ALL CATEGORY
Dinkes Sulbar Susun Program Penurunan Stunting
Mamuju, FNN - Dinas Kesehatan Sulawesi Barat menyusun program penurunan angka prevalensi stunting 2023—2026 untuk meningkatkan sumber daya manusia di Provinsi Sulbar\"Dinkes Sulbar telah menyusun rencana pembangunan kesehatan melalui Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023—2026,\" kata Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dr. Marintani Erna Dochri di Mamuju, Jumat (28/1).Ia mengatakan bahwa RPD bidang kesehatan untuk membangun indeks pembangunan manusia dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya prevalensi stunting di provinsi ini.Menurut dia, angka prevalensi stunting di Sulbar masih cukup tinggi sebesar 33,8 persen yang harus ditangani oleh Pemerintah.\"Rancangan rencana pembangunan strategis Dinkes Sulbar merupakan upaya pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan program urusan kesehatan yang sebelumnya terdapat dalam rancangan dokumen RPD 2017—2022,\" katanya.Menurut dia, pembangunan strategis Dinkes Sulbar disusun secara terencana melalui pendanaan indikatif yang berkelanjutan serta terukur melalui target indikator kinerja kegiatan setiap tahun.\"Dokumen rencana strategis tersebut menjadi acuan bagi Dinkes Sulbar dalam menyusun kebijakan dan dokumen perencanaan jangka pendek dan menengah dalam upaya pencapaian visi dan Misi RPD 2023—2026,\" katanya.Ia mengatakan bahwa rencana kebijakan strategis kesehatan Sulbar menyesuaikan pembangunan kesehatan nasional sehingga pelaksanaan program pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat sejalan membangun kesehatan. (mth)
Pemkot Jambi Mulai Latih 10 Ribu Calon Pelaku Usaha Digital
Jambi, FNN - Pemerintah Kota Jambi bersama Kemenkominfo mulai memberikan pelatihan kepada 10 ribu digital talent Kota Jambi melalui Digital Entrepreneurship Academy (DEA) pengelolaan keuangan digital (Fintech), Jumat (28/1).Wali Kota Jambi, Syarif Fasha mengatakan, kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan digital ini diprakarsai oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk memberikan pelatihan bagi 10 ribu pelaku usaha digital yang akan dicetak di Kota Jambi .\"Hari ini ada 100 calon pelaku usaha digital , kami juga menghadirkan jasa perbankan yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai salah satu pembiayaan yang sudah bergerak di bidang digital,\"kata Fasha saat membuka pelatihan.Nantinya melalui pelatihan ini diharapkan akan muncul pelaku usaha digital atau startup lokal maupun nasional yang berasal dari Kota Jambi.\"Kami dari Pemkot Jambi mengucapkan terimakasih kepada Kominfo, BRI, serta perguruan tinggi yang sudah mengumpulkan mahasiswanya untuk kegiatan ini,\" ujarnya.Di masa pandemi tidak dipungkiri sudah terjadi pergeseran pola kehidupan masyarakat.Penggunaan digital semakin tinggi dan diminati. Hal ini juga terjadi pada pola pengembangan usaha bagi UMKM di Kota Jambi.Ia mengakui bahwa saat ini pelaku UMKM di Kota Jambi sudah bergeser menggunakan digital untuk pengembangan usaha.\"Hampir semua UMKM di Kota Jambi, kecuali pedagang kaki lima itu semua sudah menggunakan pemasaran online,Pemkot juga memberikan suport melalui berbagai aplikasi ,\"katanya.Wali Kota menegaskan UMKM harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri, mengingat bahwa UMKM menjadi penyokong perekonomian negeri di masa pandemi. (mth)
Pemkot Medan Minta Kampus Cetak Pengusaha Sektor Pertanian
