ALL CATEGORY
Kualifikasi Artifisial PT Nol Persen
Oleh Radhar Tribaskoro, Presidium KAMI Di dalam demokrasi, setiap orang berhak dipilih dan memilih. Penjelasannya sederhana, bila rakyat berdaulat maka rakyat berhak terlibat dalam mengelola negara. Keterlibatan itu dituangkan dalam hak memilih dan dipilih. Pada dasarnya hak itu bersifat universal, namun pembatasan boleh diberikan untuk menjamin bahwa hak dipergunakan secara efektif dan bertanggungjawab. Pembatasan atas hak memilih telah dilakukan dengan banyak alasan. Di awal demokrasi hak memilih hanya diberikan kepada orang bermilik (orang yang punya kekayaan), orang biasa (seperti tukang sado, buruh tani, petani kecil, dsb) tidak punya hak itu. Di Amerika Serikat, diperlukan hampir 250 tahun agar perempuan boleh ikut mencoblos. Namun sekarang, hak memilih di Amerika Serikat, dan seluruh dunia, sudah bersifat universal bagi mereka yang dianggap telah dewasa (di atas 17 tahun di Indonesia, di atas 18 tahun di Amerika). Hak memilih memiliki trend yang semakin lama semakin meluas. Trend tersebut perlu juga dimaknai bahwa dengan semakin moderen dan maju suatu bangsa, semakin mudah pula bagi warganegara untuk terlibat dalam pengelolaan negara. Ini sebuah prinsip empiris. Prinsip di atas mestinya berlaku juga untuk hak dipilih. Kita tidak menyangkal bahwa seorang pejabat memikul tanggung-jawab yang besar. Wajar bila pejabat yang dipilih memiliki kemampuan yang dibutuhkan. Kemampuan itu terbaca dari track record kandidat. Soekarno misalnya, dipilih menjadi presiden karena semua orang mengakui tidak ada orang lain yang lebih berjasa dari dia dalam proses memerdekakan Indonesia dari kolonialisme. Soeharto tujuh kali dipilih menjadi presiden karena ia dianggap berjasa menyingkirkan PKI dan menggalakkan pembangunan. Kita juga bisa menerima Gus Dur menjadi presiden karena ia adalah pemimpin oposisi terkuat terhadap rejim Orde Baru. Tetapi bagaimana bila presiden dipilih secara langsung? Di dalam pemilihan langsung keputusan akhir berada di tangan pemilih. Pemilih pada umumnya sudah pasti sulit menilai kualifikasi seorang kandidat. Padahal kualifikasi itu sangat penting, sebab jabatan presiden tersedia hanya untuk satu orang. Kualifikasi calon presiden? Menurut hemat saya seorang calon presiden setidaknya harus memenuhi kualifikasi kepemimpinan, ideologis dan profesional. Semua kualifikasi itu dapat diuji oleh partai politik. Oleh karena itu saya tidak bermasalah bila calon presiden diusulkan oleh partai politik, sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 ayat 6A butir 2. Kedudukan partai politik dalam hal ini mirip dengan kedudukan underwriter di bursa efek. Partai politik melakukan seleksi ketat capresnya dan berusaha keras \"menjual\" capres itu untuk dipilih rakyat. Kualifikasi Artifisial Presidential Threshold Di bursa efek, suatu perusahaan underwriter dapat bersindikasi dengan underwriter lain untuk kesuksesan pemasaran sahamnya. Namun, sindikasi itu tidak boleh menjadi syarat atau kewajiban bagi emiten. Sindikasi seperti itu akan merusak prinsip fairness yang membentuk permintaan dan penawaran di pasar saham. Di dalam teknis ekonomi sindikasi yang dipaksakan itu akan menyebabkan munculnya sifat-sifat monopolistik di lantai bursa. Presidential threshold mirip dengan sindikasi underwriter di bursa efek. Presidential threshold merupakan kualifikasi artifisial dalam bursa pemilihan presiden. Disebut artifisial karena kualifikasi itu tidak memiliki fungsi yang meningkatkan kualitas pemilu maupun calon terpilih. Efeknya justru sebaliknya. Presidential threshold menyebabkan jumlah capres menyusut dan sifat monopolistik yang melekat di dalamnya menyebabkan kualitas capres yang ditawarkan juga menurun. Lebih dari itu, presidential threshold membuat hak warganegara untuk menjadi calon presiden menyusut. Dengan presidential threshold 20%, secara teoretis, paling banyak menghasilkan 4 pasang capres. Dalam kondisi paling ekstrim koalisi pemerintahan yang menggabungkan 82% kekuatan partai politik di DPR dapat menciptakan satu pasang calon berhadapan dengan \'kotak kosong\'. Kondisi di atas bertentangan dengan prinsip empirik \"Semakin moderen suatu bangsa, hak memilih dan dipilih mestinya semakin meluas.\" Mahkamah Konstitusi seharusnya mencegah terjatuhnya sistem pemilu Indonesia ke dalam bursa monopolistik oligarki. Karena kalau tidak, demokrasi akan punah. Indonesia akan dipimpin oleh penguasa yang tidak mencintai rakyat, namun bersetia kepada oligarki yang memenangkan dirinya. (*)
Menara Syahbandar O Bujur Jakarta, Jakarta 0 Km di Pecenongan
