ALL CATEGORY
Soal IKN, PKS Ingatkan: Berkacalah dari Pembangunan Tol Laut yang Gagal!
Jakarta, FNN – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Hidayatullah menyoroti soal pembangunan infrastruktur secara masif dan besar-besaran yang akan dilakukan di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menurut Hidayatullah, biaya yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah pasti akan sangat besar. Selain itu, ia pun meragukan kemampuan Pemerintah dalam mengelola proyek besar, berkaca dari proyek Tol Laut yang dinilainya gagal. Mengubah wilayah kosong menjadi Ibukota negara tentu menjadi tugas yang kompleks bagi Pemerintah Indonesia. Berbagai infrastruktur yang memadai perlu dibangun guna menunjang kegiatan perekonomian. “Berdasarkan catatan kami, dalam periode pemerintahan Jokowi, terdapat pembangunan infrastruktur yang dinilai gagal mencapai tujuannya,” kata Hidayatullah dalam keterangan pers kepada wartawan, Selasa (15/03). Anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Utara I ini pun menyebutkan sejumlah proyek yang dinilainya gagal tersebut. Salah satunya adalah pembangunan Tol Laut yang digencarkan sejak Tahun 2015. “Realisasi anggaran untuk kebijakan Tol Laut bersubsidi mencapai Rp 1,61 triliun untuk periode tahun 2016-2020. Puncaknya ada pada tahun 2020 yang mencapai Rp 364,14 miliar,” lanjutnya. Menurut Hidayatullah, total anggaran yang tergolong signifikan ini belum mencakup biaya pembangunan kapal yang mencapai Rp 50 triliun. Namun, “Sangat disayangkan bahwa berbagai upaya menggelontorkan dana sangat fantastis ini belum memberikan hasil yang optimal guna mencapai orientasi kebijakan,” ungkapnya. Hidayatullah mengungkapkan, data menunjukkan bahwa disparitas harga antara daerah Barat yang direfleksikan oleh Ibukota DKI Jakarta dengan Makassar, Manokwari, dan Papua pada 2021 tidak mengalami penurunan yang signifikan. Bahkan, untuk barang tertentu disparitas harga yang terjadi lebih buruk dibandingkan yang terjadi pada 2016. “Misalnya, harga komoditas bawang merah 60% lebih tinggi di Indonesia bagian timur dibandingkan dengan Indonesia bagian Barat. Sedangkan pada tahun 2016, disparitas harga untuk komoditas yang sama hanyalah 20%,” tuturnya. Selain itu, tampak bahwa anggaran banyak yang digunakan untuk subsidi, dan hal itu terjadi selama bertahun-tahun. Kondisi ini mengindikasikan adanya tingkat dependensi yang tinggi dari program pembangunan tol laut tersebut terhadap anggaran negara. “Kasus kegagalan tol laut tentu menimbulkan keraguan bagi kita, apakah Pemerintah Indonesia mampu menggenjot pembangunan infrastruktur di wilayah ibukota baru dalam waktu 2 tahun, tanpa membebani anggaran negara. Padahal, kemampuan finansial Indonesia saat ini masih perlu diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19,” ujarnya. (mth)
Meledak di Udara Saat Uji Coba "Rudal balistik" Korut
Jakarta, FNN. Sebuah proyektil yang diduga rudal balistik Korea Utara pada Rabu meledak di udara sesaat setelah diluncurkan, demikian menurut kata kantor berita Korea Selatan Yonhap mengutip sumber anonim.Militer Korsel sebelumnya mengatakan Korut telah menembakkan sebuah \"proyektil tak dikenal\" yang tampaknya gagal berfungsi setelah diluncurkan.Proyektil yang diduga rudal itu ditembakkan dari lapangan terbang Sunan di luar ibu kota Korut, Pyongyang, kata Kepala Staf Gabungan Korsel dalam sebuah pernyataan.Puing-puing berjatuhan di Pyongyang atau di daerah sekitarnya setelah peluncuran yang gagal itu, kata media Korsel NK News mengutip sejumlah saksi.Sebuah foto memperlihatkan gumpalan asap berwarna merah di ujung jejak peluncuran roket yang zig-zag di langit kota kota itu.Komando militer Indo-Pasifik Amerika Serikat mengutuk peluncuran pada Rabu itu dan mendesak Pyongyang untuk menahan diri dari tindakan yang memicu instabilitas.Sumber di kementerian pertahanan Jepang juga menyebut proyektil itu kemungkinan adalah rudal balistik, NHK melaporkan.