ALL CATEGORY
Pemerintah Diingatkan Indonesia Akan Hadapi Jurang Fiskal dan Ekonomi yang Berat Pada 2023
Jakarta, FNN - Pemerintah diingatkan akan menghadapi ancaman jurang fiskal dan ekonomi pada 2023 mendatang, karena pemerintah saat ini tidak memiliki uang, sementara jumlah utang, serta beban bunga utang terus meningkat. \"Jadi sebenarnya, ada benarnya juga apa kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa titik kritis dan paling berat adalah pada 2023. Tahun 2023 itu, jurang sangat berbahaya bagi fiskal kita,\" kata Said Didu, Sekretaris BUMN 2015-2010 dalam Gelora Talk bertajuk \'Polemik JHT, Kemana Dananya?\', Rabu (23/2/2022) petang. Diskusi ini juga menghadirkan Menteri Keuangan Tahun 1998 Fuad Bawazier dan Ketua Umum KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Jumhur Hidayat. Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik memberikan pengantar diskusi. Said Didu menegaskan, ancaman fiskal dan ekonomi pada 2023 bagi Indonesia sangat nyata. Ia menjelaskan, dalam Perppu No.1 Tahun 2020, pemerintah hanya diizinkan menaikkan fiskal 3 persen, tapi faktanya sampai 6 persen. \"Jika publik ingin paham, kalau defisit fiskal sesuai UU 3 persen, maka pemerintah boleh menambah utang Rp 500 triliun dari PDB, dimana PDB diperkirkan sekitar Rp 1.700-1.800. Tapi utang sekarang mencapai Rp 1000 triliun,\" ujarnya. Sementara pendapatan negara pada 2022 ini diperkirakan Rp 1.800-1.900 triliun. Artinya, uang masuk sekitar Rp 2.300- 2.400 triliun, maksimun Rp 2.500 triliun pada 2023. Sedangkan belanja sekarang sudah mencapai Rp 2.800-2900 triliun, jika ditambah anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), maka pengeluaran menjadi Rp 3.000 triliun. \"Artinya, pemerintah terpaksa belanja hanya Rp 2.500 triliun yang dibolehkan di 2023. Sementara pengeluaran untuk bunga dan utang saja, perkiraan saya Rp 900-1.000 triliun pada 2023. Berarti yang tersisa Rp 1.100-1.200 triliun. Untuk bayar gaji dan lain-lain Rp 800 triliun, untuk transfer ke daerah Rp 200 triliun total jadi Rp1.000 trliun. Jadi uang yang tersisa hanya Rp 200 triliun, sementara pemeliharaan jalan dan subsidi pupuk Rp 400 triliun,\" ungkapnya. Said Didu menduga soal kebijakan pengambilan dana Jaminan Hari Tua (JHT) pada usia 56 ada kaitannya dengan kondisi keuangan pemerintah tersebut, karena dana JHT ditempatkan di Surat Utang Negara (JHT). \"Kenapa 56 tahun, sepertinya BP Jamsostek membeli SUN yang periodenya panjang, karena kalau ditarik di depan pemerintah akan kewalahan,\" katanya. Perlu diketahui, kata Said Didu, SUN ini tidak laku dijual, tidak ada masyarakat dan asing yang membeli. SUN sebagian besar dibeli Bank Indonesia (BI) dan bank-bank Indonesia dengan nilai mencapai Rp 1.300. Hal ini sudah diingatkan Internasional Monetary Fund (IMF) agar BI tidak membeli SUN di pasar domestik. \"Saya juga menduga betul, penggunaan BPJS Kesehatan untuk pengurusan macam-macam ada kesulitanya dengan dana pemerintah. Sebab, harus menyedot uang sebesar-besarnya yang ada di masyarakat agar menutupi kesulitan fiskal yang dihadapi,\" tegasnya. \"Jika uang JHT ditahan, dan bunganya ditanggung, karena SUN itu diterbitkan pemerintah dan bunganya dibayar pemerintah. Tetapi apakah manfaat bunganya linear untuk para pekerja?\" imbuh Said Didu. Hal senada disampaikan Menteri Keuangan Tahun 1998 Fuad Bawazier. Apabila pemerintah mengatakan, bahwa fiskal dan ekonomi Indonesia berjalan dengan baik (going to well) atau baik-baik (fine-fine) dinilai main-main saja. \"Sebetulnya, memang posisinya itu berat. Kalau di luar negeri sudah melakukan gerakan-gerakan kita akan terasa nanti, sekarang belum saja,\" kata Fuad. Fuad menilai pertumbuhan ekonomi sebesar 3,6 persen saat ini, tidak bisa meningkatkan daya beli masyarakat, pertumbuhan konsumsi masyarakat masih 2 persen. Harusnya pertumbuhan ekonomi kita 4-5 persen di tengah inflasi global dan naiknya harga komoditas. \"Tapi soal minyak goreng yang harganya aneh dan langka saja pemerintah sudah