ALL CATEGORY
Polda Siapkan Pengamanan Rute Konvoi Presiden dan Pebalap MotoGP
Jakarta, FNN - Polda Metro Jaya segera menyiapkan pengaman rute yang akan dilalui oleh konvoi Presiden Joko Widodo dan 20 pembalap MotoGP dalam rangka mempromosikan kegiatan balap motor MotoGP Mandalika. \"Prinsipnya, kepolisian khususnya Polda Metro Jaya, akan mengamankan secara maksimal,\" kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, di Jakarta, Kamis. Zulpan mengatakan, pihak kepolisian bisa saja menerapkan rekayasa arus lalu lintas maupun penutupan jalur dalam rangka pengamanan rute yang akan dilalui oleh konvoi presiden dan 20 pebalap MotoGP pada 16 Maret 2022. Namun, pihak kepolisian belum bisa mengungkapkan mengenai rencana rekayasa arus lalu lintas selama parade. \"Kita belum tahu rute pastinya, jaraknya berapa, tapi pasti pengamanannya maksimal,\" ujarnya. Lebih lanjut, dia mengatakan, rencana rekayasa arus lalu lintas tersebut akan dirapatkan lebih dahulu dengan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) sebagai pemegang komando prosedur tetap (protap) pengamanan RI 1. \"Kehadiran Presiden ada protapnya, kita akan kerja sama dengan unsur TNI dan Paspampres. Pengamanan lain sepanjang jalur pasti kita amankan,\" katanya. Zulpan menambahkan, di dalam rombongan 20 pembalap MotoGP itu ada Presiden Joko Widodo, sehingga protap pengamanannya adalah protap pengamanan RI 1, yang melibatkan Paspampres, TNI dan kepolisian,\" pungkasnya. (mth/Antara)
Sekjen PBB: Setop "Pertumpahan Darah" di Ukraina
Jakarta, FNN. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Rabu (9/3) mendesak Rusia untuk \"menghentikan pertumpahan darah sekarang juga\" menyusul serangan udara Moskow terhadap sebuah rumah sakit di Ukraina.\"Serangan baru-baru ini terhadap rumah sakit di kota Mariupol, Ukraina, di mana terdapat bangsal ibu dan anak, mengerikan,\" kata Guterres di akun Twitter.\"Warga sipil harus membayar harga termahal untuk perang yang tidak ada sangkut pautnya dengan mereka,\" kata sang sekjen. \"Kekerasan yang tidak masuk akal ini harus akhiri. Setop pertumpahan darah sekarang.\"Dewan Kota Mariupol mengungkapkan bahwa pasukan Rusia menjatuhkan sejumlah bom. Lewat kanal Telegram miliknya, mereka membagikan sebuah foto tentang lokasi salah satu bom yang dijatuhkan.\"Mariupol. Serangan langsung pasukan Rusia di rumah sakit bersalin. Orang-orang, anak-anak tertimbun reruntuhan. Keji! Berapa lama lagi dunia akan menjadi antek yang mengabaikan teror? Tutup langit (Ukraina) sekarang juga! Setop pembunuhan! Anda memiliki kekuatan, tetapi Anda terlihat seperti hilang rasa kemanusiaan,\" kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy lewat Telegram.Sedikitnya 516 warga sipil tewas dan 908 lainnya terluka di Ukraina sejak Rusia melakukan invasi ke negara tetangganya itu, menurut data PBB. Jumlah korban sebenarnya dikhawatirkan jauh lebih tinggi.Lebih dari 2,1 juta warga Ukraina telah menyelamatkan diri ke negara-negara tetangga, menurut Komisaris Tinggi untuk Pengungsi PBB (UNHCR). (Sof/ANTARA)
Presiden Bertolak ke DIY dan Akan Hadiri Dies Natalis ke-46 UNS Solo
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo pada Kamis petang, bertolak ke Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kunjungan kerja, termasuk di antaranya menghadiri Dies Natalis ke-46 Universitas Sebelas Maret (UNS) Kota Surakarta. Kepala Negara terbang dari Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, didampingi Ibu Iriana Joko Widodo menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekira pukul 18.30 WIB. Setibanya di Pangkalan TNI AU Adi Sutjipto, Kabupaten Sleman, DIY, Presiden dan Ibu Negara langsung bermalam di Istana Kepresidenan Yogyakarta, demikian keterangan pers yang diterima di Jakarta. Dalam kunjungan kerjanya, Presiden Jokowi dijadwalkan memberi pengarahan pada acara Sidang Terbuka Senat Akademik Dies Natalis ke-46 UNS pada Jumat (11/3), sembari meninjau serta meresmikan sejumlah fasilitas di kampus tersebut. Selain Ibu Negara, Presiden juga didampingi rombongan antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno; Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim; Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono; Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M Tonny Harjono; dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo. (mth/Antara)
