ALL CATEGORY
Pelaku Perjalanan Divaksin Lengkap Tidak Perlu Lampirkan Hasil Tes
Jakarta, FNN - Pelaku perjalanan domestik dengan transportasi darat, laut, maupun udara kini tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen atau PCR negatif untuk melakukan perjalanan darat, laut maupun udara. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers daring terkait hasil ratas PPKM di Jakarta, Senin, mengatakan kebijakan itu berlaku bagi mereka yang sudah divaksin lengkap. \"Pelaku perjalanan domestik dengan transportasi udara laut maupun darat yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua dan lengkap, sudah tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen maupun PCR negatif,\" katanya. Luhut yang juga Koordinator PPKM Jawa Bali mengatakan hal itu diputuskan pemerintah dalam rangka transisi menuju aktivitas normal. Kebijakan secara detail akan ditetapkan dalam surat edaran yang akan diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait yang akan terbit dalam waktu dekat. Selain itu, Luhut juga mengatakan seluruh kegiatan kompetisi olahraga dapat menerima penonton dengan syarat sudah melakukan vaksinasi booster dan menggunakan PeduliLindungi. Kapasitas penonton yang diperbolehkan akan disesuaikan dengan level PPKM daerah di mana level 4 kapasitas hanya 25 persen; level 3 kapasitas 50 persen; level 2 kapasitas 75 persen; dan level 1 kapasitas 100 persen. Luhut memastikan kebijakan yang diambil pemerintah diberlakukan atas dasar masukan para ahli di bidangnya. Ia juga memastikan semua peta jalan yang dibuat hingga saat ini tetap diberlakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tetap menjunjung tinggi prinsip bertahap, bertingkat dan berlanjut. \"Semua peta jalan yang dibuat hingga hari ini juga tetap diberlakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tetap menjunjung tinggi tahap yang sering kami sampaikan yaitu, bertahap, bertingkat dan berlanjut untuk memitigasi hal-hal yang tidak kita inginkan,\" katanya. Luhut juga meminta keterlibatan masyarakat dan edukasi mumpuni pemerintah agar hidup berdampingan bersama Covid-19 nantinya bukan hanya slogan. \"Perlu kami tegaskan semua kebijakan dalam proses transisi yang akan kita lalui bersama ini bukan dilakukan secara terburu-buru. Kita harus sudah siap untuk menuju satu proses transisi secara bertahap dengan menerapkan kebijakan berbasiskan data yang ada,\" katanya. Pemerintah memastikan kondisi dan penanganan pandemi Covid-19 saat ini terus membaik. Berdasarkan data, tren kasus harian nasional menurun sangat signifikan, begitu pula kondisi rawat rumah sakit yang juga menunjukkan penurunan. Demikian pula tingkat kematian yang semakin melandai. (mth/Antara)
Menkopolhukam: Sikap Presiden Jelas Pemilu Digelar pada 2024
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan Presiden Joko Widodo mempunyai sikap dan komitmen yang jelas bahwa pemilihan umum (pemilu) tetap digelar pada 2024. Mahfud saat jumpa pers virtual yang diikuti di Jakarta, Senin, menerangkan sikap dan komitmen itu terlihat dari arahan-arahan Presiden kepada para menteri dan kepala lembaga yang meminta Pemilu 2024 dipersiapkan dengan matang. “Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wakil presiden baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun,” kata Menkopolhukam saat jumpa pers. Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Kabinet pada 14 September 2021 dan 27 September 2021 justru memerintahkan jajarannya untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, dan tidak memboroskan anggaran, terang Mahfud. “Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan (presiden),” tegas Mahfud. Ia menyampaikan bahwa Presiden Jokowi pada Rapat 14 September 2021 telah menginstruksikan Menkopolhukam, Mendagri Muhammad Tito Karnavian, dan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan untuk memastikan masa kampanye berjalan efektif dan tidak terlalu lama. Mahfud menambahkan Presiden meminta jarak waktu pemungutan suara dan pelantikan pejabat baru hasil Pemilu dan Pilkada 2024 nantinya tidak terlalu lama demi menjaga suhu politik kabinet baru yang akan terbentuk. Presiden Jokowi, kata Mahfud, telah memanggil langsung petinggi KPU ke Istana pada 11 November 2021. Dalam pertemuan bersama Ketua KPU, Presiden menyatakan ia setuju pemungutan suara pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif digelar pada 14 Februari 2024. “Tanggal 14 Februari 2024 itu yang kemudian disetujui DPR, KPU, dan pemerintah pada rapat kerja tanggal 24 Januari 2022,” terang Mahfud. Dengan demikian, Mahfud meminta seluruh pihak untuk tidak meragukan komitmen Presiden Jokowi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024. “Sikap presiden sudah jelas tentang jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024,” kata Mahfud. (mth/Antara)
.jpeg)
Boikot Nasi Padang?