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan PADA papan jalan foto di atas, tertulis Batavia 2 Km, Weltevreden tak ada keterangan. Artinya area ini Batavia O Km, yang titiknya ditentukan di ujung selatan Pecenongan yang termasuk Weltevreden. Dari Weltevreden ke Batavia (centrum) 2 Km, ke mana? Gambir. Pecenongan artinya kenangan khusus. Di Pecenongan dipasang monument stone biasa, tak terkait ritual. Di Jakarta ada tiga monument, di Kramat Tunggak dan di Tambora, dan satu lagi memorial di Pecenongan yang kemudian oleh Nedederlands Indie dijadikan tonggak Batavia 0 Km. Di lantai dasar Menara Syahbandar Sunda Kalapa terdapat dua piagem batu, berkalimat dalam aksara Tiongkol. Semula dikira roa (tanda) Jakarta O Km, kemudian dari pihak meseum Bahari menerangkan bahwa aksara Tiongkok itu berisi informasi navigasi 0. bujur Jakarta (Majakatera). Agaknya Syahbandar Wa Item, 1521-1540, memakai jasa pelayar Tiongkok ahli navigasi. Model monument Tambora: memorial phallus. Orang Betawi abad2 mutakhir saja yang saya kira menyebut dalam bahasa lokal dengan imbuhan predikat Bima. Model ini yang terdapat di selatan Pecenongan yang orang sebut pecenongan, sehingga jadi toponim kampung, malah nama jalan. Monumen di Pecenongan kapan dipasang? Kalau di Manila jelas Jose Rizal Memorial statue. Sebelum menjawab pertanyaan itu, kawasan utara Pecenongan disebut Sawah Besar, yang selatan Belanda sebut Rijswijk. Kawasan sekitar Pecenongan adalah.persawahan. Maka merujuk pada Time Table of History karangan Bernard Grunn, 1984, bahwa setidaknya pada V M Jawa telah mengenal tehnik pertanian yang maju. Dan itu adalah irigasi. Dari titik Istiqlal sampai Harmoni adalah sodetan sungai untuk irigasi yang dibuat setidaknya pada V M. Sodetan ini diperlebar pada tahun 1644 oleh Kapiten China Phoa Beng Goan untuk mengurangi banjir, saat itu areal sawah sudah berkurang. Monumen Pecenongan dibuat setidaknya pada V M untuk menandai (roa) pembuatan irigasi yang tunjukan solidaritas kampung. Sampai dengan KMB 1949 di Sawah Besar ada jabatan non gemeenteraad setingkat Kepala Kampung yang disebut Serean/Sarean. Pekerjaan volunteer, sukarela. Bentuk memorial Pecenongan mirip Tambora yang saya lihat di majalah DHD 45 pimpinan Syah Manaf. Photo monument yang di Tambora, Jakarta Barat, modelnya tak jauh beda dengan monumen Pecenongan. Menurut Angkatan 45 generasi Syah Manaf, monumen Tambora sempat dianggap sebagai monumen proklamasi oleh sementara pejuang 45 sebelum Ibu Jos Masdani ambil prakarsa dirikan tugu Proklamasi di Pegangsaan. Sementara itu Almarhum Syah Manaf, tokoh senior Betawi yang berdiam di kampung Pecenongan, memberi kesaksian memorial stone di Pecenongan adalah Batavia 0 Km. (*)
UU IKN Disahkan: Mungkin Sudah Terlambat Selamatkan Indonesia
Oleh Asyari Usman, Jurnalis Senior, Pengamat Sosial-Politik UU tentang Ibu Kota Negara (IKN) sudah disahkan oleh DPR. Itu mereka lakukan dengan cara buru-buru seperti pengesahan UU Cipta Kerja Omnibus Law. Pengesahan ini merupakan indikasi betapa dalamnya tancapan kekuasaan para cukong alias oligarki bisnis. Dahsyat! Disahkan dalam sidang paripurna yang berlangsung relatif lancar. Hanya PKS yang menolak. Mungkin kita sudah terlambat untuk menyelamatkan Indonesia dari penguasaan total para cukong dan kaki-tangan mereka yang ada di semua lini. UU IKN yang baru disahkan itu sangat berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena memindahkan ibu kota jauh ke Kalimantan sana, sama dengan memindahkan kekuasaan penuh negara ini ke tangan para cukong itu. Semasih di Jakarta pun mereka, oligarki bisnis tersebut, sudah sangat berkuasa. Pindah ke Penajam Paser, maka penguasaan mereka atas Indonesia menjadi sempurna. Pusat kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan kekuasaan-kekuasaan lainnya akan bulat seratus persen berada dalam kendali cukong. DPR akan lebih mudah digiring. Begitu juga lembaga-lembaga lain. Baik yang sangat terhormat, terhormat, mau pun yang tidak terlalu terhormat, semuanya berada di dalam “tembok kekuasaan oligarki”. Kelihatannya, inilah tujuan pemindahan ibu kota. Semua pemegang kekuasaan akan berada dalam jangkauan CCTV cukong. Di lokasi baru ini, cukong-cukong lebih mudah mengabsen para ketum partai, para menteri, dan para pejabat tinggi lainnya. Semua mereka berada di satu komplek dan satu atap. Mereka akan sangat jauh dari kebisingan para demonstran. Bisa jadi tidak akan pernah ada lagi aksi-aksi unjuk rasa. Sebab, IKN baru itu nanti pastilah akan dijadikan kawasan ekslusif. Tidak bisa dimasuki para pendemo yang mengganggu penguasa. Aspek yang paling penting untuk kita pikirkan adalah masa depan NKRI. Kita semua perlu kritis: apa urgensi pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta? Mengapa Presiden Jokowi bersikeras harus pindah? Tidak ada satu pun penjelasan yang logis dan dapat diterima. Apalagi dilihat dari kondisi keuangan negara yang sangat parah. Pekerjaan pemindahan yang berbiaya mahal itu menjadi tidak layak diteruskan. Yang dipicu oleh proyek ini adalah kecurigaan dan kekhawatiran tentang masa depan bangsa dan negara. Selama ini banyak orang yang percaya bahwa ibu kota baru dibuat untuk China (RRC). Jika ditengok awal kemunculannya, siapa-siapa yang terlibat, dan situasi politik yang melatarbelakanginya, wajar orang curiga, terutama terhadap China. Negara komunis-ekspansionis ini diduga kuat memiliki agenda terselubung dalam pemindahan ibu kota Indonesia. Pantas dicurigai bahwa Beijing ingin memperkuat kekuasaan di negara ini setelah lokasi ibu kota pindah ke Kalimantan Timur. Kecurigaan ini wajar muncul karena beberapa hal. Pertama, preferensi Jokowi terhadap China. Kedua, China memiliki jutaan ‘receptor’ dan ‘adaptor’ yang membuat mereka bisa cepat membangun kekuatan politik di negara ini. Ketiga, China telah dan akan membelit Indonesia dengan utang-utang tambahan yang sangat diperlukan oleh rezim. Rakyat dan ratusan tokoh bangsa mencemaskan pemindahan ibu kota ke Penajam Paser. Banyak yang mengkhawatirkan kedaulatan negara bisa lepas ke tangan asing, baik dalam arti faktual maupun kontekstual. Bapak-Ibu di DPR yang terhormat. Rakyat paham sepenuhnya apa yang terjadi. Rakyat setiap saat memantau perkembangan. Jangan sangka rakyat bisa dibodohi dan dibungkam begitu saja. Rakyat tahu kedaulatan sedang terancam gara-gara blunder besar kalian. Kalian sedang menyulut perlawanan rakyat. Kepada rakyat yang empunya negara ini, semoga saja kita belum terlambat untuk melakukan upaya penyelamatan Indonesia. Tapi, bisa jadi kita sudah terlambat. Wallahu a’lam.[]