Medan, FNN - Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, meminta berbagai kampus di daerah ini agar mencetak petani maupun pengusaha sektor pertanian melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.\"Kami harapkan seminar nasional ini, mahasiswa Fakultas Pertanian bisa mencetak petani dan pengusaha melalui kolaborasi Kampus Merdeka,\" ujar Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman di Medan, JumatHal ini disampaikan Aulia usai menghadiri seminar nasional \"Hilirisasi dan Masalisasi Inovasi Teknologi Pertanian ke Perguruan Tinggi Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka\" di Aula Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan.Wakil wali kota melanjutkan, pengembangan inovasi dalam dunia pertanian untuk mewujudkan petani maupun pengusaha milenial sangat perlu dilakukan.\"Di bidang pertanian, Indonesia masuk peringkat dua dunia penghasil kelapa sawit. Tapi pengembangan masih kalah dari Thailand. Harus kita akui, Thailand cukup bagus dalam pengelolaan pertanian,\" kata Aulia.Oleh karena itu, jelas wakil wali kota, harus dilakukan kolaborasi, baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah dan mahasiswa untuk melakukan inovasi pertanian.Dengan kolaborasi yang dilakukan itu, imbuhnya, diharapkan dapat memajukan sektor pertanian minimal di Provinsi Sumatera Utara dengan hasil bisa dirasakan masyarakat.Wakil wali kota juga menegaskan, Kota Medan tidak punya lahan pertanian. Tapi bentuk perhatian Pemkot Medan melakukan kolaborasi dengan petani di Kabupaten Karo dan Kabupaten Deli Serdang.Untuk diketahui, seminar nasional itu diisi pemaparan dua orang nara sumber, yakni Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Ali Jamil serta Kepala BPTP Sumut Khadijah El Ramija.\"Salah satu bentuk kolaborasi itu, yakni memberikan pupuk gratis. Pupuk itu merupakan hasil olahan dari sampah rumah tangga di Kota Medan,\" terang Aulia. (mth)
Minyak Goreng Satu Harga Masih Sulit Ditemukan di Makassar
Makassar, FNN - Minyak goreng satu harga yakni Rp14 ribu per liter masih sulit ditemukan konsumen di pasar tradisional maupun toko swalayan di Makassar.\"Rata-rata di pasar tradisional masih dijual Rp20 ribu per liter, begitu pula harga di toko swalayan,\" kata salah seorang pembeli Maemunah di Pasar Terong, Makassar, Jumat.Kondisi itu tergambar dari data Perumda Pasar Makassar yang melansir harga minyak goreng di Pasar Pannampu, Makassar masih pada kisaran Rp21 ribu per liter untuk minyak goreng kemasan sederhana.Sementara di Pasar Baru dan Pasar Terong, Makassar harga minyak goreng curah tercatat Rp18 ribu per liter.Menurut Humas Perumda Pasar Makassar M Idris, dari pantauan di pasar tradisional harga minyak goreng masih relatif tinggi seperti yang dikeluhkan para ibu rumah tangga.Hal itu diakui pedagang di Pasar Terong, Makassar H Mursalim.Dia mengatakan, harga minyak goreng masih relatif tinggi dijual ke pembeli, karena harga yang diperoleh dari pihak distributor juga masih tinggi.\"Jadi kami hanya menyesuaikan harga saja. Kalau beli murah pasti dijual murah juga,\" katanya. (mth)
Garam Simeulue Belum Bisa Dijual ke Pasaran Nasional Terbentur Izin
Banda Aceh, FNN - Garam hasil petani di Kabupaten Simeulue, Aceh, tidak bisa dijual ke pasaran nasional karena terbentur dan belum mengantongi izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta standarZulfikar, petani garam, di Simeulue, Jumat, mengatakan untuk mendapatkan izin pemasaran garam secara nasional itu membutuhkan waktu dan prosesnya panjang.\"Kalau izin usaha produksi garam sudah ada, namun SNI dan BPOM belum ada, sehingga garam lokal yang telah memiliki hak paten dari Menkumham RI ini belum bisa dijual ke pasar nasional,\" kata Zulfikar.Zulfikar mengatakan garam produksi petani Simeulue tersebut bermerek Daraba. Garam tersebut dikembangkan sejak 2018 dengan produksi lebih dari dua ton per bulan.Untuk mendapatkan SNI, kata Zulfikar, dirinya harus menyiapkan sejumlah persyaratan. Di antaranya ruang penyimpanan garam, ruang yodium, ruang penggilingan, ruang pengemasan, ruang semi kemas, laboratorium, kantor, ruang penjemuran.