ALL CATEGORY
Penerima BPNT Cianjur Terancam Dicoret Jika Tidak Beli Sembako
Cianjur, FNN - Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, akan mencoret penerima Bantuan Langsung Non Tunai yang tidak membelanjakan uang yang diterimanya untuk membeli sembilan kebutuhan pokok, sehingga pengawasan akan lebih ditingkatkan sesuai aturan baru dari pemerintah pusat.Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, Asep Suparman saat dihubungi Minggu, mengatakan, penyaluran BPNT kali ini, mengalami perubahan dari semula diberikan setiap per bulan dengan pembelian ke e-warong menjadi per tiga bulan dengan uang yang diberikan langsung melalui kantor pos.\"Sebelumnya uang masuk ke kartu penerima dan ditukar dengan sembako di e-warong di tempat tinggal nya masing-masing. Penyaluran kali ini, langsung pertiga bulan sebesar Rp600 ribu dan harus dibelanjakan sembako dimana saja penerima inginkan,\" katanya.Tidak ada paksaan bagi penerima manfaat untuk membelanjakan uang nya tersebut, bahkan tidak boleh ada pengarahan dan pemaksaan agar membeli di satu tempat termasuk e-warong. Hanya saja penerima wajib membelikan uang bantuan untuk membeli sembako, bukan membayar hutang atau lainnya.\"Kelompok penerima manfaat akan diberikan sanksi hingga pencoretan kalau melanggar ketentuan tidak membeli komoditas pangan. Bukan dicoret karena tidak membeli ke e-warong, mereka bebas belanja sembako dimana saja, dengan catatan ada bukti pembelian,\" katanya.Sementara di sejumlah kecamatan penerima manfaat mendapat ancaman akan dicoret dari daftar penerima jika tidak berbelanja di tempat yang sudah diarahkan, sedangkan aturan baru mereka bebas membeli sembako, meski tidak ke agen e-warong yang sudah ditentukan.Berdasarkan aturan terbaru penyaluran BPNT, berupa tunai yang disalurkan melalui PT Pos, sedangkan penerima tidak lagi diharuskan menukarkan uang nya ke e-warong, mereka boleh membelanjakan uang yang diterima untuk komoditas pangan yang sudah ditetapkan ke pasar tradisional dan warung sembako.\"Kami diancam akan dicoret sebagai penerima kalau tidak membelanjakan uang yang kami terima ke e-warong yang disebutkan. Ancaman itu, mulai dari perangkat RT/RW dan aparat desa setempat,\" kata Iman warga Kecamatan Takokak.Hal senada terucap dari ketua RT di Kecamatan Cianjur, mereka diarahkan untuk membeli sembako di e-warong yang ditunjuk dengan ancaman akan dicoret sebagai penerima pada penyaluran BPNT selanjutnya. Sehingga penerima berharap mendapat kebebasan untuk belanja.\"Kami sudah memberitahu warga penerima untuk bebas berbelanja sembako dimana mereka mau, namun ancaman harus belanja ke e-warong membuat penerima menjadi resah. Kami berharap pemerintah turun tangan dalam mensosialisasikan hal tersebut,\" kata Ketua RT di Kelurahan Sayang, Cianjur, Idham. (mth)
.jpeg)
Tangkap Biang Kerok Pencipta Kondisi Penundaan Pemilu 2024
Oleh Kol.Purn. Sugengwaras, Ketua Presidium FKPPI, Panglima Tritura, Ketum ANNUR, Ketua DPD APIB Jabar, Pengamat Pertahanan dan Keamanan RI. Di tengah perkembangan dan dinamika situasi dan kondisi yang carut marut di NKRI saat ini, menyusul gaungan mencuatnya wacana PEMILU 2024 ditunda, yang berkonsekwensi diperpanjangnya masa jabatan Presiden, wakil Presiden, Para Menteri, DPR RI, MPR RI, DPD, DPRD TKT I dan II, secara otomatis, selama 1 tahun hingga 2 tahun ke depan. Ironisnya, terkait Pro Kontra wacana ini, justru dihembuskan oleh ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulhas, Men Inves Bahlil Lahadalia dan beberapa ketum Partai lainya seperti Ketum Golkar Airlangga Hartanto yang beragumen belum siapnya anggaran