ALL CATEGORY
Wacana Perubahan Status Pandemi Perlu Kajian Mendalam
Jakarta, FNN. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai wacana perubahan status pandemi COVID-19 menjadi endemi di Indonesia perlu kajian mendalam dan komprehensif sehingga pemerintah jangan tergesa-gesa dalam memutuskan perubahan status tersebut.\"Saya meminta pemerintah tidak tergesa-gesa dalam memutuskan status pandemi ke status endemi dan harus memperhatikan aspek kehati-hatian jangan sampai keputusan yang diambil di kemudian hari, membuat Indonesia kembali ke situasi awal pandemi,\" kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Menurut dia, pemerintah bersama para pakar harus benar-benar mengkaji secara mendalam terkait wacana perubahan status pandemi tersebut. Dia menilai kajian tersebut perlu didukung data-data ilmiah dan empiris serta analisis pakar yang menunjukkan kondisi pandemi terus membaik.\"Pemerintah perlu berkomitmen untuk terus memantau secara rinci terkait perkembangan COVID-19 di Indonesia dan termasuk memantau juga perkembangan COVID-19 di negara lain. Selain itu untuk terus berupaya mengendalikan pandemi di Tanah Air, agar status endemi dapat terealisasi,\" ujarnya.Selain itu Bamsoet juga menyoroti peningkatan jumlah daerah yang berada pada PPKM level 4, dari semula empat daerah menjadi tujuh daerah yaitu Kota Cilegon, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Tegal, Kota Salatiga, Kota Magelang dan Kota Madiun.Dia meminta pemerintah untuk menginstruksikan ke pemerintah daerah di masing-masing wilayah dengan Satgas Penanganan COVID-19 untuk mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan PPKM. \"Evaluasi kebijakan juga perlu dilakukan yang berkaitan dengan penanggulangan pandemi yang selama ini diterapkan,\" katanya.Bamsoet juga meminta pemerintah daerah di tujuh daerah tersebut agar lebih serius menekan laju penyebaran COVID-19 dengan memperkuat upaya mitigasi penanganan, salah satunya mengoptimalkan tes, penelusuran, dan tindak lanjut perawatan (3T).Dia menilai perlu komitmen pemda yang daerahnya mengalami peningkatan level PPKM agar lebih serius dalam menerapkan kebijakan/aturan yang diberlakukan salah satunya terkait pembatasan mobilitas masyarakat.\"Dan termasuk pengawasan kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan. Karena apabila dua indikator tersebut benar-benar diterapkan secara disiplin maka sangat kecil kemungkinan terjadinya peningkatan PPKM berlevel,\" katanya.Bamsoet juga meminta pemerintah daerah khususnya di tujuh daerah terkait untuk terus mengakselerasi program vaksinasi COVID-19, mulai dari vaksin dosis pertama, kedua hingga dosis booster untuk menciptakan kekebalan kelompok secara menyeluruh. (Sumber: ANTARA)
Mentan minta petani tak bergantung pada pupuk subsidi
Jakarta, FNN. Kementerian Pertanian (Kementan) RI meminta petani agar tidak bergantung pada ketersediaan pupuk subsidi dari pemerintah dalam menjalankan usaha produk pertanian.Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Jumat, mengatakan ketersediaan pupuk subsidi secara nasional tidak banyak, maka penggunaannya juga diprioritaskan bagi petani dengan ekonomi kelas bawah.“Sekarang, kita berharap semua tidak perlu bergantung, yang kebetulan aja yang miskin-miskin bangetlah itu yang harus dibantu dengan subsidi, yang lain skala ekonomi seperti yang kita mau lakukan di sini,” kata Syahrul saat menghadiri Gerakan Panen Padi di Aceh Besar.Mentan Syahrul menjelaskan kebutuhan pupuk subsidi bagi petani secara nasional mencapai 24 juta ton per tahun, namun kemampuan pemerintah menyediakan pupuk subsidi hanya sekitar 9 juta ton.“Jadi bukan langka (pupuk subsidi), tapi kurang. Karena kemampuan negara seperti itu,” kata Syahrul.Oleh karenanya, dia menginginkan agar petani di Indonesia mandiri dalam menyediakan kebutuhan saat menjalankan usaha pertanian.Menurutnya, pertanian adalah skala ekonomi, maka para petani bisa mandiri mengeluarkan modal dan kemudian juga akan mendapatkan untung, sehingga tidak bergantung pada subsidi pemerintah.