ALL CATEGORY
.jpeg)
Rezim yang Tidak Bersahabat dengan Umat Islam
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan Terlalu kasar jika disebut memusuhi agama. Meski tidak terang-terangan tetapi hanya agama Islam yang dijauhi, diwaspadai, dan dijadikan \"sasaran tembak\". Dirasakan bahwa rezim semakin tidak bersahabat. Kekuatan Islam ditakuti dan sepertinya harus dilumpuhkan. Islamophobia adalah sebutan populernya. Aneh, unik, tapi nyata bahwa umat Islam adalah mayoritas yang tidak dioptimalkan potensinya. Benar bahwa tidak boleh ada diskriminasi etnik, ras, atau agama, akan tetapi penguasa yang lebih melindungi dan memanjakan minoritas adalah keliru besar. Apalagi jika dengan terang-terangan meminggirkan mayoritas. Jika integrasi nasional telah sukses dan tidak ada lagi penganaktirian, maka mayoritas atau minoritas memang tidak perlu ada atau dipersoalkan. Namun faktanya umat Islam kini tidak ditempatkan sebagai sahabat dalam pengelolaan kenegaraan. Pemerintahan Jokowi bersama \"the rulling party\" nampaknya lupa bahwa sejarah pembentukan negara Republik Indonesia ditandai dengan begitu besarnya peran umat Islam termasuk kontribusi nilai-nilai keagamaannya. Tentu rezim akan berkilah bahwa ia tidak melakukan apa yang dituduhkan. Akan tetapi umat sangat merasakan itu. Islam ditempatkan sebagai lawan yang dianggap mengganggu ketenteraman. Sikap ekstrim, radikal dan intoleran dipandang sebagai bahaya nasional. Padahal nyatanya tidak ada ekstrimitas, radikalisme atau intoleranisme itu. Jikapun ada satu dua, maka itu tidak boleh digeneralisasi atau dijadikan guliran politik yang masif. Rezim telah membuat stigma kontra produktif. Membubarkan HTI dan FPI bukan kebijakan hebat. Membungkam HRS, Munarman atau sebelumnya Syahganda, Jumhur, dan Anton Permana bukan langkah simpatik. Justru menonjok diri sendiri dan menunjukkan bahwa rezim inilah yang sebenarnya ekstrim, radikal, dan intoleran. Membunuh 6 anggota Laskar FPI bukan pula heroik tetapi membuat luka yang lebih dalam pada umat Islam. Tidak mudah dihapus dengan peradilan pura-pura. Peradilan sandiwara berlakon hukum main-mainan. Dunia mentertawakan lawakan yang tidak lucu dan memalukan. Mengapa rezim tidak bersahabat pada umat Islam? Pertama, ada kegalauan terhadap ideologi Pancasila yang dianggap sebagai hasil resepsi atau adopsi kepentingan politik umat Islam dalam kesejarahan. Dari dasar negara Islam, Piagam Jakarta, hingga Pancasila dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, lalu mencoba, menghadang, membingkai atau mereduksi dengan Pancasila 1 Juni 1945. Kedua, kepentingan asing \"anti Islam\" menyusup atau menunggangi konfigurasi politik yang ada. Penguasa oligarkhi berparadigma materialisme dan berbahasa investasi serta sarwa pengembangan ekonomi gesit mengotak-atik spiritualitas bangsa. Agama disterilisasi dengan diksi moderasi. Agama tidak menjadi ruh dari pembangunan. Ketiga, trauma 212 terus membayang. Ada ketakutan gelombang aksi dahsyat yang muncul kembali. Dengan isu lebih menohok daripada sekedar mereaksi ahok. Meski Presiden Jokowi hadir pada acara tersebut, akan tetapi sulit dibantah bahwa 212 adalah monumen dari potensi perjuangan kekuatan umat Islam. Keempat, media sosial menjadi ajang pertarungan. Pegiatnya disebut \"cyber army\". Buzzer muncul sebagai fenomena politik baru yang berada di area pengacak-acakan opini. Umat Islam yang berdakwah melalui medsos dihadang dengan