kerja sama berupa pertukaran berbagai produk jurnalistik, distribusi berita, serta pelatihan dalam bidang media.Potensi itu mengemuka dalam pertemuan antara kedua kantor berita di Dubai, UAE, pada Senin. LKBN ANTARA diwakili oleh Kepala Redaksi Video Monalisa dan WAM diwakili oleh Direktur Jenderal Mohamed Jalal Alrayssi.Monalisa mengatakan ada berbagai bentuk kerja sama yang dapat dilakukan oleh kedua kantor berita, mengingat cakupan geografis ANTARA yang luas, dengan biro-biro yang tersebar di Tanah Air.“Melalui kerja sama ini, WAM dapat memperoleh berita yang lebih bervariasi dari seluruh penjuru Nusantara,” ujarnya.Menurut dia, kantor berita WAM telah menunjukkan keseriusan untuk menyajikan berita bagi para pembaca Indonesia melalui layanan berita berbahasa Indonesia yang terdapat di laman resminya.Kerja sama pertukaran berita, kata Monalisa, dapat mendongkrak upaya tersebut.Selain itu, dia meyakini bahwa berbagai kerja sama lain, seperti promosi budaya melalui pertukaran pameran fotografi, penguatan sumber daya manusia melalui pertukaran jurnalis untuk menjalani pelatihan, serta pertukaran data juga menjadi bentuk kerja sama yang dapat dilakukan.Direktur Jenderal WAM Mohamed Jalal Alrayssik, sementara itu, meyakini bahwa kerja sama antara kedua kantor berita itu dapat didalami, terutama di sektor bisnis, industri, dan investasi, mengingat tingginya ketertarikan terhadap potensi di bidang-bidang tersebut di kalangan pelaku usaha masing-masing negara.“Indonesia dan Uni Emirat Arab memiliki hubungan yang begitu erat dan ada banyak sektor yang berkembang dalam hubungan kedua negara,” kata Alrayssi saat dijumpai di Dubai. Selain itu, menurut dia, terdapat pula banyak kesempatan untuk lebih mengenalkan UAE kepada masyarakat Indonesia, maupun sebaliknya, melalui kerja sama tersebut mengingat kedua negara memiliki banyak kesamaan.“Ini adalah awal yang bagus untuk menjalin komunikasi dengan satu sama lain dan menyambung sistem kita bersama untuk lebih banyak pertukaran dan distribusi berita,” ujarnya. (Sof/ANTARA)
Ukraina Rusia Mulai Rundingkan Gencatan Senjata
Jakarta, FNN. Pembicaraan tahap keempat antara Ukraina dan Rusia pada Senin akan berfokus pada kesepakatan gencatan senjata, penarikan pasukan, dan jaminan keamanan untuk Ukraina, ungkap salah satu perunding Ukraina, Mykhailo Podolyak.Posisi Ukraina masih sama, yakni bahwa gencatan senjata harus dilakukan sebelum pembicaraan mengenai hubungan masa depan dapat berlangsung, katanya lewat unggahan di media sosial dan disertai video.\"Perundingan. Putaran keempat. Tentang perdamaian, gencatan senjata, penarikan pasukan segera, dan jaminan keamanan. Pembahasan yang berat,\" tulis Podolyak.Ia menambahkan bahwa ia yakin Rusia \"masih menyimpan delusi bahwa 19 hari kekerasan terhadap kota-kota tenang (Ukraina) adalah strategi jitu.\"Rusia menyangkal tudingan bahwa pergerakannya menargetkan warga sipil.Kremlin, kantor presiden Rusia, menggambarkan tindakan Rusia sebagai \"operasi khusus\" untuk melepaskan Ukraina dari kekuasaan militer dan pengaruh Nazi. Namun, Ukraina dan sekutu-sekutu Barat menyebut tindakan itu sebagai sebuah dalih tak berdasar untuk memilih perang. (Sof/ANTARA/Reuters)
Agrowisata Mjadi Meluang Menarik di Tengah Pandemi
Jakarta, FNN. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika menilai pengembangan agrowisata menjadi peluang menarik di tengah situasi pandemi COVID-19 karena sekaligus dapat memberikan edukasi terkait pertanian kepada masyarakat.