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan CUITAN di media sosial dari akun yang dikenal warga cebong itu dihujat netizen sebagai seruan berlebihan. Mungkin membela Menteri Agama yang dilarang menginjak tanah Sumatera Barat akibat membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Boikot warung nasi padang di samping tidak relevan juga tidak efektif dan bernuansa SARA. Tiga ketololan atas seruan boikot ini, yaitu : Pertama, masakan padang adalah makanan lokal halal yang telah menasional. Disukai bukan saja oleh orang padang. Keberadaannya tersebar dimana-mana. Penyajian cepat dan tentu saja nikmat meski sedikit pedas. Kedua, alasan sikap masyarakat Sumbar terhadap Menag Yaqut adalah bagian dari perasaan sakit hati atau ketersinggungan umat Islam pada umumnya atas ucapan Menag soal azan dan gonggongan anjing. Masa dikaitkan dengan nasi padang ? Ketiga, kekanak-kanakan ajakan boikot nasi atau masakan padang, sebab jika berbalas maka dapat menjadikan kondisi yang tidak sehat. Ironi jika harus ada boikot warteg, sate madura, coto mangkasara, atau pecel madiun. Ah kacau jadinya. Cuitan yang viral itu adalah \"woii Nusantara.. Boikot produk Minang. Haramkan membeli nasi Padang.. Takebeer\" @K3nshin_KR. Cuitan keterlaluan ini seperti khasnya pengejek Islam pakai \"takebeer\" segala. Semestinya Menag Yaqut dan pendukungnya menyadari akan kekeliruan yang membuat umat Islam mereaksi. Demikian juga Presiden yang telah memberi kepercayaan kepadanya sebaiknya melakukan evaluasi agar pemerintahan dapat berjalan lebih stabil. Tidak berada di atmosfir politik yang selalu gaduh dan gaduh terus. Menu makanan padang beragam ada gulai tunjang, dendeng bathokok, ayam pop, telur balado, ikan tenggiri asam pedas, ati ampela kentang, udang pedas manis, gulai daun singkong dan lainnnya. Tentu tidak lupa daging rendang. Nah rendang ini telah dinobatkan oleh CNN sebagai makanan terlezat pada bulan Juli 2011. Suryadi Sunuri peneliti Universitas Leiden Belanda menjelaskan bahwa masakan padang pertama kali ditemukan dalam iklan harian Pemandangan di Batavia tahun 1937. RM itu bernama Goncang Lidah di Cirebon milik Ismael Naim dengan sebutan populernya Padangsch Restaurant. Situs Koninklijk Instituut voor Taal Land en Volken Kunde (KITLV) menyatakan RM Padang pertama didirikan di bawah tenda mirip penjual nasi kapau di Bukit Tinggi. Kini Nasi Padang bukan saja telah menasional tetapi juga berada di luar Indonesia seperti RM Indo Kitchen California dan San Fransisco, Restaurant Pondok Buyung di Sydney Australia, serta RM Padang yang ada di Qatar, Malaysia, Tiongkok dan negara lainnya. Jadi lucu lucu saja jika tekanan kepada Menag Yaqut yang dilarang ke Sumatera Barat akibat membandingkan suara adzan dengan gonggongan anjing dilawan dengan boikot produk minang atau mengharamkan nasi padang. Nasi padang itu dijamin halal, tidak seperti beer yang banyak diminum oleh para pembenci agama. Bipang juga haram, lho. Nah yang pasti haram adalah kalau ada orang yang menyamakan riuhnya gonggongan anjing dengan suara azan dari beberapa masjid. Untung saja tidak ada yang begitu. (*)
Peradaban Demokrasi Andunusi. Parpol Perlu?
