ALL CATEGORY
Ternyata Yang Atasi Hujan di MandalikaTNI AU dan BRIN bukan Pawang
Lombok Tengah, FNN -- Masyarakat dihebohkan dengan aksi pawang hujan di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Ahad (20/3/2022). Aksi Roro Istiati yang berjalan di lintasan Sirkuit Mandalika dengan membawa sesajen pun mendapat sorotan televisi yang disiarkan ke seluruh dunia. Sontak saja tindakan pawang tersebut menjadi buah bibir masyarakat dunia, dan bahkan viral di media sosial. Apalagi setelah akun resmi MotoGP membuat status seolah membenarkan jika akibat Roro hujan di Sirkuit Mandalika akhirnya berhenti. \"It worked,\" kata akun Twitter @MotoGP. Warganet pun menganggap jika hujan benar-benar berhenti akibat usaha yang dilakukan Roro. Padahal modifikasi cuaca terjadi berkat peran TNI Angkatan Udara (TNI AU) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Keduanya melaksanakan operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC) di kawasan Sirkuit Mandalika, sejak Jumat (18/3/2022). Operasi TMC yang menggunakan pesawat Cassa 212-200 dari Skadron Udara 4 Lanud Abdulrahman Saleh Malang, dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya curah hujan tinggi di Sirkuit Mandalika. Jika intensitas hujan tinggi maka dapat mengganggu jalannya gelaran MotoGP. Koordinator Laboratorium Pengelolaan TMC, Budi Harsoyo mengatakan, operasi di Mandalika merupakan jenis layanan TMC untuk tujuan pengurangan curah hujan (rain enhacement). \"Metode ini dalam beberapa tahun terakhir, banyak diaplikasikan untuk tujuan mitigasi banjir ataupun tujuan pengamanan pembangunan infrastuktur nasional dan sejumlah event kenegaraan lainnya,\" ucap Budi dikutip di Jakarta, Senin (21/3/2022). Pesawat Cassa 212-200 melakukan penyemaian garam (NaCl) di awan potensial hujan yang bergerak menuju Mandalika. Melalui operasi tersebut, diharapkan dapat mempercepat proses terjadinya hujan sebelum awan tersebut mencapai Sirkuit Mandalika. Selain itu, tim BRIN serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melakukan pemantauan dan menganalisis data cuaca, serta pertumbuhan awan. Langkah itu dilakukan untuk menentukan strategi penyemaian yang dilaksanakan. Sehingga cuaca di sekitar Sirkuit Mandalika bisa terkendali. (sof, Republika)
G-20 atau G-19?
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan INDONESIA ketua G-20. November mendatang di Bali digelar konferensi G-20. USA sudah minta, Rusia dikeluarkan dari G-20, sedangkan PM Australia telah kontak Presiden Jokowi untuk tidak mengundang Putin. Pejabat Kemlu berkomentar, kita \'kan berdaulat. Wah mas, persoalannya bukan di situ. Anak kelas IV SD di Ukraine juga tahu Indonesia negara berdaulat. Waktu tahun 1962 kita tuan rumah Asian Games kita juga negara berdaulat. Tapi karena sebagai tuan rumah kita tak undang Israel maka kita kena sanksi rupa-rupa. Termasuk tak ikut Olympiade Tokyo 1964. Asian Games di Jakarta juga tak diakui. Kita bukan shahibul hajat G-20 walau diadakan di Bali, pemilik hajat adalah G-20. Kita tuan rumah. Permintaan USA dan Aussie mengandung kesamaan, mereka tak mau lihat Putin ada di Bali. Karena USA berpengaruh, kalau Indonesia tak penuhi permintaan Aussie, barat tentu sudah ada solusi, karena mereka anggap ini bukan big issue tak di-besar-besarkan. Yang big issue agresi Rusia ke Ukrine. Kemarin 24/3/2022 diadaksn pertemuan NATO yang juga dihadiri Presiden USA Joe Biden. Dikabarkan bahasan meliputi kemungkinan Rusia gunakan senjata kimia dan atau nuklir. Juga bantuan China ke Rusia. Pertemuan akan berlanjut Juni di Spain. Pihak Putin sementara belum banyak yang bisa mereka buat. Karena kalau Rusia mau bermain nuklir, mungkin ini keputusan yang nekad. Keadaan mereka pun parah di Ukraine. Serdadu Rusia menyerah sambil jual tank yang masih mulus dan dibeli Ukraine senilai Rp 144 juta. Bagaimana Indonesia akan bersikap? Tentu harus memilih antara undang Putin dan tak undang Putin. Kalau Indonesia tetap mengundang Putin, pihak barat akan lakukan upaya G-20 jadi G-19 tanpa Rusia. Indonesia harus mengambil putusan dangan serius dan matang dalam undang atau tidak Putin ke G-20 di Bali November mendatang. (*)
