ALL CATEGORY
Polisi: Minyak Goreng Satu Harga Belum Diterapkan Sepenuhnya di NTT
Kupang, FNN - Ditreskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menemukan penjualan minyak goreng satu harga sesuai program pemerintah masih belum sepenuhnya diterapkan pada sejumlah pasar tradisional dan pertokoan di daerah ini.\"Sejak minggu lalu kami sudah lakukan pantauan di sejumlah lokasi mulai dari toko-toko, pasar tradisional, pasar modern, swalayan, dan gudang-gudang penyimpanan minyak goreng ditemukan masih ada yang menjual minyak goreng di atas HET yakni di atas Rp14 ribu per liter\" kata Kasubbid I Indak Polda NTT Kompol Libartino Silaban, di Kupang, Kamis, berkaitan dengan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Polda NTT terhadap penerapan program minyak goreng subsidi satu harga yang sudah mulai diberlakukan sejak 19 Januari lalu.Berdasarkan hasil diskusi dengan sejumlah pedagang minyak goreng eceran baik di pasar tradisional maupun di sejumlah toko, diketahui bahwa masih belum berlakunya minyak goreng satu harga itu karena berasal dari distributor.\"Mereka (pedagang, Red) mengaku bahwa distributor menjualnya dengan harga yang tinggi, sehingga para pengecer tidak dapat dapat menjualnya sesuai dengan HET yang telah diterapkan oleh pemerintah,\" kata dia lagi.Namun, menurut Libartino, tidak semua distributor menerapkan harga tinggi saat menjualnya ke pedagang eceran.Beberapa distributor, ujar dia, memberikan potongan harga kepada pihak pengecer akan tetapi tidak berupa uang, diganti dengan barang (minyak goreng).\"Distributor minyak goreng di Kota Kupang masih ada juga yang sudah menerapkan harga mengikuti HET, namun ada juga yang memperdagangkan dengan harga yang tidak sesuai HET dengan alasan dari pabrik belum menurunkan harga minyak goreng,\" katanya lagi.Lebih lanjut, kata dia pula, dari hasil pantauan diketahui bahwa harga minyak goreng premium pada pasar tradisional Rp15.000 sampai Rp20.000 per liter.Sementara pada pasar modern seperti Transmart, Hypemart, Alfamart sudah sesuai harga HET yakni Rp14.000 per liter.Pihaknya juga berharap agar para distributor minyak goreng di NTT khususnya di Kota Kupang tidak memanfaatkan momentum tersebut untuk menimbun minyak goreng serta sengaja memainkan harga minyak goreng.Karena sudah pasti jika ditemukan, ujar dia lagi, akan diproses secara hukum. (sws)
Gubernur: Pencegahan Korupsi di Banten 2021 Capai 93,25 Persen.
Serang, FNN - Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) bersyukur tingkat pencegahan korupsi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada tahun 2021 sudah mencapai 93,25 persen.Gubernur Banten juga mengaku bersyukur dan menyampaikan apresiasi atas peningkatan capaian MCP Korsupgah pada kabupaten dan kota se-Provinsi Banten, sehingga rata-rata capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) Korsupgah wilayah Provinsi Banten dalam tiga tahun terakhir meningkat cukup signifikan.\"Sebagai Gubernur, saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras para bupati/wali kota untuk menuju wilayah Provinsi Banten dengan pemerintah yang akuntabel, bertanggung jawab, dan bersih. Insya Allah bisa diwujudkan di bumi Banten ini,\" kata Wahidin Halim, di Serang, Kamis..Ia mengatakan, Pemprov Banten dan pemerintah kabupaten/kota sangat terbantu dengan pembinaan dan pendampingan dari Satgas Korsupgah KPK.