ALL CATEGORY
Sembilan Orang Tewas Dalam Serangan Rusia di Pangkalan Militer Ukraina
Luiv FNN - Sedikitnya sembilan orang tewas dan 57 lainnya luka-luka akibat serangan udara oleh Rusia di pangkalan militer Ukraina, dekat perbatasan Polandia, Ahad 13 Maret 2022. Sejumlah instruktur militer asing diketahui pernah bekerja di Pusat Penjaga Perdamaian dan keamanan Internasional di pangkalan militer Yavoriv itu. Belum jelas apakah ada di antara mereka yang tengah berada di sana ketika serangan terjadi. Seorang perwakilan Kementrian Militer Ukraina mengatakan kepada Reuters, kementriannya masih memastikan apakah ada instruktur asing di fasilitas tersebut ketika Rusia menyerang. Fasilitas pelatihan militer itu adalah yang terbesar di bagian barat Ukraina dan biasanya menjadi tempat latihan bersama dengan NATO. Jaraknya sekitar 25 km dari perbatasan Polandia. Pemerintah Rusia belum membalas permintaan untuk berkomentar atas serangan rudal yang begitu dekat dengan perbatasan NATO. Gubernur setempat Maksym Kozytskyy mengatakan jet-jet Rusia menembakkan sekitar 30 roket ke fasilitas itu, beberapa di antaranya berhasil di cegat sebelum mengenai sasaran. Seorang saksi mengatakan kepada Reuters dia melihat 19 ambulans dengan sirine melintas dari arah pangkalan setelah serangan terjadi dan asap hitam terlihat dari kawasan itu. \"Polandia mengutuk bentuk agresi apapun terhadap Ukraina, termasuk penembakan roket ke pangkalan Yavoriv\" kata juru bicara Kementrian Luar Negeri Polandia dalam sebuah pesan kepada Reuters. Wali Kota Ivano Frankskivsk, kota lain Ukraina barat, mengatakan pasukan Rusia juga terus menghantam bandaranya pada Ahad. Belum ada korban yang dilaporkan. (MD).
Hongkong Tunda Pemilu karena Covid Belum Reda
Beijing, FNN - Wilayah Administratif Khusus Hong Kong (HKSAR) menunda pemilihan umum kepala eksekutif hingga 8 Mei 2022 karena lonjakan kasus COVID-19 yang penanganan di luar kemampuan otoritas setempat.Oleh karena situasi pandemi, maka pemilu kepala eksekutif ditunda hingga 8 Mei dari rencana semula pada 27 Maret, demikian Kepala Eksekutif HKSAR Carrie Lam, Jumat.Menurut politikus perempuan itu, pemerintah HKSAR telah mengajukan permohonan peraturan kegawatdaruratan untuk membuat keputusan tersebut.Permohonan tersebut telah disetujui oleh Dewan Eksekutif, demikian Lam.Periode pencalonan yang semula dijadwalkan pada 20 Februari hingga 5 Maret, maka atas alasan gelombang kelima COVID-19 tersebut diundur hingga 3-16 April 2022. (sws, antara)
Rakyat Mati Antri Minyak Goreng: Makzulkan Presiden Jokowi Segera!
Oleh Marwan Batubara, IRESS - PNKN Pada tanggal 10 Maret 2022, pemerintah (Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementrian Perdagangan) resmi mematok aturan domestic market obligation (DMO) minyak sawit (crude palm oil, CPO) sebesar 30% yang wajib dijual di pasar domestik dari total produksi CPO Indonesia. Sesuai Peraturan Dirjen Kemendag ini, harga maksimum DMO adalah Rp 9.300 per kilogram (kg) untuk CPO dan Rp 10.300 per kg untuk olein (fraksi cair minyak sawit tahan oksidasi). DMO ini merupakan syarat bagi eksportir CPO dan turunannya dapat izin ekspor. Pada saat yang sama, Kemendag menyatakan peraturan DMO 30% ini memperkuat keputusan sebelumnya tentang Harga Eceran Tertinggi (HET). Seperti diketahui, Permendag No.6/2022 telah menetapkan HET minyak goreng (migor) dibagi dalam tiga kelompok, yakni HET migor kemasan premium senilai Rp 14.000 per liter, migor kemasan sederhana senilai Rp 13.500 per liter, dan migor curah senilai Rp 11.500 per liter. Dengan kewajiban DMO sebesar 30%, jika tahun 2022 ini produksi total CPO nasional diperkirakan sebesar 51 juta ton, maka pasokan minyak sawit (termasuk olein) untuk konsumsi domestik akan mencapai 15,3 juta ton. Sedangkan biasanya rata-rata kebutuhan domestik sawit nasional, termasuk program biosolar B20/B30, untuk domestik sekitar 10-12 juta ton. Dengan terpenuhinya kebutuhan ini, maka mestinya kelangkaan migor domestik tidak lagi terjadi. Indonesia merupakan produsen terbesar CPO dunia. Sedangkan konsumsi domestik hanya sekitar 25-30% dari total produksi CPO nasional. Lantas, di tengah lumbung CPO ini, mengapa gonjang-ganjing harga dan nestapa migor masih terus berlangsung, hingga berbulan-bulan? Berikut diuraikan beberapa penyebab mengapa “rakyat mati di lumbung CPO”. Pertama, karena negara melalui Pemerintahan Jokowi tidak atau belum hadir guna mengurus dan mengatur kebutuhan rakyat yang vital tersebut secara komprehensif, terarah dan berkelanjutan. Mayoritas rakyat yang berada dalam posisi lemah tampaknya bukan prioritas yang harus diurus dan diselamatkan kebutuhan pokoknya. Bagi pemerintah yang menganut ekonomi sangat liberal, kepentingan oligarki, pengusaha sawit dan maksimalisasi penerimaan APBN dari naiknya harga CPO jauh