Ada Agenda Tersembunyi, Anis Matta: Ide Penundaan Pemilu Merusak Tatanan Dan Stabilitas Demokrasi
Jakarta, FNN – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, tidak ada alasan sama sekali baik secara politik, ekonomi, hukum dan pandemi untuk melakukan penundaan Pemilu 2024 seperti yang diusulkan oleh tiga ketua umum partai koalisi pro pemerintah. “Pada dasarnya di Partai Gelora Indonesia tidak tertarik, karena tidak ada alasan yang cukup memadai untuk melakukan penundaan pemilu, baik alasan politik, ekonomi, hukum, pandemi. Tidak satu satupun alasan dari semua alasan itu, yang cukup untuk melakukan penundaan pemilu,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk “Heboh Gonjang-ganjing Tunda Pemilu 2024, Apa kata Survei?”, Rabu (23/3/2022) petang. Diskusi yang digelar secara virtual ini dihadiri Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra, Founder Drone Emprit & Media Kernels Indonesia Ismail Fahmi, dan Peneliti Litbang KOMPAS Yohan Wahyu. Menurut Anis Matta, sejak awal isu tersebut digaungkan tidak ada alasan atau logika menarik yang dipakai. Sehingga Partai Gelora enggan terburu-buru mengambil sikap ketika isu penundaan pemilu digulirkan. Kendati begitu, Anis mengakui masih akan tetap mengikuti perkembangan isu penundaan pemilu agar mendapatkan gambaran secara detil. “Dari awal kita tidak melihat isu ini sebagai isu yang menarik karena logika yang diangkat dibalik. Dan dalam banyak situasi, krisis ekonomi sebenarnya bukan alasan untuk menunda pemilu, tapi kadang justru alasan untuk mempercepat pemilu,” katanya. Berdasarkan hasil survei, kata Anis Matta, juga ada perbedaan jauh antara opini publik di sosial media (sosmed) yang menolak penundaan pemilu dengan pernyataan para elit yang menghendaki penundaan pemilu. “Upaya menekan arus opini publik secara terus menerus, menurut saya jauh lebih berbahaya ketimbang wacana penundaan pemilunya sendiri,” katanya. Karena siapapun yang berada dibalik ide penundaan pemilu ini, benar-benar sudah terlalu jauh jaraknya dengan ruh masyarakat, dengan perasaan publik, dengan pikiran mereka sendiri. “Mereka seperti ada di alam yang lain, sementara rakyat kita ini ada di alam yang lain pula. Ini seperti entiti yang hidup di dua alam yang berbeda, menurut saya ini yang lebih berbahaya,” ujarnya. Hal ini menunjukkan, bahwa yang kita hadapi sebenarnya, bukan sekedar krisis ekonomi atau pandemi saja, tapi sudah menyentuh pada krisis sosial yang jauh lebih buruk. Dimana sebagian elitnya seperti tidak memahami masalah, tetapi kemudian mengorbankan kepentingan bangsa yang lebih besar dan mendahulukan kepentingan jangka pendek mereka. “Dorongan penundaan pemilu ini pasti dilatarin agenda yang tersembunyi, terbatas pada kelompok tertentu, orang-orang tertentu dan bersifat sangat jangka pendek. Betapa jauhnya elite kita dari rakyat. Ini situasi yang buruk,” tandasnya. Ketua Umum Partai Gelora ini mengatakan, upaya mengorbankan kepentingan bangsa dan demokrasi melalui penundaan pemilu bisa menyimpan benih tertentu bagi satu pergerakan sosial. Situasi seperti ini, lanjutnya, semakin memperlihatkan kepada publik terjadinya krisis kepemimpinan, bahwa para elit tidak terkoneksi secara pikiran maupun emosional dengan rakyat. “Jauh betul dari yang diinginkan oleh rakyat. Karena itu, wacana penundaan pemilu ini, Insya Allah akan gagal dengan sendirinya,” tegas Anis Matta. Anis Matta menilai semua pihak berkepentingan untuk menjaga konstitusi dan tegaknya demokrasi yang merupakan amanat reformasi 1998 dari kepentingan jangka pendek kelompok tertentu. “Kita harus membongkar apa agenda tersembunyi dibalik itu, karena ini jelas-jelas bisa merusak tatanan dan stabilitas demokrasi kita,” katanya. Ia berharap semangat perlawanan civil society ini, harus terus dikembangkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat. “Mudah-mudahan ini bisa mengilhami rakyat kita untuk memiliki sikap yang jauh lebih dewasa,” katanya. Ketua KPU Ilham Saputra mengaku tak mau ambil pusing dengan isu penundaan pemilu 2024. Dia menegaskan KPU bekerja