ALL CATEGORY
Lima Kecamatan di Pidie Jaya Aceh Terendam Banjir
Banda Aceh, FNN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie Jaya menyatakan tingginya curah hujan di daerah setempat mengakibatkan lima kecamatan di kabupaten itu terendam banjir. \"Saat ini banjir masih merendam Kecamatan Banda Dua (Uleglee), Jangka Buya, Panteraja, Keamatan Ulim dan Bandar Baru (Luengputu),\" kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Pidie Jaya Muhammad Nur di Pidie Jaya, Kamis. Muhammad Nur menjelaskan banjir yang melanda kawasan tersebut juga merusak infrastruktur dan kerugian harta benda.\"Saat ini kami di lapangan sedang melakukan pendataan lebih lanjut terhadap kerugian tersebut,\" katanya. Menurut dia, beberapa warga di wilayah Ulim harus mengungsi sementara ke meunasah terdekat dari Rabu (12/1) malam, agar terhindar dari banjir. Namun sekarang sudah reda yang mengungsi, banyak warga yang pulang ke rumah masing-masing. Ia mengatakan banjir mulai melanda sekitar pukul 22.00 WIB karena derasnya hujan di wilayah Pidie Jaya secara menyeluruh. \"Hingga sekarang banjir di Pidie Jaya belum surut, masih merendam beberapa titik lokasi yang terendah,\" katanya. Ia menambahkan ketinggian air bervariasi di tiap-tiap wilayah hingga dua meter di perkampungan warga. \"Kami berharap warga Pidie Jaya selalu waspada ketika curah hujan tinggi, terhadap bencana banjir,\" demikian Muhammad Nur. (mth)
Pengamat Sebut Penghapusan Anggaran Lahan Kantor Kecamatan Logis
Jakarta, FNN - Pengamat dari Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai penghapusan anggaran pembelian lahan untuk Kantor Kecamatan Mampang Prapatan dalam RAPBD Jakarta 2022 oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai kebijakan logis.Menurut Uchok yang juga Direktur Eksekutif CBA pertimbangan Kemendagri yang menghapus anggaran pengadaan lahan itu sama dengan meminta Pemprov DKI memanfaatkan lahan yang sudah ada dan itu sudah tepat, karena jika membeli lahan baru malah akan terjadi pemborosan.\"Saya melihat, pertimbangan pihak Kemendagri benar juga, ngapain pihak Pemprov DKI membeli lahan untuk kantor Kecamatan Mampang kalau memang Pemda DKI masih punya aset sendiri,\" ucapnya dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.Bahkan menurut Uchok, keputusan penghapusan anggaran pengadaan lahan Kecamatan Mampang Prapatan yang diambil oleh Kemendagri tersebut disetujui oleh publik Jakarta.Uchok sendiri mengungkapkan ini usai mengetahui Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mempermasalahkan penghapusan anggaran tersebut dalam forum Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta pada Selasa (11/1).Uchok sendiri mempertanyakan tindakan Prasetyo selaku pimpinan legislator yang meributkan anggaran itu karena menurutnya Kemendagri memiliki keinginan mencegah adanya calo dalam proyek tersebut.\"Dengan hilangnya anggaran pengadaan lahan ini, berarti dugaan saya, pihak Kemendagri sama saja telah menghilangkan rezeki para \'calo\' dalam proyek tersebut,\" tuturnya.Diketahui, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meributkan soal keputusan Kemendagri yang menghapus anggaran pembelian lahan untuk kantor Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.Penghapusan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5850 Tahun 2021 tentang Evaluasi Raperda DKI Jakarta Tentang APBD 2022 dan Rapergub DKI Jakarta tentang Penjabaran APBD 2022.Prasetyo dalam rapat Badan Anggaran, Selasa (11/1) itu menilai pengadaan lahan baru dan pembangunan kantor Kecamatan Mampang Prapatan adalah kebutuhan mendesak, ia pun berencana melakukan negosiasi dengan Kemendagri agar anggaran ini dimasukkan dalam APBD 2022.Alasan Prasetyo ingin mempertahankan seperti tidak ada akses dan banjir juga disebutnya tidak masuk akal. Karena itu, ia menyarankan Kemendagri tetap pada hasil evaluasi sekarang menghapus anggaran untuk pengadaan lahan dan bangunan kantor Kecamatan Mampang Prapatan.\"Alasan ini tidak masuk akal dan hanya pengadaan yang akibatnya hanya untuk potensi kebocoran anggaran. Apalagi disebabkan banjir, saat ini Jakarta, kalau turun hujan, pasti tergenang kok,\" ucapnya. (mth)
