ALL CATEGORY
Disrumkin Depok Capai Serapan Anggaran 96,45 Persen
Depok, FNN - Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok Jawa Barat mencatat serapan anggaran tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 96,45 persen, sehingga menempati peringkat pertama dengan realisasi keuangan tertinggi.Kepala Disrumkim Kota Depok, Dudi Mi\'raz dalam keterangannya, Rabu mengungkapkan, raihan prestasi ini merupakan hasil kerja sama seluruh pegawai selama satu tahun melaksanakan kegiatan pembangunan secara maksimal. Total anggaran yang dialokasikan untuk Disrumkim pada tahun 2021 sekitar Rp390 miliar.\"Saya bersyukur atas hasil yang telah ditorehkan kerja bareng kepala bidang dan timnya masing-masing, ini merupakan bagian dari memupuk kebersamaan. Alhamdulillah, atas capaian ini kami mendapat penghargaan dari Wali Kota Depok, Mohammad Idris,\" katanya.Dikatakannya, dirinya selalu mengingatkan para pegawai untuk segera melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan agar anggaran yang sudah tersedia langsung terserap dan terealisasi pembangunannya. Dia juga selalu berkomunikasi untuk memecahkan masalah, sehingga tidak ada pekerjaan yang terhambat.Supaya tahun 2022 dapat mempertahankan capaian tersebut, lanjut Dudi, pihaknya memiliki tagline \'Leni\' untuk pembangunan tahun 2022. \'Leni\' memiliki dua arti, yakni Lelang Dini dan Lebih Dini.Dudi berharap kegiatan di 2022 lebih baik dari tahun sebelumnya. Biasanya lelang dimulai Februari, saya sudah ajukan ke Badan Lelang Pengadaan (BLP) sejak Desember 2021 agar kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan lebih awal. (mth)
Kota Magelang Dapat 5.000 Liter Minyak Goreng untuk Operasi Pasar
Magelang, FNN - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, Jawa Tengah, mendapatkan dukungan 5.000 liter minyak goreng dari Kementerian Perdagangan untuk operasi pasar guna mengatasi kelangkaan dan menstabilkan harga di pasaran setempat.\"Ini kepedulian pemerintah terkait kelangkaan minyak goreng,\" kata Kepala Disperindag Kota Magelang Catur Budi Fajar S. dalam keterangan tertulis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkot Magelang diterima di Magelang, Rabu.Pasokan minyak goreng diterima daerah setempat 4.000 liter dari Kemendag melalui Pemprov Jateng untuk operasi pasar di lima pasar dan 17 kelurahan di Kota Magelang. Dalam waktu dekat, pemkot mendapatkan tambahan pasokan 1.000 liter minyak goreng untuk lanjutan operasi pasar.Operasi pasar minyak goreng selama 22-24 Februari 2022 digelar pemkot setempat dengan menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19, untuk masyarakat umum dan pelaku usaha yang terdampak situasi kelangkaan barang dan kenaikan harga, sejak beberapa waktu terakhir.Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz menghadiri operasi pasar minyak goreng kemasan sederhana dengan harga Rp13.500 per liter di Kecamatan Magelang Selatan pada Selasa (22/2). Hadir pula antara lain Sekda Kota Magelang Joko Budiyono, jajaran forkopimda, dan organisasi perangkat daerah terkait.\"Pemerintah daerah tidak punya kewenangan operasi pasar, tapi kami layangkan surat ke Kementerian Perdagangan melalui Pemprov Jateng kemudian dikirim 4.000 liter untuk 17 kelurahan dan lima pasar di Kota Magelang,\" kata Catur.Tambahan pasokan minyak goreng 1.000 liter untuk Kota Magelang guna lanjutan operasi pasar dengan sasaran khusus pelaku usaha yang terdampak situasi ini, dengan harga Rp14.000 per liter.\"Rencananya pada Kamis (24/2) kami dapat lagi minyak goreng premium, untuk operasi pasar lagi. Kami berikan kepada pelaku usaha yang terdampak. Syaratnya menunjukkan fotokopi kartu keluarga,\" katanya.Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz mengatakan operasi pasar bermanfaat membantu masyarakat yang sedang kesulitan memperoleh minyak goreng. Harga minyak goreng di daerah setempat mengalami kenaikan secara bertahap dan hingga saat ini di kisaran Rp17.000 per liter.\"Dengan operasi pasar ini kami bisa berikan harga minyak goreng dengan minimal harga Rp14.000 per liter atau di bawahnya. Ini salah satu cara pemerintah membantu masyarakat dan menstabilkan harga,\" kata dia.Seorang pelaku UMKM di Kota Magelang yang juga warga Trunan, Kecamatan Magelang Selatan, Yuliani, mengakui operasi pasar meringankan pemenuhan kebutuhan minyak goreng untuk kelanjutan usahanya.\"Semoga minyak tidak lagi langka karena sangat penting dan dibutuhkan untuk menggoreng dan semacamnya, utamanya untuk usaha kue seperti saya,\" katanya. (mth)
MSCI Rinci Kemungkinan Perubahan Indeks Rusia Jika Ada Sanksi Baru
New York, FNN - MSCI mengatakan tidak mengambil tindakan apa pun terhadap Rusia menyusul serangkaian sanksi oleh pemerintah Barat, tetapi mengisyaratkan akan mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah seperti membekukan indeks Rusia jika sanksi baru merugikan investasi mereka bagi sebagian besar investor global.Presiden AS Joe Biden pada Selasa (22/2/2022) mengumumkan sanksi baru terhadap elit Rusia dan dua bank ketika Barat mencoba untuk menghentikan invasi habis-habisan ke Ukraina dengan menghukum Moskow karena memerintahkan pasukan ke dua wilayah separatis yang telah diakuinya.Uni Eropa, Jerman, dan Inggris juga mengumumkan cara-cara mereka akan memukul Rusia secara finansial karena mereka khawatir serangan lebih lanjut akan datang, sebuah langkah yang secara konsisten ditolak Moskow selama berbulan-bulan.Penyusun indeks ekuitas MSCI mengatakan dalam sebuah laporan tindakan lain yang dapat diambil termasuk pembekuan keamanan - pembatasan seperti peningkatan jumlah saham tidak akan diizinkan di sekuritas beberapa perusahaan sampai pemberitahuan lebih lanjut.Tindakan ini akan mirip dengan perlakuan MSCI saat ini terhadap sanksi yang ada yang menargetkan Rusia, katanya.MSCI juga dapat menerapkan penghapusan penuh sekuritas perusahaan tertentu dari Indeks Ekuitas, tambahnya. (mth)
BNPT: Terorisme adalah Proksi untuk Hancurkan Islam dan Negara
Jakarta, FNN - Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol. Ahmad Nurwakhid mengatakan terorisme merupakan kejahatan yang tidak hanya mengancam keamanan masyarakat, tetapi sebagai proksi untuk menghancurkan citra Islam dan negara Indonesia.Menurut dia, dampak aksi terorisme yang mengatasnamakan agama adalah munculnya islamofobia untuk memperburuk citra Islam dan menentang ideologi negara.\"Perlu ditegaskan bahwa memang tidak ada kaitannya antara terorisme dengan agama, karena tidak ada satu pun ajaran agama yang membenarkan terorisme. Tetapi, terorisme berkaitan dengan pemahaman yang menyimpang dari subtansi agama oleh oknum umat beragama,\" kata Nurwakhid dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Saat menjadi narasumber seminar di Muktamar ke 22 Darud Dakwah wal Irsyad (DDI) di Samarinda, Selasa (22/2), Nurwakhid mengatakan tanpa banyak disadari terorisme yang sering kali mengatasnamakan Islam adalah fitnah terhadap Islam, karena bertentangan dengan ruh ajaran Islam rahmatan lil alamin.Aksi dan narasi propaganda oleh kelompok radikal terorisme, lanjutnya, sangat jauh dari nilai agama yang mengajarkan perdamaian, persaudaraan, dan perdamaian.