ALL CATEGORY
LPEI Akan Optimalkan PMN untuk Kembangkan Ekspor Nasional
Jakarta, FNN - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank akan terus mengoptimalkan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterima untuk mengembangkan ekspor nasional.Direktur Eksekutif LPEI Rijani Tirtoso mengatakan, sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, pihaknya akan berupaya meningkatkan perekonomian negara melalui ekspor. Tahun 2022 LPEI akan kembali menyalurkan PMN sebesar Rp5 triliun kepada segmen Usaha Kecil dan Menengah (UKM) secara komersial dan penugasan khusus.\"Kami akan secara maksimal menyalurkan PMN baik yang sifatnya komersial maupun penugasan khusus seperti PKE Kawasan, UKM, trade finance, dan alat transportasi,\" ujar Rijani dalam keterangan di Jakarta, Jumat.Sementara dari jasa konsultasi, LPEI akan menargetkan program kolaborasi rumah ekspor di empat wilayah, yaitu Solo, Jakarta, Makassar dan Surabaya, Program 100 eksportir baru UKM, dan 10 Program Klaster Desa Devisa baru.\"Tercapainya seluruh target ini tentu akan membutuhkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam eksosistem ekspor,\" kata Rijani.LPEI baru saja menandatangani Pernyataan Komitmen Penerima Investasi Pemerintah. Sebagai lembaga khusus yang memiliki mandat untuk menyediakan pembiayaan ekspor nasional dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi serta jasa konsultasi, LPEI mendapat PMN untuk penguatan permodalan dan peningkatan kapasitas usaha LPEI yang telah diterima sejak 2010 dengan nilai mencapai Rp28,7 triliun per Desember 2021.PMN disalurkan LPEI untuk pembiayaan dan penjaminan dalam rangka penugasan umum maupun penugasan khusus. Penugasan khusus tersebut disalurkan untuk mendukung proyek atau program yang dianggap penting oleh negara termasuk dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PMN yang diterima LPEI diklaim telah memberikan dampak yang positif baik bagi institusi maupun negara.\"Bagi institusi, PMN telah membantu LPEI mampu mengakselerasi pembiayaan hingga Rp84 triliun, penjaminan termasuk PEN sebesar Rp13 triliun, asuransi Rp11 triliun, serta penciptaan eksportir baru dan enam Program Desa Devisa dengan 27 desa binaan. Bagi negara, LPEI telah menghasilkan kontribusi PNBP untuk negara dengan total sebesar Rp1,4 triliun, keseluruhannya pada periode 2010 hingga 2021,” ujar RijaniSelain itu, atas pembiayaan yang yang disalurkan pada 2021, LPEI memiliki dampak pembangunan (development impact) seperti peningkatan investasi 2,5 kali atau Rp212 triliun, peningkatan ekspor hingga 3,6 kali atau senilai Rp302 triliun, dan penyerapan tenaga kerja mencapai 51 orang per Rp1 miliar pembiayaan yang disalurkan LPEI. (mth)
Minyak Naik di Tengah Produksi OPEC Mengecewakan, Kerusuhan Kazakhstan
New York, FNN - Harga minyak naik sekitar dua persen pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), memperpanjang reli tahun baru mereka, di tengah meningkatnya kerusuhan di produsen minyak OPEC+ Kazakhstan dan pemadaman pasokan di Libya dan setelah laporan menunjukkan peningkatan produksi terbatas di produsen utama dunia.Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari bertambah 1,61 dolar AS atau hampir 2,1 persen, menjadi menetap di 79,46 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah Brent untuk pengiriman Maret, naik 1,19 dolar atau 1,5 persen, menjadi ditutup di 81,99 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.Pergerakan harga minyak terjadi setelah survei Bloomberg menunjukkan bahwa Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) menambahkan hanya 90.000 barel per hari pada Desember, karena peningkatan produksi oleh Arab Saudi diimbangi oleh pengurangan produksi di Libya dan Nigeria.OPEC dan sekutunya, yang secara kolektif dikenal sebagai OPEC+, sedang melepas rekor pengurangan produksi yang diberlakukan pada tahun 2020, karena permintaan dan harga pulih dari kemerosotan yang disebabkan oleh pandemi.Aliansi minyak mengatakan pada Selasa (4/1/2022) setelah pertemuan melalui konferensi video bahwa mereka akan tetap pada rencana untuk meningkatkan produksi minyak sebesar 400.000 barel per hari pada Februari.Investor juga semakin khawatir atas kerusuhan di Kazakhstan, negara non-OPEC yang berpartisipasi.\"Situasi politik di Kazakhstan menjadi semakin tegang. Dan ini adalah negara yang saat ini memproduksi 1,6 juta barel minyak per hari,\" kata Barbara Lambrecht, analis energi di Commerzbank Research, Kamis (6/1/2022) dalam sebuah catatan.Rusia mengirim pasukan terjun payung ke Kazakhstan untuk membantu memadamkan pemberontakan di seluruh negeri setelah kekerasan mematikan menyebar di bekas negara Soviet yang dikontrol ketat itu. Tidak ada indikasi bahwa produksi minyak di Kazakhstan telah terpengaruh sejauh ini.Sementara itu, di Libya produksi minyak berada pada 729.000 barel per hari, National Oil Corp mengatakan, turun dari tertinggi lebih dari 1,3 juta barel per hari tahun lalu, karena pemeliharaan dan penutupan ladang minyak. (mth)
Kejari Kota Mojokerto Bongkar Dugaan Korupsi Bank Jatim Rp1,5 Miliar
Kota Mojokerto, FNN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto, Jawa Timur membongkar dugaan korupsi di PT Bank Jatim Cabang Mojokerto pada tahun 2013-2014 yang ditaksir merugikan keuangan negara senilai Rp1,5 miliar.Kepala Kejari (Kajari) Kota Mojokerto Agus Herimulyanto menyatakan telah menyelidiki perkara ini sejak sekitar enam bulan yang lalu.\"Hari ini kami menetapkan tiga orang tersangka yang langsung kami tahan selama 20 hari ke depan,\" katanya, melalui keterangan tertulis yang diterima wartawan di Surabaya, Kamis malam.Masing-masing tersangka bernama Amiruddin (AMD), Rizka Arifiandi (RZA), dan Iwan Sulistyono (IWS). Dua tersangka di antaranya, saat dugaan perkara korupsi ini terjadi di tahun 2013-2014, merupakan karyawan di PT Bank Jatim Cabang Mojokerto.Salah satunya, tersangka AMD adalah pimpinan PT Bank Jatim Cabang Mojokerto di tahun 2013-2014. Sedangkan tersangka RZA di masa itu staf penyelia Bank Jatim Cabang Mojokerto.\"Tersangka IWS adalah nasabahnya. Saat itu menjabat sebagai Komisaris PT Mega Cipta Selaras hingga tahun 2014,” ujar Kajari Agus, menjelaskan.Modusnya, tersangka IWS mengajukan kredit modal kerja. Setelah dananya dicairkan diketahui terjadi penyimpangan prosedur penyaluran.Tidak cuma itu, Kajari Agus menandaskan, juga ditemukan penyimpangan peruntukan atau penggunaan.Penyidik Kejari Kota Mojokerto mengungkap dugaan penyimpangan terjadi dalam penyaluran dan penggunaan kredit modal kerja dari Bank Jatim Cabang Mojokerto kepada CV Dwi Dharma di tahun 2013 dan PT Mega Cipta Selaras pada 2014.\"Berdasarkan laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jatim, ditemukan kerugian negara mencapai Rp1,5 miliar,\" ujar Agus.Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999. (mth)
From Here to Eternity