\"Laporan tentang kegagalan (peluncuran) dari Sunan mengkhawatirkan karena bisa merusak kawasan sipil yang penuh penduduk,\" kata Ankit Panda, seorang senior di Carnegie Endowment for International Peace yang berpusat di AS.Pada 2017, sebuah rudal balistik jarak menengah Korut yang diluncurkan dari lokasi berbeda gagal setelah ditembakkan dan jatuh menimpa sebuah kompleks industri atau pertanian di kota Tokchon.Lapangan terbang Sunan telah menjadi lokasi beberapa peluncuran rudal Korut baru-baru ini, termasuk pada 27 Februari dan 5 Maret.Korut mengatakan kedua peluncuran itu untuk mengembangkan komponen satelit pengintai dan tidak mengidentifikasi roket yang digunakan, tapi Korsel dan AS menyebutnya sebagai uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM). (IdaANTARA/Reuters)
Perlu Diterapkan Kembali PTM 100 Persen
Jakarta, FNN. Kantor Staf Presiden (KSP) menilai proses pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen perlu diterapkan kembali seiring menurunnya level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Abraham Wirotomo mengatakan PTM diperlukan untuk mempersiapkan siswa menghadapi ujian sekolah agar pelaksanaannya bisa berjalan lancar dan jujur.\"Tidak semua guru terfasilitasi gadget dan internet dengan baik. Belum lagi soal teknologinya. Ini yang dikhawatirkan bisa membuat pelaksanaan ujian online tidak maksimal,\" kata Abraham, dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.Dia menyampaikan PTM dapat diterapkan dengan tetap mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri terkait.Menurut Abraham, untuk menepis kekhawatiran munculnya lonjakan kasus COVID-19 pada pelaksanaan PTM, pemerintah daerah harus meningkatkan tes COVID-19 dengan pendekatan penemuan kasus aktif atau active case finding (ACF).Hal ini, kata dia, sebagai salah satu cara untuk menentukan apakah sekolah dalam kondisi aman atau tidak. Sejauh ini, ujar dia, testing ACF di sekolah menurun. \"Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi pemerintah,\" ujarnya.Abraham menjelaskan cara kerja testing penemuan kasus aktif di sekolah dengan melakukan testing 10 persen dari populasi.Jika positivity rate di bawah 1 persen, jelas dia, maka tidak perlu dilakukan tindakan apa-apa. Namun, jika positivity rate 1-5 persen, maka satu kelas harus diisolasi.\"Nah, jika perbandingan antara jumlah kasus positif COVID-19 dengan jumlah tes yang dilakukan di atas 5 persen, isolasi selama dua minggu,\" kata dia.Abraham menekankan pentingnya percepatan vaksin di sekolah agar siswa semakin terlindungi dari COVID-19 dan proses belajar mengajar bisa digelar secara tatap muka.Meski demikian, Abraham menyampaikan pemerintah harus tetap memegang prinsip kehati-hatian dalam menentukan segala kebijakan terkait penanganan COVID-19, terutama soal relaksasi.\"Angka kasus dan kematian di negara-negara Eropa yang terlebih dahulu melakukan relaksasi mulai meningkat. Beberapa kota di Tiongkok juga kembali lockdown. Fakta-fakta ini membuat pemerintah tetap hati-hati dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan,\" jelasnya. (Ida/ANTARA)
Hanya Tiga Tahun Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau
Jakarta, FNN. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau menyatakan masa jabatan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Marlin Agustina, hanya tiga tahun.Anggota KPUD Kepulauan Riau, Arison, di Tanjungpinang, Rabu, mengatakan, masa jabatan mereka berakhir pada 25 Februari 2024. \"Masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah berakhir sesuai waktu pelantikan. Seperti Ansar-Marlin dilantik 25 Februari 2021, maka berakhir masa jabatan 25 Februari 2024,\" katanya.Menurut dia, masa jabatan yang tidak mencapai satu periode lima tahun itu sebagai konsekwensi penyelenggaraan pilkada serentak 2024. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pilkada serentak dilaksanakan 27 November 2024.Mulai dari berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut hingga pelantikan calon kepala daerah terpilih, pemerintah akan menetapkan pejabat sementara sebagai kepala daerah. \"11 hari setelah Pemilu 2024 masa jabatan Ansar-Marlin berakhir,\" ujarnya.Arison mengemukakan tahapan pilkada akan diselenggarakan setahun sebelum tahapan pemungutan suara. Artinya, mulai November 2023, tahapan pilkada sudah dilaksanakan.\"Kami masih menunggu peraturan KPU. Mungkin setelah calon anggota KPU terpilih dilantik, dilaksanakan rapat dengar pendapat, kemudian baru ditetapkan sebagai tahapan pilkada,\" ucapnya.KPUD Kepulauan Riau memperkirakan anggaran Pilkada Kepulauan Riau 2024 tidak jauh beda dengan anggaran pilkada 2020. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan anggaran sebesar Rp98 miliar untuk Pilkada Kepulauan Riau 2020, namun dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp80 miliar. \"Besaran anggaran pilkada tergantung kondisi 2023-2024,\" katanya. (Ida/ANTARA)
Persoalan Minyak Goreng, Presiden Ambil Alih Presiden
Jakarta, FNN. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan persoalan kelangkaan minyak goreng telah diambil alih Presiden Joko Widodo.\"Saya lihat persoalan minyak goreng sudah diambil alih Presiden melalui rapat terbatas,\" kata Dasco di Jakarta, Rabu.Selain itu, dia menyatakan telah ada pernyataan dari Kapolri yang memberikan jaminan dan perintah kepada kapolda untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di daerah.DPR telah mengundang dua kali Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk meminta penjelasan atas persoalan kelangkaan minyak goreng. Namun, kata Dasco, namun bersamaan dengan rapat paripurna sehingga pertemuan gagal lagi.\"Jadwal pemanggilan ketiga sedang dikonsolidasikan oleh kawan-kawan sambil melihat perkembangan lapangan,\" katanya menegaskan.Terkait penanganan yang sudah diambil alih oleh Presiden dan penanganan di lapangan oleh Kapolri, katanya, maka DPR akan mengawasi dalam waktu beberapa hari ke depan.Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menyalurkan subsidi untuk minyak goreng curah Rp14 ribu per liter.\"Pemerintah memutuskan bahwa akan mensubsidi minyak kelapa sawit curah sebesar Rp14 ribu per liter dan subsidi akan diberikan berbasis kepada dana dari BPDP-KS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit),\" kata Airlangga dalam konferensi pers daring dari Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (15/3).Airlangga menjelaskan bahwa subsidi minyak goreng curah diberikan karena mempertimbangkan situasi dan keadaan terkini terkait distribusi minyak goreng saat ini. (Ida/ANTARA)
Profesor Asep Warlan, Cendekiawan Kritis dari Bandung
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Keagamaan GURU Besar Hukum Tata Negara Universitas Katolik Parahiyangan (Unpar) Bandung Prof. Dr. H. Asep Warlan Yusuf, SH, MH pada tanggal 15 Maret kemarin telah dipanggil ke Hadirat Ilahi Rabbi. Inna lillahi wa inna ilaihi roojiuun. Dikuburkan sore hari di Pekuburan Umum Maleer Bandung. Diantarkan oleh berbagai kalangan baik unsur Pemerintahan, kampus, ormas keagamaan, maupun lembaga kemasyarakatan dan anggota masyarakat lainnya. Dari banyaknya pengantar tergambar bahwa masyarakat merasa kehilangan tokoh Bandung, Jawa Barat bahkan Nasional yang sederhana, cerdas, dan agamis ini. Prof