pemilu dan belum pulihnya perkonomian Indonesia, disisi lain ketua Umum PP Muhamadiyah, Abdul Mukti minta kearifan. /kebijaksanaan para elit negara serta pakar hukum tata negara Zusril Mahendra mempertanyakan legalitas wewenang untuk menunda PEMILU 2024 Lebih memprihatinkan lagi ketika lembaga kepresidenan dan badan badan tinggi negara seperti Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, DPR, MPR, DPD, DPRD, BAWASLU, BAPILU tak ada sedikitpun gigi bertaring yang nampak Pertanyaanya ini indikasi apa ? Seperti apa konsistensi dan konsekwensi terhadap implementasi UUD 1945 dipertaruhkan, kemana dan dimana arah, komando dan kendali roda pemerintahan ditujukan. Tidak mungkin para pejabat sebodoh itu, tidak juga sesederhana apa yang kita pikirkan ! Tapi yang jelas wacana ini telah membuat kegaduhan dan cemas harap bangsa Indonesia Sesungguhnya hal ini telah terendus sejak awal pertama TITO KARNAVIAN sebagai Mendagri, adanya isu yang mengotak atik terkait akan terjadi senggang waktu untuk ketua DPR, DPRD dan badan badan tinggi negara dijabat oleh PLT ( Pelaksana Tugas ) yang diangkat / ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri, bahkan mencuat NKRI mirip Negara Kepolisian Republik Indonesia, artinya akan banyak lahir para polisi aktif sebagai PLT selama satu hingga 2 tahun jelang pemilu Dari uraian diatas, saya sebagai Ketua Presidium FPPI ( Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia ), menghimbau : Kepada seluruh anggota FPPI Tetap / Biasa, Kehormatan dan Luar Biasa, dari Sabang sampai Merauke, untuk tidak terpancing, terhasut dan hanyut dalam gendang dan irama wacana ini, justru kita harus bersikap konsisten dan konsekwen sebagai jembatan antara rakyat dengan pemerintah dan penegak hukum sesuai profesi dan kewenangan kita masing masing. Membantu siapapun dan pihak manapun yang teraniaya dan terdzolimi, lewat pos pos pengaduan yang telah dibentuk Sebagai mitra pemerintah, membantu, mengawasi, mengoreksi, meluruskan bahkan mengingatkan / melawan kebijakan pemerintah yang merugikan dan membahayakan negara, dengan senantiasa menciptakan situasi dan kondisi kondusif. Juga kepada seluruh masyarakat dihimbau untuk waspada, peka dan peduli terhadap indikasi indikasi yang menyimpang bahkan keluar dari rel rel Pancasila dan UUD 1945 FPPI harus bisa berperan sebagai pelopor, motivasor. dinamisator dan andap asor dalam mengajak, merangkul dan bersama sama rakyat dalam ambil solusi terbaik untuk negara dan bangsa Jangan pernah ragu sebagai bagian elemen bangsa untuk senantiasa membela dan menegakkan kejujuran, kebenaran dan keadilan. (*)
Keserakahan Indomaret Hingga Harus Hancurkan Masjid
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan MENGAGETKAN bahwa sepanjang Jalan Cihampelas Bandung ternyata berdiri 7 (tujuh) toko Indomaret. Terakhir dibangun adalah Indomaret di atas lahan penghancuran Masjid \"Nurul Ikhlas\" yang merupakan bangunan cagar budaya. Wuih serakah sekali hingga harus membuat Indomaret ke tujuh dengan menghancurkan Masjid. Ditambah dengan Alfamart maka program peminggiran warung tradisional menjadi nyata. Sedih sekali rasanya ekonomi kerakyatan dihabisi di era konglomerasi dan kapitalisme saat ini. Pemerintah tidak mampu untuk melindungi ekonomi rakyat. Nampaknya harus serius untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ekonomi berbasis Pasal 33 UUD 1945 dan sila kelima Pancasila. Penghianatan sudah sangat parah. Jalan Cihampelas Bandung menjadi saksi penggerusan itu. Keserakahan yang mencolok antara lain ditunjukkan oleh Indomaret. Semestinya dibuat regulasi ketat tentang