Dubes Tegaskan Prancis dan Uni Eropa Dukung Ukraina
Jakarta, FNN. Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia dan Timor Leste menegaskan dukungan Prancis dan Uni Eropa untuk pemerintah dan rakyat Ukraina menyusul invasi Rusia ke Ukraina.\"Prancis dan Uni Eropa mendukung pemerintah dan rakyat Ukraina,\" kata Duta Besar Prancis untuk Indonesia dan Timor Leste Olivier Chambard dalam rekaman video di akun Twitter resminya @ChambardOlivier, Kamis.Menyusul agresi militer tersebut, kata dia, Uni Eropa memberlakukan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia dan para pemimpinnya.Uni Eropa terus berusaha memperkuat langkah-langkah yang menargetkan tokoh-tokoh tertentu, sektor keuangan, energi, transportasi, ekspor dan visa, kata dia.Prancis, kata Chambard, juga telah memutuskan untuk memberikan bantuan ekonomi kepada Ukraina sebesar 1,2 miliar euro (sekitar Rp17,14 triliun).\"Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kami juga mengirimkan peralatan militer dan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Ukraina di masa yang sulit ini,\" katanya.Dia mengatakan bahwa akibat agresi Rusia ke Ukraina, Prancis telah menerima ratusan ribu pengungsi dari Ukraina, dan Eropa juga siap menerima lebih banyak pengungsi lagi.Prancis berupaya agar warga sipil dilindungi, akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan diterapkan, dan bantuan kemanusiaan darurat dapat dikirim, katanya.Tentang konflik Rusia-Ukraina, Prancis, kata Chambard, akan terus menempuh jalur diplomatik guna mencapai solusi. Oleh karena itu, Presiden Emmanuel Macron terus menjalin hubungan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan berkomunikasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin selama diperlukan.\"Kami tidak berperang melawan Rusia. Kami menyadari betul ikatan mendalam yang terjalin antara kami dan masyarakat Rusia, yang telah banyak berkorban selama Perang Dunia kedua untuk menyelamatkan Eropa dari jurang kehancuran,\" kata Chambard.\"Seperti yang disampaikan Presiden Macron, kami berpihak dengan semua orang Rusia yang menolak perang tidak berdasar ini dilancarkan atas nama mereka, dan yang menyatakan baik di Rusia maupun di luar negeri bahwa mereka memiliki rasa tanggung jawab dan keberanian untuk mendukung perdamaian,\" kata dia.Presiden Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz baru-baru ini berkomunikasi dengan Presiden China Xi Jinping.Presiden Xi, kata Chambard, mendukung usaha Uni Eropa untuk mengupayakan gencatan senjata di Ukraina dan memastikan akses bantuan kemanusiaan bagi rakyat Ukraina.Putin pada 24 Februari 2022 mengizinkan operasi militer khusus ke Ukraina karena khawatir terhadap ancaman dari meluasnya pengaruh NATO di Eropa. (Sof/ANTARA)
SKK Migas Tambah Fitur Baru di Sistem IOC
Jakarta, FNN - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menambah fitur baru analitik data pada sistem Integrated Operation Center (IOC) untuk pengelolaan data produksi dan lifting. Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani Abdurrachman mengatakan penyempurnaan IOC tersebut akan membantu upaya SKK Migas dalam menangani unplanned shutdown. \"Harapannya dengan data analityc yang bisa diperoleh dari IOC dapat dilakukan upaya pencegahan sedari awal, sehingga kejadian unplanned shutdown bisa ditekan secara bertahap agar pelaksanaan produksi migas kedepannya menjadi semakin excellent,\" kata Fatar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Beberapa modul baru yang SKK Migas tambahkan ke sistem IOC, di antaranya dasbor lanjutan operasi produksi, dasbor pengeboran (eksplorasi dan pembangunan), dasbor badar udara, dasbor terminal, dasbor HSE level satu, dasbor kesehatan, dasbor keamanan, dasbor keadaan darurat, dasbor lingkungan, dasbor manajemen proyek, hingga dasbor pemeliharaan fasilitas operasi. Fatar optimistis kebutuhan energi fosil akan terus meningkat seiring pertumbuhan data beli dan jumlah populasi manusia, meski persentase energi minyak dan gas bumi akan berkurang pada bauran energi nasional. Saat ini, produksi minyak per hari masih belum mencukupi kebutuhan nasional yang mencapai 1,5 juta barel dan diperkirakan kebutuhan minyak di tahun 2030 bisa meningkat di atas 2 juta barel per hari. \"Untuk memenuhi kebutuhan minyak secara keseluruhan masih belum, setidaknya upaya peningkatan produksi minyak di tahun 2030 dapat mengurangi gap, sehingga mengurangi impor. Ini peran lain hulu migas dalam mendukung perekonomian agar anggaran negara dapat dipergunakan untuk membangun sektor yang dibutuhkan oleh masyarakat,\" terang Fatar. Lebih lanjut ia menyampaikan data yang paling mudah dicari saat ini berbentuk digital. Transformasi oleh SKK Migas, menurutnya adalah transformasi untuk mengejar ketertinggalan produksi dengan tantangan adanya energi transisi. \"Digitalisasi sebagai enabler memegang peranan yang penting dalam upaya mencapai target 2030. Kecepatan menjadi sangat penting dengan adanya IOC yang terus diperbaharui modul-modulnya, maka proses-proses pengambilan keputusan di hulu migas bisa menjadi lebih cepat dan akurat,\" pungkas Fatar. (mth/Antara)
BPJS Kesehatan Tingkatkan Kualitas Layanan Gagal Ginjal
Jakarta, FNN - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan pihaknya terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan untuk peserta yang didiagnosa penyakit gagal ginjal. “BPJS Kesehatan melakukan simplifikasi prosedur melalui kemudahan akses pelayanan dan administrasi bagi pasien cuci darah/hemodialisis (HD) yang menjalani perawatan terapi rutin di rumah sakit,” ujar Ghufron, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu. Perpanjangan rujukan juga dapat dilakukan di rumah sakit melalui aplikasi Vclaim tanpa perlu mengurus ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Masa berlaku rujukan pun diperpanjang menjadi 90 hari, tambahnya. Penyakit gagal ginjal merupakan salah satu penyakit katastropik atau penyakit berbiaya mahal, yang ditanggung oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan Dalam kesempatan tersebut, Ghufron juga menjelaskan pembiayaan untuk kasus penyakit katastropik, tetap menempati proporsi terbesar dari total biaya pelayanan kesehatan seperti tahun-tahun sebelumnya. Biaya katastropik mencapai 21-25 persen dari biaya pelayanan kesehatan rujukan pada tahun 2018 - 2021. Sementara untuk diagnosa gagal ginjal, termasuk dalam empat terbesar pembiayaan katastropik yaitu 10 persen dari total biaya katastropik pada tahun 2021. “Meskipun selama pandemi adanya penurunan kunjungan layanan kesehatan secara keseluruhan, tetapi khusus untuk kasus-kasus katastropik seperti gagal ginjal tetap tinggi karena peserta tetap rutin berkunjung ke rumah sakit untuk mendapat layanan. Pada tahun 2021 ada 6,3 juta layanan (kasus) gagal ginjal dengan biaya sekitar Rp6,5 triliun,” jelas Ghufron. BPJS Kesehatan menjamin berbagai pelayanan kesehatan gagal ginjal mulai dari transplantasi ginjal dengan biaya sekitar Rp378 juta untuk satu kali tindakan, cuci darah/hemodialisis dengan biaya Rp92 juta/per tahun jika dilakukan 2 kali seminggu per pasien, dan layanan CAPD dengan biaya Rp76 juta/per tahun untuk satu pasien. Sementara untuk sebaran pembiayaan pelayanan hemodialisis, berdasarkan kelompok usia, secara umum pembiayaan terbanyak didominasi pada kelompok usia 