Asep dirasakan sebagai aset akademik, umat dan bangsa. Pergaulan yang luas lintas kalangan, kultur, dan agama menempatkan almarhum sebagai figur yang menyenangkan banyak orang. Prof Asep Warlan termasuk cendekiawan langka. KH Athian Ali Da\'i yang memimpin shalat jenazah di masjid tempat tinggalnya menyatakan kesaksian bahwa almarhum adalah orang yang baik dan shaleh. Warga mengamini. Sebagai ahli Prof Asep banyak diminta pandangan dan masukan berbagai instansi Daerah maupun Pusat. Banyak pembahasan Raperda maupun Rancangan Undang-Undang yang melibatkan almarhum. Analisis akademiknya tajam dan kritis dengan selalu berorientasi pada kemanfaatan masyarakat. Berprinsip dan berintegritas. Saat penulis hendak menerbitkan buku yang menyinggung Presiden dengan judul \"Saatnya Mundur\" beberapa tokoh dan akademisi yang diminta untuk memberi pengantar menyatakan keberatan. Prof Asep Warlan lah yang dengan cepat menyatakan kesediannya. Baginya sepanjang argumen dapat dipertanggungjawabkan ia siap mendukung secara akademis. Kebenaran harus diperjuangkan. Banyak kiprah keagamaan yang digelutinya antara lain dalam Perhimpunan ANNAS dan Yayasan Percikan Iman. Sebagai sesama Dewan Pakar ANNAS penulis terkesan pada semangat juang almarhum yang selalu tampil didepan pada kiprah kegiatan pelurusan akidah ummat. Sepanjang untuk kepentingan da\'wah Prof Asep selalu hadir dan siap berperan. Mulai dari rapat-rapat hingga kegiatan mudzakarah dan pembinaan ummat. Keilmuan yang mumpuni di bidang Hukum Ketatanegaraan dikontribusikan bagi pengembangan da\'wah. Masih teringat ketika ditanyakan sempatnya beliau selalu hadir dalam kegiatan ANNAS yang berorientasi da\'wah, jawabannya adalah da\'wah, sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya, merupakan lahan jihad untuk membela agama. Ini adalah kesempatan, katanya penuh semangat. Kini cendekiawan kritis dan mujahid itu telah tiada, dijemput Malaikat untuk melanjutkan perjalanan menuju tempat indah di Surga Jannatun Naim. Selamat jalan Prof Asep, jalan mu sudah tepat. Jalan lurus Ilahi yang dituntunkan oleh Nabi. (*)
BNPT: Penanggulangan Terorisme harus Dibangun dengan Kekuatan Bersama
Jakarta, FNN - Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Mayjen TNI Nisan Setiadi mengatakan upaya penanggulangan intoleransi, radikalisme, dan terorisme harus dibangun dengan kekuatan bersama berkonsep penanggulangan yang bersifat pentahelix.Mayjen TNI Setiadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan semua elemen, seperti pemerintah, komunitas, akademisi, pengusaha, media harus bersinergi, dan berkolaborasi dalam menanggulangi problem ini secara bersama-sama.\"Pemerintah dalam hal ini BNPT sebagai leading sector penanggulangan terorisme mengkoordinasikan kementerian dan lembaga serta membuat kebijakan dan melaksanakan program dalam rangka penanggulangan terorisme yang bersifat semesta,\" katanya dalam acara Silahturahim dan Dialog Kebangsaan Bersama Forkopimda, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Civitas Academica, dan Pelajar Dalam Rangka Menangkal Paham Radikal Terorisme Untuk Indonesia Damai, Aman, dan Sejahtera yang digelar di Kantor Bupati Pemalang, Jawa Tengah, Selasa (15/3).Menurut dia, salah satu cara BNPT membangun sinergi, koordinasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah dalam memperkuat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, yakni dengan silaturahim dan dialog kebangsaan.Ajang silaturahim dan dialog kebangsaan seperti ini, katanya, bertujuan penting untuk membangun kolaborasi dan sinergi berbagai elemen dalam upaya penanggulangan radikalisme dan terorisme.