ALL CATEGORY
Barat Menjadi Biang Kerok Krisis Ukraina, Tuding Pakar Politik AS
Jakarta, FNN. \"Negara-negara Barat, dan khususnya Amerika, pada prinsipnya menjadi penyebab\" krisis Ukraina, tulis John J. Mearsheimer, seorang pakar politik Amerika Serikat (AS), dalam sebuah artikel opini yang baru-baru ini dipublikasikan di harian The Economist.Para pembuat kebijakan Amerika dan Eropa telah memprovokasi krisis Ukraina dengan berupaya mengintegrasikan Ukraina ke Barat dan bersikeras bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin bertanggung jawab penuh atas krisis tersebut, ujar Mearsheimer.\"Namun, cerita itu keliru,\" kata profesor ilmu politik di Universitas Chicago itu.Mearsheimer melihat krisis Ukraina sebagai \"konflik internasional paling berbahaya sejak krisis misil Kuba pada 1962 lalu.\"Saat ini, pihak Barat sedang meningkatkan bantuan ke Ukraina sambil menjatuhkan sanksi ekonomi pada Rusia, langkah yang dianggap Putin sebagai \"serupa dengan deklarasi perang.\" Memahami akar penyebab konflik merupakan hal yang esensial dalam menemukan cara untuk mengakhiri krisis tersebut, bunyi artikel itu.Permasalahan terkait Ukraina diawali di Konferensi Tingkat Tinggi NATO di Bucharest pada 2008, menurut Mearsheimer.Saat itu, tulis Mearsheimer, pemerintahan Presiden AS George W. Bush mendorong aliansi tersebut agar mengumumkan bahwa Ukraina dan Georgia \"akan menjadi negara anggota\".Pada akhir 2021, Barat mengabaikan kekhawatiran Rusia soal keamanan, yaitu dengan niat memasukkan Ukraina ke dalam NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara). Sikap abai itu menjadi penyebab langsung terjadinya perang saat ini, tulis Mearsheimer.Para pembuat kebijakan Rusia \"tidak pernah menyampaikan apa pun soal penaklukan wilayah baru untuk menciptakan kembali Uni Soviet atau membangun Rusia yang lebih besar,\" kata pakar tersebut.Ia menambahkan bahwa para pemimpin Rusia telah berulang kali mengatakan bahwa mereka memandang penggabungan Ukraina ke dalam NATO sebagai \"ancaman eksistensial yang harus dicegah.\"\"Seperti yang disampaikan Lavrov pada Januari, \'kunci dari segalanya adalah jaminan bahwa NATO tidak akan melakukan ekspansi ke arah timur,\'\" kata Mearsheimer. (Ida/ANTARA)
Sri Mulyani Minta DJP Bumikan Informasi Pajak untuk Gaet Generasi Muda
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membumikan berbagai informasi terkait pajak dalam rangka menggaet lebih banyak generasi muda untuk berkontribusi. “Ini yang harus terus menerus bagi Kemenkeu, DJP membumikan, memudahkan, dan menciptakan konsep yang tidak rumit,” katanya dalam acara Tax Campaign Spectaxcular DJP 2022 di Jakarta, Rabu. Hal tersebut harus dilakukan karena sebenarnya saat ini banyak generasi muda yang memiliki ide untuk berkontribusi bagi pembangunan negara melalui pajak. Di sisi lain, ide-ide itu tidak tersalurkan karena generasi menganggap aspek-aspek terkait pajak sangat rumit dan menakutkan. Oleh sebab itu, Sri Mulyani menegaskan salah satu tugas Kementerian Keuangan termasuk DJP adalah menyebarluaskan informasi mengenai pajak dengan cara yang mudah dipahami dan kekinian. “Tugas kita adalah untuk menyampaikan kepada mereka yang belum tahu dan membutuhkan bimbingan. Ini sangat penting buat kita untuk reaching out terutama ke generasi muda,” tegasnya. Cara itu salah satunya adalah dengan mengadopsi teknologi digital untuk mengatasi persepsi masyarakat yang selama ini kurang benar sehingga mereka enggan dan takut memenuhi kewajiban pajaknya. Adopsi teknologi digital juga dilakukan untuk mengatasi masalah teknis termasuk dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang dianggap rumit oleh masyarakat. Ia mendorong jajaran DJP untuk terus mengeluarkan kreativitas, inovasi, teknologi dan edukasi dengan tetap mengedepankan kemudahan akses bagi masyarakat sehingga mudah dipahami. “Hal-hal yang tampak sederhana, kadang teman di pajak itu menganggap ‘kayak gitu aja enggak ngerti’ ya memang tidak mengerti jadi harus dibuat mengerti,” ujar Sri Mulyani. (mth/Antara)
