ALL CATEGORY
KPK-PPATK Perlu Ciptakan Kolaborasi Global Pulihkan Aset
Jakarta, FNN. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Menkopolhukam) Mahfud MD mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan kolaborasi global dalam pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.“Penguatan kerja sama lintas instansi dan negara diharapkan dapat menjangkau tantangan untuk menyelamatkan aset hasil kejahatan, seperti korupsi secara optimal. Dalam hal ini, peran KPK dan PPATK dalam kolaborasi global sangat diperlukan,“ ujar Mahfud MD saat menjadi pembicara kunci dalam gelar wicara virtual Kick Off G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) bertajuk “Presidensi G20: Kuatkan Komitmen Bersama Berantas Korupsi”, dipantau dari Jakarta, Jumat.Menurutnya, kolaborasi itu bernilai penting karena pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan salah satu indikator keberhasilan pemberantasan korupsi, terutama di saat modus pemindahan aset hasil korupsi dari Indonesia ke luar negeri masih banyak ditemukan.“Laporan PPATK menyebutkan masih banyak ditemukan modus pemindahan aset hasil korupsi ke luar negeri. Aset itu kemudian hanya diambil sesuai kebutuhan komersial pelaku kejahatan secara pribadi,” kata Mahfud MD.Ia pun menekankan bahwa pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi perlu dioptimalkan karena sebagian besar koruptor cenderung lebih takut dimiskinkan daripada dihukum penjara. “Yang ditakuti koruptor itu sebenarnya bukan penjara, melainkan kemiskinan,” ujar Mahfud MD.Modus seperti itu, kata Mahfud, sudah sepatutnya ditindaklanjuti secara nasional ataupun melalui forum internasional, seperti momentum G20.Dengan demikian, modus-modus penyembunyian aset hasil tindak pidana korupsi, seperti modus transaksi dagang internasional, penyelundupan uang tunai, dan perdagangan saham, dapat pula dideteksi.Pada saat menutup pemaparannya, Mahfud mengharapkan keketuaan Indonesia pada G20 di sepanjang tahun 2022 ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk meningkatkan prestasi dalam pemberantasan korupsi.“Mudah-mudahan, G20 dengan Indonesia yang menjadi ketuanya selama setahun ini, bisa memotivasi kita untuk meningkatkan prestasi dalam memberantas korupsi demi kebaikan Indonesia sebagai negara merdeka yang tergabung di dalam G20,” ucap Mahfud MD. (Sumber: ANTARA)
Pembayaran Ganti Rugi Wadas Tuntas Sebelum Lebaran
Jakarta, FNN. Pemerintah berkomitmen mempercepat pembayaran ganti rugi warga Desa Wadas, terkait pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, sehingga diharapkan tuntas sebelum Lebaran Tahun 2022, kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Jakarta, Jumat. \"Proses pembayaran ganti rugi tanah kepada masyarakat Wadas ini harus rampung sebelum lebaran. Deputi I Kantor Staf Presiden akan saya tugaskan untuk turut mengawal dan memonitor proses ini,” kata Moeldoko dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Hal itu ditegaskan Moeldoko dalam rapat koordinasi (rakor) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat, terkait dinamika sosial penambangan mineral Bendungan Bener. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN), sebanyak 163 bidang tanah masyarakat sudah selesai proses pengukuran dan kini sedang dalam masa waktu tunggu selama 14 hari kerja untuk pemenuhan persyaratan. Warga pemilik 163 bidang tanah itu dipastikan akan menerima pembayaran ganti rugi sebelum lebaran, sedangkan sejumlah 136 bidang tanah lainnya juga sedang proses pemenuhan persyaratan. Data kementerian juga menunjukkan terdapat setidaknya 176 bidang tanah di Desa Wadas yang proses pembebasannya masih terhambat masalah hukum. Terkait hal itu, Moeldoko menugaskan tim hukum KSP untuk memonitor proses percepatan di Mahkamah Agung (MA). \"Upaya debottlenecking konflik di Wadas ini tidak boleh berlarut-larut. Kita bersama mencari solusi dalam rangka memberikan kepastian hukum dan guna mewujudkan suasana yang kondusif dalam pembangunan Bendungan Bener sebagai Proyek Strategis Nasional. Kita tidak boleh mengatakan \'mudah-mudahan\', karena ini harus tertangani,\" tegas Moeldoko. Dia juga menekankan Pemerintah sedang berupaya untuk menghilangkan polarisasi yang muncul di masyarakat melalui kegiatan sosial seperti olah raga bersama, salat berjamaah, dan kegiatan bakti sosial. Saat ini, TNI dan Polri sedang melaksanakan berbagai kegiatan sosial di wilayah tersebut untuk menghilangkan sekat-sekat yang ada di masyarakat. Kami ingin masyarakat kembali rukun, sehingga tak ada bibit polarisasi yang menyebabkan disintegrasi dan mengganggu ketahanan negara,\" jelasnya. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang mengikuti rakor tersebut, juga menekankan pentingnya sosialisasi dan komunikasi publik dari Pemerintah kepada masyarakat, sebagai bentuk mitigasi sosial dan mitigasi konflik ke depan. \"Sampaikan saja soal harga ganti rugi ini ke masyarakat secara terbuka, lalu segera bayarkan. Karena kalau sudah terbayar, maka ini akan mempengaruhi psikologi dan kondisi di lapangan. Stigmatisasi proyek ini akan terus ada di sana kalau tidak cepat dibayarkan,\" ujar Ganjar. Turut menghadiri rakor tersebut ialah Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Purworejo Agus Bastian, serta perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta TNI dan Polri. (Sumber: ANTARA)
Pengguna QRIS di Bali Melonjak 123 Persen, Mencapai 408.268 Merchant
Jakarta, FNN. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali mencatat jumlah pedagang atau merchant pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Pulau Dewata hingga Januari 2022 mencapai 408.268 pedagang. \"Jumlah 408.268 merchant per Januari 2022 itu meningkat sebesar 123 persen dibandingkan periode yang sama pada 2021 sebanyak 183.068 merchant,\" kata Kepala KPwBI Provinsi Bali Trisno Nugroho di Denpasar, Jumat.Adapun sebaran pedagang pengguna QRIS di Provinsi Bali yakni Kota Denpasar 179.643 pedagang (44 persen), Kabupaten Badung 110.252 pedagang (27 persen), dan Kabupaten Gianyar 40.397 pedagang (10 persen).Kemudian Kabupaten Buleleng 24.559 pedagang (6 persen), Kabupaten Tabanan 20.808 pedagang (5 persen) dan Kabupaten Karangasem 9.640 pedagang (2 persen). Selanjutnya Kabupaten Jembrana 9.121 pedagang (2 persen), Kabupaten Klungkung 7.981 pedagang (2 persen), dan Kabupaten Bangli dengan 5.867 pedagang (1 persen).Sementara itu jumlah transaksi pembayaran digital berbasis QRIS di Provinsi Bali juga meningkat sebesar 341 persen (yoy) dari 270 ribu transaksi pada 2020 menjadi 1,2 juta transaksi pada 2021.Sementara dari sisi nominal, juga melonjak 386 persen (yoy) yaitu dari Rp22,7 miliar pada 2020 menjadi Rp110,6 miliar pada 2021.Menurut dia, peningkatan jumlah transaksi QRIS didukung oleh semakin meluasnya pelaku usaha yang telah menerima pembayaran digital berbasis QRIS.\"Untuk semakin mendorong penggunaan pembayaran digital berbasis QRIS, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan meningkatkan limit transaksi QRIS dari semula Rp5 juta menjadi Rp10 juta per transaksi,\" ujar Trisno.Kebijakan peningkatan limit transaksi QRIS berlaku efektif sejak 1 Maret 2022 untuk mendorong konsumsi masyarakat dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.Dalam masa pandemi COVID-19 Bank Indonesia juga mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dan tetap berhati-hati dalam bertransaksi pembayaran.\"Berhati-hati, baik secara tunai maupun nontunai dengan selalu menjaga kerahasiaan informasi pribadi seperti username, password, PIN, serta kode OTP (One Time Password),\" ucap mantan Kepala KPwBI DKI Jakarta itu. (Sumber: ANTARA)
TNI AU Siap Hadapi Situasi Disruptif Global
Jakarta, FNN. Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, mengatakan, TNI AU siap menghadapi perubahan atau disrupsi global sehingga mereka melakukan pokok-pokok kebijakan pertahanan dalam tugas pengamanan dan pertahanan wilayah udara. Ia mengatakan hal itu dalam Rapat Pimpinan TNI AU 2022, di Markas Besar TNI AU di Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat. Rapat Pimpinan TNI AU ini mengambil tema Peningkatan Pembinaan Kekuatan dan Kemampuan TNI AU dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural.Dalam hal ini, TNI AU melaksanaan tugas pokok pembinaan kekuatan dan kemampuan dan di dalam rapim ini juga nanti akan disampaikan khususnya juga upaya-upaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan prajurit. Selain itu, TNI AU turut mendukung upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional serta reformasi struktural dan juga meningkatkan disiplin prajurit untuk disiplin tegak lurus.Ia menjelaskan bahwa Rapim TNI AU 2022 ini merupakan tindak lanjut dari Rapim TNI-Polri serta arahan Presiden Joko Widodo. \"Rapim dilaksanakan satu hari. Adapun tujuan Rapim TNI AU ini adalah menindaklajuti Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan dan Rapim TNI-Polri khususnya dalam rangka penekanan kembali apa yang disampaikan presiden dalam rapat Pimpinan TNI-Polri,\" kata dia, di hadapan 116 peserta Rapim TNI AD secara langsung dan 238 secara daring. Dalam kesempatan itu, dia mengatakan, mereka telah merancang rencana kegiataan TNI AU ke depan, antara lain, meningkatkan pembinaan dan kemampuan dan tidak melaksanakan pembelian sistem kesenjataan. \"Mabes TNI adalah pembinaan. Kami akan menyiapkan kesiapan pesawat dan kesiapan personel khususnya para penerbang,\" katanya. Ia pun mengucapkan terima kasih, rasa bangga dan penghargaan tertinggi kepada seluruh prajurit TNI AU, atas pencapaian tugas selama 2021. \"Saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi pengabdian seluruh prajurit TNI AU, yang telah memberikan darma baktinya kepada bangsa dan tanah air. Meskipun demikian, kita tidak boleh berpuas diri, karena tantangan tugas akan semakin kompleks, termasuk tugas membantu pemerintah menghadapi tantangan bangsa Indonesia yang tidaklah mudah,\" kata dia. (Sumber: ANTARA)
TNI AU Siapkan Penerbang Pesawat Tempur Rafale
Jakarta, FNN. Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mempersiapkan pilot-pilot khusus untuk menerbangkan pesawat jet tempur generasi 4,5 Dassault Rafale yang dibeli Indonesia dari Prancis.\"Kami menyiapkan beberapa penerbang, tapi kami belum tentukan jumlahnya; tapi secara kriteria sudah kami siapkan dan yang eligible (memenuhi syarat) untuk bisa berangkat,\" kata Fadjar usai Rapat Pimpinan TNI Angkatan Udara Tahun 2022 di Markas Besar AU Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat.Menurut dia, para penerbang pesawat tempur itu akan mendapatkan pelatihan di Prancis dan Indonesia, sebelum ditempatkan di skuadron yang sudah ada.Namun, lanjutnya, penempatan baru untuk satuan jet tersebut tidak mudah karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi.\"Karena menempatkan satuan udara cukup kompleks. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, kecuali ke depan kita mendapat perintah menggelar dimana kita akan siap,\" katanya.Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebelumnya telah menandatangani kontrak kerja sama pembelian enam pesawat tempur generasi 4,5 Dassault Rafale buatan Prancis.Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan hal itu usai menerima kunjungan kehormatan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis Florence Parly di Kantor Kemhan Jakarta, Kamis (10/2).Menurut Prabowo, Indonesia akan membeli alat utama sistem pertahanan (alutsista) cukup signifikan untuk multirole combat aircraft dengan mengakuisisi 42 Pesawat Rafale.\"Kita mulai hari ini dengan tanda tangan kontrak pertama untuk enam pesawat,\" kata Prabowo.Selanjutnya akan disusul dengan kontrak 36 pesawat lagi, dengan dukungan latihan persenjataan dan simulator yang dibutuhkan, tambahnya.Selain pembelian pesawat, terdapat juga penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Dassault dengan PT Dirgantara Indonesia, yang menyepakati pemeliharaan dan perbaikan pesawat Prancis di Indonesia.Rafale merupakan pesawat tempur segala peran atau omnirole yang dioperasikan Prancis sejak 2004. Hingga 2018, Prancis mengoperasikan sedikitnya 132 pesawat Rafale untuk AU dan 48 unit untuk Angkatan Laut Prancis.Beberapa negara lain juga tertarik menggunakan Rafale sebagai pesawat tempur mereka, antara lain Mesir memiliki 24 unit, Qatar sebanyak 36 unit, dan India sejumlah 36 unit.Pesawat tersebut juga rutin mengikuti latihan multinasional seperti Red Flag, ATLC, Tiger Meet, Maple Flag, Arctic Challenge, Pitch Black, dan Bold Quest.Dengan rentang sayap 10,9 meter, panjang 15,3 meter, dan tinggi 5,3 meter, Rafale menggunakan mesin ganda turbofan berkode M88, yang diklaim mampu menembus kecepatan maksimal 1.389 km per jam dengan ketinggian operasi 50.000 kaki. (Sumber: ANTARA)