\"Namun, hingga saat ini baru lima yang bisa kami siapkan, itu pun belum terlalu sempurna. Biaya yang telah habis untuk memenuhi persyaratan SNI tersebut lebih dari Rp200 juta,\" kata Zulfikar.Kendati tidak bisa dijual secara nasional, kata Zulfikar, garam tanpa pengawet tersebut sudah dipasarkan di Kabupaten Simeulue, di antaranya digunakan nelayan lokal untuk pengasinan ikan.Kami berharap, pemerintah daerah bisa membantu untuk mendapatkan izin pemasaran garam sesuai standar nasional, sehingga garam asli Pulau Simeulue ini bisa dijual di pasaran nasional,\" kata Zulfikar.Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Simeulue Carles mengatakan pihaknya mendukung kegiatan yang dilakukan petani mengembangkan garam di kabupaten kepulauan di Samudera Hindia tersebut.\"Kami terus memberikan pendampingan dan juga bantuan meskipun terbatas. Produksi garam ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Simeulue,\" kata Carles. (mth)
Disperindag Jawa Barat Dorong Kopi Bermutu Tinggi Lewat Festival Kopi
Bandung, FNN - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat (Disperindag Jabar) mendorong kopi bermutu tinggi atau kopi specialty melalui festival kopi seperti Coffee Festival Cup of Excellent 2022 yang digelar di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Bandung.\"Komoditas kopi specialty Jawa Barat terus ditingkatkan seiring dengan makin terbukanya pasar kopi baik di dalam negeri maupun memenuhi kebutuhan ekspor,\" kata Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Moh Arifin Soedjayana di Kota Bandung, Jumat.Festival kopi yang mengambil tema \"Dari Jabar Untuk Indonesia\" tersebut masuk penyelenggaran tahun kedua dan digelar di Paris Van Java Mall Bandung pada 27-28 Januari 2022.Tidak hanya pameran, di festival ini juga digelar lelang kopi hingga kompetisi Cup of Excelence (COE).\"Jadi festival kopi ini diselenggarakan yang kedua kalinya bekejasama dengan SCAI dan Bank Indonesia perwakilan Jawa Barat. Festival pertama digelar pada 2019 lalu,\" kata Arifin.Dia menuturkan maksud kegiatan Coffee Festival Cup of Excellent 2022 ini adalah untuk mencari kopi berkualitas tinggi khususnya industri kopi bermutu tinggi atau kopi jenis khusus.\"Tujuan Coffee Festival Cup of Excellent 2022 untuk meningkatkan kualitas kopi Indenesia khususnya petani Jawa Barat, membentuk industri kopi yang berkelanjutan, integritas dan transparan, serta mengoptimalkan permintaan ekspor kopi Indonesia,\" katanya.Disperindag Jawa Barat mencatat ekspor kopi Indonesia terbilang cukup besar, di mana pada 2020 lalu mencapai 821 juta Dolar Amerika Serikat.Sementara pada 2021 sempat menurun karena dampak pandemi COVID-19 dimana realisasi ekspor kopi mencapai senilai 763 juta Dolar Amerika Serikat.Festival kopi ini makin menarik karena turut digelar Coffee Festival Cup of Excellent 2022 di mana pesertanya adalah hasil seleksi yang sudah diselenggarakan pada Bulan Maret hingga Desember 2021.\"Untuk peserta yang mengikuti pameran ini adalah COE Indonesia 2021 Winner sebanyak 32 Petani Kopi berasal dari delapan provinsi se-Indonesia yaitu Jawa Barat, Aceh, Bali, Jambi, Jawa Timur, NTT, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan,\" katanya.Adapun untuk pemenang dalam ajang ini terdiri terdiri dari dua kategori, yaitu National Winner yang diikuti enam petani kopi dari Jawa Barat (satu petani kopi), Aceh (dua petani kopi), Bali (satu petani kopi), Sulawesi Selatan (satu petani kopi) dan Sumatera Selatan (satu petani kopi).Sementara untuk peserta Lelang Kopi 2022 ini hadir sebanyak 120 perusahaan dari 27 negara.Lelang sendiri dilaksanakan secara online dimulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB selama penyelenggaraan pameran.