ALL CATEGORY
PLN Dukung Percepatan Pengoperasian PLTS Kubu Karangasem
Denpasar, FNN - Perusahaan Listrik Negara (PLN) siap melakukan jual beli energi listrik dari PLTS 1 MWP Kubu Karangasem, Provinsi Bali untuk mendukung visi pemerintah daerah dalam membangun Pulau Dewata berbasis energi hijau.Direktur Mega Proyek dan EBT, Wiluyo Kusdwiharto dalam paparannya saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR-RI di Karangasem, Kamis (27/1) menjelaskan PLN sangat mendukung percepatan pengoperasian PLTS 1 MWP Kubu sehingga dapat segera dilaksanakan jual beli tenaga listrik. Demikian pers dari Humas Pemkab Karangasem di terima Antara Bali, Jumat.“Agar aset yang telah dibangun dapat segera dimanfaatkan dan dapat memberikan keuntungan kepada seluruh pihak, PLN sangat mendukung agar serah terima aset dan pengoperasian PLTS 1 MWP Kubu dapat segera dilaksanakan,” katanya.PLTS Kubu di Desa Karangasem yang dibangun sejak tahun 2013 dengan kapasitas 1 MWP ini, menurutnya telah sinkron atau \"on grid\" ke jaringan PLN 20 kV sejak tahun 2013 melalui Gardu Induk Amlapura.“Sampai dengan Januari 2022, PLN UID Bali menunggu kapan pelaksanaan penandatanganan SPJBTL dengan Pemda Karangasem, agar kami dapat segera melakukan transaksi jual beli tenaga listrik dari Pemda atau Perusda kepada PLN,” ujarnya.Ia menjelaskan bahwa harga pembelian tenaga listrik juga telah diatur dalam regulasi yakni Permen ESDM no 39 Tahun 2017, tetang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan Serta Konversi Energi.“Pasal 22 Ayat 1, menyebutkan harga pembelian tenaga listrik dari hasil kegiatan fisik pemanfaatan EBTKE sebagaimana tercantum dalam pasal 21 ditetapkan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Permen ini. Sehingga harganya sudah diatur dalam permen ini, tinggal jalan saja,” kata Wiluyo.Pihaknya menyampaikan perhatiannya terhadap produksi listrik yang fluktuatif, di mana pada awal pengoperasian pembangkit produksi kwh listrik sangat tinggi dan kemudian trennya menurun hingga saat ini.“Tahun 2014 ada kenaikan, tahun 2015 turun , namun semakin ke sini trennya semakin menurun dan dikhawatirkan jika aset ini tidak segera di operasi dan dipelihara dengan baik dapat mengakibatkan padam, karena ada penurunan produksi dan penurunan kualitas,” ucapnya.Wiluyo menjelaskan bahwa kasus yang sama terjadi di Bangli, dengan PLTS yang dibangun oleh kementerian ESDM, namun terdapat perbedaan yakni PLTS di Bangli telah diserahkan kepada Perusda untuk dilakukan pengelolaan di tahun 2017.“Pada 29 November 2017 PLN sudah menandatangani SPJBTL, telah melakukan transaksi dan beroperasi dengan baik,” kata dia.Ketua Rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Doni Maryadi Oekon mengatakan Bali memiliki potensi pengembangan PLTS yang cukup besar yakni sekitar 26,4 GWP.“Maka tidak salah jika Kementerian ESDM menjadikan Provinsi Bali menjadi salah satu provinsi pilot project pengembangkan PLTS skala besar pertama di Indonesia dimana salah satunya adalah PLTS 1 MWP On Grid Karangasem yang saat ini dikunjungi,” ujarnya.Ia juga mengatakan PLTS yang pembangunannya menggunakan dana APBN sebesar 26,478 M, menurut data sejak 2017 telah diserahterimakan ke Pemda Karangasem, sehingga diharapkan dapat dikelola dengan baik oleh Pemda Karangasem melalui BUMD yang dimilikinya.“Kami berharap melalui kegiatan pengoperasian, pemeliharaan peralatan dan penjualan energi listrik yang dihasilkan sehingga keberadaan PLTS ini dapat memberikan kontribusi yang besar tidak hanya dalam bentuk pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat namun juga dapat meningkatkan pendapatan daerah,” kata Doni Maryadi. (mth)