Anies Menyapa Kebencian Dengan Prestasi
Semakin Anies difitnah dan dibully, semakin publik menaruh simpati dan empati terhadapnya. Semakin Anies direndahkan, semakin tinggi penghargaan yang disandangnya. Begitulah segala siasat dan framing jahat diarahkan ke Anies, figur yang memiliki trah pahlawan nasional itu, terus mengaktualisasi diri dengan karakter humanis..Caci maki dan hujatan diresponnya dengan keberhasilan program pembangunan. Anies menyapa kebencian dengan pelbagai prestasi, penghargaan dan dukungan warga yang bahkan tersebar melampaui batas wilayah Jakarta. Oleh: Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktivis Yaxasan Human Luhur Berdikari GUBERNUR DKI yang struktur pengalamannya banyak mengenyam dan mengisi waktunya dengan dunia pendidikan. Tentu saja mampu membangun kostruksi kepemimpinan yang terencana, terukur dan memberi solusi bagi permasalahan Kota Jakarta dan warganya. Berbekal wawasan luas dan ditempa ujian kepemimpinan dan birokrasi sebelumnya. Anies yang pernah menjadi Rektor Universitas Paramadina dan menteri pendidikan, berhasil melaksanakan program pembangunan yang berbasis ilmu pengetahuan, pemanfaatan teknologi dan menata keharmonisan antara masyarakat dengan ekosistem lingkungan. Sebagai figur pemimpin yang terus bertumbuh dan berkembang. Anies Risyad Baswedan juga tak luput merawat demokrasi dan interaksi sosial politik lainnya pada ranah publik. Kemampuannya dalam mengelola dinamika warga Jakarta membuat Anies didaulat sebagai pemimmpin yang memiliki kemampuan mendengar suara rakyat dan teguh mewujudkan aspirasi sekecil-kecilnya rakyat jelata. Anies juga membuktikan kebhinnekaan dan kemajemukan bukan sekedar slogan dan narasi simbolik semata. Prinsip-prinsip kesetaraan itu juga dituangkan dalam pembangunan yang mampu menjangkau semua kalangan tanpa teehalang oleh sekat suku, agama, ras dan antar golongan. Pendiri Indonesia Mengajar itu mampu mengelaborasi kepemimpinan dengan pembangunan yang menyejahterakan dan berkeadilan. Sejauh ini tanpa dinding oligarki dan jeruji tirani. Jadi yang masih penasaran dengan terus menyimpan dan mengumbar iri dengki terhadap Anies. Sebaiknya segera merekonstruksi kemanusiaannya sendiri. Agar dapat menikmati hidup dengan cara yang sehat dan bahagia tanpa kebencian dan dendam politik kesumat. Jangan jadi seperti kalimat satir, susah lihat orang senang dan senang lihat orang susah. Karena Anies tak akan jatuh seperti sampah hanya karena direndahkan. Begitupun pujian kepada Anies, tak akan membuatnya bisa bertengger di puncak langit. Sejatinya Anies hanyalah orang biasa tapi diberikan kesempatan untuk bekerja luar biasa. Kepemimpinan Anies seperti \"given\" bukan hanya untuk mengemban amanah penderitaan rakyat semata, lebih dari itu memikul tanggungjawab dirinya sendiri di mata Tuhan. Teruslahlah berketetapan hati memajukan kota dan membahagiakan warga Jakarta. Karena baik buruknya mengurus Jakarta tak ubahnya seperti mengurus Indonesia. Tetaplah Anies menjadi humanis meski dikelilingi dan dijejali atmosfer antagonis. Anies yang meluas dicintai rakyat, sepertinya memahami makna diksi \'terbentur-terbentur, terbentuk. (*)
Kemanusiaan di Usia Senja
Hidup memang tidak memberi kemewahan untuk menjaga kebenaran. Atau memberi kebebasan untuk memilih antara yang benar dan salah. Hidup sering membawa seorang berada di persimpangan jalan. Saat menjadi pilihan sulit antara menyelamatkan hidup atau kehormatan. Oleh Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktivis Yayasan Human Luhur Berdikari BEGITU banyak orang menganggap pekerjaan adalah terkait soal rezeki. Kelayakan pekerjaan hanya dapat diukur dan diakui dari seberapa tinggi status sosialnya. Orang kemudian ramai memburu pekerjaan yang berujung kepada kepemilikan harta dan jabatan. Persfektif hidup yang kemudian menjadi budaya itu, menempatkan materi dan kebendaan lainnya menjadi standar pengakuan dan penghargaan pada setiap orang. Harta dan jabatan perlahan menjadi tujuan hidup. Alih-alih menjadikan pekerjaan sebagai harga diri dan tanggung jawab kepada Tuhan. Pekerjaan justru dijadikan simbol keangkuhan, arogansi dan alat penindasan, meski hanya sekedar skrup-skrup kapitalisme dan menjadi sampah materialisme. Soal-soal harga diri dan martabat, tak ada kolerasi yang signifikan dengan prinsip-prinsip dan nilai. Hanya ukuran kekayaan yang boleh dibilang sebagai syarat menentukan drajat seseorang. Bukan pada menghadirkan Tuhan dalam segala aktifitas dan apapun pekerjaannya. Terutama pada saat agama dianggap sebagai candu masyarakat. Menempatkan agama sebagai penghalang kebebasan, sebagai penghambat ekspresi dan pantangan mencicipi nikmat duniawi. Secara masif dan eskalatif, mayoritas tersekap dalam kanal besar kapitalisne dan modernitas. Orang miskin yang minoritas merupakan penyakit sosial yang rendah dan harus dieliminasi. Sementara