ALL CATEGORY
.jpeg)
Anies Baswedan Calon Presiden Paling Potensial
Oleh Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan PARA kandidat mulai menggelinding untuk Pilpres normal tahun 2024. Disebut normal karena masih mungkin terjadi perubahan politik sebelum tahun 2024 yang akan berpengaruh pada proses Pilpres. Ada Prabowo, Puan, ErickTohir, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo dan tentu saja Anies Baswedan. Nama Gatot Nurmantyo, Rizal Ramli dan La Nyalla Mattaliti muncul pula, namun nampaknya akan terbuka maju jika terjadi perubahan pada Presidential Threshold. Konfigurasi pasangan sementara diabaikan. Dari nama-nama yang bergulir, maka potensi terbesar untuk sukses dalam Pilpres mendatang adalah Anies Baswedan. Alasannya adalah sebagai berikut : Pertama, sebagai Gubernur DKI kinerjanya paling terpantau dan nyatanya sulit untuk menafikan prestasi yang telah ditorehkan. Keseriusan dalam menangani DKI membuat Anies dicatat sebagai figur pemimpin yang paling fokus dalam tugas dan menunaikan amanat. Kedua, upaya melemahkan dengan isu dan agenda pemindahan Ibu Kota Negara ternyata tidak mampu untuk menenggelamkan reputasinya. Sebaliknya rakyat yang skeptis dengan IKN di Kalimantan, justru semakin simpati pada Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta yang sering \"dizalimi\". Ketiga, penzaliman masif, sistemik, dan terstruktur dijawab dengan kerja dan kinerja. Akibatnya upaya penzaliman itu tidak berhasil merusak nama baiknya. Di sisi lain \"lawan-lawan\" yang menebar fitnah dan kebencian semakin \"kegerahan\", nyaris putus asa. Kadrunisasi mengalami dekomposisi atau pembusukan diri. Keempat, secara bertahap Anies akan mendapat kendaraan yang semakin bertambah. Partai politik butuh cantolan figur yang memiliki popularitas, elektabilitas, dan kapabilitas yang mumpuni. Kemenangan di samping faktor dana, juga yang terpenting adalah tiga hal tersebut. Anies Baswedan cukup memiliki modal politik yang dibutuhkan tersebut. Kelima, rakyat berharap Anies adalah pemimpin yang mampu membawa perubahan atas buruk dan ruwetnya kinerja Pemerintahan Jokowi saat ini. Di samping dapat pula melanjutkan hal-hal baik yang telah diwariskan oleh Presiden-Presiden sebelumnya. Profil intelektual, santun, berprinsip, dan berpengalaman sangat mendukung. Para Kompetitor telah diketahui reputasi ataupun kelemahannya oleh publik. Prabowo yang inkonsisten disinyinyalir telah ditinggal oleh pendukungnya. Puan yang \"belum level\" menjadi Presiden. Sebagai Ketua DPR saja cukup belepotan dalam memimpin DPR. Erick dilanda \"PCR\" bersama Luhut, Ridwan Kamil di Jawa Barat dinilai tidak sukses. Bermain pada pola pencitraan semakin dirasakan usang dan memualkan. Ganjar sebagai kepanjangan tangan dan mainan Istana digadang-gadang sebagai pesaing terkuat. Akan tetapi PDIP yang terbelah oleh figur Puan tentu sangat memberatkannya. Begitu pula dengan kasus dugaan suap 500 ribu US Dollar yang sulit dihapus dari memori publik. Ganjar menjadi figur katrolan Istana. Istana yang masih otak-atik dan coba-coba. Anies Baswedan adalah kandidat Presiden paling potensial. Selesai masa jabatan di bulan Oktober tidak akan mengurangi luasnya panggung. Rakyat akan menggelar panggung dengan sendirinya. Ketika beban jabatan telah lepas, maka keleluasaan untuk bersilaturahmi semakin terbuka. Satu tahap yang mudah didapat yaitu predikat bahwa Anies Baswedan adalah Presiden rakyat. Tahap berikut yaitu upaya untuk menjadikan sebagai Presiden Istana dan hal ini diprediksi akan didapat pula. Bagi muslim tentu dengan keyakinan bahwa semua itu akan ditentukan atas kehendak-Nya. (*)
KPPU Panggil Perusahaan Minyak Goreng Terkait Dugaan Kartel
