ALL CATEGORY
BI Sultra: Kegiatan Presidensi G20 Positif Bagi Ekonomi Jangka Panjang
Kendari, FNN - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Sulawesi Tenggara menyebut kegiatan penyelenggaraan Presidensi G20 akan berdampak positif bagi perekonomian jangan panjang di daerah itu.\"Penyelenggaraan G20 memberikan dampak positif secara ekonomi dan sosial budaya bagi Indonesia termasuk di Sulawesi Tenggara,\" kata Plt Kepala BI Sultra Doni Saptadijaya di Kendari, Ahad.Dia menyebut, beberapa dampak dari penyelenggaraan Presidensi G20 bagi perekonomian Sulawesi Tenggara di antaranya meningkatnya penerimaan devisa dari peningkatan jumlah wisatawan selaras dengan promosi pariwisata yang dilakukan.\"Kedua meningkatnya ekspor seiring investasi yang terus didorong di sektor hulu-hilir,\" jelas dia.Ketiga, membaiknya mobilitas dan konsumsi masyarakat seiring investasi yang terus Berkembang di sektor ritel yaitu perumahan, kawasan perbelanjaan, kawasan wisata, dan fasilitas publik lainnya.Keempat, komitmen kebijakan Indonesia bersama negara G20 untuk mengintegrasikan dampak pandemi dan perubahan iklim ini kedepannya akan berpotensi menjadikan Sultra sebagai salah satu provinsi yang didorong untuk menerapkan green investment.\"Hal tersebut tentu berdampak positif bagi kelestarian lingkungan Sultra di tengah investasi pada industri pengolahan nikel masih tumbuh positif,\" kata Doni.Doni menjelaskan, secara umum agenda utama BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah pada Presidensi yaitu mendorong reformasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, seimbang, dan iklusif usai pandemi.Dia menjelaskan, enam agenda G20 dalam jalur keuangan pertama koordinasi exit strategy untuk mendukung pemulihan globa, kedua upaya penanganan dampak pandemi (scaring effects) dalam perekonomian guna mendukung pertumbuhan yang lebih kuat di masa depan.Ketiga, penguatan sistem pembayaran di era digital, keempat pengembangan pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance).\"Kelima peningkatan sistem keuangan yang inklusif, serta keenam agenda perpajakan internasional,\" demikian Doni. (mth)
Dishub Banjarmasin Usul Tambah Gedung Uji Kir dengan Biaya Rp15 Miliar
Banjarmasin, FNN - Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan mengusulkan tambahan gedung uji Kir kendaraan dengan biaya Rp15 miliar.\"Pasalnya kita hanya miliki tempat uji Kir kendaraan itu cuma satu, hanya bisa paling maksimal melayani 70 kendaraan setiap harinya,\" ujar Plt Kadishub Kota Banjarmasin Slamet Begjo di Banjarmasin, Minggu.Menurut dia, satu tempat uji Kir yang merupakan pengujian kelaikan kendaraan itu tidak bisa maksimal melayani banyaknya kendaraan yang antri setiap harinya.\"Karenanya kemarin saat rapat dengan dewan kota, kita usulkan dibantu jika tidak tahun ini, tahun 2023 penambahan satu lagi gedung uji Kir ini bisa diwujudkan, anggarannya memang cukup besar sekitar Rp15 miliar,\" ujarnya.Dikatakan Slamet, tempat uji Kir yang diusulkan dibangun tersebut masih ditempat yang sama di Jalan Gubernur Subardjo, Lingkar Selatan, Banjarmasin.\"Di samping gedung lama uji Kir itu masih bisa dibangun satu, memang karena tanahnya rawa, hingga perlu cukup besar dana pembangunannya, karena pondasinya harus kokoh,\" ucapnya.Slamet pun mengungkapkan, bahwa tempat uji kendaraan ini cukup besar memberikan pendapatan asli daerah (PAD), untuk satu gedung yang ada itu sekitar Rp1,2 miliar.\"Kalau ditambah satu lagikan minimal dua kali lipatnya, potensi besar tambah PAD,\" paparnya.Dia pun menyampaikan, uji Kir ini harus dilaksanakan pemilik kendaraan setiap 6 bulan sekali, artinya satu tahun 2 kali, hingga potensi PAD tersebut cukup besar.Dia pun menyampaikan, uji Kir ini salah satunya yang kini lagi digalakkan adalah uji kendaraan diduga truk muatan dan dimensi berlebih atau disebut ODOL (Over Dimensions and Over Loading).\"Kalau jenis truk ODOL ini kita pastikan tidak lolos uji kendaraan, kecuali dinormalkan lagi,\" paparnya.Dia mencontohkan, sebuah truk yang ODOL itu jika lebar lebih 2,5 meter, demikian juga panjang dan tinggi melebihi yang normal. (mth)