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan TAHUN 1947 President USA Harry Truman mengancam stop bantuan Marshal Plan untuk Belanda jika Belanda mekso2 mau jajah Indonesia kembali. President USA John Kennedy tahun 1963 menawarkan kesediaan memediasi konflik Indonesia-Belanda terkait Irian Barat. President Joe Biden tahun 2021 memperingatkan yang Jakarta dalam 10 tahun akan tenggelam. Dari arah selatan pesisir Jakarta memang kita hampir tak melihat laut lagi. Pemodal, moga-moga tanpa di-manggut-mangguti PemPus dan PemProp, terus menerus membangun di kawasan pesisir Jakarta, merembet ke Tangerang. Memang bukan Tembok Berlin atau Tembok Tiongkok, tapi dari laut melihat Jakarta dan Tangerang seperti terkepung. Belum lagi bangunan2 di pulau-pulau alphabet reklamasi. Peringatan Joe Biden realistik. Apalagi pembangunan pesisir seperti tak sudah-sudahnya. Sepertinya Biden concern dengan lokal Jakarta saja, tapi mungkin tidak. Peringatan Biden pun bernada persahabatan walau pun soal hancurnya ekosistem Jakarta itu pengaruhi ekologi dunia. Jalinan persahabatan dibina dengan saling mengirim missi kesenian. Indonesia pada tahun 1964 pernah mengikuti New York Fair. Actor Hollywood juga banyak yang ke Indonesia a.l Marlon Brando. Brando juga menyempatkan diri menemui Ibu Negara Fatmawati Soekarno tahun 1956, photo atas. Film Brando yang mengesankan Godfather, tapi film yang sangat mengesankan bagi saya, apalagi terkait situasi terakhir, From here to eternity, yang dibintangi a.l Monty Clif dan Deborah Kerr. Saya tertarik judulnya, dari sini menuju keabadian. Waduh, masa\' kita kayak Somalia? Somalia pernah alami krisis politik dan ekonomi berkepanjangan hingga puluhan tahun. Jelang tutup tahun, New York Times siarkan pernyataan senior advisor WH bidang Indo Pacific yang berkata, kalau America serius hadapi China, mesti rangkul Indonesia. Saya baru pahan 100% kata-kata WH-man itu setelah Jokowi umumkan kenaikan tarif pajak elpiji, listrik, rokok. Lalu ada personalan dengan BBM. Menko Hartarto, yang lama tak nampak, kemarin 6/1/22 beri maklumat bahwa di mana pun harga minyak goreng Rp 14.000,- per liter. Kemarin masih Rp 20.000 di pasar. Dalam situasi econ seperti ini sudah biasa terjadi lomba antara harga versi maklumat /pemerintah vs the real price in the market. Pemenangnya: market. (*)
Perjalanan Masih 50 Km Lagi
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan PERISTIWA super penting penganiayaan, pembunuhan, pembantaian serta pelanggaran HAM yang sedang dalam proses pengadilan saat ini semestinya mendapat perhatian besar. Akan tetapi ironinya justru sama sekali tidak menarik. Seolah rakyat sudah tahu dan tak mau terkecoh oleh pengadilan dagelan atau pengadilan main-mainan. Cerita yang sudah diketahui alur awal, tengah dan akhirnya. Rakyat tidak percaya dan masa bodoh dengan berbagai \"fakta persidangan\" yang terungkap di hadapan Majelis Hakim Yang Mulia tersebut. Berbagai pertanyaan serius rakyat atas pembunuhan sadis ini dipastikan tidak akan terjawab. Inilah sejarah buruk lembaga Peradilan yang berada dalam tekanan ketidak percayaan publik. Rakyat menunggu proses lanjutan yang lebih sungguh-sungguh. Menunggu momen peradilan jujur, adil, berperasaan dan tentu ber-Ketuhanan YME. Bukan sebagaimana yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa Fikri Ramadhan dan Yousman saat ini. Untuk Peradilan yang dinilai \"by design\" itu vonis apapun atau berapapun menjadi tidak menarik. Rakyat meyakini Pengadilan tidak