Jakarta, FNN - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai memanggil pemain besar perusahaan minyak goreng untuk dimintai keterangan terkait adanya dugaan kartel produk minyak goreng, Jum\'at. \"Kita menemukan empat pemain besarnya. Nah, perusahaan-perusahaan tersebut mulai besok oleh KPPU akan dipanggil terkait indikasi kartel,\" kata Ketua KPPU Ukay Karyadi pada diskusi publik yang digelar Institut for Development of Economics and Finance (Indef) secara virtual, Kamis, 3 Februari 2022. Ukay memaparkan alasan adanya indikasi kartel terkait melonjaknya harga minyak goreng beberapa waktu lalu, dengan menyebut terdapat sinyal-sinyal praktik kartel. Jadi, lanjut Ukay, ketika ada kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO), maka situasi tersebut dijadikan momentum untuk pelaku usaha minyak goreng pada perusahaan besar untuk menaikkan harga. Padahal seharusnya mereka yang pabriknya terintegrasi secara vertikal dengan kebun sawit, mendapat pasokan dari kebunnya sendiri. \"Di hulunya mereka menguasai, di hilirnya mereka menguasai. Tapi, mereka tetap mengacu pada harga internasional. Hal ini karena mereka yakin, kalaupun harga minyak gorengnya dinaikkan, mereka akan tetap laku di pasaran karena permintaan terhadap minyak goreng ini cenderung elastis,\" ujar Ukay, sebagaimana dikutip dari Antara. Menurut Ukay, yang menjadi perhatian KPPU adalah selain pabrik minyak goreng tersebut terintegrasi dengan kebun sawit milik mereka sendiri, perusahaan-perusahaan tersebut juga menaikkan harga jual secara bersamaan. Padahal, lanjut Ukay, jika terjadi kenaikan di produk minyak goreng PT A (misalnya), maka PT B akan mengambil alih pasar PT A dengan tidak ikut menaikkan harga. Namun yang terjadi justru para pemain besar minyak goreng tersebut menaikkan harga secara kompak. \"Nah, ketika kenaikan ini terjadi, pemerintah sampai harus turun tangan mengintervensi harga dengan kebijakan satu harga di level Rp 14.000 per liter dan terbukti tidak efektif. Sehingga merubah lagi kebijakan dengan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO),\" ungkap Ukay. Dengan demikian, Ukay mengatakan bahwa KPPU melihat adanya praktek oligopoli, sehingga intervensi yang dilakukan di hilir dinilai kurang efektif tanpa pembenahan struktur industrinya dari hulu. \"Tentunya intervensi pasar di hilir tanpa membenahi struktur industrinya menjadi kurang efektif, karena posisi tahap awalnya ada di perusahaan-perusahaan besar tersebut,\" ujar Ukay. (MD).
BULD DPD RI dan Pemkab Manggarai Barat Bahas Produk Legislasi Daerah
Labuan Bajo, FNN - Badan Urusan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BULD DPD RI) dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat membahas produk legislasi daerah yang aspiratif dalam Temu Konsultasi Legislasi Pusat dan Daerah di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT.\"Hasil dari Temu Konsultasi Legislasi Pusat dan Daerah ini akan diolah dan dianalisis oleh BULD dengan target bisa membawa solusi bagi pembentukan produk legislasi daerah yang aspiratif dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada,\" kata anggota DPD RI asal Provinsi NTT Abraham Liyanto di Labuan Bajo, Kamis.DPD merupakan lembaga yang diberikan wewenang untuk melakukan pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah (Ranperda) dan peraturan daerah (Perda). Untuk melaksanakan hal tersebut,DPD membentuk alat kelengkapan, yakni BULD DPD. Nantinya BULD dapat memberikan pendapat dan pertimbangan atas permintaan daerah tentang berbagai kebijakan dan masalah hukum khususnya terkait ranperda dan perda. Menurut Abraham, Temu Konsultasi Legislasi Pusat dan Daerah itu tentunya dilakukan untuk menghimpun masukan dan aspirasi daerah atas berbagai permasalahan yang dihadapi daerah, terutama yang berkaitan dengan pengaturan kewenangan daerah dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaan urusan-urusan konkuren di daerah, administrasi pertanahan, pengelolaan wilayah kepulauan, pengelolaan pariwisata, dan penyusunan RDTR.Keberadaan DPD dalam konteks pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda, ungkap dia, akan memberikan hasil berupa rekomendasi holistik yang berkaitan dengan harmonisasi legislasi pusat-daerah bukan rekomendasi perda per perda.Sementara itu Wakil Ketua BULD Amang Syafrudin menjelaskan bahwa tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Ranperda dan Perda ialah upaya DPD dalam rangka melakukan harmonisasi legislasi pusat dan daerah; bukan hanya menganalisis secara parsial, melainkan mendalami secara komprehensif dengan lebih lanjut mencermati kedudukan