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan AKAR peradaban kekuasaan di Andunisi adalah Egypt. Akhenaton medio XIII SM meski pada usia akil baligh diusir ayahnya, yang pharao, karena Akhenaton buruk rupa, tapi giliran ganti pharao karena Dewan Pendeta Egypt yang berkuasa di atas pharao, ketok martil tetapkan Akhenaton yang pharao. Tu bapak tak bisa bilang apa-apa. Prasasti Kebon Kopi II, Campea, Bogor, menjelaskan Juru Pengambet (dewan tertinggi struktur kerajaan) menolak permintaan undur diri Prabu Jayabhupati. Jayabhupati bertahta lagi. Model manajemen kekuasaan macam ini juga dikenal di Pagaruyung dan hampir di seluruh mayor power system Andunisi. Dewan tertinggi mengambil putusan yang dalam istilah sekarang musyawarah mufakat. Sistem musyawarah mufakat digunakan dalam memilih pemimpin perkumpulan2 sampai dengan tahun 1918. Tionghoa Hwe Koan 1901, Djamijatchaer 1905, Boedi Oetomo 1908, Sarekat Islam 1912, Muhammadiyah 1912. Al Irsyad, 1914, adalah perkumpulan yang mengambil putusan, termasuk memilih pengurus, dengan musyawarah mufakat. Volksraad yang dibentuk pada 1918 memperkenalkan sistem pengambilan putusan dengan simple majority, suara terbanyak. Tanggal 16 Agustus 1945 tokoh-tokoh Indonesia termasuk Bung Karno bertemu di gedung Oranje Boulevard No.1, kediaman Laksmana Maeda. Jepang memang memfasilitasi usaha persiapan kemerdekaan. Pada waktu itu BPUPKI (Dokoritsu Zyunbi Tsosakai) dengan lanjutan mufakat Panitia 9, sepakat tentang lima sila sebagai philisopische grondslach a.l permufakatan dalam permusyawaratan perwakilan. Tapi dalam BPUPKI juga dilakukan voting tentang bentuk negara, 6 anggota memilih kerajaan, selebihnya dari total 69 memilih republik. Drs Moh Hatta benar, bahwa faktor pendidikan penting dalam melaksanakan demokrasi. Atau dengan kata lain index kecerdasan variable penting dalam melaksanakan demokrasi. Semakin rendah index kecerdasan , semakin tinggi pula tingkat komersialisasi demokrasi. Riwayat kekuatan politik Andunisi bermula dari sarekat, sebelumjya sudah ada kongsi, perseroan dagang. UUD 45 asli tidak mengatur keberadaan parpol. Kalau parpol berjiwa sarekat, mungkin kita masih perlu parpol. Kalau bersemangat kongsi? Waduh, entar dulu dèh. (Foto bangunan-bangunan lapangan Banteng oleh Daendels. Yang paling kiri pada 1950-1959 dipakai DPRS lalu DPR) (*)
Kemenhub Siapkan Formula Perhitungan Tarif Kendaraan Angkutan Barang
Jakarta, FNN. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana menyusun formula perhitungan tarif angkutan barang sebagai salah satu upaya untuk mencegah pelanggaran operator truk agar tidak melebihi dimensi dan muatan atau over dimension over loading (ODOL). \"Selama ini tarif diatur oleh pasar,\" kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi usai pertemuan dengan asosiasi pengusaha angkutan barang di Semarang, Jateng, Senin.Menurut dia, ketidakseragaman tarif yang menyebabkan banyak pengusaha angkutan barang melanggar ketentuan kelebihan muatan. Ia tidak memungkiri adanya hubungan kerja antara operator kendaraan dengan pemilik barang dalam bisnis angkutan barang tersebut.\"Kalau over dimensi hubungannya dengan pemilik kendaraan, tetapi kalau over loading hubungannya dengan pemilik barang,\" tambahnya.Ia menuturkan dalam penegakan aturan tentang kelebihan muatan dan dimensi truk ini akan mengutamakan aspek sosialisasi dan edukasi. \"Tetapi, kalau pelanggarannya tentu akan kami tindak,\" katanya.Salah satu toleransi yang diberikan Kementerian Perhubungan terhadap kendaraan angkutan barang, kata dia, yakni diperuntukkan bagi pengangkut bahan kebutuhan pokok.Menurut dia, perlakuan khusus akan diberikan kepada truk pengangkut bahan kebutuhan pokok agar tidak disamakan dengan yang bukan pengangkut bahan kebutuhan pokok.Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Agus Suryo Nugroho menambahkan upaya preemtif akan diutamakan dalam penindakan pelanggaran kendaraan yang melebihi batas muatan maupun dimensinya. \"Semua untuk keselamatan pengguna jalan. Penegakan hukum akan menjadi pilihan terakhir,\" katanya. (Sof/ANTARA)