orang kaya menjadi cita-cita dan keharusan bagi yang memujanya. Jadilah populasi manusia sebagai konunitas hewan paling ganas yang memburu dan memangsa kemanusiaan. Perangkap kehidupan memang tersebar hampir di setiap jalan. Ada yang menjajakan kenikmatan dan semua pesona mengumbar birahi. Meskipun menyimpan lubang hitam yang dalam, sekelebat pandangan terlihat menarik dan menggoda. Begitu menggebu keinginan merasakan atau memilikinya, maka nasehat dan peringatan dianggap kebisingan. Budak Nafsu Jalan menyusuri kejayaan status sosial terlanjur ramai dan penuh sesak. Bukan hanya hiruk pikuk dan penuh kegaduhan, keserakahan dan nafsu menguasai tumbuh kembang secara global. Sedikit orang yang mau dan mampu menjejaki jalan kesunyian dan lorong-lorong kesadaran. Memaknai kesendirian dalam keramaian. Begitu juga kearifan bersama dalam mengelola ambisi pribadi. Saat pasar raya kepentingan tak mampu lagi menampung hasrat setiap orang, maka benih-benih perseteruan mulai membuncah. Dalam suasana itu, keharmonisan dan keselarasan semakin tergusur. Setiap orang mulai abai pada kebersamaan meski berada dalam suasana menyatu. Bersuara lantang dalam senandung persatuan dan kesatuan, namun tak memaklumi perbedaan yang hakiki. Ketika sudut pandang berjarak, mengatasinya lebih sering dengan menggagas friksi dan distorsi. Dinamika geliat kebhinnekaan dan kemajemukan ternoda dilumuri dengan premis kebencian dan permusuhan. Sejatinya manusia berperang dengan pasukan nafsu dan amarah sebagai panglimanya. Konflik dalam lintasan vertikal dan horisontal, menjadi transaksi sosial yang tak memiliki batasan kejenuhan. Malah menjadi modul dan strategi kekuasaan. Perselisihan dan pertarungan sesama dijadikan sarana memperoleh kekayaan dan jabatan. Lupa dan meremehkan dampak dan ongkos sosial yang begitu besar untuk memulihkannya. Adanya yang memerintah dan diperintah, juga kehadiran pemimpin yang memegang amanat dan rakyat yang manut dan tak berdaya. Begitu ada gejala penyimpangan kekuasaan. Tanpa memiliki visi kekuasaan sebagai alat untuk mendesain dan mengkreat idealisme. Maka yang terjadi hanyalah sekedar subyek dan obyek. Pelaku dan korban, sebagaimana potret realitas penguasa dan rakyat yang tertindas. Sayup-sayup terdengar di kedalaman sosial masyarakat kecil dan lemah. Derita mereka yang teraniaya, terusir dan tergusur. Rakyat yang mengidap kedzoliman rezim harus menyimpan amarah yang tersekat. Dalam gelombang luka dan duka haru biru. Sembari terus mengikuti arus jaman dan pesarnya perubahan. Sejatinya kemanusiaan telah memasuki fase yang ringkih, dalam interaksi kepada sesama, terhadap semesta alam dan keyakinan Ketuhanannya. Kebenaran dan keadilan semakin tercerabut dari setiap jiwa. Orang menjadi begitu egois dan menganut Machiavellis. Manusia yang berakal dan beretika tak ubahnya menjadi hewan kanibal. Manusia seperti telah kehilangan kemanusiaannya sendiri. Bagai ruh bergentayangan mencari wadah lahiriah yang ideal. Berusaha menemukan jasad yang tangguh tempat berlindung komitmen dan konsistensi pada nilai-nilai. Terlebih saat manusia semakin sulit membedakan batasan yang benar dan salah. Ketika materi dan kebendaan lainnya menjadi tujuan, dan hakekat kemanusiaan menjadi ilusi dan basa-basi. Terlebih saat kemanusiaan berada di usia senja keberadaban. (*)
Tiga Kelompok Jenderal Calon Pangkostrad
Jakarta, FNN - \"Pimpinan TNI mau pilih Panglima Kostrad berasal dari mana? Profesional, lulusan Akmil terbaik, atau yang dekat dengan Presiden Jokowi?” kata Selamat Ginting di Jakarta, Rabu (19/1/2021). Pengamat komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan, ada tiga kelompok calon kuat panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). Pertama, kelompok jenderal profesional dan berpengalaman di Kostrad. Kedua, kelompok jenderal lulusan Akademi Militer (Akmil) terbaik. Ketiga, kelompok jenderal yang terkoneksi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sedangkan kelompok keempat adalah kelompok di luar ketiganya. “Pimpinan TNI mau pilih Panglima Kostrad berasal dari mana? Profesional, lulusan Akmil terbaik, atau yang dekat dengan Presiden Jokowi?” kata Selamat Ginting di Jakarta, Rabu (19/1/2021). Profesional dan Berpengalaman Menurut Selamat Ginting, kelompok pertama, adalah Mayor Jenderal (Mayjen) Achmad Marzuki (55 tahun) dan Mayjen Agus Suhardi (56,5 tahun). Keduanya bertugas di Kostrad selama sekitar 23 tahun. Marzuki abituren (lulusan) Akmil 1989, saat ini sebagai Asisten Teritorial (Aster) Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Sedangkan Agus Suhardi, abituren Akmil 1988-A, saat ini sebagai Panglima Kodam Sriwijaya di Sumatra Selatan. “Marzuki sebelum menjadi Aster KSAD, adalah Panglima Kodam Iskandar Muda di Aceh. Ia pernah menjadi Inspektur Kostrad, Panglima Divisi Infanteri (Divif) 3 Kostrad. Dua kali dengan pangkat mayjen menduduki jabatan di Kostrad,” ujar Selamat Ginting yang berpengalaman meliput di lingkungan militer selama lebih dari 25 tahun. Marzuki, lanjutnya, mengawali karier militernya pada 1990 di Batalyon Infanteri (Yonif) 503 Brigade Infanteri (Brigif) 18, Divif 2 Kostrad. Ia termasuk perwira tinggi Angkatan Darat yang paling banyak tugas operasi tempurnya sekitar 12-13 kali. “Marzuki sangat layak menjadi Panglima Kostrad dengan beragam tugas dan jabatannya di Kostrad. Profesional