“Beli aja pupuknya kenapa, kan nanti dihitung keseluruhannya masuk (untung) apa enggak. Jadi jangan bergantung, maksudnya itu mengedukasi juga semua petani agar bisa melakukan apa yang ada,” kata Syahrul.Saat kunjungan kerja ke Aceh, Mentan Syahrul juga menyalurkan bantuan dari program Kementerian Pertanian RI untuk Provinsi Aceh yang mencapai Rp82,6 miliar.Mentan menginginkan agar lahan pertanian di Aceh mampu terintegrasi, terkorporasi dengan kuat sehingga produktivitas bisa terkontrol dengan baik.“Kita berharap hasil yang ada di sini bisa meningkat, produktivitasnya juga makin baik, tetapi hasil bagi rakyat bagi petani bisa terprediksi dengan kuat, bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak,” katanya. (Sumber: ANTARA)
Penimbunan Minyak Goreng Hukumnya Haram
Jakarta, FNN. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, menyesalkan penimbunan minyak goreng oleh oknum distributor di Palu dan menyebut perbuatan itu haram karena menyulitkan warga mendapatkan komoditas tersebut di pasaran.\"Kalau ditinjau dari aspek hukum Islam, penimbunan barang yang menjadi kebutuhan masyarakat, apalagi komoditas itu menjadi kebutuhan pokok, maka perbuatan itu hukumnya haram atau dilarang agama,\" kata Ketua MUI Kota Palu Zainal Abidin saat dihubungi di Palu, Jumat.Dia menilai penimbunan minyak goreng itu akan memicu lonjakan harga di pasaran karena permintaan konsumen meningkat. Sehingga, apa yang dilakukan oknum distributor itu sangat merugikan Pemerintah dan masyarakat.Dari cara-cara seperti itu, katanya, sudah tentu masyarakat akan kesulitan mendapatkan komoditas tersebut. Sehingga, praktik penimbunan dengan maksud menaikkan harga sangat dilarang dalam Agama Islam, bahkan masuk dalam kategori haram karena keuntungan diperoleh di atas kesulitan rakyat.MUI juga memiliki kewajiban dalam urusan perdagangan barang karena organisasi yang melibatkan para ulama itu memiliki legitimasi dalam menentukan suatu produk makanan dan minuman haram atau halal.\"Kami mengimbau kepada pihak-pihak tertentu yang berkecimpung di dunia perdagangan, jangan melakukan praktik-praktik ini, tentu dampaknya merugikan orang banyak karena perbuatan semacam itu adalah bagian dari dosa,\" katanya.Atas kejadian tersebut, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Palu itu juga meminta aparat penegak hukum melakukan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku, karena perbuatan itu adalah tercela yang membuat situasi perekonomian daerah bisa menjadi buruk.\"MUI tidak merestui tindakan-tindakan semacam itu dan apa yang dilakukan oknum tertentu merupakan perilaku buruk. Kami juga menaruh apresiasi apa yang telah dilakukan Satuan Tugas Pangan (Polri) yang telah membongkar praktik penimbunan minyak goreng,\" katanya.Sebelumnya, Satgas Pangan Kepolisian Daerah (Polda) Sulteng berhasil membongkar dugaan penimbunan 53.869 liter minyak goreng milik salah satu distributor CV AJ di Kota Palu, Kamis (3/3). Menurut Kepala Satgas Pangan Polda Sulteng Kombes Pol. Ilham Saparona, gudang yang menjadi tempat penimbunan puluhan ribu liter minyak goreng itu langsung disegel.\"Kami sudah menyegel dua tempat setelah kami temukan ribuan liter minyak goreng merk Viola, yang sudah ditimbun sejak Oktober 2021. Totalnya ada 4.209 dos atau 53.869 liter, \" ujar Ilham.(Sumber: ANTARA)
Masjid Akan Ddioptimalkan sebagai Sarana Pembinaan Jamaah Haji