Lurah Pulau Kelapa Upayakan Bedah Rumah Warga Ambruk Diterjang Angin
Jakarta, FNN - Lurah Pulau Kelapa Irfan Damanhuri berupaya memperbaiki rumah warga Pulau Kelapa Dua RT02/RW05, Kepulauan Seribu Utara agar lebih layak huni usai ambruk diterjang angin kencang pada Rabu.\"Kami akan berkoordinasi dengan Baznas agar secepatnya mendapatkan rumah tinggal layak huni,\" kata Irfan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.Kondisi rumah warga yang ambruk cukup memprihatinkan dengan kondisi atap dan dinding roboh sehingga perlu mendapat perhatian untuk pembangunan kembali.\"Minimal ada bahan bangunan yang saat ini sangat dibutuhkan untuk membangun kembali,\" ujar Ketua RW05 Pulau Kelapa Musliadi.Musliadi mengatakan sejumlah bagian rumah warga yang memiliki desain panggung itu roboh karena termakan usia. Untungnya, penghuni rumah sedang tidak berada di rumah saat kejadian angin kencang tersebut, karena tinggal sementara di rumah kerabatnya.Saat ini warga yang terdampak harus berpindah mukim ke tempat tinggal sementara tersebut sambil menunggu kolaborasi Kelurahan, Lembaga Musyawarah Kelurahan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Bintara Pembina Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Ketua RT/RW setempat untuk menyediakan bantuan tempat tinggal.Kelurahan Pulau Kelapa juga sudah menyerahkan bantuan sembako secara langsung kepada warga Pulau Kelapa Dua yang rumahnya rusak.Penyerahan bantuan tersebut disaksikan jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Kepulauan Seribu Utara, Ketua RW05 Kelurahan Pulau Kelapa serta warga setempat. (mth)
Kemenkumham Sumbar Dirikan "Pojok Media" Kuatkan Sinergi
Padang, FNN - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat (Sumbar) mendirikan pojok media atau \"media corner\" sebagai upaya menguatkan sinergi dengan insan pers di provinsi setempat.Pojok media tersebut diluncurkan secara resmi usai acara penandatanganan komitmen zona integritas dan deklarasi janji kerja jajaran Kanwil Kemenkumham Sumbar, di Padang, Kamis.\"Pojok media ini sengaja didirikan untuk membangun sinergitas kami dengan insan pers demi mewujudkan keterbukaan informasi publik,\" kata Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar R Andika Dwi Prasetya, di Padang.Ia mengatakan pojok media yang didirikan di sudut kantor Kemenkumham Sumbar itu diperuntukkan bagi para wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik di lingkungan Kanwil Kemenkumham provinsi setempat.Dilengkapi fasilitas penunjang berupa jaringan internet, layar yang berisi agenda kegiatan di Kanwil Kemenkumham Sumbar, dan lainnya.Ia mengatakan media adalah mitra bagi pihaknya untuk meneruskan informasi serta program Kemenkumham Sumbar kepada masyarakat.\"Media adalah mitra kerja kami dalam hubungan kerja yang profesional. Kami butuh dukungan rekan-rekan pers supaya tugas Kemenkumham Sumbar berjalan dengan baik,\" katanya.Mantan Kepala Kanwil Kemenkumham Banten itu menyatakan instansi yang dipimpinnya selalu terbuka terhadap kritik pemberitaan yang sesuai dengan fakta, kaedah, dan etik jurnalistik.Menurut Andika selain berperan untuk menyebarluaskan informasi, media saat ini juga memiliki peran penting dalam menjernihkan informasi di tengah masyarakat.\"Di era digital saat ini informasi begitu cepat tersebar, termasuk informasi yang tidak benar atau hoaks. Oleh karena itu media punya peran dalam menjernihkan informasi yang beredar,\" katanya.Ia berharap kemitraan yang sudah terjalin sejauh ini antara Kanwil Kemenkumham Sumbar dengan media bisa dipertahankan serta ditingkatkan. (mth)