kewalahan. Uang kita itu habis untuk pembayaran utang dan belanja rutin. Jadi tidak perlu nunggu sampai 56 tahun atau 30-40 persen, kasih saja semua. Nanti kalau mau, dimulai lagi yang baru. Daya beli masyarakat rendah, kenapa uangnya mesti ditahan,\" katanya. Menurut Fuad, pemerintah sebaiknya menunda pengeluaran yang tidak perlu untuk mengurangi beban utang seperti proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung dan pemindahan IKN. Sebab, proyek dikhwatirkan akan mangkrak apabila pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir di 2024 mendatang. \"Kalau soal Ibu kota baru, ya lihat saja nanti. Kalau presidennya baru, bagaimana, apakah diteruskan atau tidak ? Kalau presiden baru, nggak nerusin ya mangkrak. Itu contoh-contoh pengeluaran yang nggak perlu, sebaiknya distop,\" katanya. Fuad juga mengingatkan, kemungkinan terjadinya ledakan sosial dan politik pada 2023, jika melihat kondisi perekonomian Indonesia saat ini. \"Kalau kayak begini berat betul, pengeluaran tidak perlu tidak ditunda, padahal itu mengurangi beban utang dan beban ledakan. Saya kira akan terjadi terjadi itu, ledakan tahun 2023,\" tandas Fuad. Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat berharap, perintah Presiden Jokowi kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menaker Ida Fauziyah untuk merevisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang JHT bisa memberikan solusi bagi pekerja. \"Soal JHT sebaiknya ada opsi-opsi untuk pengambilan, tidak harus ditahan sampai 56 tahun. Karena dana itu, akan digunakan untuk menyambung hidup sampai dia (pekerja) dapat lagi pekerjaan,\" kata Jumhur. Jumhur mengingatkan, agar dana JHT tidak digunakan untuk membiayai proyek lagi seperti yang telah terjadi sebelumnya, dimana dana BPJS Ketenagakerjaan Rp 10 triliun diinvestasikan untuk pembangunan LRT Palembang. \"Sampai sekarang kita tidak tahu tindak lanjutnya, nah kita mengingatkan soal JHT ini, kalau tujuannya untuk edukasi sih bagus-bagus saja, tapi kalau digunakan untuk pendanaan proyek lagi, itu yang tidak boleh,\" kata Jumhur. Namun, Sekjen Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, isu JHT saat ini telah memasuki fase antiklimaks setelah Presiden Jokowi memanggil Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menaker Ida Fauziyah untuk merevisi Permenaker No 2 tahun 2022. \"Meskipun isu soal Permenaker no 2 tahun 2022 telah memasuki antiklimaks, isu ini tidak bisa lepas begitu saja, ketika kita mencoba meletakkannya dalam konteks yang lebih besar,\" katanya. Konteks besar tersebut, Mahfuz melanjutkan, yakni situasi sosial dan ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat luas. \"Yang tentu saja tekanan dan himpitannya dari waktu ke waktu terus bertambah dan semakin merisaukan,\" kata dia. Mahfuz menilai informasi yang disampaikan narasumber memberikan warning atau peringatan kepada semua pihak, termasuk pemerintah untuk melakukan upaya mitigasi terhadap kondisi fiskal pada 2023. \"Kita tidak tahu, apakah pelemahan tren ekonomi global ini memperburuk situasi itu. Tetapi punya waktu untuk memitigasi ini, dan berani mengambil kebijakan pereventif atau korektif atas semua kebijakan program-proram yang sudah berjalan. Sebab, keresahan sosial semakin menjalar, dan hal ini perlu dibaca betul oleh pemerintah,\" kata Mahfuz. Sebagai penyambung suara masyarakat, Mahfuz berharap agar media ikut membantu menyuarakan situasi ini mengenai situasi kritis fiskal pada 2023. \"Kita mengangkat tema ini sebenarnya untuk menerangi jalan masyarajat di depan, bahwa ada ancaman serius, bukan berarti kita tidak punya harapan dengan kondisi yang tidak terus membaik. Tapi kita paling tidak telah menyiapkan upaya mitigasi untuk menghadapi situasi terburuk pada 2023,\" katanya. Mahfuz menegaskan, apa yang disampaikan tokoh-tokoh nasional seperti Said Didu, Fuad Bawazier dan Jumhur Hidayat bukan didasarkan pada \'kebencian\' kepada pemerintah, melainkan sebagai upaya bersama mencari untuk solusi untuk mengakhiri krisis saat ini. \"Kalau pemerintah merasa situasi ini normal-normal saja, aman-aman saja, padahal tidak. Apalagi kalau ada kekuatan global yang bergerak dan situasi di Indonesia tidak dikelola dengan baik, bisa memicu revolusi sosial,\" tegas Mahfuz. (*)