Republik Ceko Juga Menolak Tanding Lawan Rusia di Playoff Piala Dunia
Jakarta, FNN - Asosiasi sepak bola Ceko, FACR, pada Minggu menyatakan bahwa tim nasional mereka tidak akan bertanding melawan Rusia dalam potensi pertemuan kedua negara di babak playoff Piala Dunia 2022 pada Maret sebagai protes invasi ke Ukraina.\"Tim nasional Ceko tidak akan memainkan pertandingan melawan Rusia di babak playoff Piala Dunia,\" kata FACR dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip AFP, Minggu.Ceko harus terlebih dahulu menghadapi Swedia, sedangkan Rusia mesti mengalahkan Polandia agar bisa berhadapan dengan Ceko pada 29 Maret.Keputusan Ceko itu makin menambah daftar panjang asosiasi olahraga internasional yang menolak Rusia sebagai bentuk protes terhadap serangan yang dilancarkan kepada Ukraina.Sehari sebelumnya, Swedia dan Polandia telah lebih dulu menolak bertanding melawan Rusia dalam babak playoff Piala Dunia.Ceko dijadwalkan bertemu Swedia di babak pertama playoff di Stockholm pada 24 Maret, sedangkan Rusia akan menjamu Polandia di Moskow pada hari yang sama.Namun federasi sepak bola Polandia, Swedia, dan Ceko telah merilis pernyataan pada Kamis lalu—saat invasi dimulai—yang berisi tuntutan kepada FIFA untuk memainkan pertandingan jauh dari Rusia.Presiden FIFA Gianni Infantino merespons bahwa pihaknya berharap situasi konflik antara Rusia dan Ukraina bakal mereda saat pertandingan akan digelar.Dalam pernyataan terpisah, pemerintah Swedia mengatakan mereka akan meminta 27 negara anggota Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi larangan menggelar kegiatan olahraga apa pun di Rusia apabila invasi ke Ukraina masih berlangsung.Swedia juga mengusulkan boikot terhadap semua kompetisi yang dijadwalkan digelar di Rusia dan melarang atlet Rusia berkompetisi di Uni Eropa. (mth)
DPN APTRI Desak Pemerintah Naikkan HPP Gula Tani
Kudus, FNN - Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) mendesak pemerintah segera merevisi acuan harga pokok pembelian (HPP) maupun harga eceran tertinggi (HET) gula tani yang sudah enam tahun tidak naik.\"Desakan tersebut merupakan salah satu rekomendasi yang dihasilkan dalam Musyawarah Nasional V APTRI yang dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma\'ruf Amin di Yogyakarta baru-baru ini,\" kata Sekjen DPN APTRI M. Nur Khabsyin di Kudus, Jawa Tengah, Minggu.Ia mengungkapkan bahwa HPP gula tani sebesar Rp9.100/kilogram dan HET gula sebesar Rp12.500/kg sudah enam tahun tidak naik dan ini sangat merugikan petani.Bahkan, imbuh dia, HPP gula tani saat ini sudah jauh di bawah biaya pokok produksi (BPP) yang kini sudah berkisar pada angka Rp11.000 per kilogram. Idealnya HPP harus berada di atas BPP agar petani tebu bisa merasakan keuntungan.\"Dalam Munas, APTRI merekomendasikan ke pemerintah untuk menetapkan HPP sebesar Rp11.500/kg. Angka tersebut kami anggap wajar agar petani bisa untung dan tidak memberatkan konsumen. Kami minta kenaikan HPP karena bulan Mei 2022 sudah memasuki musim giling,\" ujarnya.Sementara untuk besaran harga acuan HET, APTRI mengusulkan Rp14.000/kg atau HET dihapus saja.Dalam rekomendasi Munas, APTRI juga menyoroti banyaknya gula rafinasi sering bocor di beberapa daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ada kelebihan jumlah gula yang diimpor, sekaligus menunjukkan juga ada mekanisme dalam perdagangan gula rafinasi yang perlu dibenahi.