\"Pertemuan yang sangat berharga kali ini merupakan bentuk kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional kita agar tercipta daya tangkal masyarakat, khususnya di Kabupaten Pemalang dalam rangka menanggulangi permasalahan intoleransi, radikalisme, dan terorisme,\" tutur Nisan.Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo mengatakan, dalam menanggulangi terorisme, Pemkab Pemalang melakukan berbagai upaya agar radikalisme dan terorisme tersebut tidak merebak di masyarakat dan merongrong keutuhan NKRI.\"Saya tahu, menangkal perkembangan paham sesat ini bukanlah pekerjaan mudah karena diperlukan kesabaran ekstra, ketelitian, kecermatan, dan kebijaksanaan dalam mengatasi persoalan ini karena sifatnya yang berkaitan langsung dengan prinsip dan pandangan yang diyakini seseorang,\" jelasnya.Mukti mengajak segenap stakeholders yang terlibat agar saling bersinergi dan bekerja sama dalam menyukseskan upaya menangkal radikalisme dan terorisme di Indonesia maupun di Kabupaten Pemalang. (sws, ANTARA)
Istana Negara di IKN hingga Pemilu Sesuai Jadwal
Jakarta FNN - Beragam peristiwa bidang politik terjadi di Indonesia pada Selasa (15/3), mulai dari Presiden Jokowi sebut Istana Negara di IKN dibangun di dataran tertinggi, hingga Ketua DPR tegaskan jadwal Pemilu 2024 telah disepakati.Berikut sajian berita bidang politik yang dirangkum LKBN ANTARA.Presiden Jokowi: Istana Negara di IKN dibangun di dataran tertinggiPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Istana Negara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, akan dibangun di dataran tertinggi dengan ketinggian 80 meter di atas permukaan laut.“Di sini ini titik Istananya. Ini tempat yang tertinggi, dari permukaan laut kira-kira 80 meter. Ini yang paling tinggi di sini sehingga bisa melihat ke penjuru kanan kiri,” kata Presiden Jokowi dalam paparannya di kanal Youtube Sekretariat Presiden yang diikuti di Jakarta, Selasa (15/3).Selengkapnya baca di sini.Inmendagri terbaru sebut wilayah PPKM level 3 menurun signifikanDirjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri Safrizal menyampaikan jumlah wilayah yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 menurun signifikan dalam Instruksi Mendagri terbaru yang mulai berlaku Selasa 15 Maret 2022.\"Terjadi penurunan jumlah daerah yang berada di level 3 yang semula berjumlah 84 daerah menjadi 66 daerah (untuk Jawa-Bali),\" kata Safrizal lewat pesan elektronik di Jakarta, Selasa (15/3).Selengkapnya baca di sini.Sejumlah menteri usul peringatan HUT RI 2024 digelar di IKN NusantaraPresiden Joko Widodo mengungkapkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju telah mengusulkan agar peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 digelar di ibu kota negara (IKN) Nusantara.\"Ya ini kan baru dimulai, namanya rencana, ada beberapa menteri yang menyampaikan untuk nanti di 2024 (peringatan) 17 Agustus dilakukan di sini,\" kata Presiden dalam video terbaru yang dirilis di kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Selasa (15/3).Selengkapnya baca di sini.Presiden Jokowi perkirakan pembangunan IKN selesai 15-20 tahunPresiden Joko Widodo memperkirakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan memakan waktu sekira 15-20 tahun untuk betul-betul bisa selesai.Pasalnya menurut Presiden membangun IKN Nusantara merupakan \"pekerjaan yang raksasa besarnya\" dan rumit.Selengkapnya baca di sini.Ketua DPR tegaskan jadwal Pemilu 2024 telah disepakatiKetua DPR RI Puan Maharani menegaskan jadwal Pemilu 2024 telah ada kesepakatan bersama antara pemerintah, DPR RI, dan penyelenggara pemilu.\"Pemerintah, DPR, dan KPU sudah menyepakati bahwa pemilu pada tanggal 14 Februari 2024,\" kata Puan saat berkunjung ke Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, Selasa (15/3). (sws, ANTARA)Selengkapnya baca di sini.