keberadaannya. Sudah ada 6 (enam) masih dibolehkan beroperasi ke 7 (tujuh). Dengan menghancurkan Masjid pula. Cagar budaya yang dinistakan. Ironinya pembangunan gedungnya pun tanpa izin. Sudah ditempel bahwa bangunan itu tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dulu IMB. Bagaimana akal sehat dapat menerima jika ternyata Indomaret yang berdiri di atas penghancuran Masjid cagar budaya masih dibiarkan beroperasi? Pemerintah Kota dan juga Pemerintah Propinsi harus peduli dengan keadaan ini. Bandung adalah Ibukota Propinsi Jawa Barat. Sungguh dengan terang-terangan membiarkan dan mentoleransi penghancuran brutal rumah ibadah cagar budaya oleh pengusaha komersial. Perlu ada jawaban jelas apa hubungan antara PT KAI yang ngotot merebut tanah lahan Jl. Cihampelas 149 Bandung kemudian kini ada PT Indomarco yang mendirikan Indomaret di atas lahan yang masih dapat disengketakan itu ? Kesewenang-wenangan harus dicegah oleh berbagai elemen masyarakat khususnya penegak hukum. Indomaret dan sejenisnya mungkin diperlukan, akan tetapi keberadaannya harus dibatasi dan diatur. Janganlah atas nama investasi lalu pendirian menjadi jor-joran. Apalagi dapat membuat Pemerintah tidak berdaya untuk mengendalikan. UU Cipta Kerja yang memihak pada pengusaha tidak boleh menjadi alasan untuk pembangunan dan pengoperasian seenaknya. Ketika Indomaret tidak mau menutup sendiri atas pelanggarannya, maka yang berwenang harus berani menutupnya. Kebingungan menginterpretasi tidak boleh menjadi sebab untuk sama sekali tidak bertindak. Dahulukan kepentingan rakyat. Apalagi sudah jelas-jelas menghancurkan bangunan cagar budaya itu adalah melanggar hukum. Melanggar hukum dan kejahatan dengan ancaman hukum maksimal 15 tahun. Lima belas tahun. (*)
Majestic
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan PADA tahun 1946 Jakarta diduduki Belanda, dan mereka membentuk pemerintahan kota di bawah seorang resident. Walikota Jakarta Suwiryo mengungsi ke Jogya. Resident memperluas kota ke arah selatan yang dinamakan Kebayoran Baru. Pelaksanaan pembangunan oleh yayasan Centraal Stichting Wederopbouw, CSW. Nama CSW sampai dengan tahun 1990-an masih disebut oleh kondektur sebagai nama perempatan yang di salah satu sudutnya ada gedung ASEAN. Pada tahun 1948 sudah ada jembatan Sudirman tapi kelebarannya pas untuk dua kendaraan verwijs. Pejalan kaki tak boleh melintas jembatan ini melainkan menggunakan jembatan bambu yang kelebarannya semeter. Ketika pengakuan kedaulatan Desember 1949, residensi Jakarta bentukan Belanda bubar. Pembangunan Kebayuran Baru lanjut. Baik di masa Walkot Suwiryo yang berakhir tahun 1951 mau pun era Walkot Syamsurijal 1951-53. Pasar-pasar besar yang dibangun Pasar Santa, Blok A, dan Majestic. Nama Majestic mengacu pada nama bioskop. Rumah ibadat dibangun untuk umat beragana ada tiga. Satu mesjid (al Azhar) dan dua gereja. Blok M untuk terminal dan ada deretan toko-toko. Lapangan sepak bola di Blok S. Selain perumahan di Jl Pakubuwono VI yang arsiteturnya asri, juga dibangun perumahan di tempat-tempat lain. Pembangunan Kebayuran Baru selesai dan tidak ada yang mangkrak. Di jaman Bung Karno juga tidak ada pembangunan yang mangkrak. Kompleks Senayan untuk DPR dan stadion, Jakarta by pass, kompleks HI, jembatan Semanggi, Monas. Kalau bendungan Jatiluhur sebelum Orla. Pembangunan yang masih berproses ketika BK jatuh adalah masjid Istiqlal. Sekarang yang mangkrak, atau klaar tapi tak berfungsi? Hitung sendiri aja dah, saya capè. (*)
Komite Rakyat Lawan KKN Terbentuk