\"Impor gula rafinasi dan juga gula konsumsi agar dibatasi,\" ujarnya.Sementara terkait pupuk, APTRI juga menolak rencana pencabutan subsidi untuk pupuk jenis ZA karena pupuk ZA merupakan jenis pupuk yang sangat dibutuhkan petani tebu.\"Kami juga mendesak agar pemerintah memfasilitasi petani tebu untuk menyewa lahan HGU milik negara karena selama ini ratusan ribu hektare lahan HGU disewa oleh perusahaan gula baik BUMN maupun swasta dengan harga murah. Sedangkan petani tebu menyewa lahan milik masyarakat dengan harga lebih tinggi,\" ujarnya.Pada musim giling tahun 2022 APTRI juga merekomendasikan agar pemerintah menugaskan perusahaan yang mendapat izin impor gula untuk membeli gula tani. (mth)
LaNyalla: Akibat Amandemen Berlebihan, Negara Dijalankan Suka-Suka
Surakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattaliti kembali menyoroti Amandemen Konstitusi tahun 1999 dan 2002, yang dinilai sebagai kecelakaan konstitusi, mengakibatkan negara ini dijalankan suka-suka oleh Partai Politik dan Pemerintah. Hal itu dikatakan LaNyalla di hadapan Kanjeng Susuhunan Pakubuwono XIII pada acara Tingalandalem Jumenengan SISKS Pakoe Boewono XIII ke-18 di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Minggu (27/2/2022). Pada kesempatan itu,Ketua DPD RI didampingi Senator asal Jawa Tengah Bambang Sutrisno, Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Kepala Biro Umum DPD RI Empi Muslion dan Ketua Pokja Kerajaan Nusantara Yurisman Star. Hadir pula Kanjeng Susuhunan Pakubuwono XIII berserta permaisuri Gusti Kanjeng Ratu, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Wiranto, Pengurus KADIN Indonesia, Wiweko Adi Nugroho, PYM Addatuang Sidenreng XXV HA Faisal Andi Sapada dan sejumlah tamu undangan lainnya. “Ini karena Amandemen Naskah Asli UUD1945 saat itu memberikan kekuasaan yang besar kepada partai politik, dengan menghilangkan kekuasaan elemen non-partisan yang sebelumnya ada, sehingga hanya partai politik yang menentukan arah perjalanan bangsa ini,” tandas LaNyalla. Sehingga, lanjutnya, apa yang kita lihat dan rasakan belakangan ini, semua seperti berjalan suka-suka. Aturan yang tidak sesuai, diganti. Undang-Undang dikebut cepat untuk disahkan, tidak peduli meskipun masyarakat menolak. “Dan Partai Politik bersepakat membuat aturan Ambang Batas Pencalonan Presiden atau Presidential Threshold, meskipun semua pakar dan ahli tata negara mengatakan hal itu lebih banyak mudarat-nya ketimbang manfaat-nya. Bahkan memecah bangsa dalam polarisasi yang tajam. Tetapi semua berlalu dan tetap berjalan,” imbuhnya. Partai Politik melalui Fraksi di DPR juga yang membentuk Undang-Undang bersama Pemerintah yang hasilnya mengikat seluruh warga negara untuk tunduk dan menjalankan. Sistem perekonomian nasional juga sudah berubah dari sistem ekonomi Pancasila, yang memisahkan dengan jelas antara Koperasi dan usaha rakyat, BUMN serta Swasta, menjadi ekonomi liberal kapitalistik. Dimana cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang, perlahan tapi pasti telah dimasuki oleh swasta. “Oleh karena itu saya sengaja menggugah kesadaran publik. Bahwa kita harus serius memikirkan masa depan Indonesia agar lebih baik. Agar lebih cepat untuk dapat mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Yaitu, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” tukasnya. Kita harus berani bangkit. Harus berani melakukan koreksi atas arah dan perjalanan bangsa ini. Demi Indonesia yang lebih berdaulat, berdikari dan mandiri. “Saya mengajak semua pihak untuk berpikir dalam kerangka Negarawan, bukan politisi,” pungkasnya. (*)