Baubau Apresiasi BI dan BNI Sosialisasi Sistem Transaksi Digital UMKM
Baubau, FNN - Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, La Ode Ahmad Monianse mengapresiasi BI dan Bank BNI menyosialisasikan sistem transaksi pembayaran/pembelian secara digital kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah itu.\"Era digitalisasi hari ini cukup banyak memberikan manfaat, bahwa transaksi dengan menggunakan digital adalah tren yang tidak bisa kita hindari lagi, olehnya itu kepada UMKM sudah harus bisa menyesuaikan dengan mekanisme itu,\" kata Ahmad Monianse saat sosialisasi transaksi digital, di Baubau, Jumat.Ia menjelaskan, Baubau dipilih sebagai pilot projek tentang digitalisasi transaksi yang diharapkan mendapat dukungan dari semua pihak.Menurutnya, keberadaan UMKM sebagai pilar ekonomi bangsa sangat berarti dengan memberikan andil dalam memulihkan perekonomian meski cobaan atau diuji adanya krisis moneter yang melanda begitu dahsyat kala itu hingga di era pandemi saat ini.\"Banyak UMKM yang berdiri tapi UMKM mana saja yang bisa tumbuh dan kuat adalah UMKM yang punya literasi digital dan literasi keuangan yang baik, karena itu hari ini dua literasi ini sangat diharapkan ada kapasitas UMKM kita,\" ujarnya.Pemerintah daerah berkomitmen mengembangkan pemerintahan yang digital termasuk dengan transaksi keuangan karena kondisi teknologi di mana warga berdasarkan data sebanyak kurang lebih 73 persen atau dari sekira 202 juta penduduk Tanah Air sudah bermain di internet atau media sosial baik facebook, instagram, twiteer, whatsapp dan lainnya.\"Ini adalah ruang-ruang yang menjadi pasar UMKM kita, sehingga UMKM mestinya menyiapkan slot buat milenial seperti itu yang hari ini hidup dengan internet dan media sosial untuk terhubung produk-produk UMKM,\" ujar politisi PDIP Baubau ini.Sementara itu, Deputi Perwakilan BI Sulawesi Tenggara Aryo Wibowo mengatakan, mendukung program digitalisasi pemda sebagaimana dengan telah melakukan pertemuan bersama Plt Wali Kota Baubau terkait hal tersebut.Dalam pengembangan digitalisasi itu, ia mengatakan, pemerintah pusat baik Kemendagri, Kemkominfo, dan Kemenkeu, berpadu bersama untuk pengembangan pemda digital di semua transaksi baik pembayaran pajak bumi dan bangunan maupun pembayaran retribusi secara elektronik itu.\"Nah pemda digital itu permasalahannya ada target minimal 70 persen transaksi pembayaran PBB atau retribusi harus melalui digital, makanya sosialisasi maupun edukasi ini penting,\" katanya.Ia juga mengatakan, selain BI akan membuka pelatihan dengan mengundang Kemendagri untuk memberikan penyampaikan bagaimana cara mencapai hal tersebut, juga akan membuat TOT (trainning of trainer) bagi warga Baubau yang akan dikirim untuk dilatih agar kemudian dapat disampaikan ke masyarakat luas terkait bagaimana digital itu.Terkait keamanan dengan sistem pembayaran secara digital itu, kata dia, bahwa transaksi secara digital bukanlah hal yang baru, program seperti mobile banking yang dimiliki BNI sampai saat ini berjalan baik, bahkan Bank Sultra pun sementara mengajukan penggunaan mobile banking tersebut juga.Pemimpin Kantor BNI Cabang Baubau, Rahmat Ferdiansyah mengatakan, bahwa BNI sebagai lembaga keuangan mendukung Baubau menjadi kota digital karena keuntungannya berguna mencegah kebocoran-kebocoran pendapatan-pendapatan daerah.