\"Alhamdulillah, sekarang pemerintahan di Banten sudah berubah,\" kata Wahidin.Menurut Wahidin Halim, pada tahun 2021 terdapat sembilan hal yang perlu mendapat perhatian dalam program pencegahan korupsi.Sembilan hal itu, yakni: optimalisasi aplikasi perencanaan APBD, penyelenggaraan perizinan, sertifikasi aset, pemenuhan tenaga fungsional pengadaan barang dan jasa, optimalisasi pajak daerah, implementasi penyederhanaan birokrasi melalui konversi jabatan struktural menjadi fungsional, implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, implementasi PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Inspektorat, serta implementasi Omnibus Law tentang kemudahan investasi daerah.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengapresiasi secara khusus kepada Pemprov Banten yang telah banyak membantu dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah (pemda).Apresiasi itu diberikan KPK melalui surat ucapan terima kasihnya tertanggal 9 Februari 2022 nomor B/567/DKM.02/01-84/02/2022.Dalam surat itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan pihaknya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemprov Banten yang telah memberdayakan dan bahkan mengeluarkan peraturan daerah (perda).\"Hal itu dilakukan guna memfasilitasi dan memanfaatkan para Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) di wilayahnya guna membantu menyebarkan informasi tentang pentingnya nilai-nilai integritas dan mensosialisasikan pendidikan antikorupsi kepada masyarakat,\" kata Firli dalam suratnya.Kegiatan itu merupakan upaya KPK dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK mempunyai program kerja salah satunya mendidik dan melatih masyarakat menjadi penyuluh antikorupsi (PAKSI) bersertifikat Badan Nasional Sertifikat Profesi (BNSP).\"Kegiatan itu dilakukan oleh Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK dengan tugas utamanya memberikan pendidikan antikorupsi kepada masyarakat dan mengingatkan pentingnya nilai-nilai integritas guna mencegah perilaku korupsi pada dirinya dan juga masyarakat sekitar,\" katanya.Berdasarkan data KPK, kata Firli lagi, sampai bulan Januari 2022 sertifikasi penyuluh antikorupsi yang tersebar ke seluruh Indonesia sudah mencapai 2.047 yang tergabung dalam 34 forum PAKSI di seluruh provinsi.\"Selain kepada Pemprov Banten, apresiasi itu juga diberikan kepada Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, dan Gorontalo,\" katanya pula. (sws)
Gubernur Kepri Telusuri Dugaan KKN Proyek Sekretaris DPRD
Tanjungpinang, FNN - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad segera menelusuri sejumlah proyek diduga terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang ditangani Sekretaris DPRD setempat Martin Luther Maromon.\"Kami akan cek proyek itu,\" kata Ansar, di salah satu restoran di Tanjungpinang, Kamis.Ansar tidak terlihat kaget mendapatkan informasi miring terkait proyek yang ditangani Martin, yang diduga melibatkan perusahaan keluarga.\"Seharusnya tidak boleh melibatkan perusahaan keluarga,\" ujarnya menegaskan.Ansar mencontohkan dirinya, yang tidak pernah memberikan proyek kepada anak-anak maupun saudara dekatnya.\"Anak dan saudara saya juga ada yang menjadi pengusaha, tetapi kami tidak pernah memanfaatkan jabatan untuk memberikan proyek,\" katanya pula.Ia mengingatkan seluruh jajarannya, terutama yang menangani proyek agar bekerja sesuai prosedur dan profesional. Menurutnya, pelaksanaan proyek harus mengikuti sistem yang telah ditetapkan.\"Pelaksanaan proyek itu harus bermanfaat bagi masyarakat dan daerah,\" katanya pula.Sekretaris DPRD Provinsi Kepri Martin Luther Maromon diduga menggunakan CV Navi Permata Cemerlang, perusahaan milik kerabatnya sejak menjabat sebagai Kepala Biro Umum, untuk mengerjakan sejumlah proyek.Berdasarkan data yang diperoleh, CV Navi Permata Cemerlang memperoleh sejumlah kegiatan pengadaan pada tahun 2021, dengan enam kali pencairan. Selain itu, perusahaan ini juga memperoleh kegiatan pemeliharaan taman sebesar Rp724 juta.Baru sekitar tujuh bulan menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kepri, Martin juga melibatkan perusahaan itu dalam pengadaan pakaian dinas, dengan anggaran Rp541 juta. Anggaran kegiatan dicairkan pada akhir Desember 2021, namun pakaian tersebut belum selesai dikerjakan.Sebelumnya, Martin mengakui CV Navi Permata Cemerlang, yang memiliki hubungan dengan Navi Tailor dan Navi Catering, milik kerabatnya. Pengadaan makan dan minum untuk kegiatan DPRD Kepri di Batam, diberikan kepada Navi Catering. Sementara pengadaan pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD Kepri, pakaian sipil lengkap, pakaian dinas harian, dan pakaian dinas lapangan dikerjakan oleh Navi Tailor.\"Itu perusahaan kerabat saya, bukan perusahaan anak saya. Anak saya hanya bekerja di perusahaan itu,\" ujarnya pula.Anggaran untuk pengadaan pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD Kepri 19,8 juta, pakaian sipil lengkap Rp188,3 juta, pakaian dinas harian Rp65,9 juta, dan pakaian dinas lapangan Rp82,4 juta.Hasil penelusuran, Navi Tailor belum menyelesaikan pekerjaannya. Namun anggaran untuk kegiatan tersebut, cair sejak Desember 2021.Martin tidak dapat menjelaskan persoalan itu. Namun memastikan seluruh kegiatan itu, telah dilaksanakan, bukan fiktif.\"Barangnya ada. Teknisnya coba tanya ke-PPTK dan keuangan,\" ujarnya lagi.Penelusuran berlanjut kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengadaan pakaian tersebut, Herman Muis, dan Kepala Bagian Keuangan DPRD Kepri Jhon A Barus. Herman mengatakan pengguna anggaran kegiatan itu adalah Martin.\"Saya sudah bertanya kepada Pak Martin, apakah pakaian tersebut dapat selesai tepat waktu. Jawabannya, bisa,\" kata Herman, yang sejak Oktober 2021 menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha dan Humas DPRD Kepri.Herman mengaku baru beberapa hari lalu mengunjungi Navi Tailor atau setelah heboh berita tentang permasalahan itu.Ia mengaku proyek pakaian itu sudah selesai dikerjakan, namun baru diambil.\"Saya malah dimarah tadi karena lambat ambil pakaian itu,\" ujarnya.Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) menduga Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Riau Martin Luther Maromon melakukan praktik KKN dalam pelaksanaan sejumlah proyek di lembaga itu.Koordinator MAKI Boyamin Saiman menduga proyek dengan sistem penunjukan langsung semestinya mengikuti aturan sehingga kompetitif, salah satunya dengan menyiapkan perusahaan pembanding.Semestinya, perusahaan milik kerabat Martin juga tidak boleh terlibat dalam proyek tersebut. Karena dalam berbagai kasus korupsi, biasanya nilai proyek lebih tinggi jika menggunakan perusahaan yang memiliki afiliasi dengan pengguna anggaran atau pejabat lainnya yang terlibat dalam proyek itu.Sebagai contoh, proyek pengadaan pakaian di DPRD Kepri yang dikerjakan oleh Navi Tailor. Seharusnya, seluruh pakaian itu selesai dikerjakan paling lama 25 Desember 2021.Jika pihak kontraktor tidak menyediakan pakaian tersebut tepat waktu, maka semestinya dikenakan denda 5 persen, dan masuk daftar hitam selama 5 tahun.\"Proyek belum selesai, tetapi sudah dicairkan dananya, kuat dugaan ada pemalsuan data. Salah satunya terkait berita acara penyerahan barang,\" katanya pula. (sws)
Sahroni: BNN Perlu Perhatikan Jalur Peredaran Narkoba di Aceh