cuitan para buzzer Istana. Meski tak bermutu dengungannya tetapi yang penting adalah ramainya. Toh tugasnya hanya untuk mengacaukan. Ketika umat Islam tidak ditempatkan sebagai sahabat, maka rezim akan lelah untuk membuat berbagai disain. Sementara itu perencanaan apapun sulit diapresiasi dan berat untuk mendapat dukungan. Karenanya pilihan hanya satu untuk rezim ini dan rezim manapun untuk memajukan Indonesia yaitu jadikan umat Islam sebagai sahabat. Jangan musuhi ormas Islam, jangan kriminalisasi ulama dan tokoh agama, jangan adu domba, fitnah, dan nista simbol agama. Buktikan sikap tegas dengan menghukum para penista agama. Siapapun, meski mereka adalah buzzer peliharaan Istana. (*)
Narasi BNPT Serampangan
Jakarta, FNN - Narasi Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang menyimpulkan kelompok teroris kini menyusup ke lembaga negara, ormas dan partai perlu diluruskan. Pengamat Komunikasi, Yons Achmad menyebut kesimpulan demikian serampangan. “Teroris kok gabung partai, dalam kacamata akal sehat bahkan orang awam sekalipun logikanya tidak masuk, “ kata Yons di Jakarta, Sabtu, (19/2/22). Dikatakan lebih lanjut, teroris selalu mengambil jalan kekerasan dan bergerak secara sembunyi-sembunyi. Seseorang yang masuk politik, partai politik, artinya jalan yang ditempuh adalah jalan demokratis, jalan konstitusional. Jadi, ketika kemudian ada tuduhan partai disusupi teroris, pernyataan demikian selain cacat logika juga hanya mengundang kegaduhan politik dan kehebohan di media sosial. Sebelumnya, dalam Sharing Session BNPT di Jakarta Selatan, Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irfan Idris mengatakan keberadaan terduga teroris di sejumlah Ormas Islam, partai, hingga lembaga negara merupakan buntut perubahan strategi organisasi teror. Ifran mengklaim pola baru teroris menggunakan sistem demokrasi untuk masuk menguasai lembaga secara formal. Menyikapi pernyataan BNPT tersebut, Yons yang juga Direktur Komunikasyik (Agensi Komunikasi Strategis) menyarankan publik untuk bijak menanggapinya. “Walaupun begitu, publik harus bijak dan tak tersulut emosi atas kesimpulan BNPT itu. Tindakan terorisme, kita tentu sependapat bahwa aksi tersebut tak dibenarkan dengan alasan apapun, tapi membangun narasi tanpa bukti dan argumen yang kuat, hanya melahirkan kegaduhan saja,” ujarnya. Yons mencontohkan bagaimana lembaga ini juga sebelumnya menuai polemik yang berujung permintaan maaf Kepala BNPT. Hal ini terkait dengan laporan penelitian yang bocor ke media. Dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR, Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengungkap 198 pondok pesantren terafiliasi dengan sejumlah jaringan teroris, dari dalam hingga luar negeri seperti ISIS. Dari total 198 pesantren tersebut, 11 di antaranya terafiliasi dengan jaringan organisasi teroris Jamaah Anshorut Khilafah (JAK), 68 pesantren terafiliasi dengan Jemaah Islamiyah (JI), dan 119 terafiliasi dengan Anshorut Daulah atau simpatisan ISIS. “Bagi saya, terlalu mencurigai beragam lembaga Islam disusupi kaum teroris adalah sebuah kesalahan. Apalagi, ditangan kaum Islamopobia, rilis dan pernyataan-pernyataan BNPT kerap menjadi amunisi, pembenar untuk menghantam kekuatan pesantren, ormas Islam, partai Islam padahal merekalah garda depan penjaga NKRI, pro demokrasi dan pengontrol kekuasaan yang diperlukan untuk merawat akal sehat bernegara,“ tutupnya. (Gun)
PKI Berkata: Awas Agama Arab