Polres Pidie Sita Alat Berat Tambang Emas Ilegal
Banda Aceh, FNN - Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor (Polres) Pidie, Aceh, mengungkap kasus penambangan emas ilegal serta menyita dua alat berat yang diduga digunakan untuk aktivitas tambang tersebut.Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardy di Banda Aceh, Kamis, mengatakan penambangan emas ilegal tersebut berada di Gampong Bangkeh, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie.\"Dalam pengungkapan tambang emas ilegal tersebut, petugas mendapati dua unit alat ekskavator. Namun, pelaku melarikan sebelum petugas tiba di lokasi,\" ujarnya.Didampingi Kapolres Pidie AKBP Padli, Kombes Pol Winardy mengatakan pengungkapan tambang emas ilegal tersebut berdasarkan laporan masyarakat.Dari informasi masyarakat tersebut, personel Satuan Reserse Kriminal Polres Pidie menyelidikinya. Penyelidikan berlangsung selama lima hari di kawasan hutan Pegunungan Geumpang.\"Dalam penyelidikan tersebut, petugas berjalan kami sejauh 15 kilometer menuju lokasi tambang emas ilegal. Berdasarkan jejak jalan, petugas menemukan satu unit alat berat disembunyikan dalam hutan yang jaraknya 500 meter dari tambang,\" tuturnya.Kemudian petugas menemukan alat berat kedua sekitar lima kilometer dari lokasi tambang. Alat berat tersebut juga disembunyikan di dalam hutan.Selanjutnya petugas membawa alat berat tersebut keluar dari kawasan hutan. Namun dalam perjalanan, satu unit alat berat rusak, sehingga tidak bisa dibawaSaat membawa alat berat tersebut, petugas sempat dihadang 300-an orang. Namun, setelah mediasi dan diberi pemahaman akhirnya petugas bisa membawa alat berat tersebut, ungkapnya.\"Petugas masih menyelidiki dan mengejar pelaku penambangan emas ilegal tersebut. Penambangan emas tersebut juga sudah meresahkan masyarakat,\" katanya. (mth)
Pemkot Malang Siapkan Sejumlah Skema Atasi Kemacetan
Malang, FNN - Pemerintah Kota Malang menyatakan tengah menyiapkan sejumlah skema untuk mengatasi permasalahan kemacetan akibat tingginya arus kendaraan, yang terjadi di wilayah tersebut pada waktu-waktu tertentu.Wali Kota Malang Sutiaji di Kota Malang, Kamis mengatakan bahwa ada sejumlah skema yang saat ini disiapkan termasuk sedang dibahas untuk mengatasi masalah kemacetan yang terjadi di kota terbesar kedua di Jawa Timur itu.\"(Ada sejumlah skema) salah satunya adalah terkait manajemen waktu. Bisa jadi nantinya ada pengaturan jam masuk sekolah. Itu salah satu diantaranya,\" kata Sutiaji.Sutiaji menjelaskan, Pemerintah Kota Malang juga telah melakukan pertemuan dengan sejumlah perguruan tinggi yang ada di wilayah tersebut. Salah satunya adalah melakukan pertemuan dengan Universitas Negeri Malang.Ia menambahkan, dalam pertemuan dengan Universitas Negeri Malang (UM) tersebut, Pemerintah Kota Malang meminta perguruan tinggi itu untuk membuat Detail Engineering Design (DED) pembangunan underpass. Sutiaji belum merinci terkait rencana pembangunan itu.Selain itu, ia juga meminta kepada Dinas Perhubungan Kota Malang untuk selalu berkomunikasi dengan Forum Lalu Lintas, berkaitan manajemen serta analisa untuk pelaksanaan rekayasa lalu lintas.Saat ini, lanjutnya, Pemerintah Kota Malang masih melakukan penelitian lebih dalam untuk pemetaan daerah-daerah rawan macet. Selain itu, pihaknya juga melakukan sejumlah pembangunan jalan tembusan untuk mengurai kemacetan.