\"Kalau untuk lelang di 2019 dengan 30 peserta dengan lelang tertinggi jenis kopi Java Frinsa dari Kabupaten Bandung. Semoga pada gelaran 2022 ini bisa dimanfaatkan warga, pelaku usaha dan buyer untuk melihat perkembangan industri kopi spesialty di Indonesia, khususnya Jawa Barat,\" kata dia. (mth)
PLN Dukung Percepatan Pengoperasian PLTS Kubu Karangasem
Denpasar, FNN - Perusahaan Listrik Negara (PLN) siap melakukan jual beli energi listrik dari PLTS 1 MWP Kubu Karangasem, Provinsi Bali untuk mendukung visi pemerintah daerah dalam membangun Pulau Dewata berbasis energi hijau.Direktur Mega Proyek dan EBT, Wiluyo Kusdwiharto dalam paparannya saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR-RI di Karangasem, Kamis (27/1) menjelaskan PLN sangat mendukung percepatan pengoperasian PLTS 1 MWP Kubu sehingga dapat segera dilaksanakan jual beli tenaga listrik. Demikian pers dari Humas Pemkab Karangasem di terima Antara Bali, Jumat.“Agar aset yang telah dibangun dapat segera dimanfaatkan dan dapat memberikan keuntungan kepada seluruh pihak, PLN sangat mendukung agar serah terima aset dan pengoperasian PLTS 1 MWP Kubu dapat segera dilaksanakan,” katanya.PLTS Kubu di Desa Karangasem yang dibangun sejak tahun 2013 dengan kapasitas 1 MWP ini, menurutnya telah sinkron atau \"on grid\" ke jaringan PLN 20 kV sejak tahun 2013 melalui Gardu Induk Amlapura.“Sampai dengan Januari 2022, PLN UID Bali menunggu kapan pelaksanaan penandatanganan SPJBTL dengan Pemda Karangasem, agar kami dapat segera melakukan transaksi jual beli tenaga listrik dari Pemda atau Perusda kepada PLN,” ujarnya.Ia menjelaskan bahwa harga pembelian tenaga listrik juga telah diatur dalam regulasi yakni Permen ESDM no 39 Tahun 2017, tetang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan Serta Konversi Energi.“Pasal 22 Ayat 1, menyebutkan harga pembelian tenaga listrik dari hasil kegiatan fisik pemanfaatan EBTKE sebagaimana tercantum dalam pasal 21 ditetapkan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Permen ini. Sehingga harganya sudah diatur dalam permen ini, tinggal jalan saja,” kata Wiluyo.Pihaknya menyampaikan perhatiannya terhadap produksi listrik yang fluktuatif, di mana pada awal pengoperasian pembangkit produksi kwh listrik sangat tinggi dan kemudian trennya menurun hingga saat ini.“Tahun 2014 ada kenaikan, tahun 2015 turun , namun semakin ke sini trennya semakin menurun dan dikhawatirkan jika aset ini tidak segera di operasi dan dipelihara dengan baik dapat mengakibatkan padam, karena ada penurunan produksi dan penurunan kualitas,” ucapnya.Wiluyo menjelaskan bahwa kasus yang sama terjadi di Bangli, dengan PLTS yang dibangun oleh kementerian ESDM, namun terdapat perbedaan yakni PLTS di Bangli telah diserahkan kepada Perusda untuk dilakukan pengelolaan di tahun 2017.“Pada 29 November 2017 PLN sudah menandatangani SPJBTL, telah melakukan transaksi dan beroperasi dengan baik,” kata dia.Ketua Rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Doni Maryadi Oekon mengatakan Bali memiliki potensi pengembangan PLTS yang cukup besar yakni sekitar 26,4 GWP.“Maka tidak salah jika Kementerian ESDM menjadikan Provinsi Bali menjadi salah satu provinsi pilot project pengembangkan PLTS skala besar pertama di Indonesia dimana salah satunya adalah PLTS 1 MWP On Grid Karangasem yang saat ini dikunjungi,” ujarnya.Ia juga mengatakan PLTS yang pembangunannya menggunakan dana APBN sebesar 26,478 M, menurut data sejak 2017 telah diserahterimakan ke Pemda Karangasem, sehingga diharapkan dapat dikelola dengan baik oleh Pemda Karangasem melalui BUMD yang dimilikinya.