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan AKIBAT terjadi pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, kegiatan PKI dibekukan KSAP Jenderal TB Simatupang. Pada tahun 1952 kegiatan PKI pulih kembali setelah tokoh- tokoh PKI: Ketua CC Tan Ling Djie, lalu MH Lukman, MH itu Muhamad, Nyoto, dan DN Aidit bertemu Presiden Sukarno di Istana. DN akronim Djafar Naim Aidit sudah dipakai sejak ia masuk Hogere Burgelijkschool di Bandung. Masih di jaman Tan Ling Djie, PKI keluarkan seruan pada tahun 1953 agar awas terhadap Islam agama Arab. Islamophobia memang bukan hal yang baru. Melihat agresivitas PKI terhadap Islam, tokoh GPII Gerakan Pemuda Islam Indonesia Firdaus Ahmad Naquib, atau Firdaus AN, memprakarsai penerbitan brosur Anti Komunis pada tahun 1954. Kemudian setelah pemilu 1955 menjadi tabloid, lihat foto atas. Media Anti Komunis menggelisahkan PKI. Baru dalam kasus ini DN Aidit bereaksi dungu. Kami \'kan tidak terbitkan media Anti Masyumi. Langsung Firdaus AN jawab, media kami bukan anti PKI saja, tapi Anti Komunis. Semangat perlawanan terhadap komunis akhirnya memunculkan Front Anti Komunis dengan tokoh KH Isa Anshari. Gerakan-gerakan ini surut memasuki tahun 1959. Isu politik bermacam-macam ada gerakan daerah, ada gerakan anti Nekolim. PKI semakin kuat apalagi setelah Masyumi, PSI, menyusul Murba dibubarkan. Seandainya pada tahun 1960-1964 digelar pemilu banyak yang memprakira PKI bakal menang. Bung Karno nenyadari itu, karenanya tak pernah dalam narasinya sejak 1959 BK menyebut diksi pemilu. (*)
Penyebab Konflik yang Mendasar Adalah Ketidak-adilan
Dalam setiap ajaran agama, tentu ada nilai dan norma untuk mewujudkan hidup bernegara yang baik, damai, dan sejahtera. Oleh: Bambang Sulistomo, Ketua Umum IP-KI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia KARL Marx pernah bilang bahwa agama itu candu bagi masyarakat. Mereka selalu ketagihan lari ke agamanya jika merasaa tertindas, manusia itu tidak berani melawan penindasan. Masalah konflik di dunia ini penyebabnya yang paling mendasar adalah ketidak adilan, sehingga orang yang beragama sama juga bisa berbeda pendapat tentang keadilan. Konflik klasik mengapa muncul gerakan Protestan, gerakan Syiah dan sebagainya, itu semua diakibatkan terjadinya ketidak adilan tersebut. Jadi kalau sudah ada negara yang mampu menegakkan hukum yang adil, tidak ada penindasan, ketidak adilan, artinya negara itu sebenarnya sudah menjalankan perintah Tuhan (melalui agama) untuk menegakkan keadilan, kemanusiaan, kebenaran, kejujuran, (sehingga rumah ibadah jadi sepi). Jadi konflik di Timur Tengah, dulu di Irlandia Utara, di Afrika Selatan, di India dan sebagainya. Antar sesama pengikut keagamaan sering konflik, sumber utamanya adalah ketidak adilan. Tidak ada agama apapun di dunia ini yang mengajarkan kemunafikan, fitnah, kebohongan, ketidak adilan, penindasan, itu sebabnya ada golongan yang sebenarnya ingin berkuasa secara otoriter, paling benci pada gerakan keagamaan yang menuntut keadilan. Lihat saja masa Ferdinand Marcos di Filipina yang dilawan oleh Kardinal Sin, lihat rezim Apartheid di Afsel yang dilawan oleh para pendeta yang mendukung Nelson Mandela. Juga bagaimana Resolusi Jihad para ulama di Jawa yang membangkitkan perlawanan pada penindasan para penjajah. Jadi, jangan khawatir jika ada tokoh umat beragama di manapun yang mengajak umatnya untuk melawan ketidakadilan. Dalam setiap