akan mampu mengungkap fakta atau peristiwa yang sebenarnya. Mungkin disainer beranggapan dengan selesainya proses hukum Putusan Hakim PN Jakarta Selatan maka selesai pula kasus KM 50 tersebut. Anggapan itu tidak tepat. Perburuan fakta-fakta baru akan terus berlanjut. Apa yang tertuang antara lain dalam Buku Putih TP3 6 Pengawal HRS menjadi fakta lain yang patut menjadi dasar pengusutan keterlibatan lebih luas dan jabatan atau pangkat yang lebih tinggi. Penahanan HBS dengan tuduhan berita bohong soal KM 50 membuka peluang bagi berlanjutnya tuntutan umat dalam membongkar fakta dan menghukum penjahat yang masih disembunyikan. Langkah blunder mengaitkan Habib Bahar Smith dengan kasus KM 50. Enam syuhada menjadi tetap hidup. Meski rest area KM 50 sudah habis diobrak-abrik dan bukti- bukti telah dihilangkan, tetapi kasus pembantaian ini tidak akan terhenti. Masih akan berlanjut untuk mengungkap kebenaran. Allah tidak tidur. Upaya menutupi hanya bersifat sementara. Termasuk Pengadilan saat ini. Para penjahat semakin gelisah. Perjalanan \"KM 50\" masih 50 KM lagi. Masih 50 KM lagi. Lanjuut.. !
Ancaman terhadap Negara dan Pancasila
Ancaman kepada negara dan Pancasila itu ada pada upaya marjinalisasi agama secara sistimatis. Agama tidak saja dianggap penghalang. Tapi ancaman yang harus dimusnahkan. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation KETIKA para pendiri bangsa (founding fathers) bersepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai idiologi (falsafah) negara Indonesia sesungguhnya itu sebuah kesepakatan yang luar biasa. Keputusan yang biasa saya sebut “smart” (pintar) dan “wise” (bijak). Pintar karena rumusan itu bukan rumusan biasa. Kalau saja kita jeli dalam memahami dan mendalami pasal-pasal Pancasila maka semua pasal menggambarkan nilai-nilai mulia yang ada pada bangsa ini. Baik itu nilai-nilai mulia kultur dan budaya lokal. Terlebih lagi pada nilai-nilai dan esensi agama. Bijak karena dengan keputusan itu para pendiri bangsa mampu mengedepankan kepentingan besar bersama sebagai bangsa, ketimbang pertimbangan kelompok yang bersifat partikular. Mereka melihat jauh ke depan bahwa bangsa akan semakin terbuka dalam keragaman dan perbedaan-perbedaan. Dan kalau saja tidak ada pijakan (common ground) bersama boleh jadi bangsa besar Indonesia ini akan kucar-kacir mengikut kepada kecenderungan dan kepentingan masing-masing. Pancasila juga merupakan keunikan dan kekuatan bangsa Indonesia. Unik karena di dunia ini tidak banyak negara yang bisa “mengintegrasikan” dua komitmen bangsa. Keduanya kerap dianggap paradoks dan harus dipisahkan atau salah satunya dikorbankan. Kedua komitmen itu adalah komitmen keagamaan (religiosity) dan komitmen Kebangsaan (nationalism). Indonesia mampu menyelaraskan bahkan saling menguatkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agama dan nasionalisme adalah dua hal yang tidak dipandang sebagai entitas terpisah yang saling menihilkan. Sehingga Indonesia dikenal sebagai “bukan” negara agama dan sekaligus “bukan” negara sekuler. Tapi dipatenkan menjadi negara Pancasila. Tantangan bahkan ancaman kepada negara dan Pancasila sesungguhnya bersifat multi dimensi. Satu di antaranya adalah bagaimana Pancasila mampu teraktualkan dalam kehidupan nyata. Pancasila tidak sekedar menjadi slogal dan formalitas yang dibangga-banggakan. Jangan sampai slogan “saya Pancasila” menjadi sebuah “taqiah” dari kegagalan berpancasila itu sendiri. Untuk