Partai Gelora Minta Krisis Ukraina Tidak Dijadikan Ide Liar atau Lelucon Politik untuk Tunda Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik meminta pihak tertentu untuk tidak menjadikan krisis Ukraina sebagai ide liar atau lelucon politik. Yakni dengan mengkaitkan konflik Rusia-Ukraina sebagai salah satu faktor untuk menunda Pemilu 2024. \"Saya mengkhwatirkan krisis Ukraina ini, jangan-jangan nanti turunannya akan dipakai untuk melakukan justifikasi terhadap ide-ide liar, menjadi lelucon-lelucon politik baru. Ada pendapat yang mencoba mengkaitkan konflik Rusia-Ukraina sebagai salah satu faktor untuk menunda Pemilu Tahun 2024,\" kata Mahfuz dalam keterangannya Minggu (27/2/2022). Hal ini telah disampaikan Mahfuz saat menjadi narasumber diskusi bertajuk \'Krisis Ukraina, Kenaikan Harga dan Dampaknya Bagi Indonesia\' yang diselenggarakan Narasi Institute pada Jumat (25/2/2022) lalu. Menurut Mahfuz, pikiran-pikiran tersebut semakin irasional dan tidak mendidik publik. Ia menyadari bahwa konflik Rusia-Ukraina ini akan berlangsung panjang dan memicu kenaikan harga komoditas. khususnya energi seperti minyak mentah dan gas dunia. \"Tapi ya jangan dijadikan alasan tambahan untuk penundaan Pemilu 2024. Jadi kelihatanya akan banyak pikiran-pikiran baru yang semakin irasional dan ini tidak mendidik publik. Harusnya dalam situasi krisis saat ini, kita harus mengedepankan rasionalitas,\" katanya. Ketua Komisi I DPR Periode 2015-2010 ini menegaskan, konflik Rusia-Ukraina merupakan perang supremasi antar kekuatan global, setelah kegagalan barat dalam menekan China dalam krisis pandemi Covid-19. \"Saya kira Rusia akan mengelola isu ini untuk waktu yang agak panjang. Rusia ini gerbang ke negara barat, apalagi kalau NATO melibatkan diri dalam perang ini akan semakin panjang waktunya,\" kata Mahfuz. Selain Ukraina, Rusia masih melihat ada ancaman dari tiga negara tetangga di sekitarnya yang dinilai pro barat, yakni Latvia, Lithuania dan Estonia. Sehinga setelah Ukraina selesai, bisa saja tiga negara tersebut, dianeksasi Rusia selanjutnya. \"Dan kalau kita lihat, ketika Amerika Serikat menarik pasukan dari Afghanistan, itu bukan ditarik pulang, tapi direlokasi ke Asia Tengah. Bisa saja digunakan untuk kepentingannya di kawasan Rusia. Karena secara geopolitik dan geostrategis Rusia, merupakan pintu masuk wilayah barat dan wilayah timur,\" ungkapnya. Mahfuz menilai Rusia tidak akan tunduk pada tekanan barat, meskipun diberikan sanksi ekonomi. Sanksi tersebut, lanjutnya, justru bisa memicu kenaikan harga minyak dan gas dunia, yang imbasnya juga akan dirasakan Indonesia. \"Jadi memang ada permainan pertarungan antara kekuatan-kekuatan global (world game of global supremasi) yang coba bertarung dari sisi supremasi, setelah pandemi tidak memberikan dampak sistematik kepada China,\" jelasnya. Tanpa disadari, lanjutnya, konflik ini telah memicu resesi ekonomi dan inflasi secara global. Hal ini juga akan terjadi di Indonesia dan akan menambah tekanan persoalan-persoalan ekonomi di tanah air. \"Sekali lagi saya khawtir, ketika ada orang membaca situasi global semacam ini dikaitkan dengan situasi ekonomi kita yang juga sedang tidak bagus. Mereka akan mengambil keuntungan pragmatis dengan membiarkan negara tidak punya solusi sistemik untuk mengatasi situasi krisis ini,\" katanya. Demi kepentingan politiknya, kata Mahfuz, orang-orang tersebut, sengaja membiarkan ekonomi bertambah buruk dan susah, dan dimana harga-harga kebutuhan pokok akan semakin melambung tinggi. Hal ini tentunya akan menjadi pembenaran bagi mereka, bahwa negara tidak perlu membiayai pelaksanaan Pemilu 2024 yang membutuhkan anggaran kira-kira sebesar Rop 100-150 triliun, sehingga bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain yang bersentuhan dengan masyarakat langsung. \"Kira-kira cara berpikir mereka, daripada kita mengeluarkan uang Rp 100-150 triliun untuk membiayai Pemilu, lebih baik digunakan untuk yang lain. Toh Pilkada saja bisa kita undur dan kita ganti dengan Plt. Mudah-mudahan ini, hanya suudzon saya saja, tapi bisa saja lompatan-lompatan berpikir