\"Contoh kita belanja apabila kita menggunakan uang digital perlu kembalian, tapi dengan uang digital QRIS ini cukup menggunakan mobile banking perbankan bahkan sistem link milik BUMN saja sudah bisa,\" ujarnya.Dalam sosialisasi itu, kata dia, peserta UMKM yang terdiri baik pedagang makanan, perajin tenunan Buton, penjual cemilan, dan pedagang pakaian adalah nasabah atau binaan BNI\"Semua UMKM dirangkul baik itu mikro kecil maupun menengah untuk sadar digitalisasi. Jadi BNI mengambil peran bersama BI sehingga kedepannya Baubau menjadi kota digital terhadap transaksi perbankan,\" katanya.Agar percepatan digitalisasi lebih maksimal dengan melibatkan UMKM, kata dia, pihaknya membagi Kota Baubau menjadi beberapa area di antaranya pasar Laelangi, pasar Wameo, pasar Karya Nugraha, Plaza Umna, dan area Betoambari sebagai untuk agar kedepan mereka menjadi corong sosialisasi QRIS ke pedagang-pedagang yang lain. (mth)
Pengamat Ekonomi INDEF: Pemindahan Ibu Kota di Era Digital Tidak Efisien
Jakarta, FNN - Pengamat ekonomi INDEF, Bima Yudhistira Adhinegara mengatakan, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang serba dipaksakan akan berdampak lebih buruk terhadap perekonomian Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Bhima, dalam diskusi politik, \"Indonesia Leaders Talk,\" yang disiarkan di jaringan Radio Rasil Nasional dan Internasional, Jumat, 28 Januari 2022 malam. Menurut Bhima, pembangunan IKN dengan menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 460 triliun tidak masuk akal alias tidak relevan. Seharusnya pemerintah lebih fokus dalam urusan pemulihan dan implikasi sosial ekonomi rakyat karena Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). \"Masih banyak rakyat yang belum tersentuh bantuan sosial yang tidak terjangkau pemerintah,\" ucap Bhima. Bhima mencatat saat ini saja baru sebagian kecil dari 64 juta unit UMKM yang mendapat bantuan selama masa pandemi. Oleh karena itu, anggaran yang dialokasikan ke IKN dapat dipastikan bisa berdampak buruk terhadap pemulihan ekonomi. Ia mengkritik pembangunan IKN yang cenderung menggunakan skema penugasan kepada BUMN, sehingga dana pembangunan dari PEN mengalir lagi ke BUNN. Padahal, efek pembangunan IKN terhadap ekonomi diperkirakan rendah, yakni dibawah 1% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). Apalagi, ujar Bhima, model pembangunan IKN hanya bertumpu pada pembangunan gedung layanan yang sama sekali tidak menarik dan menjual dari sisi komersial. Seharusnya, pemerintah mempunyai gagasan yang jitu ketimbang cara memulihkan ekonomi dengan memindahkan ke IKN. Memindahkan ibu kota dengan dalih meningkatkan pelayanan tidak harus membangun gedung-gedung yang baru. Akan tetapi, cukup dengan cara- cara digital dan cerdas, sehingga yang terjadi bukan pemborosan. Kondisi pindah ke IKN begitu paradoks. \"IKN yang kerjanya manual supaya digantikan dengan robot, dibuatlah dengan kecerdasan buatan itu baru efisiensi birokrasi dilakukan. IKN tetap di Jakarta, tetapi birokrasinya tetap lebih efisien dan dan lebih murah\" kata Bhima. Jadi, sama sekali tidak nyambung jika pemerintah berpandangan hanya untuk meningkatkan pelayanan publik yang baik maka perlu dibangun gedung- gedung baru di Kalimantan. Padahal, kini adalah era digitalisasi dan meningkatkan pelayanan digitalisasi itulah yang harus dilakukan, bukan malah pindah ibu kota ke Kalimantan. (BS).