Ranperda atau Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan.DPD sesuai kedudukannya sebagai lembaga perwakilan daerah ingin memfasilitasi dan mempercepat proses pembentukan perda di daerah. Menurutnya, DPD justru mengadvokasi daerah untuk menjembatani persoalan pembentukan produk legislasi daerah, sehingga daerah segera mempunyai payung hukum bagi penyelenggaraan tata pemerintahan di daerah. Dalam menjalankan peran dan kewenangannya itu, DPD berharap menjadi kekuatan baru bagi daerah guna menghasilkan produk legislasi daerah yang aspiratif dan responsif. DPD mengupayakan untuk mampu menjamin kesinambungan alur kebijakan dari pusat ke daerah, termasuk dalam proses pembentukan produk hukum daerah.Amang berharap rekomendasi yang disampaikan oleh DPD mampu memberi perspektif baru terkait hubungan pusat-daerah yang mempertimbangkan aspek keberlakuan, dampak, dan kesesuaiannya.Pada kesempatan itu, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi berharap Temu Konsultasi Legislasi Pusat dan Daerah dapat memberikan banyak masukan bagi penyelesaian berbagai permasalahan yang ada.Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pun terus berupaya menyelesaikan berbagai persoalan agar terciptanya tata pemerintahan yang baik di daerah pariwisata super prioritas tersebut.\"Kami yakin permasalahan yang tadi didiskusikan akan terselesaikan dalam waktu cepat,\" tegasnya. (mth)
AP I Dukung Layanan Ekspor Kargo dari Bali dan Manado ke Jepang
Jakarta, FNN - PT Angkasa Pura I (Persero) mendukung layanan penerbangan kargo komoditas ekspor unggulan dari Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dan Bandara Sam Ratulangi Manado menuju Bandara Narita Jepang dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia.“Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Bandara Sam Ratulangi berada pada posisi yang strategis dalam mendukung aktivitas ekspor komoditas unggulan, khususnya perikanan, untuk menembus pasar Asia,\" kata Direktur Utama Angkasa Pura I Faik Fahmi dalam keterangannya yang dipantau di Jakarta, Kamis.Faik Fahmi mengatakan trafik kargo internasional dan domestik di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali tahun 2021 mencapai 31,319,929 kg (unaudited). Sedangkan trafik kargo internasional dan domestik di Bandara Sam Ratulangi Manado tahun 2021 mencapai 16,576,800 kg (unaudited).\"Ke depan kami berharap layanan pengiriman kargo ekspor melalui dua bandara kami ini dapat mendukung kebangkitan perekonomian di Bali dan Sulawesi Utara secara berkelanjutan,” ujarnya.Seremonial pelepasan penerbangan kargo komoditas ekspor unggulan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dihadiri oleh Direktur Niaga Garuda Indonesia Ade R. Susardi, Kepala Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi Bali I Wayan Jarta, Kepala Otoritas Bandara Wilayah IV Putu Eka Cahyadi dan General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali Herry A.Y Sikado, Rabu (2/2) sore.Adapun jenis pesawat Garuda Indonesia yang digunakan untuk mengangkut kargo komoditas ekspor adalah Airbus 330-300.Komoditas ekspor yang diangkut dari Bali menuju Jepang diterbangkan pukul 19.25 WITA dengan membawa produk perikanan berupa ikan tuna segar dengan berat 6 ton.Pesawat kemudian tiba di Manado untuk melakukan transit pukul 21.30 WITA dan mengangkut kargo perikanan dan jenis lainnya dengan berat 14 ton. (mth)
DPRD Penajam Paser Utara Berharap Pemerintah Pusat Perhatikan Penyangga IKN
Penajam, FNN - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Jon Kenedi mengharapkan pemerintah pusat memperhatikan pembangunan daerah penyangga ibu kota negara (IKN) seiring rencana bakal dipindahkan di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.\"Kami minta pemerintah pusat memberikan anggaran untuk menunjang pembangunan daerah penyangga ibu kota negara,\" ujar Jon Kenedi di Penajam, Kamis.