dengan taat menjalani konstitusi. “Kalau terkait dengan penundaan pemilu, KPU enggak mau ambil pusing dengan isu itu, karena KPU ini penyelenggara bekerja berdasarkan konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku,” kata Ilham. KPU sendiri telah mengusulkan anggaran sebesar Rp76 triliun untuk pesta demokrasi lima tahunan. KPU, lanjutnya, telah menyurati DPR untuk segera menggelar rapat kerja pengesahan anggaran Pemilu 2024. “Tetapi Komisi II DPR menginginkan agar pembahasan ini dilakukan oleh KPU terpilih 2022-2027. Menurut hemat kami akan lebih baik, karena KPU bekerja sustainable, bekerja berkesinambungan, akan lebih baik tahapan, jadwal, dan program ini dibahas di periode kami,” kata Ilham. Ilham mengingatkan ada dua tahapan pemilu krusial tahun ini, yaitu pendaftaran partai politik peserta pemilu dan penentuan daerah pemilihan. Oleh karena itu, KPU membutuhkan kepastian dan ketersediaan anggaran untuk memulai kedua tahapan itu. Selain itu, kata Ilham, imbas belum disahkannya anggaran untuk kebutuhan pemilu ini mengganjal pembahasan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Jadwal, Tahapan, dan Program Pemilu Serentak 2024. Ilham tidak ingin masuk dalam polemik soal dugaan skenario KPU terpilih Periode 2022-2027 dimanfaatkan untuk memuluskan ide penundaan pemilu seperti yang dilontarkan oleh pengamat politik. Ia memastikan KPU mulai dari tingkat pusat hingga daerah satu suara menyiapkan seluruh pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. “Enggak ada hubungan bola panas ada di kami. Kami hanya ingin kemudian memastikan seluruh tahapan pemilu 2024 sudah kami siapkan PKPU nya, sudah kami siapkan perangkat perangkatnya. Sudah kami siapkan beberapa hasil riset yang sudah kami lakukan, kami juga sudah merancang tentang penguatan IT terhadap penyelenggara pemilu 2024,” jelasnya. Founder Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia Ismail Fahmi mengungkapkan, perbincangan tentang penundaan pemilu dan jabatan presiden tiga periode, sangat tinggi pada akhir Februari hingga awal Maret 2022. Puncak pembahasan terjadi pada 2 Maret, dengan lebih dari 6 ribu mention. “Terutama didorong pernyataan Menko Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, yang mengklaim 110 juta netizen mendukung penundaan pemilu,” kata Ismail. “Secara umum, publik percaya bahwa rezim ada di belakang ramainya wacana penundaan pemilu dan masa jabatan presiden tiga periode,” imbuhnya. Menurutnya, banyak perbincangan didorong tingginya penolakan warganet atas wacana tersebut. Kemudian, pemberitaan sangat tinggi pada 7 Maret dengan 1.918 mentions. “Hal itu didorong komentar Presiden Joko Widodo, bahwa dia patuh pada konstitusi. Publik mengkritisi respon presiden, yang dinilai berbeda pada wacana tiga periode,” ujarnya. Sebab pada 2019, Jokowi sebut wacana tiga periode menampar mukanya, Namun belakangan Presiden sebut wacana itu sebagai bagian dari demokrasi. Netizen terlihat kompak menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. “Selain mengamplifikasi pemberitaan dan pernyataan para tokoh yang menolak penundaan pemilu hingga 2027, netizen juga mengkritisi berbagai dukungan atas wacana perpanjangan masa jabatan Presiden,” tandasnya. Peneliti Litbang KOMPAS Yohan Wahyu menambahkan, berdasarkan survei yang dilakukan Litbang Kompas ditemukan adanya gerakan politik yang dilakukan para elit untuk menguatkan penundaan pemilu dengan alasan kepentingan nasional. Padahal alasan ekonomi yang dijadikan alasan untuk pemulihan ekonomi nasional hanya sekitar 6,9 persen. Publik yang tidak percaya, justru jauh lebih besar mencapai 23, 4 persen. “Publik melihat itu hanya untuk kepentingan politik mereka saja,” kata Yohan. Selain itu, sekitar 80 persen suara publik juga menyatakan, bahwa penundaan pemilu tidak berkorelasi dengan pemulihan ekonomi nasional. “Survei yang kita lakukan semakin memperkuat hasil survei dari lembaga survei lain soal penundaan pemilu, bahwa mayoritas publik menolak penundaan pemilu,” katanya. Yohan menegaskan, upaya orkestrasi yang dibangun untuk mempengaruhi opini publik tidak membuahkan hasil seperti upaya pembahasan penundaan pemilu yang rencananya digelar Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Senin 21 Maret 2022 lalu, akhirnya dibatalkan setelah mendapatkan protes dari Ketua KPU RI Ilham Saputra. “Saya melihat ada orkestrasi yang dibangun yang coba mempengaruhi opini publik untuk melakukan penundaan pemilu. Setelah survei ini, ternyata masih berlanjut dengan beredarnya surat Kemenko Polhukam yang kemudian diklarifikasi. Saya kira nanti akan muncul banyak lagi di lapangan, tetapi mayoritas publik tetap menolak,” tegas Peneliti Litbang KOMPAS ini. (sws)