mengukur tantangan dan ancaman kepada Pancasila dan negara tentu dapat dilihat kepada tantangan dan ancaman terhadal setiap pasal dari lima pasal Pancasila. Kita mulai dengan ancaman kepada pasal pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. Tantangan dan ancaman ketuhanan adalah ketika agama berusaha disingkirkan dan dimarjinalkan bahkan secara sistimatis demi nafsu pembangunan dan kemajuan. Tidak tanggung-tanggung agama dan akidah tergadaikan atas nama “progress and development” (kemajuan dan pembangunan). Seharusnya yang terjadi adalah sebaliknya. Jika komitmen Pancasila itu ada maka agama (setiap agama untuk pemeluk masing-masing) dan ajaran-ajarannya harus menjadi acuan dalam setiap langkah kebijakan untuk maju dan membangun. Integrasi agama dalam proses pembangunan harus dilihat sebagai sesuatu yang positif dan menguatkan. Bukan racun dan ancaman. Termasuk di dalamnya aspek Syariah yang terintegrasi dalam proses Membangun negara. Itu adalah bagian dari Ketuhanan pada sila pertama Pancasila. Ancaman kepada “kemanusiaan yang adil dan beradab” dapat kita lihat pada hilangnya kemanusiaan bangsa ini. Satu indikasi yang dapat kita lihat adalah ketika mereka yang kuat, baik secara ekonomi maupun politik, semakin menancaokan kuku kekuasaan, memanipulasi segala cara untuk tetap kaya dan berkuasa. Sementara rakyat merintih dalam penderitaan yang berkepanjangan. Hal ini dapat kita lihat di saat-saat musibah Covid saat ini. Justeru ada saja pengusaha dan penguasa yang memanfaatkan situasi sulit ini untuk kepentingan hawa nafsunya. Hal seperti ini jelas merupakan ancaman kepada kemanusiaan seperti pada pasal Kedua Pancasila. Ancaman kepada “persatuan Indonesia” sesungguhnya tidak saja karena adanya tendensi atau keinginan mendirikan sistim pemerintahan yang tidak Pancasilais. Anggaplah Khilafah atau sebaliknya komunis. Kedua ini boleh jadi memang menjadi ancaman Pancasila. Tapi, jangan lupa justeru ancaman kepada persatuan bangsa ada pada hilangnya “sense of justice” yang menghilangkan “sense of belonging”. Adanya perilaku belah bambu misalnya, segolongan diangkat dan segolongan lagi diinjak, melahirkan kemarahan. Akibatnya terjadi keinginan untuk berbeda dari yang ada. Di situlah terkadang ada niatan untuk memisahkan diri dari mereka yang dianggap lain. Keadaan ini semakin diperparah oleh keterbukaan media yang dipergunakan oleh para “buzzer” yang juga mencari sesuap nasi lewat ragam fitnah dan hoax. Mereka ini menjadi ancaman persatuan Indonesia dan Pancasila sekaligus. Ancaman kepada kepada “permusyawaratan” di sila keempat Pancasila sesungguhnya ada pada kekuasaan yang dirancang sedemikian rupa sehingga melahirkan karakter “oligarchic government” (Pemerintahan oligarki). Di mana pemerintahan walau atas nama permusyawratan, ambillah kata lain “Demokrasi”, tapi sesungguhnya dikendalikan oleh segelintir orang yang punya kekuatan tersembunyi (hidden power). Ancaman ini semakin nyata ketika ada “invisible foreign intervention” (intervensi luar yang tersembunyi), termasuk di balk kekuatan finansial. Pemerintah yang terkadang menjadi boneka yang terkontrol oleh segelintir pemilik modal itu. Para politisi pun tidak tanggung-tanggung hanyut terbawa arus. Baik secara sadar tapi demi kepentingan. Atau tidak sadar karena memang tidak tahu. Hilangnya nilai syura (Demokrasi) itu juga akan menampakkan sensitifitas kekuasaan yang “alergi kritikan”. Maka di zaman Wajah-Wajah yang dipolesi