Bank Dunia: Partisipasi Angkatan Kerja Wanita RI Hanya 50 persen
Jakarta, FNN. Bank Dunia menyebutkan partisipasi angkatan kerja wanita di Indonesia hanya berkisar 50 persen selama 20 tahun terakhir.\"Di Indonesia, hanya separuh wanita yang bekerja dibandingkan dengan 80 persen pria usia kerja,\" ungkap Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen dalam Webinar Women in Leadership di Jakarta, Senin.Dengan demikian, wanita Indonesia cenderung kurang berpartisipasi dalam tenaga kerja jika dibandingkan dengan negara-negara peers lainnya.Satu menuturkan rata-rata tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan negara-negara lain di Asia Timur dan Pasifik adalah sekitar 60 persen.Kendati demikian, pada saat yang sama Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam pencapaian pendidikan dan penurunan tingkat kesuburan, serta kesetaraan gender telah dicapai pada tingkat partisipasi sekolah menengah. \"Namun, hasil ini belum diterjemahkan ke dalam pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik bagi perempuan,\" ucap dia.Meskipun tingkat kesuburan menurun, ia menyampaikan kebanyakan wanita di Indonesia putus dari angkatan kerja ketika menikah dan tak pernah kembali.Di sisi lain, peran perempuan dalam sistem kepemimpinan senior Tanah Air hanya sekitar 23 persen dan hanya terdapat enam persen direktur utama (chief executive officer/CEO) di Indonesia yang berjenis kelamin perempuan.Satu sangat menyayangkan hal tersebut lantaran studi global menunjukkan bahwa memiliki lebih banyak perempuan dalam posisi kepemimpinan akan mendorong kemajuan sosial, ekonomi, dan politik.Maka dari itu, terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan partisipasi wanita dalam angkatan kerja dan dalam posisi kepemimpinan di Indonesia, yakni menutup kesenjangan upah, mendirikan pusat pengasuhan anak, serta memanfaatkan alat keuangan digital dan menggabungkan produk keuangan dengan dukungan teknis. (Sof/ANTARA)
Kesal, Dubes Ukraina Kenakan Helm Saat Jumpa Pers
Jakarta, FNN. Duta Besar Ukraina untuk Israel mengungkapkan kekesalannya atas penolakan Israel untuk memberikan \"bantuan defensif\" kepada negaranya yang sedang berperang melawan invasi Rusia.Dalam konferensi pers pada Senin, Yevgen Korniychuk mengenakan helm dan secara retorik bertanya bagaimana mungkin perlengkapan seperti itu dianggap mematikan.\"Tolong katakan pada saya, bagaimana Anda bisa membunuh dengan (helm) ini? Tidak mungkin. Jadi saya tidak tahu apa yang ditakutkan orang-orang ini. Memberi (alat) keselamatan personal bagi penduduk Ukraina… itulah hal yang paling sederhana yang bisa mereka lakukan.\"Meski mengutuk invasi Rusia di Ukraina, Israel telah membatasi diri untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan terus membuka diri pada Moskow. Perdana Menteri Naftali Bennett telah berbicara dengan Presiden Rusia di Moskow pada Sabtu.Namun, Korniychuk juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas upaya Israel memediasi Rusia dan Ukraina. Dia mengatakan mediasi itu melebihi bantuan militer apa pun yang diberikan Israel.\"Perdana menteri mengatakan kemarin (bahwa) meskipun keberhasilan (mediasi) hanya satu persen, dia akan berusaha melakukannya… apa pun menjadi mungkin dalam rangka mencapai perdamaian,\" kata Koriychuk kepada awak media. \"Ini jauh lebih penting ketimbang, misalnya, penjualan senjata atau amunisi, dan sebagainya, bahwa kami masih berjuang bersama Israel adalah isu sampingan, tapi karena keterbatasan (Israel) kami memakluminya,\" kata dia.Tetap saja, kata dia, Ukraina meminta agar Israel memberikan bantuan rompi dan helm pelindung, yang salah satunya dia pakai saat berbicara.(Sof/ANTARA)