Rusia Kuasai Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia
Jakarta, FNN. Pasukan Rusia telah merebut pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Zaporizhzhia di tenggara Ukraina, demikian menurut pihak berwenang setempat, Jumat.\"Personel operasi sedang memantau kondisi unit-unit pembangkit,\" kata otoritas tersebut di media sosial. Mereka menambahkan bahwa tindakan itu dilakukan untuk memastikan PLTN berjalan sesuai aturan keselamatan.Ukraina sebelumnya melaporkan bahwa pasukan Rusia menyerang PLTN itu Jumat dini hari sehingga fasilitas pelatihan setinggi lima lantai di dekatnya terbakar.\"Kebakaran telah terjadi. Jika (PLTN) itu meledak, ledakan bisa 10 kali lebih besar daripada Chernobyl! Rusia harus SEGERA menghentikan serangannya, izinkan pemadam kebakaran, dirikan zona keamanan!\" tulis Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba di Twitter pada Jumat.Menurut Badan Energi Atom Internasional (IAEA) pada Jumat, PLTN tersebut tidak terdampak oleh kebakaran dan tidak ada perubahan tingkat radiasi.\"Pihak berwenang Ukraina mengatakan kebakaran di pembangkit itu tidak berdampak pada peralatan \'esensial\' dan petugas setempat sedang melakukan tindakan mitigasi,\" kata badan itu.Dinas kedaruratan Ukraina pada Jumat mengatakan bahwa kebakaran tersebut berhasil dipadamkan. (Sumber: ANTARA)
Penundaan Pemilu Langgar Konstitusi
Jakarta, FNN. Mantan Wakil Presiden, HM Jusuf Kalla, menyebut, menunda pelaksanan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislislatif yang telah ditetapkan 14 Februari 2024, adalah pelanggaran terhadap konstitusi. \"Itu (penundaan pemilu), tidak sesuai dengan konstitusi,\" tutur dia, merespon wacana politik itu kepada wartawan seusai menghadiri Mubes IKA Universitas Hasanuddin, di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat. Mantan ketua umum DPP Partai Golkar ini menekankan, ada aturan dalam konstitusi yang harus ditaati dalam menjalankan proses demokrasi salah satunya penyelenggaraan Pemilu lima tahun sekali. \"Kita punya konstitusi, kita taat konstitusi. Itu saja. Kalau mau perpanjang, harus taat konstitusi kecuali kalau konstitusi diubah,\" kata dia yang juga ketua umum Dewan Masjid Indonesia ini. Selain itu, penundaan Pemilu yang diusulkan para elitis parpol satu atau dua tahun ke depan tentu tidak semua orang menyetujui wacana itu. \"Khan sebagian besar tidak setuju,\" kata dia.Lebih jauh JK berpendapat, dalam catatan sejarah, bangsa Indonesia memiliki pengalaman panjang berdemokrasi hingga diwarnai konflik. Namun demikian, semua tetap berjalan aman dan bisa dikendalikan. Taat konstitusi adalah upaya yang lebih tepat. \"Kita terlalu punya konflik. Kita taat pada konstitusi. Itu saja,\" kata dia.Sebelumnya, JK mengingatkan UUD 1945 telah mengamanatkan Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali. Ia khawatir jangan sampai wacana penundaan Pemilu akan berujung masalah, sebab ada dugaan pihak lain yang ingin memanfaatkan itu untuk kepentingannya. “Konstitusinya lima tahun sekali. Kalau tidak taat konstitusi maka negeri ini akan ribut,\" kata dia. Wacana penundaan Pemilu 2024 muncul setelah pengumuman penetapkan jadwal KPU. Usulan menunda pemilu itu dihembuskan wakil ketua DPR sekaligus Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar.Usulan itu pun di respons pimpinan partai politik lain seperti Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan. Kendati demikian banyak pula pihak tidak setuju wacana penundaan itu. (Sumber: ANTARA)
Gde Siriana: Rakyat Tolak Tunda Pemilu Indikasi Tak Sabar Ganti Rezim