\"Khususnya bagi Kabupaten Penajam Paser Utara maupun daerah penyangga lainnya di Kalimantan Timur,\" tambah politisi Partai Demokrat tersebut.Kabupaten Penajam Paser Utara mengharapkan pemerintah pusat memberikan anggaran lebih agar ada keseimbangan antara pembangunan ibu kota negara dengan pembangunan daerah penyangga.Legislatif bersama eksekutif telah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menurut dia, menyangkut pemindahan ibu kota negara.Dalam pertemuan tersebut disampaikan beberapa aspirasi mengenai hak masyarakat adat dan anggaran untuk penunjang pembangunan daerah penyangga ibu kota negara.\"Dijelaskan pemerintah pusat tidak hanya membangun ibu kota negara, tapi juga membangun daerah penyangga dan pemerintah daerah diminta siapkan perencanaan pembangunan agar anggaran diakomodir pemerintah pusat,\" ucapnya.DPRD bersama pemerintah kabupaten juga akan mengawal penyusunan PP (peraturan pemerintah) dan Perpres (peraturan presiden) sebagai payung hukum turunan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN.\"Kami akan kawal penerbitan PP dan Perpres agar hak-hak masyarakat daerah terakomodir, dan daerah penyangga IKN dapat porsi anggaran yang lebih,\" tegas Jon Kenedi.Setelah UU IKN disahkan DPR RI pada 18 Januari 2021, pemerintah pusat sedang menggodok sejumlah peraturan turunan dari undang-undang tersebut berupa PP dan Pepres.Salah satunya Pepres Otorita ibu kota negara Nusantara atau pemerintahan daerah khusus ibu kota negara dan Perpres tata ruang kawasan strategis nasional ibu kota negara Nusantara. (mth)
Wali Kota Bandarlampung Jamin Sistem Pembelajaran Tidak Menghambat
Bandarlampung, FNN - Wali Kota Bandarlampung, Eva Dwiana menjamin perubahan sistem pembelajaran selama pandemi COVID-19 tidak akan menghambat atau merugikan dan siswa dipastikan tetap lulus atau naik kelas. \"Karena bentar lagi ada ujian sekolah, siswa-siswi kami jamin naik kelas semua dan lulus,\" kata Eva Dwiana, di Bandarlampung, Kamis.Menurut dia, kebijakan tersebut diambil mengingat Pembelajaran tatap muka (PTM) yang rencananya dibuka pekan depan kembali ditunda karena kasus COVID-19 di Bandarlampung sedang meningkat.\"Saya juga berharap kepada wali murid dapat bekerja sama dengan baik atas kebijakan yang diambil ini karena lebih baik sehat semuanya, saya juga minta agar prokes diperketat,\" kata dia.Eva meminta kepada sekolah-sekolah termasuk swasta untuk mengikuti kebijakan pemerintah kota (pemkot) untuk sementara waktu agar pelaksanaan PTM tetap melalui dalam jaringan (daring).\"Sekolah swasta tolong ikuti pemda sementara ini, kalau dalam dua pekan kondisinya membaik kita akan buka PTM secepatnya,\" kata dia.Terkait vaksinasi kepada pelajar, Wali Kota mengatakan bahwa siswa-siswi di Bandarlampung sudah hampir seluruhnya tervaksinasi.\"Pelajar sudah hampir semua kita vaksinasi, meski begitu kami meminta maaf karena harus menunda PTM di Bandarlampung,\" kata dia.Berdasarkan data yang unggah dari laman vaksin.kemkes.go.id capaian vaksinasi kepada anak di Kota Bandarlampung mencapai 77.874 orang dari target Provinsi Lampung ynag berjumlah 565.672. (mth)
Pemkot Yogyakarta Minta Otoped di Malioboro Libur Selama Relokasi PKL
Yogyakarta, FNN - Pemerintah Kota Yogyakarta meminta pengelola usaha otoped atau skuter listrik di kawasan Malioboro untuk meliburkan aktivitas selama sekitar satu pekan atau selama proses relokasi pedagang kaki lima ke lokasi baru berlangsung.\"Selama sekitar sepekan, kami minta usaha tersebut libur dulu,\" kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi di Yogyakarta, Kamis.Selama diliburkan, pemerintah daerah akan melakukan pembenahan termasuk menyusun aturan terkait operasional dan jalur yang bisa dilalui kendaraan tersebut.Pengaturan operasional termasuk jalur tersebut, lanjut Heroe, ditujukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang menyewa otoped listrik dan juga keamanan pengguna jalan lain termasuk wisatawan yang berjalan di sepanjang pedestrian Malioboro.Imbauan untuk meliburkan penyewaan atau operasional otoped listrik tersebut juga disebabkan pencabutan sementara aturan jam bebas kendaraan bermotor di kawasan Malioboro yang biasanya diberlakukan pada pukul 18.00-21.00 WIB setiap hari.Pencabutan sementara aturan jam bebas kendaraan bermotor tersebut juga akan diberlakukan selama sekitar satu pekan atau selama proses relokasi PKL ke lokasi penempatan yang baru.Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Agus Arif menegaskan bahwa kendaraan otoped listrik tidak boleh digunakan di jalan raya.\"Jika ada aturan car free day, maka masih diperbolehkan. Tetapi jika digunakan di jalan raya bercampur dengan kendaraan lain, maka tidak boleh,\" katanya.Meskipun demikian, Agus menyebut Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin atau melarang aktivitas usaha penyewaan otoped listrik.\"Yang kami soroti adalah otoped sebagai alat transportasi atau kendaraan. Itu yang menjadi kewenangan kami. Tetapi apakah otoped tersebut bisa digunakan di pedestrian Malioboro atau tidak, saya tidak komentar dulu,\" katanya.Ia pun memastikan akan memberikan peringatan atau menindak jika ada masyarakat atau wisatawan yang menggunakan otoped listrik tersebut melaju di jalan raya.\"Misalnya di Malioboro. Petugas kami dan kepolisian selalu mengingatkan jika masih ada wisatawan yang menggunakan otoped di jalan raya,\" katanya. (mth)
Interfaith dan Islamophobia -02
Hubungan yang baik dan ketinggian toleransi Islam inilah yang menjadi tonggak kebangkitan peradaban Islam di dunia, khususnya di Eropa. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation SESUNGGUHNYA interfaith atau interaksi antar pemeluk agama di dalam hidup rasulullah SAW sendiri bukan sesuatu yang asing. Kita diingatkan kembali oleh sejarah isteri pertama beliua, Khadijah R.A, yang ternyata dari kalangan keluarga Kristiani di Mekah. Belakangan ketika Muhammad SAW menerima wahyu pertama justeru sepupu Khadijah-lah (Waraqah bin Naufal) yang memberikan dukungan moral, bahkan berjanji kelak jika diberikan umur panjang akan menjadi pengikut Rasulullah SAW. Yang pasti interfaith atau interaksi Rasul dan pengikut agama lain bukan dengan seminar atau konferensi maupun ceramah. Tapi dalam bentuk relasi kehidupan nyata antara Rasulullah SAW dan umat beragama lain. Sebagian catatan sejarah itu saya sampaikan di bawah ini: Pertama, ketika Rasulullah SAW dan pengikutnya mengalami tantangan berat dari pembesar Mekah, bahkan siksaan yang tidak dapat diekspresikan dengan kata-kata. Di saat seperti itu Rasulullah SAW memerintahkan sebagian pengikutnya untuk melakukan hijrah ke sebuah negeri yang penduduknya beragama Nasrani. Negeri itu adalah Habasyah atau lebih dikenal dengan Ethiopia saat ini. Raja negeri itu adalah seorang Nasrani yang sangat taat. Sangat beragama, santun dan bijak. Raja Najasyi namanya. Beliau saat itu menerima pengikut Muhammad SAW dan melindunginya, bahkan ingin mendengarkan penjelasan tentang agama/keyakinan pendatang itu. Pimpinan pengungsi ketika itu, sepupu Rasulullah SAW Ja\'far bin Abi Talib, membacakan ayat-ayat tentang kehidupan Isa dan Ibunya Maryam AS. Mendengarkan ayat-ayat itu menjadikan sang raja meneteskan airmata. Nuraninya tersinari oleh kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Apalagi berkaitan erat dengan hatinya sebagai Kristen yang taat. Sebagian ulama bahkan mengatakan bahwa secara batin beliau sesungguhnya menerima Islam setelah mendengarkan ayat-ayat itu. Hal itu semakin dikuatkan ketika sang raja bahkan menolak mentah-mentah permintaan pembesar Mekah untuk mengekstradisi kembali mereka ke kampung asal (Mekah). Beliau seolah mengatakan mereka (pengikut Muhammad) adalah saudara-saudaraku yang harus dilindungi. Itulah catatan pertama dalam sejarah Islam yang tercatat sebagai interaksi publik antara Komunitas Muslim dan Komunitas Kristen secara terbuka. Kedua, jauh sebelum rasulullah SAW hijrah ke Madinah, di kota ini telah menetap selain komunitas Arab dari suku ‘Aus dan Khazraj juga ada dua komunitas agama lainnya. Yaitu komunitas Yahudi dan komunitas Nasrani. Kedua komunitas ini memiliki posisi dan pengaruh terhormat di masyarakat Madinah karena mereka relatif lebih maju, baik dalam pendidikan maupun ekonomi. Bahkan masyarakat Yahudilah yang memegang pasar Madinah (Wall Streetnya) saat itu. Ketibaan rasulullah SAW di Madinah secara alami menuntut beliau untuk membangun komunikasi, relasi, dan kerjasama dengan semua komunitas Madinah. Apalagi dalam posisi beliau, selain sebagai seorang Nabi dan Rasul, juga sebagai Kepala Negara. Oleh