Polisi Tangkap Lima Pelaku Perusakan Kantor Desa di Mamuju
Mamuju, FNN - Lima pelaku yang diduga melakukan perusakan Kantor Desa Labuan Rano Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Sulbar) ditangkap polisi.\"Pelaku pembakaran Kantor Desa Labuan Rano pada 18 Januari 2022 telah diamankan berjumlah lima orang,\" kata Kasat Reskrim Polres Mamuju AKP Rigan Hadi Nagara, di Mamuju, Rabu.Ia mengatakan, para pelaku berhasil ditangkap di rumahnya di Desa Labuan Rano tanpa perlawanan.\"Dari pemeriksaan yang dilakukan pelaku dengan sengaja melakukan aksi perusakan di Kantor Desa Labuan Rano secara bersama-sama pada dini hari saat sepi,\" katanya pula.Dia mengatakan, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan, dan melakukan pemeriksaan sejumlah saksi.\"Pengembangan kasus ini masih terus dilakukan, untuk mengetahui motif para pelaku melakukan perusakan tersebut,\" katanya lagi.Kepala Desa Labuang Rano Hamzah Mika sebelumnya berharap aparat kepolisian mengungkap aktor di balik perusakan Kantor Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju.\"Kami harap otak pelaku perusakan Kantor Desa Labuang Rano segera diungkap aparat kepolisian karena meresahkan warga,\" kata Hamzah Mika.Ia mengatakan, perusakan Kantor Desa Labuang Rano itu diduga berkaitan dengan pemilihan kepala desa Labuang Rabo pada Desember 2021.Dia menyampaikan, perusakan itu mengakibatkan sarana dan peralatan kantor, seperti kursi, meja, pintu, plafon, lampu, dan jaringan internet rusak dan terganggu. Selain itu, sejumlah barang lainnya dibakar pelaku.Ia juga mengatakan, akibat perusakan tersebut kantor desa tidak dapat digunakan untuk melayani masyarakat, sehingga harus menggunakan kantor sementara.Bupati Mamuju Sutinah Suhardi juga berharap pihak kepolisian segera memproses hukum pelakunya, dan sangat menyesalkan atas terjadinya perusakan Kantor Desa Labuang Rano itu. (sws)
Polri Minta Konfirmasi Polisi Brazil Terkait Pesanan Organ Manusia
Jakarta, FNN - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengonfirmasi pihak Kepolisian Federal Brasil terkait paket berisi organ manusia yang diduga dipesan oleh seorang perancang busana asal Indonesia.Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadivhumas) Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan sejak berita penggerebekan di Amazonas State University atau Universidade do Estado do Amazonas (UEA) di Kota Manaus, Brasil, pihak kepolisian maupun International Criminal Police Organization (Interpol) Brasil belum memberikan informasi kepada Polri dan Interpol Jakarta.\"Sebagai langkah kecepatan, Interpol Jakarta akan meminta informasi kepada Interpol Brasil terkait info tersebut,\" kata Dedi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.Dedi mengatakan dia mendapat informasi terkait dugaan keterlibatan desainer asal Indonesia dalam sindikat perdagangan organ manusia di Brasil itu dari Sekretaris National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia Brigjen Pol. Amur Chandra.Interpol Indonesia mulai berkomunikasi dengan Interpol Brasil, Kamis.\"Rencananya hari ini (Kamis) akan dikomunikasikan dulu dengan Interpol Brasil,\" terang Dedi.Seperti diberitakan, Kepolisian Federal Brasil mengungkap sindikat perdagangan organ manusia setelah melakukan penggerebekan di laboratorium Kampus UEA di Kota Manaus. Penggerebekan tersebut sebagai upaya Pemerintah Brasil dalam memberantas perdagangan manusia, termasuk organ manusia.Dugaan keterlibatan perancang busana asal Indonesia tersebut terungkap dari temuan pesanan berisi potongan kaki dan tiga plasenta untuk dikirim ke Singapura. Organ manusia tersebut telah diawetkan oleh seorang profesor di laboratorium anatomi manusia di Kampus UEA.Otoritas Brazil menyampaikan paket berisi organ manusia tersebut dipesan oleh seorang perancang busana Indonesia. (sws)