lebih penting dibanding urusan hajat hidup vital rakyat. Kedua, meskipun memiliki otoritas, membuat kebijakan dan menetapkan aturan, Pemerintah cenderung gagal membuat aturan antisipatif dan gagal pula belajar dari pengalaman naiknya harga CPO masa lalu. Meskipun telah menerbitkan empat peraturan dalam dua bulan terakhir, yakni Permendag No.1/2022, Permendag No.3/2022 dan Permendag No.6/2022 dan Peraturan Dirjen yang disebut di atas, kelangkaan migor masih berlangsung, rakyat mengantri panjang berjam-jam, dan bahkan di Berau, Kaltim, (12/3/2022) sampai ada yang meninggal! Ketiga, kebijakan pemerintah tidak solid karena adanya intervensi oligarki. Akibatnya terbit aturan-aturan yang bersifat interim, coba-coba dan sewaktu-waktu bisa berubah, karena yang menjadi fokus perhatian bukanlah rakyat banyak, tetapi kepentingan oligarki, program biodiesel (B20 & B30) menggunakan dana pungutan BPDPKS yang sangat menguntungkan oligarki, dan pengamanan penerimaan APBN yang terancam defisit BESAR. Keempat, lemahnya pengawasan, penegakan hukum serta tidak jelas dan tegasnya sanksi atas pelaku penyelewengan. Harga migor subsidi untuk mayoritas rakyat (terutama migor jenis curah) memang lebih murah dibanding migor non-subsidi sektor industri dan migor golongan mampu. Karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, oknum-oknum pengawas, aparat negara dan penegak hukum justru terlibat berbagai kejahatan: menjual migor subsidi ke sektor industri dan sektor non-subsidi, menimbun atau bahkan menyeludupkan migor. Kelima, sejumlah pengusaha sawit merupakan perusahaan terintegrasi yang juga memiliki jaringan bisnis di sektor industri dan sektor-sektor lain di hilir yang mestinya tidak berhak mengkonsumsi migor subsidi. Jika di satu sisi pengawasan dan penegakan hukum lemah, dan di sisi lain jaringan terintegrasi tersebut demikian luas dan mencengkeram, serta ditambah pula dengan prilaku moral hazard, maka penyelewengan akan mudah dan terus berlangsung. Keenam, besarnya windfall profit dari naiknya harga CPO (mencapai 71% dalam setahun terakhir) jelas akan menambah kemampuan keuangan negara. Dengan besarnya windfall profit yang diperoleh pengusaha sawit, mestinya pemerintah pun memperoleh dana tambahan penerimaan APBN yang besar pula, berupa windfall profit tax, atau pajak progresif ekspor CPO. Dana tambahan ini sangat besar untuk mampu mengendalikan harga migor subsidi, sehingga rakyat tidak perlu mengantri. Namun subsidi migor rakyat tersebut tidak terjadi. Meskipun potensi dana tersebut sangat besar, kita tidak paham apakah windfall profit tax/pajak progresif tersebut telah benar-benar diterapkan, nilainya berkeadilan dan digunakan untuk pembelanjaan APBN yang mendesak dan prioritas. Untung besar dari windfall harga CPO sangat BESAR untuk bisa dimanfaatkan oleh oligarki dan pelaku moral hazard untuk mempertahankan dominasi kekuasaan dibanding untuk kepentingan rakyat secara adil dan transparan. Dalam hal ini, rakyat harus meminta BPK mengaudit dan KPK mengusut tuntas penerapan dan penggunaan windfall profit tax, serta mengadili para pencoleng. Di samping pajak ekspor progresif CPO, pemerintah pun telah memperoleh dana dari pungutan ekspor yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). BPDPKS yang merupakan Badan Layanan Umum ini merupakan unit organisasi di bawah Menteri Keuangan. Dalam dua tahun terakhir, 2020-2021 subsidi biodiesel dari BPDPKS kepada perusahaan pemasok biodiesel (umumnya pengusaha oligarkis) sekitar Rp.79,86 triliun. Dengan dua sumber penerimaan, yakni pajak ekspor (harus progresif) dan pungutan ekspor (oleh BPDPKS) mestinya negara sangat mampu mensubsidi harga migor agar tersedia bagi rakyat dengan harga terjangkau. Rakyat pun tak perlu menderita dan mengantri migor ratusan meter selama berjam-jam. Namun hal ini gagal dijalankan Pemerintahan Jokowi! Jika ditambah enam masalah dan kegagalan pemerintah yang diuraikan di atas, terutama, maka lengkaplah kegagalan Presiden Jokowi, sehingga layak dituntut untuk mundur dan bertanggungjawab! Merujuk pada Ayat (2) dan (3) Pasal 33 UUD 1945, Cabang-cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara; sedangkan bumi, air dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Fakta di lapangan, para pengusaha CPO (sekitar 40% adalah asing dari Malaysia, China, dll) justru menguasai lahan milik negara dalam bentuk hak guna usaha (HGU), terutama beroperasi terutama di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Mereka para pengusaha inilah yang memperoleh manfaat terbesar lahan negara! Dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku, para pengusaha CPO malah mendapat keuntungan terbesar dari lahan negara yang luasnya ratusan ribu hingga jutaan hektar. Sebaliknya, rakyat memperoleh bagian yang lebih kecil. *Bahkan untuk