\"Kelompok radikal justru melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama, seperti mengadu domba sesama masyarakat, ajakan tidak percaya terhadap negara, bahkan saling mengkafirkan sesama muslim. Tujuan kelompok ini sejatinya ingin membuat kegaduhan untuk menciptakan konflik,\" jelasnya.Selain sebagai fitnah terhadap Islam, menurut Nurwakhid, radikal terorisme sebenarnya merupakan gerakan politik yang mempolitisasi agama, dengan tujuan mengganti dasar dan ideologi negara. Mereka memperalat dalil agama untuk kepentingan nafsu politiknya dalam menentang perjanjian luhur dan konsensus nasional.Di dalam sistem demokrasi, semua pihak mendapatkan ruang kebebasan untuk menyampaikan gagasan dan pemikiran yang berbeda. Namun, tambahnya, pandangan dan ideologi yang digagas dan diusung tidak boleh bertentangan dengan perjanjian yang telah disepakati bersama sebagai komitmen berbangsa dan bernegara.\"Kita boleh berdebat tentang hal khilafiyah, tetapi hal yang tidak bisa ditawar dan menjadi kewajiban dalam beragama adalah menjaga dan merawat perjanjian. Mereka (radikal terorisme) adalah kelompok pembangkang atau bughot yang ingin mengganti dasar dan ideologi negara dengan mempolitisasi agama,\" ujar Ahmad Nurwakhid.Oleh karena itu, dia meminta masyarakat harus menyadari terorisme sebagai virus yang lebih berbahaya dari virus COVID-19. Penyebaran virus terorisme itu sangat mudah menular melalui mata dan telinga masyarakat yang terhasut narasi radikalisme. (sws)
Kejaksaan Tangkap Buronan Kasus Korupsi Pembangunan Bandara Trinsing
Palangka Raya, FNN - Tim Gabungan Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng), menangkap Hadi Sugiarto, buronan tindak pidana korupsi pembangunan Bandar Udara Trinsing Muara Teweh, Barito Utara, pada 2014.\"Terpidana yang diamankan adalah Hadi Sugiarto B. Com alias Sugik bin Hontjo Kurniawan,\" kata Kasipenkum Kejati Kalteng Dodik Mahendra di Palangka Raya, Selasa.Dia menjelaskan, terpidana Hadi Sugiarto merupakan buronan dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Hadi merupakan kontraktor pelaksana pada proyek pembangunan Bandar Udara Trinsing Muara Teweh tahun 2014.Hadi Sugiarto dimasukkan sebagai daftar pencarian orang (DPO), karena ketika dipanggil sebagai terpidana oleh Jaksa Eksekutor Kejati Kalteng, dia tidak datang memenuhi panggilan yang sudah disampaikan.Sampai akhirnya berhasil ditangkap kembali setelah pencarian diintensifkan oleh Tim Tabur Kejaksaan. Hadi Sugiarto diamankan di Jalan Palem Raya RT 01 / 02 RW X, Langenharjo, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin (21/2/2022) pukul 18:35 WIB.\"Selanjutnya terpidana segera dibawa menuju Kalimantan Tengah guna dilaksanakan eksekusi,\" katanya.Dikatakannya dalam kasus korupsi tersebut, Hadi Sugiarto selaku kontraktor pelaksana telah menyetujui dan menyepakati dilakukannya PHO dan pembayaran pekerjaan 100 persen.Namun pada kenyataannya di lapangan terdapat item pekerjaan asphalt concrete (AC) pada pelapisan landas pacu, taxiway dan apron yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan khususnya segi kualitas (quality).\"Dari hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Kalteng, telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.577.113.586,74 (Rp1,57 miliar),\" jelas Dodik.Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1980 K/Pid.Sus/2020 tanggal 10 Agustus 2020, Hadi Sugiarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, secara bersama-sama atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer.\"Akibat perbuatannya, dia dijatuhi pidana penjara selama tujuh tahun dan pidana denda sejumlah Rp.200.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan,\" ucap Dodik.Selain itu , Hadi Sugiarto dihukum pula untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.512.113.568,74 sebagai pengganti kerugian negara dengan cara diperhitungkan dari uang tunai sebesar Rp.3.000.000.000 yang telah disita dari dirinya.\"Melalui program Tabur Kejaksaan, kami menghimbau kepada seluruh orang di daftar pencarian orang (DPO) kejaksaan untuk segera menyerahkan diri danmempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat yang aman bagi para buronan,\" kata Dodik. (sws)