Bawaslu Wonosobo Dampingi Desa Antipolitik Uang di Lereng Sumbing
Wonosobo, FNN - Badan Pengawas Kabupaten (Bawaslu) Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, mendorong peningkatan kualitas pemilihan umum (pemilu) dengan melakukan pendampingan terhadap pendirian desa antipolitik uang di Desa Banyumudal, Kecamatan Sapuran di lereng Gunung Sumbing.\"Kami memilih Desa Banyumudal karena secara akses jauh dari kota, berada di perbatasan dengan Kabupaten Magelang,\" kata Ketua Bawaslu Wonosobo Sumali Ibnu Chamid dalam keterangan pers di Wonosobo, Kamis.Desa Banyumudal berlokasi cukup jauh dari jantung kota Wonosobo, yakni berada di timur laut kota Wonosobo dengan jarak tempuh sekitar satu jam.Sumali menyebutkan program pengembangan dan pendampingan desa antipolitik uang tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pemilu.Selain itu, pembangunan desa antipolitik uang itu juga berfungsi sebagai langkah pengurangan risiko potensi pelanggaran ketika terjadi tahapan pemilu atau pemilihan kepala daerah (pilkada).\"Pendampingan ini sebagai mitigasi atau pengurangan risiko potensi pelanggaran menghadapi pemilu atau pilkada, selain itu juga sarana edukatif warga dalam memperkokoh pemahaman pemilu,\" jelasnya.Ia menyampaikan sebelum terjadi deklarasi desa antipolitik uang, warga Desa Banyumudal melakukan diskusi terkait pengalaman di desa tersebut saat pemilu dan pilkada, sekaligus memetakan masalah hingga menuliskan harapan ke depan.\"Ini forum merdeka. Semua warga kami minta bercerita. Ada beberapa catatan yang diharapkan. Dari masalah surat suara, masalah DPT (daftar pemilih tetap), hingga pentingnya sosialisasi untuk lansia,\" katanya.Kepala Desa (Kades) Banyumudal Tomo menyambut baik pendampingan dari Bawaslu Wonosobo yang datang untuk mengajak pihak desanya jadi desa antipolitik uang.\"Di desa kami sangat kecil kemungkinan ada praktik politik uang. Dulu, saat pilkades (pemilihan kepala desa), saya jadi (kades) tanpa memberi uang atau materi lainnya,\" katanya.Sementara itu, warga Desa Banyumudal Hendri berharap pada Pemilu Serentak 2024 terdapat surat suara yang lebih praktis. Kalau perlu, tambahnya, cukup satu lembar surat suara untuk memilih lima jenis pemilu.\"Karena selain lebih lama, banyaknya surat suara bikin bingung pemilih, terutama lansia,\" ujarnya.Berbagai masukan dari warga Desa Banyumudal menjadi catatan bagi Bawaslu Wonosobo untuk diteruskan pada forum-forum penyelenggara pemilu. (sws)
Hasto: Usulan Penundaan Pemilu Tak Miliki Landasan Hukum Kuat
Jakarta, FNN - Sekretariat Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Sekjen DPP) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak memiliki landasan hukum yang kuat.\"Hal itu juga melupakan aspek yang paling fundamental dalam politik, yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi,\" kata Hasto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.Sumpah Presiden juga menyatakan pentingnya memegang teguh Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan selurus-lurusnya, katanya.Atas dasar ketentuan konstitusi pula, lanjutnya, diatur jelas bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.\"Dengan demikian, tidak ada sama sekali ruang penundaan Pemilu (2024),\" tegasnya.Presiden Joko Widodo juga berulang kali menegaskan penolakannya terhadap berbagai usulan yang bertujuan untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden atau menunda penyelenggaraan pemilu.\"Periodisasi pemilu lima tahunan membentuk kultur demokrasi, kultur berkorelasi dengan kualitas demokrasi. Dalam hal kultur periodisasi ini diganggu, maka hanya berdampak pada instabilitas politik. Jadi, daripada berpikir menunda Pemilu (2024), sebaiknya terus melakukan langkah konsolidasi untuk mempersiapkan Pemilu (2024),\" jelasnya.Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, sekaligus Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mengusulkan penundaan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 selama satu hingga dua tahun, agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang dan tidak terjadi pembekuan ekonomi.Muhaimin menilai krisis pandemi COVID-19 dalam dua tahun terakhir mengakibatkan stagnasi, bahkan penurunan perekonomian nasional. Namun, dalam beberapa waktu terakhir mulai tampak tren perbaikan ekonomi cukup positif.\"Saya menerima para pelaku UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah), pebisnis, dan analis ekonomi dari berbagai perbankan, banyak masukan penting. Intinya, prospek ekonomi kita pascapandemi. Dari seluruh masukan itu saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu tahun atau dua tahun,\" kata Muhaimin. (sws)
HT: Parpol Nonparlemen Wacanakan Koalisi Pilpres 2024
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo mengatakan partai nonparlemen memutuskan untuk mewacanakan bersama-sama menjadi satu koalisi untuk ikut kontestasi pencalonan presiden pada Pemilu 2024. Hary Tanoesoedibjo dalam keterangannya diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Garuda membahas wacana koalisi untuk Pemilu 2024. \"Kami membuka wacana tentang keikutsertaan untuk pencapresan di Pemilu 2024,\" kata Hary. Ke depan, Partai Berkarya juga akan masuk dalam koalisi tersebut, sehingga total suara secara keseluruhan ketujuh partai itu sebesar 13,6 juta suara. \"Tujuh partai politik, termasuk Berkarya, secara keseluruhan memperoleh hampir 13,6 juta suara, terbesar nomor 2 setelah PDIP. Maju terus kawan-kawan,\" kata Hary Tanoesoedibjo dalam pertemuan ketua umum parpol nonparlemen. Hary selaku penggagas pertemuan tersebut mengatakan, pertama, pertemuan itu merupakan silaturahmi, mengingat partai-partai tersebut adalah peserta Pemilu 2019. Kedua, dengan jumlah suara yang besar keenam partai tersebut memutuskan untuk mewacanakan bersama-sama menjadi satu koalisi untuk ikut kontestasi pencapresan di 2024. Merujuk UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, untuk mencalonkan capres dan cawapres tidak hanya merujuk ambang batas atau presidential threshold sebesar 20 persen saja, namun juga perolehan suara hasil pemilu minimal 25 persen. Hary menyampaikan wacana koalisi pencalonan presiden pada Pemilu 2024 tersebut mengikuti jalur suara 25 persen. Ketiga, Hary menyampaikan ada wacana bahwa koalisi tersebut akan mencoba untuk melakukan uji materiil mengenai ambang batas pencalonan presiden menjadi 0 persen \"Kami akan mencoba untuk melakukan judicial review untuk presidential threshold menjadi 0 persen,\" kata dia pula. Kemudian, pertemuan parpol nonparlemen itu, menurut dia, juga membahas untuk membentuk sekretariat bersama. \"Kami akan terus membahas isu-isu untuk kepentingan bersama ke depan, sehingga diperlukan sekretariat bersama untuk wadah menyuarakan perjuangan kami semua yang berenam ini, dan nanti tentunya ada anggota baru,\" ujarnya lagi. Kesepakatan untuk membentuk satu nama koalisi menurut Hary, masih akan dimatangkan. Dia mengatakan ada usulan nama seperti Koalisi Partai Parlemen Masa Depan atau Koalisi Partai Nusantara. \"Nanti tentunya akan dimatangkan nama koalisinya,\" kata Hary. Nama tersebut akan menjadi nama permanen dari koalisi.Sejumlah petinggi parpol nonparlemen lainnya yang hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Ketua Umum PKP Yussuf Soelichin, Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha. Kemudian, Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana, Waketum DPP PBB Tatang Zaenuddin, dan Wakil Sekjen DPP Partai Hanura Zul Hendri Chaniago. (sws)
KSP: Pemerintah Pastikan Lindungi Orang Utan dalam Pembangunan IKN