Jakarta, FNN. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief menyatakan masjid akan dioptimalkan sebagai sarana pembinaan jamaah haji seiring dengan adanya program penguatan fungsi masjid yang diinisiasi Menteri Agama\"Upaya yang digulirkan Gus Menteri ini terus-menurus perlu dilakukan agar masjid dapat memperkuat fungsi syiar dan edukasi sekaligus. Ditjen PHU Kemenag akan segera meluncurkan salah satu program unggulannya, yaitu Sapa Jamaah Haji atau SJH,\" ujar Hilman dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.Hilman menjelaskan bahwa Sapa Jamaah Haji merupakan program edukasi dan bentuk edukasi serta pembinaan jamaah haji.Sapa Jamaah Haji digulirkan sebagai respon atas banyaknya jumlah calon jamaah haji yang saat ini mencapai 5,2 juta orang. SJH akan menjadi program pembinaan selama mereka menunggu keberangkatan.\"Selain edukasi dan penguatan literasi haji melalui media elektronik dan digital, SJH juga akan dilakukan melalui masjid-masjid, baik yang berada di asrama haji maupun di tengah-tengah masyarakat,\" kata dia.Ide menguatkan peran masjid digulirkan Menag saat memberi sambutan pada Rakernas Ditjen Bimas Islam. Menag menekankan pentingnya penguatan masjid menjadi salah satu program prioritas yang harus segera dilakukan.\"Kemenag harus segera melakukan penguatan masjid. Masjid kita perkuat lagi sebagai pusat peradaban,\" ujar Menag Yaqut Cholil Qoumas.Yaqut ingin agar masjid tak hanya untuk penguatan spiritual saja, tetapi harus menjadi sumber pencerahan, kedamaian, dan ketenteraman di tengah masyarakat.Menurutnya, Surat Edaran 05/2022 tentang Aturan Pengeras Suara di Masjid dan Mushala ini menjadi salah satu aturan yang akan memperkuat peran masjid dalam dimensi syiar dan sosial.\"Peran masjid harus diperkuat, tidak hanya untuk penguatan spiritual, tapi juga menjalankan fungsi lainnya,\" kata Menag. (Sumber: ANTARA)
Belum Ada Alasan Logis Penundaan Pemilu 2024
Jakarta, FN. Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea menyatakan bahwa belum ada alasan logis dari Pemerintah terkait dengan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, baik secara hukum, sosial, maupun politik. \"Penundaan pemilu itu argumen-nya harus dari Pemerintah. Harus ada alasan yang kuat untuk memutuskan menunda pemilu-nya,\" kata Marinus dalam webinar bertajuk \"Amendemen UUD 1945: Lobi-Lobi Masa Jabatan Presiden?” yang disiarkan di platform Zoom Meeting, dipantau dari Jakarta, Jumat. Dalam sepekan, telah muncul polemik di tengah masyarakat terkait dengan penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024. Berbagai alasan pun muncul dalam narasi penundaan tersebut, seperti pemulihan ekonomi hingga perkembangan konflik di Rusia dan Ukraina. Marinus menilai, argumen-argumen tersebut harus disampaikan secara resmi oleh Pemerintah dan harus dapat menjelaskan keadaan genting yang menegaskan urgensi dari penundaan Pemilu 2024. \"Mungkin ada alasan-alasan yang benar-benar akan melemahkan Pemerintah jika dipaksakan pada 2024 dilakukan Pemilu serentak,\" ucapnya. Jika berlangsung keadaan tertentu yang mengharuskan Pemerintah melakukan penundaan terhadap Pemilu 2024, maka penundaan dapat dilakukan selama tidak melebihi 2,5 tahun. \"Artinya, kalau lebih dari 2,5 tahun, itu melanggar undang-undang. Kalau di bawah itu, dengan alasan yang cukup dan bisa diterima oleh masyarakat, itu bisa dijadikan alasan penundaan,\" tutur Marinus. Sebelumnya, wacana terkait penundaan Pemilu 2024 ramai menjadi pembicaraan masyarakat akibat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mengusulkan penundaan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 selama 1 tahun atau 2 tahun. Usulan tersebut bertujuan agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang dan tidak terjadi pembekuan ekonomi. Selaras dengan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga mendukung penundaan Pemilu 2024. (Summber: ANTARA)
KPK-PPATK Perlu Ciptakan Kolaborasi Global Pulihkan Aset
Jakarta, FNN. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Menkopolhukam) Mahfud MD mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan kolaborasi global dalam pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.“Penguatan kerja sama lintas instansi dan negara diharapkan dapat menjangkau tantangan untuk menyelamatkan aset hasil kejahatan, seperti korupsi secara optimal. Dalam hal ini, peran KPK dan PPATK dalam kolaborasi global sangat diperlukan,“ ujar Mahfud MD saat menjadi pembicara kunci dalam gelar wicara virtual Kick Off G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) bertajuk “Presidensi G20: Kuatkan Komitmen Bersama Berantas Korupsi”, dipantau dari Jakarta, Jumat.Menurutnya, kolaborasi itu bernilai penting karena pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan salah satu indikator keberhasilan pemberantasan korupsi, terutama di saat modus pemindahan aset hasil korupsi dari Indonesia ke luar negeri masih banyak ditemukan.