dan berpengalaman,” ungkap Ginting. Ada pun Agus Suhardi, hanya pada saat pangkat mayor, dia tidak sempat bertugas di Kostrad. Selebihnya ia malang melintang di Kostrad. Ia mengawali dinas militernya pada 1989 di Yonif Lintas Udara (Linud) 501, Brigif 18, Divif 2 Kostrad. “Pernah menjadi komandan peleton, komandan kompi, dua kali menjadi komandan batalyon, asisten operasi Divif 1, komandan Brigif Linud, Kepala Staf Divif 1 dan Divif 2 sampai Panglima Divif 2 Kostrad. Namun, Agus Suhardi kalah banyak dalam tugas operasi dibandingkan Marzuki. Jadi, Agus Suhardi juga sangat layak menjadi Pangkostrad. Profesional dan berpengalaman pula,” jelas Ginting. Lulusan Terbaik Kelompok kedua, menurut Selamat Ginting, adalah perwira tinggi lulusan Akmil terbaik. Ada dua orang, yakni Mayjen I Nyoman Cantiasa (54,5 tahun), lulusan terbaik Akmil 1990 dan Mayjen Teguh Pudjo Rumekso, lulusan terbaik Akmil 1991. Mayjen Cantiasa, kini menjadi Panglima Kodam Kasuari di Papua Barat. Sedangkan Mayjen Teguh Pudjo (54 tahun), saat ini sebagai Panglima Kodam Mulawarman di Kalimantan Timur. Cantiasa yang berasal dari Korps Infanteri Komando Pasukan Khusus (Kopassus), pernah tugas di Kostrad sebagai komandan peleton dan komandan kompi di Yonif Linud 328 Brigif 17, Divif 1 Kostrad. “Usai bertugas di Yonif 328 Kostrad, Cantiasa malang melintang tugas di Kopassus hingga menjadi Komandan Jenderal Kopassus. Jadi, Cantiasa juga punya peluang menjadi Pangkostrad,” ujar Selamat Ginting. Ada pun Mayjen Teguh Pudjo, lanjut Ginting, memang belum pernah bertugas di Kostrad. Namun bukan berarti dia tidak punya peluang. Jenderal Dudung Abdurachman, misalnya, belum pernah tugas di Kostrad, namun bisa menjadi Pangkostrad. Begitu juga dengan sejumlah pangkostrad lainnya. “Teguh Pudjo adalah perwira spesialis intelijen tempur. Ia pernah menjadi Komandan Pusat Kesenjataan Infaneri serta Komandan Pusat Penerbang Angkatan Darat. Ia tetap punya pelaung menjadi Pangkostrad.” Koneksi Presiden Jokowi Selamat Ginting mengungkapkan, kelompok ketiga adalah jenderal yang terkoneksi dengan Presiden Jokowi karena pernah menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Jokowi. Mereka adalah Mayjen Agus Subiyanto (54,5 tahun) dan Mayjen Maruli Simanjuntak (52 tahun). Agus Subiyanto, abituren Akmil 1991 dari Infanteri Kopassus, pertama kali terkoneksi dengan Jokowi, saat ia menjadi Komandan Kodim di Solo, Jawa Tengah pada 2009-2011. Saat itu Jokowi masih sebagai Walikota Solo. Ia kembali terkoneksi dengan Jokowi sebagai Komandan Paspampres pada 2020-2021. Kini ia menjadi Panglima Kodam Siliwangi di Jawa Barat. Agus Subiyanto pernah tugas di Kostrad pada 2011 sebagai Wakil Asisten Operasi Divisi Infanteri 2/Kostrad. Di Kopassus, antara lain pernah menjadi Komandan Batalyon 22 Grup 2 Kopassus dan Kepala Penerangan Kopassus. “Ia masih tergolong lulusan muda, yakni abituren Akmil 1991 bersama Mayjen Teguh Pudjo. Peluang Mayjen Agus Subiyanto besar, karena dia darah biru istana. Presiden Jokowi tentu berkepentingan Panglima Kostrad adalah orang yang dikenalnya dengan baik,” ungkap Ginting. Sedangkan Mayjen Maruli Simanjuntak merupakan calon Pangkostrad paling muda. Abituren Akmil 1992 dari Korps Infanteri Kopassus ini pernah menjadi Komandan Detasemen Tempur Cakra pada 2002. Detasemen ini merupakan gabungan Kopassus dan Kostrad. Selebihnya, Maruli lama bertugas di Kopassus. Antara lain sebagai Danyon 21 Grup 2/Sandi Yudha (2008-2009), Komandan Sekolah Komando Pusdikpassus (2009-2010), Wakil Komandan Grup 1/Para Komando (2010-2013), Komandan Grup 2/Sandi Yudha (2013-2014), serta Asisten Operasi Danjen Kopassus (2014). Ia tergolong perwira tinggi yang paling lama terkoneksi dengan Presiden Jokowi. Bisa dilihat dari sejunlah jabatan yang harus dekat dengan keluarga Jokowi. Antara lain sebagai Komandan Grup A Paspampres (2014-2016), Komandan Korem di Solo (2016-2017), Wakil Komandan Paspampres pada 2017-2018. Selain itu Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) IV/Diponegoro (2018), serta Komandan Paspampres (2018-2020). “Kini Maruli menjadi Panglima Kodam Udayana sejak November 2020. Dari track record terkoneksi dengan Presiden Jokowi, maka Mayjen Maruli darah biru sekali. Dia calon paling favorit dan paling popular untuk menjadi Pangkostrad dibandingkan calon lain,” ungkap Ginting. Strategis Sementara kelompok keempat, bukan kelompok yang diprediksi untuk menjadi pangkostrad. Mereka ini adalah para panglima Kodam maupun mantan panglima Kodam, khususnya dari Korps Infanteri. Dalam sejarah Kostrad, seluruh panglimanya berasal dari Korps Infanteri. Antara lain Mayjen Muhammad Nur Rahmad, dan Mayjen Ainurrahman. Keduanya abituren Akmil 1988-A. Saat ini Mayjen Nur Rahmad sebagai Kepala Staf Kostrad. Sebelumnya menjadi Panglima Kodam Tanjungpura (2019-2021), serta Asisten Pengamanan KSAD (2017-2019). Sedangkan Kepala Staf Kostrad sebelumnya, yakni Mayjen Ainurrahman juga pernah menjadi Panglima Divif 1 Kostrad. Kini sebagai Asisten Operasi KSAD. Sayangnya, Ainur belum pernah menjadi Panglima Kodam. Siapa pun Presidennya, tentu sangat berkepentingan dengan Panglima Kostrad. Kostrad merupakan satuan militer terbesar di TNI. Kostrad sebagai komando utama TNI merupakan satuan pemukul strategis. Memiliki sekitar 40-an batalyon tempur, bantuan tempur, dan bantuan administrasi. (*)