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) memberikan perhatian serius terkait pengawasan pintu masuk di pesisir pantai timur di Aceh yang sering dijadikan lokasi penyelundupan narkoba.Menurut Sahroni, hal itu perlu menjadi perhatian bagi BNN karena jalur dari Aceh merupakan salah satu jalur yang kerap menjadi lalu lintas narkoba di Tanah Air.“Menurut saya hal ini patut diberi perhatian BNN ya, mengingat jalur laut memang menjadi salah satu pintu utama yang digunakan para penyelundup narkoba untuk memasukkan barang haram ke Indonesia,\" kata Sahroni dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat.Sahroni menyampaikan hal itu terkait pernyataan BNN Provinsi Aceh yang mengaku kesulitan mengawasi pintu masuk di pesisir pantai timur di Aceh yang sering dijadikan lokasi penyelundupan narkoba. Penyebabnya minim jumlah personel dan peralatan, sehingga penyelundupan narkoba ke Aceh dari jalur laut dalam jumlah besar masih sering terjadi.Sahroni menilai, apabila yang dibutuhkan adalah tambahan personel atau fasilitas, maka sudah selayaknya segera dikirimkan bantuan.\"Jangan sampai narkoba dari luar keburu masuk ke Indonesia, apalagi keburu sampai ke tangan-tangan para pengguna. Kita harus mencegah dari sejak di perbatasan,\" ujarnya.Dia juga menekankan pentingnya kelengkapan personel maupun infrastruktur dalam upaya pemberantasan narkoba, khususnya di wilayah-wilayah perbatasan yang sering menjadi sarana lalu lintas narkoba internasional.Menurut dia, BNN di daerah, khususnya yang daerahnya sering menjadi lalu lintas narkoba internasional, sudah seharusnya memiliki personel dan fasilitas yang memadai.Hal itu menurut Sahroni, karena daerah tersebut merupakan pintu gerbang atau titik awal masuknya narkoba ke Indonesia, sehingga semua pihak tidak bisa menutup mata.Dia menegaskan bahwa haram hukumnya narkoba masuk ke Indonesia. (sws)
Presidium KAHMI Tantang Sulteng Hasilkan Munas Berkualitas
Jakarta, FNN - Presidium Majelis Nasional (MN) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHM) Profesor Siti Zuhro menantang Majelis Wilayah (MW) KAHMI Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk menghasilkan musyawarah nasional (munas) berkualitas.\"Jika Sulteng terpilih nantinya, harus mampu menjadi tuan rumah yang menghasilkan munas yang berkualitas,\" kata Siti Zuhro dihubungi di Jakarta, Kamis.Dia mengingatkan tanggung jawab moral sebagai penyelenggara munas sangat besar, antara lain mencegah terjadinya hal-hal seperti politik uang dan jual beli suara peserta munas.\"Buat nota kesepahaman untuk melaksanakan munas secara terbuka, transparan, dan akuntabel serta bisa dipertanggungjawabkan,\" kata Siti menegaskan.Siti mengatakan Munas KAHMI Tahun 2022 merupakan munas pertama di masa pandemi COVID-19, sehingga tantangannya juga besar. Karena itu, sarana dan prasarana harus disiapkan sebaik mungkin.Ketua MW KAHMI Sulteng Andi Mulhanan Tombolotu mengatakan jika Munas KAHMI dilaksanakan di Kota Palu, itu berarti menjadi event nasional yang pertama dilaksanakan pascabencana. Sungguh suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi umat di Sulawesi Tengah, katanya pula.Namun, dia memastikan, untuk menyelenggarakan Munas XI KAHMI, pihaknya menghimpun seluruh potensi kekuatan yang tersisa dari seluruh alumni yang tersebar se-Sulteng, untuk bahu- membahu agar dapat melayani tamu munas yang datang ke Palu.Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat KAHMI Akbar Tanjung mendukung MW Sulteng sebagai tuan rumah Munas KAHMI Tahun 2022.\"Kalau saya, pada prinsipnya setuju, Sulteng jadi tuan rumah Munas Kahmi,\" kata Akbar Tanjung.Akbar berharap MW KAHMI Sulteng dapat mempersiapkan dengan sungguh-sungguh segala sesuatu terkait kesuksesan Munas KAHMI.\"Harus dibuktikan agar Majelis Nasional KAHMI tidak ragu untuk memberikan rekomendasi,\" kata Akbar.MN KAHMI telah melakukan verifikasi faktual untuk empat calon tuan rumah Munas KAHMI XI, yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. (sws)
Anggota DPRD Lampung Minta Pemda Tuntaskan Persoalan Minyak Goreng