51-55 tahun. Berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh jenis kelamin laki laki, dan usia termuda peserta yang memanfaatkan pelayanan hemodialisa dimulai dari kelompok usia 0-5 tahun. Untuk itu, Ghufron juga mengungkapkan perlu edukasi dan penerapan pola hidup dan sehat agar kasus gagal ginjal ini tidak terus meningkat. “Pelayanan transplantasi ginjal saat ini direkomendasikan oleh para ahli sebagai terapi yang lebih baik dibanding terapi lainnya karena kualitas hidup lebih baik dan cost effectiveness. Namun yang saat ini menjadi tantangan adalah ketersediaan donor ginjal dan perlu adanya penambahan fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan transplantasi ginjal. Saat ini baru 10 rumah sakit yang bisa melakukan transplantasi,” tambah Ghufron. Hadir dalam konferensi pers tersebut, Ketua Umum Pengurus Besar Pernefri Aida Lydia, Plt. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes RI Elvieda Sariwati, Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Richard Samosir dan Managing Director PT. FMC Indonesia Parulian Simandjuntak. (mth/Antara)
Anggaran militer China Kalah Jauh dari AS
Jakarta, FNN. Juru bicara militer China Kolonel Senior Wu Qian mengaku besaran anggaran pertahanan negaranya masih lebih rendah dibandingkan dengan anggaran militer Amerika Serikat.“Meskipun setiap tahun ada kenaikan, anggaran militer China relatif rendah dibandingkan dengan AS,” ujar pejabat militer berpangkat bintang satu itu di Beijing, Kamis.Namun, menurut juru bicara delegasi Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) pada Sidang Parlemen Dua Sesi tersebut, anggaran itu akan digunakan semaksimal mungkin untuk pelatihan dan peningkatan kemampuan personel keamanan serta modernisasi peralatan militer.Dalam pembukaan sidang parlemen pada Sabtu (5/3), Perdana Menteri Li Keqiang mengusulkan kenaikan anggaran pertahanan negaranya sebesar 7,1 persen menjadi 1,45 triliun yuan (Rp3,28 kuadriliun).Anggaran militer China pada 2021 naik 6,8 persen dan pada tahun fiskal 2020 meningkat sebesar 6,6 persen.China terus menaikkan anggaran militernya satu digit sejak 2016 sesuai rencana pembangunan sektor pertahanan hingga 2035 seperti yang dicanangkan oleh Presiden Xi Jinping.Jika pada Februari lalu Presiden AS Joe Biden merencanakan anggaran militernya pada 2022 sebesar 770 miliar dolar AS (Rp11 kuadriliun), maka anggaran militer China kurang dari 30 persen anggaran AS. (Sof/ANTARA)
Anggota DPR: Penundaan Pemilu Tidak Perlu Diperdebatkan Lagi
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR Rifqinizami Karsayuda menegaskan usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 tidak perlu diperdebatkan lagi karena sudah diatur jelas dalam konstitusi. \"Komisi II sudah sepakat pelaksanaan pungut hitung dilakukan 14 Februari 2024,\" kata Rifqi dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis. Dia mengatakan apabila ada keinginan untuk melakukan amandemen, maka prosesnya akan panjang dan sudah diatur sedemikian rupa. \"Kalau amandemen itu dibuka, artinya bukan hanya isu kepemiluan yang akan dibahas, tetapi juga isu-isu yang lain,\" tambahnya. Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga menegaskan sikap partainya sudah jelas menolak usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Hal senada juga disampaikan Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Menurut Titi, dalam survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) telah menunjukkan sebagian besar responden tidak ingin penundaan Pemilu Serentak 2024. \"Survei LSI, 74 persen tidak ingin ada penundaan Pemilu dan sepaket dengan perpanjangan masa jabatan presiden,\" katanya. Dia mengatakan penundaan pemilu hanya akan memunculkan kerugian dan kemunduran langkah demokrasi Indonesia. \"Itu merupakan kemunduran demokrasi,\" ujarnya. Sebelumnya, usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 muncul dari tiga ketua umum partai politik, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. (mth/Antara)