Jakarta, FNN - Pada Jumat(25/2/22) seratusan pentolan aktivis 98 dari berbagai profesi bersama rakyat korban tambang, buruh dan sejumlah pemimpin mahasiswa generasi Z dari kampus sejabodetabek berkumpul melakukan temu kangen dan musyawarah bersama membicarakan kondisi negara saat ini di Gedung Djoang 45 Jakarta. Mereka menilai pemerintahan saat ini diliputi praktek KKN ( Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Praktek kotor ini dilakukan secara sistemik, vulgar dan masif. Mereka juga menyebut korupsi di Indonesia sudah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) Pertemuan ini dihadiri pentolan aktivis utama 98 diantaranya Ubedilah Badrun, Bungas Fernando Duling, Yusuf Blegur, Anton Aritonang, Henry Basel, Edysa Girsang, Apek Saiman, Jaya, Hersyam, Nanang Djamaludin, Syahrul Efendi Dasopang, Mariko, Agus Rihat Manalu, Agung, Boim, Gunawan,Ma\'ruf AB, Azwar, Fuad Adnan, dan lain-lain. Ubedilah Badrun dalam kesempatan itu mengucapkan pentingnya terus menjaga semangat melawan KKN. \"Sesungguhnya ada silent majority masyarakat kita yang memiliki semangat melawan KKN, apalagi generasi milenial dan generasi Z saat ini. Hasil riset menunjukan ada 83 % pemuda di seluruh dunia membenci Korupsi. Karena itu semangat memberantas KKN ini harus diinisiasi sebagai upaya yang tak kenal lelah untuk menghadirkan good governance dan clean government di negeri ini\" ucap Ubedilah Badrun saat hadir sebagai pembicara dalam Musyawarah Aktivis 98 tersebut. Pertemuan ini berlangsug cukup lama dari jam 15.30 hingga berakhir pada pukul 21.30. Para pentolan aktivis 98 yang ketika peristiwa reformasi menjadi Ketua Senat mahasiswa dan pemimpin simpul-simpul gerakan yang menduduki gedung DPR/MPR ini akhirnya bersepakat bersama rakyat, buruh, petani dan berbagai profesi lainya membentuk Komite Rakyat Lawan KKN (KRL-KKN). Suatu entitas penting baru yang terbuka untuk semua komponen bangsa yang menghendaki bangsa ini maju tanpa KKN. Musyawarah ini dipimpin Fernando Duling, Yusuf Blegur, Anton Aritonang dan Apek Saiman. \"Puji syukur akhirnya kita menyepakati bersama rakyat dan dari berbagai profesi untuk malam ini secara sah terbentuk Komite Rakyat Lawan KKN atau KRL-KKN \" ujar Bungas Fernando Duling yang biasa disapa Nando. Sementara Yusuf Blegur mengemukakan pentingnya semangat ini dikonsolidasi demi menyelamatkan Idonesia dari kehancuran akibat praktek KKN yang merajalela. \"KKN ini sudah parah, konsolidasi harus dilakukan karena bangsa ini hanya akan menjadi besar jika KKN diberantas dari republik ini \" tegas Yusuf Blegur. Penegasan perlawanan dikemukakan oleh Anton Aritonang. \"Kita ini semangatnya harus perlawanan terhadap KKN karena KKN ini sudah parah. Karena itu koalisinya memilih nama Komite Rakyat Lawan KKN\" tegas Anton Aritonang. Demikian juga Edysa Girsang yang meyakini bahwa KKN ini memang harus dilawan karena dibalik KKN ada oligarki yang jahat. \"Jahatnya adalah KKN ini wajah oligarki saat ini. Karena merekalah yang secara vulgar terlibat dan menyuburkan KKN\" tegas Edysa Girsang yang biasa disapa Eqi. Menurut Apek Saiman Keberadaan KRL-KKN ini sangat dibutuhkan, bukan hanya oleh aktivis 98 yang punya tamgungjawab moral sejarah tetapi juga oleh rakyat dan negara ini. \" KRL-KKN ini harus ada, karena yang menghendaki bukan hanya kita tetapi rakyat dan negara. Kang Ubedilah Badrun sudah mengambil jalan penuh resiko mengambil elan vital kehendak rakyat berantas KKN, beliau inspirasi sekaligus pemimpin kita semua untuk melawan praktek KKN yang merusak negara ini\" pungkas Apek Saiman. (*)
Bupati Layangkan Larangan Operasi Pabrik Pencemar Limbah di Tangerang