Lebih Banyak Senjata Tak Akhiri Konflik di Ukraina
Jakarta, FNN. Paus Fransiskus pada Rabu mengatakan membeli lebih banyak senjata bukanlah solusi untuk mengakhiri setiap konflik, termasuk perang di Ukraina.Dia juga mengatakan perang di Ukraina memperlihatkan betapa umat manusia melampiaskan insting aneh untuk \"menghancurkan diri sendiri\".Fransiskus meminta para peserta audiensi umum mingguannya untuk mengenang semua korban perang: yang tewas, termasuk serdadu yang gugur dari kedua pihak, yang terluka, mereka yang kehilangan tempat tinggal dan para pengungsi.\"Semoga Tuhan memberi kekuatan yang membuat kita memahami bahwa perang adalah kekalahan umat manusia, bahwa kita harus mengalahkan semua yang mencetuskan perang…,\" kata dia.\"(Berperang) adalah kebutuhan yang menghancurkan kita,\" kata Fransiskus, seraya memohon kepada Tuhan agar \"membebaskan kita dari \'kebutuhan\' untuk menghancurkan diri sendiri\".Fransiskus telah beberapa kali mengutuk keras perang tersebut, namun dia mengecam Rusia hanya secara implisit dan tidak menyebutnya dengan nama.Dia hanya memakai beberapa istilah, seperti agresi yang tak bisa dibenarkan, pembantaian dan kekejian.Moskow menyebut invasinya di Ukraina sejak 24 Februari sebagai \"operasi militer khusus\" dan Fransiskus telah menolak istilah itu.\"Mari kita berdoa agar mereka yang berkuasa memahami bahwa membeli senjata dan membuat senjata bukan solusi dari masalah itu,\" kata dia pada Rabu.\"Solusinya adalah bekerja bersama-sama demi perdamaian, seperti Injil katakan, untuk mengubah senjata menjadi instrumen perdamaian.\"Fransiskus pernah mengatakan dana yang dihabiskan untuk senjata seharusnya dialihkan ke kepentingan lain, seperti melawan kelaparan atau mengembangkan dan menyebarkan vaksin.Dia juga telah menyerukan larangan senjata nuklir dan mengatakan bahwa dengan memilikinya saja merupakan perbuatan yang tidak bermoral. (Ida/ANTARA/Reuters)
Sebanyak 138 Sumur Pengembangan Telah Dibor Tahun Ini
Jakarta, FNN. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyebutkan realisasi jumlah sumur pengembangan yang telah dibor hingga 21 Maret 2022 mencapai 138 sumur atau 17 persen dari target. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan pihaknya mendorong realisasi komitmen Final Investment Decision (FID) Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) agar mempercepat pengeboran, karena 41 persen permasalahan keterlambatan pengeboran tahun lalu disebabkan oleh masalah itu. \"Masuk 2022 ini, saya tidak lagi mendengar adanya keterlambatan pengeboran yang disebabkan oleh FID KKKS. Kami sangat mengapresiasi hal tersebut,\" ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Rabu. Dwi menyampaikan bahwa industri hulu migas harus bisa menyikapi kenaikan harga migas saat ini dengan langkah yang masif dan agresif agar bisa mencapai target pengeboran sumur pengembangan. Ia mengapresiasi institusi yang telah membantu SKK Migas dan KKKS dalam merealisasikan kegiatan pengeboran dalam hal penyiapan lahan dan perizinan. \"Saya cek jadwal pengeboran di bulan April, permasalahan mengenai perizinan yang ada tinggal satu, dan itu on progress sedang diselesaikan,\" ujarnya. Pada 2022, SKK Migas menargetkan pengeboran 790 sumur pengembangan hasil work program and budget (WP&B), 100 sumur pengembangan dari program filling the gap (FTG), dan 42 sumur eksplorasi. Tak hanya itu, SKK Migas juga menargetkan rencana survei seismik dua dimensi sepanjang 3.539 kilometer dan survei seismik tiga dimensi 4.339 kilometer dengan 581 workover dan 29.582 well service. (Ida/ANTARA)
Jokowi Audiensi dengan 12 Organisasi Mahasiswa Kelompok Cipayung Plus