karenanya baik dalam kapasitas beliau sebagai pemimpin agama maupun publik (kepala negara) beliau dituntut untuk membangun komunikasi dengan semua komunitas agama tersebut. Setelah menyelesaikan pembangunan masjid (Kubah), penguatan ukhuwah Islamiyah (mempersaudarakan Anshor dan Muhajirun), beliau lalu membentuk konstitusi negara yang lebih populer dikenal dengan nama Piagam Madinah. Selain kedahsyatan kontennya yang sangat pro minoritas (non Muslim), yang juga mengagumkan dari Piagam Madinah ini adalah proses pembentukannya. Di mana semua elemen-elemen komunitas dilibatkan dalam prosesnya. Mengingat peristiwa ini terjadi di abad ketujuh Masehi, di sebuah tempat yang berada di gurung pasir, menambah kekaguman kita bahwa apa yang dilakukan oleh seorang Muhammad SAW saat itu, menurut ahli sejarah justeru melampaui batas kemampuan berpikir manusia pada masanya. Ini pulalah yang disebut-sebut oleh sebagian ahli sejarah sebagai faktor kenapa peradaban tidak lama bertahan setelah meninggalnya beliau. Menurut para sejarawan, sahabat-sahabat beliau ketika itu tidak mampu mengemban peradaban yang sangat maju dan canggih itu. Memang harus diakui bahwa interaksi antara beliau (Rasulullah) dan masyarakat non Muslim di Madinah mengalami dinamika naik turun (up and down), bahkan terkadang mencapai titik nadir terendah. Salah satu di antaranya adalah ketika terjadi pengusiran beberapa kabilah dari kalangan Yahudi dari Madinah. Pengusiran ini bukan karena dasar keagamaan. Tapi karena mereka mengkhianati negara (treason) dengan mengkhianati perjanjian mereka untuk loyal kepada negara Madinah saat itu. Sebaliknya bahkan beberapa kali rasulullah SAW meminjam uang dari mereka. Bahkan menganggap minoritas itu sebagai bagian dari umatnya sendiri (ummati). Lebih jauh lagi beliau menjamin hak-hak ketenangan dan keselamatan mereka: \"siapa yang menyakiti dzimmi atau minoritas non Muslim dalam masyarakat mayoritas Muslim, maka saya (Muhammad) akan menjadi musuhnya di hari Kiamat kelak\" (hadits). Ketiga, di sekitar penghujung tahun ke delapan hijrah di Madinah beliau didatangi oleh sekelompok warga Kristiani dari kalangan suku Najran (Yaman saat itu). Mereka secara khusus datang ke Madinah untuk menemui Rasulullah dan bertanya tentang posisi Yesus dalam pandangan Islam. Rasulullah SAW menerima mereka dengan baik, ramah dan dengan memuliakan mereka. Mereka dibenarkan menginap di masjid, diberikan makanan, bahkan ada catatan sejarah yang mengatakan jika mereka diizinkan untuk beribadah sesuai keyakinan mereka. Setelah tiga hari tiga malam melakukan dialog (tanya jawab atau bahkan debat/mujadalah) mereka tetap pada keyakinan mereka bahwa Yesus itu anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Rasulullah tidak kecewa dan juga tidak marah. Justeru beliau menawarkan persetujuan untuk saling melindungi, tidak menyerang dan tidak saling membahayakan. Mereka setuju dan ditanda-tanganilah sebuah kesepakatan yang dikenal dalam sejarah Islam dengan nama \"Perjanjian Nejran\" (Negran Treaty). Itu hanya segelintir catatan sejarah interaksi Rasulullah SAW dengan non Muslim. Interaksi inilah yang diterjemahkan dalam dunia modern dengan kata \"dialog\" antar pemeluk agama. Yaitu keinginan untuk membangun kerjasama pada hal-hal yang menjadi kepentingan bersama (common interests), seraya memegang prinsip keyakinan akidah masing-masing. Umat Islam pasca kepergian rasulullah SAW terus melanjutkan tradisi itu. Interaksi komunitas Muslim dengan non Muslim berlanjut. Salah satu yang tercatat sejarah adalah undangan Umar R.A kepada masyarakat Yahudi untuk kembali tinggal di kota suci, Jerusalem, setelah mereka diusir oleh penguasa Kristen Roma. Umat Islam masuk ke wilayah-wilayah yang dikuasai umat Kristen tanpa melakukan pengrusakan rumah ibadah, bahkan menjaganya. Contoh terdekat yang lain adalah sebuah gereja tua di Jerusalem justeru dipelihara oleh orang Islam. Bahkan kunci gereja itu tetap dipegang hingga hari ini. Selain karena memang itulah ruh Islam yang toleran, juga karena itu amanah Al-Quran. Maka jangan heran jika gereja-geraja tua masih berdiri megah di negara-negara Islam yang dulu dikuasai