Jakarta, FNN - Kantor Staf Presiden (KSP) menekankan Pemerintah memastikan akan melindungi orang utan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.Tenaga ahli utama KSP Wandy Tuturoong menanggapi pemberitaan media asing yang mengkhawatirkan masa depan orang utan akan terdampak oleh pembangunan IKN menyatakan kekhawatiran tersebut memang beralasan.\"Dan itu bagian dari kontrol publik yang harus diapresiasi dan diperhatikan oleh Pemerintah,” kata Wandy dalam siaran pers, di Jakarta, Kamis.Menurut Wandy, untuk mewujudkan IKN, Pemerintah jauh-jauh hari sudah melakukan berbagai kajian, salah satunya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kawasan IKN. Pemerintah juga menyusun berbagai dokumen perencanaan termasuk Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dengan konsep Forest City IKN.Kajian tersebut, ujar Wandy, merekomendasikan lima peta jalan pemulihan dan perbaikan lingkungan. Dua di antaranya terkait erat dengan eksistensi orang utan, yakni perbaikan kualitas satwa liar, dan pemulihan ekosistem hutan hujan tropis.“Jadi bukan cuma orang utan saja sebenarnya yang harus dilindungi di wilayah IKN. Namun juga satwa-satwa liar lainnya, seperti kucing kuwuk, burung migran, buaya muara, macan dahan, lutung, dan penyu,” katanya lagi.Wandy menyebut, ada dua rekomendasi KLHS yang masuk dalam masterplan IKN, yakni pusat kegiatan primer di timur IKN dan pusat kegiatan sekunder di utara IKN yang berbatasan langsung dengan nondevelopable land, dikhususkan sebagai pusat kegiatan pendidikan, inovasi dan riset dalam bidang konservasi keanekaragaman hayati.Sedangkan untuk perlindungan dan perbaikan kualitas satwa, kata dia lagi, dibuat koridor satwa artifisial seperti kanopi dan rambu-rambu satwa berdasarkan Permen LHK No. 23/2019.“Kami dari Kantor Staf Presiden akan berusaha mengawal rekomendasi ini, agar menjadi bagian tak terpisahkan dari perencanaan dan pembangunan IKN. Kami juga berharap partisipasi masyarakat dan aktivis lingkungan untuk menjaga agar konsep IKN yang green dan sustainable ini benar-benar terwujud,” ujarnya pula. (sws)
Komisi IX DPR RI Prihatin Kondisi Stunting di Gorontalo
Jakarta, FNN - Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh prihatin dengan tingginya angka stunting di Provinsi Gorontalo. Nihayatul Wafiroh dalam keterangannya diterima di Jakarta, Kamis, menyoroti masih tingginya angka stunting di Provinsi Gorontalo, yaitu sekitar 24 persen dan masih jauh dari standar yang ditentukan oleh pemerintah, sebesar 14 persen. Menurut wakil rakyat yang akrab disapa Ninik tersebut, penyelesaian persoalan stunting tentu bukan hanya berkaitan dengan ekonomi dan pendidikan saja, namun ada peran budaya daerah di dalam implementasi pencegahan stunting. \"Mungkin ada budaya-budaya menjadikan anak atau ibu yang sedang hamil tidak mendapatkan akses (gizi yang baik),\" katanya pula. Bisa jadi, ujar dia lagi, ada budaya yang menjadikan kaum perempuan contohnya kalau makan harus setelah suaminya selesai makan. \"Atau apa, ini perlu dilakukan digali lebih lanjut, apakah ada budaya seperti itu,\" katanya, usai memimpin pertemuan Komisi IX DPR RI dengan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, beserta seluruh stakeholder mitra kerja terkait, membahas penanganan COVID-19, permasalahan ketenagakerjaan, dan juga kesehatan di Provinsi Gorontalo. Dia mengatakan berdasarkan penjelasan Kepala Perwakilan BKKBN Gorontalo, maka tingginya angka stunting di daerah itu disebabkan faktor ekonomi dan pendidikan. Namun, Ninik beranggapan jika memang penyebabnya adalah faktor ekonomi, maka seharusnya persoalan gizi jadi sesuatu yang sederhana dan mudah diatasi. Kekayaan alam Gorontalo yang meliputi gunung dan lautan bisa menjadi potensi terbesar daerah tersebut. Ia menyebutkan masih terdapat 900 orang dari jumlah total penduduk Gorontalo sebesar 1,3 juta jiwa yang tercatat sebagai penduduk miskin. Ninik meminta Kepala Perwakilan BKKBN Gorontalo untuk mengevaluasi langkah-langkah yang sudah dilakukan menangani persoalan stunting. \"Dan mencari tahu lebih detail lagi terkait penyebab mengapa stunting masih tinggi di Gorontalo,\" kata dia lagi. Ninik mengatakan butuh kerja keras yang luar biasa untuk menyelesaikan persoalan stunting di Gorontalo. Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini prihatin dengan tingginya angka stunting di Gorontalo yang berada di atas rata-rata nasional. Menurut dia, seharusnya kebutuhan gizi dan protein masyarakat setempat dapat terpenuhi, mengingat kondisi geografis Gorontalo yang kaya hasil laut. \"Kami sangat prihatin, kondisi geografis alami di Gorontalo ini kan daerah perikanan mestinya proteinnya tinggi di sini, kemudian dari segi makanan jagung di sini nomor satu, segi kesediaan alam tidak jadi masalah,\" kata dia pula. Dia menduga yang menjadi masalah yakni mengenai pola hidup, pola konsumsi atau budaya dari masyarakat. \"Karena di sini juga tadi anemia masih sangat tinggi,\" kata dia. Yahya mengusulkan agar pemerintah daerah melakukan penyuluhan secara intensif, mengingat pemerintah juga telah mengeluarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 terkait percepatan penurunan stunting. Untuk penanganan, menurut dia, perlu sinergi dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. \"Karena itu kami mengharapkan supaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja secara bersama-sama dan dipantau secara terus menerus,\" ujarnya lagi. (sws)
.jpeg)
Yaqut Harus Kukut
AKROBAT Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas makin liar. Narasi yang dibangun selalu membentur-benturkan umat Islam. Kebijakan yang dihasilkan selalu mengundang keributan. Kalimat yang dilontarkan tak menunjukkan seorang menteri yang bijak, dewasa, dan berisi. Pas dengan pepatah “Tong Kosong, Nyaring Bunyinya.” Paling anyar, Yaqut mengeluarkan statement yang sungguh kasar dan menghina. Ia membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Kalimat yang keluar dari mulutnya penuh kesadaran. Bukan keseleo lidah, bukan tidak sengaja. Jadi, jika kelak ia minta maaf, dipastikan itu cuma action dan cari selamat. Simak kalimat di bawah ini yang diambil dari komentar Yaqut di video yang viral. “Yang paling sederhana lagi, tetangga kita, kalau kita hidup di suatu kompleks, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita terganggu nggak? Artinya apa, bahwa suara-suara ini, apa pun suara itu, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Speaker di mushola dan masjid monggo dipakai, silahkan, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu.” Yaqut tidak hanya kelebihan beban menjabat sebagai Menteri Agama. Ia juga terlihat kewalahan melayani libido pembenci Islam. Akibatnya, semakin terbaca dengan jelas kualitas otak seorang Yaqut. Hampir semua kebijakannya bikin kontroversi dan gaduh. Jejak digitalnya telah menjelaskan semuanya. Menteri Yaqut sepertinya lupa diri, apakah dia sedang berperan menjadi Komandan Banser atau menteri semua agama. Yaqut juga tampaknya sedang mabuk jabatan sehingga terus berakrobat guna menarik perhatian masyarakat. Yang jelas ia tidak paham menduduki jabatan menteri, sehingga ucapan, tindakan, dan kebijakannya tidak selevel dengan jabatan di kementerian. Mungkin ia lebih cocok sebagai kepala regu sebuah ormas, koordinator demo, atau ketua satgas penjagaan tempat ibadah. Ia sama sekali tak mencerminkan sosok pejabat publik. Perangainya pemarah, hawanya selalu bermusuhan, dan ucapannya nyinyir plus provokatif. Anehnya, yang dimusuhi dan diprovokasi adalah agama dan umat Islam. Umat terbesar di negeri ini dan ia ada di dalamnya. Mengapa ia tidak nyaman berada satu barisan dengan umat yang sama. Mengapa ia gerah dengan umat Islam yang bukan NU. Mengapa ia kepanasan dengan perbedaan di dalam Islam itu sendiri? Padahal, pada momen-momen yang lain mulutnya fasih melafalkan “Perbedaan adalah Rahmat”, ’Keberagaman adalah Anugerah.” Sebuah keberkahan dari Allah yang wajib kita syukuri dan sikapi dengan bijak. Tapi nyatanya, Yaqut sangat radikal memusuhi Islam. Sejak Yaqut menjadi menteri, kegaduhan demi kegaduhan terproduksi dengan masif dan brutal. Munafikkah? Entahlah. Sepertinya tidak ada isu lain yang bisa digarap Yaqut. Entah karena kemampuan terbatas sehingga tidak masuk ke dalam radar pemikirannya atau ia hanya menjalankan perintah