Bandarlampung, FNN - Anggota DPRD Lampung Ade Utami Ibnu meminta pemerintah daerah setempat untuk menuntaskan persoalan kelangkaan minyak goreng di daerah ini.\"Hampir satu pekan minyak goreng menghilang dari Bandarlampung dan beberapa daerah lainnya di Provinsi Lampung,\" kata Ade, di Bandarlampung, Kamis.Menurutnya, pemda melalui TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) harus bergerak cepat menuntaskan persoalan ini, sebelum berdampak panjang dan makin memberatkan perekonomian daerah dalam konteks ekonomi makro.\"Kurang dari 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadhan tentu kebutuhan sembako termasuk minyak goreng begitu tinggi. Hal ini harus diantisipasi oleh TPID,\" ujar Ade lagi.Ia mengharapkan, pemerintah daerah bersama TPID termasuk TPID-TPID di kabupaten/kota se-Lampung menguatkan sistem logistik di masing-masing wilayah kewenangannya.\"Perlu kiranya dicek di tingkat produsen sejauh mana aliran distribusi hingga sampai ke tangan konsumen, jangan sampai ada sumbatan-sumbatan distribusi yang akhirnya masyarakat luas yang terdampak. Dan lebih jauh, akibat kelangkaan minyak goreng meningkatkan jumlah warga miskin Lampung jadi melebihi angka yang ada. Per September 2021, penduduk miskin di Lampung, mencapai 1,01 juta jiwa,\" kata Ade.Dia menambahkan kelangkaan minyak goreng tak hanya dikeluhkan oleh ibu-ibu rumah tangga, tetapi juga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).Ade mencontohkan Lampung sebagai sentra penghasil keripik pisang yang telah dikenal seantero nusantara, bahkan telah menjadi brand tersendiri “Ingat Lampung, Ingat Kripik Pisang”, ingatan tersebut kini terancam hilang.Hal itu, ujar dia lagi, disebabkan oleh semakin langkanya keberadaan minyak goreng sebagai salah satu bahan utama dalam proses produksi keripik pisang tersebut.Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung itu menyebutkan kejadian ini tentu sangat memukul perekonomian daerah.\"Di saat perekonomian mulai bangkit, kemudian disusul naiknya kasus COVID- 19 varian Omicron, lalu hadir kebijakan pembatasan mobilitas lewat PPKM level 3 dan level 2 di Provinsi Lampung, kini minyak goreng baik di pasar tradisional maupun swalayan retail susah didapatkan. Tentu berdampak secara luas di masyarakat,\" kata lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung ini pula.Menurutnya, tidak saja kondisi itu akan mengerek harga sembako yang lain sehingga terjadi inflasi, menghilangnya minyak goreng di pasaran akan mengancam UMKM di Provinsi Lampung, terutama yang bergantung dengan minyak goreng sebagai salah satu bahan utama dalam proses produksinya, seperti perajin keripik pisang.“Dalam hal ini, upaya-upaya komprehensif harus dilakukan, tidak sekadar rutinitas temporal, di saat sembako misalnya minyak goreng, langka atau harga naik, dilakukan operasi pasar, atau sidak di berbagai gerai retail yang disinyalir melakukan penimbunan. Seharusnya lebih dari itu,\" kata Ade Utami Ibnu pula. (sws)
MPR: Kemajuan Teknologi Harus Berdampak Perbaikan Kualitas Hidup
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menyatakan kemajuan teknologi di era Revolusi Industri 4.0 harus berdampak pada perbaikan kehidupan manusia yang lebih berkualitas.\"Sumber keburukan begitu banyak kita temukan di media sosial (medsos) dan sumber kepintaran juga ada. Teknologi bisa jadi kekuatan, sekaligus daya rusak ketika kita tidak mampu mengontrol,\" kata Jazilul dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat.Saat memberikan sambutan pada kegiatan Sosialisasi dan Stadium General Penguatan 4 Pilar Kebangsaan di Era Revolusi Industri 4.0, di Kampus STAI DDI, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Kamis (17/2), Jazilul mencontohkan manfaat positif dari kemajuan teknologi informasi saat ini seperti banyak penceramah agama yang menggunakan media sosial YouTube sebagai media dakwah yang cukup efektif.