ajaran agama, tentu ada nilai dan norma untuk mewujudkan hidup bernegara yang baik, damai, dan sejahtera. Jika saja para pemimpin umat beragama mengajak umatnya untuk hidup bernegara dengan baik, misalnya dengan menegakkan hukum dan keadilan, memberantas korupsi yang menyebabkan ketimpangan sosial ekonomi dan kemiskinan; Memberantas praktek jual beli hukum, jabatan dan kehormatan yang menyebabkan rusaknya moral birokrasi, politisi dan penegak hukum, mari kita ajak saja para pemimpin umat beragama untuk berjuang agar nilai dan norma agama apapun akan diwujudkan untuk mempersatukan semua umat beragama negeri ini. Salam. (*)
Ada Dugaan Polri Lakukan Pelanggaran HAM di Desa Wadas Demi Membela Perusahaan Penambangan Ilegal Batu Andesit
Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menilai Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kasus penangkapan puluhan warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang menolak penambangan batu andesit di desa mereka beberapa waktu lalu. \"Desa Wadas menjadi terkenal bukan karena alamnya, tetapi karena adanya masalah penolakan sebagian warga atas penambangan andesit didesanya yang berujung penangkapan puluhan warga oleh pihak kepolisian 8-10 Februari lalu,\" kata Ahmad Hafiz, Direktur Eksekutif Yayasan Advokasi Hukum (YLBH) Gelora Indonesia dalam keterangannya, Jumat (18/2/2022). Menurut Hafiz, YLBH Gelora Indonesia menilai polisi yang ditugaskan turut melanggar UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia serta KUHAP. Adapun dugaan pelanggaran HAM di Desa Wadas antara lain adalah hak setiap orang untuk hidup, mempertahankan hidup serta kehidupannya. Kemudian, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Hak untuk tidak disiksa, hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Lalu, hak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya, hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Selain itu hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia, disamping hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan tidak boleh diambil sewenang-wenang. \"Dan hak untuk tidak ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang,\" ujarnya. Akibatnya, tindakan aparat kepolisian tersebut, menjadi sorotan masyarakat Indonesia, karena dinilai melakukan kekerasan dengan memukul, dan menarik paksa warga serta menerobos masuk ke rumah warga tanpa izin. YLBH Gelora Indonesia, lanjut Hafiz, juga menyikapi perizinan usaha tambang andesit yang akan dilakukan oleh perusahaan. \"Pemerintah pusat dan daerah harus membuka secara transparan soal penerbitan prosedur dan izin dari perusahaan ini karena rupanya ada penolakan dari warga desa Wadas sendiri,\" tandasnya. Hafiz menegaskan, berdasarkan hasil investigasi YLBH Gelora Indonesia menunjukan, bahwa desa Wadas tidak masuk dalam Wilayah Pertambangan (WP). \"Sehingga dapat dipastikan penambangan tersebut ilegal, karena daerah yang bukan WP tidak dapat diterbitkan IUPK atau IUP atau IPR,\" tegas Hafiz. Karena itu, YLBH Gelora Indonesia mempertanyakan pengukuran tanah oleh BPN yang melibatkan ratusan aparat kepolisian diduga tidak mungkin bertindak hanya atas permintaan pihak BPN semata. \"Apa mungkin hanya BPN atau Pemda semata yang minta bantuan kepolisian untuk pengamanan?. Tidak menutup kemungkinan ada kepentingan perusahaan atau swasta dibelakang ini,\" katanya balik bertanya. YLBH Gelora Indonesia berharap dan meminta kedepannya