“Kami berharap melalui kegiatan pengoperasian, pemeliharaan peralatan dan penjualan energi listrik yang dihasilkan sehingga keberadaan PLTS ini dapat memberikan kontribusi yang besar tidak hanya dalam bentuk pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat namun juga dapat meningkatkan pendapatan daerah,” kata Doni Maryadi. (mth)
Baubau Apresiasi BI dan BNI Sosialisasi Sistem Transaksi Digital UMKM
Baubau, FNN - Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, La Ode Ahmad Monianse mengapresiasi BI dan Bank BNI menyosialisasikan sistem transaksi pembayaran/pembelian secara digital kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah itu.\"Era digitalisasi hari ini cukup banyak memberikan manfaat, bahwa transaksi dengan menggunakan digital adalah tren yang tidak bisa kita hindari lagi, olehnya itu kepada UMKM sudah harus bisa menyesuaikan dengan mekanisme itu,\" kata Ahmad Monianse saat sosialisasi transaksi digital, di Baubau, Jumat.Ia menjelaskan, Baubau dipilih sebagai pilot projek tentang digitalisasi transaksi yang diharapkan mendapat dukungan dari semua pihak.Menurutnya, keberadaan UMKM sebagai pilar ekonomi bangsa sangat berarti dengan memberikan andil dalam memulihkan perekonomian meski cobaan atau diuji adanya krisis moneter yang melanda begitu dahsyat kala itu hingga di era pandemi saat ini.\"Banyak UMKM yang berdiri tapi UMKM mana saja yang bisa tumbuh dan kuat adalah UMKM yang punya literasi digital dan literasi keuangan yang baik, karena itu hari ini dua literasi ini sangat diharapkan ada kapasitas UMKM kita,\" ujarnya.Pemerintah daerah berkomitmen mengembangkan pemerintahan yang digital termasuk dengan transaksi keuangan karena kondisi teknologi di mana warga berdasarkan data sebanyak kurang lebih 73 persen atau dari sekira 202 juta penduduk Tanah Air sudah bermain di internet atau media sosial baik facebook, instagram, twiteer, whatsapp dan lainnya.\"Ini adalah ruang-ruang yang menjadi pasar UMKM kita, sehingga UMKM mestinya menyiapkan slot buat milenial seperti itu yang hari ini hidup dengan internet dan media sosial untuk terhubung produk-produk UMKM,\" ujar politisi PDIP Baubau ini.Sementara itu, Deputi Perwakilan BI Sulawesi Tenggara Aryo Wibowo mengatakan, mendukung program digitalisasi pemda sebagaimana dengan telah melakukan pertemuan bersama Plt Wali Kota Baubau terkait hal tersebut.Dalam pengembangan digitalisasi itu, ia mengatakan, pemerintah pusat baik Kemendagri, Kemkominfo, dan Kemenkeu, berpadu bersama untuk pengembangan pemda digital di semua transaksi baik pembayaran pajak bumi dan bangunan maupun pembayaran retribusi secara elektronik itu.\"Nah pemda digital itu permasalahannya ada target minimal 70 persen transaksi pembayaran PBB atau retribusi harus melalui digital, makanya sosialisasi maupun edukasi ini penting,\" katanya.Ia juga mengatakan, selain BI akan membuka pelatihan dengan mengundang Kemendagri untuk memberikan penyampaikan bagaimana cara mencapai hal tersebut, juga akan membuat TOT (trainning of trainer) bagi warga Baubau yang akan dikirim untuk dilatih agar kemudian dapat disampaikan ke masyarakat luas terkait bagaimana digital itu.Terkait keamanan dengan sistem pembayaran secara digital itu, kata dia, bahwa transaksi secara digital bukanlah hal yang baru, program seperti mobile banking yang dimiliki BNI sampai saat ini berjalan baik, bahkan Bank Sultra pun sementara mengajukan penggunaan mobile banking tersebut juga.Pemimpin Kantor BNI Cabang Baubau, Rahmat Ferdiansyah mengatakan, bahwa BNI sebagai lembaga keuangan mendukung Baubau menjadi kota digital karena keuntungannya berguna mencegah kebocoran-kebocoran pendapatan-pendapatan daerah.