memperoleh migor sesuai harga keekonomian saja (Rp 14.000), rakyat harus berjuang keras dan menderita*, dan Pemerintahan Jokowi pun gagal melindungi kebutuhan rakyat tersebut! Kondisi dan kebijakan Pemerintahan Jokowi yang tidak adil, anti Pancasila & UUD 1945 ini harus segera diakhiri. Rakyat harus segera bersikap dan bergerak menyatakan sikap, serta melakukan perlawanan terbuka. Tidak layak bagi rakyat menjadi pecundang di tengah prilaku penyelenggara negara yang pro oligarki dan sarat kepentingan mempertahankan kekuasaan. Rakyat pantas menuntut MPR segera memproses pemakzulan Presiden Jokowi. Mengurus kebutuhan dasar rakyat saja tak mampu, mengapa pula minta perpanjangan masa jabatan? Sebenarnya lebih pantas jika Presiden Jokowi mundur! (*)
Mahfud Minta ASN Tak Makan Uang Rakyat
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta kepada aparatur sipil negara (ASN), pejabat pemerintah dan pejabat negara untuk bekerja dengan baik dan tidak makan uang rakyat. \"Kalau kita berbuat kejahatan, makan uang negara dan uang rakyat, suatu saat tidak akan aman, hari ini aman mungkin besok atau lusa anda tidak aman. Ketika sebelum pensiun anda aman, mungkin setelah pensiun anda akan dikejar orang,\" kata Mahfud dalam siaran persnya, di Jakarta, Sabtu. Mahfud dalam acara Pencanangan Kabupaten Bebas Pungutan Liar (Pungli), di Kepahiang, Provinsi Bengkulu, Sabtu, mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah menetapkan untuk meneruskan pemerintahan dengan fokus terhadap pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya alam, membuka pintu investasi selebar-lebarnya, reformasi birokrasi, dan pengaturan anggaran pada APBN. \"Untuk itu, pemerintah memandang Satuan Tugas Saber Pungli masih diperlukan dalam menciptakan keberhasilan terlaksananya pembangunan nasional,\" katanya. Dalam kesempatan itu, Mahfud menegaskan Saber Pungli bukan lembaga penegak hukum pemberantasan korupsi. Namun, Saber Pungli merupakan lembaga yang menitikberatkan pada upaya pembersihan institusi-institusi pemerintah dari kebiasaan melakukan pungutan liar di birokrasi. \"Dalam konteks ini saya ingin menegaskan bahwa meskipun merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi, Saber Pungli ini bukan lembaga penegak hukum pemberantasan korupsi, Saber Pungli merupakan lembaga yang menitikberatkan pada upaya pembersihan institusi-institusi pemerintah dari kebiasaan melakukan pungutan liar di birokrasi, adapun penegakan hukumnya tetap disalurkan kepada lembaga-lembaga hukum fungsional, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK,\" tegas Mahfud. Mahfud berharap, kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bengkulu ke depan dapat dicanangkan juga sebagai kabupaten/kota bebas Pungli agar tercipta pelayan-pelayan publik yang bersih dari pungli di Provinsi Bengkulu serta berlanjut di seluruh wilayah Indonesia. (mth/Antara)
Empat Skenario Perpanjangan Jabatan Jokowi
Deddy Corbuzier juga menanyakan apa tergantung dari Pak Jokowi. “Pak Jokowi urusannya apa? Beliau sudah tegas menyatakan taat konstitusi. Konstitusinya sekarang dua periode, ya beliau taat itu,” jawab Luhut. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN UNTUK mengubah konstitusi, syaratnya negara harus chaos dan ekonomi terancam. Ini yang akan dijadikan alasan. Pemerintah selalu bilang, baik-baik saja, padahal sesungguhnya tidak baik-baik saja. Pemerintah tetap akan membangun Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur yang dananya lebih besar. Ada jatah APBN. Mana lebih penting IKN atau pesta demokrasi. Ambigu terus-menerus. Kanal YouTube Off The Record yang dipandu dua wartawan senior FNN Agie Betha dan Hersubeno Arief menyampaikan, justru seharunya kalau tidak ada pemilu, bukannya diundur, tapi dipercepat. Dalam situasi seperti itu, tak punya duit ada alasan untuk mengundurkan pemilu. Tiga partai yang semula mengusulkan itu, PKB, PAN, dan Golkar, ternyata tak berhasil, nanti mungkin KPU yang minta diundur. Puzzle-puzzle yang terjadi selama ini semakin jelas siapa otak penundaan Pemilu 2024 itu. Bahasa yang disampaikan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sudah jelas dalam Podcast Deddy Corbuzier Luhut kelihatan santai. Presiden Joko Widodo, kata Luhut, sudah bilang, taat konstitusi, tidak ada melarang wacana penundaan. “Ketika konstitusi diubah dia akan taat,” ujar Hersubeno Arief. Awalnya disebut sebagai aspirasi rakyat. Sekarang hasil survei, ternyata hasilnya beda. “Sekarang Luhut pakai Big Data. Lha ini awalnya Cak Imin (Ketum PKB Muhaimin Iskandar). Makin terlihat akal-akalan: 110 juta big data,” lanjutnya. Kalimat Luhut di podcast Deddy sepotong-sepotong. “Ga tuntas. Pak Luhut mengklaim, ada ceruk pemilih PDIP, Gerindra, Demokrat, PKB yang setuju penundaan. Big data percakapan medsos. Twitter 