pihak kepolisian tidak berlebihan dalam pengamanan ke warga masyarakat dimana saja, apalagi jika masyarakat berhadapan dengan perusahaan atau korporasi. \"Slogan Presisi Kapolri harus dilaksanakan semua level. Utamakan tindakan yang terukur dan humanis jika berhadapan dengan masyarakat,\" pungkasnya. Seperti diketahui, pada Selasa (8/2/2022) lalu, ratusan aparat gabungan TNI dan Polri mengepung Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dengan senjata lengkap. Tak lama, terjadi bentrok. Puluhan warga pun ditangkap oleh aparat dan digelandang ke Polres Purworejo. Ada 64 warga yang ditangkap aparat dalam peristiwa itu. Beberapa warga yang ditangkap mengalami tindakan kekerasan dari aparat. (sws)
Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jalan Tol Ruas Tulungagung - Blitar - Kepanjen
Blitar, FNN - Pemerintah mulai melakukan konsultasi publik di 2 Kecamatan di Blitar, Selopuro &dan Kanigoro, bersama perwakilan masyarakat terdampak untuk perencanaan proyek jalan tol ruas Tulungagung – Blitar – Kepanjen (Malang) segera terealisasi. Kamis 17 Februari 2022 pagi, dilakukan konsultasi publik oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kemen PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), untuk rencana pembangunan jalan tol ruas Tulungagung – Blitar – Kepanjen. Konsultasi publik dilakukan langsung oleh konsultan yang akan menangani dokumen lingkungan rencana pembangunan jalan tol ini. Achmad Cholik, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blitar mengatakan kegiatan ini dilakukan di 2 tempat. Tempat pertama di Desa Jatitengah Selopuro yang mengundang perwakilan masyarakat terdampak pembangunan jalan tol dari Kecamatan Selopuro, Kesamben dan Talun. Sementara tempat kedua di Kanigoro yang mengundang muspika dan masyarakat terdampak dari Kecamatan Kademangan dan Kanigoro. Cholik menjelaskan kegiatan konsultasi publik dilakukan untuk memberikan pemberitahuan awal kepada masyarakat sehingga diharapkan ada tanggapan dari perwakilan masyarakat terdampak untuk rencana pembangunan jalan tol ini. Setelah kegiatan konsultasi publik, kata dia, masih banyak tahapan lain yang dilakukan, di antaranya survei Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) serta kajian lain, sebelum proses seperti pembebasan lahan dilakukan. (mth)
DPD RI Akan Gugat Presidential Threshold ke MK
Jakarta, FNN - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) secara kelembagaan akan mengajukan judicial review terkait Presidential Threshold ke Mahkamah Konstitusi. Rencana itu disepakati oleh anggota DPD RI dalam Sidang Paripurna ke-8 Masa Sidang III Tahun 2021-2022, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (18/2/2022). \"Untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dan beberapa elemen organisasi kemasyarakatan yang diperoleh ketika rapat dengar pendapat, FGD dan kunjungan kerja, maka DPD RI secara kelembagaan akan mengajukan judicial review terkait presidential threshold dimaksud ke Mahkamah Konstitusi. Apakah hari ini dapat kita setujui?