semacam itu terjadi,\" katanya. Sekjen Partai Gelora mengaku tidak setuju dengan pikiran-pikiran semacam ini diinisiasi ke publik, karena membodohi masyarakat, dimana negara seolah-olah tidak mempunyai ide untuk menyelesaikan ancaman tekanan ekonomi. \"Situasi pandemi sekarang menjadi krisis ekonomi yang juga dialami semua negara, tidak perlu dikaitkan dengan krisis Ukraina. Pandemi sudah menciptakan kasus minyak goreng, bagaimana reaksi ibu-ibu ketika antri, mereka tidak lagi menyalakan produsen. Tapi mereka salahkan negara, pemerintah, mereka salahkan Presiden,\" katanya. Mahfuz meminta agar orang-orang tersebut, bisa ikut serta memberikan solusi untuk mengatasi tekanan ekonomi saat ini, bukan sebaliknya melakukan lompatan-lompatan berpikir yang tidak logis dan tidak rasional. \"Pemilu 2019 lalu, saja telah menciptakan pembelahan yang sampai sekarang tidak selesai. Makanya, saya khawatir krisis ekonomi akan bergeser menjadi krisis sosial,\" katanya. Dalam level terntentu, Partai Gelora juga mengkwatirkan krisis sosial tersebut akan menjadi krisis politik, yang akan merugikan masyarakat dan perjalanan demokrasi Indonesia. \"Tidak usah berpikir penundaan Pemilu, selesaikan saja kasus minyak goreng, atau selesaikan kasus tahu dan tempe. Publik sudah resah dengan efek pembelahan selama ini, jangan ditambahin masalah baru lagi,\" katanya. Publik, kata Mahfuz, harus diberikan mitigasi mengenai cara mengatasi tekanan ekonomi saat ini. Bukan sebaliknya, diberikan pikiran tidak logis yang bisa memicu krisis sosial dan politik. \"Saat ini begitu banyak kepentingan global yang bermain, begitu kita ada krisis sosial dan krisis politik, kekuatan global akan masuk ke Indonesia untuk memainkan situasi. Jadi jangan ada ide-ide nakal yang tidak logis yang bisa merusak akal sehat,\" pungkasnya. (*)
PHRI Kota Magelang: PPKM Sensitif Terhadap Pariwisata
Magelang, FNN - Peningkatan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di suatu daerah sangat sensitif berpengaruh terhadap tingkat kunjungan pariwisata, kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Magelang Edi Hamdani.\"Dari sisi hotel dan restoran dengan PPKM Kota Magelang menjadi level 4 orang takut datang sehingga sangat berpengaruh terhadap kunjungan wisata,\" kata Edi di Magelang, Jawa Tengah, Minggu.Ia menuturkan sangat sensitif, ada kasus sedikit saja mereka tidak mau datang, apalagi ada PPKM level tinggi sehingga mereka menganggap tidak aman.Namun, PPKM yang ditentukan pemerintah tersebut mari disikapi dengan bijaksana, meskipun PPKM sangat berpengaruh pada tingkat hunian kamar hotel.Edi yang juga pemilik Hotel Wisata Kota Magelang ini menyampaikan saat Kota Magelang masuk level 1 beberapa waktu lalu, sebenarnya tingkat hunian kamar hotel sudah mulai bagus, tetapi dengan peningkatan level maka penurunan tingkat hunian kamar hotel hampir separoh.Ia menyebutkan dari 34 kamar hotel miliknya yang semula sudah mulai menggeliat tingkat huniannya, kini hanya terisi sekitar 10 kamar.\"Waktu level 1 tingkat hunian hotel sudah lumayan, tetapi begitu level 4 langsung, banyak yang membatalkan pemesanan kamar hotel,\" katanya.Hal yang sama dialami para pemilik homestay di sekitar kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang.Ketua Paguyuban Kampung Homestay Borobudur Muslich menuturkan dengan peningkatan level PPKM di Kabupaten Magelang menjadi level 3 berpengaruh terhadap tingkat hunian homestay.\"Sedikitnya ada 4 grup yang membatalkan untuk bermalam di Kampung Homestay Borobudur. Sebenarnya mereka akan menyelenggarakan kegiatan di sini di bulan Februari dan Maret 2022, tetapi karena level naik maka mereka membatalkannya,\" katanya. (mth)
Penundaan Pemilu: Dari Jokowi Untuk Jokowi