Jangan Anggap Enteng Cuitan Lukman Hakim Soal Penundaan Pemilu
Jakarta, FNN – Wartawan senior FNN Hersubeno Arief memberikan penilaian bahwa KPU akan terlibat dalam permainan skenario penundaan Pemilu 2024. Hal ini berhubungan dengan keputusan NasDem dan PPP dengan PDIP untuk menolak amandemen UUD 1945. “Semakin banyaknya partai yang bergabung untuk menolak amandemen UUD 19945, maka skenario penundaan pemilu melalui amandemen konstitusi hampir tidak mungkin. Karenanya, KPU pun mulai diturunkan untuk ikut bermain dalam penundaan Pemilu 2024 ini,” papar Hersubeno dalam kanal Hersubeno Point, Rabu, 23 Maret 2022. Awalnya, kata Hersu panggilan akrab Hersubeno, bentuknya samar-samar, akan tetapi makin lama makin nyata. Dengan dilibatkannya KPU, membuat pemerintah tidak bisa disalahkan sebab penundaan Pemuli 2024 bukan berasal dari mereka. \"Skenario baru ini bila terwujud, maka pemerintahan Jokowi itu tidak bisa disalahkan sebab penundaan Pemilu itu bukan berasal dari pemerintah namun dari KPU,\" kata Hersu. Menurutnya, KPU akan menyatakan tidak sanggup menyelenggarakan Pemilu dengan alasan dana yang tidak terpenuhi. \"KPU menyatakan tidak sanggup menyelenggarakan Pemilu, alasannya karena dana Pemilu yang mereka ajukan tidak bisa dipenuhi pemerintah dan kemudian juga waktu penyelenggaraannya itu sangat mepet,\" ujar Hersu. Sedangkan pemerintah yang beralasan pandemi Covid-19 dan harus menghemat anggaran tidak bisa disalahkan. \"Sebaliknya pemerintah dengan alasan tengah dilanda pandemi dan harus menghemat anggaran, juga tidak bisa disalahkan karena KPU mengajukan anggarannya terlampau besar,\" tutur Hersu. Sinyal kemungkinan KPU tak mampu menyelenggarakan Pemilu 2024 juga pernah disuarakan oleh mantan anak buah Jokowi. \"Sinyal kemungkinan KPU tidak mampu menyelenggarakan Pemilu atau melaksanakan Pemilu itu beberapa hari yang lalu itu sebenarnya sudah disuarakan oleh politisi PPP Lukman Hakim Syaifuddin,\" kata Hersu. \"\'Seandainya tiba-tiba KPU menyatakan tidak mampu adakan Pemilu 2024, langkah konstitusional apa yang bisa ditempuh sebagai jalan keluar\', itu Lukman Hakim bertanya melalui cuitannya di akun Twitter pribadinya pada Kamis 10 Maret lalu,\" tuturnya menambahkan. Meski terkesan sambil lalu, cuitan Lukman Hakim Saifuddin itu dinilai tidak boleh dianggap sepele. \"Walau terkesan sambil lalu, cuitan mantan menteri agama pada kabinet Jokowi yang pertama itu tidak bisa dianggap sepele loh ya,\" ujar Hersu. \"Ini bukan cuitan iseng dari seorang netizen sebagai elite partai pendukung pemerintah, pernah juga menjadi pejabat tinggi negara pasti Lukman mengetahui informasi yang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan atau ini kita sebut sebagai \'Inside Story\' gitu ya, apa story behind the scene lah gitu, cerita di balik layar,\" katanya menambahkan. Hersubeno Arief mengatakan bahwa isu ketidakmampuan KPU menyelenggarakan Pemilu 2024 ini sebenarnya sudah lama. Akan tetapi, pada saat itu publik, media, hingga pengamat terlalu fokus pada dua isu saja. \"Isu kemungkinan KPU tidak bisa menyelenggarakan Pemilu karena ketiadaan biaya dan mepetnya waktu ini sebenarnya sudah lama beredar. namun pada waktu itu publik, media, pengamat, itu tampaknya juga lebih terfokus pada dua isu saja,\" tutur Hersu. \"Yakni penundaan Pemilu dengan konsekuensi memperpanjang masa jabatan presiden Jokowi dan kemudian setelah isu ini gagal muncul opsi lama opsi baru yang berupa opsi lamanya dihidupkan, yakni kembali ke tiga periode jadi mengubah masa jabatan Presiden Jokowi dari dua periode menjadi tiga periode,\" ucapnya menambahkan. Akan tetapi, begitu partai politik ramai-ramai menolak amandemen UUD 1945, skenario baru ini akan mulai dijalankan. Nah setelah parpol pemerintah ramai-ramai menolak bahkan menutup pintu amandemen, tampaknya skenario baru itu akan mulai dijalankan,\" pungkasnya. (sof, sws)