\"Di tengah kondisi saat ini, tentu kita tidak bisa hanya mengeluh, kita harus kreatif mengkombinasikan berbagai hal yang dibutuhkan masyarakat,\" kata Pastika di Tabanan, Bali, Senin.Menurut mantan Gubernur Bali dua periode itu, dalam pengembangan agrowisata juga dapat dilengkapi dengan mengkreasikan berbagai jenis tanaman dengan melibatkan generasi muda.Oleh karena itu, Pastika dalam penyerapan aspirasinya belum lama ini menilai tepat sekali apa yang sudah dilakukan I Made Wijaya Kusuma.Wijaya yang merupakan salah satu pelaku pariwisata bersama sejumlah rekannya telah mengembangkan Mini Agro Tabanan yang berlokasi di Jalan I Gusti Ngurah Rai No 18 Banjar Anyar, Kediri, Kabupaten Tabanan.Selain dilengkapi dengan berbagai jenis tanaman bunga, buah-buahan, dan empon-empon, di agrowisata tersebut juga ada sejumlah koleksi bonsai dari kelapa.Untuk lebih mengenalkan agrowisata tersebut ke publik, Pastika menyarankan agar bisa mengundang influencer untuk bisa melihat-lihat langsung. \"Narasinya tentu juga harus dibuat menarik,\" ujar mantan Kapolda Bali itu.Sementara itu, Wijaya mengatakan pengembangan agrowisata seluas 2.000 m2 itu salah satu tujuannya untuk memberdayakan potensi yang ada, sekaligus mengajak masyarakat untuk kembali mencintai pertanian.\"Selain sebagai sarana edukasi, kami juga menawarkan pariwisata berkualitas dan nanti bisa menghasilkan juga bagi masyarakat,\" ucapnya,Menurut dia, konsep wisata alam menjadi salah satu alternatif yang perlu dikemas sedemikian rupa sehingga wisatawan bisa tinggal lebih lama di Pulau Dewata.Apalagi kalau wisatawan ke Bali juga bisa mendapatkan layanan usada (pengobatan tradisional) Bali, di samping selama ini Pulau Dewata juga sudah siap dengan wisata medis.Wakil Ketua Bonsai Kelapa Tabanan Bali Putu Baru Nadiasa mengatakan ia bersama 18 rekan lainnya sengaja mengembangkan kelapa menjadi karya seni kreatif bonsai untuk mengisi waktu luang dan sekaligus berharap bisa menjadi sumber penghasilan.\"Dulu saya sempat juga membuka stan sendiri berjualan di pinggir jalan. Meskipun pandemi, kami tetap berkarya dan bersemangat,\" ujar Nadiasa/ (Sof/ANTARA)
Pecat Anggota Polri yang Lakukan Pelecehan Seksual Anak
Jakarta, FNN. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung langkah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang memecat dengan dengan tidak hormat anggotanya dalam kasus dugaan pelecehan seksual anak.Menurut dia, pemecatan tersebut memang sudah seharusnya dijatuhkan kepada tersangka, disusul dengan hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya.“Saya menyambut baik keputusan Propam Polda Sulawesi Selatan atas keputusan pemecatan terhadap Kombes M. Ini sangat penting dan menunjukkan ketegasan polisi yang tidak ragu-ragu dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku pidana kekerasan seksual tanpa memandang kelas dan jabatan,\" kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Dia menilai langkah Polda Sulsel tersebut sudah sesuai prinsip pemberantasan kekerasan seksual dari Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.Selain itu, menurut dia, terduga pelaku akan menjalani proses hukum atas tindakan pidana yang dilakukannya dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun.“Saat ini, tersangka sudah ditahan Polda Sulsel dan terancam hukuman penjara selama 15 tahun,\" ujarnya.Dia menilai kejadian tersebut menjadi peringatan bagi siapa pun, khususnya jajaran aparat kepolisian bahwa mereka tidak kebal hukuman dan tidak kebal aturan.Menurut dia, siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum pasti akan ada konsekuensi yang harus diterima.Sebelumnya, Mantan Perwira Menengah (Pamen) Polri berinisial M tersangka kasus dugaan rudapaksa anak di bawah umur akhirnya resmi dipecat saat mengikuti Sidang Etik profesi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTT) di Kantor Polda Sulawesi Selatan.\"Menjatuhkan saksi yang sifatnya tidak administratif, berupa pelanggaran yang dinyatakan sebagai pelanggaran tercela,\" ujar Ketua Sidang Kombes Pol Ai Afriandi usai pembacaan putusan sidang, di Kantor Polda setempat, Kamis (11/3).Selain itu, sanksi kedua kepada bersangkutan sifatnya administratif berupa direkomendasikan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) dari institusi Kepolisian Republik Indonesia.