\"Kami lagi membedah untuk daerah yang rawan kemacetan. Selain itu, kami juga memang terus berupaya untuk mencari (membangun) jalan tembus,\" ujarnya.Pemerintah Kota Malang telah memulai proyek pembangunan jalan baru via Jalan Danau Jonggge, Kelurahan Madyopuro, yang menghubungkan exit tol Madyopuro dengan Jalan Sulfat. Namun, jalan tersebut belum bisa tersambung karena melintasi area Kabupaten Malang.\"Salah satu diantaranya, pada tahun 2021 ada (pembangunan di) Jalan Jonge itu, nanti biar diteruskan oleh Pak Bupati (Malang),\" ujarnya.Sebagai informasi, wilayah Kota Malang pada saat akhir pekan banyak dipadati kendaraan dari luar wilayah dan menyebabkan kemacetan. Sementara pada hari-hari biasa, kemacetan terjadi pada saat masyarakat berangkat atau pulang dari kantor mereka masing-masing.Ada sejumlah wacana yang dikeluarkan dalam upaya untuk mengurai kemacetan yang terjadi di Kota Malang tersebut. Salah satunya adalah penerapan ganjil genap kendaraan bermotor. Namun, rencana itu masih belum bisa dilakukan.\"(Ganjil genap) masih dalam kajian. Forum Lalu Lintas masih belum merekomendasikan,\" katanya.Perusahaan analisis data lalu lintas Inrix merilis daftar kota termacet 2021 dalam Global Traffic Scorecard 2021. Lima kota besar dengan kemacetan paling parah di Indonesia adalah Surabaya, Jakarta, Denpasar, Malang dan Bogor.Perhitungan dan analisa yang dilakukan Inrix tersebut, tingkat keparahan dilihat dari jam yang terbuang selama terjadi kemacetan. Total waktu yang terbuang dalam kemacetan selama periode jam sibuk di Surabaya disebutkan mencapai 62 jam per tahun.Sementara di Jakarta, total waktu yang terbuang selama kemacetan tercatat 28 jam per tahun, Denpasar 31 jam per tahun, Malang 29 jam per tahun dan Bogor tujuh jam per tahun. (mth)
Wawali: Saluran Air di Perkampungan Surabaya Perlu Pengawasan Mandiri
Surabaya, FNN - Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyampaikan bahwa saluran air yang ada di perkampungan padat penduduk perlu mendapat pengawasan mandiri secara gotong royong oleh masyarakat setempat.\"Pemkot Surabaya tentu tidak bisa sendiri. Ini harus kolaborasi dan gotong royong. Jangan sampai banjir yang disalahkan,\" kata Wakil Wali (Wawali) Kota Surabaya Armuji saat menyusuri saluran ari di sepanjang Jalan tambak Gringsing, Kelurahan Krembangan Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya, Kamis.Menurut dia, beberapa kali Pemkot Surabaya melakukan upaya pengerukan, namun tidak optimal karena terhalang akses, sehingga alat berat tidak bisa masuk untuk mengangkat sedimen saluran.Ia mengatakan pada saat menyusuri saluran air di sepanjang jalan tambak Gringsing, pihaknya melihat kondisi saluran air yang endapannya sudah menumpuk.Mendapati hal itu, ia kemudian meminta Satgas Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Surabaya untuk melakukan pengerukan manual yang dimulai dari rumah pompa di kasawan Pesapen.Namun, lanjut dia, yang menjadi kendala karena ada 40 rumah yang pembuangan limbah MCK langsung dibuang ke saluran air. Bahkan ditemui juga ada rumah maupun bangunan yang berdiri di atas saluran air.\"Bagaimana tidak banjir saat hujan kalau kondisinya seperti ini. Tolong kelurahan dan kecamatan warganya didata nanti diajak rembuk bersama kalau mau dibersihkan harus menemukan kesepakatan,\" kata Armuji.Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya Lilik Arijanto mengatakan, sejak Senin (10/1) lalu, pihaknya telah kerahkan satgas yang berjumlah 50-60 orang di tiga sampai empat titik untuk menelusuri dari hulu ke hilirnya pusat kota.\"Satgas dari DSDABM tersebut menyusuri dan membersihkan sampah pada setiap saluran yang ada di pusat kota,\" katanya.Tidak hanya itu, pengerukan lumpur juga dilakukan mulai dari hulu ke hilir hingga menuju ke sungai, demikian Lilik Arijanto. (mth)