oleh kekuasaan Kristen. Hal ini kontras dengan apa yang terjadi di Spanyol misalnya. Masjid-masjid megah yang dulu dibangun umat Islam, kalau tidak jadi gereja kemungkinan besar dirubah menjadi night club. Hubungan yang baik dan ketinggian toleransi Islam inilah yang menjadi tonggak kebangkitan peradaban Islam di dunia, khususnya di Eropa. Sekali lagi, ketika Islam masuk ke sebuah negara, maka Islam tidak pernah menghilangkan hak-hak agama dari orang lain. Itulah yang pernah terjadi di Eropa, Spanyol, selama hampir 7 abad. Umat Islam berkuasa tapi mereka yang memilih menganut agama lain, termasuk Yahudi dan Kristen, tetap bebas menjalankan agamanya. Bahkan ada posisi-posisi pemerintahan penting juga dipegang oleh mereka. India pernah berada di bawah kekuasaan Islam. Tapi hingga hari ini India tetap menjadi Negara Hindu mayoritas. Itu karena ketika Islam berkuasa, Tuhan melarang pemaksaan masyarakat untuk menerima Islam sebagai agama mereka. Kalaupun belakangan banyak di antara mereka yang masuk Islam itu juga bukan karena paksaan. Memaksa orang lain masuk ke agama ini merupakan penentangan kepada Al-Quran. Intinya adalah interfaith atau dialog antar komunitas agama maupun komunikasi dan kerjasama antar pemeluk agama sudah menjadi bagian dari sejarah Islam itu sendiri. Mengingkarinya adalah pengingkaran kepada sejarah itu sendiri. Mungkin tidak salah jika saya katakan bahwa salah satu sunnah Rasul yang terlupakan oleh Umat ini adalah mempelopori interakasi positif dn kerjasama yang baik lintas agama. Tentu sekali lagi pada hal-hal yang tidak menggadaikan “akidah” dan “identitas” Umat. Dunia menanti kehadiran Umat untuk berada di garda depan untuk membangun relasi, komunikasi dan kerjasama harmoni demi mewjudukan dunia yang tentram, aman dan penuh kedamaian. Apa saja bentuk Interfaith yang telah dan sedang dilaksanakan di US untuk mengkounter Islamophobia? Bagaimana pula di dunia global? New York, 2 Februari 2022. (Bersambung). (*)
Satgas Pamtas Sisir Wilayah Perbatasan Kalbar Tekan Kegiatan Ilegal
Pontianak, FNN - Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wanara Sakti menyisir wilayah perbatasan RI-Malaysia khususnya di sektor barat di Dusun Saparan, Desa Kumba, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, untuk menekan kegiatan ilegal.\"Kegiatan patroli rutin ini kami lakukan dengan menyisir wilayah perbatasan dalam menciptakan rasa aman pada masyarakat dan menekan seminimal mungkin kegiatan ilegal di wilayah perbatasan Kalbar,\" kata Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonif Mekanis 643/Wns, Letkol (Inf) Hendro Wicaksono, dalam keterangan tertulisnya di Makotis Entikong, Sanggau, Kamis.Ia menjelaskan, kegiatan patroli keamanan yang dilaksanakan oleh personel Pos Saparan di sekitar Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP) Dusun Saparan itu merupakan tanggung jawab sekaligus pengabdian yang tulus dan ikhlas anggota TNI-AD demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).\"Kami rutin menggelar patroli keamanan dengan waktu yang variatif, dalam menjamin keamanan dan mencegah terjadinya kegiatan ilegal di wilayah perbatasan RI-Malaysia,\" ujarnya.Sementara itu, Danpos Saparan Lettu (Inf) Dade Setiawan mengatakan kegiatan patroli keamanan ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat perbatasan sehingga mereka bisa menjalankan aktivitas sehari- hari dengan tenang.\"Ada beberapa jalur tidak resmi yang bisa digunakan sebagai akses langsung menuju negara Malaysia, ada jalur tradisional dan juga jalur transportasi bagi perusahaan sawit sehingga harus diawasi secara ketat,\" ujarnya.Namun ujarnya lagi, semenjak pandemi COVID-19 ini jalur tersebut ditutup dalam mencegah seminimal mungkin adanya aktivitas ilegal. (sws)
Kapolri Minta Stakeholder Percepat Vaksinasi Booster Cegah Omicron