Isu Radikalisme dan Perang Persepsi
Yang lebih mengkhawatirkan lagi, jangan-jangan isu radikalisme ini menjadi bagian dari penguatan untuk memudahkan proses oligarki menuju kepada kekuasaan segelintir yang kuat itu. Sehingga segmen terbesar bangsa ini harus dibungkam dan dijegal dengan cara apapun. Oleh: Imam Shamsi Ali, Diaspora Indonesia di Kota New York PADA tahun 2008 lalu seorang anggota Kongres Amerika bernama Peter King (Republikan) dari pemilihan Long Island NY menginisiasi dengar pendapat di Kongres dengan tema: “Radicalization of the American Muslim Community”. Kebetulan saat itu dia menjabat sebagai Ketua Komite Keamanan Dalam Negeri atau Homeland Security. Rencana itu cukup menghebohkan Amerika. Sebuah inisiatif yang sangat kontroversial dan disikapi secara terbelah oleh masyarakat Amerika. Bahkan Presiden Barack Obama sendiri sesungguhnya tidak setuju dengan dengar pendapat dengan tema seperti itu. Tapi karena Kongres saat itu didominasi oleh Republikan, maka merekalah yang menentukan pembahasan isu-isu di Kongres. Umat Islam tentunya tersinggung dan menolak keras rencana dengar pendapat itu. Kami sendiri bersama tokoh-tokoh agama di Kota New York mengadakan demonstrasi besar yang dikenal dengan “Today I am a Muslim too”. Pada rally itu semua unsur agama berkumpul memberikan dukungannya kepada Komunitas Muslim. Tema “today I am a Muslim too” bermakna jika Anda menuduh orang Islam radikal maka semua merasa tertuduh. Jika Anda menyerang orang Islam maka Anda menyerang semuanya. Rally menentang dengar pendapat itu dikenal dengan “Today I am a Muslim too” pertama. Karena sekitar 10 tahun kemudian di saat Donald Trump berkuasa kami melakukan hal yang sama menentang kebijakan “Muslim Ban” atau pelarangan orang Islam masuk Amerika oleh Trump. Keduanya dilaksanakan di Time Square, pusat kota New York. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah bahwa pembicaraan tentang radikalisme yang pada umumnya dikaitkan dengan Islam atau orang-orang Islam ternyata lebih ditujukan kepada upaya untuk membangun imej atau persepsi tentang agama dan Umat ini. Seringkali mereka yang melemparkan isu radikalisme itu juga sadar bahwa realita radikalisme itu kalaupun ada bukanlah ancaman seperti yang disuarakan. Pengalaman di Amerika mengatakan demikian. Dengan dukungan pihak-pihak yang memang punya kepentingan, yang memang tidak senang dengan agama dan Umat ini maju, termasuk media. Mereka kerap kali melempar isu radikalisme dari sesuatu yang tidak nyata. Atau sesuatu yang “designed” (dibentuk) untuk kemudian dijadikan sebagai justifikasi radikalisme. Menariknya akhir-akhir ini juga begitu ramai Isu radikalisme di tanah air Beta Indonesia. Bahkan, seperti beberapa waktu lalu disebutkan ratusan Pesantren-Pesantren dan masjid yang terjangkiti radikalisme. Kalau ternyata benar, tentu ini sangat membahayakan. Bayangkan 2-3 orang saja orang radikal bisa menjadikan keamanan sangat terganggu. Karenanya ada baiknya jika radikalisme itu diberikan defenisi yang jelas. Apa, bagaimana dan kapan sebuah paham/karakter dimaknai radikal. Sebab seringkali pemaknaan itu salah alamat. Dan akhirnya mengakibatkan kezholiman kepada pihak/kelompok tertentu. Saya teringat di era Presiden GW Bush Jr. Disebabkan oleh peristiwa 9/11 akhirnya Bush melancarkan peperangan yang disebut “War on Terror”. Peperangan kepada teror ini dilakukan secara masif, baik secara global maupun domestik. Oleh karena defenisi teror saat itu juga tidak diperjelas. Akhirnya peperangan kepada teror itu menjadi remang-remang, tidak jelas juntrungannya. Bahkan belakangan teridentifikasi kalau “war on terror” itu identik dengan “war on Islam” (peperangan kepada Islam). Walaupun Islam yang dimaksud terlabelkan sebagai “Islam radikal”. Satu hal lagi yang menjadi dilema Bush dengan War on Terror ini. Yaitu terjadinya apa yang disebut dengan “guilt by association” atau bersalah karena asosiasi. Hal ini menjadi masalah besar karena apapun bentuk hubungan itu akan dijadikan justifikasi sebagai “bagian atau dukungan” kepada teror. Akibatnya begitu banyak orang-orang yang tidak tahu dan tidak sadar tentang apa yang terjadi tiba-tiba harus menanggung resiko tuduhan teror. Sebagai contoh saja. Karena Hamas terlanjur dituduh sebagai organisasi teroris maka semua yang punya relasi dengannya harus siap dituduh teroris. Termasuk ketika seseorang atau sebuah organisasi menyalurkan donasi untuk perjuangan bangsa Palestina. Jika kebetulan donasi itu ada yang masuk dalam pengelolaan orang atau kelompok