Pemerintah Daerah Masih Bermasalah dalam PBJ dan Gratifikasi
Jakarta, FNN. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengungkapkan berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) maka masih ada permasalahan gratifikasi dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di pemerintahan daerah.\"90 persen pemerintah daerah masih mengalami masalah di PBJ dan proses manajemen SDM yang tidak transparan (jual beli jabatan),\" katanya di Samarinda, Kamis.Ia mengatakan survei KPK tersebut dengan 250.000 responden pegawai di lingkungan pemerintah daerah, masyarakat pengguna pelayanan publik, pegawai BPK, BPKP dan juga pengamat kebijakan publik yang dilaksanakan konsultan kredibel.Survei tersebut bertujuan untuk mengukur dimensi transparansi, pengelolaan SDM, pengelolaan anggaran, integritas tugas, trading in influence, serta pengelolaan PBJ di Indonesia.“Hasil survei sudah diserahkan kepada semua kepala daerah, termasuk di Kaltim. Bagaimana hasil surveinya dan apa yang harus dilakukan untuk perbaikan, semua ada di situ,\" ungkapnya.Menurut dia, sejak kehadiran KPK, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia masih cenderung stagnan.Alex menjelaskan tahun 2019 IPK Indonesia berada di poin 40, kemudian tahun 2020 turun jadi 37 poin dan tahun 2021 hanya naik satu poin menjadi 38. Kemudian dari 180 negara di dunia yang disurvei oleh Tranparency International, Indonesia hanya menempati posisi 100.Lanjutnya, Transparency International melihat potret persepsi korupsi di Indonesia belum banyak mengalami perubahan sehingga diperlukan perjuangan keras untuk menekan penyebaran korupsi tersebut.“Korupsi seperti sudah menjadi kebiasaan bahkan ratusan pejabat dan pengusaha sudah terperangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK,\" kata Alex. (Sof/ANTARA)
Untuk Eliminasi Potensi Terorisme di Daerah, BNPT Tekankan Toleransi
Jakarta, FNN. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menekankan nilai toleransi guna mengeliminasi potensi terorisme, radikalisme di masing-masing daerah.\"Penguatan nilai-nilai toleransi menjadi salah satu bentuk untuk bisa mengeliminasi potensi radikalisme, terorisme yang terjadi di masing-masing daerah,\" kata Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar dalam siaran persnya di Denpasar, Bali, Kamis.Ia mengatakan bahwa sikap toleransi di masyarakat harus terus dihidupkan karena hal ini merupakan jati diri atau karakter bangsa Indonesia yang turun temurun telah diajarkan oleh leluhur bangsa dan tertuang di dalam konsensus.Menurutnya, sikap toleransi merupakan modal dalam menyatukan bangsa yang memiliki perbedaan suku, agama, ras, dan budaya.\"Secara geografis dan demografis, tidak ada provinsi yang hidup hanya satu suku saja. Artinya nilai-nilai ke Indonesia-an itu sudah ada di setiap sudut kabupaten/kota di Indonesia,\" katanya.Dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE dan Konsolidasi Indonesia Knowledge Hub on Counter Terrorism and Violent Extremism (I-KHub on CT/VE), di Hyatt Regency Bali, Kepala BNPT mengingatkan kepada perwakilan Kesbangpol dan FKPT untuk merawat sikap toleransi di era kemajuan digital dalam ruang informasi.Dijelaskannya, dengan adanya fenomena keterbukaan informasi yang membuat masyarakat tanpa ada batasan dan mudah mendapatkan informasi harus menjadi perhatian serius. Kata dia, keterbukaan informasi yang salah, justru bisa disalahgunakan sekelompok orang yang ingin merusak adat istiadat bangsa.Pihaknya berharap adanya penguatan salah satu bentuk kerja sama dengan pemerintah daerah guna mengeliminasi potensi radikalisme, terorisme di masing-masing daerah. Salah satu bentuk kerja sama itu dapat dituangkan dalam Deklarasi Anti Radikalisme Terorisme di setiap daerah dengan melibatkan kaum milenial. (Sof/ANTARA)