\" Tanya pimpinan sidang, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. \"Setuju...,\" jawab anggota DPD RI yang mengikuti sidang, baik fisik maupun virtual. LaNyalla kemudian mengetuk palu sidang tiga kali. Dijelaskan oleh LaNyalla dalam pengantar sidang, bahwa wacana calon presiden dan wakil presiden serta Presidential Threshold bukan gagasan baru. Namun sudah menjadi diskursus publik sejak tahun 2003 atau 2004 saat bekerjanya Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR dan menjelang Pemilu tahun 2009. Dalam kesempatan itu LaNyalla juga menegaskan setidaknya ada tiga faktor yang mempengaruhi dukungan atas usul calon perseorangan maupun presidential threshold. \"Pertama kekecewaan atau ketidakpuasan terhadap pelaksanaan demokrasi. Kedua rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik. Ketiga semakin kuatnya dukungan atas ide calon perseorangan dan wacana Presidential Threshold 0%,\" paparnya. Menyikapi tiga hal ini, lanjutnya, DPD RI telah berupaya untuk memasukkan usulan RUU tentang Pemilihan Umum ke dalam Prolegnas RUU Prioritas tahun 2022 namun tidak diakomodir oleh DPR dan pemerintah. \"Oleh karena itu kami mengapresiasi upaya hukum dari beberapa anggota DPD RI yang telah melakukan judicial review terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ke MK. Kami mendukung upaya tersebut,\" tukasnya. (MD)
Bisik-Bisik Tetangga, Kini Mulai Memilih Anies
Oleh: Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktivis Yayasan Human Berdikari Anies terasa menghentak kesadaran publik dan elit politik. Gubernur Jakarta itu menjadi berbeda dengan kebanyakan pemimpin lainnya. Anies menegaskan, bahwasanya pembangunan itu tak semestinya melenyapkan dimensi humanisme. Bagaimanapun upaya menciptakan kesejahteraan dan keadilan pada masyarakat melalui pembangunan, semua menjadi tak berarti sama sekali jika dilakukan dengan cara mengabaikan kemanusiaan. Apalagi dengan cara kekerasan dan pendekatan keamanan, sungguh terlalu. SEPERTI kerinduan yang dalam dan hasrat yang tak terbendung, rakyat terlihat tak sabar agar secepatnya pilpres 2024 digelar. Selain kondisi yang begitu tak terkira dari karut-marutnya negara bangsa. Ditambah sulitnya menemukan pemimpin yang mampu mengemban amanat penderitaan rakyat. Rakyat benar-benar mendesak membutuhkan figur pemimpin yang memiliki kejujuran, kecakapan kerja dan tanggungjawab menunaikan amanah yang diberikan kepadanya. Bagaikan air bah yang tak terbendung lagi, suara dan kedaulatan rakyat seperti tumpah-ruah menghendaki Anies Baswedan yang gubernur Jakarta itu, sesegera mungkin menjadi presiden Indonesia. Senyap mengukir prestasi dan pelbagai keberhasilan program pembangunan. Anies tuntas melaksanakan sebagian besar tugas menata kota Jakarta tanpa hingar bingar pencitraan. Anies terbukti merubah Jakarta menjadi kota yang modern tanpa mengabaikan sisi-sisi humanis di dalamnya. Anies memiliki kesabaran dan kesantunan dalam melayani warga Jakarta. Dengan banjir hujan kritik, hujatan kebencian dan fitnah, Anies bergeming dan malah fokus mengurus kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Kerendahan hati dan kesantunan itu yang tetap menuntun Anies teguh dan kokoh membuahkan kebaikan bagi Jakarta dan warganya. Tak cukup sekedar maju kotanya bahagia warganya, Anies tahu betul bagaimana cara memanusiakan manusia. Hal-hal yang demikian itu membuat bahkan sebagian besar rakyat jatuh hati dan tak mudah berpaling dari Anies. Saking banyaknya, keberhasilan dan prestasi Anies semakin susah diukur dengan deret hitung dan angka. Anies melampaui batas dari sekedar pembangunan fisik semata. Pemimpin yang sarat intelektual dan kandungan religi itu, mampu membangun kesadaran spiritual bukan hanya warga Jakarta, melainkan juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Anies menyatukan