Menkumham Diminta Periksa Petugas yang Menyiksa Narapidana di Lapas
Jakarta, FNN. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk memeriksa petugas yang melakukan atau mengetahui penyiksaan, kekerasan dan perlakuan merendahkan martabat narapidana di Lapas Narkotika Kelas II Yogyakarta.\"Termasuk petugas sipir lapas, penjaga pintu utama (P2U) lapas, eks kepala lapas dan eks Kepala KPLP periode 2020 serta pihak lainnya,\" kata Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam di Jakarta, Senin.Jika ditemukan adanya pelanggaran hukum, kata dia, maka harus dilakukan penegakan hukum secara tegas. Hal tersebut dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan dan penegakan HAM, serta memastikan peristiwa serupa tidak terulang di seluruh lapas di Indonesia.Menkumham, kata Anam, juga harus memastikan tidak ada lagi peredaran narkotika, telepon genggam, pungutan liar dan pemerasan di lingkungan lapas. Kendati demikian, upaya atau pelaksanaannya harus menghormati hak asasi manusia, dan tidak menggunakan kewenangan secara berlebihan.Dalam hal tersebut Komnas HAM berpandangan penguatan teknologi dan sumber daya penting untuk semua pelaksanaan tugas di dalam lapas, di antaranya pengadaan alat pendeteksi penyelundupan barang-barang yang dilarang masuk ke dalam lapas.Termasuk pengadaan alat kamera pengintai atau (CCTV) sebanyak mungkin di berbagai titik dengan catatan tidak melanggar hak privasi warga binaan di dalam blok, dan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.\"Ini penting segera dilakukan untuk para petugas lapas terutama berkaitan dengan pemahaman hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan pemasyarakatan,\" ujarnya.Tidak hanya itu, Komnas HAM juga merekomendasikan Menkumham tentang pentingnya melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus menerus. Tujuannya, agar pembinaan pemasyarakatan dan pemberantasan narkotika berjalan maksimal serta tidak terjadi lagi tindakan penyiksaan.Khusus kejadian di Lapas Narkotika Kelas II Yogyakarta, upaya pemulihan fisik dan psikologis korban penyiksaan yang mengalami trauma dan luka fisik harus dilakukan secepatnya.Terakhir, memastikan pelaksanaan standar operasional prosedur dengan baik, termasuk prosedur cuti dan pembebasan bersyarat dapat diakses dengan mudah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.\"Harus dipastikan juga tahanan titipan mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan tahanan lain serta perlindungan hukum sebagai statusnya yang bukan narapidana,\" tambah Anam. (Sof/ANTARA)
Pemkab Bogor Kekurangan PNS
Jakarta, FNN. Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, kekurangan tenaga pegawai negeri sipil (PNS) karena berkurangnya jumlah pegawai dalam setahun ini.\"Saat ini asumsinya seorang PNS itu melayani sekitar 350 orang. Kita masih sangat kurang. Selain jumlah penduduk, kendala lainnya adalah luas wilayah yang begitu besar,” ungkapnya di Cibinong, Bogor, Senin.Berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah PNS di lingkungan Pemkab Bogor mengalami pengurangan sebanyak 978 pegawai dalam setahun, dari 16.539 pegawai menjadi 15.561 pegawai. Untuk itu, Ade Yasin berharap, pemerintah pusat terus membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS).Menurutnya beban Pemkab Bogor saat ini semakin berat karena tidak bisa sembarangan dalam mengangkat pegawai honorer sebab akan membebani keuangan daerah.Begitu pun untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini karena untuk gaji PPPK kini menjadi tanggung jawab daerah masing-masing atau tidak lagi ditanggung Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. (Sof/ANTARA)