yang berafiliasi dengan Hamas maka donatur tersebut dianggap bagian dari jaringan teror. Bahkan lebih radikal lagi ada kasus seorang warga Amerika keturunan Somalia berkunjung ke Magdishu (Ibukota Somalia). Orang tersebut makan di sebuah restoran yang kebetulan dimiliki oleh seseorang yang berafiliasi ke Al-Shabab (organisasi yang ditetapkan sebagai teroris). Warga Amerika tersebut kemudian ditetapkan sebagai donatur ke organisasi teroris. Saya khawatir kalau Isu radikalisme yang banyak diributkan saat ini juga punya tendensi yang tidak jauh berbeda. Bahwa isu radikalisme memang bertujuan untuk membangun persepsi jika mereka yang punya perhatian dan komitmen kepada agama dianggap radikal. Sampai-sampai janggut dan celana cingkrang, bahkan ketampanan sempat jadi kriteria radikal. Bahkan, lebih disayangkan lagi kalau isu radikalisme menjadi gorengan untuk kepentingan-kepentingan sesaat, apapun itu. Mungkin pengalihan isu? Karena ada sesuatu yang ingin diloloskan? Boleh jadi untuk kepentingan politik jangka pendek, termasuk Pilpres 2024? Yang lebih mengkhawatirkan lagi, jangan-jangan isu radikalisme ini menjadi bagian dari penguatan untuk memudahkan proses oligarki menuju kepada kekuasaan segelintir yang kuat itu. Sehingga segmen terbesar bangsa ini harus dibungkam dan dijegal dengan cara apapun. Karenanya semoga semua elemen bangsa berani untuk menyuarakan yang benar. Harus berani menantang semua hal yang dapat mengancam masa depan bangsa. Dan itu tidak jarang terancang (being planned) atas nama legalitas (perundang-undangan). Bahkan juga atas nama pengakuan cinta kepada Pancasila dan NKRI. Tidak ada kepentingan yang lebih besar dari bangsa ini daripada menjaga masa depan bangsa dan negara sesuai dengan amanah dan cita-cita pendiri bangsa (founding fathers). Satu di antaranya yang terpenting bahwa bangsa ini harus mandiri, bermartabat, makmur dan berkeadilan. Bukan sekedar nafsu kemajuan atau kemakmuran dengan menjual harga diri bahkan menzholimi diri sendiri (sesama bangsa). Intinya jangan mudah terpedaya dengan isu radikalisme yang dilemparkan. Jangan-jangan itu sekedar isu yang tidak substantif dan tidak pada tempatnya. Justeru untuk tujuan-tujuan lain dan untuk kepentingan kelompok oligarki itu. Di tanah rantau, 28 Januari 2022. (*)
Polres Garut Membina Anggota GMBI Perusuh di Polda Jawa Barat
Garut, FNN - Kepolisian Resor Garut memberikan pembinaan dan wajib lapor kepada 22 anggota organisasi masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) yang diketahui terlibat dalam unjuk rasa hingga berakhir kerusuhan di Markas Polda Jawa Barat di Bandung.\"Polres Garut tidak akan mentoleransi setiap tindakan kalian, mau ormas mau LSM kalau anarkis akan berhadapan dengan hukum,\" kata Kepala Kepolisian Resor Garut Ajun Komisaris Besar Wirdhanto Hadicaksono saat memberikan pembinaan terhadap anggota GMBI dari Garut yang ikut unjuk rasa di Markas Polres Garut, Jumat, 28 Januari 2022.Ia menyampaikan anggota GMBI dari Garut yang ikut unjuk rasa ke Markas Polda Jabar di Kota Bandung sebanyak 100 orang, sebagian dari mereka ditangani oleh Polda Jabar dan sebanyak 22 orang diserahkan pembinaannya ke Polres Garut.Jajaran Polres Garut, kata dia, sesuai instruksi dari pimpinan untuk melakukan pembinaan terhadap anggota GMBI yang ikut berunjuk rasa dan ricuh di Polda Jabar.Sebagian anggota GMBI yang melanggar hukum, kata Kapolres, sudah ditangani oleh Polda Jabar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.Kapolres menyampaikan kepada seluruh anggota GMBI di Garut agar tidak melakukan tindakan anarkis, memprovokasi, dan mengintervensi dalam penanganan hukum terhadap perusuh di Polda Jabar.\"Tolong sampaikan ke rekan-rekan yang lain untuk mentaati proses hukum yang berlaku, dan saya minta jangan sampai ada tindakan provokasi, anarkis, intervensi,\" katanya, sebagaimana dikutip dari Antara.Ia menjelaskan dalam aksi GMBI di Markas Polda Jabar telah melanggar aturan seperti melanggar protokol kesehatan, menutup jalan, dan melakukan perusakan, hingga pelakunya harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.\"Pada prinsipnya setiap apa pun kelompok masyarakat apabila melanggar akan berhadapan dengan hukum,\" ujarnya.Setelah diberi pengarahan dan pembinaan terhadap anggota GMBI asal Garut tersebut selanjutnya menyatakan diri berjanji tidak akan melakukan tindakan yang melanggar hukum.Seluruh anggota GMBI itu diwajibkan lapor setiap Senin dan Kamis ke Polres Garut, dan diminta harus siap hadir untuk kepentingan hukum. (MD).