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) beraudiensi dengan 12 organisasi mahasiswa Kelompok Cipayung Plus di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, dengan agenda membahas pembangunan Ibu Kota Nusantara hingga stabilitas harga bahan pokok. Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Raihan Ariatama mengatakan pertemuan dengan Presiden tersebut juga membahas mengenai program Rumah Kebangsaan. \"Pertama, berkaitan dengan program Kelompok Cipayung Plus, yaitu Rumah Kebangsaan, yang mana kami akan melakukan program Rumah Kebangsaan yang merupakan salah satu program andalan kami pada periodisasi kali ini,\" kata Raihan dalam keterangannya usai pertemuan. Menurut dia, program Rumah Kebangsaan bertujuan untuk tetap menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan Indonesia. \"Berbagai macam latar belakang agama, ideologi, suku bangsa tetap kami rajut dalam satu kesatuan,\" jelasnya. Dia menjelaskan Rumah Kebangsaan merupakan salah satu upaya Kelompok Cipayung Plus dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas anak-anak muda Indonesia, terutama di bidang ekonomi kreatif dan digitalisasi. \"Harapannya, muncul bibit-bibit, tunas-tunas muda di Indonesia nanti ke depan, yang siap untuk menopang pembangunan perjalanan bangsa kita ke depannya,\" katanya. Terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara, Kelompok Cipayung Plus juga berkomitmen mendukung program tersebut agar pemindahan dan pembangunan IKN berjalan baik. IKN juga diharapkan menjadi prestasi dan legasi Presiden Jokowi di mata dunia. Selain itu, kelompok mahasiswa itu juga menyampaikan aspirasi terkait stabilitas harga bahan pokok, yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi kegelisahan masyarakat. Presiden Jokowi menyambut baik aspirasi tersebut, tambah Raihan. \"Alhamdulillah Presiden menyambut baik dan kami berkomitmen untuk tetap memberikan kontribusi, sumbangsih pemikiran, agar stabilitas harga bahan pokok tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya,\" katanya. Jokowi juga berpesan kepada para mahasiswa tersebut untuk terus berkreasi dan berinovasi, selain juga harus bisa tetap berpikir kritis. \"Pesan Presiden bahwa anak muda harus tetap berkreasi, harus inovatif, tapi tidak meninggalkan daya kritisnya; dan Pemerintah siap berkolaborasi dengan Kelompok Cipayung Plus untuk tetap menjaga, merawat bangsa kita ke depannya,\" ujarnya. Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Mahasiswa yang hadir dalam audiensi tersebut yaitu: 1. Raihan Ariatama, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI); 2. Jefri Gultom, Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI); 3. Muhammad Abdullah Syukri, Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII); 4. Benidiktus Papa, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI); 5. I Putu Yoga Saputra, Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI); 6. Abdul Musawir Yahya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiah (DPP IMM); 7. Wiryawan, Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Budhis Indonesia (PP HIKMAHBUDHI); 8. Muhammad Asrul, Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND); 9. Rafani Tuahuns, Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII); 10. Iqbal Muhammad Dzilal, Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA PERSIS); 11. Zaki Ahmad Rivai, Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI); dan 12. Arjuna Putra Aldino, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI). (mth/Antara)
Sebanyak 823 Perkara Diselesaikan Kejaksaan Dengan Restorative Justice