Perlunya Fraksi Dihapus, Fahri: DPR Dikendalikan Orang-orang di Balik Layar
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, keberadaan fraksi di DPR selama ini membuat kamar legislatif menjadi tidak berdaya, sehingga perlu dilakukan penghapusan. Sebab, fraksi dinilai menjadi alat kepentingan politik ketua umum partai atau elit-elit politik lainnya, bukan berpikir untuk rakyat atau konstituen \"Jadi berbicara reformasi politik, menghapus fraksi di DPR diantara yang paling penting kita lakukan karena berbagai atau banyak alasan. Alasan pertama tadi kita melihat agak mencemaskan bagaimana sebuah kekuatan di kamar kekuasaan legislatif itu tidak nampak fungsinya,\" kata Fahri dalam Gelora Talk bertajuk \'Reformasi Sistem Politik, Mengapa Fraksi di DPR Sebaiknya Dihapus?\', Rabu (12/1/2022) petang. Menurut Fahri, saat menjadi Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019, ia diminta melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak masyarakat oleh partai sebelumnya, karena dipengaruhi oleh oligarki. Hingga akhirnya ia dipecat, karena memilih melawan. \"Saya sendiri memiliki yurisprundensi, makanya waktu itu saya melawan kendali partai, karena berpotensi mendistorsi kehendak rakyat menjadi kehendak parpol. Ini yang mesti kita lawan ke depan,\" katanya. Dalam sistem demokrasi, lanjutnya, anggota DPR harus menjadi wakil rakyat, bukan sebaliknya menjadi wakil partai politik. Menurutnya, jika terus begitu pandangannya akan membahayakan. Fahri menilai adanya kekeliruan tersebut lantaran adanya kekeliruan paradigmatik yang memandang apa peran partai politk dalam fraksi. \"Ketika kita sudah memilih sistem demokrasi, mau tidak mau maka kita harus memurnikan demokrasi itu, tidak saja sebagai nilai-nilai luhur, tetapi juga dalam sistem pemilu dan sistem perwakilan kita,\" tegasnya. Terkait keberadaan fraksi ini, jelas Fahri, akhirnya memunculkan sekelompok orang di balik layar yang terlihat menyetir parlemen. Akibatnya, hubungan antara eksekutif dengan legislatif, menjadi tidak sehat dan bisa menginvasi yudikatif. \"Fraksi ini sebenarnya ada dalam tradisi totaliter seperti dalam tradisi negara komunis. Di tradisi demokrasi, perannya negara totaliter itu, ya partai politik adalah negara itu sendiri. Makanya hampir tidak ada jarak dengan partai politik dengan jabatan publik,\" ungkapnya. \"Artinya sehari-hari mereka lebih nampak sebagai wakil partai politik. Karena itu lah reformasi politik perlu dilakukan,\" imbuhnya. Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti mengatakan, keberadaan fraksi ini juga menjadi kegelisahan dari PSHK. Dari hasil penelitian yang dilakukan, terungkap bahwa ketua fraksi atau ketua kelompok fraksi (kapoksi) di komisi-komisi memiliki kekuatan menyakinkan seseorang untuk memenangi berbagai \'pertarungan\' \"Hasil penelitian kami, jauh lebih efisien kalau kita langsung lobby kepada ketua fraksi atau ketua kelompok fraksi yang ada di komisi-komisi. Kita bisa meyakinkan seseorang, kita bisa memenangkan pertarungan,\" kata Bivitri. Seharusnya, yang memiliki power untuk berbicara mengenai aspirasi masyarakat adalah setiap anggota