Wakil Gubernur Banten Minta Mathlaul Anwar Konsisten Berkiprah di Pendidikan
Pandeglang, FNN - Sebagai ormas Islam asli Banten yang bergerak di bidang pendidikan, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy meminta Mathlaul Anwar (MA) terus konsisten berkiprah di dunia pendidikan.Andika ketika membuka Musyawarah Wilayah IV Mathlaul Anwar Provinsi Banten di gedung aula Badan Pengembangan SDM Pemprov Banten, di Pandeglang, Jumat, mengatakan MA agar senantiasa terus berkiprah dalam mendidik generasi-generasi anak bangsa.Hadir dalam acara itu Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PB MA Embay Mulya Syarif.Andika menyampaikan agar spirit \'khitoh\' MA yang berkarakter modern, harus terus dijadikan ruh pengabdian seluruh keluarga besar MA dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pendidikan baik di sekolah umum, kejuruan, dan sekolah tinggi.\"Saya berharap keberadaan lembaga pendidikan Mathla’ul Anwar akan terus bertambah maju dan berkontribusi positif untuk kemajuan Banten dalam bidang pendidikan,\" kata Andika, sebagaimana dikutip dari Antara.Dia juga berharap lembaga pendidikan MA dapat terus bertransformasi dalam rangka merespon kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin modern dan maju.Keluarga besar MA diharapkan senantiasa meningkatkan eksistensi dan perannya, sehingga keberadaannya akan semakin dirasakan manfaatnya dan mendapatkan legitimasi yang kuat dari seluruh komponen masyarakat maupun dari pemerintah dan pihak terkait lainnya.Sementara itu Ketua Karteker PW MA Provinsi Banten, Anang Anak Yaqin mengatakan dalam keadaan belum sepenuhnya keluar dari ancaman serangan virus COVID-19, PW MA Banten tetap menyelenggarakan Muswil dengan protokol kesehatan ketat. Muswil tersebut dilaksanakan selama dua hari, yaitu 28-29 Januari 2022.Hingga Kamis kemarin, kata dia, terdapat tiga kandidat yang menyatakan kesiapannya untuk maju pada Muswil. Ketiganya adalah Edi Suhaedi, Anggota Bidang Hubungan Antar Lembaga PW MA Banten; Taufiqurrohman, Ketua II Bidang Pendidikan PW MA Banten; Dahlan Hasyim, Ketua Perguruan MA Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. (MD).
Teten: PLUT Dapat Jadi Tempat Nongkrong Milenial untuk Berinovasi
Jakarta, FNN - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dapat menjadi tempat nongkrong kaum milenial untuk berinovasi dan berkreasi dengan menyediakan Co-Working Space (ruangan terbuka yang dapat digunakan bersama). \"Co-Working Space dalam PLUT perlu diperkuat karena anak muda ini perlu tempat untuk ber-exercise (berlatih), bertemu dengan komunitas, dan membangun komunitas kreatif untuk melahirkan inovasi produk,\" ujarnya dalam acara dialog PLUT di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagaimana keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat. Saat ini, banyak area publik dilengkapi dengan fasilitas Co-Working Space, terlebih di masa pandemi COVID-19 yang menciptakan kebiasaan baru, bahwa bekerja bisa dilakukan di berbagai tempat, sehingga keberadaan ruang bersama tersebut di PLUT menjadi salah satu alternatif inovasi dalam pelayanan.Selain menjadi Co-Working Space, lanjut dia, PLUT diminta tetap melakukan tugas pokok dan fungsi utamanya dalam membina serta memberikan pelayanan terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). “Di kantor PLUT tersebut harus ada talenta profesional yang dapat menjadi pembimbing bagi UMKM agar produk-produknya lebih berdaya saing,” ungkap Menkop. Dia juga menyatakan bahwa PLUT perlu dirancang ulang untuk melakukan inkubasi terhadap calon wirausaha muda agar menjadi tangguh, mampu mengurasi produk, menjadi tempat showcase (memamerkan), serta menjadi pusat konsultasi bisnis bagi UMKM.Teten mengaku akan menggandeng berbagai pihak seperti inkubator swasta dan akademisi dari kampus hingga pemerintah daerah untuk menciptakan PLUT sebagai Co-Working Space serta pusat pengembangan UMKM dengan segenap fasilitas yang dibutuhkan. “Kerja sama yang erat antarpemangku kepentingan tersebut akan membantu pencapaian target pemerintah menaikkan rasio kewirausahaan hingga 3,95 persen pada 2024,” kata Menteri Teten. (mth)