“Laporan PPATK menyebutkan masih banyak ditemukan modus pemindahan aset hasil korupsi ke luar negeri. Aset itu kemudian hanya diambil sesuai kebutuhan komersial pelaku kejahatan secara pribadi,” kata Mahfud MD.Ia pun menekankan bahwa pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi perlu dioptimalkan karena sebagian besar koruptor cenderung lebih takut dimiskinkan daripada dihukum penjara. “Yang ditakuti koruptor itu sebenarnya bukan penjara, melainkan kemiskinan,” ujar Mahfud MD.Modus seperti itu, kata Mahfud, sudah sepatutnya ditindaklanjuti secara nasional ataupun melalui forum internasional, seperti momentum G20.Dengan demikian, modus-modus penyembunyian aset hasil tindak pidana korupsi, seperti modus transaksi dagang internasional, penyelundupan uang tunai, dan perdagangan saham, dapat pula dideteksi.Pada saat menutup pemaparannya, Mahfud mengharapkan keketuaan Indonesia pada G20 di sepanjang tahun 2022 ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk meningkatkan prestasi dalam pemberantasan korupsi.“Mudah-mudahan, G20 dengan Indonesia yang menjadi ketuanya selama setahun ini, bisa memotivasi kita untuk meningkatkan prestasi dalam memberantas korupsi demi kebaikan Indonesia sebagai negara merdeka yang tergabung di dalam G20,” ucap Mahfud MD. (Sumber: ANTARA)
Pembayaran Ganti Rugi Wadas Tuntas Sebelum Lebaran
Jakarta, FNN. Pemerintah berkomitmen mempercepat pembayaran ganti rugi warga Desa Wadas, terkait pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, sehingga diharapkan tuntas sebelum Lebaran Tahun 2022, kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Jakarta, Jumat. \"Proses pembayaran ganti rugi tanah kepada masyarakat Wadas ini harus rampung sebelum lebaran. Deputi I Kantor Staf Presiden akan saya tugaskan untuk turut mengawal dan memonitor proses ini,” kata Moeldoko dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Hal itu ditegaskan Moeldoko dalam rapat koordinasi (rakor) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat, terkait dinamika sosial penambangan mineral Bendungan Bener. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN), sebanyak 163 bidang tanah masyarakat sudah selesai proses pengukuran dan kini sedang dalam masa waktu tunggu selama 14 hari kerja untuk pemenuhan persyaratan. Warga pemilik 163 bidang tanah itu dipastikan akan menerima pembayaran ganti rugi sebelum lebaran, sedangkan sejumlah 136 bidang tanah lainnya juga sedang proses pemenuhan persyaratan. Data kementerian juga menunjukkan terdapat setidaknya 176 bidang tanah di Desa Wadas yang proses pembebasannya masih terhambat masalah hukum. Terkait hal itu, Moeldoko menugaskan tim hukum KSP untuk memonitor proses percepatan di Mahkamah Agung (MA). \"Upaya debottlenecking konflik di Wadas ini tidak boleh berlarut-larut. Kita bersama mencari solusi dalam rangka memberikan kepastian hukum dan guna mewujudkan suasana yang kondusif dalam pembangunan Bendungan Bener sebagai Proyek Strategis Nasional. Kita tidak boleh mengatakan \'mudah-mudahan\', karena ini harus tertangani,\" tegas Moeldoko. Dia juga menekankan Pemerintah sedang berupaya untuk menghilangkan polarisasi yang muncul di masyarakat melalui kegiatan sosial seperti olah raga bersama, salat berjamaah, dan kegiatan bakti sosial. Saat ini, TNI dan Polri sedang melaksanakan berbagai kegiatan sosial di wilayah tersebut untuk menghilangkan sekat-sekat yang ada di masyarakat. Kami ingin masyarakat kembali rukun, sehingga tak ada bibit polarisasi yang menyebabkan disintegrasi dan mengganggu ketahanan negara,\" jelasnya. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang mengikuti rakor tersebut, juga menekankan pentingnya sosialisasi dan komunikasi publik dari Pemerintah kepada masyarakat, sebagai bentuk mitigasi sosial dan mitigasi konflik ke depan. \"Sampaikan saja soal harga ganti rugi ini ke masyarakat secara terbuka, lalu segera bayarkan. Karena kalau sudah terbayar, maka ini akan mempengaruhi psikologi dan kondisi di lapangan. Stigmatisasi proyek ini akan terus ada di sana kalau tidak cepat dibayarkan,\" ujar Ganjar. Turut menghadiri rakor tersebut ialah Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Purworejo Agus Bastian, serta perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta TNI dan Polri. (Sumber: ANTARA)
Pengguna QRIS di Bali Melonjak 123 Persen, Mencapai 408.268 Merchant
Jakarta, FNN. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali mencatat jumlah pedagang atau merchant pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Pulau Dewata hingga Januari 2022 mencapai 408.268 pedagang. \"Jumlah 408.268 merchant per Januari 2022 itu meningkat sebesar 123 persen dibandingkan periode yang sama pada 2021 sebanyak 183.068 merchant,\" kata Kepala KPwBI Provinsi Bali Trisno Nugroho di Denpasar, Jumat.Adapun sebaran pedagang pengguna QRIS di Provinsi Bali yakni Kota Denpasar 179.643 pedagang (44 persen), Kabupaten Badung 110.252 pedagang (27 persen), dan Kabupaten Gianyar 40.397 pedagang (10 persen).Kemudian Kabupaten Buleleng 24.559 pedagang (6 persen), Kabupaten Tabanan 20.808 pedagang (5 persen) dan Kabupaten Karangasem 9.640 pedagang (2 persen). Selanjutnya Kabupaten Jembrana 9.121 pedagang (2 persen), Kabupaten Klungkung 7.981 pedagang (2 persen), dan Kabupaten Bangli dengan 5.867 pedagang (1 persen).Sementara itu jumlah transaksi pembayaran digital berbasis QRIS di Provinsi Bali juga meningkat sebesar 341 persen (yoy) dari 270 ribu transaksi pada 2020 menjadi 1,2 juta transaksi pada 2021.Sementara dari sisi nominal, juga melonjak 386 persen (yoy) yaitu dari Rp22,7 miliar pada 2020 menjadi Rp110,6 miliar pada 2021.Menurut dia, peningkatan jumlah transaksi QRIS didukung oleh semakin meluasnya pelaku usaha yang telah menerima pembayaran digital berbasis QRIS.\"Untuk semakin mendorong penggunaan pembayaran digital berbasis QRIS, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan meningkatkan limit transaksi QRIS dari semula Rp5 juta menjadi Rp10 juta per transaksi,\" ujar Trisno.Kebijakan peningkatan limit transaksi QRIS berlaku efektif sejak 1 Maret 2022 untuk mendorong konsumsi masyarakat dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.Dalam masa pandemi COVID-19 Bank Indonesia juga mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dan tetap berhati-hati dalam bertransaksi pembayaran.\"Berhati-hati, baik secara tunai maupun nontunai dengan selalu menjaga kerahasiaan informasi pribadi seperti username, password, PIN, serta kode OTP (One Time Password),\" ucap mantan Kepala KPwBI DKI Jakarta itu. (Sumber: ANTARA)
TNI AU Siap Hadapi Situasi Disruptif Global
Jakarta, FNN. Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, mengatakan, TNI AU siap menghadapi perubahan atau disrupsi global sehingga mereka melakukan pokok-pokok kebijakan pertahanan dalam tugas pengamanan dan pertahanan wilayah udara. Ia mengatakan hal itu dalam Rapat Pimpinan TNI AU 2022, di Markas Besar TNI AU di Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat. Rapat Pimpinan TNI AU ini mengambil tema Peningkatan Pembinaan Kekuatan dan Kemampuan TNI AU dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural.Dalam hal ini, TNI AU melaksanaan tugas pokok pembinaan kekuatan dan kemampuan dan di dalam rapim ini juga nanti akan disampaikan khususnya juga upaya-upaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan prajurit. Selain itu, TNI AU turut mendukung upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional serta reformasi struktural dan juga meningkatkan disiplin prajurit untuk disiplin tegak lurus.Ia menjelaskan bahwa Rapim TNI AU 2022 ini merupakan tindak lanjut dari Rapim TNI-Polri serta arahan Presiden Joko Widodo. \"Rapim