atasannya. Maklum, inilah era di mana semua kebijakan harus satu komando, satu warna, dan satu visi. Buku pelajaran agama dibuatkan modulnya, guru dan dosen agama didikte, dan khutbah Jumat dibuatkan narasinya. Inilah penampakan nyata dari praktik menjalankan kekuasaan semau gue atau emang gue pikirin. Banyak sekali pekerjaan yang bisa dilakukan Yaqut, sehingga tidak melulu hanya mengurusi intoleransi. Apakah Yaqut pernah menengok gizi buruk para santri? Apakah Yaqut pernah mengecek sanitasi tidak layak pondok-pondok pesantren? Apakah Yaqut pernah menawarkam inovasi di pondok pesantren, apakah ia pernah berdiskusi bagaimana pondok pesantren bisa menjadi kekuatan umat yang nyata? Apakah ia pernah merasa prihatin atas maraknya narkoba masuk pesantren, guru ngaji memerkosa santri, dan ambruknya rumah ibadah. Apakah Menag pernah membayangkan bagaimana cara menaikkan kualitas dan kapabilitas guru-guru ngaji, guru honorer, dan majelis taklim. Apakah Yaqut pernah berpikir bagaimana proses keterlibatan anak-anak muda main judi online, pelacuran online dan perdukunan online. Jangan bilang itu tugas polisi ya, Qut? Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana mendegradasi umat Islam. Yang ia perjuangkan adalah bagaimana penambahan uang Rp11 Miliar di kantong Yaqut aman dan tak disidik KPK. Sikap aneh Yaqut inilah yang memaksa umat mem- bully -nya, bahkan mengolok-olok. Belum pernah dalam sejarah Kementerian Agama Republik Indonesia, menterinya dihujat umatnya yang seagama. Penghujatan tersebut sesungguhnya bentuk kasih sayang. Mereka menyayangkan sikap menteri yang diterima umat terbesar negeri ini. Mereka kasihan, seorang menteri wawasannya hanya seputar intoleransi, radikalisme, dan kebersamaan. Padahal tak perlu diberi khutbah, umat sudah paham apa itu keberagaman dan sejenisnya. Kelompok Yaqut pasti akan bertanya umat yang mana. Tentu saja hanya ada dua: terlibat atau masa bodoh. Mereka yang tidak kritis terhadap ulah menterinya adalah mereka yang satu gerbong dengan menaati atau acuh tak acuh dengan kondisi keagamaan dan keumatan. Di luar itu masih banyak orang peduli, kritis, dan punya harapan ke depan agar bangsa ini lebih baik. Saatnya Yaqut harus kukut. (*)
Seknas Jokowi Sarankan Kedelai Tidak Dilepas ke Perdagangan Bebas
Jakarta, FNN - Sekretaris Dewan Pakar Sekretaris Nasional (Seknas) Jokowi Todotua Pasaribu menyarankan Pemerintah agar pengadaan kedelai tidak dilepas ke perdagangan bebas sebagai salah satu upaya antisipasi melonjaknya harga kedelai di Tanah Air.\"Selain itu, perlu ada proteksi dari Pemerintah agar harga kedelai bisa stabil, mengingat tempe adalah makanan sejuta umat,\" kata dia, melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Menurut dia, Pemerintah perlu mengambil kebijakan lintas kementerian terkait budi daya kedelai lokal dan impor kedelai. Dalam hal ini, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan diminta berkoordinasi lebih solid.Seknas Jokowi berpandangan ke depan perlu ada terobosan kebijakan dan teknologi di sektor pertanian, agar Indonesia bisa menghasilkan varietas kedelai lokal dengan produktivitas tinggi.Apalagi, mengingat kebutuhannya tinggi untuk memproduksi tempe dan tahu. Oleh karena itu, menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah khususnya Badan Pangan Nasional untuk menjaga stabilitas harga selain merumuskan strategi dan kebijakan terkait pengadaan kedelai.Ia mengatakan merujuk data Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo), sejak 11 Februari ditetapkan harga kedelai Rp11.500 hingga Rp12.000 per kilogram, dari sebelumnya kisaran Rp8.000/kg.Sementara, ketika sejumlah relawan Seknas Jokowi melakukan survei langsung ke pasar tradisional di seputaran Jakarta, harga kedelai mencapai Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogram.\"Ini yang menjadi keprihatinan kita bersama, sehingga Seknas Jokowi menyampaikan sejumlah saran bagi pemangku kepentingan terkait potensi naiknya harga tempe,\" kata dia lagi. (sws)
POPULER