G20 Perlu Bahas Soal Ukraina
Jakarta, FNN. Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins mengatakan bahwa forum Group of Twenty (G20) yang kini diketuai oleh Indonesia perlu membahas krisis di Ukraina dan berbagai dampaknya.Negara-negara besar di dunia yang menjadi anggota G20 perlu membahas krisis yang dipicu oleh aksi militer Rusia tersebut, kata Jenkins, Kamis. “Kita juga perlu menyadari bahwa invasi tak berdasar Rusia terhadap Ukraina telah mengubah dunia,” katanya.Dia menambahkan krisis tersebut telah menjungkirbalikkan pasar energi, memicu inflasi besar-besaran, mengganggu pasokan makanan ke berbagai negara. \"Ini adalah isu-isu yang perlu dibahas oleh G20,\" kata Jenkins.Dia juga menegaskan dukungannya pada presidensi Indonesia di G20. “Saya tak dapat memikirkan negara lain yang saya rasa tepat untuk presidensi (G20) pada masa yang sulit ini,” kata dia.Jenkins menegaskan agenda-agenda prioritas yang telah diutarakan oleh Presiden Joko Widodo tentang arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi, tetap menjadi isu yang penting dan perlu tetap dibahas oleh forum G20.“Kami meyakini bahwa G20 adalah forum yang sangat penting, seperti forum-forum lainnya, di mana isu terbesar di dunia ini perlu dibahas, dan kami mendukung Indonesia untuk mengupayakan itu,” katanya merujuk pada isu di Ukraina.Sebelumnya, dalam sebuah keterangan tertulis, Jenkins mengatakan bahwa aksi militer Rusia di Ukraina “bukan perang antara Rusia dan Ukraina, ini bukan perang antara Rusia dan Barat.\"\"Ini adalah perang yang dilakukan Rusia pada hukum internasional, pada perdamaian dan keamanan global dan pada aturan dan norma multilateral yang menjamin stabilitas dan kemakmuran bersama di seluruh dunia,\" katanya. (Sof/ANTARA)
Belum Ada Regulasi yang Mengatur Robot Trading
Jakarta, FNN. Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Indrasari Wisnu Wardhana mengakui belum ada regulasi yang mengatur robot trading atau perdagangan secara robot di Indonesia.\"Ada kekosongan hukum, karena sampai sekarang kita belum ada yang mengatur mengenai robot trading. Dan kita sedang melakukan kajian,\" kata Wisnu saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI yang disiarkan virtual, di Jakarta, Kamis.Wisnu memaparkan robot trading pada prinsipnya menggantikan fungsi manusia dalam melakukan perdagangan. \"Karena kalau kita trading saham, forex atau apapun kita kan harus lihat komputer setiap hari. Karena perubahannya tiap jam. Nah robot itu dibikin untuk menggantikan kita,\" ujar Wisnu.Tetapi, lanjutnya, robot trading tidak bisa membuat keputusan, karena robot trading hanya sebagai alat analitik yang membaca riwayat ke belakang atau past performance.\"Dia tidak bisa membaca sedang ada misalnya perang teluk. Padahal itu merupakan satu variabel besar dalam perdagangan komoditi berjangka. Harga langsung naik. Nah itu tidak dieksploitasi oleh robot trading. Hal ini yang banyak membuat orang rugi juga,\" ujar Wisnu.Kendati demikian, Wisnu mengatakan bahwa jika robot trading tersebut baik, maka akan benar-benar membantu penggunanya.Pada kesempatan tersebut, Wisnu juga menyampaikan bahwa regulasi selalu lebih lambat dari perkembangan teknologi, mengingat teknologi bersifat eksponansial.Hal tersebut yang membuat regulasi sulit mengejar perkembangan teknologi, namun pemerintah, tambah Wisnu, selalu berusaha agar tidak ketinggalan.(Sof/ANTARA)
Syarat Mudik Lebaran Lebih Berat dari Natal dan Tahun Baru