\"Resmi dipecat, karena terbukti. Tapi, keputusan ada pada Pak Kapolri,\" ucap Kombes Afriandi menegaskan.Proses sidang kode etik tersebut, kata dia, berlangsung selama tiga jam lebih dengan memanggil para saksi, mendengarkan keterangannya, mendengarkan penuntut serta mendengarkan keterangan terduga, dan hasilnya terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri.Meski Sidang Etik Profesi telah dijalankan, katanya, yang bersangkutan M akan mengajukan banding atas putusan itu satu tingkat di atas Polda yakni Mabes Polri. (Sof/ANTARA)
HPN 2023, PWI Tetapkan Sumatera Utara Menjadi Tuan Rumah
Jakarta, FNN. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menetapkan Provinsi Sumatra Utara sebagai tuan rumah penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2023, kata Ketua Umum PWI Pusat Atal Sembiring Depari dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.\"Ada beberapa daerah memang sudah menyampaikan minatnya, misalnya Aceh, begitu juga Kepulauan Riau, tapi itu masih informal aja. Kalau Sumut sudah lengkap semua,\" kata Atal.Dia menilai Sumatera Utara merupakan provinsi yang sudah paling siap untuk menjadi tuan rumah HPN 2023 dibandingkan dengan provinsi lainnya. Bahkan, tambahnya, rekomendasi dari gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan PWI Sumut sudah dinyatakan lengkap seluruhnya.Ditetapkannya Provinsi Sumatera Utara sebagai Tuan Rumah HPN 2023 disambut gembira PWI Sumut. Pasalnya, selama sekitar hampir 30 tahun penyelenggaraan HPN, Sumut belum pernah menjadi tuan rumah.\"Alhamdulillah, hari ini sudah diputuskan Sumut mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah HPN 2023. Saya, sebagai Ketua PWI Sumatera Utara, merasa senang, bangga, dan terharu karena sudah hampir 30 tahun HPN, Sumut tidak kebagian menjadi tuan rumah,\" kata Ketua PWI Sumatera Utara Farianda.Farianda berharap penyelenggaraan HPN yang akan datang dapat berjalan sukses dan lancar.\"Karena seperti kita tahu, dampak positif HPN itu salah satunya adalah menaikkan pendapatan ekonomi daerah di mana HPN itu digelar. Demikian juga akan ada isu-isu nasional yang akan dilahirkan nantinya di HPN 2023,\" ucapnya.Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyambut antusias kepercayaan yang diberikan oleh PWI Pusat sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional Tahun 2023.\"Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kami dan tentu kami akan mempersiapkan acara tersebut, karena kami tahu benar bahwa keberadaan jurnalis sebagai pendukung di dalam sebuah proses pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan itu sangat penting sekali,\" ujar Penjabat Sekretaris Daerah Sumatera Utara Afifi Lubis. (Sof/ANTARA)
Kemhan dan TNI Diingatkan untuk Menggunakan Produk Dalam Negeri
Jakarta, FNN. Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI M. Herindra mengingatkan seluruh jajaran Kementerian Pertahanan dan TNI untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri guna mendukung Pemerintah dalam upaya memulihkan perekonomian nasional.Hal itu disampaikan Herindra saat memimpin rapat tentang optimalisasi produk dalam negeri sebagai bagian dari Gerakan Bangga Buatan Indonesia, di Kantor Kemhan Jakarta, Senin.\"Kita harus bangga dengan produk dalam negeri sebagaimana yang selalu digaungkan oleh Presiden Joko Widodo. Kemhan dan TNI harus menggaungkan dan menjadi pelopor penggunaan produk dalam negeri,\" katanya.Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) tersebut mengatakan Kemhan telah mengidentifikasi potensi belanja barang dan modal yang dioptimalkan dari produksi dalam negeri. Hal itu sebagai upaya Kemhan mendorong implementasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.Selain itu, dalam pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) canggih, Indonesia memang masih harus membeli dari luar negeri atau mengimpor.Namun, tambahnya, apabila alutsista tersebut mampu dibuat di dalam negeri, maka pengadaannya harus diupayakan dari produksi dalam negeri.