.jpeg)
Rakyat Harus Bicara Politik
Oleh Abdurrahman Syebubakar, Majelis Habaib Progresif MULAI dari melonjaknya harga bahan pokok, gas elpiji, tarif listrik dan jalan tol hingga menggunungnya utang luar negeri dan pemindahan ibu kota oligarki adalah produk politik para politikus melalui proses politik. Pertimbangan dan kepentingan politik menentukan lahirnya produk politik. Langsung maupun tidak langsung, produk politik berdampak terhadap kehidupan seluruh rakyat dan kelak menentukan nasib anak cucu kita. Dan perlu dicatat, para politikus yang melahirkan produk politik lahir dari rahim rakyat melalui pemilu lima tahunan. Proses politik ini terjadi di lingkup entitas politik bernama negara bangsa yang melahirkan para politikus untuk mengatur urusan politik. Jangankan dalam relasi kepentingan dan kebijakan publik, kondisi keseharian kita tidak lepas dari politik. Seperti kata Aristoteles bahwa \"manusia berhubungan dengan manusia lain dalam relasi politik\". Dalam buku \"Politics\" nya, sang Filsuf Yunani ini mengungkapkan, \"man is by nature a political animal\", manusia pada hakekatnya adalah makhluk politik. Agama sekalipun, yang di dalamnya menyangkut urusan pribadi dan hubungan transendental manusia dengan tuhan-nya, tidak luput dari politik. Baik politik dalam arti terbatas, untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti ajaran agama yang diyakini, maupun kaitannya dengan upaya meraih dan mempertahankan kekuasaan politik atas nama (syiar dan tegaknya) agama di ruang publik. Mahatma Gandhi (1922), bapak pendiri India pernah bernubuah: “Aku tidak bisa membagi sebuah pekerjaan apakah itu sosial, ekonomi, politik, dan religius murni ke dalam kompartemen yang kedap air. Semuanya terkait dan saling mempengaruhi. Aku tidak tahu ada sebuah agama yang berpisah dari aktivitas manusia [termasuk politik]” Semua agama bisa tegak dan menyebar ke sembarang tempat berkat politik. Islam, misalnya, sejak kehadirannya 14 abad silam, selalu bersentuhan dengan masalah politik, meskipun tidak ada kesepakatan tentang konsep dan rumus politik, terutama dalam hubungannya dengan agama. Terlepas dari keterbelahan dalam memaknai hubungan Islam dan politik, politik Islam adalah politik adiluhung (virtuous politics) yang bertujuan menghadirkan rahmatan lil ‘aalamin (keberkahan bagi seluruh alam semesta) dengan strategi ‘amr ma’ruf nahi mungkar (menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran). Kendati diperhadapkan dengan realitas semesta politik dengan dampak luas bagi kehidupan rakyat, kini dan mendatang, sebagian warga tidak peduli dengan politik (a-politik). Bahkan mengaku alergi membicarakannya (anti-politik). Padahal, menghindar dari obrolan politik adalah politik. Sikap diam merupakan simbol persetujuan terhadap apapun yang dilakukan oleh para politikus. Silence implies consent (diam adalah persetujuan), kata para ahli komunikasi politik. Perlu digarisbawahi, bicara politik tidaklah identik dengan meraih dan mempertahankan kekuasaan atau jabatan. Bicara politik juga bukan barang mewah yang menjadi hak prerogatif politikus, pun kaum terpelajar dan para aktivis. Tapi, hak yang melekat pada diri setiap warga negara yang dijamin konstitusi. Dalam banyak kasus, mereka yang enggan bicara politik adalah manusia-manusia pragmatis, atau lebih buruk lagi, kaum oportunis, yang hanya mementingkan kepentingan dan kenyamanan diri sendiri. Kamus kehidupan mereka tidak mengenal kosa kata tanggungjawab moral dan sosial kendati berasal dari kalangan terdidik dan status sosial ekonomi mapan. Barisan pendukung militan dari politikus yang sedang berkuasa juga seringkali menghindar dari perbincangan politik. Sebab, tidak ingin mendengar suara sumbang tentang penguasa idola mereka. Sebaliknya, mereka bersemangat menceritakan dan menyebar berita tentang prestasi dan kehebatan sang penguasa idola. Pun dengan senang hati mereka menyimak cerita tentangnya, asalkan tanpa cela. Seperti halnya kelompok oposan, menjadi pendukung penguasa juga pilihan politik. Politik status quo. Bagi pendukung penguasa, politik yang benar hanya politik versi penguasa. \"The king can do no wrong,\" penguasa tidak bisa dan tidak boleh salah. Kelompok ini hanya \"mengizinkan\" ruang publik diisi perbincangan politik ala penguasa. Selainnya, tabu bagi mereka. Padahal, penguasa, entah presiden atau kepala daerah, adalah produk politik, yang sesak dengan urusan politik. Campur aduk antara politik kebajikan (good politics) dan politik nista (bad politics). Untuk memperoleh kekuasaan, penguasa berpolitik. Kesehariannya dalam mengelola, mempertahankan dan memperluas jangkauan kekuasaan juga politik. Bahkan, seringkali menghalalkan segala cara sesuai nubuat Niccolo Machiavelli, arsitek realisme politik abad renaisans asal Italia. Presiden masuk gorong-gorong, ternak kodok, melepas burung, mancing pakai sendal jepit, lempar sembako dari dalam mobil, berswafoto di lokasi bencana, semuanya aksi politik. Tepatnya politik pencitraan. Akhirul kalam, it\'s all about politics. Politik meluber ke segala penjuru secara dinamis. Dus, rakyat tidak bisa dan tidak perlu menghindar dari perbincangan politik. (*)
Hakim Putuskan Pengembalian Kapal, Perusahaan dan Tanah Heru Hidayat