15, 7 juta. Big data dari mana? Kalau data tidak akurat akan jadi persoalan,” ujarnya. Misi memunculkan isu penundaan pemilu 2024 juga didasari big data dari jutaan percakapan dalam medsos. Ada begitu banyak bahkan mayoritas di medsos yang mendukung jika Presiden Jokowi lanjutkan menjabat. Setelah itu baru diatur siasat siapa saja tokoh yang perlu bicara di depan publik. Diawali Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sudah menyampaikan pada 10 Januari lalu. Dia mengklaim usulan itu aspirasi dari pengusaha. Kemudian dilanjutkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Rencana Luhut itu ditentang petinggi PDIP seperti Hasto Kristiyanto, Puan Maharani, dan Megawati Soekarnoputri. Mereka telah menentang keras dan melawan ambisi Luhut tersebut. Sebelumnya, Partai Demokrat dan PKS telah menyatakan sikapnya menolak usulan penundaan Pemilu 2024 itu. Disusul oleh PDIP dan Partai Gerindra. Tolak penundaan Pemilu 2024. Sikap sama juga sudah diumumkan KPU. Skenario Luhut? Setidaknya ada 4 skenario yang dilontarkan Luhut terkait rencana tersebut. Yaitu: Pertama, Tiga periode untuk pasangan Joko Widodo-Prabowo Subianto, tapi ditolak; Kedua, Penundaan pemilu 2024 dimulai dari Bahlil mengadakan pertemuan dengan sejumlah pimpinan parpol. Namun, banyak ditolak pimpinan partai sendiri seperti Surya Paloh, Hasto, Gerindra juga menolak. “Opsi ini kelihatannya masih akan terus dicoba,” ungkap Hersubeno Arief. Ketiga, Perpanjangan masa jabatan. Rumor bahwa di Bogor ada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Megawati pada 10 Maret 2022. Di situ juga dikatakan menolak. Jokowi dan Megawati berbeda. Megawati pernah bila, “Emang negara ini milik nenek moyang Lu.” Padahal, “Megawati sekarang ini sedang berpikir bagaimana anaknya, Puan Maharani, bisa naik. Tapi, Jokowi sedang berpikir bagaimana menjabat lagi. Jadi bukan senafas sejiwa,” ujarnya. Luhut tetap akan perpanjang, karena itu mereka anggap konstitusional. Namun, Surya Paloh tetap tolak. Keempat, Penundaan Pemilu 2024 dengan alasan ketiadaan anggaran. Ini rencana alternatif. “Ternyata pemerintah punya rencana besar. Pokoknya, Jokowi harus berkuasa, apapun caranya,” timpat Agi Betha. Yang perlu diwaspadai lagi, Jokowi berpotensi mengeluarkan dekrit. Jokowi memang tidak mungkin terlibat teknis, tapi dia pantau opsi-opsi ini. Apalagi seperti kata Zulhas bahwa itu sudah persetujuan Jokowi. Operasi ini sudah persetujuan Jokowi. Luhut dalam sebuah podcast di YouTube Deddy Corbuzier, Sabtu, 12 Maret 2022 menanggapi isu mengenai jabatan Presiden Jokowi tiga periode yang masih terus menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Luhut menilai wacana mengenai 3 periode tersebut tidak masalah karena bagian dari demokrasi. Luhut menjelaskan bahwa sekarang banyak suara bermacam-macam, kalau memang suara (3 periode) tersebut membesar tergantung dari perwakilan rakyat untuk menanggapi. “Soal (apakah) mungkin atau tidak mungkin itu, nanti DPR dan MPR yang menentukan, jadi bahwa ada wacana macam-macam dipublik merupakan bagian dari demokrasi,” jawab Luhut. Deddy Corbuzier juga menanyakan apa tergantung dari Pak Jokowi. “Pak Jokowi urusannya apa? Beliau sudah tegas menyatakan taat konstitusi. Konstitusinya sekarang dua periode, ya beliau taat itu,” jawab Luhut. Luhut menjelaskan jika rakyat tiba-tiba minta, DPR berproses, partai politik berproses sampai di MPR, dan kalau sampai terjadi penundaan satu tahun, dua tahun atau tiga tahun, sah-sah saja. Deddy Corbuzier penasaran apakah nanti tidak balik di zaman Soeharto. Menurut Luhut, kekebasan dulu tidak seperti sekarang, sekarang rakyat boleh bersuara. “Kebebasan dulu tidak seperti sekarang. Sekarang ini orang boleh bersuara, dulu ga berani, bisa bonyok. Sekarang apa yang ga dibilang Pak Jokowi, Pak Jokowi diem saja, sekarang apa saja ribut, pak Jokowi dibilang tidak konstitusional, wong beliau ga ngomong, itu suara dibawah kan, artinya ini belum tentu, kenapa mesti repot,” jelas Luhut. Menurut Luhut, suara rakyat jika memang suara itu besar, DPR atau partai politik pasti dengar, dan itu merupakan konstituen. Apabila rakyat terus berkembang, bilang di DPR dan MPR, konstitusi yang dibikin yang harus ditaati presiden, karena konstitusi yang memerintahkan presiden. (*)
Monolog Tentang Jakarta Bersama Angie