\"Apa yang bisa dikerjakan dalam negeri harus dikerjakan di dalam negeri. Di sisi lain, untuk yang belum bisa dikerjakan di dalam negeri, Kemhan senantiasa berupaya untuk mendorong upaya kontribusi ke industri dalam negeri melalui optimalisasi offset dan transfer of technology,\" ujarnya.Turut mendampingi Herindra dalam rapat tersebut ialah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto dan Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Laksdya TNI Amarulla Octavian.Rapat tersebut diikuti oleh sejumlah pejabat eselon I Kemhan serta Markas Besar (Mabes) TNI, Mabes TNI Angkatan Darat, Mabes TNI Angkatan Laut, dan Mabes TNI Angkatan Udara, yakni pejabat inspektorat, asisten perencanaan, asisten logistik, dan pejabat pengadaan. (Sof/ANTARA)
Kongres Parlemen Sedunia Menguatkan Diplomasi RI
Jakarta, FNN. Anggota DPR RI Kamrussamad mengatakan Kongres Parlemen Se-dunia atau Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Bali menguatkan diplomasi Indonesia di dunia internasional.\"Dalam hal diplomasi internasional, Indonesia punya akses posisi tawar yang kuat serta berkesinambungan ke para parlemen dunia,\" kata Kamrussamad di Jakarta, Senin.Dia menjelaskan Indonesia bisa masuk dalam pembahasan isu perekonomian global dan mampu mempengaruhi perdebatan isu-isu utama dunia, misalnya, perdagangan dan perpajakan internasional.Selain itu, Indonesia juga memiliki akses ke bantuan teknis dan pelatihan dalam bidang-bidang ekonomi dan keuangan utama, seperti kebijakan moneter, pengelolaan cadangan devisa dan supervisi perbankan.Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu menjelaskan manfaat yang lebih luas lagi dimana sebagai tuan rumah, Indonesia mampu meningkatkan stabilitas ekonomi dan keuangan global, yang pada akhirnya membantu perkembangan kondisi ekonomi yang lebih baik bagi industri dan ekspor Indonesia.Dalam hal konflik kemanusiaan kata dia, Indonesia menjadi tuan rumah dalam rangka pembahasan untuk menciptakan keamanan serta perdamaian dunia.Sementara itu, anggota DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan Indonesia kongres parlemen sedunia bagian dari mengemban amanat konstitusi dalam mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia.\"Mewujudkan tata dunia yang berkeadilan terutama bagi kepentingan nasional Indonesia dalam bidang ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan serta menjaga kedaulatan NKRI di pentas diplomasi dunia,\" jelas Juwaini.Indonesia menjadi tuan rumah Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Nusa Dua, Bali, pada 20-24 Maret 2022, mengusung tema \"Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change\".Sebelumnya IPU ke-143 digelar di Madrid yang dihadiri oleh 1.200 orang, terdiri dari 179 negara atau pimpinan parlemen bersama delegasinya. (Sof/ANTARA)
IPU Momentum Indonesia Mendorong Perdamaian Dunia
Jakarta, FNN. Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai pelaksanaan Kongres Parlemen Se-dunia (IPU) ke-144 di Bali merupakan momentum bagi bangsa Indonesia untuk menyuarakan dan mendorong terwujudnya perdamaian dunia.\"Kongres IPU ke 144 di Bali ini menjadi forum dan momen yang pas bagi Indonesia untuk terlibat aktif, baik sebagai tuan rumah maupun peserta untuk menyuarakan dan mendorong perdamaian bagi konflik yang tengah terjadi antara Rusia dan Ukraina,\" kata Christina kepada ANTARA di Jakarta, Senin.Dia menilai, konflik Rusia-Ukraina berdampak luas pada kemanusiaan karena lebih dari 2 juta orang terpaksa mengungsi, belum lagi korban jiwa yang jatuh di kedua belah pihak.Menurut dia, peran diplomasi perlu dilakukan Indonesia dalam sidang IPU untuk mendorong terwujudnya perdamaian di dunia karena parlemen harus menjadi bagian dari mencari solusi.