Sultan HB X Minta Warganya Tidak Khawatir Berlebihan Soal Omicron
Yogyakarta, FNN - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap, masyarakat tidak khawatir berlebihan mengenai kemungkinan munculnya kasus Omicron di wilayah itu.\"Tidak usah kita punya kekhawatiran yang berlebihan,\" katanya di Kompleks Kepatihan di Yogyakarta, Jumat.Ia mengaku belum mendapatkan laporan resmi mengenai kepastian munculnya penularan COVID-19 varian Omicron di DIY meski menyebut kemungkinan itu ada.\"Ya mungkin di laboratorium ya tapi yang resmi saya belum mendapatkan (laporan, red.), saya hanya tidak berani mengatakan pasti (Omicron, red.), itu saja,\" kata dia.Menurut dia, masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan karena umumnya orang yang terinfeksi COVID-19 varian itu bergejala ringan selama tidak memiliki penyakit penyerta (komorbid).\"Tidak apa-apa kan itu ringan, nanti kan 10 sampai 14 hari kan sudah (sembuh, red.),\" kata dia.Meski demikian, Raja Keraton Yogyakarta itu meminta warganya tertib menerapkan protokol kesehatan sembari mengantisipasi gejala penularan COVID-19 varian Omicron.\"Gejalanya kan mungkin bisa jadi orang tidak memperhatikan. Misalnya sedikit batuk tapi tidak berasumsi Omicron, diam saja ah paling-paling hanya batuk minum obat batuk. Kami kan tidak bisa \'ngontrol\' (mengontrol) hal-hal seperti itu,\" ujar Sultan.Ia berharap, hasil uji laboratorium untuk mendeteksi penularan COVID-19 varian Omicron di DIY bisa keluar lebih cepat.Dengan demikian, Pemda DIY bisa segera mendapatkan kepastian untuk menentukan kebijakan berikutnya.\"Saya minta secepat mungkin soalnya kami kan juga butuh kejelasan,\" katanya.Pemda DIY telah melakukan berbagai upaya persiapan mengantisipasi lonjakan kasus yang dipicu varian Omicron.Baik di level provinsi maupun kabupaten/kota, menurut dia, telah menyiapkan sarana isoter (isolasi terpadu), obat-obatan, hingga oksigen.Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta sebelumnya mencatat penambahan 12 orang yang dinyatakan \"probable\" tertular COVID-19 varian Omicron berdasarkan hasil S-gene Target Failure (SGTF).Dengan demikian kasus \"probable\" Omicron di DIY secara keseluruhan menjadi 16 orang.Seluruh sampel pasien \"probable\" Omicron tersebut masih dilakukan uji Whole Genome Sequencing (WGS) untuk memastikan positif Omicron atau bukan. (mth)
BKKBN: Perbaikan Gizi Jadi Urgensi pada 1.000 HPK Turunkan Kekerdilan
Jakarta, FNN - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menekankan bila perbaikan gizi pada anak menjadi sebuah urgensi penting pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam menurunkan angka prevalensi kekerdilan (stunting). “Urgensi perbaikan gizi pada masyarakat harus difokuskan pada 1.000 HPK dan juga usia remaja,” kata Hasto dalam keterangan tertulis BKKBN yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat. Hasto menegaskan pemberian asupan gizi baik pada anak menjadi hal yang sangat serius untuk diperhatikan. Sebab, masih banyak balita dan anak di Indonesia mengalami defisiensi zat besi atau biasa yang disebut dengan Anemia Defisiensi Besi (ADB). Adanya anemia defisiensi besi pada anak, dapat memberikan dampak berupa terganggunya tumbuh kembang pada anak, menurunnya daya tahan tubuh yang dapat meningkatkan risiko terinfeksi penyakit serta kemampuan fisik dan kreativitas anak. Pada remaja, hal itu justru