Jakarta, FNN – Ada kabar gembira bagi umat Islam di Indonesia bahwa tahun 2022 tidak ada larangan mudik Lebaran. Masyarakat boleh mudik Lebaran dengan syarat sudah mendapatkan vaksin Covid-19 dosis lengkap (1 dan 2) serta booster. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo pada Kamis, 24 Maret 2022 di Jakarta. Di sisi lain ada ada kabar kurang mengenakkan, sebab persyaratan mudik Lebaran lebih ketat dibandingkan dengan mudik Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. “Mudik Lebaran 2022 ini aturannya seharusnya lebih longgar, setidaknya sama dengan Natal 2021 dan tahun baru 2022,” kata wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point, Kamis, 24 Maret 2022. Hersu, demikian panggilan akran Hersubeno mempertanyakan kenapa harus ada vaksin booster bagi pemudik Lebaran, sementara data menunjukkan kasus Covid-19 semakin menurun. Pemerintah, kata Hersu seharusnya bisa memahami suasana batin umat Islam Indonesia yang sudah 3 tahun tidak bisa mudik. Mereka menunggu dengan penuh kesabaran. Hersu menunjukkan data dan fakta yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa jumlah orang yang sudah vaksin lengkap sekitar 148 jutaan, sedangkan pengguna vaksin booster baru 12.487.116 atau sekitar 6 persen juta. “Artinya yang bisa mudik cuma sejumlah itu. Lainnya di kemanakan? Pasti akan terjadi kekacauan. Mudik itu tradisi, walau ekonomi sulit, harus tetap mudik. Jadi pemerintah harus adil dan konsisten,” pesan Hersu. Kebijakan pemerintah kata Hersu jelas ambigu, kalau ingin menunda Pemilu, pemerintah pakai alasan pandemi belum reda. Akan tetapi jika ingin menunjukkan kinerja pemerintah yang diklaim bagus, dinyatakan angka pandemi terus menurun. Selain ambidu lanjut Hersu, pemerintah tidak konsisten khusunya dalam membuat kebijakan soal mudik Lebaran tahun 2022. Hersu mengutip pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyatakan bahwa vaksin booster hanya bersifat anjuran. Budi mendasarkan pada pengalaman di negara lain, yakni pemerintahan Hongkong. Budi menegaksan bagi merka yang sudah booster, ini tidak perlu melampirkan syarat perjalanan apapun. “Jika kita padukan antara konferensi pers Presiden Jokowi dengan pernyataan Menteri Kesehatan, mana yang benar? Masalah ini, kata Hersu perlu segera diperjalas dan dibuat regulasinya agar tidak terjadi kekacauan di lapanagan. Ketidakkonsistenan pemerintah tentu saja mengundang kecurigaan masyarakat, khususnya umat Islam. Diduga ada motif bisnis lagi untuk menangguk keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Apalagi, pada awal Januari 2022 Jokowi mengklaim vaksin melimpah. Lalu pada 8 Maret 2022 juru bicara Kementerian Kesehatan dr Sitia Nadia Tarmizi, menyatakan Indoneia punya stok vaksin sebanyak 440 juta dosis dari berbagai merk. Sepekan kemudian tepatnya 14 Maret 2022, BPPOM telah memperpanjang masa kedaluwarsa masa vaksin dari semula 3 bulan menjadi 6 bukan. Apakah kebijakan wajib booster syarat mudik lebaran sebagai staretegi pemerintah menghabiskan stok vaksin yang melimpah? Data Kemenhub jumlah pemudik Lebaran tiap tahun rata-rata 23 juta. Pemudik Natal dan Tahun Baru 2021 sebanyak 11 juta. Mengapa lebih ketat saat Lebaran? Jangan sampai pemerintaah dituduh Islamophobia dan deskriminatif terhadap umat Islam. Perihal Islamophobia, kata Herus, pemerintah sering menggunakan narasi dan stigma radikal dan terorisme. Juga soal penggunaan toa di masjid dan kebijakan lain yang merugikan kepentingan umat. (sof, sws)
Nilai Komitmen Rp214 T dari "Business Matching" Belanja PDN
Jakarta, FNN. Pelaksanaan Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) yang diselenggarakan pemerintah di kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali selama tiga hari pada 22-24 Maret 2022 berhasil mencatatkan nilai komitmen belanja produk dalam negeri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp214,1 triliun.Kegiatan tersebut juga memecahkan Rekor MURI untuk Transaksi Terbesar Belanja Produk Dalam Negeri dalam tiga hari.\"Negeri kita ini hebat, angka hari ini merupakan refleksi kerja keras dari para pimpinan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan semua yang terlibat,\" ujar Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat menutup Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri, Kamis.Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, nilai komitmen tersebut setara dengan 27.707 paket PDN. Selain itu, melalui Business Matching ini, 978 produsen PDN dapat dilibatkan dalam belanja negara. Kegiatan Business Matching merupakan langkah afirmasi untuk mendorong PDN dan juga Industri Kecil dan Menengah (IKM).“Semula, komitmen belanja dari kegiatan ini ditargetkan mencapai Rp100 triliun, dan sudah terlewati kemarin sore (23/3), kemudian masih terus bertambah hingga hari ini telah melampaui Rp200 triliun,\" katanya.Menperin menjelaskan, Business Matching bukan akhir dari target percepatan belanja PDN. Karena setelah ini, akan ada Business Matching lanjutan yang dilaksanakan baik secara fisik atau virtual, dan yang tidak kalah penting adalah pengawasan dan pengendaliannya.Menurutnya, kegiatan Business Matching yang baru saja dilakukan juga adalah bagian dari etape pelaksanaan program yang telah dibagi menjadi tiga tahap.\"Sebelumnya, dilaksanakan tahap pra Business Matching dengan melakukan interkoneksi data melalui aplikasi milik pemerintah seperti SIPD milik Kementerian Dalam Negeri, SAKTI milik Kementerian Keuangan, dan SIRUP milik LKPP yang akan terkoneksi dengan Sistem Informasi P3DN (SIP3DN) milik Kementerian Perindustrian,\" ungkap Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita.Ia berharap, komitmen belanja produk dalam negeri yang sudah tercatat selama tiga hari tidak berakhir di atas kertas saja, mengingat potensi belanja pemerintah pusat dan daerah yang mencapai Rp1.071,4 Triliun, dengan Rp400 Triliun yang dapat diserap oleh produk dalam negeri dan UMKM.Pada kegiatan itu, kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatatkan komitmen Belanja PDN terbesar untuk kategori kementerian/lembaga, yaitu Rp43 triliun.Sedangkan komitmen DKI Jakarta di kategori Pemerintah Provinsi menembus Rp5 triliun. Di kategori pemerintah kota/kabupaten, Kabupaten Bojonegoro memberikan komitmen sebesar Rp1,6 triliun.Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam kesempatan itu mengungkapkan, pemerintah mengambil langkah imperatif agar pemerintah belanja modal, barang, dan jasa berupa produk dalam negeri. \"Hal ini karena pemerintah merupakan the biggest buyer,” ujar Menteri Tito.Ia menambahkan, semua daerah harus membentuk Tim P3DN sesuai Surat Edaran Bersama Mendagri dan Kepala LKPP. Selanjutnya, mengalokasikan paling sedikit 40 persen dari APBD untuk penggunaan produk dalam negeri, lebih spesifik produk UMKM dan koperasi.Selain itu, mengumumkan seluruh pengadaan barang dan jasa pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) paling lambat 31 Maret 2022 dan mengisi e-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). \"Kemudian, mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk belanja produk dalam negeri,\" kata Mendagri. (Sof/ANTARA)
Ketersediaan Minyak Curah Tercukupi Jelang Ramadhan Dipastikan Kapolri
Jakarta, FNN. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo melakukan pengecekan ke Pasar Sehat Sabilulungan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dalam rangka memastikan ketersediaan minyak goreng curah tercukupi jelang Ramadhan.Dalam pengecekan tersebut, jenderal bintang empat itu melakukan tanya jawab dengan sejumlah pedagang di pasar dan memperoleh informasi terkait ketersediaan minyak goreng curah termasuk harga jualnya.“Hari ini Pasar Soreang mendapat 5 ton dan dibagikan kepada 61 pedagang,” kata Sigit dikutip dari keterangan tertulis Divisi Humas Polri, di Jakarta, Kamis.Menurut dia, sejumlah pedagang mengaku belum mendapatkan minyak goreng curah sesuai harga eceran tertinggi (HET) karena pasokan terbatas.Setelah mendapatkan 5 ton minyak goreng curah, pedagang menjual seharga Rp15.500 per kilogram, sesuai dengan kebijakan HET dari pemerintah.Selain pedagang, Kapolri juga menelusuri ketersediaan pasokan minyak goreng curah ke tingkat distributor. Ia juga menanyakan harga jual distributor ke pedagang di pasar.Berdasarkan informasi distributor, kata Sigit, para pedagang melepas minyak goreng curah dengan harga selisih Rp1.000 dari distributor, sehingga harga jual ke konsumen Rp15.500 per kg.