Jakarta, FNN. Kejaksaan Agung RI telah menyelesaikan 823 perkara di seluruh Indonesia dengan mekanisme keadilan restorativ atau restorative justice (RJ).Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhana Kejaksaan Agung menjelaskan penyelesaian perkara itu berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.\"Penghentian itu dilakukan secara selektif oleh kejaksaan,\" ungkap Fadil dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.Dia menjelaskan gelar perkara dipimpin langsung Jampidum setiap hari. Penyelesaian itu mendapatkan respon positif dari masyarakat dibuktikan dengan banyaknya permohonan perkara yang minta diselesaikan melalui jalur keadilan restoratif.\"Jampidum telah beberapa kali mengeluarkan petunjuk teknis yang terakhir dilakukan surat edaran nomor 01/02 tahun 2022,\" ungkapnya.Pedoman itu kata Fadil untuk memperluas jumlah nilai kerugian, dengan tidak terbatas pada angka Rp2,5 juta. Pihaknta melihat potensi kerugian yang dilakukan dalam satu tindak pidana dapat melebihi angka tersebut, tapi dapat diselesaikan melalui mekanisme perdamaian kata maaf dan perdamaian dari korban.Selain itu, Jaksa Agung telah meluncurkan program rumah restorative justice pada Maret 2022. Pembentukan itu kata dia, dapat menjadi sarana penyelesaian perkara diluar persidangan.Menurut Fadil, rumah RJ pada hakikatnya diharapkan menjadi pemicu untuk menghidupkan kembali peran tokoh adat, masyarakat dan agama untuk bersama-sama masyarat meningkatkan kedamaian dan harmoni serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap sesama yang membutuhkan keadilan. (Ida/ANTARA)
Mantan Dirut BUMD Yoory Corneles Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin
Jakarta, FNN. KPK mengeksekusi mantan Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles ke lembaga pemasyarakatan (lapas) Sukamiskin Bandung untuk menjalani vonis 6,5 tahun penjara.\"Jaksa Eksekusi Josep Wisnu Sigit pada Selasa (22/3) telah melaksanakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang berkekuatan hukum hukum terhadap terpidana Yoory Corneles. Terpidana akan menjalani pidana penjara di Lapas Klas I A Sukamiskin selama 6 tahun dan 6 bulan dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani sebelumnya,\" kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu.Yoory juga diwajibkan membayar pidana denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.Dalam perkara ini, Yoory terbukti melakukan korupsi pengadaan tanah proyek \"Hunian DP 0 Rupiah\" di Munjul, Jakarta Timur yang merugikan negara Rp152,565 miliar.Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut Yoory untuk divonis 6 tahun 8 bulan penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.Perkara ini diawali pada periode 2018-2020 pemerintah provinsi DKI Jakarta mencari tanah untuk hunian terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program \"Hunian DP 0 Rupiah\".Untuk merealisasikan program tersebut, pada 2018 Yoory Corneles selaku Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) yang merupakan BUMD Pemprov DKI Jakarta mengajukan usulan Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada Gubernur DKI Jakarta untuk APBD TA 2019 sebesar Rp1,803 triliun dengan rencana antara lain untuk pembelian alat produksi baru, proyek \"Hunian DP 0 Rupiah\", dan proyek Sentra Primer Tanah Abang.Selanjutnya perusahaan swasta yaitu PT Adonara Propertindo mencari tanah sesuai kriteria yang diminta Yoory yaitu luas di atas 2 hektare, posisi di jalan besar, lebar muka bidang tanah 25 meter dan minimal \"row\" jalan sekitar 12 meter.Pada Februari 2019, manajer operasional PT Adonara Anton Adisaputro menemukan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung Jakarta Timur seluas 41.921 meter persegi milik Kongregasi Suster-Suster Carolus Boromeus (Kongregasi Suster CB).\"Beneficial owner\" PT Adonara yaitu Anja Runtuwene dan Rudy Hartono Iskandar sehingga disepakati Anja mendekati pihak Kongregasi Suster CB dan disepakati menjual tanah di Pondok Ranggon seluas 41.921 meter persegi dengan harga Rp2,5 juta/meter persegi.Saat dilakukan survei lokasi, tidak dapat diketahui batas-batas tanah karena belum ada data atau dokumen pendukung kepemilikan dan diketahui lokasi tanah berada di jalan kecil (row jalan tidak sampai 12 meter) namun Yoory tetap memerintahkan agar dilanjutkan proses pembelian.Yoory lalu menggunakan jasa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Wahyono