keluguan itu sering terjadi perilaku “diktator” halus. Kritikan dianggap musuh dan ancaman. Tidak tanggung-tanggung harus diredam dan dimusnahkan jika memungkinkan. Bahkan meminjam kata-kata Najwa Shihab: “hukum pun sibuk melayani ketersinggungan. Hal sepele pun akan berakhir dengan pemenjaraan”. Akhirnya ancaman kepada “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”menjadi semakin nyata dengan hilangnya kemanusiaan dan terwujdunya pemerintahan oligarki tadi. Manusia semakin egois. Yang kaya semakin kaya. Memanipulasi, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kepentingan hawa nafsunya. Berbagai trik politik akan dilakukan untuk semakin menguatkan kuku kekuasaan segelintir itu. Dan seringkali atas nama perundang-undangan yang dirancang oleh segelintir pemilik kekuasaan itu. Karenanya setiap anak bangsa perlu sadar bahwa ancaman kepada Negara dan Pancasila buka karena komitmen dalam beragama (berislam bagi orang Islam). Justeru sejarah dan tabiat Pancasila mengatakan bahwa pancasila akan efektif dalam ajarannya ketika bangsa Indonesia menguatkan komitmen mereka dalam beragama. Ancaman kepada negara dan Pancasila itu ada pada upaya marjinalisasi agama secara sistimatis. Agama tidak saja dianggap penghalang. Tapi ancaman yang harus dimusnahkan. Semua itu teraktualkan dalam ragam ketidak-adilan, termasuk berbagai korupsi yang masih menggerogoti kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Korupsi itu musuh Pancasila. Jangan teriak “saya Pancasila” tapi juga bermental “koruptor”. Malulah! NYC Subway, 6 Januari 2022. (*)
Dinas Pertanian Karawang: Produksi Padi 2021 Mencapai 1,4 Juta Ton
Karawang, FNN - Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, Jabar menyampaikan realisasi produksi padi sepanjang tahun 2021 mencapai 1,4 juta ton gabah kering panen.\"Itu adalah hasil panen selama setahun dari luas lahan baku pertanian yang mencapai 94.517 hektare,\" kata Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Karawang Edi Suryana, di Karawang, Kamis.Ia mengatakan, biasanya dalam setahun terdapat dua kali tanam padi pada areal sawah di wilayah Karawang. Dari dua kali tanam itu menghasilkan 1,3 juta ton gabah kering panen.Namun pada tahun 2021 terdapat tambahan indeks pertanaman atau tiga kali tanam di atas lahan seluas sekitar 1.000 hektare.Dengan adanya tiga kali tanam itu, maka ada tambahan produksi sebanyak 72 ribu ton gabah kering panen. Sehingga hasil panen produksi padi menjadi 1,4 juta ton gabah kering panen.Edi menyampaikan, rata-rata produksi padi di wilayah Karawang itu mencapai 7,2 ton gabah kering panen per hektare.Dikatakannya, jika produksi padi di Karawang saja mencapai 1,3 juta ton dengan asumsi dua kali tanam dalam setahun, maka produksi padi selama setahun mencapai 1,3 juta ton gabah kering panen atau setara beras 800 ribu ton.Untuk kebutuhan beras di Karawang sendiri dalam setahun mencapai 300 ribu ton. Atas hal tersebut, jika produksi padi sebanyak 1,3 juta ton per tahun maka Karawang masih surplus 500 ribu ton beras.\"Jadi Karawang bisa memasok beras ke luar wilayah Karawang,\" katanya.Ia menyampaikan, pada tahun ini atau pada 2022 pihaknya akan terus meningkatkan produksi padi. Di antara upayanya ialah dengan menambah masa tanam.Artinya, untuk areal sawah yang biasa dua kali tanam akan ditingkatkan menjadi tiga kali tanam. Sedangkan yang sudah menjalani tiga kali tanam, akan ditingkatkan menjadi empat kali tanam dalam setahun.Untuk mewujudkan empat kali tanam dan empat kali panen dalam setahun, penanaman padi akan dilakukan dengan menggunakan varietas yang cocok. (mth)