Kemarin, Dugaan Penyimpangan Ekspor CPO hingga ASN Terduga Teroris
Jakarta, FNN - Beragam peristiwa bidang hukum terjadi di Indonesia pada Selasa (15/3), mulai dari MAKI laporkan dugaan penyimpangan ekspor CPO minyak goreng ke Kejagung, hingga ASN Tangerang terduga teroris akan dipecat.Berikut sajian berita bidang hukum yang dirangkum LKBN ANTARA.MAKI laporkan dugaan penyimpangan ekspor CPO minyak goreng ke KejagungMasyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan dugaan penyimpangan ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah ke Tim Pengaduan Masyarakat Kejaksaan Agung.Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Selasa (15/3), mengatakan dugaan penyimpangan tersebut dilakukan oleh oknum eksportir hingga menyebabkan kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng di Indonesia.Selengkapnya baca di sini.Kapolri dan Mendag tinjau ketersediaan minyak goreng di pasaranKapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meninjau langsung ketersediaan minyak goreng di lapangan dan memastikan jajaran Polri mengawasi langsung alur distribusi minyak goreng di pasaran guna memenuhi kebutuhan masyarakat.\"Saya bersama Mendag meninjau langsung terkait dengan proses mulai dari kebijakan DMO (domestic market obligation). Kami langsung bicara dengan para produsen CPO (crude palm oil) yang memiliki kewajiban DMO. Pengusaha sampaikan bahwa proses produksinya saat ini bisa dua kali lipat dari yang biasa,\" kata Sigit saat meninjau pabrik minyak goreng di Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (15/3).Baca juga: Terduga teroris di Tangerang dikenal ramah oleh wargaSelengkapnya baca di sini.KPK tetapkan Budhi Sarwono sebagai tersangka pencucian uangKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono (BS) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).\"Dengan ditemukannya berbagai alat bukti baru dalam perkara dengan tersangka BS dan kawan-kawan, tim penyidik membuka dan memulai penyidikan terkait adanya dugaan TPPU yang dilakukan oleh tersangka BS dan kawan-kawan,\" kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (15/3).Selengkapnya baca di sini.Penyidik agenda periksa enam publik figur terkait Doni SalmananPenyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri mengagendakan pemeriksaan enam orang publik figur terkait dengan penelusuran aset Doni Salmanan, tersangka kasus penyebaran berita bohong, menyesatkan, hingga menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan TPPU.Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Brigjen Pol. Asep Edi Suheri mengatakan keenam publik figur tersebut berinisial MH, DM, MR, FR, DS, dan DS.Selengkapnya baca di sini.ASN Tangerang terduga teroris akan dipecatSekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Moch Maesyal Rasyid mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi tegas atau pemecatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya yang diduga kuat terlibat dalam jaringan terorisme.\"Tentunya kita (Pemkab Tangerang) harus menentukan sikap, tetapi kita akan menunggu terlebih dulu dari hasil pemeriksaannya Tim Densus 88 seperti apa. Karena saat ini masih dalam proses pendalaman,\" kata Rasyid di Tangerang, Banten, Selasa (15/3). (sws, ANTARA)Selengkapnya baca di sini.
Akomodasi "Camping Ground" MotoGP Mandalika Banyak Kosong
Praya, Lombok Tengah, FNN - Pemerintah Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menyatakan, sebagai alternatif akomodasi penginapan bagi penonton Pertamina Grand Prix Of Indonesia telah disiapkan camping ground (bumi perkemahan), namun masih banyak yang kosong.\"Tenda camping ground yang telah dipesan baru 280 unit,\" kata Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah, Lendek Jayadi di Praya, Rabu.Lokasi perkemahan yang disiapkan itu berada di area Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika atau tidak jauh dari pantai dengan jumlah tenda 1075 unit.\"Lokasi cukup dekat dengan area Pantai dan area tempat penukaran tiket MotoGP di area parkir Masjid Nurul Bilad,\" katanya.Harga sewa tenda yang ditawarkan itu bervariasi mulai dari Rp400 ribu- sampai degan Rp700 ribu. Selain itu juga, harga yang diberikan tersebut termasuk untuk akomodasi transportasi bagi para pengguna camping ground.\"Lokasi camping ground juga dilengkapi dengan fasilitas toilet dan kamar mandi,\" katanya.Ia mengatakan, untuk Villa, Hotel dan Homestay di kawasan Mandalika semua telah penuh dipesan oleh para penonton Pertamina Grand Prix Of Indonesia di Sirkuit Pertamina Mandalika. Sehingga diharapkan dengan adanya lokasi bumi perkemahan tersebut bisa menjadi alternatif tempat penginapan bagi para wisatawan atau penonton MotoGP. \"Hotel maupun sarana hunian pariwisata (Sarunta) di Mandalika telah penuh semua,\" katanya.Untuk diketahui, Sirkuit Pertamina Mandalika Lombok telah siap digunakan untuk balapan MotoGP mulai tanggal 18-20 Februari 2022. Dimana sebelumnya para pembalap MotoGP melakukan balap seri perdana di Sirkuit Qatar.Logistik dan pembalap yang akan berlaga di Sirkuit Mandalika tersebut telah mulai berdatangan.Para pembalap akan melintasi Sirkuit Mandalika yang memiliki 17 tikungan dengan pajang lintasan 4,3 kilometer mulai pukul 10. 00 wita hingga 16:00 Wita selama tiga hari dan jumlah Lap pada balapan tersebut sebanyak 27 lap. (sws, ANTARA)
POPULER