Tangerang, FNN - Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar telah melayangkan surat teguran resmi kepada PT Sukses Logam Indonesia (SLI) untuk menghentikan kegiatan operasi pabrik karena adanya pencemaran limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) di lingkungan sekitar.Dalam surat teguran bernomor 700/1374-DLHL/2022 yang dilayangkan langsung kepada pihak PT SLI di Kampung Cengkok, Kecamatan Balaraja, tersebut merupakan tindak lanjut dari tidak dipenuhinya persyaratan yang ada.\"Dalam proses produksi maupun beberapa kali uji coba, pabrik masih menghasilkan polusi yang berbahaya bagi warga. Mulai dari abu hingga bau. Bahkan buruknya penyimpanan membuat debu B3 bertebaran ke rumah warga,\" kata Bupati Zaki melalui keterangan tertulis diterima di Tangerang, Sabtu.Menurut dia, dalam surat teguran tersebut juga pihaknya memerintahkan agar perusahaan itu untuk menghentikan seluruh kegiatan dan menunda pelaksanaan uji coba mesin produksi dan memperbaiki serta melengkapi sarana maupun fasilitas pengolahan lingkungan khususnya pengendalian pencemaran udara.\"PT SLI diperintahkan untuk membuat Silo, agar bisa menyimpan bahan baku (debu EAF). Kemudian melengkapi cerobong sumber emisi dengan lubang pengambilan sampel dan sarana pendukung untuk uji emisi seperti lantai kerja, tangga, selubung pengaman berupa pelat besi, pagar pengaman, stop kontak aliran listrik, penempatan sumber aliran listrik dekat dengan lubang pengambilan sampel, sarana dan prasarana pengangkutan, serta perlengkapan keamanan pengambilan sampel bagi petugas,\" katanya.Selain itu, pihaknya pun meminta PT SLI menanam tanaman pelindung di sekeliling pabrik untuk mengurangi pencemaran debu dan bau yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.\"Perusahaan wajib melaporkan setiap perbaikan yang telah dilakukan dan ditandatangani pimpinan perusahaan,\" ujar dia.Sementara itu, pengacara warga Cengkok yang terdampak polusi oleh PT SLI, Ayyub Kadriah mengapresiasi tindakan dan sikap Bupati Tangerang yang mencerminkan ketegasan dalam melindungi hak hidup warga.\"Jelas terlihat bupati tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tapi juga keadilan ekologi dan sosial,\" tuturnya.Ia menyebutkan, perintah Bupati sudah jelas bahwa PT SLI dilarang untuk beroperasi karena telah mencemari lingkungan sekitar. Bahkan, Bupati pun memberikan contoh gambar Silo yang mesti dibuat pihak perusahaan tersebut.\"Tapi kami melihat pabrik tidak sungguh-sungguh menjalankan perintah tersebut. Mestinya pabrik tidak hanya mempertimbangkan cari untung, tapi juga memastikan warga tidak terancam,\" katanya.Ia mengungkapkan, pada pemeriksaan bersama hasil perbaikan oleh PT SLI yang melibatkan pihak Kecamatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang itu, pabrik masih belum diperbolehkan uji coba sebelum menjalankan dan memenuhi aturan yang ada.Salah satu yang disorot adalah fasilitas silo dan cerobong. Begitu juga bahan baku yang masih menumpuk di depan jendela ruang produksi pabrik.\"Fakta ini meyakinkan warga bahwa surat teguran bupati yang menekankan PT SLI untuk membuat silo dan memperbaiki cerobong adalah langkah preventif yang progresif dan berkemanusiaan,\" kata dia. (mth)
Muhammadiyah Minta Elite Hentikan Wacana Penundaan Pemilu