pikiran dan rasa pada masyarakat akan pentingnya hubungan pembangunan kota dengan masalah-masalah kemanusiaan. Pembangunan yang dilakukan sepatutnya tidak bertentangan dengan tujuan utamanya, yaitu menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Program-program pembangunan yang mampu menangkap dan mewujudkan aspirasi dan psikologi rakyat untuk meraih kesejahteraan dan keadilan sosial. Jakarta yang lebih manusiawi dengan sarana dan prasarana fisik yang layak dan memadai, sistem transportasi terpadu yang aman dan nyaman serta kebijakan-kebijakan pemvrop DKI lainnya yang memadukan serapan teknologi dan ramah akomodasi layanan publik. Membuat kerja-kerja Anies tak berhenti sampai di situ saja. Anies juga mengokohkan dirinya sebagai pemimpin yang demokratis dan egaliter di Indonesia. Pria rendah hati yang pernah menjadi rektor Universitas Paramadina dan menteri pendidikan, mampu menjadi contoh bagaimana demokrasi bisa dikembangkan secara lebih sehat, rasional dan berkeadaban di tengah kompleksitas persoalan ekonomi, politik dan hukum. Bahwa kritik otokritik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari interaksi dan pergaulan sosial dalam ranah negara bangsa. Tidak hanya sebatas sesama masyarakat, antara pemimpin dan rakyatnya juga mengedepankan rasa saling menghormati dan menghargai. Anies menyadari sesungguhnya disebut pemimpin itu karena ia memang menjadi pelayan rakyat. Pemimpin tak berarti apa-apa tanpa kehadiran rakyatnya. Sebagai Gubernur Jakarta yang berada dalam ruang terbuka Indonesia. Sejatinya pikiran, perkataan dan tindakan Anies di Jakarta, telah menyentuh suasana kebatinan seluruh rakyat Indonesia. Anies yang senyumnya memesona dan karyanya membahana, kini semakin banyak dirumpi bukan hanya oleh kalangan emak-emak. Terlebih dari para lansia, veteran pejuang, dan mayoritas lapisan sosial yang tak berpunya dan rentan yang begitu memprihatinkan, seperti buruh, petani dan nelayan, tak terasa telah disentuh kebijakan Anies juga. Seluruh rakyat di seantero negeri, semakin tak bisa lepas perhatian dan fokusnya pada Anies. Suasana politik yang semakin panas menjelang pilpres 2024, terus membawa nama Anies menyelimuti tiap-tiap perkampungan dan perumahan serta gedung-gedung perkantoran dan pabrik baik di desa maupun di kota. Anies tak luput, ikut serta menjadi bagian dari kehangatan desas-desus dan pembicaraan rakyat di seluruh negeri. Tak hanya maraknya deklarasi dukungan Anies, memelih Anies sebagai presiden RI menjadi harga mati bagi rakyat, sebagaimana semangat pada NKRI dan Panca Sila. Seperti yang didendangkan biduan Elvie Sukaesih, pesohor pelantun lagu dangdut yang merakyat itu. \"Bisik-bisik tetangga kini mulai terdengar selalu, hingga menusuk di hatiku\". Bisik-bisik tetangga itu, kini mulai ramai dan terdengar selalu, memilih Anies di pilpres 2024. In syaa Allah. (*)
Mantan Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Syuhada Bahri Meninggal