menurunkan produktivitas dan kemampuan akademis. Di sisi lain, adanya kondisi kehamilan dengan anemia defisiensi besi, juga dapat berdampak pada keselamatan jiwa ibu dan anak.Sehingga dalam menangani urgensi tersebut, kerja sama lintas sektor sangat dibutuhkan dalam membangun inovasi-inovasi baru yang dapat membantu pemerintah mencapai tujuan besar dalam mewujudkan generasi bangsa yang lebih sehat dan unggul. Seperti kolaborasi yang dilakukan BKKBN bersama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), yang menyerahkan bantuan berupa beras bervitamin (FortiVit) di Kabupaten Bandung Barat pada Kamis (27/1). “Penurunan stunting harus dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten kota dan melibatkan integrasi lintas institusi,” katanya. Plt. Bupati Kabupaten Bandung Barat Hengky Kurniawan mengapresiasi inovasi dan dukungan BKKBN beserta Perum Bulog yang berusaha menurunkan prevalensi stunting di wilayahnya. Ia pun mengaku bila Dinas Pengendalian Keluarga Berencana Kabupaten Bandung Barat sedang dalam usaha mempercepat penurunan prevalensi stunting, sebagaimana yang diinstruksikan oleh Hasto. “Bagi kami, ini sesuatu yang luar biasa, kami menyadari pemerintah tidak boleh sendiri. Butuh kolaborasi pentahelix,\" ujar Hengki. (mth)
Perludem: Penyelenggara Pemilu 2024 Harus Kompatibel
Semarang, FNN - Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengemukakan penyelenggara pemilu periode 2022—2027 harus kompatibel mengingat pada 2024 tidak hanya pilpres dan pemilu anggota legislatif, tetapi juga pilkada di 33 provinsi dan di 508 kabupaten/kota.\"Meski tidak bersamaan, pemilu pada tanggal 14 Februari, sedangkan pemilihan kepala daerah (pilkada) 27 November 2024, penyelenggara pemilu harus tangguh, inovatif, dedikatif, dan inklusif,\" kata Titi Anggraini dalam percakapan WhatsApp kepada ANTARA di Semarang, Jumat sore.Tangguh yang dimaksud Titi adalah hal yang terkait dengan kapasitas, baik fisik, kepemimpinan, kepandaian, maupun kecakapan kepemiluan, kemudian beretika berdemokrasi, dan punya kemampuan membangun relasi dengan para pemangku kepentingan pemilu.Anggota KPU periode 2022—2027 sekaligus sebagai inovator. Mereka harus mampu membangun terobosan yang meningkatkan kualitas dan efektivitas teknis pelaksanaan tahapan pemilu, terutama dalam mengatasi tantangan beratnya beban dan kompleksitas pemilu. Dalam menjalankan tugasnya, kata Titi, penuh dedikasi. Mereka harus fokus, loyal, dan mengabdi sepenuhnya pada kelembagaan KPU dan kerja-kerja pelayanan elektoral. Tidak cawe-cawe dan tergoda urusan di luar kepemiluan.Hal yang tidak kalah pentingnya, menurut dia, adalah inklusif. Mereka harus terbuka dan memberi akses secara proporsional kepada semua pemangku kepentingan, serta tidak meninggalkan kelompok marginal/rentan, terutama perempuan, disabilitas, dan masyarakat adat.Anggota KPU periode 5 tahun ke depan, juga harus mampu membangun sinergi dan kolaborasi berimbang dengan penyelenggara pemilu lain sehingga tidak memicu kegaduhan baru akibat \"perselisihan\" antarpenyelenggara.Titi menegaskan bahwa kapasitas penyelenggara pemilu merupakan prediktor signifikan dari integritas pemilu secara keseluruhan. Bahkan, ketika memperhitungkan faktor-faktor lain, seperti ekonomi dan pembangunan demokrasi.\"Penyelenggara pemilu yang berintegritas adalah salah satu hulu dari pemilu yang kredibel,\" kata Titi yang pernah terpilih sebagai Duta Demokrasi mewakili Indonesia dalam International Institute for Electoral Assistance (International IDEA).Selain itu, berkualitas dan berintegritas. Hal ini, lanjut dia, mencakup kepandaian dan kecakapan serta moralitas etis yang sesuai dengan kebutuhan untuk mampu menyelenggarakan pemilu secara jujur, adil, dan demokratis. (mth)
POPULER