\"Saya melihat peran diplomasi mendorong perdamaian bisa dilakukan Indonesia dalam sidang IPU nanti, parlemen sebagai wakil rakyat harus menjadi bagian dari upaya mencari solusi,\" ujarnya.Christina mengatakan, IPU menjadi kesempatan bagi bagi Indonesia untuk memaksimalkan forum tersebut dalam mewujudkan perdamaian dunia.Selain itu menurut dia, ada banyak permasalahan yang juga penting untuk diangkat dan dibicarakan bersama dalam forum IPU, seperti perubahan iklim yang dampaknya mengancam seluruh warga dunia.\"Mekanisme global untuk penanganan pandemi dan kesetaraan bagi negara-negara untuk memberikan hak kesehatan melalui vaksin dan alat kesehatan bagi penduduknya,\" katanya.Sebelumnya, DPR RI menjadi tuan rumah pelaksanaan Kongres Parlemen Se-dunia (IPU) ke-144 akan dilaksanakan pada 20-24 Maret 2022 di Nusa Dua, Bali. IPU ke-144 tersebut mengusung tema \"Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change\". (Sof/ANTARA)
.jpeg)
Tumpahkan Darah Lalu Jual Tanah Air
Tragedi KM 50 belum tuntas, kini menyusul kematian Dokter Sunardi dengan dalih dan justifikasi terlibat teroris. Sementara teroris yang sebenarnya yang melakukan praktek-praktek KKN, mengebiri konstitusi, merampok sumber daya alam dan merampas tanah rakyat serta menghilangkan sembako hingga menimbulkan antrian panjang dan kematian rakyat. Dibiarkan, dilindungi dan bahkan didukung oleh negara yang telah dibajak penjahat keji berkedok pejabat dan pengusaha laknat. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI SECARA telanjang dan begitu menjijikkan, persekongkolan jahat pejabat dan pengusaha telah berbuat kerusakan di negeri ini. Menghancurkan kehidupan beragama dan mengamputasi konstitusi, birokrasi hipokrat yang berlindung dalam kekuasaan yang bergelimangan harta dan memerintah aparat layaknya kacung. Telah nyata dan agresif menampilkan kekejaman dan kedzolimannya dengan membabi buta. Percaya diri meski menjadi pemerintahan bobrok, tanpa malu ingin memperpanjang jabatan dengan menunda pemilu 2024, jika perlu dengan wujud dan watak iblis untuk memenuhi hasratnya. Selain menidas rakyat, rezim yang dibekingi oligarki ini, tak segan-segan menggunakan kekerasan, kiminalisasi dan pembunuhan kepada siapapun yang menghalangi tujuannya. Membungkam semua kesadaran kritis dan gerakan perlawanan dari pelbagai strata sosial dan kelompok masyarakat, terutama kalangan sipil dan tak terkecuali dari anggota militer sekalipun. Seperti biasa dan menjadi tradisi melabeli sikap kritis dengan perbuatan menghasut dan ujaran kebencian, dicap radikal dan teroris. Hanya dengan kekerasan dan penggunaan senjata, rezim menghadapi demokrasi dan dinamika rakyat dalam menginginkan kemakmuran dan keadilan sosial. Setelah menguasai kehidupan sosial ekonomi, sosial politik dan sosial hukum. Pemerintahan yang menjadi boneka sekalgus budak oligarki, berusaha membangun legalitas dan legitimasi kekuasaannya. Mulai dari kebijakan pajak, fiskal dan moneter, lembaga KPK, omnibus law, IKN, JHT dan kebijakan strategis hajat hidup orang banyak lainnya. Melalui intervensi dan manipulasi UU, kekuatan modal dan orientasi kapitalisme bukan saja mengangkangi kedaulatan rakyat. Lebih dari itu membahayakan keberadaan dan eksistensi Panca Sila, NKRI dan UUD 1945. Miris dan begitu mengguncang jiwa kebangsaan, menyaksikan institusi negara beserta pejabatnya ramai-ramai menggadaikan moral dan agidahnya demi kepentingan transaksional pragmatis. Begitu mencolok petinggi negara, pemuka agama, pemimpin-pemimpin sosial dalam masyarakat, antusias berjamaah membiarkan dan ikut serta melakukan kemaksiatan. Diam seribu bahasa, bungkam bersemayam karena menerima sogokan atau dalam ketakutan menegakkan kebenaran kerena begitu tinggi resikonya. Takut keluar dari zona nyaman dan mabuk dunia. Bukan hanya bengis dan mengerikan perilaku rezim dan cara-caranya dalam mengelola