Oleh : Yarifai Mappeaty, Pemerhati Masalah-masalah Sosial “Ih, sekarang kayak luar negeri loh yah,” ucap Anggelina Sondakh, lirih, saat menyaksikan Jakarta untuk pertama kalinya, setelah keluar dari Lapas Pondok Bambu, seperti dikutip Pikiran Rakyat.com, 6 Maret 2022. Anggie, begitu ia disapa, tak kuasa sembunyikan rasa takjubnya terhadap apa yang dilihatnya. Ucapan Anggie itu adalah sebuah ekspresi yang jujur, apa adanya, tanpa pretensi apa-apa. Anggie tak berlebihan, sebab wajah Jakarta memang banyak berubah secara radikal, terutama dalam lima tahun terakhir, semenjak dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan. Mba Anggie, apa yang kamu lihat, sebenarnya belum seberapa. Misalnya, cobalah berkendara di malam hari melintasi Jalan Jend. Sudirman – MH. Thamrin dari arah Blok M. Di depan FX Senayan, berhentilah, sebentar saja. Kusarankan engkau turun dari mobil lalu tengok sekitar. Engkau boleh berkacak pinggang, sembari menghirup hirup udara pelan dan dalam, hingga memenuhi rongga dadamu. Tidak perlu sungkan dilihat orang, tapi nikmati saja suasana malammu di situ, sepuasmu. Rasakan bedanya dengan sepuluh tahun lalu, saat engkau melintasi jalan itu, nyaris setiap hari. Tetapi jangan berlama-lama, segera saja lanjutkan perjalannmu, sebab masih banyak yang perlu engkau saksikan. Misalnya, sebelum melintasi Jembatan Semanggi, engkau akan melihat fly over melingkar. Jalan itu disebut “Simpang Susun Semanggi”, peninggalan Ahok, Gubernur Jakarta, sebelum Anies Baswedan. Mba Anggie suka taman, bukan? Nah, selepas itu, engkau akan menyaksikan Jalan Jend. Sudirman bagaikan taman terpanjang di dunia dengan trotoar yang lebar pada kedua sisinya. Trotoar itu tidak hanya memanjakan para pejalan kaki dan pecinta sepeda, tetap juga membuat gedung pencakar langit yang berderet di sepanjang jalan itu, tampak lebih ramah. Usai melewati fly over Karet, pelankan mobilmu, lebih pelan lagi. Sebab saya ingin engkau melihat dan bertanya, “Ih, ada perahu pinisi di atas jembatan?” Itu namanya JPOS Tematik Pinisi Karet Sudirman, ikon baru Jakarta. JPOS itu akronim dari Jembatan Penyeberangan Orang dan Sepeda. Disebut begitu karena peruntukannya, tidak hanya bagi para pejalan kaki, tetapi juga bagi para pengendara sepeda. Begitulah cara Gubernur Anies Baswedan memanjakan warga Jakarta. Dari atas jembatan itu, panorama Jakarta di malam hari, begitu memesona, sehingga sangat diminati, terutama oleh para muda-mudi. Berada di atas jembatan itu, ada yang menyebut serasa bukan berada di Jakarta, melainkan di Singapura, di Hong Kong, bahkan ada yang menyebut serasa berada di Korea Selatan. Apa benar begitu? Entah, soalnya saya belum pernah berkunjung di negeri-negeri itu. Tetapi yang pasti, berada di atas jembatan itu pada malam hari, ada perasaan sensasional yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Tidak heran jika orang bilang serasa berada di negeri lain. Mba Anggie, penasaran, kan? Tentu saja. Namun sayang sekali, engkau tidak bisa menikmatinya malam ini. Soalnya, tidak ada tempat untuk parkir, sementara engkau menyetir sendiri. Maka kusarankan engkau datang di lain waktu dengan sopir pribadi. Apa? Masih mau berhenti juga? Oh, sebaiknya jangan coba-coba. Sebab, jika engkau tetap memaksa berhenti karena melihat tidak ada petugas, maka, tunggu surat tilang akan datang menyapamu di rumah. Ha...! Engkau mau bilang Anies tidak adil karena tak menyediakan tempat parkir? Eit, tunggu dulu. Jangan latah menuntut keadilan. Sebab JPOS itu memang didedikasikan Anies untuk para pejalan kaki dan pecinta sepeda di Jakarta yang selama ini kurang mendapat perhatian. JPOS itu adalah bukti perhatian Anies pada mereka. Ayo, jalan lagi. Di depan sana, engkau akan menjumpai suasana yang membuatmu makin takjub. Bunderan HI, misalnya, suasananya sudah sangat jauh berbeda. Ah, lihat saja sendiri. Namun, perlu kuceritakan padamu bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, Bunderan HI, nyaris setiap tahun menjadi langganan banjir. Banjir parah yang pernah melanda Bunderan HI terjadi pada 2013, 2015, dan 2017. Bahkan kala itu, istana negara pun ikut terendam. Bagaimana di masa Gubernur Anies? Tercatat pada 2020, juga terjadi banjir. Namun, selain tidak separah tahun-tahun sebelumnya, juga cepat surut, sehingga tidak banyak yang menyaksikannya. Padahal, menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, curah hujan pada Januari 2020 itu, 377 mm/hari, adalah yang paling ekstrim dalam 20 tahun terakhir. Bandingkan curah hujan pada 2013 dan 2015, jauh lebih rendah, masing-masing hanya 100 mm dan 277 mm/hari, namun banjirnya lebih parah. Artinya, penanganan banjir Jakarta di era Anies, jauh lebih baik. Oh yah, Mba, tidak terasa, engkau sudah sampai di Patung Kuda, ujung Jalan MH. Thamrin. Sedikit lagi hari akan segera berganti, sehingga cukup sampai di sini. Tapi sebelum berpisah, saya ingin tahu pendapatmu mengenai apa yang engkau lihat dan saksikan. Apa?! Jakarta beruntung memiliki Anies? Oh, tampaknya saya harus mengingatkanmu untuk berhati-hati mengucapkan itu. Sebab, jika sampai mereka mendengarnya, engkau akan dibully sampai hancur berkeping-keping. Semoga Allah menjagamu selalu. (*)
.jpeg)
Jangan Coba-Coba Ubah Konstitusi, Mimpi Pun Tidak Boleh