Kepala BRIN: Integrasi Eijkman ke BRIN Perkuat Kelembagaan
Jakarta, FNN - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengatakan integrasi Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman ke BRIN bukan untuk menghilangkan lembaga penelitian tersebut, melainkan akan semakin memperkuat kelembagaan LBM Eijkman. \"Proses integrasi ini saya jadikan momentum untuk melembagakan LBM Eijkman, yang tadinya hanya sebuah unit ad hoc di Kementerian Riset dan Teknologi, sekarang resmi menjadi Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman,\" kata Handoko dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis. Melalui integrasi itu, kata Handoko, permasalahan tidak dapat diangkatnya pegawai negeri sipil (PNS) di LBM Eijkman sebagai peneliti, kini dapat dilantik sebagai peneliti. Kepada non-PNS di LBM Eijkman, BRIN menawarkan berbagai macam skema. Bagi mereka yang non-PNS dan sudah S3 dan usianya maksimal 45 tahun, dapat mengikuti mekanisme penerimaan CPNS. Jalur itu sudah dilakukan oleh beberapa orang. Sedangkan untuk yang di atas 45 tahun dapat mendaftar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Bagi mereka yang belum menyelesaikan jenjang pendidikan S3, BRIN menawarkan skema untuk melanjutkan pendidikan dengan mekanisme beasiswa berbasis riset. Terkait isu pemecatan sejumlah honorer, Handoko menuturkan selama ini tenaga honorer tersebut direkrut oleh lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) yang sekarang terintegrasi dengan BRIN. Handoko menuturkan tidak ada pemecatan terhadap sejumlah tenaga honorer, namun karena kontrak mereka telah berakhir pada Desember 2021. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017, PP Nomor 17 Tahun 2020 dan PP Nomor 49 Tahun 2018 sebagai turunan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, lembaga pemerintah sudah tidak diperbolehkan merekrut personel sebagai individu, selain dengan skema PNS dan PPPK dengan batas hingga 2023. Handoko mengatakan sesuai regulasi, honorer hanya bisa dikontrak selama satu tahun anggaran, sehingga setiap akhir tahun pasti harus diberhentikan.Meskipun demikian, kata Handoko, kebiasaan selama ini di awal tahun, honorer tersebut kembali dikontrak.\"Sehingga, tidak benar bahwa mereka diberhentikan karena ada integrasi. Tetapi, karena sesuai kontrak hanya satu tahun dan sesuai regulasi, kami sudah tidak bisa lagi merekrut honorer,\" ujarnya. Sebanyak 33 lembaga riset dari kementerian/lembaga (K/L) telah terintegrasi dengan BRIN dan dalam waktu dekat enam K/L lainnya akan segera terintegrasi.Integrasi tersebut meliputi seluruh sumber daya riset, yakni sumber daya manusia, infrastruktur, dan penganggaran. Integrasi lembaga riset di Indonesia ke dalam BRIN merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN. (mth)
PWNU DKI Minta Polisi Tangkap Ferdinand Hutahaean