negara. Tangan besi dan menempuh segala cara dilakukan, dengan akibat apapun dan biaya sebesar berapapun demi mempertahankan dan melanggengkan kekuasaannya. Penolakan dan perlawanan dari rakyat terhadap distorsi kebijakan pemerintah, sering berakibat tindakan represi dan menghadapi maut. Bertindak terang-terangan dan tersembunyi, rezim dengan operasi terbuka atau tertutup, biasanya berujung tindakan brutal dan mematikan dari rezim kekuasaan. Tak peduli harus menumpahkan darah dan mengorbankan rakyatnya sendiri, yang melawan pemerintah harus dihabisi dengan cara halus atau kasar sekalipun. Negara yang telah dikuasai oleh aparat birokrat mewujud ternak-ternak oligarki itu, selalu menggunakan bahasa kekuasaan, hidup merana atau menjadi penghianat dan penjahat bergabung dengan rezim. Begitu banyak kesengsaraan dan penderitaan rakyat tampak dalam keseharian. Negara gagal mengantarkan rakyat menuju cita-cita prokkamasi kemerdekaan Indonesia. Bukannya mendapatkan negara kesejahteraan yang memberikan kemakmuran dan keadilan sosial bagi rakyatnya. Negara malah dipenuhi maling legal. Tak ubahnya tanpa pemerintahan dan seperti tanpa keberadaan hukum, negara kekuasaan menjelma bagaikan musuh rakyat. Melahirkan kejahatan, kemiskinan dan ketidakadilan yang mengorbankan rakyat. Rakyat harus merasakan kepahitan hidup, mengubur mimpi dan harapan serta membuang masa depannya. Terpaksa mati karena kelaparan, atau berbuat jahat karena tidak ada pilihan untuk mempertahankan hidup. Digusur, dipukul, diperkosa dan disiksa hingga sekarat menemui kematian. Kini Ibu Pertiwi benar-benar menangis dan sedang bersusah hati. Negara gagal melindungi segenap anak bangsanya. Kolonialisme dan imperialisme gaya baru bertopeng oligarki, semakin nyata tampil bagai kompeni berwajah asing dan aseng. Negeri seperti berada dalam masa penjajahan di era modern. Penindasan oleh bangsa luar namun tidak sedikit yang ikut mendukung dan berkianat pada bangsanya sendiri. Segelintir orang di balik jabatan dan kekuasaan, menumpahkan darah saudaranya lalu menjual tanah air negaranya sendiri. (*)
Anies Bawa Tanah Kampung Akuarium ke IKN Nusantara
Jakarta, FNN - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membawa tanah yang diambil dari Kampung Akuarium Jakarta Utara ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. \"Setiap gubernur ditugaskan untuk membawa tanah dan air dari provinsinya. Pada hari Minggu siang ini semua, bersama-sama ke Kalimantan Timur,\" kata Anies melalui akun instagram @aniesbaswedan di Jakarta, Ahad. Tanah tersebut dicangkul dan dikumpulkan langsung oleh beberapa warga di kampung yang terletak di pesisir utara Jakarta itu, kemudian ditampung di besek bambu. Anies beralasan mengambil tanah dari kawasan Kampung Akuarium itu karena menghadirkan harapan pembangunan kota baru yang akan dijadikan ibu kota ini tidak memarjinalkan rakyat kecil. Ia berharap pembangunan IKN nantinya akan memberikan kemajuan dan kebahagiaan bagi semua khususnya rakyat kebanyakan. Tanah yang diantarkan ke lahan yang akan dibangun kota baru dan menjadi ibu kota negara itu, kata dia, diharapkan jadi kota yang mencerminkan cita-cita mendasar Republik Indonesia. \"Kembalinya kehidupan masyarakat di Kampung Akuarium menjadi simbol atas kembalinya cita-cita dasar pendirian Republik Indonesia yaitu melindungi setiap tumpah darah dan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,\" katanya. Sementara itu, Presiden Joko Widodo rencananya akan berkemah dan menginap di titik nol IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3). Presiden Jokowi berencana melakukan ritual Kendi Nusantara bersama 33 gubernur se-Indonesia. Para gubernur yang hadir diinstruksikan membawa air dan tanah dari masing-masing daerah asal, kemudian disatukan dalam Kendi Nusantara yang disimpan di Titik Nol IKN Indonesia baru bernama Nusantara tersebut. (mth/Antara)
POPULER