\"Saya harap teman-teman muda mengisi itu, karena saat ini kiai pun harus punya channel YouTube untuk berdakwah. Termasuk di bidang perdagangan, penjualan bisa dilakukan secara daring,\" ujarnya.Dia menilai, pandemi COVID-19 mempercepat berkembangnya penggunaan teknologi digital, bahkan kegiatan belajar mengajar banyak dilakukan secara daring. Namun, dia mengingatkan agar kemudahan akses teknologi digital harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila.\"Ini semangatnya kadang anak-anak ingin serba cepat, termasuk cepat kaya tapi terkadang menyalahi 4 pilar. Saat ini anak-anak sukanya game \'online\' saja, kelihatannya teknologi makin canggih, tapi ilmu yang dimiliki tidak semakin banyak,\" katanya lagi.Menurut dia, jalan tercepat menuju kemajuan adalah ilmu pengetahuan, karena untuk melihat masa depan bangsa, bisa dilihat dari kualitas lembaga pendidikannya seperti kampus, apakah sudah mampu mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul.Dia menilai, bangsa yang maju bisa diukur dengan kemajuan di bidang pendidikan, sehingga semangat reformasi yang menginginkan kemajuan di bidang pendidikan dengan mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen dalam APBN harus terus diingatkan.\"Kalau di suatu daerah SDM-nya unggul, pasti daerah itu akan maju. Dan syarat maju punya keinginan kuat untuk maju, itu kuncinya ada di pendidikan,\" katanya pula. (sws)
Satgas COVID-19 Bubarkan Deklarasi Dukung La Nyalla di Samarinda
Samarinda, FNN - Acara deklarasi dukungan terhadap Ketua DPD RI La Nyalla Mattaliti sebagai Calon Presiden 2024 di Gedung Serbaguna Kompleks GOR Sempaja,Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis siang, dibubarkan oleh petugas satgas COVID-19 wilayah setempat.Kepala Dispora Kaltim Agus Tianur sempat mendatangi lokasi acara dan menanyakan kepada panitia penyelenggara terkait perizinan kegiatan tersebut, sebelum petugas kepolisian, satpol PP dan babinsa tiba di lokasi.Sempat terjadi pertemuan antara panitia penyelenggara dengan Kadispora dan sejumlah petugas, hingga akhirnya acara tersebut tidak diizinkan untuk dilanjutkan.Kepala Dispora Kaltim Agus Tianur mengatakan selaku penanggung jawab fasilitas di Stadion Sempaja, pihaknya mengaku kecolongan karena kegiatan tersebut dinilainya merupakan kampanye politik.“Dalam surat pengajuan oleh panitia kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD) Stadion tercantum acara adalah teleskop pemimpin 2024, namun fakta di lapangan banyak tersebar baliho dukungan figur menuju Pemilu 2024,” kata Agus Tianur.Ia mengatakan, selain dalam acara tersebut terjadi pengumpulan massa dalam situasi Kota Samarinda tengah terjadi lonjakan kasus COVID-19, pihaknya juga mengaku was-was dengan teguran KPU dan Bawaslu terkait kegiatan kampanye di luar jadwal.“Berdasarkan koordinasi kami dengan satgas COVID-19 dan satpol PP, dan polsek, maka kami tidak mengizinkan acara tersebut untuk dilanjutkan,” kata Agus Tianur.Perwakilan panitia deklarasi Ahmad menerangkan bahwa panitia telah mengurus segala perizinan sesuai dengan prosedur sebelum acara tersebut digelar.“Kami juga telah mengantongi izin dari Satgas COVID-19 Samarinda dan juga memberitahukan kegiatan ke Polres Samarinda, tiga hari sebelum acara,” kata Ahmad.Meski acara tersebut tidak berjalan sesuai dengan rencana, namun Ahmad mengatakan Forum Komunikasi Persaudaraan Borneo Gemilang sebagai penggagas acara tersebut tetap loyal untuk mendukung La Nyalla Mattaliti sebagai Capres 2024.“Kami menilai beliau merupakan tokoh yang berjiwa pemberani, pemersatu, independen, dan egaliter, dan beliau sangat pantas untuk maju di Pilpres 2024,” kata Ahmad.Menurut Ahmad, acara deklarasi memang sempat dilaksanakan meski berjalan cukup singkat disertai dengan penandatanganan dukungan masyarakat kepada La Nyalla sebagai Capres 2024. (sws)