Jakarta, FNN - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memerintahkan pengembalian sejumlah harta berupa kapal, perusahaan dan tanah yang terkait dengan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat dalam perkara korupsi pengelolaan dana PT Asabri dan tindak pidana pencucian uang.\"Menimbang barang bukti berupa kapal LNG Aquarius Nomor Tanda Pendaftar 2012 Pst No. 7178/L milik PT Hanochem Shipping beserta seluruh dokumen kapal terbukti dimiliki PT Hanochem Shipping jauh sebelum tindak pidana korupsi dalam perkara ini,\" kata Ketua Majelis Hakim Ignatius Eko Purwanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Selasa (18/1).Dalam perkara tersebut Heru Hidayat dijatuhi pidana penjara nihil dan kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp12,643 triliun.\"Kapal LNG Aquarius dibeli 3 konsorsium sejak 14 Desember 2011 dengan harga 33 juta dolar AS dari BGT Ltd dalam perjalanannya PT TRAM Mineral TBK menjadi pemegang saham di PT Hanochem Shipping namun tidak dengan sendirinya PT TRAM Mineral Tbk atau terdakwa menjadi pemilik dari kapal tersebut sehingga dapat dipastikan bukan merupakan hasil tindak pidana oleh karenanya harus dikembalikan kepada dari mana barang tersebut disita,\" tambah hakim Eko.Selanjutnya ada 4 kapal milik PT Trada Alam Mineral Tbk yang juga diperintahkan untuk dikembalikan yaitu:1. Kapal Pasmar 012. Kapal Taurians one3. Kapal Taurians two4. Kapal Taurians Three\"Serta seluruh dokumen terkait kapal-kapal di atas terbukti dimiliki PT Trada Alam Minera Tbk jauh dimiliki sebelum tindak pidana korupsi sehingga bukan hasil tindak pidana oleh karenanya harus dikembalikan kepada barang siapa barang tersebut disita,\" ungkap hakim.Masih ada 13 kapal milik PT Jelajah Bahari Utama yang juga diperintahkan hakim untuk dikembalikan yaitu:1. Kapal ARK 032. Kapal ARK 013. Kapal ARK 024. Kapal ARK 055. Kapal ARK 066. Kapal Noah 17. Kapal Noah 28. Kapal Noah 39. Kapal Noah 510. Kapal Noah 611. Kapal TBG 30612. Kapal TBG 30113. Kapal TBG 2007\"Beserta dokumen kapal di atas terbukti dimiliki PT Jelajah Bahari Utama jauh sebelum tindak pidana korupsi dilakukan dalam perkara ini sehingga dapat dipastikan bukan hasil tindak pidana oleh karenanya harus dikembalikan kepada barang siapa barang bukti disita,\" tambah hakim.Harta selanjutnya yang harus dikembalikan adalah barang bukti berupa perseroan terbatas yaitu PT. Ricobana Abadi, PT Tiga Samudera Perkasa, PT Mahkota Nikel Indonesia dan PT Tiga Samudera Nikel.\"Karena merupakan badan hukum yang merupakan personifikasi orang, maka tidak dapat dilakukan penyitaan atau perampasan. Seandainya badan hukum tersebut diduga terkait tindak pidana korupsi dapat didakwa tersendiri oleh karena itu penyitaan terhadap badan hukum tersebut harus dinyatakan batal demi hukum,\" kata hakim Eko.Masih ada tanah dan bangunan seluas 660 meter persegi di Kelurahan Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Kota Pontianak dengan pemegang hak PT Inti Kapuas Arwana Tbk.\"Terbukti dimiliki jauh sebelum tindak pidana korupsi yaitu pada 2007 sehingga dapat dipastikan bukan hasil tindak pidana oleh karenanya harus dikembalikan kepada barang siapa barang bukti itu disita,\" ungkap hakim.Terakhir, 1 bidang tanah dan bangunan seluas 382 meter persegi di Kelurahan Bangka Belitung, Pontianak Selatan, Kota Pontianak pemegang hak Susanti Hidayat yang merupakan adik dari Heru Hidayat.\"Terbukti dimiliki Susanti Hidayat jauh sebelum tindak pidana yaitu pada 2006 sehingga dapat dipastikan bukan hasil tindak pidana karenanya harus dikembalikan kepada barang siapa barang bukti disita,\" kata hakim Eko.Namun hakim juga memerintahkan perampasan aset-aset milik Heru seperti mobil Ferrari, mobil Lexus, apartemen, tanah dan bangunan di sejumlah lokasi.Heru Hidayat sudah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya pada 26 Oktober 2020 dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.Terhadap vonis tersebut Kejaksaan Agung menyatakan akan melakukan banding.\"Terhadap putusan majelis hakim tersebut, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah memerintahkan penuntut umum untuk segera melakukan upaya perlawanan banding karena putusan majelis hakim tidak berpihak dan telah mengingkari rasa keadilan masyarakat yang telah ditimbulkan oleh terdakwa dengan kerugian negara yang begitu besar sekitar Rp39,5 triliun yaitu kerugian PT. Asuransi Jiwasraya sebesar Rp16,7 triliun dan kerugian PT. Asabri sebesar Rp22,78 triliun,\" kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer. (sws)
Hakim Tipikor Perintahkan Rampas Tanah, Apartemen, Mobil Heru Hidayat
Jakarta, FNN - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memerintahkan perampasan harta milik Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat yang terbukti melakukan korupsi pengelolaan dana PT. Asabri (Persero) serta tindak pidana pencucian uang.\"Dari fakta hukum di persidangan, telah terbukti benar terdakwa Heru Hidayat memperoleh keuntungan yang tidak sah dari pengelolaan dan pengendalian PT Asabri (Persero) sejumlah Rp12.643.400.946.226 oleh karenanya terhadap terdakwa bisa dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah tersebut,\" kata Ketua Majelis Hakim Ignatius Eko Purwanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Selasa (18/1).Dalam perkara tersebut Heru Hidayat dijatuhi pidana penjara nihil dan kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp12,643 triliun.Sejumlah barang yang oleh hakim diwajibkan untuk dirampas untuk negara karena berasal dari tindak pidana korupsi sehingga harus dirampas untuk negara yaitu:1. 