\"Contoh kita belanja apabila kita menggunakan uang digital perlu kembalian, tapi dengan uang digital QRIS ini cukup menggunakan mobile banking perbankan bahkan sistem link milik BUMN saja sudah bisa,\" ujarnya.Dalam sosialisasi itu, kata dia, peserta UMKM yang terdiri baik pedagang makanan, perajin tenunan Buton, penjual cemilan, dan pedagang pakaian adalah nasabah atau binaan BNI\"Semua UMKM dirangkul baik itu mikro kecil maupun menengah untuk sadar digitalisasi. Jadi BNI mengambil peran bersama BI sehingga kedepannya Baubau menjadi kota digital terhadap transaksi perbankan,\" katanya.Agar percepatan digitalisasi lebih maksimal dengan melibatkan UMKM, kata dia, pihaknya membagi Kota Baubau menjadi beberapa area di antaranya pasar Laelangi, pasar Wameo, pasar Karya Nugraha, Plaza Umna, dan area Betoambari sebagai untuk agar kedepan mereka menjadi corong sosialisasi QRIS ke pedagang-pedagang yang lain. (mth)
Pengamat Ekonomi INDEF: Pemindahan Ibu Kota di Era Digital Tidak Efisien
Jakarta, FNN - Pengamat ekonomi INDEF, Bima Yudhistira Adhinegara mengatakan, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang serba dipaksakan akan berdampak lebih buruk terhadap perekonomian Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Bhima, dalam diskusi politik, \"Indonesia Leaders Talk,\" yang disiarkan di jaringan Radio Rasil Nasional dan Internasional, Jumat, 28 Januari 2022 malam. Menurut Bhima, pembangunan IKN dengan menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 460 triliun tidak masuk akal alias tidak relevan. Seharusnya pemerintah lebih fokus dalam urusan pemulihan dan implikasi sosial ekonomi rakyat karena Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). \"Masih banyak rakyat yang belum tersentuh bantuan sosial yang tidak terjangkau pemerintah,\" ucap Bhima. Bhima mencatat saat ini saja baru sebagian kecil dari 64 juta unit UMKM yang mendapat bantuan selama masa pandemi. Oleh karena itu, anggaran yang dialokasikan ke IKN dapat dipastikan bisa berdampak buruk terhadap pemulihan ekonomi. Ia mengkritik pembangunan IKN yang cenderung menggunakan skema penugasan kepada BUMN, sehingga dana pembangunan dari PEN mengalir lagi ke BUNN. Padahal, efek pembangunan IKN terhadap ekonomi diperkirakan rendah, yakni dibawah 1% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). Apalagi, ujar Bhima, model pembangunan IKN hanya bertumpu pada pembangunan gedung layanan yang sama sekali tidak menarik dan menjual dari sisi komersial. Seharusnya, pemerintah mempunyai gagasan yang jitu ketimbang cara memulihkan ekonomi dengan memindahkan ke IKN. Memindahkan ibu kota dengan dalih meningkatkan pelayanan tidak harus membangun gedung-gedung yang baru. Akan tetapi, cukup dengan cara- cara digital dan cerdas, sehingga yang terjadi bukan pemborosan. Kondisi pindah ke IKN begitu paradoks. \"IKN yang kerjanya manual supaya digantikan dengan robot, dibuatlah dengan kecerdasan buatan itu baru efisiensi birokrasi dilakukan. IKN tetap di Jakarta, tetapi birokrasinya tetap lebih efisien dan dan lebih murah\" kata Bhima. Jadi, sama sekali tidak nyambung jika pemerintah berpandangan hanya untuk meningkatkan pelayanan publik yang baik maka perlu dibangun gedung- gedung baru di Kalimantan. Padahal, kini adalah era digitalisasi dan meningkatkan pelayanan digitalisasi itulah yang harus dilakukan, bukan malah pindah ibu kota ke Kalimantan. (BS).