\"Saya harap dan minta tolong ini terus dikontrol sehingga keberadaan minyak curah betul-betul bisa tersedia dan harganya sesuai dengan HET,\" ujarnya.Dalam kegiatan tersebut, mantan Kabareskrim Polri itu berharap ketersediaan dan harga minyak goreng termasuk sembako benar-benar terjaga hingga bulan Ramadan nanti dan seterusnya.Dengan begitu, lanjut dia, segala kebutuhan sembako dan komoditas lainnya yang dibutuhkan masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga selalu tersedia. \"Tentunya fluktuasi harga saya harapkan terus diikuti sehingga betul-betul bisa terjaga dan terkendali,\" tutup Sigit.Sebelumnya, saat meninjau kegiatan vaksinasi massal di Pusdik Intelkam, Soreang, Jawa Barat, Sigit berpesan kepada media ikut membantu menginformasikan ketersediaan serta harga jual minyak goreng khususnya jenis curah guna menghindari terjadinya kelangkaan dan permainan harga.“Kami titip ke rekan-rekan media, terus memantau perkembangan fluktuasi keberadaan minyak khususnya minyak curah dan karena itu distribusi yang tersumbat kemudian hal lain yang mengganggu terhadap ketersediaan minyak ini tolong diinformasikan kepada kami. Sehingga kami bisa lakukan langkah-langkah,\" papar Sigit. (Sof/ANTARA)
Sebanyak 63 Bundel Dokumen Bos Robot "Trading" Fahrenheit Disita Penyidik
Jakarta, FNN. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyita barang bukti berupa 63 bundel dokumen terkait tindak pidana penipuan penjualan paket robot trading Fahrenheit.Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan, Kamis, menyebutkan 63 bundel dokumen tersebut disita dari tersangka Hendry Susanto (HS), direktur PT FSP Akademi Pro, perusahaan yang mengelola robot trading bodong Fahrenheit.\"Selain tangkap dan tahan, penyidik juga menyita barang bukti berupa 63 bundel atau print out dokumen-dokumen terkait tindak pidana di atas,\" kata Ramadhan di Mabes Polri Jakarta, KamisHendry Susanto ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari di Rutan Bareskrim Polri, terhitung sejak 22 Maret sampai dengan 10 April mendatang.Ditipideksus Bareskrim Polri menangani perkara tersebut berdasarkan laporan polisi nomor LP/B/115/III/2022/SPKT BARESKRIM POLRI tertanggal 9 Maret 2022.Kasus itu dilaporkan terkait perkara dugaan tindak pidana menawarkan produk tidak sesuai janji, iktikad iklan maupun promosi dan/atau pelaku usaha distribusi, yang menerapkan sistem skema Piramida (ponzi) dan/atau pelaku usaha yang melakukan distribusi penjualan tanpa memiliki izin dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penjualan paket robot trading Fahrenheit.Tindak pidana tersebut sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perdagangan dan pelanggaran TPPU di wilayah Jakarta, Surabaya, dan sejumlah wilayah lain di Indonesia.Dalam perkara itu, tambah Ramadhan, penyidik telah memeriksa 10 orang saksi, yakni EM, WP, TR, PN, DIW, RT, DI, IKW, THT, dan MR.\"Juga telah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka HS selaku Direktur PT FSP Akademi Pro,\" tukasnya.Dia menjelaskan duduk perkara kasus tersebut adalah Fahrenhet selaku robot trading crypto merupakan sistem trading yang tidak selalu memperhatikan market dan berita, karena menggunakan teknologi robot yang selalu diawasi oleh trader berpengalaman.Dalam operasionalnya, robot trading itu menghasilkan keuntungan secara konsisten dengan pengelolaan keuangan yang baik, berdasarkan ekuitas yang ada; dan secara otomatis membuka dan menutup pesanan setiap hari.Namun faktanya, PT FSP Akademi Pro tidak memiliki izin dari Kementerian Perdagangan untuk menawarkan robot trading Fahrenheit.\"PT FSP Akademi Pro telah melakukan skema piramida dalam melakukan penjualan robot trading Fahrenheit,\" katanya.Kemudian, PT FSP Akademi Pro juga bekerja sama dengan PT Lotus Global Buana, dimana perusahaan tersebut bertindak sebagai broker tanpa izin dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappeti).\"Jumlah kerugian diperkirakan ratusan miliar, ini masih terus ditelusuri dan di-tracing oleh penyidik. Nanti ahli yang akan menghitung kerugian total dari para korban,\" ujar Ramadhan. (Sof/ANTARA)
POPULER