1 unit apartemen No 85 seluas 180 meter persegi di Pakubuwono View, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.2. 1 bidang tanah dan bangunan seluas 75 meter persegi di Jalan Tentara Pelajar, Kebayoran Lama, Jakarta atas nama PT Nusa Puri Niraba3. 1 bidang tanah seluas 16.813 meter persegi di Desa Kepincut, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung atas nama PT. Seribu Pulau Tropika4. 1 unit mobil merek Lexus tipe RX200T F-Sport 4x4 AT tahun pembuatan 2017 warna hitam5. 1 unit mobil Ferrari tipe Berlinetta, beserta dokumen yang telah diserahkan ke Asabri oleh Heru Hidayat6. Barang bukti berupa saham yang ada kaitannya dengan Heru Hidayat maupun pihak lain yang yang diperoleh pada waktu dan setelah tindak pidana dilakukan7. 7 bidang tanah milik Tan Drama di Desa Mentigi, Provinsi Bangka Belitung8. 2 bidang tanah atas nama PT Seribu Pulau Tropika seluas 243 meter persegiNamun majelis hakim memerintahkan sejumlah harta yang terkait dengan Heru Hidayat yaitu 18 kapal, empat perseroan terbatas serta tanah dan bangunan dikembalikan kepada Heru Hidayat karena dinilai bukan berasal dari tindak pidana.Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mengajukan tuntutan hukuman mati terhadap Heru Hidayat, namun majelis hakim yang terdiri dari Ignatius Eko Purwanto, Saifuddin Zuhri, Rosmina, Ali Muhtarom dan Mulyono Dwi Purwanto menolak permintaan tersebut.Terdapat sejumlah alasan hakim menolak menjatuhkan hukuman mati yaitu pertama, hakim menilai JPU menuntut di luar pasal yang didakwakan karena dakwaan hanyalah pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Tipikor dan pasal 3 UU 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan mengenai ancaman hukuman mati ada di pasal 2 ayat 2 UU Pemberantasan Tipikor.Alasan kedua, JPU dinilai tidak dapat membuktikan kondisi-kondisi tertentu penggunaan dana yang dilakukan terdakwa saat melakukan tindak pidana korupsi. Majelis menilai tindakan korupsi Heru Hidayat terhadap PT Asabri dilakukan pada 2012-2018 tidak terjadi saat bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi dan saat negara mengalami krisis ekonomi dan moneter.Alasan ketiga, menurut majelis hakim, Heru Hidayat tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara pengulangan.Heru Hidayat memang sudah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya pada 26 Oktober 2020 dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.Namun perbuatan korupsi Heru Hidayat pada PT Asabri tidak dapat dikategorikan sebagai pengulangan namun lebih tepat tindak pidana berbarengan dengan tindakan korupsi Heru di PT Jiwasraya.Terhadap vonis tersebut Kejaksaan Agung menyatakan akan melakukan banding.\"Terhadap putusan majelis hakim tersebut, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah memerintahkan penuntut umum untuk segera melakukan upaya perlawanan banding karena putusan majelis hakim tidak berpihak dan telah mengingkari rasa keadilan masyarakat yang telah ditimbulkan oleh terdakwa dengan kerugian negara yang begitu besar sekitar Rp39,5 triliun yaitu kerugian PT. Asuransi Jiwasraya sebesar Rp16,7 triliun dan kerugian PT. Asabri sebesar Rp22,78 triliun,\" kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer. (sws)
Empat Rumah Warga Payo Lebar hangus Terbakar
Jambi, FNN - Empat unit rumah terdiri dari tiga rumah bedeng kontrakan dan satu rumah semi permanen hangus terbakar di RT 13, Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung Kota Jambi, tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu dan hanya kerugian materiil.Ijal, salah satu saksi, menuturkan bahwa api berasal dari belakang salah satu bedeng kejadian sekitar pukul 14:15 WIB, dan terdengar ada juga bunyi ledakanUpaya pemadaman api menjadi tantangan petugas damkar karena lokasi rumah di belakang ruko dan hanya bisa dilalui sepeda motor sehingga harus menggunakan selang cukup panjang untuk memadamkan api. \"Api berasal dari belakang salah satu bedeng, pas kito tau api sudah besak nian,\" kata Ijal Senin.Dirinya menuturkan tidak bisa menyelamatkan harta benda karena berupaya menyelamatkan seorang bapak, Muslim, yang ada di dalam rumah dalam kondisi sakit stroke.\"Tidak mikir harta benda lagi, Bang, aku selamatin bapak, aku tarek kasur bapak keluar rumah karena bapak sakit, dak bisa jalan,\" katanya.Sementara itu, Yanti salah satu korban mengatakan tidak mengetahui persis api berasal dari mana, namun pada saat kejadian dirinya berkata kepada suaminya kenapa rumahnya terasa panas sekali, padahal kipas angin hidup.\"Saat saya bangun dari tidur, api sudah besar sekali,\" katanya.Akibat kejadian tersebut, dirinya tidak bisa menyelamatkan harta benda, karena api sudah terlalu besar.\"Tidak ada barang yang diselamatkan, hanya baju yang tertempel di badan ini,\" katanya.Api berhasil dipadamkan oleh petugas Damkar Kota Jambi sekira pukul 16.21 WIB dengan mengerahkan beberapa unit armada mobil kebakaran.Usai dipadamkan, para korban kebakaran terlihat mengais lantai rumah bekas kebakaran mencari tempat penyimpanan harta berupa emas dan uang di dalam tanah dan berhasil menemukan uang tunai Rp15 juta dan emas senilai Rp50 juta milik salah satu korban kebakaran. (sws)
POPULER