Isu Radikalisme dan Perang Persepsi
Yang lebih mengkhawatirkan lagi, jangan-jangan isu radikalisme ini menjadi bagian dari penguatan untuk memudahkan proses oligarki menuju kepada kekuasaan segelintir yang kuat itu. Sehingga segmen terbesar bangsa ini harus dibungkam dan dijegal dengan cara apapun. Oleh: Imam Shamsi Ali, Diaspora Indonesia di Kota New York PADA tahun 2008 lalu seorang anggota Kongres Amerika bernama Peter King (Republikan) dari pemilihan Long Island NY menginisiasi dengar pendapat di Kongres dengan tema: “Radicalization of the American Muslim Community”. Kebetulan saat itu dia menjabat sebagai Ketua Komite Keamanan Dalam Negeri atau Homeland Security. Rencana itu cukup menghebohkan Amerika. Sebuah inisiatif yang sangat kontroversial dan disikapi secara terbelah oleh masyarakat Amerika. Bahkan Presiden Barack Obama sendiri sesungguhnya tidak setuju dengan dengar pendapat dengan tema seperti itu. Tapi karena Kongres saat itu didominasi oleh Republikan, maka merekalah yang menentukan pembahasan isu-isu di Kongres. Umat Islam tentunya tersinggung dan menolak keras rencana dengar pendapat itu. Kami sendiri bersama tokoh-tokoh agama di Kota New York mengadakan demonstrasi besar yang dikenal dengan “Today I am a Muslim too”. Pada rally itu semua unsur agama berkumpul memberikan dukungannya kepada Komunitas Muslim. Tema “today I am a Muslim too” bermakna jika Anda menuduh orang Islam radikal maka semua merasa tertuduh. Jika Anda menyerang orang Islam maka Anda menyerang semuanya. Rally menentang dengar pendapat itu dikenal dengan “Today I am a Muslim too” pertama. Karena sekitar 10 tahun kemudian di saat Donald Trump berkuasa kami melakukan hal yang sama menentang kebijakan “Muslim Ban” atau pelarangan orang Islam masuk Amerika oleh Trump. Keduanya dilaksanakan di Time Square, pusat kota New York. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah bahwa pembicaraan tentang radikalisme yang pada umumnya dikaitkan dengan Islam atau orang-orang Islam ternyata lebih ditujukan kepada upaya untuk membangun imej atau persepsi tentang agama dan Umat ini. Seringkali mereka yang melemparkan isu radikalisme itu juga sadar bahwa realita radikalisme itu kalaupun ada bukanlah ancaman seperti yang disuarakan. Pengalaman di Amerika mengatakan demikian. Dengan dukungan pihak-pihak yang memang punya kepentingan, yang memang tidak senang dengan agama dan Umat ini maju, termasuk media. Mereka kerap kali melempar isu radikalisme dari sesuatu yang tidak nyata. Atau sesuatu yang “designed” (dibentuk) untuk kemudian dijadikan sebagai justifikasi radikalisme. Menariknya akhir-akhir ini juga begitu ramai Isu radikalisme di tanah air Beta Indonesia. Bahkan, seperti beberapa waktu lalu disebutkan ratusan Pesantren-Pesantren dan masjid yang terjangkiti radikalisme. Kalau ternyata benar, tentu ini sangat membahayakan. Bayangkan 2-3 orang saja orang radikal bisa menjadikan keamanan sangat terganggu. Karenanya ada baiknya jika radikalisme itu diberikan defenisi yang jelas. Apa, bagaimana dan kapan sebuah paham/karakter dimaknai radikal. Sebab seringkali pemaknaan itu salah alamat. Dan akhirnya mengakibatkan kezholiman kepada pihak/kelompok tertentu. Saya teringat di era Presiden GW Bush Jr. Disebabkan oleh peristiwa 9/11 akhirnya Bush melancarkan peperangan yang disebut “War on Terror”. Peperangan kepada teror ini dilakukan secara masif, baik secara global