Jakarta, FNN - Mantan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi menceritakan pengalamannya saat menjabat tahun 1999-2001. Cerita ini ia sampaikan kepada wartawan senior Hersubeno Arief dari FNN dalam kanal Hersubeno Point, Sabtu (12/03/2022) di Jakarta. Adhie menanggapi makin ugal-ugalannya para penikmat kekuasaan memerkosa konstitusi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Adhie melihat pelanggaran konstitusi oleh rezim ini makin menjadi-jadi, tak ada kehari-hatian. Berbeda dengan zaman Presiden Abdurrahman Wahid yang segala sesuatunya yang menyangkut konstitusi, didiskusikan terlebih dahulu dengan ahlinya. “Saya jadi ingat, pada suatu hari saya dipanggil oleh Presiden Gus Dur untuk memanggil Prof. Dr. Harul AlRasyid ahli hukum tata negara dari Universitas Indonesia,” kenangnya. Ketika itu Adhie langsung menuju rumah Prof. Harun. “Saya nyetir sendiri pakai Kijang, saya jemput sendiri di rumah beliau di komplek Dosen UI Rawamangun, lalu diajak ke istana. Beliau nanya Gus Dur mau apa? Saya katakan saya tidak tahu, sepertinya perlu nasihat-nasihat Prof. Harun,” kata Adhie. Kemudian di istana Adhie menemani ngobrol bertiga. “Yang menarik Gus Dur bilang, Prof Harun, ini saya dengar ada teman-teman di parlemen yang mau mengubah konstitusi, sudah ada kasak-kusuk. Gus Dur khawatir perubahan terlalu kebablasan. Itu sebabnya, Gus Dur sebagai presiden meminta pendapat Prof. Harun untuk membuat desain perubahan itu. Prof Harun langsung menjawab dengan gayanya, Presiden tidak boleh utak-atik konstitusi, mimpi pun tidak boleh mengubah konstitusi. Bicara konstitusi tidak boleh. Presiden hanya mengikuti konstitusi,” katanya. Itulah, kata Adhie pesan Prof. Harun dalam pertemuan itu. “Gus Dur lalu bilang, begini lho Prof, mungkin kita bisa bikin panitia penyelidikan konstitusi. Prof. Harun menjawab, kalau itu boleh. Kemudian Gus Dur meminta Prof Harun untuk mengumpulan teman-temannya para ahli tata negara. Gus Dur hanya pesan, ketuanya Prof. Harun dan Muladi jadi wakilnya untuk membuat panitia penyelidikan konstistusi agar nanti disampaikan ke parlemen. Kekuasaan itu tidak boleh diperpanjang karena akan cenderung korup,” paparnya. Hari ini kata Adhie terjadi kekhawatiran yang sama tentang masa depan bangsa ini. “Saya melihat rezim ini - jika menggunakan bahasa preman - adalah rezim lengbat, begitu meleng diembat. Dulu pernah ada ide, presiden tiga periode yang dipimpin oleh Qodari dan tim surveinya. Lalu mereka bukin Seknas Jokowi Tiga Periode. Lalu kami bikin Seknas Jokowi Sudahlah. Konstitusi tidak pernah menyiapkan perpanjangan, yang ada adalah percepatan. Setelah kita lawan, isu tida periode hilang,” katanya. Setelah masyarakat meleng, kata Adhie, sekarang muncul lagi penundaan Pemilu. Mula-mula diusulkan oleh Ketua Umum PKB, Ketua Umum Golkar, lalau Ketua Umum PAN. “Zulkifli Hasan bilang alasannya Pandemi, saya bilang ini pandemi atau demi PAN, haha...” kata Adhie berkelakar. Menurut Adhie, Zulkifili mengaku bahwa itu atas perintah Luhut Panjaitan, tapi dibantah. Zulkifli lalu dilaporkan anak buah Luhut ke Mahkamah Dewan atas kebohongannya. “Kita lihat hasilnya, siapa yang bohong,” paparnya. Pola-pola ini, kata Adhie telah menjadi kebiasaan rezim untuk main akal-akalan, termasuk mengakali konstitusi. “Tidak ada satu pasal pun dalam konstitusi untuk memperpanjang kekuasaan. Apabila keadaan memburuk, maka konstitusi aktif mempercepat berakhirnya kekuasaan. Itu sebabnya ketika ada isu penundaan Pemilu, reaksinya ini jelas melanggar konstitusi,” tegas Adhie. (ida, sws)
Adhie Massardi: Para Bedebah Telah Berubah Menjadi Anjing dan Babi
Jakarta, FNN - Mantan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi terus melakukan kontrol dan kritik sosial terhadap rezim melalui puisi. Kali ini ia menganalogikan penguasa yang korup sebagai anjing dan babi. Pada akhir 2009, sajaknya Negeri Para Bedebah menjadi ikon perlawanan dalam kasus korupsi “cicak vs buaya”, saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai gencar diserang kelompok politik yang korup. “Rupaynya para bedebah tetap berkuasa kemudian bermetamorfosis menjadi anjing dan babi,” kata Adhie Massardi kepada Hersubeno Arief dari FNN dalam kanal Hersudeno Point, Sabtu, (12/03/2022} di Jakarta. Adhie mengakui kata “anjing dan babi” kedengarannya kasar, tetapi ia mendapatkan inspirasi itu justru dari pembantu Jokowi. “Saya dapat inspirasi anjing dan babi itu dari para pembesar kepercayaan Presiden Joko Widodo. Yang pertama soal anjing, itu dari Menag, kemudian babi dari Mendag. Nah, ini antara Menag dan Mendag kok variannya binatang semua, binatang yang kita najiskan,” katanya. Mengomentari pertemuan para tokoh yang tergabung dalam Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia pada Jumat (11/03/2022), Adhie mengaskan bahwa pertemuan itu sesungguhnya ingin mengulang