Pada akhirnya, gerakan people power akan mencari celah dan legitimasinya sendiri. Sinyalnya mulai muncul. Belum lama ini, Partai Buruh menyatakan akan memimpin gerakan people power bila gagasan itu tetap dipaksakan. Risiko people power tentu tidak sedikit. Namun, setidaknya gerakan rakyat memiliki landasan konstitusionalitas yang jauh lebih kuat ketimbang gagasan konyol penundaan Pemilu. Oleh: Tamsil Linrung, anggoga DPD RI_ *MOMENTUMNYA* nyaris berbarengan. Ketika Mahkamah Konstitusi menolak uji materi ambang batas pencalonan presiden oleh Partai Politik, tiga Ketua Umum Parpol mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda. Urusannya, konon, sama-sama demi negara. Tapi kita melihat ada pembeda yang begitu terang: uji materi senapas dengan konstitusi, sedangkan usulan penundaan pemilu melawan konstitusi. Wacana penundaan pemilu begitu kuat hingga menelikung semua pembicaraan tentang penegakan hukum dan demokrasi. Kita seolah diarahkan untuk tidak lagi berbicara substansi proses pemilu, proses penjaringan kandidat, dan seterusnya. Bayangkan, isunya didorong sekaligus oleh tiga ketua umum partai. Begitu terasa upaya sistemik melanggengkan kekuasaan. Tadinya, skenario yang santer terdengar ada dua, yakni presiden tiga periode dan perpanjangan masa jabatan presiden. Namun, wacana presiden tiga periode memerlukan dua substansi mendasar. Yang pertama adalah soal konstitusionalitas dan kedua tentang prestasi. Mungkin karena argumentasi prestasi sulit didapat, maka yang mengerucut adalah penundaan pemilu yang secara tidak langsung merupakan bentuk lain dari perpanjangan masa jabatan presiden. Menunda Pemilu tidak memerlukan argumentasi prestasi, melainkan cukup dengan alasan situasional. Itulah sebabnya narasi yang dibangun berputar-putar pada soal pandemi Covid-19 atau situasi perekonomian bangsa yang tidak stabil. Padahal, justru karena berlarutnya dua permasalahan ini maka Pemilu harus dilakukan tepat waktu, tidak menunda-nunda lagi. Semakin ditunda, semakin menutup harapan bagi bangsa untuk segera beranjak dari keterpurukannya. Narasi lainnya adalah atas nama keinginan rakyat. Akan tetapi, ini tidak layak dijadikan diskursus karena indikatornya juga tidak jelas. Rakyat yang mana? Studinya berdasarkan apa? Semua kabur, tetapi dengan gagah dijadikan dalil pembenar. Ah, rasanya, baru kali inilah situasi politik negeri sungguh kehilangan akal sehat. Untungnya, kita masih bisa bernapas lega. Mayoritas Parpol di DPR menolak gagasan penundaan Pemilu. Media melaporkan, dari sembilan partai politik (parpol) di parlemen, setidaknya sudah lima parpol yang menolak gagasan penundaan Pemilu 2024. Kelima parpol itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, dan terakhir Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kita berharap, Ketua Umum Parpol ini tetap dengan sikapnya, tidak mengikuti sikap tiga Ketua Umum Parpol yang begitu mudah menelan ludah. Kita tahu, rencana pelaksanaan pada 14 Februari 2024 telah disepakati oleh DPR, Pemerintah, dan KPU. Konstitusi mengatakan, Pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali, tidak lebih, tidak juga kurang. Maka usulan menunda Pemilu dapat dimaknai seruan melawan konstitusi. Apa jadinya jika pemilu ditunda? Siapa yang bakal menjadi presiden? Bagaimana dengan menteri-menterinya? Apa dasar hukum bagi presiden selama rentang waktu penundaan itu? Sederet pertanyaan tersebut harus diajukan karena pemerintahan Joko Widodo pasca 2024 jelas tidak memiliki legitimasi hukum. Padahal, UUD 1945 tidak mengenal pejabat presiden. Pelaksana tugas kepresidenan memang dimungkinkan oleh pasal 8 UUD 1945 dijabat Menteri Dalam Negeri. Tetapi, itu hanya jika presiden dan atau Wapres mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan. Lagi pula, masa jabatan Mendagri akan berakhir seiring berakhirnya masa jabatan presiden. Kalaulah Jokowi-Ma’ruf