Jakarta, FNN - Mantan Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) periode 2007-2015 Syuhada Bahri meninggal dunia pada Jumat sekitar pukul 04.00 WIB. Dikutip dalam laman resmi DDII di Jakarta, Jumat, Syuhada Bahri telah lama dalam kondisi kurang sehat.Beberapa waktu lalu ia pernah dirawat di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta. Ia juga harus menjalani cuci darah secara rutin, meski demikian semangat dakwahnya tidak pernah surut. Dalam kondisi kesehatan yang terbatas, Syuhada Bahri masih menyempatkan memberikan semangat kepada para dai untuk terus menyebarkan cahaya risalah ke seluruh pelosok negeri. Sementara itu di mata Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas, Syuhada Bahri merupakan sosok yang sederhana meskipun ia adalah tokoh besar. \"Ust. Syuhada Bahri adalah seorang tokoh yang baik dan rendah hati. Jaringan komunikasi beliau cukup luas dan yang membuat saya kagum hubungan beliau dengan murid dan jamaahnya tetap terjaga,\" kata Anwar Abbas. Selain itu, tutur kata Syuhada Bahri bisa masuk ke segala generasi. Maka dari itu, kata Anwar, Syuhada merupakan sosok besar yang rendah hati serta sangat dicintai oleh murid serta jamaahnya. \"Saya lihat sangat penting juga untuk kita teladani adalah beliau itu tampaknya memang seperti sudah menyedekahkan hidup dan kehidupannya untuk kepentingan dakwah,\" kata dia. DDII merupakan organisasi yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan di Indonesia, dengan mengutamakan tiga poros dakwah, yaitu pesantren, masjid dan kampus. Syuhada Bahri memimpin organisasi yang didirikan mantan Perdana Menteri Mohammad Natsir tersebut periode 2007-2015. Menurut rencana, Syuhada akan dimakamkan di TPU Pedurenan setelah Salat Jumat. Tetapi terlebih dahulu disalatkan di Masjid Al Furqon DDII Jakarta Pusat. (mth)
Tranformasi dari Salah ke Saleh
Oleh: Imam Shamsi Ali Al-Kajangi, Presiden Nusantara Foundation HENDAKNYA semua kita belajar berhati lapang dan berkepala dingin. Apalagi menyangkut sesuatu yang berada di luar kapasitas kita. Khususnya dalam menilai baik atau buruknya seorang hamba Allah. Semua orang, selama ada iman di hatinya, bahkan yang belum iman tapi masih bernafas, punya kesempatan untuk bertransformasi dalam hidupnya. Transformasi atau pergerakan yang kita maksud boleh saja dari posisi “salah” ke posisi “saleh”. Atau sebaliknya dari posisi “saleh” ke posisi “salah”. Karenanya di saat berada di posisi saleh, jangan angkuh. Ketentuan itu akan jelas dan final di saat menghembuskan nafas terakhir. Dan di saat berada di posisi salah jangan putus asa. Karena percayalah rahmah dan kasih Allah melampaui segalanya. Islam mengajarkan seseorang melakukan kesalahan atau kekhilafan disebut “khotho’” Allah menyikapinya dengan sifatNya yang ‘afuwwun”. Ketika kesalahan itu berubah menjadi dosa yang disebut “dzanbun” Allah menyikapinya dengan sifatNya yang “Ghafirun atau Ghafuur”. Tapi seseorang terjatuh dalam akumulasi dosa-dosa yang banyak disebut (dzunuub) maka Allah menyikapinya dengan SifatNya yang “Ghaffaar”. Dan ketika dosa-dosa itu menumpuk begitu banyak dan menjadi kegelapan (Zhulumaat) dikenal dengan “melampaui batas” atau “israaf”, di saat itu Allah tampil dengan sifatNya yang paling esensi “Rahman, Rahim”. Allah menegaskan hal itu dalam firmanNya: “Katakan wahai Hamba-hambaKu yang melampaui batas, jangan berputus asa dari kasih sayang (rahmah) Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya”. Karenanya kesempatan untuk bertransformasi (berubah) dari “Kesalahan” (dosa-dosa) ke “kesalehan” (kebaikan-kebaikan) selalu terbuka selama manusia masih bernafas. Dan ketika manusia telah tiada, tapi dalam dadanya ada iman, harapan pengampunan itupun selalu ada. Yang salah sesungguhnya adalah kebiasaan menghakimi orang lain. Apalagi dengan perasaan paling suci. Itu adalah wilayah Allah yang Ahkamul Hakimin. Manhattan City, 16 Februari 2022. (*)
POPULER