maupun domestik. Oleh karena defenisi teror saat itu juga tidak diperjelas. Akhirnya peperangan kepada teror itu menjadi remang-remang, tidak jelas juntrungannya. Bahkan belakangan teridentifikasi kalau “war on terror” itu identik dengan “war on Islam” (peperangan kepada Islam). Walaupun Islam yang dimaksud terlabelkan sebagai “Islam radikal”. Satu hal lagi yang menjadi dilema Bush dengan War on Terror ini. Yaitu terjadinya apa yang disebut dengan “guilt by association” atau bersalah karena asosiasi. Hal ini menjadi masalah besar karena apapun bentuk hubungan itu akan dijadikan justifikasi sebagai “bagian atau dukungan” kepada teror. Akibatnya begitu banyak orang-orang yang tidak tahu dan tidak sadar tentang apa yang terjadi tiba-tiba harus menanggung resiko tuduhan teror. Sebagai contoh saja. Karena Hamas terlanjur dituduh sebagai organisasi teroris maka semua yang punya relasi dengannya harus siap dituduh teroris. Termasuk ketika seseorang atau sebuah organisasi menyalurkan donasi untuk perjuangan bangsa Palestina. Jika kebetulan donasi itu ada yang masuk dalam pengelolaan orang atau kelompok yang berafiliasi dengan Hamas maka donatur tersebut dianggap bagian dari jaringan teror. Bahkan lebih radikal lagi ada kasus seorang warga Amerika keturunan Somalia berkunjung ke Magdishu (Ibukota Somalia). Orang tersebut makan di sebuah restoran yang kebetulan dimiliki oleh seseorang yang berafiliasi ke Al-Shabab (organisasi yang ditetapkan sebagai teroris). Warga Amerika tersebut kemudian ditetapkan sebagai donatur ke organisasi teroris. Saya khawatir kalau Isu radikalisme yang banyak diributkan saat ini juga punya tendensi yang tidak jauh berbeda. Bahwa isu radikalisme memang bertujuan untuk membangun persepsi jika mereka yang punya perhatian dan komitmen kepada agama dianggap radikal. Sampai-sampai janggut dan celana cingkrang, bahkan ketampanan sempat jadi kriteria radikal. Bahkan, lebih disayangkan lagi kalau isu radikalisme menjadi gorengan untuk kepentingan-kepentingan sesaat, apapun itu. Mungkin pengalihan isu? Karena ada sesuatu yang ingin diloloskan? Boleh jadi untuk kepentingan politik jangka pendek, termasuk Pilpres 2024? Yang lebih mengkhawatirkan lagi, jangan-jangan isu radikalisme ini menjadi bagian dari penguatan untuk memudahkan proses oligarki menuju kepada kekuasaan segelintir yang kuat itu. Sehingga segmen terbesar bangsa ini harus dibungkam dan dijegal dengan cara apapun. Karenanya semoga semua elemen bangsa berani untuk menyuarakan yang benar. Harus berani menantang semua hal yang dapat mengancam masa depan bangsa. Dan itu tidak jarang terancang (being planned) atas nama legalitas (perundang-undangan). Bahkan juga atas nama pengakuan cinta kepada Pancasila dan NKRI. Tidak ada kepentingan yang lebih besar dari bangsa ini daripada menjaga masa depan bangsa dan negara sesuai dengan amanah dan cita-cita pendiri bangsa (founding fathers). Satu di antaranya yang terpenting bahwa bangsa ini harus mandiri, bermartabat, makmur dan berkeadilan. Bukan sekedar nafsu kemajuan atau kemakmuran dengan menjual harga diri bahkan menzholimi diri sendiri (sesama bangsa). Intinya jangan mudah terpedaya dengan isu radikalisme yang dilemparkan. Jangan-jangan itu sekedar isu yang tidak substantif dan tidak pada tempatnya. Justeru untuk tujuan-tujuan lain dan untuk kepentingan kelompok oligarki itu. Di tanah rantau, 28 Januari 2022. (*)
POPULER