peristiwa 56 tahun yang lalu. “Ini kan terjadi pada 11 Maret 2022, 58 tahun yang lalu Presiden Soekarno mengalami masalah yang tidak bisa dia kuasai, tidak bisa dia atasi. Dia lalu memberikan Surat Perintah kepada Jenderal Soeharto. Nah, tanggal 11 Maret 2022 ini, kita menganggap bahwa Presiden Jokowi tidak sanggup mengatasi persoalan bangsa. Kalau dulu Super Semar sekarang Super Petruk, anaknya Semar,” paparnya. Hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Rocky Gerung, Bivitri Susanti, Ahmad Yani, Ferry Juliantono, Andrianto, Syahganda Nainggolan, Adhie Massardi, Lieus Sungkharisma, Bursah Zarnubi, Ubedilah Badrun dan beberapa tokoh serta aktivis lain. Sekarang ini kata Adhie, gerakan inteletual sudah menyatu melihat persoalan bangsa menghadapi kegelisahan yang sama. “Kita melihat pemerintah tak mampu mengatasi problem bangsa dan kecenderungannya, dalam berbagai hal mengabaikan konstitusi dan hukum tata negara. Padahal, negara itu diatur oleh undang-undang. Yang menarik, penjelasan dari Bivitri, bahwa negara hukum itu bukan negara yang menghukum rakyatnya, tetapi negara yang membatasi tingkah laku penguasanya,” tegasnya. Adhie menegaskan dalam pertemuan bahwa Rocky Gerung bolak balik mengatakan bahwa dalam situasi seperti ini konstitusi menjanjikan percepatan pergantian kekuasaan. “Tidak ada satu pasal pun dalam konstitusi untuk memperpanjang kekuasaan. Apabila keadaan memburuk, maka konstitusi aktif mempercepat berakhirnya kekuasaan. Itu sebabnya ketika ada isu penundaan Pemilu, reaksinya ini jelas melanggar konstitusi,” tegas Adhie. Demikian juga Bivitri, kata Adhie bahwa eksekutif dan legisatif tidak boleh bicara membuka wacana yang melanggar konstitusi, yang tidak ada dalam konstitusi atau yang dibatasi oleh konstitusi. “Eksekutif itu simbolnya presiden. Presiden dan bawahannya kan bersumpah tidak akan melanggar konstitusi. Ini sudah melanggar jauh konstitusi. Apalagi ada DPR yang sudah menyepakati jadwal Pemilu 2024, kemudian ada orang-orang yang coba melakukan pelanggaran. Menurut Bivitri, ini jelas melanggar konstitusi,” paparnya. Adhie melihat pelanggaran konstitusi oleh rezim ini makin menjadi-jadi, tak ada kehari-hatian. “Saya jadi ingat, pada suatu hari saya dipanggil oleh Presiden Gus Dur untuk memanggil Prof. Dr. Harul AlRasyid ahli hukum tata negara dari UI. Saya nyetir sendiri pakai Kijang, saya jemput sendiri di rumah beliau di komplek Dosen UI Rawamangun, lalu diajak ke istana. Beliau nanya Gus Dur mau apa? Saya katakan saya tidak tahu, sepertinya perlu nasihat-nasihat Prof. Harun,” kata Adhie. Kemudian di istana Adhie menemani ngobrol bertiga. “Yang menarik Gus Dur bilang, Prof Harun, ini saya dengar ada teman-teman di parlemen yang mau mengubah konstitusi, sudah ada kasak-kusuk. Gus Dur khawatir perubahan terlalu kebablasan. Itu sebabnya, Gus Dur sebagai presiden meminta pendapat Prof. Harun untuk membuat desain perubahan itu. Prof Harun langsung menjawab dengan gayanya, Presiden tidak boleh utak-atik konstitusi, mimpi pun tidak boleh mengubah konstitusi. Bicara konstitusi tidak boleh. Presiden hanya mengikuti konstitusi. Itu pesan Prof. Harun. Gus Dur lalu bilang, begini lho Prof, mungkin kita bisa bikin panitia penyelidikan konstitusi. Prof. Harun menjawab, kalau itu boleh. Kemudian Gus Dur meminta Prof Harun untuk mengumpulan teman-temannya para ahli tata negara. Gus Dur hanya pesan, ketuanya Prof. Harun dan Muladi jadi wakilnya untuk membuat panitia penyelidikan konstistusi agar nanti disampaikan ke parlemen. Kekuasaan itu tidak boleh diperpanjang karena akan cenderung korup,” paparnya. Hari ini kata Adhie terjadi kekhawatiran yang sama tentang masa depan bangsa ini. “Saya melihat rezim ini - jika menggunakan bahasa preman - adalah rezim lengbat, begitu meleng diembat. Dulu pernah ada ide, presiden tiga periode yang dipimpin oleh M. Qodari dan tim surveinya. Lalu mereka bukin Seknas Jokowi Tiga Periode. Lalu kami bikin Seknas Jokowi Sudahlah. Konstitusi tidak pernah menyiapkan perpanjangan, yang ada adalah percepatan. Setelah kita lawan, isu tida periode hilang,” katanya. “Sekarang muncul lagi penundaan Pemilu. Zulkifli Hasan bilang alasannya Pandemi, saya bilang ini pandemi atau demi PAN, haha...” Menurut Adhie, Zulkifili mengaku bahwa itu atas perintah Luhut Panjaitan, tapi dibantah. Zulkifli lalu dilaporkan anak buah Luhut ke Mahkamah Dewan atas kebohongannya. “Kita lihat hasilnya, siapa yang bohong,” paparnya. Berikut petikan bunyi puisi tersebut:Hikayat Negeri: Anjing dan BabiSajak Adhie M. MassardiAku kisahkan kepada kalianTentang sebuah negeriLetaknya persis di garis khatulistiwaPada zaman raja-rajaPara nakhoda menyebutIni negeri zamrudTapi kemudian dirundung bangkrutItu karena anjing-anjing kampungYang dipiara rakyatnyaTak pernah berfungsiSebagaimana diatur dalam konstitusiLagaknya seperti kawanan serigalaDalam film-film DrakulaMelolong parau menakutkanMinta rembulan perpanjang malamMenunda jadwal fajar bersinarMereka memang pecinta kegelapanKarena sesungguhnya mereka pengecutItu sebabnyaKetika babi-babiMenggasak kedelai milik para petaniAnjing-anjing itu hilang nyaliMaka ketika tempe dan tahuSumber utama protein bagi rakyatLenyap di pasar-pasarMereka tak pernah perduliMereka ingin rakyatTetap bodohAgar anjing-anjing ituTetap menguasai malamMenguasai kegelapanItulah saat mereka membuat (ida, sws)