DPR, bukan fraksi atau parpol. \"Karena itu, perlu dilakukan perubahan dalam UU MD3, fraksi perlu dihapus. Sebab dalam konstitusi, fraksi juga tidak diatur, sehingga secara konstitusional ketika dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi saya kira akan dikabulkan,\" katanya. Direktur Eksekutif Voxpol Center Research Pangi Syarwi Chaniago menilai, penguasaan fraksi dinilai akan memudahkan oligarki berkomunikasi dalam membuat keputusan, dan tidak terlalu menimbulkan kegaduhan politik seperti dalam pengesahan UU Cipta Kerja beberapa waktu lalu dan keputusan penundaan Pilkada sekarang. \"Presiden jangan-jangan memang sangat menyukai pakai fraksi, tidak terlalu susah untuk berkomunikasi, karena garis komandonya sangat gampang. Itu mencerminkan DPR ya tukang stempel, mengamini apa maunya semua pemerintah, mana yang tidak diamini,\" katanya. Karena itu, Pangi setuju keberadaan fraksi dihapuskan saja karena lebih banyak mudharatnya, serta lebih berpihak kepada kepentingan para bohir, ketimbang masyarakat. Akibatnya, banyak anggota DPR memilih menuruti kemauan fraksi dan partainya daripada sikap berlawanan yang bisa berujung PAW dirinya sebagai anggota DPR. \"Kalau dilihat DNA-nya, fraksi ini banyak kepentingan tertentu, bukan kepentingan konstituen, sehingga mengganggu fungsi-fungsi lembaga perwakilan kita yang semestinya untuk mengamankan agenda-agenda rakyat,\" katanya. \"Itu artinya yang menjadi menjadi penyebab kenapa presiden sangat mudah mengendalikan DPR kita, karena bisa mengendalikan partai politik, termasuk fraksi di dalamnya bisa dikendalikan,\" sambungnya. Sebaliknya, Ketua DPR-RI Periode 2009-2014 Marzuki Alie berpandangan, keberadaan fraksi di DPR tidak perlu dihapus, justru kekuatan absolut dari seorang ketua umum yang perlu direformasi. \"Ini ada partai, partai ini dimiliki ketua umum. Padahal dalam sistem politik modern, AD/ART-nya semua dibatasi, tidak ada kekuasan absolut. Memangnya kalau fraksi dihapus, ketua umum tidak bisa mecat, ya tetap bisa,\" kata Marzuki Alie Melihat sosok Fahri Hamzah, Marzuki Alie menaruh harapan besar kepada Partai Gelora dapat memperjuangkan semua aspirasi masyarakat dalam proses perjuangannya hingga nantinya duduk di Senayan. \"Saya berharap Partai Gelora sebagai partai politik harus mengembangkan sikap partai yang mau mendengarkan semua aspirasi yang disampaikan masyarakat, dan digunakan nanti di lembaga perwakilan,\" pungkasnya. (*)
Bupati Penajam Paser Utara Miliki Kekayaan Rp36,7 Miliar
Jakarta, FNN - Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas\'ud yang ditangkap tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan korupsi memiliki total kekayaan Rp36.725.376.075.Sebagaimana pengumuman LHKPN dari laman https://elhkpn.kpk.go.id yang diakses Kamis, Abdul Gafur terakhir melaporkan kekayaannya pada 26 Februari 2021 untuk laporan periodik tahun 2020 dengan jabatan sebagai Bupati Penajam Paser Utara.Adapun rinciannya, Abdul Gafur memiliki 10 tanah dan bangunan senilai Rp34.295.376.075 (Rp34,29 miliar) yang tersebar di Balikpapan dan Jakarta Barat.Kemudian, Abdul Gafur juga tercatat memiliki alat transportasi berupa tiga unit mobil dan satu unit motor senilai Rp509.000.000 (Rp509 juta) yang terdiri dari Ford Fiesta tahun 2011, Honda City tahun 2009, Honda CRV tahun 2008, dan Yamaha Mio Soul tahun 2007. Selanjutnya, ia memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp1.375.000.000 (Rp1,375 miliar) serta kas dan setara kas senilai Rp546.000.000 (Rp546 juta).Dengan demikian total keseluruhan harta kekayaan Abdul Gafur senilai Rp36.725.376.075 (Rp36,7 miliar).Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan tim penindakan KPK menangkap Abdul Gafur Ma\'ud bersama 10 orang lainnya.\"KPK melakukan tangkap tangan salah satu bupati di wilayah Kaltim, yaitu Bupati Penajam Paser Utara beserta 10 orang pihak terlibat diamankan tim Kedeputian Bidang Penindakan KPK,\" kata Firli.Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan penangkapan Abdul Gafur Mas\'ud dan kawan-kawan terkait dugaan penerimaan suap dan atau gratifikasi.Sesuai KUHAP, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap itu. (mth)
Kelompok Tani di Jakarta Utara Panen Padi di dekat TPU Rorotan
Jakarta, FNN - Kelompok tani (Poktan) di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, memanen padi varietas unggul Inpari 32 dan Situ Bagendit di lahan seluas 10 hektare dari total 344 hektare sawah di dekat areal Taman Pemakaman Umum (TPU) khusus korban COVID-19.Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim memuji upaya para petani karena berhasil memanfaatkan lahan yang sebelumnya belum terpakai untuk menghasilkan pendapatan.\"Dari segi ekonomi, apa yang diupayakan dalam poktan bisa menjadi andalan untuk menghidupi ekonomi keluarga,\" kata Ali dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Utara, Kamis.Luas lahan pertanian di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, saat ini seluas kurang lebih 319 hektare ditanami varietas padi unggulan antara lain Ciherang, Inpari 30 dan Situ Bagendit. Produktivitas lahan tersebut sangat bergantung pada debit air dan kontur tanah karena sistem yang digunakan oleh para petani binaan Pemerintah Kota Jakarta Utara masih bergantung pada sistem tani tadah hujan.Kendati demikian, dari satu hektare lahan yang panen, sudah bisa menghasilkan kurang lebih 6,5 ton gabah siap giling.Pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Rorotan, Sirojudin Abas mengatakan, pihaknya berterima kasih karena Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim serta jajaran Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Utara memperhatikan keberlangsungan pasokan benih padi untuk poktan.Penggarap lahan produktif itu dilakukan jauh sebelum TPU Rorotan dibangun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. \"Mudah-mudahan dari benih padi ini akan menjadi jutaan beras dan ton yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat Jakarta,\" ujar Abas.Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim serta Pelaksana tugas Sekretaris Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta Mujiati, Kepala UPT Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman Provinsi DKI Jakarta Al Nurdin dan jajaran terkait menghadiri panen padi sekaligus penyerahan bantuan enam ton benih padi varietas Ciherang untuk sembilan poktan di wilayah Jakarta Utara. Bantuan enam ton benih padi bagi sembilan poktan akan diberikan secara bertahap. Sedangkan sembilan poktan itu, yakni Poktan Maju, Makmur Jaya, Subur Abadi, Maju Bersama, Karang Tengah, Bangkit Bersama, Karya Usaha, Karya Siaga dan Marunda Jaya.Ke depan, menurut Ali, penanaman benih padi di lahan ini perlu dilakukan secara serentak. \"Agar upaya para petani menggarap lahan di dekat TPU Rorotan yang dulunya kosong tersebut bisa maksimal,\" katanya Untuk itu, Ali ingin kegiatan para petani tersebut mendapat dukungan pembinaan dan bantuan dari pemerintah setempat agar target produksi padi yang dihasilkan untuk warga Ibu Kota bisa tercapai.\"Jangan pernah merasa sungkan, silakan sampaikan saja apa yang menjadi keluhannya selama ini. Dengan begitu akan cepat mendapatkan solusi yang terbaik,\" kata Ali. (mth)
POPULER