KPK Dalami Perintah Bupati Langkat Tentukan Nilai "Fee" Proyek
Jakarta, FNN. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin memeriksa enam saksi untuk mendalami dugaan adanya perintah dari tersangka Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin (TRP) untuk menentukan nilai \"fee\" proyek.\"Dikonfirmasi terkait dengan dugaan adanya pertemuan para saksi dengan tersangka TRP di mana dalam beberapa kesempatan pertemuan tersebut diduga ada perintah tersangka TRP untuk menentukan nilai \'fee\' proyek bagi para kontraktor yang berkeinginan untuk dimenangkan dalam pelaksanaan proyek di Kabupaten Langkat,\" kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Keenamnya diperiksa untuk tersangka Terbit dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait dengan kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pemeriksaan dilakukan di Ruang Pemeriksaan Satbrimobda Sumatera Utara, Kota Medan.Mereka yang diperiksa, yakni Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Langkat Sujarno, Kepala Bidang Binamarga Dinas PUPR Kabupaten Langkat Deni Turio, pejabat pengadaan Dinas PUPR Kabupaten Langkat Agung Supriadi, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda Kabupaten Langkat Suhardi, mantan Kasubbag Pengelolaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kabupaten Langkat Yoki Eka Prianto, dan Kasubbag Pengelolaan Bagian PBJ Setda Kabupaten Langkat Wahyu Budiman.KPK menetapkan enam tersangka kasus itu. Sebagai penerima, yakni Terbit, Iskandar PA (ISK) selaku Kepala Desa Balai Kasih yang juga saudara kandung Terbit, dan tiga pihak swasta/kontraktor masing-masing Marcos Surya Abdi (MSA), Shuhanda Citra (SC), dan Isfi Syahfitra (IS). Sementara sebagai pemberi, yaitu Muara Perangin Angin (MR) dari pihak swasta/kontraktor. Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan sekitar tahun 2020 hingga saat ini, Terbit selaku Bupati Langkat periode 2019-2024 bersama dengan Iskandar diduga melakukan pengaturan dalam pelaksanaan paket proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Langkat.Dalam melakukan pengaturan itu, Terbit memerintahkan Sujarno selaku Plt Kadis PUPR Kabupaten Langkat dan Suhardi selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk berkoordinasi aktif dengan Iskandar sebagai representasi Terbit terkait dengan pemilihan pihak rekanan mana saja yang akan ditunjuk sebagai pemenang paket pekerjaan proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan.KPK menyebut agar bisa menjadi pemenang paket proyek pekerjaan, diduga ada permintaan persentase \"fee\" oleh Terbit melalui Iskandar dengan nilai persentase 15 persen dari nilai proyek untuk paket pekerjaan melalui tahapan lelang dan nilai persentase 16,5 persen dari nilai proyek untuk paket penunjukan langsung.Selanjutnya, salah satu rekanan yang dipilih dan dimenangkan untuk mengerjakan proyek pada dua dinas tersebut adalah tersangka Muara dengan menggunakan beberapa bendera perusahaan dan untuk total nilai paket proyek yang dikerjakan sebesar Rp4,3 miliar.Selain dikerjakan oleh pihak rekanan, ada juga beberapa proyek yang dikerjakan oleh Terbit melalui perusahaan milik Iskandar.Pemberian \"fee\" oleh Muara diduga dilakukan secara tunai dengan jumlah sekitar Rp786 juta yang diterima melalui perantaraan Marcos, Shuhanda, dan Isfi untuk kemudian diberikan kepada Iskandar dan diteruskan lagi kepada Terbit.KPK menduga dalam penerimaan sampai dengan pengelolaan uang-uang \"fee\" dari berbagai proyek di Kabupaten Langkat, Terbit menggunakan orang orang kepercayaannya, yaitu Iskandar, Marcos, Shuhanda, dan Isfi. (Ida/ANTARA)
POPULER