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta stakeholder membantu percepatan pelaksanaan vaksinasi dan booster khususnya kepada kelompok lansia dan anak-anak guna mencegah penyebaran COVID-19 khususnya varian Omicron.Mantan Kabareskrim itu meminta kepada seluruh stakeholder untuk terus melakukan akselerasi vaksinasi. Di tengah masuknya varian COVID-19 jenis Omicron, Sigit juga mengimbau untuk melakukan percepatan vaksin kepada masyarakat kelompok lanjut usia (lansia) dan anak-anak.\"Dalam kesempatan ini saya ingatkan kepada seluruh masyarakat dan rekan-rekan yang bertugas, untuk membantu melaksanakan akselerasi, untuk mengingatkan kembali khususnya bagi berusia lansia dan kemudian anak-anak. Karena varian Omicron memang berjangkit ataupun menular di segala usia,\" ujar Sigit dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Permintaan itu disampaikan Kapolri saat meninjau akselerasi percepatan vaksinasi serentak se-Indonesia bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Kasum TNI Letjen Eko Margiyono di Balairung Budi Utomo, Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Kapolri mengungkapkan bahwa, target akselerasi vaksinasi ini sendiri ditargetkan sebanyak 1.419.110 dosis. Jumlah itu gabungan untuk menyasar masyarakat yang mendapatkan vaksin dosis satu, dua dan tiga atau booster.\"Kegiatan hari ini kita laksanakan vaksinasi serentak di 34 provinsi dengan target hari ini 1.419.110. Kemudian di wilayah Depok sendiri khususnya tempat ini 2.500 khusus vaksin ketiga atau booster,\" katanya.Dalam kesempatan tersebut, jenderal bintang empat itu jugA mengajak masyarakat khususnya untuk saat ini yang ada di Jabodetabek untuk mengikuti vaksin booster, apabila suntikan dosis keduanya sudah enam bulan. Dalam rangka meningkatkan imunitas terhadap virus COVID-19 varian Omicron.\"Satu-satunya yang bisa dilakukan untuk menghadapi varian yang ada adalah dengan mengikuti vaksinasi. Jadi yang sudah enam bulan dari vaksin kedua khususnya di wilayah Jabodetabek silahkan ikuti vaksin booster,\" ujarnya.Menurut Kapolri, selain Jabodetabek, ke depan wilayah lain di Indonesia juga akan dilakukan percepatan akselerasi vaksinasi khususnya booster. Sehingga pentingnya proses sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pencegahan maupun antisipasi varian Omicron melalui suntikan vaksin dosis tiga itu.\"Harus selalu diingatkan, perlu upaya untuk mensosialisasikan. Mohon untuk terus diinformasikan kepada masyarakat,\" ujarnya.Mantan Kabareskrim Polri menjelaskan, Kementerian Kesehatan akan menyiapkan aturan-aturan soal pasien yang terjangkit. Di mana, warga yang positif COVID-19 dengan gejala sedang dan berat, akan dirawat di rumah sakit yang telah disiapkan. Sedangkan, pasien yang gejala ringan maupun tanpa gejala diperbolehkan untuk melakukan karantina di rumah dengan syarat pengawasan ketat dari Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.\"Sehingga kemudian, bisa diikuti dengan Puskesmas terdekat terkait dengan obat-obat yang harus dikonsumsi. Sehingga bisa cepat sembuh,\" ucap Sigit.Yang terpenting saat ini, lanjut dia, adalah masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) dalam aktivitas sehari-harinya.Mantan Kapolda Banten itu mengingatkan agar masyarakat tidak abai menggunakan masker, dan berkumpul tanpa masker.\"Banyak juga yang kemudian lupa dan buka masker. Tolong kali ini diingatkan kembali, bahwa seluruhnya terutama untuk kegiatan yang memiliki interaksi tinggi, tempat kerumunan tolong betul-betul gunakan masker,\" paparnya.Sigit menambahkan, sampai dengan saat ini, pandemi COVID-19 masih melanda seluruh dunia maupun Indonesia. Sebab itu, diharapkan, masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada untuk tidak abai maupun lengah.Walau sudah ada korban, namun jumlahnya masih jauh dibandingkan gelombang kedua. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tetap menjaga, terutama yang memiliki penyakit penyerta (komorbid) yang masih bisa mengalami fatalitas.\"Ini yang selalu kita ingatkan. Jadi protokol kesehatan, vaksin, yang belum dua kali segera kejar. Yang sudah dua kali, yang akan booster silahkan untuk diikuti di gerai-gerai yang sudah disiapkan,\" kata Sigit.Dalam kesempatan tersebut, Sigit juga menyempatkan untuk memberikan arahan kepada seluruh wilayah di Indonesia melalui sambungan virtual terkait dengan penanganan dan pengendalian COVID-19 dalam rangka pencegahan laju pertumbuhan virus corona. (sws)
POPULER