Adi untuk pelakasana appraisal yang sengaja dibuat \"backdate\" dan menyerahkan laporan sesuai permintaan Yoory yaitu seharga sebesar Rp6,1 juta/meter persegi.Sarana Jaya lalu membayar termin I sejumlah 50 persen kepada Adonara Propertindo yaitu atau sebesar Rp108,967 miliar pada 8 April 2019 meski saat itu status tanah Munjul belum beralih dari Kongregasi CB ke Anja. Selanjutnya Yoory juga setuju membayar sisa pelunasan yaitu Rp43,596 miliar pada 18 dan 19 Desember 2019 meski tahu tanah Munjul tidak bisa digunakan untuk proyek \"hunian DP 0 rupiah\".Karena batas waktu pelunasan telah berakhir pada Agustus 2019 tapi tidak ada realisasi dari Anja Runtuwene maka pada 14 Agustus 2020, Kongregasi Suster-suster CB meminta agar Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dibatalkan dan meminta agar surat-surat terkait hak milik dikembalikan dan mengembalikan uang muka senilai Rp10 miliar.Total uang yang diterima di rekening Anja Runtuwene adalah berjumlah Rp152.565.440.000 dan telah dipergunakan Anja dan Rudy Hartono antara lain untuk keperluan operasional perusahaan PT Adonara Propertindo, ditransfer ke PT RHYS Auto Gallery yang masih satu grup dengan PT Adonara maupun keperluan pribadi Anja dan Rudy seperti pembelian mobil, apartemen dan kartu kredit. (Sof/ANTARA)
Kementerian Pertanian Kembangkan Jagung Varietas Jakarin di Sulteng
Morowali Utara, FNN - Kementerian Pertanian mulai mengembangkan jagung varietas jakarin di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, diawali dari Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, yang salah tujuannya untuk meningkatkan daya saing serta pemenuhan kebutuhan pangan. \"Pengembangan jagung dengan varietas jakarin merupakan satu bentuk komitmen Kementerian Pertanian untuk peningkatan daya saing produk-produk pertanian,\" kata Staf Khusus Menteri Pertanian Yesiah Ery Tamalagi, di Morowali Utara, Rabu. Ery mengatakan penanaman perdana jagung varietas jakarin telah dimulai di Desa Gontara, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara di lahan seluas empat hektare yang disiapkan pemerintah daerah setempat kerja sama petani di daerah itu. Erya menyebut bahwa, langkah ini sekaligus untuk memulihkan lahan-lahan produktif pertanian yang tidak termanfaatkan dengan baik, sehingga menjadi lahan tidur. \"Konsep Kementerian Pertanian sangat jelas. Ke depan tidak ada lahan tidur. Harus diolah dan dimanfaatkan semua lahan potensial pertanian. Kalau perlu orang tidur di lahan,\" sebut Ery. Ery juga mengatakan bahwa dalam mengembangkan pertanian, Kementerian Pertanian menempuh berbagai upaya seperti meningkatkan SDM petani, menyediakan akses dan sarana teknologi, pemberian bibit, pupuk, pembinaan pascapanen. \"Semua yang berkaitan dengan sarana produksi pertanian menjadi fokus Kementerian Pertanian, karena Pak Menteri mendorong agar memaksimalkan pemanfaatan lahan dan berbagai terobosan lainnya harus dilakukan,\" ujarnya. Ia mengemukakan, Sulawesi Tengah menjadi daerah potensial tujuan investasi, termasuk di wilayah Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Hal ini tentu akan memberikan dampak langsung terhadap petani, dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan di kawasan industri. \"Hal ini juga membuka peluang bagi petani karena perusahaan tersebut sudah pasti membutuhkan pasokan bahan makanan dan sayuran dalam jumlah besar. Maka, tanamlah sayur, buah-buahan atau kebutuhan lainnya. Jangan sampai perusahaan tersebut mendatangkan sayuran dari luar,\" imbuhnya. Sementara itu, Kepala BPTP Sulteng Dr. Abdul Wahab SP, MP, menjelaskan penangkaran jagung varietas jakarin ini akan diawasi secara khusus. Karena varietas ini baru maka perlu pendampingan teknologi dan pengawasan dari para penyuluh pertanian. Menurutnya, berdasarkan hasil penelitian varietas jakarin ini cukup bagus dan memiliki berbagai keunggulan. Untuk itu diharapkan jika penangkaran ini telah berhasil diharapkan dapat menyuplai kebutuhan bibit jagung bagi para petani lainnya. (mth/Antara)