Brimob Kalsel Perkuat Pengamanan PT Freeport Indonesia
Banjarbaru, FNN - Sebanyak 1 SSK (Satuan Setingkat Kompi) Satuan Brimob Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) ditugaskan memperkuat pengamanan PT Freeport Indonesia, tergabung dalam Satgas Amole 2022 di Bawah Kendali Operasi (BKO) Polda Papua.Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Kalsel Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono yang melepas keberangkatan pasukan, di Banjarbaru, Selasa, berpesan agar personel dapat menjalankan tugas dengan baik selama di Papua.\"Personel yang berangkat adalah mereka yang terpilih dan buktikan kepada negara kinerja terbaik demi kondusivitas Papua,\" kata dia.Agung pun meminta anggota menjaga nama baik satuan dengan menghindari pelanggaran serta tetap berpedoman pada tugas pokok dan fungsi sesuai perintah pimpinan dan komandan di lapangan.Dia menegaskan pula, Brimob Polda Kalsel selalu mendapat kepercayaan dari negara dalam tugas-tugas penting pengamanan baik di Papua maupun sejumlah wilayah lainnya.Untuk itulah, dia berharap prestasi selama ini bisa dipertahankan dan lebih penting lagi semua personel yang berangkat bisa kembali nantinya dengan utuh tanpa kurang satu apa pun.\"Berangkat 1 SSK maka kembali pun 1 SSK. Tetap jaga sinergitas dan soliditas serta senantiasa berdoa untuk keselamatan dalam bertugas,\" kata Wakapolda.Komandan Satuan Brimob Polda Kalsel Kombes Pol Ronny Suseno mengatakan personel dengan Danki Penugasan Satgas Amole AKP Ketut Dewa Putra Suteja akan terlebih dahulu mengikuti latihan praoperasi di Puslat Multifungsi Brimob Cikeas, Kabupaten Bogor sebelum bertolak ke Papua mengamankan objek vital nasional PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika.PT Freeport yang bergerak di bidang eksplorasi, pertambangan, pemprosesan, dan pemasaran konsentrat tembaga, emas dan perak merupakan bagian dari holding badan usaha milik negara (BUMN) di sektor pertambangan, Mining Industry Indonesia (MIND ID).Indonesia resmi memiliki 51,23 persen saham Freeport pada 2018 lalu. Sebelumnya Indonesia hanya mempunyai 9,36 persen sahamnya, sementara 90,64 persen sisanya masih dikuasai oleh Freeport-McMoran. (sws)
Perkara Korupsi Anak Usaha Askrindo Segera Sidang
Jakarta, FNN - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah melimpahkan tiga tersangka dan barang bukti perkara dugaan pidana korupsi PT Askrindo Mitra Utama (AMU), anak usaha PT Askrindo ke jaksa penuntut umum.Dengan telah dilimpahkannya tanggung jawab tersangka dan barang bukti (tahap II) tersebut, jaksa penuntut umum segera membuat dakwaan untuk segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.\"Hari ini (Selasa) tim jaksa penyidik telah melaksanakan serah terima tanggung jawab tersangka dan barang bukti atas tiga berkas perkara tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat,\" kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Ketiga tersangka, yakni Wahyu Wisambodo (WW) selaku mantan Karyawan PT Askrindo Mitra Utama, dan mantan Direktur Pemasaran PT Askrindo Mitra Utama (PT AMU) Firman Berahima (FB), selaku mantan Karyawan PT Askrindo, dan mantan Direktur Kepatuhan dan SDM PT Askrindo; dan Anton Fadjar Siregar (AFAS), selaku Direktur Operasional Ritel PT Askrindo sekaligus Komisaris PT Askrindo Mitra Utama.Leonard menjelaskan, duduk perkara ini terjadi dalam kurun waktu antara tahun 2016 sampai dengan 2020, terdapat pengeluaran komisi agen dari PT Askrindo kepada PT Askrindo Mitra Utama (anak usaha) secara tidak sah yang dilakukan dengan cara mengalihkan produksi langsung (direct) PT Askrindo menjadi seolah-olah produksi tidak langsung melalui PT AMU (indirect) yang kemudian sebagian di antaranya dikeluarkan kembali ke oknum di PT Askrindo secara tunai seolah-olah sebagai beban operasional tanpa didukung dengan bukti pertanggungjawaban atau dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban fiktif.Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp604,6 miliar berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian negara oleh BPKP RI.Polisi menerapkan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (sws)