Tiga ketua umum partai politik pendukung pemerintah sebelumnya secara terbuka mendukung penundaan Pemilu 2024 menjadi 2027. Pernyataan politik itu disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Dalihnya macam-macam, dari soal perbaikan ekonomi hingga klaim tingginya angka kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi. Manuver ketiga pimpinan partai itu mendapat reaksi keras dari masyarakat, pakar, dan tokoh politik maupun ekonomi. Gde Siriana Yusuf, Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies, termasuk yang menolak penundaan Pemilu tersebut. Kepada redaksi FNN, Jumat (4)3)2022) Gde memaparkan alasannya. Bagaimana Anda menyikapi wacana penundaan Pemilu 2024 ke 2027? Jika diamati di lapisan masyakarat, baik itu kelompok pro demokrasi, mahasiswa, emak-emak maupun kalangan pengusaha menengah, mayoritas menolak penundaan Pemilu. Saya juga menolak. Silahkan di survei saja. Mengapa Anda menolak? Secara konstitusi jelas tidak diatur dan membutuhkan amandemen terlebih dahulu, atau dekrit. Ini resiko kandasnya besar. Apa sebetulnya yang tersirat dari banyaknya penolakan ini? Saya melihat penolakan penundaan pemilu lebih merupakan indikasi rakyat sidah tidak sabar meminta agar rezim hari ini diganti. Alasannya ada 4 faktor utama yang gagal di pemerintahan Jokowi : pemberantasan korupsi, penegakan hukum yang adil, kinerja ekonomi dan persoalan lingkungan. Jika tetap ditunda, siapa yang diuntungkan? Kita amati lebih jauh, penundaan ini lebih menguntungkan penguasa dan oligarki. Semua petahana senang (SPS) tidak perlu keluar biaya miliaran untuk kompetisi lagi. Sedangkan cukong oligarki jelas tidak perlu investasi besar. Hanya sebagian kecil untuk operasi mobilisasi suara partai pendukung tunda pemilu. Rezim ini serakah dong? Keserakahan kekuasaan ini tidak ada manfaatnya sama sekali untuk rakyat. Bahkan ini menjadi bukti, hampir 25 tahun reformasi, kedaulatan rakyat di bawah tahta oligarki. (sws)
AS: Reaktor Nuklir di PLTN Ukraina yang Terbakar Dimatikan
Washington, FNN - Reaktor nuklir di pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Zaporizhzhia di Ukraina terlindungi oleh struktur penahan yang kuat dan reaktor itu \"sedang dimatikan secara aman\", kata Menteri Energi Amerika Serikat Jennifer Granholm, Kamis (4/3) waktu setempat. Dia mengatakan di Twitter dirinya telah berbicara dengan menteri energi Ukraina tentang kondisi PLTN yang terbakar saat terjadi pertempuran antara tentara Rusia dan Ukraina. \"Kami tidak melihat adanya kenaikan radiasi di fasilitas tersebut,\" kata Granholm. Sementara itu, Presiden AS Joe Biden telah berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy untuk mendapatkan informasi terkini tentang kebakaran di PLTN itu, kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan. Biden bersama Zelenskiy \"mendesak Rusia untuk menghentikan aktivitas militernya di kawasan itu dan mengizinkan petugas pemadam dan layanan darurat untuk mengakses tempat tersebut,\" kata pernyataan tersebut. (mth/Antara)
KPK Dalami Pemberian Uang untuk Menangkan Proyek Pemkab Tulungagung
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pemberian sejumlah untuk dapat memenangkan berbagai proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dengan memeriksa empat orang saksi. \"Para saksi hadir dan tim penyidik masih melakukan pendalaman, antara lain mengenai dugaan adanya pemberian sejumlah uang oleh pihak yang terkait dengan perkara ini untuk bisa memenangkan berbagai paket proyek pekerjaan di Pemkab Tulungagung,\" kata Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat. Keempat orang yang diperiksa itu ialah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung Imam Kambali, Sri Mulyati selaku bendahara PT Kediri Putra, Aan Widuri selaku wiraswasta, dan Budi Santoso dari pihak swasta. KPK memeriksa empat saksi tersebut di Gedung Kepolisian Resor (Polres) Tulungagung, Rabu (2/3), terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan di Pemkab Tulungagung. KPK saat ini masih mengembangkan penyidikan dalam kasus dugaan suap terkait proyek pekerjaan di Pemkab Tulungagung. KPK juga belum dapat menginformasikan secara menyeluruh konstruksi perkara serta pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Hal itu sesuai dengan kebijakan pimpinan KPK bahwa publikasi konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan ketika telah dilakukan upaya paksa, baik penangkapan maupun penahanan, terhadap para tersangka. Sebelumnya, KPK memproses mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dalam perkara korupsi proyek pekerjaan di Pemkab Tulungagung. Di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya pada Februari 2019, Majelis Hakim telah menjatuhkan vonis terhadap Syahri Mulyo dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp700 juta. (mth/Antara)
POPULER