Amin dipaksakan tetap memimpin, maka pasangan ini dan para menterinya ilegal, termasuk MPR, DPR dan DPD yang siklus pemilihannya ikut dalam Pemilu. Jika penyelengara negara ilegal, Ketua Umum PBB yang juga ahli hukum tata negara mengatakan, rakyat tidak ada kewajiban apa pun untuk mengikuti. Dan negara akan kacau sekacau-kacaunya. Pada akhirnya, gerakan _people power_ akan mencari celah dan legitimasinya sendiri. Sinyalnya mulai muncul. Belum lama ini, Partai Buruh menyatakan akan memimpin gerakan _people power_ bila gagasan itu tetap dipaksakan. Risiko _people power_ tentu tidak sedikit. Namun, setidaknya gerakan rakyat memiliki landasan konstitusionalitas yang jauh lebih kuat ketimbang gagasan konyol penundaan Pemilu. Maka, para Ketum Parpol pengusung ide penundaan pemilu seharusnya menyadari situasi buruk di atas. Taruhannya bukan hanya masa depan partai politik, tetapi masa depan Indonesia secara keseluruhan. Memang sangat mengherankan. Bagaimana mungkin tiga Ketum Parpol seperti dalam satu komando mengusulkan sesuatu yang melawan konstitusi dan berpotensi besar merusak negeri? Lamat-lamat, ada isu ide itu mereka lontarkan di bawah tekanan. Sinyalemen ini disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof. Abdul Mu’ti. Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menduga ada pihak tertentu yang ingin mempertahankan dan tidak ingin kehilangan kekuasaannya terkait ide penundaan Pemilu 2024. Siapa orang itu? Kita tak tahu. Namun, Pakar hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari menduga bahwa usulan penundaan Pemilu 2024 datang dari Presiden Joko Widodo. Feri membangun logika, tidak mungkin para Ketum Partai menyampaikan ide penundaan pemilu yang notabene melawan konstitusi jika tidak karena keinginan dari presiden. Betulkah ide itu datang dari Jokowi? Wallahu a’lam. Tentu hanya tiga Ketum Partai pengusung ide penundaan Pemilu dan presiden Jokowilah yang bisa menjawab. Presiden Jokowi sebaiknya merespon persoalan ini tidak hanya sebagai pihak tertuduh, melainkan juga sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang paling bertanggung jawab terhadap arah perjalananan negeri: bertumbuh atau menuju titik nadir. (*)
Kemenko Perekonomian: Harga Kedelai Global Naik 18,9 Persen
Jakarta, FNN - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat harga kedelai pada minggu kedua Februari 2022 mencapai 15,77 dolar AS per bushels atau naik sebesar 18,9 persen dibanding minggu pertama Januari 2022 yang mencapai 13,26 dolar AS per bushels.Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Tingkat Eselon I di Jakarta, Selasa (15/2), mengatakan hal tersebut berdampak kepada harga kedelai impor di tingkat perajin menjadi berkisar sebesar Rp11.631 per kilogram.“Kenaikan harga kedelai berpotensi mempengaruhi minat perajin untuk memproduksi tahu dan tempe, sehingga berdampak pada kenaikan harga tahu dan tempe, serta dapat mengganggu keberlangsungan usaha perajin tahu dan tempe,” kata Musdhalifah dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu.Ia menjelaskan Rakornis merupakan bentuk respons cepat pemerintah dalam mengambil kebijakan agar stabilitas harga dan ketersediaan kedelai terjaga, lantaran harga dan ketersediaan kedelai secara lebih luas dapat berpengaruh kepada penyediaan bahan makanan bagi masyarakat.Adapun penyebab kenaikan harga kedelai di pasar global adalah gangguan cuaca kering yang melanda Amerika Selatan selama dua bulan terakhir, sehingga mengganggu produksi kedelai di negara Brazil, Argentina, dan Paraguay.Berdasarkan laporan USDA Februari 2022, sejak Desember 2021 produksi ketiga negara produsen tersebut mengalami penurunan lebih dari 18 juta ton, yang berdampak pada harga kedelai di pasar global yang mengalami kenaikan secara signifikan.Mendukung pernyataan Musdhalifah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan importir untuk memastikan komitmen penyediaan bahan baku kedelai bagi perajin tahu dan tempe.Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir dampak atas kenaikan harga kedelai yang dirasakan pada sekitar 150 ribu UMKM tahu dan tempe yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku kedelai.Kepala Pusat Distribusi dan Akses Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Risfaheri menegaskan perlu ada terobosan besar untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kedelai lokal, seperti penandatanganan Nota Kesepahaman Kementan dengan GAKOPTINDO selaku offtaker dan perbankan untuk pelaksanaan program penanaman kedelai seluas 600.000 hektare di 14 provinsi.Kegiatan penanaman akan mulai dilaksanakan pada April 2022 dan selain program tersebut, Kementan juga akan melaksanakan program bantuan pemerintah untuk produksi kedelai seluas 52.000 hektare. (mth)
Ahli Ungkap Penyebab Pergerakan Tanah Usai Gempa di Pasaman Barat
Padang, FNN - Ahli geologi lingkungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkap penyebab terjadinya pergerakan tanah di lokasi gempa Pasaman Barat, Sumatera Barat dipicu oleh tanah di daerah itu pada kedalaman 0-8, 5 meter, yang didominasi oleh material endapan aluvial atau pasir berdasarkan riset yang dilakukan.\"Hasil riset identifikasi kerentanan pesisir di Pasaman Barat ditemukan pada kedalaman lebih dari sembilan meter lapisan tanah yang mengandung air bersifat menerus di bagian bawah lapisan aluvial,\" kata Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP), Pusat Riset Kelautan, Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Wisnu Arya Gemilang di Padang, Ahad.Menurut dia kondisi tersebut berpotensi memicu pergerakan tanah apabila terjadi gempa bumi dengan kekuatan lebih dari 5 magnitudo.Pada saat getaran gempa cukup tinggi, kata dia, akan berakibat terbukanya beberapa rekahan, sehingga air dengan mudah keluar melalui rekahan tersebut dan membawa material tanah lunak di atasnya.Selain itu, keluarnya air panas, dapat diinterpretasikan bahwa di sekitar segmen Sesar Sumatera, apabila terjadi gempa maka pergerakan akan berpotensi menimbulkan sumber panas.\"Air yang menyentuh \'hotspot\' melalui rekahan batuan akan membentuk air panas, dan saat terjadi gempa akan keluar bersamaan dengan tanah lunak,\" katanyaOleh sebab itu ia mengidentifikasi faktor-faktor geologi ini yang menjadi salah satu pemicu terjadinya pergerakan tanah usai gempa 6,2 magnitudo di Kabupaten Pasaman Barat.Pada sisi lain, kata dia, dari jejak historis peristiwa gempa bumi di Pulau Sumatera, ia menilai diperlukan upaya mitigasi bencana gempa bumi serta bencana ikutan dengan melakukan pembuatan peta zonasi gempa.Sementara itu, peta untuk kebutuhan kebencanaan harus diturunkan atau diproses dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan mikrozonasi kerawanan gempa.\"Untuk komponen dalam peta rawan gempa perlu ditambahkan komponen peta patahan aktif dan nonaktif. Upaya pembuatan peta rawan bencana gempa yang terinci diharapkan dapat meminimalkan dampak terjadinya bencana mendatang,\" katanya.Sementara terkait dengan fenomena tanah mengalir bercampur air panas di pinggiran Sungai Batang Timah Pasaman usai gempa, ia menilai hal itu adalah \"debrisflow\" atau \"mudflow\" yang biasanya terjadi saat hujan lebat terjadi di hulu, dan akan membangkitkan aliran debris dan menghantam pemukiman di sekitar sungai.\"Gunung Talamau mempunyai elevasi puncak tertinggi di Sumatera Barat. Akibat gempa pada hari Jumat lalu tersebut, sekeliling aliran sungai di gunung berpotensi mengalami retakan dan longsor sehingga material longsor masuk ke badan sungai dan terbawa aliran air sampai ke hilir,\" demikian Wisnu Arya Gemilang. (mth)
POPULER