Ketua Umum PA 212 Ajak Tentara dan Ulama Jaga Persatuan Bangsa
Jakarta, FNN - Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif yang sering disapa USM mengajak tentara, ulama, dan masyarakat khususnya umat Islam untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.“Jangan sampai kita terpecah belah dan mau diadu domba. Mari kita junjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa ini. Ini harus terus dirawat secara bersama-sama,” ujar Slamet dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Slamet Maarif berpandangan bahwa umat Islam tidak boleh terpancing emosi oleh hasutan dan provokasi oleh sekelompok orang yang ingin membenturkan TNI dengan Umat.Ia melanjutkan, hubungan baik umat Islam dan tentara yang selama ini terbangun secara masif tidak bisa dipecah oleh siapa pun dan kelompok mana pun.“Sebab, hubungan umat Islam dan tentara sudah baik. Kami dan tentara sering bergandengan tangan kerja-kerja sosial membantu masyarakat, bahkan dalam acara 3 kali Reuni 212 pun TNI selalu membantu pengamanan bersama Polri,“ ucap dia menjelaskan.Slamet Maarif memberikan contoh dengan cara menerangkan solidaritas umat Islam dan tentara yang dapat terlihat ketika ada bencana alam di sejumlah daerah.“Di sana kami dan tentara melakukan berbagai kerja sosial bersama untuk membantu masyarakat,” katanya.Ketua Rekat Indonesia Raya Eka Gumilar sebelumnya meminta ulama, umat Islam, dan tentara untuk terus bersatu padu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan, Eka mendorong agar digelar forum diskusi soal kebangsaan antara ulama dan TNI secara intens.“Karena pertahanan yang kuat sebuah negara adalah bersatunya antara ulama dan umaro,” ujar Eka kepada wartawan, Jumat (4/2) lalu. (sws)
Dirut BPJS: Optimalisasi JKN Jamin Perlindungan Kesehatan Masyarakat
Jakarta, FNN - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Dirut BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan bahwa optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertujuan untuk menjamin kesehatan seluruh rakyat Indonesia terlindungi.“Bahwa setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program jaminan kesehatan, jadi Inpres No. 1 Tahun 2022 itu memperkuat untuk optimalisasi pelaksanaan program JKN. Nah ini dilakukan bertahap sementara 1 Maret 2022 di sektor Kementerian ATR salah satunya syarat jual beli tanah,” kata Ali Ghufron dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Melalui Inpres itu sedikitnya 30-an kementerian/lembaga (KL) termasuk gubernur, wali kota, bupati dan perangkat pemerintah untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas fungsi dan kewenangan masing-masing, melakukan optimalisasi program JKN.Dalam optimalisasi tersebut terdapat delapan layanan publik yang mewajibkan persyaratan kepesertaan JKN, antara lain pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), permohonan izin usaha, layanan pendidikan baik formal maupun non formal, permohonan administrasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).Lebih lanjut, pengurusan tanah, pengurusan ibadah haji dan umroh, pengurusan pendaftaran calon migran Indonesia, serta pengurusan Surat Izin Mengemudi dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) juga mewajibkan persyaratan kepesertaan JKN.Ia berharap, 98 persen rakyat Indonesia pada 2024 bisa terlindungi JKN-KIS (Kartu Indonesia Sehat) sesuai dengan Target Rencana Pembangunan Menengah Jangka Panjang (RPJMN). Ali Gufron menilai, kontroversi karena kurangnya pemahaman masyarakat. Saat ini pemberlakuan kebijakan tersebut masih dalam proses sosialisasi.Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait kebijakan itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) gencar melakukan sosialisasi dan edukasi.“Kami terus berusaha mengedukasi masyarakat agar optimalisasi program JKN ini tidak disalahartikan,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Usman Kansong.Aktifnya masyarakat dalam program itu tentunya akan berpengaruh positif terhadap sektor kesehatan di dalam negeri sehingga pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara optimal.\"Perspektifnya harus kita ubah secara positif, agar masyarakat ikut serta menjadi peserta JKN,\" tutur Usman.Usman mengatakan bahwa Kementerian Kominfo telah melakukan serangkaian sosialisasi dan edukasi. Kominfo melakukan penyebaran pesan melalui berbagai instrumen komunikasi mulai dari media sosial, media cetak, media daring, hingga media elektronik.\"Selain itu, dengan adanya optimalisasi program JKN ini, akan makin mengakselerasi transformasi digital agar masyarakat bisa mengakses informasi melalui media-media digital,\" ucap Usman. (sws)
Rektor UNP Tanda Tangani Nota Kesepahaman dengan Bawaslu RI
Padang, FNN - Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengwas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) tentang Kerja sama pengawasan pada Pemilu 2024.\"UNP merupakan satu dari 32 perguruan tinggi di Indonesia yang dipercayai oleh Bawaslu RI untuk berkolaborasi dalam kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilu Tahun 2024,\" kata Rektor UNP Prof Ganefri PhD di Padang, Selasa.Ia mengatakan Pemilu 2024 dipandang sebagai pemilu terbesar, karena dilakukan serentak dari tingkat pilkada, pileg, dan pilpres, maka UNP akan ambil bagian untuk menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut semaksimal mungkin.Pada Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Antar Perguruan Tinggi se Indonesia I tahun 2022 yang diadakan Bawaslu RI, di Jakarta pada 20 sampai dengan 24 Februari 2022, Tim Debat Demokrasi UNP lolos ke tingkat nasional.Rektor UNP menyambut baik kegiatan itu dan memberikan apresiasi terhadap tim Debat Demokrasi UNP yang lolos ke tingkat nasional. Tim Debat Demokrasi UNP merupakan mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial.Pembina Debat UNP Dr Junaidi Indrawadi mengaku bahagia atas tim asuhannya yang dapat berlaga di tingkat nasional bersama 32 perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Bertindak sebagai pendamping tim debat yaitu Irwan SIP MSc yang juga merupakan dosen di Program Studi PPKn.Terkait dengan kondisi pandemi COVID-19 yang terus mengalami peningkatan, maka panitia telah mensyaratkan penerapan protokol kesehatan yang ketat bagi peserta yang akan bertanding.Salah satunya dengan mewajibkan seluruh peserta dan pendamping untuk Swab PCR dua hari sebelum keberangkatan.Kegiatan debat yang kedua kalinya ini merupakan bagian dari program Bawaslu untuk berperan dalam melahirkan generasi muda yang kritis dan memahami persoalan bangsa khususnya mekanisme pemilihan umum.Terlebih pada dua tahun mendatang akan dilaksanakan Pemilu Presiden/Wakil Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah.Dalam kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilu tahun 2024, diperkirakan banyak menggunakan media digital, media sosial, media elektronik dan sebagainya. (sws)
POPULER