Kotak Suara Bahan Kardus Harus Ada Jaminan Keamanan
Jakarta, FNN. Anggota Komisi II DPR RI MF Nurhuda Y menilai tidak masalah jika KPU akan menggunakan kotak suara dari kardus di Pemilu 2024, namun harus ada jaminan kualitas dan keamanan agar suara rakyat dapat terjamin keamanannya.\"Saya tidak masalah kotak suara dari kardus namun harus ada jaminan keamanan. Keamanan meliputi terjaga kualitasnya sehingga tidak mudah robek, karena akan mengamankan hasil suara rakyat,\" kata Nurhuda di Jakarta, Rabu.Dia tidak mempermasalahkan penggunaan kotak suara dari bahan kardus dengan tujuan penghematan anggaran, tetapi kualitasnya juga harus diperhatikan agar keamanan tetap terjaga.Menurut dia, penghematan memang harus dilakukan apalagi anggaran Pemilu 2024 sedang disorot publik karena jumlahnya yang meningkat tiga kali lipat dibandingkan Pemilu 2019.\"Karena itu tidak masalah jika alasan penggunaan kotak suara dari kardus untuk efisiensi anggaran, namun harus disertai dengan jaminan keamanan. Pada Pemilu 2019 juga ada alasan efisiensi dengan membuat kotak suara dari karton habis pakai,\" ujarnya.Nurhuda mengatakan kalau mau awet digunakan pada pemilu dan Pilkada selanjutnya, bisa menggunakan kotak suara berbahan alumunium.Namun menurut dia, kotak suara dari alumunium memiliki harga yang mahal sehingga bukan solusi untuk mengatasi persoalan tingginya biasa penyelenggaraan pemilu.\"Siapa yang bisa menjamin (kotak suara berbahan alumunium) bisa digunakan pada Pilkada atau Pemilu berikutnya. Selain itu, biaya perawatan juga harus ada sehingga lebih baik menggunakan bahan karton saja, karena tidak ribet,\" tuturnya.Sof/ANTARA)
Nasib Wisma Atlet Saat Eendemi Tunggu Pemerintah
Jakarta, FNN. Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) TNI Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Budiman mengungkapkan bahwa kelanjutan operasi dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran saat status pandemi berganti menjadi endemi masih menunggu keputusan Pemerintah.“RSDC ini akan dibuat seperti apa, fasilitas kesehatan dan alat kesehatan yang ada mau dibawa ke mana, itu tergantung keputusan dari Pemerintah,\" kata Budiman kepada wartawan di Tower 3 RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Rabu.Pergantian status pandemi menjadi endemi, kata Budiman, menandakan bahwa penyakit tersebut, dalam hal ini COVID-19, tidak lagi terlalu menakutkan bagi masyarakat.\"Artinya, masyarakat sudah terbiasa. Seperti sekarang endemi malaria,\" tutur ia menjelaskan.Dengan kondisi tersebut, keberlangsungan RSDC Wisma Atlet Kemayoran akan bergantung pada keputusan Pemerintah dan kebutuhan negara.Budiman pun mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya masih memperhatikan perkembangan situasi pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya indikator-indikator yang dapat menjadi dasar pembuatan kebijakan oleh Pemerintah terkait keberlangsungan RSDC Wisma Atlet.\"Kita masih belajar dan menunggu rencana ke depan. Kita menunggu apa keputusan dari Pemerintah,\" ucap Koordinator RSDC Wisma Atlet Kemayoran ini.Lebih lanjut, ia juga memaparkan adanya berbagai kemungkinan lain yang akan menjadi tantangan bagi dunia kesehatan Indonesia, baik berupa bencana alam maupun non-alam seperti ancaman paparan nuklir, senjata biologis, atau kimia.\"Kita melihat adanya tantangan perang masa depan yang menggunakan agen-agen biologi,\" kata dia.Melihat ancaman tersebut, ia berharap RSDC Wisma Atlet Kemayoran dapat menjadi prototipe atau model yang digunakan sebagai acuan dalam penanganan bencana.Ia menegaskan, RSDC Wisma Atlet Kemayoran hadir sebagai salah satu bukti kehadiran Pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakat yang membutuhkan. \"Ke depan, seperti apa pun bentuknya, kita harus siap setiap saat,\" ucap Budiman. (Ida/ANTARA)
POPULER