Jakarta, FNN - Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta para elite politik untuk menghentikan wacana penundaan Pemilu dan mendorong mereka untuk bersikap bijaksana serta mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok.\"Janganlah menambah masalah bangsa dengan wacana yang berpotensi melanggar konstitusi,\" ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu\'ti dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.Mu\'ti mendesak para elite untuk tidak menambah masalah dengan melanggar undang-undang. Para elite justru diminta mampu memahami keadaan dan perasaan masyarakat.Ia pun menyarankan untuk tidak menjadikan survei sebagai patokan yang mesti dipedomani. Karena bagi dia, bisa saja survei yang dilakukan datanya begitu lemah dan tidak akurat.\"Sebaiknya wacana menunda Pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan masa bakti Presiden-Wakil Presiden, Menteri, DPD, DPR, dan DPRD serta jabatan terkait lainnya diakhiri. Mari berpikir jernih dan jangka panjang,\" kata dia.Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengusulkan untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024 dengan alasan untuk mempertahankan momentum pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.Begitu pula dengan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menegaskan bahwa partainya setuju dengan usulan pelaksanaan Pemilu 2024 dimundurkan dengan mempertimbangkan lima poin.\"Dengan berbagai pertimbangan dan masukan dari masyarakat serta berbagai kalangan maka PAN memutuskan setuju pelaksanaan Pemilu 2024 diundur,\" kata Zulkifli.Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Paramadina A Khoirul Umam menilai wacana menunda pemilihan umum 2024 sampai 1–2 tahun merupakan usulan yang sarat kepentingan politik dan tidak mencerminkan semangat demokrasi di Indonesia.Menurut Umam, pemulihan ekonomi akibat COVID-19 yang kerap dijadikan sebagai alasan penundaan tidak dapat diterima karena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 digelar pada masa pandemi.\"Argumen yang mengusulkan pengunduran Pemilu 2024 itu sangat klise dan sarat kalkulasi kepentingan politik,\" kata Umam. (mth)
BNI Rangkul Delapan Kampus Baru Dukung SMM PTN
Jakarta, FNN - PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk kembali menjadi mitra yang mendukung Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Wilayah Barat (SMM PTN-Barat) 2022 dengan merangkul delapan kampus baru. “Kami mengapresiasi kepercayaan seluruh PTN mitra dalam SMM-PTN Barat 2022. Dengan fungsi kami sebagai salah satu bank kampus, pada tahun ini BNI kembali berkomitmen untuk ikut kembali mendukung untuk penerimaan pembayaran pendaftaran program SMM PTN Barat 2022 yang lebih cepat, sederhana, dan aman,” kata Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu. Sis Apik mengatakan tahun lalu hanya ada 17 PTN Indonesia Wilayah Barat, sedangkan pada tahun 2022 bertambah sebanyak 8 Kampus sehingga total tahun ini ada 25 PTN Peserta SMM PTN Barat 2022. Adapun anggota baru SMM PTN-Barat 2022 ini adalah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, Sumbar, Universitas Tanjungpura, Kalbar, Universitas Sumatera Utara, Sumut, IPB University, Jabar, Universitas Pendidikan Indonesia, Jabar, Universitas Negeri Padang, Sumbar dan Universitas Andalas, Sumbar. Ia menjelaskan SMM-PTN Barat 2022 adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan secara serentak di beberapa PTN Wilayah Barat yang tergabung dalam kerja sama. Tahun lalu jumlah total peserta ada 30.142 orang yang mengikuti ujian SMM PTN Barat dan BNI menerima pembayaran terbanyak 11.747 orang, dibandingkan bank mitra lainnya. “BNI saat ini telah berkolaborasi dengan berbagai kampus untuk mewujudkan cashless society dalam koridor melalui BNI Campus Financial Ecosystem. Hal itu dilakukan melalui penyediaan transaksi perbankan digital secara customized dengan menerapkan closed loop transaction di lingkungan kampus. Pelayanan ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh civitas akademika,” jelasnya. Lebih lanjut ia menyampaikan BNI Campus Financial Ecosystem juga meliputi layanan dalam penyaluran BNI Fleksi pendidikan mahasiswa pascasarjana S2/S3, magang bersertifikat, Program Early Recruitment Program, dan Pemberdayaan UMKM Mitra Binaan universitas melalui Program BNI Edupreneur. \"Penerapan Campus Financial Ecosystem di banyak universitas ini diharapkan memberikan layanan dan sistem jasa keuangan yang lengkap dan solusi digital yang terintegrasi baik berupa corporate support, cash management system, layanan produk konsumer serta solusi IT lainnya,\" tutur dia. (mth)
Anak Muda GMC Jateng Deklarasi Dukung Ganjar Pilpres 2024
Solo, FNN - Kumpulan anak muda yang tergabung \"Ganjar Milenial Center\" (GMC) Wilayah Jawa Tengah, melakukan deklarasi mendukung dan mendorong Gubernur Ganjar Pranowo menjadi calon presiden pada Pemilu 2024, yang digelar di Bendungan Tirtonadi Nusukan Banjarsari Solo, Sabtu.Koordinator GMC wilayah Jateng Aris Lukmana Putra mengungkapkan awal terbentuknya GMC tersebut berawal dari kelompok anak muda yang masih bingung memilih figur yang cocok dalam menyambut pesta demokrasi Indonesia atau Pemilihan Presiden 2024.Dari beberapa kumpulan anak muda tersebut kemudian berdiskusi persoalan Pilpres 2024 dan memutuskan Ganjar Pranowo yang kini menjabat Gubernur Jateng salah satu tokoh yang pantas untuk memimpin dan menakhodai Indonesia ke depan.\"Pak Ganjar Pranowo telah dibuktikan dengan beberapa prestasinya yang bisa memajukan wilayah Jawa Tengah dan sebagainya,\" kata Aris.Aris menjelaskan GMC Jateng pusatnya di Kota Solo dan di Indonesia ada sekitar 15 Provinsi. Namun, GMC yang sudah mendeklarasikan dukungan pertama baru Jawa Barat dan kemudian disusul GMC wilayah Jateng di Solo ini.GMC Jateng di Solo awalnya baru 100 orang anggota, tetapi kini terus berdatangan menyatakan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024.\"GMC Jateng ini, dibentuk tahun ini, terdiri dari anak-anak muda. GMC pertama mendeklarasikan di Jawa Barat dan kedua Jateng yang deklarasi di Kota Solo ini. Intinya GMC ini, mendukung dan mendorong pak Ganjar menjadi calon Presiden 2024,\" katanya.Dia mengatakan organisasi GMC lahir secara organik dan tidak ada afiliasi dengan partai manapun serta anggota GMC memang kagum dengan kepemimpinan pak Ganjar sehingga membentuk komunitas yang mendukung dengan nama GMC ini.Dia mengatakan kelebihan Pak Ganjar dibanding tokoh calon lainnya beliau yang pemimpin daerah yang inovatif, kreatif dan tidak menutup diri dengan kaum milenial mungkin pak Ganjar orang yang tepat.\"Jika pak Ganjar tidak mendapat rekomendasi dari partai, kata dia, tidak masalah. Yang penting GMC mengusung pak Ganjar, karena beliau orang yang paling tepat untuk memimpin Indonesia pada 2024 dan seterusnya.Kumpulan GMC Jateng tersebut selain mendeklarasikan diri dukungannya kepada Ganjar Pranowo, mereka juga melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan membagikan seratusan paket sembako kepada tukang becak dan warga di sekitar Bendungan Tirtonadi Solo.Suripto (40), salah satu warga Nusukan Banjarsari Solo mengatakan dirinya terima kasih mendapatkan bantuan paket sembako sehingga tidak mengeluarkan uang untuk belanja kebutuhan lagi. Karena, pendapatan dari tukang becak sedang sepi karena dampak pandemi dan banyaknya ojek online. (mth)
Universitas Brawijaya Kukuhkan Dua Profesor Baru