DPR Gelar Paripurna Tetapkan Calon Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027
Jakarta, FNN - DPR RI akan menggelar Rapat Paripurna pada Jumat pagi dengan salah satu agenda pengambilan keputusan atas hasil uji kelayakan calon anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027 yang telah dilakukan Komisi II DPR RI.Dalam surat undangan kegiatan Rapat Paripurna Nomor: B/4194/PW.1101/2/2022 yang beredar disebutkan bahwa pengambilan keputusan terkait calon anggota KPU-Bawaslu dilakukan setelah mendengarkan laporan pimpinan Komisi II DPR.Rapat Paripurna juga mengagendakan pidato Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2021-2022 yang disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani.Kedua agenda tersebut akan didahului dengan Pelantikan Antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan MPR RI Sisa Jabatan Tahun 2019-2024.Rapat Paripurna tersebut akan dilaksanakan pukul 09.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan ketat yaitu kehadiran anggota DPR secara fisik dan virtual. Kehadiran fisik anggota DPR dibatasi maksimal sebanyak 30 persen, sesuai dengan keputusan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada tanggal 3 Februari 2022. (sws)
PBNU Tegaskan Keinginan Ikut Serta Bangun Desain Sosial IKN Nusantara
Surabaya, FNN - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menegaskan keinginannya ikut serta bersama pemerintah untuk membangun desain sosial di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.\"NU ingin ikut serta untuk membangun desain sosial di IKN Nusantara,\" ujar Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf saat puncak peringatan Harlah Ke-99 NU di Kompleks Pondok Pesantren Syaichona Kholil di Kabupaten Bangkalan, Madura, yang dipantau secara virtual dari Surabaya, Kamis malam.Menurut dia, adanya IKN Nusantara merupakan inisiatif ikonik melambangkan masa depan yang telah dicetuskan oleh Pemerintah RI.PBNU, kata dia, mengusulkan kepada pemerintah agar tidak hanya berpikir tentang desain atau rancangan fisiknya, tapi juga desain sosial di dalamnya.\"Di sana akan dibangun satu kota yang sama sekali baru. Kita harus berpikir masyarakat semacam apa yang akan dihadirkan di kota baru itu,\" ucap Gus Yahya, sapaan akrabnya.Selain itu, lanjut dia, IKN Nusantara merupakan inisiatif ikonik masa depan yang NU menginginkan menjadi bagian di dalamnya.\"Karena NU ingin menggapai masa depan dan tidak mau dipenjara oleh masa lalu,\" katanya.Gus Yahya juga menjelaskan salah satu tujuan digelarnya Harlah NU sekaligus pengukuhan pengurus pada 31 Januari 2022 di Balikpapan, Kalimantan Timur, karena saat ini pemerintah telah membuat inisiatif ikonik yang melambangkan arah masa depan dan telah diterima sebagai konsensus politik bahwa akan ada ibu kota negara baru.Di sisi lain, pada puncak peringatan Harlah Ke-99 NU, juga dilakukan sejumlah kegiatan, salah satunya kesepakatan kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman PBNU dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.Pihaknya bersama Kementerian BUMN akan membangun sebanyak 250 Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama (BUMNU), serta bersama Kemenkop dan UKM mendidik sekurang-kurangnya 10 ribu wirausaha santri.Hadir pada kesempatan tersebut Rais Aam PBNU KH Miftahul Achyar, jajaran ketua tanfidziyah PBNU, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak, pejabat Forkopimda Jatim serta ulama dan kiai sepuh. (sws)
POPULER