Ketua DPD RI Big Data Bicarakan Minyak Goreng bukan Penundaan Pemilu
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mematahkan klaim Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan, berdasarkan analisa big data terdapat sekitar 110 juta pengguna media sosial yang membahas wacana penundaan Pemilu 2024. Tak hanya itu, ratusan juta pengguna media sosial itu juga diklaim oleh Luhut aktif membicarakan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden. Data Luhut ditampik LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, klaim yang dilakukan Luhut amat berlebihan. “Pendapat tersebut tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan analisa big data yang kami miliki, percakapan tentang Pemilu 2024 di platform paling besar di Indonesia yaitu Instagram, YouTube dan TikTok tidak sampai 1 juta orang,\" papar LaNyalla saat diminta pendapatnya soal klaim tersebut, Sabtu (12/3/2022). Dikutip dari Sindonews, LaNyalla memaparkan bahwa jumlah pasti akun yang terlibat dalam percakapan wacana tersebut sebanyak 693.289 percakapan. Jumlah itu terbagi atas 87 ribu percakapan di YouTube, 134 ribu percakapan di Instagram dan 454 ribu di TikTok. \"Media sosial paling ribut seperti Twitter, percakapan tentang pemilu hanya melibatkan 17 ribu akun unik,\" jelas LaNyalla. Justru dari analisa big data yang digunakan oleh DPD RI, LaNyalla menyebut percakapan pemilu tak sebesar percakapan ibu-ibu dan masyarakat umum soal kelangkaan minyak goreng, gula pasir dan komoditas kebutuhan rumah tangga lainnya. “Justru dari big data terlihat jika masyarakat lebih menitikberatkan perhatian mereka pada kelangkaan dan antrian ibu-ibu saat membeli minyak goreng. Dari big data tersebut percakapan tentang minyak goreng yang hilang dari pasaran mencapai 3.272.780 percakapan,” tegas LaNyalla. Dari data-data itu, LaNyalla meyakini jika pendapat Menko Luhut Pandjaitan bahwa ada 110 juta pengguna media sosial membicarakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden tidak kredibel. LaNyalla juga membocorkan, jika sentimen negatif pemberitaan tentang penundaan Pemilu 2024 cenderung meningkat. “Hingga Jumat, 11/3/2022 sore, kecenderungan sentimen negatif terhadap wacana ini meningkat. Skornya sudah melebihi 50 persen jika dibandingkan pada skor sentimen pada Februari 2022. Termasuk adanya peningkatan emosi anger (marah) sebesar 8 persen,\" tutur LaNyalla. (sof)
Belanda Masuk Internaat
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan MASA interniran orang-orang Belanda di jaman Jepang 1942-1945. Internier artinya hidup terasing di sebuah asrama. Yang hidup di situ unit-unit keluarg bj ina Belanda. Total bisa mencapai 50-60 orang. Masa itu saya balita, lahir 2 Juli 1942, saya tidak mengalami, tapi di Kampung Baru dekat rumah saya di Sawah Besar ada inernaat yang lokasinya berseberangan gang dengan rumah Tante Lili. Ia saudara Mak yang menikah dengan pengarang angkatan 45 Idroes. Buat orang Belanda yang biasa hidup enak memang azab tinggal di internaat. Segalanya harus mereka kerjakan sendiri. Biasanya ada beberapa orang baboe en boejang yang urus apa saja keperluan mereka di rumah. Di Internaat mereka harus cuci pakaian dan menjemur sendiri. Setrika tidak ada. Di internaat biasa mevrouw en mejses kembenan. Inlander yang dahulu mereka perbudak tidak mentertawakan atau nyukurin. Paling-paling cuma larak lirik pas vrouwen kembenan. Interniran itu kalau ada keperluan yang mau dibeli menyuruh orang kampung sekitar internaat. Interniran yang tak ada uang menjual pakaiannya atau barang yang mereka tak perlukan ke tukang loa. Di jaman Jepang tukang loa rejekinya lumayan. Dalam pengasingan juga muncul cinta internaat. Kalau sekarang jodoh lewat internet. Kemerdekaan RI 17/8/45 akhirnya menyudahi era penderitaan internaat. Kesalnya kita Sekutu masuk Indonesia illegal. Tahanan internaat mereka bebaskan lalu eks tahanan itu dipulangkan ke Holland. Saya tak pernah baca atau dengar interniran disiksa Jepang. Giliran inlander bertemu di jalan dengan serdadu Dai Nippon yang sepertinya belum sarapan, wah berat. Manggut digaplok, tidak manggut digaplok juga. Bagero! (Foto seorang wanita Belanda di internaat bersama seorang anak laki2 congkél2 tanah cari air). (*)
POPULER