Malang, FNN - Universitas Brawijaya (UB) kmengukuhkan dua profesor baru yakni Prof Dr Astrid Puspaningrum sebagai profesor aktif ke-162 dan Prof Dr Catur Retnaningdyah sebagai profesor aktif ke-163 kampus tersebut.Pengukuhan kedua profesor perempuan dari bidang ilmu berbeda itu dilakukan di Gedung Samantha Krida di kawasan kampus UB, Sabtu.Prof Astrid yang merupakan profesor aktif ke-20 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dan profesor ke-287 dari seluruh profesor yang dihasilkan UB itu dalam pidato ilmiah berjudul \"Entrepreneurial Creativity untuk Membangun Keunggulan Bersaing dan Meningkatkan Kinerja Pemasaran\" itu membedah permasalahan usaha mikro kecil menegah (UMKM) yang lemah dalam pemasaran.\"Permasalahan UMKM di Tanah Air muncul sejak adanya Asean China Free Trade Area (ACFTA) yang dirilis pada Januari 2010. UMKM di Indonesia menghadapi ancaman serius yaitu proses deindustrialisasi,\" katanya.Ketidakmampuan produk-produk Indonesia untuk bersaing di era ACFTA, lanjutnya, menyebabkan penutupan unit-unit usaha. Para pelaku UMKM tidak lagi menjadi produsen, tetapi sebagai sales dari barang-barang produk impor.Oleh karena itu, lanjutnya, UMKM tidak hanya membutuhkan bantuan permodalan dari pihak ketiga, termasuk pemerintah, tetapi juga membutuhkan pendampingan, mulai dari produksi, pengemasan hingga pemasaran, termasuk digitalisasi pemasaran.Sementara itu, Prof Dr Catur Retnaningdyah yang dikukuhkan sebagai profesor aktif ke-26 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) dan ke-162 di UB itu dalam pidato ilmiahnya menyampaikan bagaimana peran vegetasi sebagai tanaman riparian digunakan untuk meningkatkan kualitas air yang tercemar oleh polutan.Peningkatan kualitas air irigasi tercemar bahan organik, pestisida dan pupuk sintetik dapat dilakukan dengan cara aplikasi model teknologi fitoremediasi sistem kontinyu berupa “Riparian Vegetation in Irrigation Ditch (RVID)”RVID merupakan komunitas hidromakrofita (tanaman air) lokal yang ditanam sebagai vegetasi riparian di tepi saluran irigasi sepanjang minimum 200 m dengan penutupan maksimum 80 persen.Hidromakrofita yang ditanam berupa gabungan dari beberapa tipe tanaman air lokal, seperti rumput wligian, dlingo (Acorus calamus), endog-endogan (Typha agustifolia), mendong atau purun tikus (Fimbristylis sp), keladi/senthe (Colocasia esculenta).Selain itu, pandan (Pandanus amaryllifolius), teratai (Nymphaea sp), akar wangi (Vetiver zizanoides), genjer (Limnocharis flava), paku ekor kuda (EquisetumI sp), hydrilla (Hydrilla verticilata), semanggi (Marsilea crenata) dan kangkung air (Ipomoea aquatica ).\"Keunggulan model RVID secara efektif mampu meningkatkan kualitas air irigasi, tercermin dari kadar oksigen terlarut yang tinggi dan penurunan kadar COD, TSS, Cl2 bebas, ortofosfat, turbiditas, suhu, nilai KMnO4, alkalinitas, BOD, TP, nitrat, konduktivitas, dan TKN,\" paparnya.Peningkatan kualitas air juga terlihat dari peningkatan diversitas spesies makroinvertebrata bentos dan perifiton mengindikasikan penurunan tingkat bahan toksik di perairan, peningkatan kelimpahan spesies yang bersifat sensitif, serta penurunan nilai beberapa indeks biotik seperti FBI, TDI dan PTV sebagai indikator penurunan tingkat pencemaran bahan organik dan nutrisi di perairan.Dengan demikian, lanjutnya, air irigasi hasil proses fitoremediasi ini dapat menjamin tersedianya air irigasi dengan kualitas yang baik untuk mendukung aktivitas pertanian yang sehat.\"Kelemahan teknologi fitoremediasi model RVID ini adalah kesulitan penanaman hidromakrofita sebagai vegetasi riparian di saluran irigasi yang sudah dibangun atau dibeton dan diperlukan tenaga ekstra untuk pemeliharaan supaya penutupan tanaman maksimum 80 persen,\" kata Prof Catur. (mth)
POPULER