dilaksanakan satu hari. Adapun tujuan Rapim TNI AU ini adalah menindaklajuti Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan dan Rapim TNI-Polri khususnya dalam rangka penekanan kembali apa yang disampaikan presiden dalam rapat Pimpinan TNI-Polri,\" kata dia, di hadapan 116 peserta Rapim TNI AD secara langsung dan 238 secara daring. Dalam kesempatan itu, dia mengatakan, mereka telah merancang rencana kegiataan TNI AU ke depan, antara lain, meningkatkan pembinaan dan kemampuan dan tidak melaksanakan pembelian sistem kesenjataan. \"Mabes TNI adalah pembinaan. Kami akan menyiapkan kesiapan pesawat dan kesiapan personel khususnya para penerbang,\" katanya. Ia pun mengucapkan terima kasih, rasa bangga dan penghargaan tertinggi kepada seluruh prajurit TNI AU, atas pencapaian tugas selama 2021. \"Saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi pengabdian seluruh prajurit TNI AU, yang telah memberikan darma baktinya kepada bangsa dan tanah air. Meskipun demikian, kita tidak boleh berpuas diri, karena tantangan tugas akan semakin kompleks, termasuk tugas membantu pemerintah menghadapi tantangan bangsa Indonesia yang tidaklah mudah,\" kata dia. (Sumber: ANTARA)
TNI AU Siapkan Penerbang Pesawat Tempur Rafale
Jakarta, FNN. Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mempersiapkan pilot-pilot khusus untuk menerbangkan pesawat jet tempur generasi 4,5 Dassault Rafale yang dibeli Indonesia dari Prancis.\"Kami menyiapkan beberapa penerbang, tapi kami belum tentukan jumlahnya; tapi secara kriteria sudah kami siapkan dan yang eligible (memenuhi syarat) untuk bisa berangkat,\" kata Fadjar usai Rapat Pimpinan TNI Angkatan Udara Tahun 2022 di Markas Besar AU Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat.Menurut dia, para penerbang pesawat tempur itu akan mendapatkan pelatihan di Prancis dan Indonesia, sebelum ditempatkan di skuadron yang sudah ada.Namun, lanjutnya, penempatan baru untuk satuan jet tersebut tidak mudah karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi.\"Karena menempatkan satuan udara cukup kompleks. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, kecuali ke depan kita mendapat perintah menggelar dimana kita akan siap,\" katanya.Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebelumnya telah menandatangani kontrak kerja sama pembelian enam pesawat tempur generasi 4,5 Dassault Rafale buatan Prancis.Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan hal itu usai menerima kunjungan kehormatan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis Florence Parly di Kantor Kemhan Jakarta, Kamis (10/2).Menurut Prabowo, Indonesia akan membeli alat utama sistem pertahanan (alutsista) cukup signifikan untuk multirole combat aircraft dengan mengakuisisi 42 Pesawat Rafale.\"Kita mulai hari ini dengan tanda tangan kontrak pertama untuk enam pesawat,\" kata Prabowo.Selanjutnya akan disusul dengan kontrak 36 pesawat lagi, dengan dukungan latihan persenjataan dan simulator yang dibutuhkan, tambahnya.Selain pembelian pesawat, terdapat juga penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Dassault dengan PT Dirgantara Indonesia, yang menyepakati pemeliharaan dan perbaikan pesawat Prancis di Indonesia.Rafale merupakan pesawat tempur segala peran atau omnirole yang dioperasikan Prancis sejak 2004. Hingga 2018, Prancis mengoperasikan sedikitnya 132 pesawat Rafale untuk AU dan 48 unit untuk Angkatan Laut Prancis.Beberapa negara lain juga tertarik menggunakan Rafale sebagai pesawat tempur mereka, antara lain Mesir memiliki 24 unit, Qatar sebanyak 36 unit, dan India sejumlah 36 unit.Pesawat tersebut juga rutin mengikuti latihan multinasional seperti Red Flag, ATLC, Tiger Meet, Maple Flag, Arctic Challenge, Pitch Black, dan Bold Quest.Dengan rentang sayap 10,9 meter, panjang 15,3 meter, dan tinggi 5,3 meter, Rafale menggunakan mesin ganda turbofan berkode M88, yang diklaim mampu menembus kecepatan maksimal 1.389 km per jam dengan ketinggian operasi 50.000 kaki. (Sumber: ANTARA)
POPULER