Jakarta, FNN - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit memerintahkan jajarannya untuk segera menangkap Ferdinand Hutahaean atas cuitannya yang dianggap telah menyebarkan ujaran yang menyinggung SARA.\"Saya sebagai Bendahara PWNU DKI meminta polisi untuk segara tangkap Ferdinand demi ketenangan bangsa,\" kata Bendahara PWNU DKI Mohammad Taufik dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.Wakil DPRD DKI Jakarta itu mengungkapkan, alasan Ferdinand harus segera ditangkap untuk memberi pelajaran agar yang bersangkutan tidak bisa dibiarkan atau seenaknya mencuit mengenai ketuhanan.Taufik menceritakan sejak kecil dirinya mengaji di kampung halamannya di Banten bahwa tidak ada Tuhan lemah. Bahkan ini berlaku bagi semua agama.\"Dalam Islam itu saya meyakini bahwa Allah memiliki sifat Al-Qawiyyu (Maha Kuat), Al-Aziz (Maha Perkasa), Al Jabbar memiliki (Mutlak) Kegagahan,\" katanya.\"Saya ini belajar sama kiai kampung. Jadi janganlah, buat kegaduhan yang bisa berujung benturan,\" tutur dia. Taufik menambahkan, pernyataan Ferdinand menyakiti dan merusak harmonisasi antarumat beragama.\"Kita ini kan harus selalu menjaga antarpemeluk agama agar tak menyakiti atau mencederai keyakinan masing-masing. Jadi, cuitan-cuitan di media sosial itu sangat disayangkan membuat gaduh. Jangan seperti itu,\" katanya.Terkait dengan adanya klarifikasi Ferdinand, dia menilai haknya untuk membela diri. Namun ada jejak digital sebagai bukti otentik tak bisa disangkal.\"Silakan membela diri. Haknya untuk klarifikasi. Kan, videonya meminta maaf. Sebagai umat Islam ya maafkan. Tapi, itu tidak untuk hukum yang harus berjalan dan harus ada efek jera,\" ujar dia. (mth)
Alkhairaat Bahas Pengembangan Pesantren Bersama Wakil Presiden
Palu, FNN - Pengurus Besar (PB) Alkhairaat Palu, Sulawesi Tengah, bersama Wakil Presiden Ma\'ruf Amin membahas pengembangan pondok pesantren dan madrasah Alkhairaat hingga dapat menjangkau pelosok negeri. \"Kami ingin pondok pesantren Alkhairaat bisa menjangkau ke seluruh daerah di Tanah Air dalam rangka membantu pemerintah meningkatkan pendidikan,\" kata Ketua Umum PB Alkhairaat, Habib Ali Aldjufri usai melakukan rapat terbatas bersama Wapres di Kompleks Alkhairaat Palu, Kamis.Kedatangan Wapres Ma\'ruf di Alkhairaat merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja di Palu yang diagendakan selama dua hari berada di Ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Ali memaparkan, kondisi terkini Alkhairaat tidak kurang dari enam juta Abnaulkhairaat tersebar di seluruh wilayah Nusantara, melihat penyebaran itu mendorong pihaknya melebarkan sayap ke daerah-daerah lain di Tanah Air. Sekretaris Jendral Alkhairaat Ridwan Yalidjama mengemukakan, keberadaan Abnaulkhairaat yang jumlahnya mencapai jutaan itu terdiri atas orang-orang yang secara formal menempuh pendidikannya di lingkungan Alkhairaat. Sedang sebagian lainnya, merupakan simpatisan atau orang-orang yang mengagumi ketokohan pendiri Alkhairaat. \"Alkhairaat telah memiliki 50 pondok pesantren, serta 1.700 madrasah pada seluruh tingkatan, dengan total siswa/siswi maupun santrinya tidak kurang dari 15.000 pelajar,\" papar Ridwan. Oleh karena itu, ia menyampaikan ke depan Alkhairaat melakukan terobosan-terobosan guna meningkatkan daya saing di sektor pendidikan, dengan berkonsentrasi pengembangan pada kawasan Barat Indonesia hingga ke Provinsi Aceh. \"Konsep kami sudah matang mengembangkan pendidikan ilmu agama maupun pengembangan pondok pesantren Alkhairaat, dan hal-hal ini kami bahas dalam pertemuan, Wapres menyambut positif rencana kami,\" tutur Ridwan. Wapres Ma\'ruf sebelum menggelar pertemuan terbatas, menyempatkan diri berziarah di makam pendiri Alkhairaat Habib Idrus bin Salim Aldjufri atau Guru Tua. Sebelum berkunjung ke Alkhairaat, Wapres meninjau dua lokasi hunian tetap (hubtap) korban bencana Palu di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore. (mth)
POPULER
